REGULASI DALAM KEPERAWATAN 4

REGULASI

DALAM

KEPERAWATAN

LEXY OKTORA WILDA

LATAR BELAKANG

PERATURAN/REGULASI DALAM

PRAKTIK ASUHAN KEPERAWATAN

a. Seorang perawat profesional dalam

melaksanakan pelayanan asuhan

keperawatan, berpedoman pada standar

keperawatan dilandasi pleh etik dan etika

keperawatan dalam lingkupkewenangan

serta tanggung jawabnya

Tanggung jawab yang dimaksud adalah

dapat dipertanggungjawabkan dari segi

profesi kesehatan maupun segi hukum

b. Oleh karena itu seorang perawat

profesional dalam menjalankan praktik

asuhan keperawatan wajib mentaati

standar keperawatan, etika profesi dan

peraturan perundang - undangan

PERATURAN PERUNDANG –

UNDANGAN DALAM PRAKTIK ASUHAN

KEPERAWATAN ANTARA LAIN :

a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 32

tahun 1996, tentang Tenaga

Kesehatan

b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :

1239/MENKES/SK/XI/2001, tentang

Registrasi dan Praktik Perawat

c. Keputusan Gubernur Jawa Tengah

Nomor : 24 tahun 2004 tentang Majelis

Tenaga Kesehatan Provinsi Jawa

Tengah (MTKP)

SERTIFIKASI DAN REGISTRASI

Seorang perawat sebelum

melaksanakan Praktik Asuhan

Keperawatan wajib memiliki sertifikasi

kompetensi, Teregistrasi dan memilik

ijin

SERTIFIKASI

adalah proses pengakuan oleh MTKP /

Komite Tenaga Kesehatan/ Komite

Perawat terhadap kompetensi yang

meliputi pengetahuan, ketrampilan dan

sikap tenaga/ tenaga keperawatan

setelah yang bersangkutan tersebut

memenuhi persyaratan untuk profesi

tenaga kesehatan tertentu sesuai

dengan tuntutan bidang pekerjaannya

1) Pelaksanaan sertifikasi perawat di

provinsi Jawa Tengah diselenggarakan

oleh MTKP/ Komite Perawat dengan

metode OSCA

2) Pelaksanaan sertifikasi dapat

diselenggarakan di MTKP Semarang

atau di luar / Daerah, setelah

dinyatakan LULUS yang bersangkutan

akan memperoleh Sertifikast

Kompetensi

REGISTRASI

• adalah pencatatan resume tenga

kesehatan/keperawatan yang telah

mempunyai kualifikasi tertentu dan diakui

secara hukum untuk melakukan tindakan

profesinya

• Diprovinsi Jawa Tengah Registrasi Tenaga

Kesehatan dilaksanakan oleh MTKP, setelah

yang bersangkutan memiliki kompetensi

• Tenaga kesehatan yang telah terregistrasi

akan memperoleh sertifikat Regristasi

PERIJINAN DALAM PRAKTIK

KEPERAWATAN

SIP (SURAT IJIN PERAWAT)

SIK (SURAT IJIN KERJA)

SIPP (SURAT IJIN PRAKTIK PERAWAT)

SURAT IJIN PERAWAT (SIP)

1. Adalah bukti tertulis pemberian

kewenangan untuk menjalankan

pekerjaan keperawatan diseluruh

wilayah Indonesia

2. SIP diterbitkan oleh Kepala Dinas

Kesehatan Provinsi atas nama Menteri

Kesehatan

3. Kelengkapan permohonan SIP

meliputi:

Surat Permohonan

Biodata

Foto kopi/ Ijazah Pendidikan Perawat

Surat Keterangan Sehat dari Dokter

Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua)

lembar

Sertifikat kompetensi

Sertifikat Registrasi

4. SIP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat

diperbaharui, serta merupakan dasar untu

memperoleh SIK dan atau SIPP

SURAT IZIN KERJA (SIK)

1. Adalah bukti tertulis yang diberikan

kepada perawat untuk melakukan

praktik keperawatan di sarana

Pelayanan Kesehatan (BP, RB, PKM,

RS, Praktik Kelompok)

2. SIK Perawat diterbitkan oleh Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

3. Kelengkapan permohonan SIK Perawat

sbb :

Surat Pemohonan dengan melampirkan:

- Foto SIP yang masih berlaku

- Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi

( PPNI Kabupaten/Kota )

- Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana

Pelayanan Kesehatan yang menyatakan

tanggal mulai bekerja

- Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua)

lembar

4. SIK hanya berlaku pada 1 (satu)

sarana pelayanan diajukan dalam waktu

1 (satu) bulan setelah diterima bekerja

5. Masa berlakunya SIK sama dengan

SIP

SURAT IJIN PRAKTIK

PERAWAT (SIPP)

1. Adalah bukti tertulis yang diberikan

perawat untuk menjalankan praktik

perawat perorangan dan berkelompok

2. SIPP diterbitkan oleh Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota

3. SIPP hanya diberikan pada perawat

yang memiliki pendidikan keperawatan

dengan kompetensi lebih tiggi

4. Kelengkapan permohonan SIPP

sebagai berikut :

Surat permohonan dengan

melampirkan :

Foto copy ijazah Keperawatan

Surat keterangan pengalaman kerja

minimal 3 tahun dari pimpinan sarana

kesehatan tempat bekerja, khusus

untuk Ahli Madya Keperawatan

Foto kopi SIP yang masih berlaku

Surat Rekomendasi dar organisasi

profesi/PPNI Kab./Kota

Surat keterangan sehat dari dokter

Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2

lembar

5. SIK dan SIPP berlaku sepanjang SIP

belum habis masa berlakunya dan

selanjutnya diperbaharui kembali.

