HTN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum disimpulkan sebagai seperangkat norma atau

kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia

dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian didalam

masyarakat1. Salah satu cabang dari hukum itu adalah

hukum tata negara. Objek utama dari hukum tata negara

sendiri adalah negara.

Negara merupakan konsep yang penting dalam studi

hukum tata negara. Negara merupakan organisasi pokok

dari kekuasaan politikdidalamnya terdapt hubungan antar

rakyat penguasa dan hukum yang mengaturnya. Negara

memiliki otoritas yang besar untuk mengatur rakyat

untuk kepentingan bersama, sehingga negara dapat

memaksakan kekuasaannya kepada rakyat sebagi alat untuk

mencapa tujuan bersama. Tanpa adanya negara yang

disepakati oleh rakyat, maka kekacauan dan anrki akan

timbul.

Salah satu yang terpenting didalam sebuah negara

adalah adanya warga negara. Hal ini penting karena

waraga negara amerupakan salah satu unsur yang dapat

membentuk suatu negara. Oleh karena itu makalah ini1 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, ( Jakarta:Sinar Grafika,2012) hlm. 7

1 |N e g a r a d a n W a r g a n e g a r a

akan membahas mengenai kedua hal ini, dan bagaimana

hubungan keduanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan

beberapa rumusan masalah, diantaranya :

1. Apa yang dimaksud dengan istilah dan pengeertian

negara ?

2. Bagaimana sifat dan hakikat negara ?

3. Apa saja tujuan negara ?

4. Bagaimana teori mengenai timbulnya negara ?

5. Bagaimana proses terjadinya negara ?

6. Apa saja unsur-unsur negara ?

7. Apa yang dimaksud dengan warga negara ?

8. Bagaimana karakteristik warganegara ?

9. Bagaimana konsep hak dan kewajiban warganegara ?

10. Siapa saja warganegara Indonesia ?


1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan maslah diatas, tujuan penulisan

makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui istilah dan pengertian negara

2. Untuk mengetahui sifat dan hakikat negara

3. Untuk mengetahui tujuan negara

4. Untuk mengetahui bagaimana timbulnya negara

5. Untuk mengetahui proses terjadinya suatu negara

6. Untuk mengetahui unsur-unsur negara

7. Untuk mengetahui pengertian warganegara

8. Untuk mengetahui karakteristik warganegara

9. Untuk mengetahui konsep hak dan kewajiban

warganegara

10. Untuk mengetahui siapa saja yang disebut

dengan warganegara

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Istilah dan Pengertian Negara

Istilah “negara” sesungguhnya merupakan istilah

yang menerjemahkan (pemberi arti) ke dalam bahasa

Indonesia mengenai beberapa istilah asing seperti


“staat” (bahasa belanda), “state” (bahasa Inggris),

“d’etat” (bahasa perancis), “estado” (bahasa spanyol),

“stato” (bahasa italia). Istilah staat, state, ataupun d’etat

ini sendiri secara etimologis berasal dari istilah

bahasa latin “status” atau “statum” yang berarti menaruh

dalam keadaan berdiri; membuat berdiri; menempatkan

berdiri. dalam beberapa referensi menyebutkan bahwa

yang pertama-tama memaparkan istilah “lo stato” (negara)

adalah Niccolo Machiavelli dalam bukunya yang sangat

monumental, yakni III principle (buku yang mengajarkan

para raja bagaimana sebaiknya memerintah) yang

mengartikan negara sebagai sebuah kekuasaan.

Setelah mengetahui istilah-istilah “negara” dalam

bahasa asing maka sekarang perlu diketahui mengenai

istilah “negara” itu sendiri. istilah “negara” menurut

asal usul kata berasal dari bahasa Sansekerta “nagari”

atau “nagara” yang berarti “kota”. Akar pemahaman ini

seirama dengan istilah negara kota (city state) atau “polis”

di zaman Yunani kuno. Keduanya memandang negara sebagai

areal yang sempit dengan kapasitas luar kota, dan ini

merupakan realita pada saat itu, dimana territorial

kekuasaan suatu negara hanya pada wilayah suatu

komunitas masyarakat yang disebut “polis”. Begitu pula

dalam bahasa daerah dari suku suku Indonesia menerima

arti “daerah, wilayah” seperti “negera” (Aceh) atau

tempat tinggal raja/pangeran diistilahkan “negeri” atau


“negara” (di Jawa, Jogjakarta, Surakarta) dan juga

kalau di Melayu dengan istilah “kota” atau “negeri”.

Secara sederhana, “negara” dapat diberikan

pengertian sebagai kekuasaan terorganisir yang mengatur

masyarakat hukum untuk mewujudkan tujuan tujuan tertentu demi

kesejahteraan bersama. sebelum batasan ini dikemukakan,

sebenarnya telah banyak pendapat para ahli tentang

negara dan hukum yang memberikan batasan tentang

negara, antara lain:

a. Plato, Negara adalah suatu tubuh yang senantiasa

maju, berevolusi, terdiri dari orang-orang

(individu-individu).

b. Jean Bodin, Negara adalah keseluruhan dari keluarga-

keluarga dengan segala miliknya, yang dipimpin oleh

akal dari seorang penguasa yang berdaulat.

c. George Jellineck, Negara adalah organisasi kekuasaan

dari sekelompok manusia yang telah berkediaman yang

tertentu.

d. Kranenburg, Negara adalah suatu organisasi yang

timbul karena kehendak dari suatu golongan atau

bangsanya sendiri.


e. Thomas Hobbes, Negara adalah suatu tubuh dibuat oleh

orang banyak beramai-ramai, masing-masing berjanji

akan memakainya menjadi alat untuk kemanan dan

perlindungan bagi mereka.

f. Jean Jaques Rousseau, Negara adalah perserikatan

dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan

mempertahankan hak masing-masing diri dan harta

benda anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas

merdeka.

g. Karl Max, Negara adalah suatu alat kekuasaan bagi

manusia (penguasa) untuk menindas kelas manusia

lainnya.

h. Hans Kelsen, Negara adalah sebuah tertib hukum.

