8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
1/121
Oleh
Arief Dwi
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
2/121
Asal kata serta pengertian Harfiah dari korupsi Kata korupsi berasal dari bahasa latinCorruptio atau Corruptor dan berasal dari bahasa latin
yang lebih tua Corrumpere. Dari bahasa latin kemudianturun ke banyak bahasa Eropa seperti:Inggris : Corruption, corrupterancis : Corruption!elanda : Corruptie "korruptie#Dari bahasa !elanda kemudian turun ke bahasaIndonesia$Korupsi% arti Harfiah ialah kebusukan, keburukan,
kebe&atan, ketidak&u&uran dapat disuap, tidak bermoral,penyimpangan dari kesucian.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
3/121
Arti kata korupsi yang telah diterima dalamperbedaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh
oer'odarminto dalam ilmu bahasa Indonesia$Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapanuang, penerimaan uang sogok,dan sebagainya. Di(alaysia terdapat &uga peraturan arti korupsi, disitutidak dipakai kata korupsi melainkan kata peraturan
$Anti Kerakusan%.Korupsi dalam statistik kriminal)perkara bisa dilihat di(abesolri, pusat statistik tetapi sangat terbatas karena
masalah korupsi merupakan masalah *hite Collar Crime. Hanya berapa persen perkara korupsi yang diselesaikanmelalui
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
4/121
(elalui saluran hukum dari sekian banyak korupsi yangsesungguhnya ter&adi di Indonesia atau korupsi sebagaihidden crime "tersembunyi#.enyebab meluasnya korupsi di IndonesiaKurangnya ga&i)pendapatan pega'ai negeri dibandingdengan kebutuhan yang makin meningkat.
+Akibat kema&uan eknologi+emotongan ga&i- Karena kultur atau latar belakang kebudayaan- (anagement yang kurang baik dan kontrol yang
kurang efektif dan efisien dalamarti akan memberi peluang orang untuk korupsi.-ehingga dikatakan semakin besar anggaranpembangunan semakin besar pula kemungkinanter&adinya kebocoran.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
5/121
Ada penulis yang mengatakan penyebab korupsi ialahmodernisasi yaitu Huting ton mengatakan:- (odernisasi memba'a perubahan+perubahan
pada nilai dasar atas masyarakat- (odernisasi &uga ikut mengembangkan korupsikarena membuka sumber+sumber kekayaan
dan kekuasaan baru.
- (odernisasi merangsang korupsi karena perubahan+ perubahan yang diakibatkan dalam bidang kegiatan sistem politik. aitu memperbesar kekuasaan
pemerintah dan melipat gandakan kegiatan+ kegiatan yang diatur oleh peraturan
pemerintah. Dikatakan bah'a korupsi tidak selaluberakibat negatif, manakala.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
6/121
3. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial uangsuap tidak hanya memperlancar produk
administrasi,tetapi ada kejayaan untukmemperlambat administrasi untuk dapat menerimauang suap.
Rencana pembangunan diperlambat atau dipersulit
karena alasan yang samaIstilah indak idanaIstilah “Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai
terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah
bahasa !elanda “stra"baar"eit#alam terjemahan !ahasa Indonesia disamping istilah“Tindak Pidana juga dipakai istilah.
-Perbuatan yang dapat dihukum-Perbuatan yang boleh dihukum
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
7/121
eristi'a pidana+elanggaran pidana
+erbuatan pidana/adi strafbaarfeit atau delict diter&emahkandalam 0 pengertian.1amun yang paling sering digunakan adalah$indak idana% atau $erbuatan idana%seperti 22 1o. 3)45 kemudian diganti dengan22 1o. 35)66.Apakah indak idana7Dikemukakan oleh rof. (oel&atno, -H
"beliau memakai perbuatan pidana#:$erbuatan yang oleh aturan hukum pidanadilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut%
. -uatu indak idana atau perbuatan pidanaharus memenuhi unsur:
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
8/121
a.(ela'an hukum
b.(erugikan masyarakatc.Dilarang oleh aturan pidanad.elakunya diancam dengan pidana(ana yang memastikan perbuatan itu men&adi
indak idana. (ana yang menun&ukkan sifatperbuatannya. Dari mana kita dapat mengetahuibah'a perbuatan itu merupakan perbuatanpidana7Ketentuan hukum idana termuat dalam:+K2H+Diluar K2H
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
9/121
I1DAK IDA1A K892-I*a&ah indak idana Korupsi5.Korupsi di kalangan pega'ai negeri atau birokrasi
negara dilakukan dengan melanggar sumpah &abatan dengan menerima uang sogok, uang kopi, selalutempel, uang semir dan sebagainya, baik dalambentuk uang tunai maupun benda atau malahan
&uga 'anita..Di bidang s'asta, korupsi dapat berbentuk menerima
pembayaran uang untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang beker&a, mengambil komisi yang
seharusnya hak perusahaan.
3.!aik pega'ai birokrasi negara maupun s'asta dapatmelakukan korupsi, dengan langsung mencuri
uang negar atau perusahaan le'at manipulasi tender dan kontrak dan sebagainya
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
10/121
;. Andaikata pe&abat resmi maupun s'asta tidak
menerima imbalan langsung, tetapi diatur agarditerima istri, anak dan sebagainya. etapidianggap korupsi karena si pe&abat berbuatsesuatu untuk si pemberi imbalan.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
11/121
0. !entuk korupsi yang lain &uga dipraktekkan se&ak &aman kolonial belanda dan sulit untuk
dituntut, sogok yang di berikan dalam bentuk mengangkat si pe&abat setelah pensiun
atau meninggalkan dinas pemerintah , men&adi anggota direksi yang dulu meminta &asanya
'aktu men&abat
4. Korupsi politik "manipulasi pemilihan umum, menyogok pemilik dan sebagainya.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
12/121
=atar !elakang -e&arah Korupsi/ika diteliti dengan baik, korupsi telah berakar &auh ke masa silam, tidak sa&a di masyarakatIndonesia tetapi hampir di semua bangsa.Korupsi sementara akan timbul &ika dalam budayasuatu masyarakat tidak ada nilai yang memisahkansecara ta&am antara milik masyarakat dengan milik
pribadi. ang dapat mengaburk antara milikmasyarakat dan milik pribadi tentulah para penguasa.Hal tersebut terdapat pada masa kera&aan+kera&aandi masa lampau. emungutan yang berupa upeti oleh
ra&a dan sang pembesar di anggap $patut% dan $Hakmereka% meski si pemberi upeti menggerutu danmerasa berat serta ditindas tetapi praktek+praktektersebut didasarkan pada nilai budaya danmasyarakat yang berlaku, di anggap sebagai hal yang
'a&ar.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
13/121
Korupsi yang kini mera&alela di 9I, berakar
pada masa tersebut dan kekuasaan bertumpupada apa yang disebut kekuasaan $!irokrasiatrimonial "/abatan yang turun+temurun%.(asyarakat yang menganggap segala tindakan"yang merupakan tindakan korupsi# adalah
sesuatu yang 'a&ar dan pandangan tersebutdemikian maka tidaklah dilihat masyarakatsebagai sesuatu yang salah.Ditambah lagi dengan nilai budaya yang memiliki
nilai solidarisasi utama pada sanak saudara barukemudian teman+teman dan terakhir orang lain.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
14/121
Contoh : -eorang pe&abat yang tidak maumengindahkan permintaan bantuan keluarganya atauka'an+ka'annya untuk menolong memberi peker&aan,
fasilitas dapat dikatakan kacang lupa kulitnya. etapiyang mau menolong dianggap sebagai orang yang baik,berbudi luhur, tidak berubah meski sudah men&adipe&abat tinggi.(asyarakat empat Korupsi (era&alela-alah satu lingkungan yang baik bagi berkembangnyatindakan korupsi tiada lain adalah kehadiran birokrasipatrimonial tidak sa&a dalam bentuk yang tradisionaltetapi dalam bentuk yang baru "modern# seperti badan
penga'as keuangan negara. Inspektur &enderal, alatpenuntut umum, dan sebagainya
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
15/121
Dalam hal ini kita lihat bah'a si penga'as ikut korupsidengan yang dia'asinya sampai alat penyidik, penuntutumum, dan hakim sendiri banyak yang terlibat dalamtindak pidana korupsi.
