HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

MAKALAH

SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Disusun oleh : Rumenta Aprina Situmorang

Nim : 1111143040

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA)

TAHUN AJARAN 2015

ii

KATA PENGANTAR

Penyusun mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa

karena atas berkat dan karunianya penyusun dapat menyelesaikan makalah

yang berjudul “SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA” untuk

memenuhi tugas matakuliah Hukum Administrasi Negara dengan baik.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada Dosen Hukum Administrasi

Negara yang telah membantu dan membimbing penyusun dalam proses

pembuatan makalah ini dan juga kepada teman-teman mahasiswa yang telah

berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan

makalah ini.

Akhir kata semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca pada

umumnya dan penyusun pada khususnya. Seperti pepatah yang

mengungkapkan bahwa “Tiada gading yang tak retak” demikian pula dengan

makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan untuk

itu penyusun mengharapkan saran dan kritik dari pembaca terutama dosen

pembimbing mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang bersifat

membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan.

Akhir kata penyusun mengucapkan terimakasih.

Serang, April 2015

i

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………......................................i

DAFTAR ISI……………………………………………………………............................….................iiBAB I PENDAHULUAN....................................................11.1. Latar belakang..................................................1

1.2. Rumusan Masalah.................................................1

1.3. Tujuan Penulisan................................................1

BAB II PEMBAHASAN....................................................2

2.1. Pengertian Hukum Administrasi Negara

...........................................................................

..........2

2.2. Sumber-sumber Hukum Administrasi

Negara.....................................................................

.........4

BAB III PENUTUP......................................................9

3.1. Kesimpulan.....................................................9

3.2. Saran..........................................................9

iii

DAFTAR PUSTAKA

iv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANGIstilah Hukum Administrasi Negara berasal dari bahasa Belanda

Administratiefrecht, Administrative Law (Inggris), Droit Administratief

(Perancis), atau Verwaltungsrecht (Jerman). Alasan penggunaan istilah

Hukum Administrasi Negara ini adalah bahwa Hukum Administrasi

Negara merupakan istilah yang luas pengertiannya sehingga membuka

kemungkinan ke arah pengembangan yang sesuai dengan perkembangan

dan kemajuan negara Republik Indonesia ke depan. Hukum

Administrasi Negara sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan

hukum; dan oleh karena hukum itu sukar dirumuskan dalam suatu

definisi yang tepat, maka demikian pula halnya dengan Hukum

Administrasi Negara juga sukar diadakan suatu perumusan yang

sesuai dan tepat.

 Mengenai Hukum Administrasi Negara para sarjana hukum di negeri

Belanda selalu berpegang pada paham Thorbecke, beliau dikenal

sebagai Bapak Sistematik Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

Negara. Adapun salah satu muridnya adalah Oppenheim, yang juga

memiliki murid Mr. C. Van Vollenhoven. Thorbecke menulis buku yang

berjudul Aantekeningen op de Grondwet (Catatan atas undang-undang

dasar) yang pada pokoknya isi buku ini mengkritik kebijaksanaan

Raja Belanda Willem I, Thorbecke adalah orang yang pertama kali

mengadakan organisasi pemerintahan atau mengadakan sistem

pemerintahan di Belanda, dimana pada saat itu Raja Willem I

memerintah menurut kehendaknya sendiri pemerintahan di Den Haag,

membentuk dan mengubah kementerian-kementerian menurut orang-orang

dalam pemerintahan. Sehingga dengan demikian perlu diketahui

1

mengenai pengertian serta sumber-sumber dari hukum administrasi

negara tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari makalah kami adalah :

a. Apa pengertian Hukum Administrasi Negara?

b. Apa saja Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara?

1.3 TUJUAN PEMBAHASAN Adapun Tujuan pembuatan Makalah Ini adalah :

a. Mengetahui pengertian Hukum Administrasi Negara

b. Megetahui Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hukum Administrasi NegaraPada dasarnya sangat sulit untuk dapat memberikan definisi

Hukum Administrasi Negara, khususnya suatu definisi yang dapat

diterima oleh semua pihak, mengingat Ilmu Hukum Administrasi Negara

sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah

pengolahan/penyelenggaraan suatu Negara. Namun sebagai pegangan

dapat diberikan beberapa definisi dari para Ahli sebagai berikut:

1. Oppen Hein mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu

gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah

apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah  diberikan kepadanya oleh

Hukum Tata Negara.”