Tertib hukum yang timbul karena diciptakannya

peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana

orang di dalam masyarakat atau negara itu harus

bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatannya.

i. Miriam Budiardjo, Negara merupakan integrasi dari

kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari

kekuasaan politik.

j. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Negara

ialah persekutuan hukum yang letaknya dalam suatu

daerah tertentu dan mempunyai kekuasaan tertinggi


guna menyelenggarakan kepentingan umum dan

kemakmuran bersama.

k. Logemann, Negara adalah suatu organisasi

kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaanya

mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat.

Organisasi itu suatu pertambatan jabatan-jabatan dan

lapangan-lapangan kerja.

Lebih menarik lagi dipetik pendapat Anthony Giddens

yang memberikan batasan tentang negara, yakni: “negara

adalah (suatu) tipe institusi kepemerintahan tertentu di

dalam suatu masyarakat (govermental institution of definite eifel

within such a society). Karenanya, ada beberapa syarat yang

harus dipenuhi oleh negara: (a) badan-badan

pemerintahan yang terpusat; yang berhubungan dengan;

(b) klaim-klaim untuk melegitimasi kontrol atas

wilayah; dan (c) elit atas kelas dominan tertentu yang

memiliki modal-modal pelatihan, rekruitmen dan atribut-

atribut status tertentu.”

Selanjutnya Giddens menambahkan bahwa ada beberapa

elemen yang dapat menjelaskan proses pembentukan negara

masing masing adalah: (a) peningkatan dan tekanan

jumlah penduduk; (b) perang, penaklukan atau ancaman

ancamannya (c) kemajuan teknologi atau produksi surplus

(production of surplus); (d) ideologi dan legitimasi; (e)


pengaruh dari negara-negara yang telah lebih dahulu

ada.2

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan negara

adalah suatau kelompok persekutuan, alat organisasi

kedaerahan dan kewilayahan, yang memiliki system

politik yang melembaga dari rakyat, keluarga, desa dan

pemerintah yang lebih tinggi, terdiri dari orang-orang

yang kuat meiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum

dan kepemimpinan yang bersifat memaksa sehingga pada

akhirnya memperoleh keabsahan dari luar dan dalam

negeri, selanjutnya organisasi ini memiliki kewenangan

untuk membuat rakyatnya tenteram, aman, teratur,

terkendali, di satu pihak dan di lain pihak melayani

kesejahteraan dalam rangka mewujudkan cita-cita

bersama.3

2.2 Sifat dan Hakikat Negara

Mengapa perlu membicarakan hakikat negara? Menurut

Leon Duguit, agar kita dapat mengetahui luasnya

kekuasaan negara serta kebebasan -kebebasan dari para

warga negaranya. Sebab yang menjadi persoalan pokok di

dalam negara itu ialah perimbangan antara kekuasaan di

2 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara,(Bandung: Refika Aditama , 2009), hlm. 3-73 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Politik (Jakarta: Rineka Cipta: 2010),Hlm.74-77


satu pihak dengan kebebasan dari warga negara di pihak

lain.

Menurut soehino, dalam membicarakan hakikat negara

berarti menggambarkan sifat dari “negara”. Disamping

itu, penggambaran hakikat negara akan bersangkut paut

dengan tujuan negara, dengan alasan bahwa hakikat

negara sebagai wadah suatu bangsa untuk mencapai cita-

cita tujuan bangsanya.4

Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan

manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang

hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada

asosiasi atau organisasi lainnya. Dalam hal ini Harold

J Laski mengatakan bahwa “negara-negara itu adalah

suatu persekutuan manusia yang mengikuti jika perlu

dengan tindakan paksaan suatu cara hidup tertentu”.

Hakikat negara menurut Plato diawali dengan

keharusan mengukur luas negara atau disesuaikan dengan

dapat-tidaknya, mampu-tidaknya negara memelihara

kesatuan dalam negara bersangkutan, karena negara pada

hakekatnya merupakan suatu keluarga yang besar. Situasi

dan kondisi seperti inilah yang banyak ditulis oleh

filosof kenegaraan seperti Plato. Buku Plato yang

paling terkenal berjudul Politea yang berarti negara,

menurut Plato, negara adalah keinginan kerjasama antara

4 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, op. Cit. hlm. 41


manusia dalam rangka memenuhi kepentingan bersama.

Karena keseluruhan inilah kemudian kesatuan orang-orang

yang ada dalam satu negara itu disebut masyaraka, dan

hanya masyarakat itulah penduduk negara ketika itu,

setelah kemudian baru dikunjungi oleh orng-orang dari

negara lain untuk berdagang dan bersilaturahmi.

Walaupun demikian dalam kelompok masyarakat yang

bagaimanapun kecilnya, ada kelompok inti yang menjadi

elit pemerintahan, yang berkuasa di satu pihak disebut

pemerintah, sedang di pihak lain ada kelompok yang

lebih banyak jumlahnya adalah masyarakat yang biasa

diperintah. Karena walau partisipasi masih mudah

dibangkitkan dalam kesibukan manusia sehari-hari yang

masih sederhana tersebut, tetapi tidak seluruhnya

masyarakat bersedia berkecimpung dalam bidang

pengaturan dan pengurusan negara.5

Logemann juga ikut berpendapat bahwa sifat dan

hakikat negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang

memiliki kewibawaan (gezag) yang dapat memaksakan

kehendaknya kepada semua orang menjadi warga dari

organisasi kekuasaan itu.6

2.3 Tujuan Negara

Setiap negara mempunyai tujuan-tujuan tertentu.