*arisan birokrasi patrimonial masafeodalisme menimbulkan birokrasi nepolisme yangmemberi &abatan pada sanak dan sahabat korupsidianggap 'a&ar.
8batnya tranformasi budayaKorupsi akan berhenti apabila:+(ereka diberi moti>asi baru+Diberi teladan yang baik dan diberi ancaman
yang berat+(asyarakat ikut membantu dengan sikap budaya baru, dengan tidak membenarkan danselalu menolak untuk terlibat dalam penyogokan.+Dimasyarakatkan budaya malu dan hina,
&ika menerima sogok atau membayar sogok.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
16/121
Kronologis erkembangan eraturan KAsas ketentuan hukum pidana diklasifikasikan:+Hukum pidana umum "Ius commune#
+Hukum pidana khusus "Ius singulare, Ius specialeatau bi&?onder strafrecht0 @ase peraturan yang mengatur mengenai K diIndonesia5.@ase ketidakmampuan tindak pidana &abatan"ambtsdelicten#
Dalam K2H diatur alam !ab BIII K2H,dalam pasal ;5
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
17/121
.@ase keputusan presiden 1omor ; tahun 56an oor log en >an
beleg "stb 36
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
18/121
3. @ase keputusan presiden nomor < tahun 56
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
19/121
erbedaannya: +(elakukan suatu ke&ahatan atau pelanggaran
+(elakukan perbuatan mela'an hukum
;.@ase peraturan pemerintah penggantiundang+ undang nomor ; tahun 560
"H19I 560 0F =19I 55# tentangpengusutan, penuntutan, dan pemeriksaanindak idana Korupsi.
-e&ak tanggal 5 /anuari 5605 berdasarkanundang+undang nomor 5 tahun 5605 telahditetapkan men&adi undang+undang nomor ; 9tahun 560 dikenal dengan undang+undangAnti Korupsi.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
20/121
2ndang+undang ini dibuat karena peraturanpenguasa tersebut dibuat dalam keadaan daruratdan undang+undang 1o. ; 9 560 dimaksudkan
untuk menyaring beberapa perbuatan korupsi yangdilakukan oleh !adan Hukum tertentu denganmenggunakan fasilitas modal dan kelonggaran darinegara atau masyarakat.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
21/121
idana korupsi berhubung sehingga perlu diganti.Apabila diperinci maka dari 34 pasal undang+undang
1o. 3 tahun 5645 terdapat < pasal perumusan hukumpidana formal serta 55 pasal huku pidana material0.@ase undang+undang nomor 35 tahun 5666 "H( 9I 5666 5;F =1 9I 34# tentang pemberantasanindak idana Korupsi.2ndang+undang 1o. 35 tahun 5666 merupakan Hukumositif Indonesia "Ius Constitutum+Ius 8peratum# bagipemberantasan indak idana Korupsi.2ndang+undang nomor 35 tahun 5666 terdiri dari 4
!ab, ;< pasal, disahkan diundangkan dan mulai berlakuse&ak tanggal 50 Agustus 5666.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
22/121
Dalam undang+undang nomor 35)5666 selaku Hukumositif untuk memberantas indak idana Korupsi,ada beberapa 1uansa uridis yang cukup signifikan
yaitu:+!ah'a subyek pelaku indak idana korupsi selainuntuk setiap orang, &uga dapat dilakukan olehkorupsi.
+!ah'a pasal+pasal undang+undang nomor 3< tahun5666 dalam ancaman pidana pen&ara)pidana dendamempergunakan rentang 'aktu minimum khusus+speciale straf minima dan maGimum "pasal , 3,
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
23/121
+2ndang+undang no. 35 tahun 5666 menentukanpengembalian kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya
pelaku.+Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapatbah'a satu atau lebih unsur tindak pidana tidakterdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telahada kerugian keuangan negara maka dapat dilakukangugatan perdata.+Apabila telah diperiksa di pengadilan kemudiandi&atuhkan putusan bebas maka tidak menghapuskanhak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan
negara.+!ah'a ahli 'aris dari tersangka)terdak'a tindakpidana korupsi yang meninggal dunia pada saatpenyidikan)peradilan dimana ternyata ada kerugian
negara, maka &aksa pengacara negara atau instansiyang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
24/121
+2ndang+undang nomor 35)5666 dapatmempergunakan sistem pembuktian $terbalikterbatas% antara terdak'a dan penuntut umum dan
dimungkinkan adanya peradilan in absentia.+Adanya peran serta masyarakat dalam halpencegahan dan pemberantasan indak idanakorupsi dan rentang tahun setelah undang+undangini berlaku dibentuk komisi pemberantasan indakidana Korupsi.E1E9IA1 DA1 IE I1DAK IDA1AK892-Iengertian indak idana Korupsi secara harafiah
berasal dari indak idana dan Korupsi. -ecarayuridis formal pengertian indak idana Korupsidalam bab II, bab III tentang tindak pidana lainyang berkaitan dengan indak idana Korupsi.
n ti n K p i ip t m
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
25/121
engertian Korupsi ipe ertamaengertian ini terdapat dalam ketentuan pasal
undang+undang 1o. 35)66.2nsur+unsurnya)bestandellen
5.erbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi
.erbuatan tersebut sifatnya mela'an hukum
3.Dapat merugikan keuangan atau perekonomiannegara;. Dalam hal tertentu pelaku tindak pidana korupsi
di&atuhi pidana mati.asal ayat 22 1o. 35)66 merupakan pemberatan
terhadap pelaku indak idana Korupsi.Keadaan tertentu adalah pada 'aktu ter&adi bencana
alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsiatau pada 'aktu negara dalam keadaan krisis
ekonomi dan moneter.
.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
26/121
engertian Korupsi ipe KeduaKorupsi tipe ke+ diatur dalam pasal 3 undang+
undang 1o. 35)66.2nsur+unsurnya:5.(enyalahgunakan ke'enangan kesempatanatau sarana yang ada padanya karena &abatan
atau kedudukan.erbuatan tersebut menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau korporasi.
3.erbuatan tersebut dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
27/121
engertian korupsi tipe ke igaada asasnya, pengertian korupsi tipe ke 3terdapat dalam ketentuan pasal
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
28/121
engertian Korupsi ipe Ke lima-ebenarnya pengertian korupsi tipe kelima ini bukan
bersifat murni indak idana, tetapi indak idanalain yang berkaitan dengan 9 sebagaimana diaturdalam !ab III pasal 5 sampai dengan pasal ;undang+undang 1o. 35)66. -2!EK DA1 E9A121/A*A!A1 IDA1AA. -ubyek Delik Korupsi
5. (anusia. Korporasi
3. ega'ai 1egeri;. -etiap orang
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
29/121
Ad.5 (anusia(anusia berarti dia adalah orang laki+laki dan
perempuan bukan subyek binatang.+(anusia mempunyai budaya binatang tidak+(anusia makhluk berpikir binatang instink+(anusia dirumuskan kata : $Hi&% atau barang siapa atausetiap orang &uga $ibu% "9- 3;5.3; K2H#.Dalam memori pen&elasan pasal
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
30/121
Ad.3 ega'ai 1egeriengertian pega'ai negeri pada umumnya
ialah orang yang beker&a pada pemerintah.
