Hukum Diplomatik

HUKUM DIPLOMATIK

AGUS SUYAMAN SH.,MH.

Diplomasi dibedakan menurut penggunaanya

1. Diplomasi sama dengan politik luar negeri.2. Diplomasi dapat di artikan sebagai

“perundingan” seperti sering dinyatakan bahwa masalah timur tengah hanya bias di selesaikan dengan cara diplomasi.

3. Dapat pula diplomasi sebagai “Dinas luar negeri seperti dalam ungkapan selama ini ia bekerja untuk diplomasi”

4. Ada juga yang mengunakan secara kiasan, misalnya ia pandai berdiplomasi yang berarti bersilat lidah.

Istilah diplomasi• Sir Ernest sataw adalah penggunaan dari kecerdasan dan

kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antara pemerintah Negara-negara merdeka, kadang-kadang juga dilakukan dalam hubungannya dengan Negara-negara pengikutnya, atau lebih singkatnya lagi, pelaksanaan urusan tersebut dilakukan antara Negara dengan cara lain.

• Brownlie, Diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain, atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang dalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi.

Hukum diplomatik adalah merupakan cabang dari kebiasaan Internasional, yang terdiri seperangkat aturan-aturan dari norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat termasuk bentuk-bentuk organisasional dari dinas diplomatik.

Sejarah Perkembangan Kodifikasi Hukum Diplomatik dan konsuler

Kongres Wina (1815), penggolongan perwakilan diplomatik

1.Duta Besar dan para Utusan2.Mentri berkuasa penuh dan duta luar biasa.3.Kuasa Usaha

Dalam kongres Aix-la-capelle 1816, pengolongan ini telah di tambah dengan minister resident sebagai golongan ketiga

1. Duta Besar dan Utusan : golongan pertama ini merupakan penggolongan pertama dalam wakil-wakil diplomatik dan mereka ini adalah para wakil dari negara masing masing

2. Mentri berkuasa penuh dan duta luar biasa keduanya merupakan wakil diplomatik tingkat dua dan jika dibandingkan dengan golongan pertama, maka mereka menikmati kekebalan dan keistiwewaan diplomatik yang agak berkurang.

3. Kuasa penuh : golongan ketiga ini ditambahkan dalam kongres Aix-la-cappele 1818 dan dalam konvensi Wina 1961 golongan ini tidak lagi dimasukan.

4. Charge d’affains; wakil golongan ini tidak diangkat oleh kepala negara melainkan oleh mentri luar negeri dari negaranya.

Dari LBB, Konferensi Den Haag sampai Konvensi Havana

• Untuk mengadakan kodifikasi prinsif prinsif hukum diplomatik, telah dilakukan pada tahun 1927, ketika LBB membentuk “komite Ahli” yang membahas kodifasi kemajuan hukum internasional termasuk hukum diplomatik yang meliputi berbagai aspek dalam pergaulan diplomatik antara negara yang diatur secara internasional.

• Namun melalui agenda konferensi Den Haag (1930) membahas kodivikasi hukum Internasional dan konferensi Havana (1928) telah membahas masalah yang berkaitan dengan hukum diplomatik, serta telah disetujui dua konvensi.– Convertions on diplomatic afficers– Conveertion on consullar agents

PBBKomisi Hukum Internasinal

Selama tiga puluh tahun (1949 s/d 1979) komisi ini telah menangani dua puluh tujuh topic dan sub topic hukum internasional, dimana tujuh diantaranya menyangkut hukum diplomatik yaitu:

1. Pergaulan dan kekebalan diplomatik2. Pergaulan dan kekebalan konsuler3. Misi-misi khusus4. Hubungan antar Negara dengan Organisasi

Internasional5. Masalah perlindungan dan tidak diganggu gugatnya

pejabat diplomatik dan orang lainya yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional.

6. Status kurir diplomatic dan kantong diplomatik yang tidak ikut sertakan dalam kurir diplomatik.

7. Hubungan antara Negara dengan organisasi internasional.

Konvensi PBB Mengenai Hukum Diplomatik

Konvensi Wina (1961) tanggal 18 April 1961:

Konvensi Wina ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi lampiran semua aspek hukum penting dari hubungan diplomatik sevara permanen antara Negara, disamping itu terdapat pula dua protocol pilihan mengenai problem kewarganegaraan dan keharusan menyelesaikan sengketa masing-masing terdiri dari 6 dan 10 pasal

Pasal

1 – 19

Menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara

pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari kepala

perwakilan diplomatik (Duta Besar)

Pasal

20 -28

Khusus mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi

diplomatik termasuk pembebasan berbagai pajak.