Apa yang menjadi tujuan bagi suatu negara ataupun ke5 Inu Kencana Syafiie, op cit. Hlm. 65-686 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, op. Cit, hlm. 42


arah mana suatu organisasi negara ditujukan merupakan

masalah penting, sebab dengan tujuan inilah yang

menjadi pedoman betapa negara disusun dan dikendalikan

serta bagaimana kehidupan rakyatnya diatur sesuai

dengan tujuan itu. Tujuan negara dalam hal ini dapat

pula diartikan sebagai visi negara, yang secara umum

ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran

dan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum, common

good, common wealth).

Pernyataan diatas sejalan dengan pendapat

Aristoteles yang mengatakan bahwa: “Negara itu

dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya

mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. negara itu

merupakan satu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai

kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri

manusia sebagai anggota negara”. Negara sebagai sebuah

persekutuan dalam pandangan Aristoteles, harus

mempunyai tujuan tertentu.

Lebih luas lagi, Dante Alighieri berpendapat bahwa

“Tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan perdamaian

dunia dengan jalan mengadakan undang undang yang sama

bagi semua umat”.

Dalam pandangan Epicurus, tujuan negara adalah

menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, dan untuk


terselenggaranya ketertiban dan keamanan, maka setiap

orang harus menunjukkan diri kepada pemerintah.

Salah seorang tokoh yang meletakkan dasar

pemikiran tujuan negara berdasarkan teori kekuasaan

negara adalah Shang Yang (Menteri Tiongkok ± 523-428

SM) Lord Shang. Shang Yang mengemukakan bahwa di dalam

setiap negara terdapat subjek yang selalu berhadapan

dan bertentangan yaitu pemerintah dan rakyat. Dalam hal

ini Shang Yang berkata, “Rakyat lemah berarti negara kuat dan

apabila negara kuat berarti rakyat lemah. Oleh sebab itu bagi negara

yang mempunyai tujuan yang betul, hendaklah bertindak melemahkan

rakyat”.

Nicollo Machiavelli (seorang diplomat Florence,

italia) menggagas teori tujuan negara yang oleh para

ahli mirip dengan pendapat Lord Shang yakni negara

harus lebih kuat daripada rakyatnya. hanya penekanan

Machiavelli adalah lebih pada kebesaran dan kehormatan

negara yakni kekuasaan negara hanya sekedar perantara

saja (sasaran antara), sedangkan tujuan akhirnya

(tujuan utama) dan tertinggi adalah terciptanya

kebesaran dan kehormatan negara. Machiavelli

mengecambahkan karakteristik negara pada sifat sifat

raja. Seorang penguasa (raja) harus mempunyai dua

sifat, di satu pihak harus cerdik seperti kancil,

supaya bisa menipu dimana saja, dan kau akan ditempati


sudah tahu sebelumnya disamping itu seorang raja harus

berani seperti singa supaya bisa menakuti nakuti

musuhnya.

Jadi, tampaknya kekuasaan negara baik bagi

Machiavelli merupakan tujuan negara yang tidak

sebenarnya (oneigenlijke staatsdoel) sementara tujuan yang

sebenarnya (eigenlijke staatsdoel) adalah kebesaran dan

kehormatan negara. pendapat Machiavelli diketahui bahwa

tujuan negara itu ada 2 (dua), yakni : (1) Tujuan

primer negara (tujuan yang sebenarnya); dan (2) Tujuan

skunder negara (tujuan negara yang bukan sebenarnya).7

2.4 Timbulnya Negara

Banyak teori yang mengemukakan timbulnya suatu

negara, diantaranya adalah sebagai berikut:8

1. Teori Kenyataan

Yaitu teori yang menganggap bahwa memang sudah

kenyataannya berdasarkan syarat-syarat tertenu negara

itu dapat timbul.

2. Teori Ketuhanan

Yaitu teori yang mnganggap bahwa memang sudah

menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa suatu negar itu

timbul.

7 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, op. Cit, hlm. 45-488 Inu Kencana Syafiie, Op. Cit. Hlm. 69-71


3. Teori Perjanjian

Yaitu teori yang menganggap bahwa suatu negara itu

terbentuk berdasarkan perjanjian bersama antar orang-

orang yang sepakat mendirikan suatu negara ataupun

antara orang-orang yang dijajah penjajahnya.

4. Teori Penaklukan

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu

timbul karena serombongan manusia menundukkan

serombongan yang lain sehingga negara berdiri atads

dasar pemberontakkan, proklamasi, peleburan maupun

penguasaan.

5. Teori Kekuatan


timbul karena serombongan manusia mengalahkan rombongan

manusia yang lain, rombongan manusia yang lebih kuat

ini kemudian membuat hokum (might makes right). Dengan

demikian kekuatan menjadi pembenaran dan rasion d’etre

nya negara, teori kekuatan ini sama dengan teori

penaklukan.

6. Teori Patrilineal


timbul karena dalam suatu kelompok keluarga yang masih

primitif pada mulanya, sang ayah sebagai pemimpin


keluarga memiliki kekuasaan kenudian penerusnya ditarik

dari keturunan anak laki-laki tertua ataupun

berikutnya.

7. Teori Matrilineal


timbul karena dalam suatu kelompok keluarga yang masih

primitif pada mulanya,walaupun lepemimpinan dapat saja

dijabat oelh seorang laki-laki ataupun seorang wanita,

namun pengganti diambil dari garis keturunan ibu

(wanita).

8. Teori Organis

Yaitu teori yang menganggap bahwa sebagai manusia,

pemerintah dianggap kepalanya, masyarakat dianggap

sebagai dagingmya, undang-undang dianggap sebagai

tulangnya, dengan begitu negara bagaikan manusia tempat

lahir, tumbuh, berkembang dan kemudian mati karena

bubar.

9. Teori Daluwarsa


terbnetuk karena memang sudah dari dulunya ada seorang

yang memerintah, lalu dengan sendirinya seterusnya

keturunan yang bersangkutan diterima sebagai pemilik

negara yang membudaya.


