Hukum & Regulasi Dlam Keperawatan

ASPEK HUKUM&

Regulasi dalam Keperawatan

Untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat penerima pelayanan keperawatan

dan perawat sebagai pemberi pelayanankeperawatan

DIPERLUKAN KETETAPAN

H U K U M

H U K U M

Hukum adalah peraturan

perundang-undangan yang dibuat

oleh suatu kekuasaan dalam

mengatur pergaulan hidup dalam

masyarakat agar masyarakat bisa

teratur

• Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati.

• Pelanggaran akan dikenakan sangsi yang sesuai.

• Berjenjang dimulai dari UU s/d peraturan pemerintah dan mentri

H U K U M

H U K U MKESEHATAN

Kumpulan peraturan yang mengatur tetang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan

Seperangkat kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan

Rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik

a.

b.

c.

( health law )

Ruang lingkup hukum kesehatan meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan (yaitu kesehatan badaniah, rohaniah dan sosial secara keseluruhan)

Ruang lingkup hukum kedokteran hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan profesi kedokteran. Oleh karena masalah kedokteran juga termasuk di dalam ruang lingkup kesehatan, maka sebenarnya hukum kedokteran adalah bagian dari hukum kesehatan.

• Latar Belakang disusunnya peraturan perundang-undangan di bidang pel. Kes., adalah:

karena adanya kebutuhan

1. pengaturan pemberian jasa keahlian

2. tingkat kualitas keahlian tenaga

kesehatan

3. keterarahan

4. pengendalian biaya

• 5. kebebasan warga masyarakat untuk

menentukan kepentingannya serta

identifikasi kewajiban pemerintah

6. perlindungan hukum pasien

7. perlindungan hukum tenaga kesehatan

8. perlindungan hukum pihak ketiga

9. perlindungan hukum bagi kepentingan

umum

Lanjutan ...

• 5. kebebasan warga masyarakat untuk

menentukan kepentingannya serta

identifikasi

kewajiban pemerintah

6. perlindungan hukum pasien

7. perlindungan hukum tenaga kesehatan

8. perlindungan hukum pihak ketiga

9. perlindungan hukum bagi kepentingan

umum

Lanjutan ...

1. Menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Meskipun hanya mengatur tata kehidupan di dalam sub sektor yang kecil tetapi keberadaannya dapat memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan

3. merekayasa masyarakat (social engineering). Jika masyarakat menghalang-halangi dokter untuk melakukan pertolongan terhadap penjahat yang luka-luka karena tembakan, maka tindakan tersebut sebenarnya keliru dan perlu diluruskan.

2. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat (khususnya di bidang kesehatan). Benturan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat

meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap

orang agar terwujud

derajat kesehatan

masyarakat yang optimal

• 1. Asas perikemanusiaan yang berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Asas manfaat

3. Asas usaha bersama dan kekeluargaan

4. Asas adil dan merata

5. Asas perikehidupan dalam keseimbangan

6. Asas kepercayaan pada kemampuan dan

kekuatan sendiri

1.    Berlaku untuk umum2.    Disusun oleh badan pemerintah / kekuasaan3.    Tercantum secara rinci dalam kitab UU dan

lembaran/berita negara4.    Pelanggaran diselesaikan melalui pengadilan5.    Sanksi pelanggaran tuntutan6.    Penyelesaian pelanggaran memerlukan bukti

fisik

HUKUMETIK PROFESI

HUKUMADMINISTRASI

HUKUMPERDATA

HUKUMPIDANA

Aspek HukumTerkait Traktik Perawat

Aspek HukumTerkait Traktik Perawat

UU 36/ 2009Permenkes 1239, 148, 161, 1796

Tuntutan Hukum Etik

Etika Moral Kewajaran

Tuntutan Hukum Administrasi

Registrasi Lisensi Legislasi

Tuntutan Hukum

Perdata

Kerugian

Wanprestasi

Inform Cons

Dokumtasi

Tuntutan Hukum

Pidana

Injury

Cacat

Kematian

KEAHLIANKEWENANGAN

FORMILMATERIIL

KOMPETEN BERIZIN

PROSES PENGAKUAN

PROSES SESUAI PER UUAN

KEBAIKAN

BERETIK/BERMORAL

PENERAPAN KODE ETIK DAN NILAI

MORAL

ETIK LEGAL

PRAKTIK KEPERAWATAN

Dalam hal apa praktik Tenaga Kesehatan dianggap buruk atau salah?

• Praktik Tenaga Kesehatan dianggap buruk apabila:– Menyimpang dari standar– Melanggar Etika

• Praktik Tenaga kesehatan dianggap salah apabila Melanggar Hukum (Pidana,Perdata, dan Administrasi)

ORGANISASI PROFESI( PPNI )

MKEK( MAJELIS KODE ETIK

KEPERAWATAN

APARAT PENEGAK HUKUM

PIDANA PERDATA

RANAH PROFESIRANAH HUKUM

MASALAHKEPERAWATAN

PERMASALAHAN HUKUM Sejak tahun 2005-2009, tercatat 33 Kasus Penangkapan Perawat di 7 Propinsi. Tidak ada perlindungan hukum perawat di Puskesmas karena tidak jelas pengaturan Kewenangan dan metode Pelimpahan Wewenang Kontroversi kewajiban Perawat menolong Gawat Darurat (di pidana) disisi lain tidak boleh menyimpan obat Tidak ada perlindungan perawat dalam melakuakan Pekerjaan di Sarana kesehatan Perkembangan zaman memposisikan perawat saat ini rentan terhadap KRIMINALISASI dalam melaksanakan tugas

• Memberikan kerangka untk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum

• Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain

• Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri

• Membantu mempertahankan standard praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas dibawah hukum.