Pasal

29 – 36

Mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para

diplomat dan staf lain.

Pasal

37 – 47

Juga menyangkut kekebalan dan keistimewaan bagi anggota keluarga

paradiplomat dan staf pelayanan yang bekerja pada mereka

Pasal

48 – 53

Berisi berbagai ketentuan mengenai penandatanganan axesi, ratifikasi

dan mulai berlakunya konvensi tersebut

Konvensi Wina (1961) mengenai hubungan konsuler

Terdiri dari 79 pasal di golongkan dalam 5 bab

Pasal 2 – 27 Antara lain mengenai cara-cara dalam mengadakan hubungan

konsuler termasuk tugas konsul

Pasal 28 – 57 Berhubungan dengan kekebalan dan keistimewaan yang di

berikan bukan saja kepada perwakilan konsulernya tetapi juga

kepada para pejabat konsuler lain serta para anggota perwakilan

konsuler lainya.

Pasal 58 – 67 Khusus ketentuan ketentuan mengenai lembaga konsul

kehormatan termasuk kantor-kantornya

Pasal 69 – 73 Berisikan ketentuan ketentuan umum antara lain mengenai

pelaksanaan tugas tugas konsuler oleh perwakilan diplomatic.

Pasal 74 – 79 Adalah mengenai ketentuan ketentuan final seperti

penandatanganan retifikasi , mulai berlakunya dan lain lain..

Tingkat Staf Perwakilan Diplomatik Dan KonsulerTiga Tingkatan:

1. Para consellir dari kedubes atau kedutaan merupakan pangkat tertinggi diantara para anggota staf diplomatic.

2. Para sekretaris dari kedubes (sekretaris 1, 2.3)

3. Para atttace mungkin para attace ini adalah “junior carrier diplomats (para diplomat muda) atau pejabat pejabat non carrier yang bekerja untuk sementara dalam dinas diplomatik.

PEJABAT NON KARIER DALAMA DINAS DIPLOMATIK

1. Atase Perdagangan2. Atase Pertaniaan3. Atase Militer4. Atase angkatan udara5. Atase Perminyakan6. Atase Kebudayaan7. Atase Press8. Atase dll

Tugas Tugas dan personal konsuler:

1. Tugas dan fungsinya umum yang meliputi kegiatan-kegiatan untuk memajukan perdagangan.a. Memberikan Laporan Berkala atau khusus.b. Memberi jawaban atas pertanyaan yang

menyangkut perdaganganc. Penyelesaian perselisihan dalam perdagangand. dll

2. Memberikan bantuan kepada warganya yang tinggal atau sedang mengadakan perjalanan di Negara dimana konsul itu di tempatkan.a. Kesejahteraan dan hal ikwan warga negarab. Mengatur penguburanc. Mengatur warisan dari warga negara yang

meninggal di luar negeri

Konsul di bagi dalam lima kelas

1. Konsul jendral2. Konsul3. Konsul muda (karir)4. Konsul muda (non karier)5. Agen konsuller

HAK, KEWAJIBAN, TUGAS DUTA BESAR DAN KONSUL

Hak, kewajiban dan Tugas Duta Besar

Ada 4 tingkatan jabatan diplomatik yaitu:1.Duta besar luar biasa dan kuasa penuh.2.Duta Besar 3.Minister Resident4.Kuasa Usaha

Hak istimewa dan kekebalan diplomat1. Para Duta Besar biasanya dibebaskan dari pajak langsung

bea dan cukai dan dari kewajiban sehari hari.2. Para Duta Besar dibebaskan dari yurisdiksi sipil dan

kriminal setempat .3. Hak kekebalan pribadi hal ini melindungi mereka, beserta

keluarganya dan para stafnya dari setiap macam gangguan dan juga dari penangkapan atau penahanan oleh para pengusaha setempat juga berlaku gedung perwakilan arsip dan dokumen perwakilan