Karena pasal : K2H diangkat kedalamundang+undang 1o. 35 tahun 56;6, maka pengertianpega'ai negeri diperluas men&adi:
a. ega'ai negeri sebagaimana dimaksudkan
dalam undang+undang tentang kepega'aian.b. ega'ai negeri sebagaimana dimaksudkandalam K2H.
c. 8rang yang menerima ga&i atau upah darikeuangan negara atau daerah "!2(1, !2(D#.
d. 8rang yang menerima ga&i atau upah darikoperasi yang menerima bantuan dari keuangan negaraatau daerah.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
31/121
e.8rang yang menerima ga&i atau upah darikorporasi yang mempergunakan modal ataufasilitas dari negara atau masyarakat. /adi yang
$obyek penderita% delik korporasi itu meliputikeuangan negara, keuangan daerah, ataumasyarakat%.Ad.; -etiap 8rang ang dimaksud setiap orang adalah disini orangperseorangan "indi>idu# atau termasuk korporasi:!agi (oel&atno : ungkapan tersebut diatasberarti orang tidak mungkindipertanggung&a'abkan "di&atuhi pidana#, kalau
dia tidak melakukan delik, tetapi meskipun diamelakukan delik, tidak selalu di pidana
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
32/121
Dengan demikian ternyata untuk adanyakesalahan terdak'a harus:
5.(elakukan delik
.2sia de'asa, karena mampu bertanggung&a'ab3.erdapat kesenga&aan atau kealpaan;.idak ada alasan pemaaf!. (ampu!ertanggung&a'ab
(ampu bertanggung&a'ab di&elaskansebagai keadaan batin orang normal, yang sehat.Dalam K2H tidak ada batasan tentang
$mampu bertanggung&a'ab% yang ada dalamK2H ialah sebaliknya, pengertian negatifnya
yakin $tidak dapat dipertanggung&a'abkan% yangdisebut pasal ;; K2H.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
33/121
2ntuk adanya kemampuan bertanggung&a'ab,terdak'a harus :
+(ampu
membeda+bedakan antara perbuatan yang baik danyang buruk, yang sesuai dengan Hukum dan yangmela'an hukum.
+(ampu menentukan kehendaknyamenurut keinsyafan tentang baik dan buruknya
perbuatan tadi.C.Cara menentukan suatu keadaan idak
mampu bertanggung&a'ab
A#(ethode !iologis(ethode biologis yaitu suatu cara dengan menguraiatau menin&au &i'a seseorang. -eorang psychiatertelah menyatakan seseorang sakit gila dengansendirinya orang tersebut tidak dipidana.Caramenentukan suatu keadaan idak mampu
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
34/121
!#(ethode sychologis(ethode psychologis yaitu dengan cara menun&ukkan
hubungan keadaan &i'a abnormal dengan perbuatannya.(ethode ini yang dipentingkan adalah akibat penyakit &i'a terhadap perbuatannya. -ehingga dapat dikatakantidak mampu bertanggung&a'ab dan tidak dipidana.
C#(ethode abungan(ethode gabungan dari kedua cara tersebut, yaknimethode !iologis dan methode sychologis, denganmenun&ukkan disamping menyatakan keadaan &i'a oleh
sebab keadaan &i'a itu, kemudian dinilai denganperbuatannya untuk dinyatakan tidak mampubertanggung&a'ab
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
35/121
92(2-A1 DE=IK K892-I (E1292 21DA1+21DA1 18. 35)66
A.Cara merumuskan
2ntuk perumusan delik ada dua pendapat:5. Aliran (onisme "-imon#. Aliran Dualisme "(oel&atno, 9oeslan -aleh#+ Aliran (onisme F -uatu perbuatan yang oleh
hukum diancam dengan pidana, bertentangan denganhukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orangitu dianggap bertanggung &a'ab atas perbuatannya.+ Aliran Dualisme : erbuatan yang oleh aturanhukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana,barang siapa melanggar aturan tersebut
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
36/121
erbedaan5 +Aliran (onisme dalam suatu perbuatan delik
tidak ada pemisahan unsur obyektif dan unsur
subyektif. +Aliran Dualisme F Ada pemisahan unsurobyektif "perbuatannya sendiri# dan unsur subyektif"manusia yang berbuat# dalam suatu delik.
.+Aliran (onisme dapat dianggap bah'a semuaunsur delik "obyektif dan subyektif# merupakan syaratpemberian pidana. Konsek'ensi kedua alirantersebut : 5.Aliran (onisme :+!ila salah satu unsur tidak
terbukti maka harus dibebaskan "Bri&spraak#+Aliran Dualisme dianggap ada golongan yaknigolongan obyektif dan golongan subyektif merupakansyarat dari pemberian pidana
K k i k d li b
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
37/121
Konsek'ensi kedua aliran tersebut : 5.Aliran (onisme: +!ila salah satu unsur tidakterbukti maka harus dibebaskan "Bri&spraak#
+!ila terbukti subyek danobyek harus dipidana.Aliran Dualisme:+Kalau yang tidak terbukti
unsur obyektif maka amar putusnya bebas"Bri&spraak#
+Kalau yang tidakterbukti unsur subyektif, maka amar putusannya :dilepas dari segala tuntutan hukum "onslag >an recht>er >olging#
+/ika semua unsur"subyektif dan obyektif# terbukti, maka si pelakuharus di&atuhi pidana.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
38/121
andangan K2H +Dalam pemberian pidana mengikuti aliran Dualisme+Dalam merumuskan delik K2H menganut kedua+duanya
karena ada kesamaan pendapat, bah'a perumusan delikharus mencocoki perundang+undangan. 9umusan Delik Korupsi
Dalam undang+undang 1o. 35)66 sebagai tindak pidanakorupsi secara tegas dirumuskan sebagai pidana formil.elukisan dalam korupsi secara formil, mempunyaikelemahan dan sebagai konsek'ensinya, &ika adaperbuatan korupsi yang tidak tercakup dalam pelukisansecara formil, maka si pelaku tidak dapat dia&ukan ke
muda hakim, dengan alasan $1ullum delictum nulla poenasine pre>ila lege poenali%. asal 5 ayat 5 K2H. Haltersebut sebenarnya menyulitkan dalam penyidikan dandalam penuntutan, namun sebaliknya memudahkan hakim
dalam membuktikan
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
39/121
Dari rumusan pasal 5 ayat 5 untuk memenuhi syaratdelik harus dicantumkan unsur $(ela'an Hukum%secara tegas, sehingga unsur lainnya sebagai
berikut:5.-etiap orang.(ela'an hukum3.(emperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi.;.ang dapat merugikan kenangan negara danperekonomian negara.
erbedaan antara perbuatan delik korupsi padaayat 5 dan ayat adalah:ada ayat 5 dan mengandung unsur yang samaayat ditambah $yang dilakukan dalam keadaantertentu%
- k i id
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
40/121
-anksi pidanaAyat 5 diancam dengan pidana pen&araAyat diancam dengan hukuman mati
Delik korupsi merupakan delik formil yaitu adanyadelik korupsi cukup dipenuhinya unsur+unsurperbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengantimbulnya akibat.
