MAKALAH Mata Kuliah HUKUM LINGKUNGAN “ UU No. 32 Tahun 2009, UNCED 1992” DISUSUN OLEH : Dessy Tri Nugraheni 21080110120035 Aninditta Sari P. 21080110120036 Devianisa Nurlaeli 21080110130037 Irawan Widi P. 21080110130039 M.Ali Wafa 210 Martin Jafar L2J008 Kelas A Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MAKALAH
Mata Kuliah HUKUM LINGKUNGAN
“ UU No. 32 Tahun 2009, UNCED 1992”
DISUSUN OLEH :
Dessy Tri Nugraheni 21080110120035
Aninditta Sari P. 21080110120036
Devianisa Nurlaeli 21080110130037
Irawan Widi P. 21080110130039
M.Ali Wafa 210
Martin Jafar L2J008
Kelas A
Program Studi Teknik Lingkungan
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro
Semarang
2012
1
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT,
karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya kami dapat
menyelesaikan makalah yang berjudul “UU No.32 Tahun 2009, UNCED 1992“.
Makalah yang kami susun ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Hukum
Lingkungan. Penyusunan makalah ini berfungsi untuk menambah wawasan serta
pengetahuan pembaca mengenai Hukum Lingkungan .
Atas tersusunnya makalah ini, kami mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu kami, hingga terselesaikannya makalah ini.
Namun kami menyadari, makalah yang kami susun ini masih jauh dari sempurna,
oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan dari berbagai pihak. Sebagai
manusia biasa, kami berusaha dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin,
dan sebagai manusia biasa juga kami tidak luput dari segala kesalahan dan
kekhilafan dalam menyusun makalah ini.
Untuk menyempurnakan makalah ini, kami dengan senang hati akan
menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak.
Sehingga di kemudian hari kami dapat menyempurnakan makalah ini dan kami
dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan.
Akhirnya kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat khusunya
bagi kami dan umumnya bagi semua pihak yang berkepentingan. Amin.
Semarang, 25 November 2012
Penyusun
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Tanpa kita sadari bahwa banyaknya revolusi yang terjadi seiring dengan
perkembangan teknologi dan budaya yang ada dalam kehidupan manusia, telah
menimbulkan berbagai macam permasalahan yang muncul. Tingkat peradaban
manusia yang semakin hari semakin berkembang membuat kita senantiasa
berurusan dengan lingkungan yang semakin hari sulit untuk dihindari.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tumbuhnya industri
yang begitu pesat pada saat itu tentunya dirasakan pengaruhnya baik itu yang
menyangkut dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya
tentunya terjadinya peningkatan mutu dan kualitas hidup yang lebih komplek
dengan ditandai dengan adanya kesenangan dan impian manusia yang menjadi
lebih mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akan tetapi
dampak negatif dari adanya revolusi industri ini tentunya harus lebih diwaspadi
untuk tidak terjadi suatu kerusakan dalam tatanan lingkungan yang ada baik itu
lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Dalam perkembangannya, tatanan
lingkungan hidup maupun lingkungan sosial hendaknya senantiasa diperhatikan
agar tidak mendatangkan berbagai jenis bencana. Untuk itu diperlukan
tanggungjawab dari semua elemen masyarakat dalam menjaga tatanan lingkungan
hidup dan lingkungan sosial sehingga diharapkan akan tercipta suatu cara pandang
yang lebih baik dalam memandang lingkungan itu sendiri.
Masalah-masalah lingkungan hidup dapat menjadi bencana yang dapat
mempengaruhi kualitas hidup manusia. Tanda-tanda masalah lingkungan hidup
seperti adanya polusi, global warming, fotokimia kabut, hujan asam, erosi, banjir,
instrusi dan lain sebagainya sudah mulai terlihat sejak pertengahan abad ke -20.
masalah-masalah mengenai kerusakan lingkungan tentanya harus mulai lebih
diperhatikan dalam rangka memberikan suatu cara pandang yang baru agar dapat
memberikan suatu cara pandang yang mengedepankan adanya suatu upaya
perlindungan terhadap lingkungan sehingga secara tidak langsung dapat
3
memberikan suatu konstribusi dalam menghindari bahaya ikutan yang lebih parah
terhadap perkembangan manusia dan makhluk hidup yang selama ini mendiami
bumi maupun terhadap kelestarian lingkungan hidup.
1.2 RUMUSAN MASALAH
a. Apa saja hasil konferensi UNCED 1992 ?
b. Apa saja jenis dokumen yang dihasilkan dalam UNCED 1992?
c. Apa keterkaitan UNCED 1992 dengan UU No.32 Tahun 2009?
d. Apakah yang dimaksud dengan perspektif pembangunan berkelanjutan?
e. Apakah makna dari Agenda-21 ?