4. Memberikan fasilitas-fasilitas lengkap kepada suatu misi untuk menunaikan fungsi-fungsinya.

5. Mempunyai hak untuk kebebasan bergerak dan bepergian dinegara penerima.

6. Hak diizinkan dan dilindungi untuk berkomunikasi yang bebas untuk semua tujuan resmi.

Tugas dan Kewajiban Duta BesarTugas pokoknya

1. Melaksanakan politik/kebijaksanaan dari negaranya sendiri.

2. Melindungi kepentingan negaranya dan warganegaranya

3. Memberikan informasi, bahan-bahan keterangan dan laporan kepada pemerintahnya tentang perkembangan-perkembangan penting di dunia.

Fungsi dari Duta Besar di bagi menjadi 4 fase

1. PerwakilanSeorang duta besar merupakan wakil resmi dan tidak resmi dari negaranya di Negara asing.2. PerundinganPerundingan adalah usaha utama untuk mencapai persetujuan dengan jalan kompromi dan kontak pribadi secara langsung yang meliputi perundingan:a. Merencanakan pelbagai macam persetujuan bilateral dan multilateral yang dituangkan kedalam perjanjian-perjanjian.b. Dalam pokok bahasan bermacam-macam mulai dari:

– Pembentukan suatu organisasi keamanan internasional– Perubahan-perubahan wilayah– Pengaturan hal penerbangan sipil internasional– Pelayanan telemonikasi– Hubungan-hubungan ekonomi internasional sampai soal-soal khusus

seperti imigrasi, hak hak pelayaran, perjalanan, wisatawan dll

3. LaporanSeorang Duta besar harus berusaha merupakan seorang pelapor yang baik ( dimana laporan tersebut untuk bahan politik luar negeri)

4. Perlindungan atas Kepentingan Bangsa/Negara dan dari negaranya di luar negeriSeorang diplomat (dubes) diharapkan dapat bergaul dan di terima dengan baik oleh penguasa-penguasa Negara dimana dia ditempatkan.

Hak, Kewajiban dan Tugas Konsul

Konsul adalah agen suatu Negara di luar negeri, tetapi ia bukanlah agen diplomatik. Tugas utamanya dalam kedudukan tersebut

adalah untuk melindungi kepentingan kepentingan komersial Negara.

Sejarah konsuler sebenarnya lebih tua umumnya dari dinas diplomat hal ini disebabkan karena dinas ini melaksakan dua fungsi:

1.Tugas tugas khusus dari fungsi umum yang pertama meliputi kegiatan kegiatan memajukan perdagangan.2.Memberikan bantuan kepada warga negaranya yang tinggal atau sedang mengadakan perjalanan dinegara mana konsul itu ditempatkan

Hak-hak dan Privace Para Konsul

Konsul tidak mempunyai kekebalan mutlak seperti dari yuridiksi setempat. Bisanya menikmati kebebasan istimewa yang diatur dalam traktat bilateral.Contoh priviles adalah:1.Kebebasan untuk menjadi juri2.Hak hak untuk mendapatkan suplay barang-barang kebutuhan.3.Hak untuk kebebasan berkomunikasi dengan warga Negara dari Negara pengirim4.Hak atas kekebalan atas surat-surat dan arsip-arsip resmi.

HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER

Sejarah PerkembangannyaSemenjak lahirnya Negara-negara di dunia,

semenjak itulah berkembang prinsip-prinsip Hubungan Internasional, hukum internasional dan diplomasi.

Dalam mengembangkan hubungan internasional, hukum Internasional oleh para diplomat.

• Awalnya duta besar tidak mempunyai status permanen, barulah pada abad XV mulai berkembangn praktek perwakilan tetap suatu Negara.

• Perwakilan diplomatic tetap ini mulanya berkembang di city-state Italia pada abad XV seperti Milan, venesia, Geneoa dan Florrence.

• Perkemabangan di Negara-negara eropa pada pertengahan abad ke XVII setelah treaty of Westphalia pada tahun 1648.

• Sampai pada tahun 1815 ketentuan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan.