2

2. J.H.P. Beltefroid mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan

aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan

kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.”

3. Logemann mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-

norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para

pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.”

4. De La Bascecoir Anan mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah

himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi/ bereaksi

dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga Negara dengan

pemerintah.”

5. L.J. Van Apeldoorn mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah

keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan

penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu.”

6. A.A.H. Strungken mengatakan “ Hukum Administarsi Negara adalah aturanaturan

yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri.”

7. J.P. Hooykaas mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah  ketentuan –

ketentuan mengenai campur tangan dan alat-alat perlengkapan Negara dalam lingkungan

swasta. ”

8. Sir. W. Ivor Jennings mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah hukum

yang berhubungan dengan Administrasi Negara, hukum ini menentukan organisasi

kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi.”

9. Marcel Waline mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah keseluruhan

aturan-aturan yang menguasai kegiataan-kegiatan alat-alat perlengkapan Negara yang

bukan alat perlengkapan perundang-undangan atau kekuasaan kehakiman menentukan

luas dan batas-batas kekuasaan alat-alat perlengkapan tersebut, baik terhadap warga

masyarakat maupun antara alat-alat  perlengkapan itu sendiri, atau pula keseluruhan

aturan-aturan yang menegaskan dengan syarat-syarat bagaimana badan-badan tata usaha

3

negara/ administrasi memperoleh hak-hak dan  membebankan kewajiban-kewajiban

kepada para warga masyarakat dengan peraturan alat-alat perlengkapannya guna

kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan umum.”

10. E.Utrecht, Hukum administrasi negara adalah gabunagan dari jabatan-jabatan

aparat alat administrasi negara yang di bawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian

pekerjaan pemerintah, fungsi administarasi yang tidak di tugas kan kepada badan-badan

peradilan, badan legislatif,dan yang lebih rendah negara ( sebagai badan hukum tertinggi)

(yaitu badan pemerintah dari persekutuan hukum daerah swatantra tingkat I,II, dan III dan

daerah istimewa yang masing-masing di beri kekuasaaan untuk dan berdasarkan inisiatif

sendiri untuk memerintah sendiri daerahnya.

11. Prajudi Atmosudirdjo mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah hukum

mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau

pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.”

12. Bachsan Mustofa mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah sebagai

gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi

tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintaha dalam arti luas yang tidak

diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badan – badan kehakiman.

13. Van Vollenhoven mengemukakan bahwa; “Hukum Administrasi Negara adalah suatu

gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang

rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan

kepadanya oleh Hukum Tata Negara.”

14. Prof. F.J.A. Huart, menyebut Hukum administrasi negara sebagai hukum

tatausaha adalah aturan-aturan yang menguasai tiap-tiap cabang

kegiatan penguasa sendiri-sendiri.

15. W.F.Prins, Hukum administrasi negara adalah pembatasan kebebasan

kepada pemerintah, jadi merupaakan jaminan bagi mereka yang harus

taat kepada pemerintah.

4

16. Mr.J.P. Hooykaas, menyebut Hukum administrasi negara sebagai hukum

tatausahA ialah lapangan-antara yakni antara hukum perdata dan hukum

tata negara – yang isisnya adalah ketentuan-ketentuan mengenai

campur-tangan negara dan alat-alat perlengkapan negara dalam

lingkungan swasta.

17.     Djokosutono, Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur

tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara

dengan warga masyarakat.

18.     Prof. A.A.H. Struychen, menyebut Hukum administrasi negara sebagai

“ hukum tata usaha mencakup aturan-aturan tentang cara-cara

bagaimana alat –alat perlengkapan pengusaha hendaknya memenuhi

tugasnya.

19.     J.B.J.M. Ten Berge ,mengatakan bahwa “Bestuursrecht is nauvo

verbonden met overheidsgezag en overheidszorg. Daar waar

‘overheidsgezag en overheidszorg’ warden uitgeoefend, onstaat

bestuursrecht” (hukum administrasi negara berkaitan erat dengan

kekuasaan dan kegiatan penguasa. Karena kekuasaan dan kegiatan

penguasa itu dilaksanakan, lahirlah hukum administrasi negara).