Keadaan tertentuDimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelakudelik korupsi apabila delik tersebut dilakukan padanegara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang+undang yang berlaku, pada 'aktu ter&adi bencana
alam nasional, sebagai pengulangan delik korupsi ataunegara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
/adi keadaan telah diberi pen&elasan secara otentikdalam undang+undang:
+ !agaimana kalau bencana alam lokal7+ !agaimana seperti de>aluasi
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
41/121
H2K2( E(!2KIA1eori embuktian
Dalam pemeriksaan delik korupsi selain
diterapkan K2H, diterapkan &uga sekelumit hukumacara pidana yang diatur dalam undang+undang 1o.35)66
Dalam hal pembuktian undang+undang 1o. 35)5666menerapkan pembuktian terbalik yang bersifatberbatas dan berimbang. -edangkan dalam K2H :sistem pembuktian dengan menggunakan alat bukti atausistim pembuktian negatif menurut undang+undang"negatif 'etteli&k# 53 K2HA dan pasal 6; ayat5 HI9
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
42/121
Teori Modern1.Teori pembuktian dengan keyakinan belaka. Aliran ini tidak membutuhkan suatu peraturan
tentang pembuktiandan mengenalkan segala sesuatunya kepadakebiaksanaan hukum dan terkesan hakimsangat bersifat subyektif.!.Teori pembuktian menurut undang"undang
se#ara positif Aliran ini undang"undang menetapkan
alat"alat bukti mana yang dapat dipakai olehhakim, dan #ara bagaimana hakim
mempergunakan alat"alat bukti serta kekuatanpembuktian dari alat"alat itu sedemikian rupa.$.Teori pembuktian menurut undang"undangse#ara negatif dan%.Teori keyakinan atas alasan logis
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
43/121
5. Teori pembuktian negatif menurut undang-undang
Dianut oleh HIR maupun KUHAP (HIR Paal
!"#$%$ KUHAP paal %&'. Pembuktian terbalik
Upa)a pembentuk undang-undang dalammen)eleaikan kau TPK* maka diterapkan ! item)aitu item undang-undang +o. '%,"" dan itemKUHAPKedua teori ini adalah sistem pembuktian negati" menurutundang-undang dan sistem pembuktian terbalik yangbersi"at terbatas dan berimbang, jadi tidak berbalik yang
murni.
ikap TerdakaDalam menggunakan hak terdaka ada ! hal )ang
haru diperhatikan/%.Untuk membuktikan baha ia tidak beralah
! k ib k b i k
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
44/121
.!erke'a&iban untuk memberi keterangan tentangseluruh harta bendanya sendiri, istrinya, suaminya,harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga
ada hartanya dengan perkara yang bersangkutan.-yarat yang pertama ini merupakan penyimpangan dariketentuan K2H, yang menentukan bah'a penuntutumum 'a&ib membuktikan dilakukan indak idana,bukan terdak'a. (enurut ketentuan ini terdak'a dapatmembuktikan deliknya bah'a ia tidak melakukan indakidana korupsi-ikap enuntut 2mumenuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak
yang diberikan undang+undang kepada terdak'a, namuntidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untukmenilai dari sudut pandang penuntut umum dalam9eJuisitornya.
-ebab penuntut umum tetap berke'a&iban membuktikandak'aann a sesuai sisi ne atif.
!erke'a&iban untuk memberi keterangan tentang
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
45/121
. !erke'a&iban untuk memberi keterangan tentangseluruh harta bendanya sendiri, istrinya, suaminya,harta benda setiap orang atau korporasi yang didugaada hartanya dengan perkara yang bersangkutan.
-yarat yang pertama ini merupakan penyimpangandari ketentuan K2HA, yang menentukan bah'apenuntut umum 'a&ib membuktikan dilakukan indakidana, bukan terdak'a. (enurut ketentuan ini
terdak'a dapat membuktikan deliknya bah'a ia tidakmelakukan indak idana korupsi.-ikap enuntut 2mum
enuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas
hak yang diberikan undang+undang kepada terdak'a,namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hakuntuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam9eJuisitornya.
-ebab penuntut umum tetap berke'a&ibanmembuktikan dak'aannya sesuai sisi negatif.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
46/121
.
.-ikap enuntut 2mumenuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas
hak yang diberikan undang+undang kepada terdak'a,namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak
untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam9eJuisitornya.-ebab penuntut umum tetap berke'a&iban
membuktikan dak'aannya sesuai sisi negatif.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
47/121
.
-ikap Hakim
-etiap hakim terhadap keterangan terdak'abebas dalam menentukan pendapatannya:5. Keterangan terdak'a itu hanya berlaku
bagi terdak'a sendiri sa&a.. /ika keterangan terbukti tidak melakukan
delik korupsi, maka keterangan itu dipakai sebagai halyang menguntungkan pribadinya.
3. /ika tidak dapat membuktikan tentangkekayaan yang tidak seimbang)sebanding dengan
penghasilan, maka dapat dipergunakan untukmemperkuat bukti yang sudah ada bah'a terdak'atelah melakukan K
Al t l t ! kti
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
48/121
Alat+alat !uktiDiatur dalam pasal 5; ayat 5 K2H+ Keterangan saksi
+ Keterangan ahli+ -urat+ etun&uk+ Keterangan terdak'a
Kekuatan embuktian Keterangan -aksiDapat tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung daribanyak hal yang harus diperhatikan hakim.+ersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengansaksi yang lain.
+enyesuaian antara keterangan saksi dengan alat buktiyang lain.+Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksimemberikan keterangan tertentu.
+Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatuan ada umumn a da at mem en aruhi da at tidakn a
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
49/121
Keterangan Ahlierbedaan antara keterangan ahli dan keterangan
saksi.5.+-aksi memberi keterangan yang sebenarnyamengenai peristi'a yang dilihat.+Ahli memberi keterangan mengenai penghargaan darihal+hal yang sudah ada dan mengambil kesimpulanmengenai sebab akibat dalam suatu perbuatanterdak'a..+ada saksi dikenal asas unus testis, nulus testis+ada ahli tidak dikenal, artinya hakim membangun
keyakinannya dengan alat+alat bukti yang lain.3.+-aksi memberi keterangan secara lisan+Ahli bisa lisan maupun tulisan
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
50/121
;.+Hakim bebas menilai keterangan saksi+Hakim tidak 'a&ib turut kepada pendapat, kesimpulan
dan saksi ahli bilamana bertentangan dengan keyakinanhakim.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
51/121
-ecara Etimologis kata korporasi "corporatieF!elanda#F Corporation "Inggris# Korporation "/erman#Corporatio "latin#
Dengan demikian maka $Corporation% berarti hasil daripeker&aan membadankan atau badan yang di&adikanorang atau badan yang diperoleh dengan perbuatanmanusia sebagai la'an terhadap badan manusia.
Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum olehkarena itu kematiannya pun &uga ditentukan olehhukum. Kalau manusia diatur oleh hukum.Korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapatdirinci dalam beberapa golongan:5.Korporasi Egoistis : Korporasi yangmenyelenggarakan kepentingan para anggotanya,terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya :erseroan, terbatas, CB.
