Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

HUKUM PERIZINAN

Pengertian Hukum Perizinan

Hukum PerizinanPerizinanHukum

salah satu bentuk norma/kaidah dalam kehidupan

suatu bentuk pelaksaanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah

terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat

hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon

izin

Tujuan Perizinan

Adanya suatu kepastian hukum

Perlindungan kepentingan umum

Pencegahan kerusakan atau

pencemaran lingkungan

Pemerataan distribusi barang tertentu

Izin yang bersifat bebas

Izin yang bersifat terikat

Izin yang bersifat menguntungkan

Izin yang bersifat memeberatkan

Izin yang segera berakhir

Izin yang berlangsung lama

Izin yang bersifat pribadi

Izin yang bersifat kebendaan

Perizinan Khusus

persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus

adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang

Dispensasi

Lisensi

Konsesi

merupakan penetapan yang bersifat deklaratoir,

menyatakan bahwa suatu perundang-undangan

tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan

oleh seorang pemohon

izin untuk melukakan suatu yang bersifat

komersial serta mendatangkan laba dan

keuntungan

suatu penetapan administrasi negara yang secara

yuridis dan kompleks, oleh karena merpuakan

seperangkat dispensasi-dispensasi, izin-izin, serta

lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semacam

wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris

Para pihak

Objek pengaturan

Pengesahan

Pihak yang mengeluarkan

Jangka waktu (tidak ada izin yang berlaku seumur hidup)

Alasan penerbitan izin; atribusi, delegasi dan mandat

Salah satu yang paling penting dalam pembentukan sebuah badan usaha adalah perizinan usaha. Izin

usaha merupakan bentuk persetujuan atau pemberian izin dari

pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha.

Surat izin usaha yang diperlukan dalam pendirian usaha

• Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

• Nomor Register Perusahaan (NRP)

• Nomor Rekening Bank (NRB)

• Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

• Surat izin lainnya yang terkait dengan pendirian usaha, sepertii izin prinsip, izin penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin gangguan

Contoh Kasus

PT. Suparma, TbkJenis Publik (IDX: SPMA )

Industri Kertas

Didirikan 1986

Kantor pusat Surabaya, Indonesia

Alamat Pabrik Jl. Mastrip No.856 Kec. Karang Pilang, Surabaya 60221 Indonesia

Tokoh penting Welly

Produk Kertas

Karyawan 474

Kontak Telp. (62-31) - 766 6666, 766 2490, 766 2492, 766 2493

Fax. (62-31) 766 3287

Situs web www.ptsuparmatbk.com

Dasar Hukum Kewajiban Perusahaan Menjaga Lingkungan

Perusahaan industri mempunyai kewajiban dalam upaya pencegahantimbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidupsebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 UU Perindustrian yangberbunyi:

(1) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangandan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnyakerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibatkegiatan industri yang dilakukannya

(2) Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupabimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahankerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkunganhidup akibat kegiatan industri.

(3) Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompokindustri kecil.

Selain peraturan pada UU Perindustrian, menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang melakukan perbuatanmelanggar hukum berupa pencemarandan/atau perusakan lingkungan hidup yangmenimbulkan kerugian pada orang lainatau lingkungan hidup wajib membayarganti rugi dan/atau melakukan tindakantertentu.”