20.     J.M. Baron De Gerando, Hukum administrasi negara adalah peraturan-

peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara antara

pemerintah dan rakyat.

21.     R. Abdoel Djamali, Hukum administrasi negara adalah peraturan

hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara

dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi.

22.      Kusumadi Poedjosewojo, Hukum administrasi negara adalah

keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai

penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.

5

23.     Van Wijk –Konijnenbelt, Hukum administrasi negara adalah

instrument yuridis bagi penguasaa untuk secara aktif terlibat dengan

masyarakat,dan pada posisi lain hukum administrasi negara merupakan

hukum yang memungkinkan anggoata masyarakat mempengaruhi penguasa

dan memeberikan perlindungan terhadap penguasa.

Dari pengertian Hukum Administrasi Negara yang disampaikan oleh

beberapa para ahli di atas jelaslah bahwa bidang hukum administrasi

Negara sangatlah luas, banyak segi dan macam ragamnya. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Administarsi Negara adalah

Hukum mengenai  pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-

tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara.

2.2 Sumber-sumber Hukum Administrasi NegaraYang dimaksudkan dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang

dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya hukum.

Dalam Hukum Administrasi Negara terdapat dua sumber hukum,

yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

Sumber hukum materiil Hukum Administrasi Negara

Sumber hukum materiil Hukum Administrasi Negara adalah meliputi

faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi/materi dari aturan-

aturan hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1.      Sejarah/historis :

a.       UU dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa

lampau di suatu tempat.

b.      Dokumen-dokumen; surat-surat serta keterangan lain dari

masa lampau. UU dan system hukum tertulis yang berlaku pada masa

lampau lebih penting bila dibandingkan dengan dokumen serta

6

surat-surat dan keterangan lain pada masa lampau sebab UU dan

system hukum tertulis itulah yang merupakan hukum yang betul-

betul. Sedangkan dokumen, surat-surat dan keterangan lain hanya

bersifat mengenalkan hukum yang berlaku pada masa lampau.

2.      Sosiologis/Antropologis

Menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apa

yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga itu.

Berdasarkan pengetahuan dari lembaga-lembaga sosial itu dapat

dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang

ada dalam masyarakat. Dengan kata lain secara sosiologis, sumber

hukum adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan

materi hukum positif. Antara lain : pandangan ekonomis, agamis

dan psikologis.

3.      Filosofis

Ada 2 faktor penting yang dapat menjadi sumber hukum secara

filosofis :

a.       Karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk

menciptakan keadilan maka hal-hal yang secara filosofis dianggap

adil dijadikan pula sebagai sumber hukum materiil.

b.       Faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum.

Oleh karena hukum diciptakan untuk ditaati maka seluruh faktor

yang dapat mendukung seseorang taat pada hukum harus diperhatikan

dalam pembuatan aturan hukum positif, di antaranya adalah faktor

kekuasaan penguasa dan kesadaran hukum masyarakat.

Sumber hukum formil hukum administrasi negara

7

Sumber hukum formil adalah sumber hukum materiil yang sudah

dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum

tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum. Ada

beberapa sumber hukum formil Hukum Administrasi Negara :

a.             Undang-Undang

Undang-undang yang dimaksudkan sebagai sumber hukum formil HAN

adalah Undang-undang dalam arti materiil atau UU dalam arti yang

luas. Buys menyatakan bahwa yang dimaksud dengan UU dalam arti

materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang berdasarkan

materinya mengikat langsung setiap penduduk pada suatu daerah.