PRAKTIK PROFESI KEPERAWATAN

• STANDAR PROFESI

• KEWENANGAN

• KEWENANGAN PERAWAT

• KEWAJIBAN

• LARANGAN

• SANKSI

STANDAR PROFESI

1. Tenaga kesehatan dalam melaksanakan

tugasnya berkewajiban untuk mematuhi

standar profesi dan hak pasien (UU

Nomor:23 tahun 1992 Ps. 53 ayat (2)

2. Standar Profesi adalah pedoman yang harus

dipergunakan sebagai petunjuk dalam

menjalankan profesi secara baik

3. Dokter atau perawat dalam melaksanakan

tugasnya harus menghormati Hak Pasien

antara lain : hak informasi, hak untuk

memberikan persetujuan, Hak atas rahasia

kedokteran, dan Hak atas pendapat kedua

KEWENANGAN

Lingkup dalam pelayanan asuhan

keperawatan sebagai berikut :

1. Asuhan keperawatan Anak (usia 28

hari sampai 18 tahun)

2. Asuhan keperawatan Maternitas

3. Asuhan keperawatan Medikal Bedah

4. Asuhan keperawatan Jiwa

5. Asuhan keperawatan Keluarga

6. Asuhan keperawatan Komunitas

7. Asuhan keperawatan Gerontik

KEWENANGAN PERAWAT

Dalam melaksanakan Praktik

Keperawatan berkaitan lingkup Asuhan

Keperawatan mencakup :

1. Melaksanakan asuhan keperawatan

yang meliputi : pengkajian, penetapan

diagnosa keperawatan, perencanaan

tindakan, melaksanakan tindakan

keperawatan, evaluasi keperawatan

dan mendokumentasi hasil

keperawatan yang dilaksanakan

3. Tindakan keperawatan meliputi : intervensi

keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan

dan konseling keperawatan

4. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan

berdasarkan permintaan tertulis dari dokter (Kep.

MENKES Nomor: 1239/MENKES/SK/

XI/2001,Pasal:15

5. Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa

seseorang /px, perawat berwenang untuk

melakukan pelayanan di luar kewenangan,

pelayanan dalam keadaan darurat ini ditujukan

untuk penyelamatan jiwa (Kep. MENKES Nomor :

1239 / MENKES /SK/XI/2001, pasal:20)

KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan kewenangan praktik praktik

asuhan keperawatan perawat berkewajiban untuk :

1. Menghormati hak pasien

2. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani

3. Menyimpan kerahasiaan identitas dan data

kesehatan pribadi pasien

4. Memberikan informasi yang berkaitan dengan

kondisi dan tindakan yang akan dilakukan

5. Meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan

dilakukan

6. Membuat dan memelihara rekam medis dengan

baik (PP Nomor : 32 Tahun 1996, Ps : 22. jo. Kep.

Menkes Nomor : 1239/MENKES / XI/2001, Ps : 16)

LARANGAN

1. Perawat yang telah mendapatkan SIK atau

SIPP dilarang :

Menjalankan praktik selain ketentuan yang

tercantum dalam izin

Melakukan pembuatan yang bertentangan

dengan standar profesi

2. Perawat yang memberikan pertolongan

dalam keadaan darurat atau menjalankan

tugas di daerah terpencil yang tidak ada

tenaga kesehatan lain, dikecualikan dari

larangan tersebut ( Kep. MENKES nomor ;

1239 /MENKES /XI/2001, Ps : 31)

SANKSI

1. Dalam Kep. MENKES Nomor : 1239

/MENKES / XI/ 2001, Ps : 37, disebutkan

terhadap perawat yang dalam

melaksanakan praktik keperawatan

melanggar kewenangan dan larangan

dikenakan sanksi administratif sebagai

berikut :

Pelanggaran ringan : pencabutan izin

selama – lamanya 3 (tiga) bulan

Pelanggaran sedang : pencabutan izin

selama – lamanya 6 (enam) bulan

Pelanggar berat : pencabutan izin selama 1

(satu) tahun

2. Dalam Kep. MENKES Nomor : 1239 /

MENKES /XI /2001, Ps : 38, disebutkan

terhadap perawat yang dalam

melakukan praktik keperawatan dengan

sengaja tidak memiliki ijin, melanggar

standar profesi, melanggar kewajiban

dipidana denda paling banyak Rp.

10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor : 32

Tahun 1996 Pasal : 35, tentang Tenaga

Kesehatan.

SEKRETARIAT MTKP

1. Pendaftaran

2. Penerimaan berkas

3. Penerimaan Sertifikat

Kom[etensi &

Registrasi

4. Pengiriman SK + SR

5. Pengambilan SIP

6. Penyerahan SIP ke

Pemohon

KOMITE PERAWAT

1. Penerimaan Biodata

2. Penerimaan

pembayaran

3. Uji Kompetensi

4. Penerbitan Sertifikat

Kompetensi (SK)

5. Penerbitan Sertifikat

Registrasi (SR)

PEMOHON

PERAWAT

DINAS KESH. PROV. JATENG

1. Penerimaan SK + SR

2. Penerbitan SIP

BIODATA

SK + SR

1

3 2

SK + SR

SIP