10. Teori Alamiah


adalah ciptaan alam yang sudah terbantuk dan berkembang

secara alamiah, dengan behitu batas batas negara adalah

sungai, hutan, pantai, guru pasir yang alami.

11. Teori Filosofis

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara terbentuk

berdasarkan renungan akan arti sebuah pemerintahan

negara lalu diperhitungkan untuk selayaknya ada dengan

begitu keberadaan negara berdasarkan pencarian

kebenaran, kebaikan dan keindahan suatu pemerintahan

yang tidak lepas dari hakikat yang sesungguhnya negara

itu.

12. Teori Historis


memilki lembaga social yang tidak dibuat dengan

sengaja, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan

kebutuhan situasi dan kondisi ruang dsn waktu manusia.

Sehingga secara kesejarahan berkembanglah negara itu

seperti apa yang kita lihat selanjutnya.

Demikianlah beberapa teori tentang timbulnya suatu

negara pendiri negara sudah barang tentu dianggap

pahlawan bagi negara tersebut tetapi tidak menutup


kemungkinan menjadi pengkhianat dan pemberontak bagi

negara lain yang merupakan musuhnya.

2.5 Proses Terjadinya Negara

Proses terjadinya negara memiliki pengertian bahwa

urutan penahapan yang nerkembnag dri hal ini yang

sangat sederhana sampai kepada lahirnya Megara yang

modern. Memang untuk memahami terjadinya negara banyak

dasar ataupun teori yang dikemukakan para ahli negara

dan hokum uraian dsini kan mengambil sikap guna

memahami penahapan yang berkembnag sehingga muncul aoa

yang disebut negara itu. Mengenai teori terjadinya

negara ada 2 macam sisi pembahasan.9

1. Terjadinya negara secara primer (pramairestaats)

Terjadinya negara secara primer adalah teori yang

membahas tentang terjadinya negaa yang tidak

dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya.

Menurut teori perkembangan negara secara primer melalui

4 fase:

a. Fase genootshap (genossenschaft)

Merupakan kelompok dari orang-oramg yang

menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama dan9.C.S.T Kansil, latiahan ujian: Ilmu Negara (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 39-42


didasarkan padapersamaan. Yang penting pada unsure ini

adalah unsure bangsa.

b. Fase reich

Merupkan kelompok orang yang mengabungkan diri tadi

telah sadar akan hak milik atas tanah hingga munculaah

tuan tanah dan irang orang yang menyewa tanah sehingga

timbul sistem feodalisme. Unsur penting dalam fase ini

adalah unsur wilayah.

c. Fase staat

Fase ini masyarakat telah sadar diri tidak bernegara

menjadi bernegra dan mereka telah sadar bahwa mereka

berada pada suatu kelompok.

d. Fase Democratische Natie

Fase inimmerupakan perkembangan lebih lanjut dari

fase staat dimana democratische natie ini terbentuk

atas dasar kesadran demokrasi nasional.

e. Fase Diktator

Mengenai fase diktator ini timbul dua pendapat,

yaitu sebagai berikut:

1) Menurut sarjana jerman

Berpendapat bahwa bentuk diktator ini merupakan

perkembangan lebih lanjut daripada democratische natie.

2) Menurut sarjana lainnya

Berpendapat bahwa diktator ini bukanlah merupakan

perkembangan lebih lanjut dari democratische natie, tetapi

variasi atau penyelewengan dari democratische natie.


2. Terjadinya negara secara sekunder (scondaire staats

wording)

Terjadinya negara secara sekunder adalah teori yang

membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan

dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya.

Masalah pengakuan atau erkening ada tiga macam

sebagai berikut:

1. Pengakuan de facto

Pengakuan de facto adalah pengakuan yang bersifat

sementara dan munculnya atau terbentuknya suatu negara

baru karena kenayataanya negara baru memang ada namun

apakah prosedurnyanya melaui hukum, hal ini masih dalam

penelitian hinggaakibatnya pengakuan yang di berikan

bersifat sementara. Pengakuan de facto ini dapat

meningkat kepada pengakuan de jure apabila prosedur

munculnya negara baru itu melalui prosedur hukim

sebenarnya.

2. Pengakuan de jure

Pengakuan de jure adalah pengakuan yang seluas-

luasnya dan bersifat tetap terhadap munculnya atau

timbulnya atau terbentuknya suatu negara-negara baru

berdasarkan yuridis atau berdasarkan hukum.

3. Pengakuan pemerintah atas de facto


Pengakuan pemerintah atas de facto adalah pengakuan

hanya terhadap pemerintahan suatu negara.

2.6 Unsur- unsur Negara

Yang dimaksud dengan unsur-unsur negara adalah

hal-hal yang menjadikan negara itu ada atau hal-hal

yang diperlukan untuk terbentuknya negara (elemen

negara). Untuk mengetahui unsur-unsur negara ada tiga

sudut pandangan, yaitu:

1) Meninjau unsur-unsur secara klasik atau

tradisional

2) Meninjau unsur-unsur negara secara yuridis

3) Meninjau unsur-unsur negara secara sosiologis

1. Unsur-unsur Negara Secara Klasik, yaitu:

a. Wilayah tertentu


Yang dimaksud dengan wilayah tertentu ialah

batas wilayah dimana kekuasaaan negara itu berlaku.

Dengan kata lain kekuasan negara tidaka berlaku

diluar batas wilayahnya karena bisa menimbulkan

sengketa internasional. Walaupun sebagai

pengecualian dikenal apa yang disebut dengan daerah-

daerah ekstra territorial yang artinya kekuasaan

negara bisa berlaku di luar daerah kekeuasaaannya.