.Korporasi yang altruistis : korporasi yang tidak
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
52/121
p y g p y gmenyelenggarakan kepentingan para anggotanya seperti:erhimpunan yang menyelenggarakan nasib orang+oranguna 1etraF una 9unguF enyakit !CF enyakit
/antungF enderita CacatF dsb.-ebagai badan hukum maka pendiriannya harus dipenuhibeberapa persyaratan:5.. harus didirikan dengan akta otentik yaitu akta
notaris "pasal 3 K2H#, oleh paling sedikit dua orang.Akta pendirian itu mengandung Anggaran Dasar yangmemuat aturan, tentang bagaimana . itu akan diatur,diurus menuntut batas yang ditetapkan oleh undang+undang
. -ebelum suatu . berdiri dengan sah, maka aktapendiriannya atau naskah rancangannya harusdisampaikan lebih dahulu kepada menteri kehakiman,untuk memperoleh persetu&uan)i&in dikenal dengan
pengesahan "pasal 30 ayat K2H#.
3 ara persero dalam "biasanya di'akili oleh direksi
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
53/121
3.ara persero dalam "biasanya di'akili oleh direksiatau kuasa yang ditun&uk dalam akta pendirian#berke'a&iban mendapatkan akta pendirian dan
perubahannya dalam register umum yang tersedia dikantor panitera pengadilan negeri dimana itubertempat kedudukan, dan mengumumkannya dalamberita negara "pasal 3 ayat "#F "3# dan ";#F pasal 36K2H#.
-anksi atau akibat tidak didaftarkan dan diumumkantersebut bah'a semua pengurus "direksi# itubertanggung&a'ab renteng tindakan terhadap pihak ketigengertian Korporasi di dalam hukum pidana sebagai $Ius
Contituendum% dapat di&umpai dalam usul rancanganK2H baru buku I 564)56, asal 5 yangmengatakan korporasi adalah kumpulanterorganisasi dariorang atau kekayaan baik merupakan badan hukumataupun bukan.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
54/121
=atar !elakang Korporasi sebagai -ubyek Hukum idana+Di Eropa perkembangan korporasi ditandai denganadanya de'an ere&a yang dipengaruhi oleh Hukumidana.
ere&a ini mempunyai kekayaan yang terpisahdengan kekayaan para anggotanya dan berbeda dengan
subyek manusia. ere&a sebagai suatu korporasi yangberdiri pertama kali diperkenalkan oleh aus InnocentIB "tahun 5;3 5
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
55/121
+erkembangan akibat re>olusi industri di Inggris makaperkembangan di bidang industri pemintalan benang danre>olusi dibidang tenaga dengan diketemukan mesin uap,diperlukan modal besar dengan organisasi yang mapanserta perangkat hukum yang memadai.+-ubyek hukum pidana korporasi di Indonesia sudahmulai dikenal se&ak tahun 56ersi indakidana 1arkotika.
-ehingga korporasi sebagai subyek Hukum idanadi Indonesia hanya kita temukan dalam undang+undangkhusus diluar K2H. -ebagai pelengkap sebab K2Hmasih menganut subyek hukum idana secara umum yaitumanusia pasal
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
56/121
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
57/121
Korporasi sebagai subyek hukum pidana sampaisekarang masih ter&adi pro dan kontra.
Adapun yang tidak setu&u alasannya:
5.(enyangkut masalah ke&ahatan sebenarnyakesenga&aan dan kesalahan hanya terdapat pada parapersona alamiah.
.!ah'a tingkah laku materiil yang merupakansyarat dapat di pidananya beberapa macam delik
hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah "mencuribarang, menganiaya dsb#
3.!ah'a pidana dan tindakan yang berupamerampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan
terhadap korporasi.;.!ah'a tuntutan dan pemidanaan terhadapkorporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orangyang tidak bersalah
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
58/121
3.Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam
masyarakat yaitu melindungi masyarakat danmenegakkan norma+norma dan ketentuan yang adadalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanyaditentukan pada segi perorangan yang hanya berlakupada manusia, maka tu&uan tidak efektif oleh karena
itu ada tidak ada alasan untuk selalu menekan danmenentang dapat dipidananya korporasi.;.Dipidananya korporasi dengan ancaman pidanaadalah salah satu upaya untuk menghindarkan
tindakan pemidanaan terhadap para pega'ai korporasiitu sendiri.
Kedudukan badan hukum)korporasi sebagai subyek hukum
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
59/121
Kedudukan badan hukum)korporasi sebagai subyek hukumpidana telah terdapat suatu putusan (A tanggal 5(aret 560; nomor 5305 K9)5600 dalam perkara Kosmo dan -inar -ahara yang menyatakan bah'a$-uatu badan Hukum tidak dapat disita% sehingga Kosmo dan -inar -ahara bukan benda melainkanmerupakan $-ubyek Hukum%.Dengan demikian putusan (A menegaskan bah'a badan
Hukum)Korporasi merupakan subyek hukum dalam hukumpidana
ahap+tahap erkembangan dan erubahan Korporasi
sebagai -ubyek Hukum idanaahap ertamaahap ini ditandai dengan usaha+usaha agar sifat delikyang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan"natuurli&k person#.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
60/121
-ehingga apabila suatu indak idana ter&adi dalamlingkungan korporasi maka tindak pidana tersebut
dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi.Dengan melihat ketentuan tersebut diatas maka parapenyusun K2H idana dipengaruhi oleh asas $-ocietiesdelinJuere non potest% yaitu badan hukum tidak dapatmelakukan tindak pidana.ahap Keduaimbul sesudah perang dunia ke pertama, dalamperumusan undang+undang bah'a suatu tindak pidana,dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha
"korporasi#. erumusan khusus untuk ini adalah &ikasuatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatubadan hukum, tuntutan pidana dan hukuman pidana harusdi&atuhkan terhadap pengurus
l h l h b d
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
61/121
-ecara perlahan+lahan tanggung &a'ab pidanaberalih dari anggota pengurus kepada mereka yangmemerintahkan, atau apabila melalaikan memimpin
secara sesungguhnya.ahap ke ini pertanggung&a'aban pidana secaralangsung dari korporasi masih belum muncul.
ahap Ketigaahap ketiga ini setelah perang Dunia ke tahapini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasidan meminta pertanggung&a'abannya menuruthukum idana alasan lain:
+Dalam delik Ekonomi dan @iskal keuntungan yangdiperoleh korporasi atau kerugian yang dideritamasyarakat dapat demikian besarnya sehinggatidak akan mungkin seimbang bilamana pidana
hanya di&atuhkan kepada pengurus sa&a.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
62/121
+Dengan memidana para pengurus tidak atau belumada &aminan bah'a korporasi tidak akan mengulangi
delik tersebut.Dengan memidana korporasi dengan &enis dan
beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu dapatdipaksa korporasi untuk mentaati peraturan.
ahap ke tiga ini diatur dalam:+indak pidana ekonomi+indak pidana sub>ersi+indak pidana narkotika+indak pidana korupsi
Hal ini masih diatur dalam undang+undangkhusus diluar K2H. Didalam K2H masih dalam 922.
-ifat ertanggung&a'aban idana Koperasi
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
63/121
-ifat ertanggung&a'aban idana Koperasia.engurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah
yang bertanggung &a'ab. Dasar pemikiran :
Korporasi itu sendiri tidak dapatdipertanggung&a'abkan terhadap suatu pelanggaran,melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itusehingga penguruslah yang diancam pidana dandipidana.
Korporasi sebagai pembuat dan pengurusbertanggung&a'ab yang dilakukan oleh koperasi adalahapa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasimenurut 'e'enang berdasarkan anggaran dasar.