Dengan demikian yang dimaksud dengan UU dalam arti materiil

adalah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang

tinggi sampai tingkat yang rendah yang isinya mengikat setiap

penduduk. Di Indonesia yang dimaksudkan dengan UU dalam arti

materiil atau UU dalam arti yang luas meliputi semua peraturan

perundang-undangan yang tertuang dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966

sebagaimana telah disempurnakan dengan TAP MPR No.II Tahun 2000

mengenai Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undangan, yaitu :

·         UUD 1945

·         Ketetapan MPR

·         UU

·         Peraturan Pemerintah pengganti UU (Perpu)

·         Peraturan Pemerintah

·          Keputusan Presiden

·         Peraturan Daerah

·         Dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

8

Mengenai perundang-undangan ini, pemerintah mengeluarkan UU

No.10 Tahun 2004 yang mengatur tentang tata urutan perundang-

undangan di Indonesia. Adapun yang dimaksudkan dengan UU dalam

arti sempit atau UU dalam arti fomil adalah setiap keputusan

pemerintah yang merupakan UU disebabkan oleh cara terjadinya,

jadi dilihat dari segi bentuk. Di Indonesia yang

dimaksudkandengan UU dalam arti formil adalah semua keputusan

pemerintah yang ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan

wakil-wakil rakyat.

b.  Kebiasaan/Praktek Administrasi Negara

Alat Administrasi Negara mempunyai tugas melaksanakan apa yang

menjadi tujuan Undang-undang dan menyelenggarakan kepentingan

umum. Di dalam rangka melaksanakan tugasnya alat Administrasi

Negara menghasilkan atau mengeluarkan

keputusan-keputusan/ketetapan-ketetapan guna menyelesaikan suatu

masalah konkrit yang terjadi berdasarkan peraturan hukum (Undang-

undang dalam arti yang luas atau Undang-undang dalam arti

materiil) yang abstrak sifatnya. Keputusan-keputusan alat

Administrasi Negara ini sering dikenal dengan istilah beschikking

atau UU Peradilan Tata Usaha Negara menyebutnya dengan istilah

Keputusan Tata Usaha Negara. Di dalam mengeluarkan keputusan-

keputusan/ketetapan-ketetapan inilah timbul praktek administrasi

negara yang melahirkan Hukum Administrasi Negara kebiasaan atau

HAN yang tidak tertulis. Sebagai sumber hukum formil, sering

terjadi praktek administrasi negaraberdiri sendiri di samping

Undang-undang sebagai sumber hukum formil HAN.Bahkan tidak jarang

terjadi praktek administrasi negara ini dapatmengesampingkan

9

peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hal initerutama

terjadi pada suatu negara yang sedang berkembang dan membangun

seperti Indonesia, karena sangat dibutuhkan suatu gerak cepat dan

lincah darialat Administrasi Negara untuk mensukseskan tujuan

pembangunan. Kita sadari bahwa sering kali terjadi pembangunan

lebih cepat dari pada lajunya peraturan perundang-undangan yang

dibuat olah pemerintah, sehingga kadang-kadanguntuk menyelesaikan

masalah konkrit peraturan perundang-undangannya belum ada.

Ataupun kalau ada peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan

perkembangan zaman. Untuk mengatasi keadaan yang demikian ini

maka kepada alat Administrasi Negara diberikan suatu kebebasan

bertindak yang sering kita kenal dengan asas freies ermessen atau

pouvoir discretionnaire, yaitu kebebasan untuk bertindak dengan tidak

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Alat Administrasi

Negara melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada praktek

administrasi negara atau sering dikenal dengan hukum kebiasaan

yang telah dilakukan dalam praktek administrasi negara tanpa

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada, karena

mungkin juga peraturan-peraturan itu sudah ketingalan zaman

sehingga tidak cocok lagi dengankeadaan, situasi dan kondisi pada

saat pengambilan keputusan. Oleh karena  itu dasar dari

pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah konkrit yang

harus dilakukan oleh alat Administrasi Negara yang terdahulu,

yang tugas dan fungsinya sama. Dengan demikian akhirnya tindakan

atau praktek alat Administrasi Negara terdahulu itu dijadikan

sumber hukum bagi tindakan alat Administrasi Negara yang lain.

Namun perlu diketahui bahwa keputusan alat Administrasi terdahulu

(praktek administrasi negara) yang dapat dijadikan sumber hukum

10

formil HAN adalah keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap.

c.          Yurisprudensi

Dimaksudkan dengan yurisprudensi ini adalah suatu keputusan

hakim atau keputusan suatu badan peradilan yang sudah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap. Yurisprudensi sebagai sumber hukum ini

berkaitan dengan prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak

mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum ada

peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut,

sehingga seorang hakim harus melihat juga nilai-nilai yang ada

dalam masyarakat dan keputusan hakim yang terdahulu, apabila ia

bertugas menyelesaikan permasalahan yang belum ada peraturan

perundangundangannya.

d.         Doktrin/Pendapat para ahli HAN

Alasan mengapa doktrin dapat dipakai sebagai sumber hukum

formil HAN, adalah karena doktrin/pendapat para ahli tersebut

dapat melahirkan teori-teori baru dalam lapangan HAN, yang

kemudian dapat mendorong atau menimbulkan kaidah-kaidah HAN.