Sebagai pengecualian ditempat kediaman kedutaan

asing berlaku kekuasaan negara asing. Oleh karena

itu tidak jarang orang meminta politik asli kepada

kedutaan asing yang tidak dapat diganggu gugat. Juga

suatu kapal perang juga dapat merupakan daerah

ekstraterritorial. Dan tidak heran pula jika seorang

warga negara hendak melahirkan anaknya supaya anak

itu tidak kehilangan kewarganegaraannya berhubung

dengan asas tempat kelahiran anak ia pergi kekapal

perang yang berlabuh dengan bendera negaranya.

Kelahiran anak tersebut tidak menyebabkan kehilangan

kewarganegaraannnya sebab ia lahir didaerah

ekstrateritorial.

Mengenai batas wilayah negara, orang tidak

dapat melihat dalam Undang-undang Dasar Negara, tai

merupakan ketentuan dalam perjanjian (traktat)

antara dua negara atau lebih yang berkepentingan dan

biasanya merupakan negara tetanggga. Antara dua


negara saja maka perjanjian negara itu bersifat

billateral, jika lebih dari dua negara, maka

perjanjian itu multilateral, Jika kata-kta wilayah

disebutkan didalam Undang-Undang dasar, maka

ketentuan itu tidak mempunyai arti yuridis sama

sekali, oleh karena itu penentuan wilayah tidak

dapat ditentukan secara sepihak.10

Setiap negara harus memiliki wilayah teritorial

yang tampak nyata dengan batas-batas yang dapat

dikenali, baik dalam arti faktual maupun dalam arti

yuridis. Dalam arti faktual yaitu kenyataan, bahwa

negara yang bersangkutan menguasai dan menjalankan

kekuasaan ats wilayah tersebut. Tetapi sesuatu yang

faktual belum tentu benar secara yuridis. Misalnya

wilayah yang diduduki secara paksa atau wilayah yang

disengketakan. Dapat pula terjadi sebaliknya,

wilayah dalam arti yuridis, karena negara yang

bersangkutan tidak secra nyata menguasai dan

menjalankan kekuasaan atas wialayah negara tersebut.

Hal semacam ini dapat terjadi apabila suatu negara

yang diduduki musuh dan pemerintahan negara yang

bersangkutan berada dilura wilayah negara, yang

disebut dengan wilayah pemerintahan dan pengasingan

(in exile), atau karena suatu sebab tidak dapat

10 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Edisi 1, cetakan 7 (Jakarta: Bumi Aksara,2010) hlm. 76.


menjalankan suatu kekuasaaan dalam wilayah

negaranya, misalnya wilayah pemerintahan Palestina

yang pernah berkedududka di Kairo Mesir.

Dalam praktik negara dan putusna pengadilan

serta arbitrase ditetapkan bahwa untuk menjadi

negara tidaklah perlu memeiliki wilayah yang tetap

atau memiliki batas-batas negara yang tidak dalam

sengketa. Sebagai contoh, Israel dari sejak negara

ini memproklamasikan dirinya sebagai negara pada 14

Mei 1948 sampai saat ini tetap merupakan suatu

negara mesikipun wilayah perbatasannya belum pernah

dirampungkan. Dalam putusan pengadilan, lahir suatu

prinsip bahwa suatu negara dapat diakui sebagai

negara asalkan ia mempunyai wilayah betapa pun besar

kecilnya wilayah negara tersebut.

Karena keadaan tertentu, suatu negara pun tetap

diakui sebagai subyek hukum internasional, meskipun

negara tidak memiliki wilayah yang tetap atau tidak

mempunyai wilayah tertentu. Contohnya PLO pimpinan

Yasser Arafat. Setelah wilayah ini diserobot oleh

Israel, praktis negara ini tidak mempunyai wilayah

sama sekali. Namun demikian, negara-negara masih

menganggapnya sebagai negara, menerima perwakilan


PLO dinegaranya, atau ikut serta dalam konferensi-

konferensi atau perjanjian internasional.11

b. Penduduk / Rakyat Tertentu

Setiapa negara mempunyai penduduk dan kekeuasaan

negara yang menjangkau semua penduduk yang ada

didalam wilayahnya. Penduduk didalam suuatu negara

biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang

membedakan dari bangsa lain. Perbedaan ini tampak

misalnya dalam kebudayaan, nilai-nilai politiknya

atau identitas nasionalnya.

Yang dimaksud dengan rakyat, yaitu sekumpulan

manusia dari dua jenis kelamin yang hidup bersama

sehingga merupakan masyarakat, meskipun mereka ini

mungkin berasal dari keturunan, kepercayaan, dan

kulit yang berlainan. Syarat penting untuk unsur ini

yaitu rakyat atau masyarakat ini harus terorganisasi

dengan baik (organized populations).

Beberapa istilah yang erat kaitannya dengan rakyat

adalah: (1) Rumpun; (2) Bangsa; (3) Natie. Rumpun

diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan

suatu kesatuan karena mempunyai ciri-ciri jasmaniah

yang sama. Misalnya warna kulit, rambut, bentuk

badan, bentuk muka, dan sebagainya. Bangsa diartikan

11 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 30


sebagai sekumpulan manusia yang merupakan satu

kesatuan karena mempunyai persamaan kebudayaan.

Misalnya adat kebiasaan, agama dan sebagainya. Natie

diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan

suatu kesatuan karena mempunyai satu kesatuan

politik yang sama.12

c. Pemerintahan yang Berdaulat

Unsur pemerintahan biasanya dirumuskan berdaulat

keluar dan berdaulat kedalam. Berdaulat ke luar

artinya mempunyai kedudukan yang sederajat dengan

negara-negara lain. Berdaulat kedalam artinya

merupakan pemerintah atau penguasa yang berwibawa.

Mengenai pengertian pemerintahan pemerintaha

sebagaimana halnya setiap organisasi mempunyai badan

pimpinan dan badan pengurus yang disebut pemerintah.