8rang yang memimpin koperasi bertanggung&a'abpidana, terlepas apakah ia tau atau tidak tentangdilakukan perbuatan.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
64/121
c.Koperasi sebagai perbuatan dan &uga yangbertanggung&a'ab. ernyata dengan dipidananya
pengurus sa&a tidak cukup untuk mengadakan represiterhadap delik+delik dilakukan oleh atau dengan suatukoperasi karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkanmemidana koperasi, dan pengurus atau pengurusnya
sa&a. Akan tetapi peraturan perundang+undangan tidakmengatur dengan &elas, kapan suatu koperasi dapatdikatakan melakukan tindak pidana. Atas dasarkenyataan tersebut, proses penegakan hukummenyangkut koperasi sebagai pelakunya dalam prakteksulit ditemukan. -ehingga beberapa putusan pengadilansulit ditemukan yurisprodensi tentang korporasisebagai subyek tindak pidana
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
65/121
Dampak emidanaan Korporasi
Dalam hal pemidanaan korporasi dampaknya sangat luasbukan sa&a terhadap pelaku tetapi &uga orang+orangyang tidak ikut serta ikut merasakan dampaknya.(isal : pemegang saham, buruh pabrik, konsumen, dansebagainya./enis+&enis enyatuhan idana dalam 22 18. 35 ) 665.erhadap orang yang melakukan K
+idana mati "pasal ayat 5 22 1o. 35 ) 66#+idana pen&ara
+idana tambahan diatur dalam pasal 5 22 1o.35)66 ayat 5,,3
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
66/121
ugatan idana Kepada Ahli *arisnya
Dalam hal terdak'a meninggal pada saatdilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkansecara nyata telah ada kerugian keuangan negara,maka penuntut umum segera menyerahkan salinanberkas berita acara sidang tersebut kepada &aksapengacara negara atau diserahkan kepada instansiyang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata padaahli 'arisnya.
erhadap tindak pidana yang dilakukan
oleh atau atas nama koperasi. Diatur dalam pasal ayat 5,,3,;,
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
67/121
!entuk utusan Hakima.utusan >ri&spraak
b.utusan onslag >an alle recht >er>olgingc.utusan Beroordeling
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
68/121
E1A1KAA1 DA1 E1AHA1A1enangkapan
asal 5butir : enangkapan adalah suatutindakan penyidik berupa pengekangan sementara 'aktutersangka atau terdak'a apabila cukup bukti gunakepentingan penyidikan atau penuntutan dan atauperadilan dalam hal serta menurut cara yang diaturdalam undang+undang ini.
Kalau definisi ini dibandingkan dengan bunyi pasal50 yang mengatur penangkapan ternyata tidak cocokasal 50 K2HA :
5.2ntuk kepentingan penyelidikan penyidik atas perintahpenyidik ber'enang melakukan penangkapan..2ntuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidikpembantu ber'enang melakukan penangkapan
idak cocok karena tidak hanya penyidik tetapi &uga
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
69/121
idak cocok karena tidak hanya penyidik tetapi &ugapenyelidik bahkan setiap orang dalam hal tertangkaptangan dapat melakukan penangkapan. Alasan
penangkapan ternyata bukan sa&a untuk kepentinganpenyidikan tapi &uga untuk kepentingan penyelidikan.enahanan
enahanan merupakan salah satu bentukperampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Disiniletak keistime'aan Hukum Acara idana oleh karenaitu, penahanan seharusnya dilakukan &ika perlu sekali.Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal+hal yang fatal bagi penahanan ganti rugi ra
eradilan.Ketentuan sahnya penahanan diatur dalam
pasal 5 ayat ; dan perlunya penahanan diatur dalampasal 5 : 5.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
70/121
e&abat yang !er'enang (enahan dan =amanyaenahanane&abat yang ber'enang menahan : enyidik ) penyidikpembantu, penuntut umum, dan hakim 1, , (A.embantaran : untuk menghindari harusnya penahanandi penyidik.9incian enahanan dalam Hukum Acara idana :5.enahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik hari
.erpan&angan oleh penuntut umum ; hari3.enahanan oleh penuntut umum hari
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
71/121
;. erpan&angan oleh Ketua 1 3 hari
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
72/121
Dalam pasal ayat ; K2HA bah'a masa penahanantersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdi&atuhkan :
asal Ayat < +enahanan kota pengurangantersebut 5 ) < dari ¨ah lamanya 'aktu penahanan
+enahanan rumah sepertiga dari ¨ah lamanya 'aktu penahanan
Ayat 5 selama belum ada 9utan maka penahanandilakukan di kantor ke&aksaan negeri, rumah sakit dandalam keadaan memaksa bisa di tempat lain.
E1E=EDAKA1 DA1 E1IAA1
Hukum idana merupakan hukum yang istime'a"@ormal dan (ateriil# karena hukum pidana &ustru diciptakan untuk $merampas% hak+hak asasi manusia
dalam keadaan tertentu.
enggeledahan
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
73/121
enggeledahanerlu dengan terhadap rumah atau
tempat kediaman orang merupakan salah satu
asas dasar hak asasi manusia. -ehinggapelanggaran terhadap asas tersebut merupakanpelanggaran terhadap hukum pidana. asal 504dan ;6 K2H dalam hal ter&adi pertentangan
kepentingan "umum dan pribadi# dalam usahamencari kebenaran maka kepentingan umumlebih diutamakan.
(enggeledah rumah bukan mencarikesalahan terdak'a tetapi &uga mencari ketidak
salahan dalam hal penyidik atau anggotakepolisian yang diperintah olehnya
melakukan penggeledahan atau memasuki rumah orang
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
74/121
p gg gdibatasi dengan atas i?in ketua 1.Ketentuan ini masih mengikuti ketentuan pasal 44
H9. I?in ketua 1 dalam pen&elasan asal 33 ayat5 K2HA : untuk men&amin hak asasi manusia"ketentraman orang atas tempat kediaman.Kalau bukan penyidik sendiri yang melakukan selainsurat i?in dan 1 &uga surat perintah tertulis dari
penyidik. Apabila sangat perlu dan mendesak makatanpa surat i?in dan 1 terlebih dulu dapatmelakukan penggeledahan. erlu dan mendesak"en&elasan asal 3; : 5 K2HA#.
asal 33 K2HA &uga memperluas pengertian rumah,mengikuti pasal 4 H9 :a.ada halaman rumah tersangka bertempat tinggal,berdiam atau ada dan yang ada di atasnya
b ada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
75/121
b.ada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal,berdiam atau ada.c.Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat
bekasnya.d.Di tempat penginapan dan tempat umum yang lainDalam hal tertangkap tangan penyidik diperkenankan :5.Di ruang yang sedang berlangsung sidang D9, (9..Di ruang yang sedang berlangsung ibadah dan atauupacara keagamaan.3.Di ruang yang sedang berlangsung sidang pengadilan embatasan enggeledahan :5.idak dibolehkan menyita dan memeriksa surat, buku,
tulisan yang tidak merupakan benda yang adahubungannya dengan ke&ahatan..-etiap kali memasuki rumah harus disaksikan orangsaksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetu&uinya.
3 -etiap kali memasuki rumah kasus disaksikan
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
76/121
3.-etiap kali memasuki rumah kasus disaksikankepada desa ) ketua lingkungan dengan orangsanksi dalam hal tersangka atau penghuni menoleh
atau tidak hadir.;.Dalam 'aktu hari setelah memasuki )menggeledah rumah harus dibuat berita acara dansemuanya disampaikan kepada pemilik ) penghuni.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
77/121
. enyitaanenyitaan diatur dalam asal 5 butir 50. penyitaanadalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil
alih atau menyimpan diba'ah penguasanya bendabergerak atau tidak bergerak, beru&ud dan tidakberu&ud untuk kepentingan pembuktian dalampenyidikan,penuntuten dan peradilan.Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesakbilamana penyidik harus bertindak dan tidak mungkinuntuk mendapatkan surat i?in terlebih dulu, penyidikdapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerakdan untuk itu 'a&ib segera melaporkan kepada ketua 1
setempat guna mendapatkan persetu&uannya.Dalam K2HA mengenai penyitaan terdapat hal yangbaru yang tidak terdapat dalam hukum yaitukemungkinan menyita benda+benda yang tidak beru&ud.