• Pada kongres Wina 1815 hukum kebiasaan tersebut di kodifikasikan menjadi hukum tertulis yang menghasilkan naskah hierarki diplomat yang dilengkapi dengan protocol Aix-la-capelie tanggal 21 November 1818.

• Pada tahun 1927 diupayakan kodifikasi yang sesungguhnya dalam kerangka Liga Bangsa-bangsa.

• Pada tahun 1928 di Havana konvensi ke-6 organisasi Negara-negara amerika ( OAS ) menerima konvensi dengan nama convention on diplomatic officers. Walaupun sifatnya regional

• Pada tahun 1947, komisi hukum nasional yang dibentuk oleh Majelis umum PBB ( GA. Res. 174 II /1947 ) menetapkan 14 topik pembahasan yang didalamnya juga termasuk topic hubungan diplomatic dan kekebalan-kekebalan.

• Pada tahun 1954 komisi mulai membahas masalah-masalah hubungan dan kekebalan diplomatic.

• Sebelum akhir 1959 Majelis Umum melalui resolusi 1450 ( XIV ) memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konfrensi yang membahas masalah-masalah dan kekebalan-kekebalan diplomatic. Yang bernama The United Nations conference on diplomatic intercourse and immunities mengadakan sidangnya di wina dari tanggal 2 maret sampai 14 april 1961.

• Pada tanggal 18 April 1961 wakil dari 75 negara menandatangani konvensi tersebut. Yang terdiri dari mukadimah, 53 pasal dan 2 protokol.

• Kemudian pada tanggal 24 April 1964, tepatnya tiga tahun kemudian konvensi tersebut mulai berlaku. Indonesia meratifikasinya dengan UU No.1 tahun 1982 pada tanggal 25 Januari 1982.

• Selanjutnya konvensi Wina, dilengkapi dengan konvensi mengenai misi-misi khusus ( convention on Special Missions ) yang diterima oleh majelis umum PBB pada tanggal 8 Desember 1969. Indonesia meratifikasinya dengan UU No.2 tahun 1982 pada tanggal 25 januari 1982.

Hubungan Diplomatik diatur dalam konvensi Wina tahun 1961

• Pembukaan dan pemutusan Hubungan Diplomatik.• Pembukaan dalam hal ini yaitu adanya pengakuan

secara de jure, mempunyai kepentingan peningkatan dalam bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Dan kepentingan politiknya dalam rangka solidaritas regional dan ideologi. Dan ini tercantum dalam pasal 2 konvensi Wina 1961, yaitu pembukaan hubungan diplomatic antara Negara-negara dan pembukaan perwakilan tetap diplomatic, dilakukan atas dasar saling kesepakatan. Kesepakatan ini biasanya diumumkan dalam bentuk resmi. Seperti komunikasi bersama, perjanjian persahabatan dan lain-lain.

Pemutusan hubungan diplomatic atau berakhirnya misi diplomatic seorang staf perwakilan menurut pasal 3 konvensi, antara lain karena :

1.Adanya pemberitahuan dari Negara pengirim kepada Negara penerima bahwa tugas dari pejabat diplomatic itu telah berakhir.2.Adanya pemberitahuan dari Negara penerima kepada Negara pengirim bahwa, sesuai ayat 2 dari pasal 9 negara itu menolak untuk mengakui pejabat diplomat tersebut sebagai seorang anggota perwakilan.3.Putusnya hubungan diplomatic Negara pengirim dikarenakan Negara pengirim menarik anggota staf perwakilannya di Negara penerima.4.Bila terjadinya perang diantara kedua Negara, karena kebijakan suatu Negara sangat bertentangan dengan posisi Negara lain ataupun kegiatan yang tidak wajar dari personel diplomatic.5.Hilangnya Negara pengirim atau Negara penerima.

Tugas-tugas perwakilan Diplomatik• Melindungi kepentingan-kepentingan Negara

pengirim dan warga negaranya di Negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hubungan internasional.

• Mengadakan perundingan dengan pemerintah Negara penerima.

• Memantau keadaan dan perkembangan Negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah Negara pengirim.

• Meningkatkan hubungan persahabatan antara Negara pengirim dan Negara penerima.