4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 UNCED TAHUN 1992
Pada tahun 1992 diadakan konferensi PBB tentang Lingkungan dan
Pembangunan (UN Conference on Environment and Development, UNCED) di
Rio de Janeiro, Brazil, yang dikenal dengan Konferensi Rio atau Earth Summit.
Konferensi ini dihadiri oleh 107 dari 179 kepala negara anggota. Konferensi itu
menghasilkan lima dokumen, sebagai berikut :
1. Deklarasi Rio, atau lebih dikenal dengan Earth Chapter, terdiri
dari 27 prinsip yang memacu dan memprakarsai kerja sama internasional perlunya
pembangunan dilanjutkan dengan prinsip perlindungan lingkungan, analisis
mengenai dampak lingkungan, dll.
2. Agenda 21 merupakan action plan di abad XXI, yang terdiri dari
40 Bab. Walaupun tidak mengikat secara resmi, memberi arah strategi dan
integritas program pembangunan dengan penyelamatan kualitas lingkungan.
Agenda 21 mencakupi antara lain perdagangan internasional, pengentasan
kemiskinan, konsumsi dan produksi yang berkesinambungan, masalah
kependudukan, perkotaan, atmosfer, sumber daya lahan dan pertanian, hutan,
kekeringan, keanekaragaman hayati, bioteknologi, kelautan, air tawar, bahan
beracun, dan berbahaya, limbah padat, limbah radio aktif, peranan golongan
rentan (wanita, masyarakat terasing), golongan swasta, termasuk dunia
perdagangan.
3. Konvensi tentang perubahan iklim untuk mencapai stabilitas gas
rumah kaca, yang mengharuskan pengurangan sumber emisi gas seperti CO2,
limbah pabrik,transportasi, dan penggunaan energi fosil pada umumnya.
4. Konvensi Keanekaragaman hayati yang mengajak semua negara
untuk mengusahakan keanekaragaman sumber daya hayati yang dimiliki dan
manfaat darinya perlu dimiliki secara adil oleh seluruh masyarakat
5
5. Pernyataan tentang prinsip kehutanan berupa pedoman untuk
pengelolaan hutan, perlindungan, serta pemeliharaan semua jenis hutan yang
bermakna ekonomi dan keselamatan berbagai biodatanya.
Selama hampir dua tahun kantor Menteri Lingkungan Hidup dibantu United
Nation Development Program (UNDP) menghimpun beberapa tim yang didukung
oleh pakar dan berbagai institusi, pemerintah, swasta, LSM, akademisi, badan
internasional, dan masyarakat luas lainnya untuk menindaklanjuti keputusan
Konferensi Rio de Janeiro (UNCED) 1992. Pada bulan Maret 1997 diterbitkan
buku Agenda-21 : Strategi Nasional Untuk Pembangunaan Berkelanjutan.
Agenda 21 di Indonesia berisi visi dan rangkaian strategi mewujudkan
pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tulisan ini memberikan pandangan dan
inspirasi yang dapat dimasukkan ke dalam proses perencanaan pada setiap
tingkatan pembangunan di Indonesia, sedemikianrupa sehingga lembaga-lembaga
Pemerintah, swasta, dan masyarakat luas lainnya dapat meanfaatkan dokumen ini
sebagai acuan bagi penyususnan perencanaan dan program-program jangka
pendek dan panjang dalam menghadapi pasar bebas dimasa yang akan datang dan
dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang di idam-idamkan.
Dokumen tersebut mencakupi empat bagian sebagai berikut :
Bagian Pertama: Pelayanan Masyarakat
Bagian ini meliputi :
1. Pengentasan kemiskinan
2. Perubahan pola konsumsi
3. Dinamika kependudukan
4. Pengelolaan dan peningkatan kesehatan
5. Pengembangan perumahan dan pemukiman
6. Sistem perdagangan global, instrumen ekonomi, serta neraca ekonomi dan
lingkungan terpadu.