Sebagai contoh ajaran functionare de fait,yaitu suatu ajaran yang

menyatakan dianggap sah keputusan-keputusan yang dihasilkan atau

dikeluarkan oleh seorang alat Administrasi Negara yang sebetulnya

secara yuridis formil kewenangannya untuk mengeluarkan atau

menrbitkan keputusan-keputusan dianggap tidak sah. Doktrin

sebagai sumber hukum formil HAN, berlainan dengan sumber-sumber

hukum yang lain karena doktrin ini diakui sebagai sumber hukum

formil HAN memerlukan waktu yang lama dan proses yang panjang.

11

Undang-undang begitu diundangkan (sudah mengikat umum), langsung

dapat dipakai sebagai sumber hukum. Yurisprudensi begitu

mempunyai kekuatan hukum yang tetap langsung bisa menjadi sumber

hukum. Begitu juga kebiasaan/praktek administrasi negara, setelah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap langsung bisa dipakai sebagai

sumber hukum. Akan tetapi doktrin atau pendapat para ahli HAN,

baru dapat dipakai sebagai sumber hukum HAN apabila doktrin

tersebut sudah diakui oleh umum.

e.          Traktat

Traktat sebagai sumber hukum formal dari sumber hukum

administrasi negara ini berasal dari perjanjian internasional

yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah untuk dilaksanakan di

negara yang telah meratifikasi perjanjian Internasional tersebut.

Namun demikian perjanjian internasional yang dapat dijadikan

sumber hukum formal hanyalah perjanjian internasional yang

penting, lazimnya berbentuk traktat atau traty. Kalau tidak dibatasi

demukian menurut Sudikno Mertokusumo pemerintah tidak mempunyai

cukup keleluasaan bergerak untuk menjalankan hubungan

internasional dengan sewajarnya. Apalagi untuk berlakunya traktat

di suatu negara ini diharuskan mendapatkan persetujuan terlebih

dahulu dari wakil-wakil rakyat.

12

BAB IIIPENUTUP

3.1 KESIMPULANPengertian Hukum Administrasi Negara yang disampaikan oleh

para ahli jelaslah bahwa bidang hukum administrasi Negara sangatlah

luas, banyak segi dan macam ragamnya. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa Hukum Administarsi Negara adalah Hukum mengenai 

pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tugasnya, fungsi

dan wewenangnya sebagai Administrator Negara.

Dalam Hukum Administrasi Negara terdapat dua sumber hukum,

yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

Sumber hukum materiil Hukum Administrasi Negara

Sumber hukum materiil Hukum Administrasi Negara adalah meliputi

faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi/materi dari aturan-aturan

hukum.

Sumber hukum formil hukum administrasi negara

Sumber hukum formil adalah sumber hukum materiil yang sudah

dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum tadi

menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum.

13

3.2 SARANHukum Administrasi Negara sebagai salah satu bidang ilmu

pengetahuan hukum; dan oleh karena hukum itu sukar dirumuskan dalam

suatu definisi yang tepat, maka demikian pula halnya dengan Hukum

Administrasi Negara juga sukar diadakan suatu perumusan yang sesuai

dan tepat.

Semoga pembuatan makalah mengenai Sumber-sumber Hukum

Administrasi Negara ini dapat membantu pembaca agar mengetahui lebih

dalam mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara serta Sumber-

Sumber Hukum Administrasi Negara itu Sendiri.

14

Daftar Pustaka

https://nurhidayati494.wordpress.com/2014/10/12/sumber-sumber-hukum-administrasi-negara/

http://hukuum.blogspot.com/2014/02/sumber-sumber-hukum-administrasi-negara.html

Jeddawi, Murtir. 2012. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Total Media.