Fungsi badan pimpinan serta badan pengurus disebut

pemerintahan. Pemerintah memerintah berarti

pemerintah menjalankan tugas pemerintahan.13

Mengutip pendapat Utrecth, M.Solly Lubis,14

menyatakan istilah pemerintah meliputi tiga

12 Ibid, hlm 1713 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012 ), hlm. 5614 M.Soily Lubis, Ilmu Negara, ( Bandung:Alumni, 1981), Hlm. 31


pengertian yang tidak sama. Ketiga pengertian

tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pemerintah dalam arti luas meliputi badan

legislatif, eksekutif dan yudikatif; jadi termasuk

semua badan kenegaraan yang menyelenggarakan

kesejahteraan umum. Pengertian pemerintah demikian

dalam istilah Belanda disebut ovetheid dan

governement, dalam istilah inggris disebut dengan

government. Populer dalam istilah Indonesia

sekarang adalah penyelenggara negara.

b. Pemerintah dalam arti gabungan badan-badan

kenegaraan tertinggi atau satu badan kenegaraan

tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah

suatu negara, miasalnya Raja, Presiden, Yang

Dipertuan Agung.

c. Pemerintah dalam arti kepala negara (presiden)

bersama-sama dengan menteri-menterinya, yang

berarti organ eksekutif, yang biasa disebut Dewan

Menteri atau Kabinet atau di Inggris disebut Privy

Council.

G.S. Diponolo dalam bukunya Ilmu Negara

menulisbahwa ada dua pengertian pemerintah. Kedua

pengertian tersebut dijelaskan sebagai


berikut:15Dalam arti luas, pemerintah adalah

keseluruhan dan badan pegurus negara dengan segala

organisasi, segala bagiannnya dan segala pejabatnya

yang menjalankan tugas negara dari pusat ke pelosok-

pelosok daerah. Dalam arti sempit, pemerintah adalah

suatu badan pimpinan yang terdiri atas seorang atau

beberapa orang yang mempunyai peranan pimpina dan

menentukan dalam pelaksanaan tugas negara; jelasnya

pemerintah dalam pengertian ini adalah kepala negara

dengan para menteri yang kini lazim disebut kabinet.

Dalam konteks pemerintah sebagai penguasa haruslah

memeiliki kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan

tertinggi untuk membuat undang-undang dan

melaksanakannnya. Kedaulatan menjadi alat pemaksa

negara untuk mengatur warga negaranya. Kedaulatan

inilah yang memungkinkan dapat melaksanakan

pemerintah untuk tujuan kesejahteraan rakyat.

Kedaulatan diperoleh dari pengakuan dan ketundukkan

rakyat terhadap negara (yang diwakili oleh

pemerintah). Sedangkan bagi negara-negara lain,

kedaulatan negara menjadi simbol kekuatan yang

dihormati dan diakui.Akan tetapi, untuk menjadi

suatu negara yang berdaulat dalam praktiknya

memerlukan pengakuanbagi negara lain.

15 G.S. Diponolo, Ilmu Negara. Jilid (Jakarta: Balai Pustaka, 1975),hlm. 9-14


2. Unsur-unsur Negara Secara Yuridis

Hal ini dikemukakan oleh Logemann, yang terdiri

dari:

a. Wilayah hukum (Gebiedsleer) yang meliputi wilayah

darat, laut, udara serta orang dan batas

wewenangnya.

b. Subjek hukum ( Persoonsleer)

Unsur subjek hukum daripada negara adalah

pemerintah yang berdaulat.

c. Hubungan hukum (De leer van de rechtbetrekking)

Maksudnya adalah hubungan hukum antara penguasa

dan yang dikuasai termasuk hubungan hukum

keluar dengan negara lainnya secara

internasional.16

3. Unsur-unsur Secara Sosiologis

Paham ini dikemukakan oleh Rudolf Kjellin yang

melanjutkan ajaran Ratzel dalam bukunya Der Staat

als Lebensform. Menurut beliau unsur-unsur negara

itu adalah:17

1. Faktor sosial yang meliputi:

a. Unsur masyarakat

16 Abu Daud Busroh, op. Cit, hlm 81-8217 Ibid, hlm. 82


b. Unsur ekonomis

c. Unsur kulturil

2. Faktor alam meliputi:

a. Unsur wilayah

b. Unsur bangsa

2.7 Pengertian Warganegara

Istilah “warganegara” dalam konteks kosa kata

Indonesia merujuk pada atau terjemahan dari kata

“citizen” dalam bahasa Inggris atau “citoyen” dalam

bahasa Perancis. Berawal dari konsep “citizen” inilah

kita bisa memberi pemaknaan yang luas mengenai

warganegara. Dengan mengkaji makna “citizen” nantinya

akan dapat diketahui bahwa istilah “warganegara”

sesungguhnya belum cukum untuk mewakili konsep

“citizen”. Istilah citizen secara etimologis berasal masa

Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin yaitu kata

“civis” atau “civitas” sebagai anggota atau warga dari

suatu city-state. Selanjutnya kata ini dalam bahasa

Perancis diistilahkan “citoyen” yang bermakna warga

dalam “cite” (kota) yang memiliki hak-hak terbatas.

Pengertian terminologis warganegara

Diakui oleh Aristoteles 2300 tahun yang lalu bahwa

“there is no general agreement on who is a citizen”. Selanjutnya


dikatakan “In particular of the sense of the term, they are vary from

constitution to constitution ; It may be some on who is citizen

in a democracy is not in an aligarchy, and under on

ideal constitution the must be those who are able and

willing to rule with a view to attaining a way of life

according to goodness. Tidak ada pengertian umum

siapakah yang dimaksud warganegara itu. Secara khusus

warganegara itu akan amat berbeda dari suatu konstitusi

ke konstitusi. Seseoramg yang dikatakan warganegara di

negara demokrasi bisa jadi bukan yang ada di sistem

oligarki. Dinyatakan juga oleh John J Cogan, & Ray

Derricott dalam bukunya Citizenship Education For 21 st

Century; Setting the Contex (1998) bahwa a citizen as a constituent

member of society. Citizen as a set of characteristics of being a citizen.