Bagian Kedua : Pengelolaan Limbah
Bagian ini meliputi :
1. Perlindungan terhadap atmosfer
2. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun
6
3. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun
4. Pengelolaan limbah radioaktif
5. Pengelolaan limbah padat dan cair
Bagian Ketiga : Pengelolaan Sumber Daya Tanah
Bagian ini meliputi :
1. Perencanaan Sumber Daya Tanah
2. Pengelolaan hutan
3. Pengembangan pertanian dan pedesaan, dan
4. Pengelolaan Sumber Daya air
Bagian Keempat : Pengelolaan Sumber Daya Air
Bagian ini meliputi :
1. Konservasi keanekaragaman hayati
2. Pengembangan bioteknologi, dan
3. Pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan
2.2 DEKLARASI RIO 1992 : THE EARTH RIO SUMMIT
Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) terjadi
pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Pejabat pemerintah dari 178 negara dan
antara 20.000 dan 30.000 orang dari pemerintah, LSM dan media berpartisipasi
dalam acara ini untuk membahas solusi untuk masalah-masalah global seperti
kemiskinan, perang atau kesenjangan yang tumbuh antara negara-negara industri
dan berkembang. Di pusat juga pertanyaan tentang bagaimana untuk meringankan
sistem lingkungan global melalui pengenalan ke paradigma pembangunan
berkelanjutan. Ini menekankan bahwa kemajuan ekonomi dan sosial sangat
bergantung pada pelestarian sumber daya alam dengan langkah-langkah yang
efektif untuk mencegah degradasi lingkungan.
Sejalan dengan konferensi PBB formal, informal kontra-konferensi,
"Forum Global" juga terjadi di Rio, yang diselenggarakan oleh ratusan LSM.
Acara ini tentu adalah peristiwa, lebih berwarna dan inspiratif lebih populer dan
menarik - setidaknya dalam persepsi media dunia. The Forum Global
menghasilkan puluhan resolusi dan konvensi, jelas lebih dekat terkait dengan
7
perlunya perubahan untuk pembangunan berkelanjutan yang nyata. Ini diterapkan
tekanan yang besar pada konferensi PBB birokrasi dan kaku untuk bergerak lebih
jauh dan lebih cepat.
Pertemuan puncak PBB difokuskan pada tiga konsep yang luas: Sebuah
"Piagam Bumi" meliputi sejumlah prinsip bertujuan pada pengembangan dan
perlindungan lingkungan, adalah fokus pertama untuk diskusi. Kedua, "Agenda
21" ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah rencana aksi global untuk
pembangunan berkelanjutan, ketiga, negara-negara berkembang menuntut
peningkatan yang substansial dalam pendanaan baru dari negara-negara maju
untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Selatan.
Negosiasi berusaha untuk mencapai kesepakatan setidaknya pada garis
besar beberapa konvensi yang meliputi perubahan iklim, keanekaragaman hayati,
hutan dll Terutama perwakilan dari negara-negara berkembang menekankan di
Rio pentingnya hak mereka untuk pembangunan ekonomi, yang pergi bersama-
sama dengan dampak yang tumbuh di lingkungan , sehingga negara-negara
industri memiliki tanggung jawab khusus untuk realisasi tujuan lingkungan global
yang dinyatakan UNCED.
Meskipun efek positif sebagai akibat dan hasil UNCED ada banyak daerah
pemerintah menolak atau terbukti tidak mampu mengatasi dengan baik. Ketika
kemajuan dinilai pada Rio + 5 (New York, 1997) sejumlah kesenjangan yang
diidentifikasi, khususnya berkaitan dengan keadilan sosial dan kemiskinan. Hal
ini terutama tercermin dari penurunan tingkat bantuan pembangunan resmi (ODA)
dan tumbuh utang internasional, bersama dengan kegagalan untuk memperbaiki:
transfer teknologi, pembangunan kapasitas untuk partisipasi dan pengembangan,
lembaga koordinasi, dan mengurangi tingkat berlebihan produksi dan konsumsi.
Pertemuan kajian menyerukan penguatan, ratifikasi dan implementasi yang lebih
kuat dari meningkatnya jumlah perjanjian dan konvensi internasional yang
mengacu pada lingkungan dan pembangunan.
Tahun-tahun setelah UNCED / Rio telah melihat serangkaian konferensi
PBB global yang berurusan dengan rencana aksi untuk pembangunan manusia.
Sementara UNCED menyampaikan agenda untuk pembangunan berkelanjutan,
8
pemerintah bertemu pada tahun 1994 untuk Konferensi Kairo tentang
Kependudukan dan Pembangunan, pada tahun 1995 untuk KTT Pembangunan
Sosial Kopenhagen dan Konferensi Beijing tentang Perempuan dan
Pembangunan; pada tahun 1996 konferensi Istanbul tentang Pemukiman Manusia
dan Pangan Summit di Roma. Di samping itu, ada banyak perjanjian yang
meliputi iklim, keanekaragaman hayati, desertifikasi, akses terhadap informasi,
polutan organik yang persisten (POP) dll.
Hal ini jelas bahwa pemerintah belum melaksanakan rencana untuk
tindakan UNCED dan konferensi berikut dan perjanjian memiliki (atau
seharusnya) diproduksi. Sebagai dunia menghadapi masa depan ekologi
berbahaya dan tidak pasti, pemerintah kurang komitmen sejati terhadap agenda
pembangunan berkelanjutan.
