BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Teori 2.1.1. … · Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan dapat dimaknai sebagai sesuatu yang berubah menjadi lebih

baik. Pembangunan ekonomi menurut Todaro dan Smith (2006) adalah suatu

proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan

memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan

fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan

bagi penduduk suatu negara.

Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang

menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang.

Terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi,

yaitu:

a. Pembangunan sebagai suatu proses. Pembangunan sebagai suatu proses,

artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh

setiap masyarakat atau bangsa. Setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap

perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

b. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita.

Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus

dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan

perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat,

10

pemerintah, dan semua elemen untuk berpartisipasi aktif dalam proses

pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita

mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

c. Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila

pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Akan

tetapi, hal ini bukan berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami

kenaikan terus-menerus.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi. Menurut Jhingan (2000), pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor

ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi

diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal,

dan keahlian atau kewirausahaan. Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial

kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang

berkembang dan berlaku

Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti

kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat

memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan

bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan

untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai

lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

11

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan

nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar

merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara

kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah

bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk

menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang

modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi

karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Pembangunan ekonomi yang berlangsung di suatu negara membawa

dampak positif, yaitu bahwa melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan

kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat

proses pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi memungkinkan terciptanya

lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan

mengurangi pengangguran.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi

(economic growth): pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi,

maupun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan

ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan

kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan

pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi

12

apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi

merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah

pertumbuhan ekonomi dapatdipandang sebagai masalah makroekonomi dalam

jangka panjang. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa

akan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya.

Menurut Kuznets dalam Jhingan (2000), pertumbuhan ekonomi

didefinisikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara

untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada

penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan

penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Definisi pertumbuhan ekonomi Kuznets mempunyai tiga komponen, yaitu:

pertama bahwa pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya

persediaan barang secara terus-menerus; kedua teknologi maju merupakan faktor

dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan

dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; dan ketiga penggunaan

teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang

kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu

pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Produk Domestik Bruto (PDB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau

13

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit

ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan

jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedang PDB

atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang

dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar

penghitungan.

Untuk menghitung angka PDB digunakan tiga pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Produksi. PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa

yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam

jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam

penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu:

pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih,

bangunan, pengangkutan, keuangan dan jasa.

b. Pendekatan Pendapatan. PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh

faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara

dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah

upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum

dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi PDB

mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung

dikurangi subsidi).

c. Pendekatan Pengeluaran. PDB adalah semua komponen permintaan akhir

yang terdiri dari: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta

14

nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto,

perubahan stok dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor).

2.1.3. Pengeluaran/Belanja Pemerintah

Keynes berpendapat tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh

pengeluaran agregat. Pada umumnya pengeluaran agregat dalam suatu periode

tertentu adalah kurang dari pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai

tingkat full employment. Keadaan ini disebabkan karena investasi yang dilakukan

para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam

perekonomian full employment. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak

akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan full

employment.

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow, fungsi

produksi sederhana dari teori ini adalah (Mankiw, 2006):

Y = a K

dimana Y adalah output, a adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang

diproduksi untuk setiap unit modal, sedangkan K adalah persediaan modal. Fungsi

produksi ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

Modifikasi fungsi produksi Cobb-Douglas dalam Barro dan Sala-i-Martin

(1995) dinyatakan sebagai berikut:

Y = a L1-α Gα, dimana 0 < α < 1

persamaan ini menunjukkan bahwa produksi yang dilakukan pada constant return

to scale pada input L dan K . Asumsinya adalah angkatan kerja agregat (L) adalah

konstan. Modal (K) digantikan oleh Pengeluaran pemerintah (G) berada pada

15

diminishing return untuk modal agregat (K). Oleh karena itu, perekonomian

berada pada kondisi pertumbuhan ekonomi endogen.

Salah satu komponen dalam permintaan agregat (aggregate demand [AD])

adalah pengeluaran pemerintah. Pada Mankiw (2006) dinyatakan bahwa jika

pengeluaran pemerintah meningkat maka AD akan meningkat. Selain itu, peranan

pengeluaran pemerintah (G) di negara berkembang sangat signifikan mengingat

kemampuan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat

terbatas. Oleh karena itu, peranan pemerintah sangatlah penting. Peningkatan AD

berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dari

PDB maka peningkatan pertumbuhan berarti peningkatan pendapatan.

2.1.3.1. Teori Pengeluaran Pemerintah

1. Model perkembangan pengeluaran pemerintah oleh Rostow-Musgrave.

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang

menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap

pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada

tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap

total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan

prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi. Pada tahap

menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap

ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar

pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan

16

menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus

menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak.

Musgrave dalam Norista (2010) berpendapat bahwa dalam suatu proses

pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap PDB semakin besar

dan persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada

tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah

dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-

pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan

pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran

pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Wagner

mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita

meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner dikenal dengan “The Law of Expanding State Expenditure”.

Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju

(Amerika Serikat, Jerman, Jepang). Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa

peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena

pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Wagner

mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis

mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah

sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Hukum Wagner ditunjukkan dalam Gambar 2.1 dimana kenaikan pengeluaran

17

pemerintah mempunyai bentuk ekponensial. Hukum Wagner diformulasikan

sebagai berikut:

dimana PkPP : pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : pendapatan per kapita

1,2,…,n : jangka waktu (tahun)

0 waktu Sumber: Dumairy (1996)

Gambar 2.1. Grafik Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

2.1.3.2. Hubungan Kausalitas Pengeluaran Pemerintah dan PDB

a. PDB memengaruhi pengeluaran pemerintah. Hal ini berarti bahwa produk

domestik bruto memengaruhi pengeluaran pemerintah. Teori perkembangan

pengeluaran pemerintah yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan

bahwa produk domestik bruto (PDB) akan memengaruhi besarnya

pengeluaran pemerintah.

Wagner

18

b. Pengeluaran pemerintah mempengaruhi PDB. Pemerintah dapat

mempengaruhi tingkat PDB nyata dengan mengubah persediaan berbagai

faktor yang dapat dipakai dalam produksi melalui program-program

pengeluaran pemerintah seperti pendidikan. Rahayu (2004) mengatakan

bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah yang mendorong besaran jumlah

pengeluaran negara mempunyai pengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Landau (1986) membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang militer

dan pendidikan berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara

untuk pendidikan sendiri berkorelasi kuat dan investasi pemerintah berkorelasi

positif tetapi tidak signifikan. Lin (1994) mengatakan bahwa pengeluaran

pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (peningkatan PDB)

dengan laju yang semakin mengecil.

2.1.3.3. Jenis Pengeluaran/Belanja Pemerintah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB), baik Negara maupun

daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), pengeluaran dibedakan menjadi:

1. Belanja Operasi. Rincian kegiatan belanja operasi antara lain digunakan untuk

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas,

pinjaman, subsidi, hibah, dan belanja opeasional lainnya.

2. Belanja Modal. Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pembentukan aset

tetap seperti gedung, jalan (infrastruktur) dan aset tetap lainnya

3. Belanja Tak Terduga/Tersangka. Merupakan belanja tidak terduga yang

sebelumnya tidak dianggarkan seperti penanganan bencana.

19

Untuk mempermudah mengevaluasi penggunaan belanja/pengeluaran,

mulai tahun 2007 sistem penganggaran mulai diperjelas rinciannya menurut

fungsi/sektor, yaitu:

1. Fungsi pelayanan umum. Pengeluaran yang ditujukan dalam rangka

peningkatan pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat maupun pihak

swasta seperti untuk pembayaran gaji, akses layanan/perijinan, kemudahan

informasi, dan belanja operasi kebutuhan perkantoran sehari-hari.

2. Fungsi ekonomi. Pengeluaran ini digunakan untuk menciptakan lapangan kerja,

pembangunan sarana dan prasarana umum, serta memicu peningkatan kegiatan

perekonomian masyarakat. Pengeluaran ini ditujukan agar mempunyai

pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus mempunyai

multiplier effect yang besar.

3. Fungsi kesehatan. Merupakan pengeluaran yang ditujukan dalam rangka

peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanannya seperti pembelian obat,

fasilitas kesehatan (alat medis maupun penujang), dan gedung kesehatan.

4. Fungsi pendidikan. Merupakan pengeluaran yang ditujukan dalam rangka

peningkatan kualitas pendidikan seperti pembelian buku, fasilitas jaringan

internet sekolah, maupun gedung sekolah.

5. Fungsi ketertiban dan keamanan. Merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk

menambah kekuatan dan ketahanan dalam mendukung ketahanan dan

keamanan kondisi daerah.

20

6. Fungsi pariwisata dan lingkungan hidup. Merupakan pengeluaran untuk

peningkatan kegembiraan/hiburan bagi masyarakat seperti promosi dan

pemeliharaan tempat wisata sekaligus dalam mempertahankan kelestaian dan

kualitas lingkuangan hidup agar tercipta kenyamanan.

7. Fungsi perlindungan/jaminan sosial. Merupakan pengeluaran untuk jaminan

perlindungan masyarakat seperti penanganan bencana, permasalahan sosial dan

lingkungan (panti dan perlindungan orang terlantar).

2.1.4. Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relatif kurang

berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk

yang relatif tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya

terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan

berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah

yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh

tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Pembangunan daerah tertinggal ini berbeda dengan penanggulangan

kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya. Pembangunan daerah tertinggal

tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan

keamanan (bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah

maju). Di samping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah

tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.

21

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan program pembangunan daerah

tertinggal yang lebih difokuskan pada percepatan pembangunan di daerah yang

kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta

ketersediaan infrastruktur masih tertinggal dibanding dengan daerah lainnya.

Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis

terisolir dan terpencil seperti daerah perbatasan antarnegara, daerah pulau-pulau

kecil, daerah pedalaman, serta daerah rawan bencana. Di samping itu, perlu

perhatian khusus pada daerah yang secara ekonomi mempunyai potensi untuk

maju namun mengalami ketertinggalan sebagai akibat terjadinya konflik sosial

maupun politik.

Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa

faktor penyebab, antara lain :

a. Geografis. Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau

karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan,

pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya

sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media

komunikasi.

b. Sumber Daya Alam. Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi

sumber daya alam, daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar namun

lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat

dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumber daya alam

yang berlebihan.

22

c. Sumber Daya Manusia. Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal

mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif

rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.

d. Prasarana dan Sarana. Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi,

transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya

yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami

kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

e. Daerah Rawan Bencana dan Konflik Sosial. Seringnya suatu daerah

mengalami bencana alam dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya

kegiatan pembangunan.

f. Kebijakan Pembangunan. Suatu daerah menjadi tertinggal dapat disebabkan

oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat seperti kurang memihak pada

pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas

pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam

perencanaan dan pembangunan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Makrifah (2009) di kabupaten/kota se-Jawa

Timur bertujuan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap

pembangunan ekonomi (pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan IPM).

Pengelolaan keuangan yang bijak, mengedepankan kepentingan publik

mempunyai dampak meningkatkan PDRB (terdapat pertumbuhan ekonomi) dan

mengurangi kemiskinan. Untuk mengkaji pengaruh alokasi belanja daerah

23

terhadap pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan IPM digunakan

model Vector Auto Reggressive (VAR) dalam data time series.

Rahayu (2004) meneliti peranan sektor publik lokal dalam pertumbuhan

ekonomi regional. Sampel yang diteliti adalah 7 Kabupaten/Kota di Eks-

Karesidenan Surakarta selama periode 1987-2000. Penelitian mengidentifikasi

pengaruh investasi pemerintah daerah, laju pertumbuhan angkatan kerja,

pengeluaran (konsumsi) pemerintah daerah, dan penerimaan daerah terhadap

pertumbuhan ekonomi regional dengan menggunakan teknik data panel. Metode

yang digunakan dalam penelitian adalah Pooled Least Square. Garis besar hasil

estimasi persamaan menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, peranan

sektor publik lokal (investasi pemerintah dan PAD) mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Sodik (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Pengeluaran Pemerintah

dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia,

dengan mengambil sampel di 26 provinsi di Indonesia selama periode 1993-2003.

Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh investasi swasta, investasi pemerintah,

konsumsi pemerintah, tenaga kerja, dan tingkat keterbukaan ekonomi provinsi

terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Teknik analisis data yang digunakan

adalah fixed effect model General Least Square (GLS). Hasilnya untuk semua

variabel memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional kecuali

untuk variabel investasi swasta yang tidak memiliki pengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi.

24

Studi yang dilakukan Nurudeen dan Usman (2010) menganalisis pengaruh

belanja rutin dan pembangunan per sektor terhadap pertumbuhan ekonomi di

Nigeria. Analisis dilakukan terhadap data time series dari tahun 1970 sampai

dengan 2008 dengan menggunakan model Error Cointegration Model (ECM),

Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa belanja rutin dan belanja sektor

pendidikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan

belanja modal dan di sektor kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap

pertumbuhan ekonomi.

Norista (2011) dalam penelitian tentang Pengaruh Belanja Modal dan

Belanja Operasi terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah

menggunakan data panel. Peneliti menggunakan model fixed effect dalam

menganalisis pengaruh belanja modal dan operasi/rutin terhadap pertumbuhan.

Kajian tersebut menghasilkan bahwa kedua variabel yaitu rasio belanja modal

maupun rasio belanja operasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3. Kerangka Pemikiran

Pemberlakuan UU Otonomi Daerah berikut perubahannya (UU Nomor

22/1999 dirubah dengan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

UU Nomor 23/1999 dirubah dengan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) membawa dampak

terhadap pemerintahan dan tata kelola keuangan di Indonesia. Perubahan pola

pemerintahan daerah yang sentralistik menjadi desentralistik juga memberikan

kewenangan untuk memanfaatkan dan mengalokasikan keuangan.

25

Berdasarkan alur pemikiran tersebut, penelitian ini difokuskan dalam hal

sebagai berikut yang tergambar pada diagram kerangka pemikiran (Gambar 2.2):

Keterangan: Fokus kerangka pemikiran

Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian

Pertumbuhan Ekonomi

Fungsi Lainnya

Fungsi Pelayanan Umum

Fungsi Kesehatan

Fungsi Pendidikan

Fungsi Ekonomi

Pendapatan Pemerintah

Alokasi Belanja Pemerintah Daerah

Keleluasaan Kewenangan

OTONOMI DAERAH

26

2.4. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Belanja pemerintah daerah (sebagai proksi konsumsi maupun investasi/modal

pemerintah) per fungsi diduga memengaruhi pertumbuhan ekonomi di 22

kabupaten tertinggal

2. Jumlah angkatan kerja diduga memengaruhi pertumbuhan ekonomi