-eperti tagihan piutang dan sebagainya.
! nd ! nd n D p t Disit :
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
78/121
!enda+!enda yang Dapat Disita :5.benda yang dipergunakan secara langsung untukmelakukan delik.
.benda yang dipergunakan untuk menghalang+halangipenyidikan delik.3.benda yang khusus dibuat untuk melakukan delik.;.benda lain yang mempunyai hubungan langsung delik
yang dilakukan.
enyimpanan !enda -itaan
Dirumah penyimpanan benda sitaan negara, di kantorkepolisian, di kantor ke&aksaan negeri, !ankpemerintah dalam keadaan memaksa di tempatpenyimpanan lain dan tidak boleh dipergunakan olehsiapapun.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
79/121
emeliharaan dan penyelesaian!enda+benda sitaan yang lekas rusak atau
membahayakan atau biaya pemeliharaan selalu tinggi.!enda+benda seperti itu apabila masih di tanganpenyidik atau penuntut umum dapat di&ual lelang ataudiamankan oleh penyidik ) penuntut umum dengan
disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupauang dipakai sebagai barang bukti. una kepentinganpembuktian sedapat mungkin disisihkan kepentingankecil dari benda tersebut.
enyitaan berakhir sebelum ada putusan.+Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidakmemerlukan lagi.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
80/121
+erkara tersebut tidak &adi dituntut karena tidakcukup bukti, atau tidak merupakan delik.
-erkara tersebut dikesampingkan demi kepentinganumum.
enyitaan !erakhir -etelah Ada utusan Hakim
!enda tersebut dikembangkan kepada orang ataumereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecualidalam putusan dirampas untuk 1egara, untukdimusnahkan atau benda tersebut masih diperlukansebagai bukti untuk perkara lain.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
81/121
E1212A1A.ra enuntutan ra penuntutan merupakan istilah baru dalamK2HA. etapi K2HA tidak memberi batasanmengerti pra penuntutan istilah pra penuntutan initercantum didalam asal 5; K2HA khusus butir k
$(engadakan pra penuntutan apabila adakekurangan pada penyidikan dengan memperhatikanketentuan asal 55 ayat 3 dan ;, denganmemberi petun&uk dalam rangka penyempurnaanpenyidikan dari penyidik%.
Hal diatas merupakan hal yang &anggal. Hal tersebut
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
82/121
dilakukan pembuat undang+undang "D9# untukmenghindari dari kesan seakan+akan &aksa ataupenuntut umum itu mempunyai 'e'enang penyidikanlan&utan, sehingga hal tersebut ra penuntutanpetun&uk untuk penyempurnaan penyidikan padahakekatnya merupakan bagian dari penyidikanlan&utan.
Hal tersebut yang mengatur tentang penuntutumum untuk memanggil terdak'a memberi pen&elasantenang surat dak'anya barulah merupakan rapenuntutan.
Kalau hasil penyidikan dipandang sudah cukup,tetapi penyidik tidak tepat mencantumkan asalundang+undang pidana yang didak'akan, maka bisadirubah karena penuntut umum yang bertanggung &a'ab atas kebi&akan penuntutan misal
asal 3
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
83/121
" g y g # &3
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
84/121
"Kompetensi 9elatif locus delicti#.(engenai kebi&akan penuntutan penuntut umum yangmenentukan :
+Apakah penyidikannya sudah lengkap+Apakah cukup bukti untuk diteruskan kepengadilan.-ehingga penuntut umum membuat surat ketetapandiberitahukan kepada tersangka "kalau ditahan
'a&ib dibebaskan#.urunannya disampaikan kepada tersangka, ataukeluarga atau penasehat hukum, pe&abat rumahtahanan negara, penyidik dan hakim. Hal ini disebutperintah penghentian penuntutan. enuntut umumdapat menutup perkara+perkara demi hukum asal44,40,4 K2H "1on bis in idem, terdak'ameninggal, dan le'at 'aktu#.1on bis in idem, dapat dituntut kembali apabila ada
no>um
-urat Dak'aanK l u d l m tuntut n p rd t dis but sur t
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
85/121
Kalau dalam tuntutan perdata disebut suratgugatan, maka dalam perkara dak'aan. ersamaan :hakim melakukan pemeriksaan hanya dalam batas+batas surat gugatan ) dak'aan.erbedaan :
-urat gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan,maka surat dak'aan, penuntut umum "&aksa# tidak
tergantung pada kemauan korban.-yarat surat dak'aan diatur dalam asal 5;3 ayat K2HA sebagai berikut "berisi# :5.1ama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir &enis kelamin, hubungan, tempat tinggal, agama danpeker&aan tersangka.. 2raian secara cermat, &elas dan lengkapmengenai tindak pidana yang didak'akan denganmenyebutkan 'aktu dan tempat tindak pidana itu
dilakukan.
-ehingga terdak'a hanya dapat dipidana apabila
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
86/121
-ehingga terdak'a hanya dapat dipidana apabilaterbukti melakukan delik yang disebut dalam suratdak'aan. Hal yang diuraikan dalam surat dak'aan
merupakan uraian yang cermat &elas dengan lengkapmengenai delik yang didak'akan.erubahan -urat Dak'aanerubahan surat dak'aan hanya dapat dilakukan
sebelum pemeriksaan sidang pengadilan dimulai.Kegan&ilan dalam asal 5;; K2HA M.. maupun untuktidak melan&utkan tuntutannya kata+kata tersebuttidak &elas. 2ntuk apa diadakan perubahan suratdak'aan kalau tidak akan dilan&utkan tuntutannya7Kalau kita melihat HI9 dapat diterima perubahanapabila :5.Kesalahan mencantumkan 'aktu dan tempatter&adinya delik dalam surat dak'aan.
erbaikan kata+kata atau redaksi surat dak'aan
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
87/121
.erbaikan kata+kata atau redaksi surat dak'aansehingga mudah mengerti dan disesuaikan denganperumusan delik dalam undang+undang pidana.
3.erubahan dak'aan yang tunggal men&adi dak'aanalternatif asal mengenai perbuatan yang sama.!entuk+!entuk Dak'aan dalam Hukum Acara idanaDak'aan disusun secara unggal, Komulatif, Alternatif,
subsidiair ) rimer "rimer subsidiair#.-istem atau eori embuktianA.-istem atau teori pembuktian berdasarkan undang+undang secara positif.!.-istem atau teori pembuktian berdasar keyakinanhakim melulu.C.-istem atau teori pembuktian berdasar keyakinanHakim atas alasan yang logis.
5.embuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
88/121
yyang logis..embuktian berdasar undang+undang secara
negatif.
ersamaannya :+erdak'a tidak mungkin dipidana tanpa adanyakeyakinan hakim.
erbedaannya :+ang pertama : berpangkal tolak pada keyakinanhakim, tetapi keyakinan itu karena didasarkan
kepada suatu kesimpulan yang tidak didasarkankepada undang+undang tetapi ketentuan+ketentuanmenurut ilmu pengetahuan hakim sendiri.