2.3 PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Tahun 1992, Konferensi PBB mengenai pembangunan dan lingkungan
hidup United Nation Conference on Environment and Development (UNCED)
atau KTT Bumi 1992, telah menjadi tonggak sejarah bagi pengembangan
kebijakan dan hukum lingkungan di tingkat internasional, nasional dan lokal.
Indonesia sebagai salah negara dengan luasan hutan yang besar, tentu sangat
penting bagi perekonomian dan pembangunan.
Potensi sumber daya alam yang besar yang dimiliki Indonesia,
berpengaruh terhadap peningkatan pemanfaatan sumber daya alam bagi
kehidupan dan penghidupan, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun
ekonomi, secara seimbang dan dinamis,
Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan bagian dari
pembangunan berkelanjutan terhadap sumber daya alam yang ada dengan
memperhatikan lingkungan secara keseluruhan, sebagai komponen yang penting
pada sistem penyangga kehidupan untuk penyerasi dan penyimbang lingkungan
global, sehingga keterkaitan dunia internasional menjadi hal penting, dengan tetap
mengutamakan kepentingan nasional.
9
Menurut Emil Salim, ciri pokok pola Pembangunan berkelanjutan secara
iksplisit ambang batas keberlanjutan dalam proses pembangunan yang sedang
berlangsung. Kegiatan pembangunan yang mengolah sumber daya alam dan
sumber daya manusia terdapat suatu ambang batas di dalam proses pembangunan
berkelanjutan. Dalam proses ini banyak mengalami gangguan atau titik kritis
seperti hutan yang dibabat terus-menerus, pasti akan habis dan menimbulkan
bencana lingkungan berupa kerusakan hutan, keanekaragaman hayati yang hilang,
tanah longsor, banjir, pencemaran, dan lain-lainnya).
Dengan demikian konsep pembangunan berkelanjutan lingkungan yang
udah diratifikasi harus diimplementasikan dalam aturan perundang-undangan,
sehingga untuk pengelolaan dan pendayagunana sumber daya alam akan selaras
dengan daya dukung lingkungan yang ada.
Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya terdapat 2 (dua) titik
ambang batas keberlanjutan yaitu:
a. Ambang batas keberlanjutan lingkungan, ditentukan oleh batasan daya serap
pencemaran oleh lingkungan alam satu sisi, dan batas pengelolan sumber daya
alam tanpa kerusakan serta degradasi lingkungan;
b. Ambang batas keberlanjutan sosial, ditentukan oleh batasan bagi terpeliharanya
hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara manusia dengan sesama
manusia, antara manusia dengan masyarakatnya, dan antara sesama kelompok
sosial di dalam dan diluar negeri. .
Kebijakan dalam pembangunan keberlanjutan lingkungan harus
memperhatikan ambang batas di atas, yakni dengan melakukan studi kelayakan
berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau (AMDAL) yang diatur pada
PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) dan penataan ruang wilayah pembangunan. Dengan adanya Amdal ini
akan bisa mengukur tingkat suatu proyek pembangunan itu sesuai dengan
kelayakan lingkungan. Seberapa besar dampak pembangunan dan dampak yang
akan di timbulkan sesuai dengan ambang batas .
Masalah di negeri ini adalah, banyak Amdal dibuat tidak sesuai dengan
kondisi lingkungan, hal ini disebabkan pola penerapan yang salah selama ini,
10
seharusnya Amdal dibuat dulu, baru izin pembangunan proyek keluar. Seperti
dalam kasus lumpur lapindo Sidarjo. Bencana Lumpur yang ditimbulkan karena
Menyalahi Amdal.. dan ironisnya semua pihak hanya bisa saling menyalahkan.
Terbitnya UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, memberi harapan baru dalam pemberian sanksi bagi pembangunan yang
tidak dilengkapi Amdal, oknum yang membuat Amdal tidak berkompenten atau
tidak ada sertifikasi Amdal. hal ini untuk menutup praktek-praktek yang ada
dalam pembuatan Amdal, bukan rahasia umum, bahwa Amdal yang dibuat hanya
bersifat copy paste, sehingga riset terhadap pembangunan yang dilakukan tidak
memenuhi standar kelayakan dalam proses pembangunan.
Keberlanjutan lingkungan sangat penting bagi regenerasi daya dukung
lingkungan sumber daya alam yang ada, jangan untuk kepentingan sesaat dan
keuntungan yang besar tidak mengindahkan lingkungan, sudah banyak kita
membuat murka alam dan sudah banyak korban nyawa yang sia-sia akibat
keserakan kita terhadap alam.
Kedepan proses pembangunan kebelanjutan lingkungan harus menjadi
bagian dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik pusat dan