PRAKTIKKEPERAWATAN

UUD 45

UU NO.36/2009

TTG. KES

PERMENKES161/2010

REGISTRASI

UU NO.29/1994

TTG. PRKTDOKTER

PERMENKES148/2010IJIN PRKT

PERMENKES1419/2005PRAKTIKDR&DRG

KEPMENKES1239/2001REG PRAK,PERAWAT

PERMENKES1796

Reg. TenagaKes

RUU KEP??

Amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Keperawatan tidak dapat dipisahkan dari Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Konstitusi Negara adalah Hak Asasi Masyarakat

Pasal 32 ayat 4:

Pelaksanaan pengobatan &/ atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau

ilmu keperawatan, hanya dpt dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

keahlian dan kewenangan untuk itu

Pasal 53, ayat 1:Tenaga kesehatan berhak memperoleh

perlindungan hukum dlm melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

Pasal 53, ayat 2: Tenaga kesehatan dlm melakukan tugasnya berkewajiban utk mematuhi standar profesi

dan menghormati hak pasien

UU No.23/1992

Tent ang

Kesehatan

Pasal 63 (2)

Pasal 63 (3)

Pasal 63 (4)

KEPERAWATAN DALAMUU No.36 tahun 2009 ttg Kesehatan

PROFESI KEPERAWATAN

PELAYANAN KEPADA MANUSIA

DISIPLIN ETIK HUKUM

Dimensi Profesi

Klien Profesi keperawatan

Melaksanakan praktik keperawatan sesuai

dengan ilmu keperawatan tanggung jawab moral, etik,

dan peduli pada hak azazi manusia sebagai pemberi

pelayanan

Dibuat standar untuk dapat dipublikasikan

dalam praktik

Credentialing Pengawalan kualitas pelayanan

Sertifikasi Registrasi/Lisensi

Lisensi PM

Ijazah dan sertifikat

kompetensi STR

Bekerja

peraturan- perundangan yg mengatur

praktik keperawatan

Kode etik profesi Standar

praktik keperawat

an Praktek mandiri

Praktek mandiri

(PM)

SIPPSIPP

Memberikan jaminan pelayanan yang bermutu dan aman

KODE ETIK

STANDAR PROFESI & PRAKTIK

PERUNDANG - UNDANGAN

CREDENTIALING SEBAGAI AKUNTABILITAS PROFESI

Untuk menunjukkan kesiapannya sebagai profesi dalam memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat

Merupakan serangkaian kegiatan

untuk memastikan

ditampilk

annya kinerja yang

dipersyaratkan untuk dapat

diberikan status s

esuai dengan

ketentuan yang berlaku

CREDENTIALING

Tujuan utama kredentialing

adalah untuk melindungi

masyarakat dengan memastikan

tingkat kompetensi professional

untuk menjamin  kepedulian

terhadap hak-hak pasien.

Tuju

an

Terdiri

Sertifikasi

Registrasi

Lisensi

1 2

3

SERTIFIKASI

Proses pemberian bukti formal

(sertifikat) sebagai bukti pengakuan

atas kemampuan yang dicapai

seseorang terkait jenis dan jenjang atau

kualifikasi

tertentu.

Pengakuan terhadap kemampuan yang diperoleh

berdasar penilaian terhadap proses

pengembangan yang diikutinya

RegistrasiRegistrasiPencatatan resmi terhadap perawat yg telah memiliki

sertfikat kompetensi

1796Permenkes

2011

Registrasi Tenaga Kesehatan

Di Indonesia, registrasi bagi perawat diatur dalam

Setiap tenaga kesehatan yang akan

menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR.

Untuk memperoleh STR tenaga kesehatan

harus memiliki ijazah dan sertifikat

kompetensi.

Ijazah dan sertifikat kompetensi diberikan

kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus

ujian program pendidikan dan uji

kompetensi.

PASAL 2

BAB IIPelaksanaan Registrasi

LISENSI

NOMOR : HK.02.02/MENKES/148/I/2010

Perawat yang menjalankan

praktik mandiri minimal

berpendidikan D III

Keperawatan

PASAL 2 ( 3 )

S

TR

Adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan

Surat Tanda RegistrasiBAB I PASAL 1 ( 5 )

Uji KompetensiMahasiwa tk. akhir

SERTIFIKASI

St Kompetensi

REGIST&LISENSI

LISENSI PM

SIPPSTR

Praktek Praktek Mandiri (PM)

PELAKSANAAN KREDENTIALING TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA (pertama)

(REGIST&LISENSI)

STR

Praktek

(LISENSI PM)

SIPP

Praktek Mandiri (PM)

5 tahun (25 sks)

(SERTIFIKASI)

PELAKSANAAN KREDENTIALING TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA

(kedua dst tiap 5 tahun)

Wass. Wr. Wb.