Warganegara sebagai anggota resmi dari masyarakat.

Sedangkan kewarganegaaran sebagai seperangkat

karakteristik dari seorang warganegara.18

2.8 Karakteristik Warganegara

Karakteristik warganegara yang digambarkan oleh para

ahli dan filosof menyiratkan bahwa karakteristik

warganegara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial

politik, latar belakang dan institusi dimana dia hidup.

Pendapat Aristoteles bahwa warganegara adalah orang

yang mampu menjalankan dirinya dalam berperan di

18 Prof.Dr. Dasim Budimansyah,M.Si Kewarganegaraan Indonesia (Bandung : ALFABETA, CV 2009),hal 1-9


kehidupan polotik. Warganegara diklasifikasikan menjadi

dua yaitu :

1. Wargnegara yang menguasai atau memerintah (the

ruling).

2. Warganegara yang dikuasai atau diperintah (the

ruled).

Karakteristik warganegara yang baik menurut Aristoteles

adalah adanya “civic virtue” (keutamaan sipil) dalam

dirinya. Menurutnya ada 4 komponen civic virtue yaitu :

1. Temperance (kesederhanaan) termasuk self-control dan

avoidance of extremes.

2. Justice (keadilan).

3. Courage (keberanian atau keteguhan).

4. Wisdom or prudence (kebijaksanaan atau

kesopanan).19

2.9 Konsep Hak dan Kewajiban Warganegara

1. Hak Warganegara

Salah satu kepemilikan yang melekat dalam diri

identitas seorang warga adalah hak dan kewajibannya

secara resiprokalitas. Artinya ia memiliki hubungan19 Ibid, hal 9-16


timbal balik dengan komunitasnya yaitu hak dan

kewajiban diantara kedua belah pihak. Seorang warga

memiliki hak dan kewajiban terhadap komunitasnya,

demikian pula sebaliknya komunitas memiliki hak dan

kewajiban terhadap anggota.

Deklarasi PBB tahun 1966 menghasilkan dua macam

hak asasi manusia yaitu hak sipil dan hak politik yang

tertuang dalam Internasional convenant on Civil and Political Rights

dan hak ekonomi, sosial dan budaya yang tertuang dalam

Internasional Convenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Yang termasuk hak-hak sipil dan politik adalah :

a. Hak atas hidup.

b. Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya.

c. Hak atas keamanan di muka badan-badan

peradilan.

d. Hak atas kebebasan berpikir, mempunyai

keyakinan, beragama.

e. Hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami

gangguan.

f. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai.

g. Hak untuk berserikat.


Sedangkan hak asasi ekonomi, sosial dan budaya meliputi

:

a. Hak atas pekerjaan.

b. Hak untuk membentuk serikat kerja.

c. Hak atas pensiun.

d. Hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi

dirinya serta keluarganya, termasuk makanan,

pakaian, perumahan yang layak.

e. Hak atas pendidikan.

Hak asasi manusia pada akhirnya dicantumkan dalam

konstitusi berbagai negara sebagai ciri dari

pemerintahan konstitusional. Konstitusional dianggap

sebagai jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan

tidak akan disalahgunakan dan hak asasi manusia tidak

dilanggar. Misalnya di Indonesia hak asasi manusia

dicantumkan pada pasal 28A sampai 28 I UUD 1945. Secara

rinci hak asasi manusia dan hak warganegara dalam

konstitusi negara Indonesia meliputi:

1. Pasal 27 ayat 1 : Hak atas kesamaan

dalam hukum dan

pem

erintahan.


2. Pasal 27 ayat 2 : Hak atas pekerjaan

dan penghidupan yang

lay

ak.

3. Pasal 27 ayat 3 : Hak untuk membela

negara.

4. Pasal 28 : Kemerdekaan

berserikat, berkumpul dan

men

geluarkan pikiran.

5. Pasal 28 A sampai 28 J : Hak asasi manusia

6. Pasal 29 ayat 1 : Kemerdekaan beragama

dan beribadah.

7. Pasal 30 : Hak atas usaha

pertahanan dan keamanan

neg

ara.

8. Pasal 31 : Hak mendapatkan

pendidikan.


9. Pasal 32 : Hak

mengembangkan dan memelihara

bud

aya.

10. Pasal 33 : Hak atas kehidupan

ekonomi.

11. Pasal 34 : Hak atas jaminan

sosial.

2. Kewajiban warganegara

Jika hak asasi manusia berkaitan dengan konsep

kebebasan (liberty) maka kewajiban berhubungan dengan

segi tanggung jawab (responsibility). Kebebasan dan

tanggung jawab adalah dua hal yang bertolak belakang

tetapi juga bersifat saling ketergantungan. Tanggung

jawab atau pertanggungjawaban sebagai suatu kualitas

moral menunjukan merupakan wujud pengendalian yang

bersifat alamiah dan sukarela atas kebebasan.

(asshiddiqie, 2006). Kebebasan tidak akan mungkin dapat

dilaksanakan tanpa adanya batas dalam masyarakat.

Makin bebas kehidupan yang dinikmati seseorang makin

besar pula tuntutan tanggung jawab seseorang. Jiak

kebebasan kita gambarkan dengan kemungkinan seseorang

memilih baik atau jahat, benar atau salah maka sikap

moral yang bertanggung jawba adalah menuntun sesorang


kearah pilihan pertama. Dengan demikian tanggung jawab

sebagi kualitas moral amat penting disamping kebebasan

karena pertama, adanya kebebasan lain kedua, menuntun

kita akan kebebasan itu sendiri.

Dinegara demokrasi, tanggung jawab dan hak

(responsibility and right) secara inheren bersifat

resiprokal. Ia ibarat dari dua sisi mata uang

Warganegara adalah pemilik dari negara, dengan demikia

sudah seharusnya ia mengisi kepemilikan itu dengan

bertanggung jawab demi kelangsungan sistem politik

negara termasuk kelangsungan masa depan generasinya.