Hak-hak Istimewa1. Kekebalan pribadi2. Kekebalan yurikdisional3. Penanggalan kekebalan4. Pembebasan pajak5. Kekebalan anggota-anggota pejabat diplomatic6. Kekebalan anggota perwakilan lainnya dan pembantu

rumah tangga7. Perlindungan terhadap gedung-gedung perwakilan8. Kekebalan komunikasi9. Kebebasan bergerak10. Kekebalan kediaman pejabat diplomatic

Pesona non Grata.

Dikeluarkan oleh Negara setempat bila keberadaan seorang diplomat tidak bisa ditolelir sebagai akibat dari sikap atau perbuatannya yang tidak dapat diterima. Hal ini diatur dalam pasal 9 konvensi Wina 1961.

Dalam hal ini Indonesia juga mempunyai undang-undang yang mengatur hubungan luar negeri, yaitu UU No.37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang berisikan tentang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terkait oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar Negara.

HUBUNGAN KONSULER

• Dapat dikatakan bahwa lembaga konsuler merupakan produk dari kegiatan-kegiatan perdagangan dan pelayaran. Pada abad ke 13 dan 14 sistem konsuler ini berkembang cepat sebagai akibat kemajuan yang pesat dari perdagangan dan pelayaran.

• Pada abad ke 17 berkembangnya system perwakilan diplomatic, dan tidak sesuainya lagi fungsi hukum konsul di bidang sipil dan pidana dengan kedaulatan teritorial Negara penerima maka peranan lembaga konsuler agak mengalami kemunduran.

Hubungan konsuler diatur dalam konvensi Wina tahun 1963

Pembukaan hubungan konsuler.Pembukaan hubungan konsuler dilakukan atas kesepakatan Negara-negara yang bersangkutan.

EksequatorMerupakan suatu praktek tradisional bahwa seorang kepala perwakilan konsuler, dilengkapi oleh pemerintahannya dengan suatu surat resmi yang dinamakan surat tauliyah atau commission atau letter de provision.

Fungsi-fungsi KonsulerMenurut konvensi Wina tahun 1963 pasal 5 yaitu :1.Melindungi kepentingan Negara pengirim dan kepentingan warga negaranya yang berada di Negara penerima.2.Memajukan hubungan niaga, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan3.Mengamati keadaan dan perkembangan di bidang perdagangan, ekonomi,kebudayaan, dan ilmu pengetahuan di Negara penerima4.Mengeluarkan passport dan surat jalan kepada warganegara pengirim5.Membantu warga Negara pengirim dengan bertindak sebagai notaries dan pegawai catatan sipil6.Melaksanakan hak pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal-kapal pengirim serta fungsi-fungsi lainnya yang tidak dilarang oleh hokum dan peraturan-peraturan Negara penerima

Tingkat-tingkat kepala konsulerMenurut pasal 9 konvensi wina tahun 1963 membagi kepala konsuler atas 4 tingkatan yaitu :1.Konsul Jendral2.Konsul3.Konsul Muda4.Agen Konsuler

Hak-hak istimewa dan kekebalan 1.Kekebalan kantor-kantor konsuler2.Kekebalan alat-alat komunikasi3.Kebebasan berkomunikasi4.Kekebalan pribadi pejabat konsuler5.Kekebalan fiscal dan kekebalan lainnya6.Pembebasan dari pembayaran pajak pribadi7.Pembebasan bea masuk

Berakhirnya Misi Diplomatik1. Penariakan kembali (recall) perutusan itu oleh negara

yang mengirimnya.2. Pemberitahuan oleh negra pengirim kepada negara

penerima bahwa tugas perutusanya itu telah berakhir.3. Permintaan oleh kepala negara agar perutusannya ditarik

kembali(recall).4. Penyerahan paspor-paspor kepada perutusan dan stafnya

serta keluarganya oleh negara penerima, seperti pecah perang kedua negara tersebut.

5. Pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim, jika perutusanya itu dinyatakan persona non grata.

6. Tujuan misi tesebut telah terpenuhi.7. Berakhirnya masa berlaku surat-surat kepercayaan yang

diberikan hanya untuk waktu terbatas.

Apa Perbedaan Konsuler dan Diplomatik?

Perbedaan Konsuler dan Diplomatik

Konsuler lebih mengurusi urusan administrative, sedangkan diplomatik lebih kepada urusan politik.

terimakasih