Tanggung jawab berfungsi memelihara keberadaan hak-hak

pribadi, melinfungi hak-hak orang lain dan mengamankan

hak-hak masa depan. Beberapa contoh tanggung

warganegara dalam sistem politik demokrasi adalah

mentaati hukum, menghargai hak orang lain, taat pada

norma yang ada, menjadi juri (hakim), membayar pajak

tugas militer dan memberikan suara (voting). Memberi

suara dalam suatu pemilihan bisa dikategorikan tanggung

jawab warganegara sehingga menjadi kewajiban

warganegara. Oleh karena itu dibebeerapa negara, pemilu

bersifat compulsory (wajib) bagi warganya.

Dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara

Indonesia, rumusan mengenai kewajiban ini ditempatkan

secara bersandingan dengan pasal-pasal baik mengenai


hak asasi manusia maupun hak warganegara. Pasal 28 J

UUD 1945 menyataka sebagai berikut:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi

manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam

suatu masyarakat demokratis.

Pasal ini berisi tentang kewajiban dasar manusia.

Kewajiban dasar manusia merupakan seperangkat kewajiban

yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan

terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Kewajiban

dasar manusia adalah menghormati hak orang lain, tunduk

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain

untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan

ketertiban umum dalam suatau masyarakat demokratis.


Sedangkan kewajiban warganegara Indonesia misalnya

wajib menunjung hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1

UUD 1945), wajib ikut serta dalam upaya pembelaan

negara (Pasal 27 ayat 3 UUD 1945), wajib ikut serta

dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30

ayat 1 UUD 1945), dan wajib mengikuti pendidikan dasar

(Pasal 31 ayat 2 UUD 1945).20

2.10 Warganegara Indonesia

Perihal tentang siapa saja yang menjadi warganegara

Indonesia, Negara Indonesia telah menentukannya.

Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945

berikut ;

1. Yang menjadi warganegara ialah orang-orang

bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa

lain yang disahkan dengan undang-undang

sebagai warganegara.

2. Penduduk ialah warganegara Indonesia dan

orang asing yang bertempat tinggal di

Indonesia.

3. Hal-hal mengenai warganegara dan penduduk

diatur dengan undang-undang.

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai

kewarganegaraan Indonesia yaitu Undang-undang No 1220 Ibid, hal 29-32


tahun 2006 dinyatakan bahwa orang asing dapat

memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan

melalui permohonan. Sedangkan tata cara bagi orang

asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik

Indonesia melalui permohonan disebut pewarganegaraan.

Syarat bagi orang asing untuk melakukan pewarganegaraan

antara lain:

a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun sudah

kawin.

b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah

bertempat tinggal di wilayah negara Republik

Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-

turut atau paling singkat 10 tahun tidak

berturut-turut.

c. Sehat jasmasi dan rohani.

d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui

dasar negara Pancasila dan Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 1 tahun atau lebih.

f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan

Republik Indonesia, tidak menjadi

berkewarganegaraan ganda.


g. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan

tetap.

h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Perbedaan anatara warganegara dengan orang asing adalah

kedudukan hukum terhadap negara. Warganegara memiliki

hak dan kewajiban yang penuh terhadap negaranya.

Warganegara mempunyai hak-hak yang wajib diakui,

dihormati, dilindungi, difasilitasi, dan dipenuhi oleh

negara. Sedangkan orang asing yang merupakan penduduk

negara memiliki hak dan kewajiban terbatas dalam

hubungannya dengan negara yang menjadi tempat

tinggalnya.21

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Negara adalah suatau kelompok persekutuan, alat

organisasi kedaerahan dan kewilayahan, yang memiliki

sistem politik yang melembaga dari rakyat, keluarga,

desa dan pemerintah yang lebih tinggi, terdiri dari21 Ibid, hal 67-87


orang-orang yang kuat meiliki monopoli, kewibawaan,

daulat, hukum dan kepemimpinan yang bersifat memaksa

sehingga pada akhirnya memperoleh keabsahan dari luar

dan dalam negeri, selanjutnya organisasi ini memiliki

kewenangan untuk membuat rakyatnya tenteram, aman,

teratur, terkendali, di satu pihak dan di lain pihak

melayani kesejahteraan dalam rangka mewujudkan cita-

cita bersama. Sementara Warganegara sebagai anggota

resmi dari masyarakat. Sedangkan kewarganegaaran

sebagai seperangkat karakteristik dari seorang

warganegara

3.2 Saran

Dengan selesainya dibuat makalah ini, kami berharap

makalah ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi para

pembaca pada umunnya dan khususnya bagi penulis.


DAFTAR PUSTAKA

Astawa , I Gde Pantja dan Suprin Na’a, Memahami Ilmu

Negara dan Teori Negara, Bandung: Refika Aditama , 2009.

Syafiie, Inu Kencana, Ilmu Politik , Jakarta: Rineka

Cipta: 2010.

Kansil, C.S.T, latiahan ujian: Ilmu Negara, Jakarta:Sinar

Grafika, 2009.

Huda, Ni’matul, Ilmu Negara, Jakarta: Rajawali Pers,

2013.

Busroh, Abu Daud, Ilmu Negara, Edisi 1, cetakan 7

Jakarta: Bumi Aksara,2010.

Sukardja, Ahmad, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah, Jakarta: Sinar

Grafika, 2012.

Lubis, M.Soily, Ilmu Negara, Bandung:Alumni, 1981.

Diponolo, G.S., Ilmu Negara, Jakarta: Balai Pustaka,

1975.

Budimansyah, Dasi, Kewarganegaraan Indonesia Bandung :

ALFABETA, CV 2009.

Anonim, UUD 1945 hasil amandemen


Anonim, Undang-undang no. 12 tahun 2006 tentang kearganegaraan


HTN

Documents