+ang kedua : berpangkal tolak pada aturan+aturan
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
89/121
ang kedua : berpangkal tolak pada aturan aturanpembuktian yang ditetapkan secara limitatif olehundang+undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan
keyakinan hakim.Alat+Alat !ukti dan Kekuatan embuktian(enurut asal 5; K2HA. Alat+alat bukti ialah :a.Keterangan saksi
b.Keterangan ahlic.-uratd.etun&uke.Keterangan terdak'a
HI9 ) 9I! asal 6<5. Kesaksian. -urat+surat3. engakuan
;. Isyarat+isyarat
-yarat+syarat -eorang -anksi
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
90/121
y y g
-emua orang dapat men&adi sanksi kecuali yang
tercantum dalam asal 50 K2HA "karenahubungan kekeluargaan sedarah atau semenda#.asal 54 : (ereka karena peker&aan, harkatmartabat atau &abatannya. (enyimpan rahasiadibebaskan memberi keterangan sanksi, kekecualianini relatif.asal 545 :+Kekecualian untuk memberi kesaksiandiba'ah sumpah : +Anak yang umurnya belum cukup lima
belas tahun +8rang yang sakit ingatan yang
kadang+kadang baik kembali
1ilai Keterangan -eorang saksi
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
91/121
Keterangan sanksi tidak termasuk
pendapatan rekaan yang diperoleh dari pemikiran sa&a, &uga keterangan yang diperoleh dari orang lain"estimonium de auditu#. 1amun testimonium de audituperlu didengar yang dapat memperkuat keyakinan hakimyang bersumber pada dua alat bukti yang lain.
!atas nilai suatu kesaksian yang berdirisendiri "unus testis nullus testis# kesaksian yang berdirisendiri+sendiri itu dapat digunakan sebagai suatu alatbukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada
hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupayang dapat membenarkan suatu ke&adian atau keadaantertentu. "asal 5< : ; K2HA# kesaksian berantai"Ketting be'i&s#.
Keterangan Ahli
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
92/121
g
+Keterangan yang diberikan bentuk laporan "BE9#.
+Keterangan yang diberikan tanpa disumpahmerupakan keterangan yang dapat menguatkankeyakinan hakim.+Keterangan yang diberikan diba'ah sumpah erbedaan Keterangan -aksi+-aksi Ahli
+Keterangan saksi mengenai apa yang dialami saksisendiri.
+Keterangan ahli mengenai suatu penilaian hal yangsudah nyata ada dan pengambilan kesimpulanterhadap hal tersebut.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
93/121
Alat !ukti etun&uk
etun&uk adalah perbuatan, ke&adianatau keadaan yang karena persesuaian, baik antarayang satu dengan yang lain maupun dengan tindakpidana itu sendiri, menandakan telah ter&adi suatutindak pidana dan siapa pelakunya.
Alat !ukti Keterangan erdak'a
K2HA tidak men&elaskan apa perbedaan
antara keterangan terdak'a sebagai alat bukti danpengakuan terdak'a sebagai alat bukti.
IHAK+IHAK DA=A( I1DAKIDA1A K892-I
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
94/121
IDA1A K892-I+ersangka diatur dalam "asal 5 !utir 5; K2HA#Adalah seorang yang karena perbuatannya ataukeadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut didugasebagai pelaku tindak pidana.+erdak'a Adalah seorang tersangka yang dituntut,diperiksa dan diadili di sidang pengadilan "asal 5 !utir
5< K2HA#.+-aksi+-aksi
+-aksi a de Charge+-aksi a Charge
+-aksi Ahli+-aksi (ahkotaApakah ada ke'a&iban memberitahukan bah'a
tersangka untuk diam atau tidak men&a'ab. Hal initidak dikenal dalam K2HA hanya diatur dalam asal
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
95/121
K2HA membedakan &aksa &aksa dan enuntut 2mum"asal 5 !utir 0# :+/aksa Adalah pe&abat yang diberi 'e'enang. 8leh
undang+undang untuk bertindak sebagai penuntut umumserta melaksanakan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan Hukum tetap.+enuntut 2mum adalah &aksa yang diberi 'e'enang
oleh undang+undang ini untuk melakukan penuntutan danmelaksanakan penetapan hakim.enyelidikan asal 5 !utir < K2HA-erangkaian tulisan penyelidikan untuk mencari danmenemukan suatu peristi'a yang diduga sebagai tindakpidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukanpenyidikan yang diatur dalam undang+undangan ini.
E1E=IDIKA1 ,E1IDIKA1,DA1 E1212A1
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
96/121
asal 5 butir < K2HAasal 022 no35)66
asal 22 no 3) KKasal ;3 22 no 3)enyidik ps 5 ayat 5 K2HA
enyidik asal ;< 22 no 3)enyitaan s ;4 22 no 3)
asal ; 22 no 3)
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
97/121
Diketahui er&adinya Delik
+Kedapatan tertangkap tangan "asal 5 !utir 56K2HA#.+Karena =aporan "asal 5 !utir ; K2HA#.+Karena pengaduan "asal 5 !utir < K2HA#.
+Diketahui sendiri atau pemberitahuan orang lain ataudari surat kabar, radio dan sebagainya.
enangkapan
asal 5 butir F asal 54 F pasal 5Fpasal 56 K2HA
K8(I-I E(!E9A1A-A1 K892-I
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
98/121
engertian KK
=embaga 1egara yang dalam melaksanakan tugas dan'e'enangnya bersifat independen dan bebas daripengaruh kekuasaan manapun.u&uan Dibentuk KK(eningkatkan daya guna dan hasil guna dan hasil gunaterhadap upaya pemberantasan K.ugas KKa.Koordinasi dengan instansi yang ber'enang melakukanpemberantasan K.
b.-uper >isi terhadap instansi yang ber'enang melakukanpemberantasan K.c.(elakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutanterhadap tindak pidana korupsi.
d (elakukan tindakan+tindakan pencegahan tindak
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
99/121
d.(elakukan tindakan tindakan pencegahan tindakpidana korupsi.e.(elakukan monitor terhadap penyelenggaraan
pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan 'e'enang koordinasi denganinstansi yang ber'enang melakukan pemberantasan K,
KK ber'enang mengambil alih penyidikan danpenuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yangdilakukan oleh kepolisian atau ke&aksaan.Dalam hal diambil alih maka kepolisian atau ke&aksaan'a&ib menyerahkan tersangka dan seluruh berkasperkara beserta alat bukti dan dokumen lain yangdiperlukan dalam 'aktu ke hari ker&a, terhitung se&akditerimanya permintaan dari KK.
enyerahan tersebut dilakukan dengan membuat dan
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
100/121
menandatangani berita acara penyerahan sehinggasegala tugas dan ke'enangan kepolisian atau
ke&aksaan pada saat penyerahan beralih pada KK
Alasan engambilalihan yang Dilakukan KKa. =aporan masyarakat mengenai tindak pidana
korupsi tidak ditindak lan&uti.b. roses pengamanan K secara berlarut+larutatau tertunda+tunda tanpa alasan yang dapatdipertanggung&a'abkan.
c. enanganan tindak pidana korupsi ditu&ukanuntuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yangsesungguhnya.d. enanganan tindak pidana korupsi mengandungunsur korupsi.
e.Hambatan penanganan K karena campur tangan
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
101/121
dari eksekutif, yudikatif atau legislatif.f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian
atau ke&aksaan penanganan K sulit dilaksanakansecara baik dan dapat dipertanggung&a'abkan.
KK dalam (elaksanakan ugas dapat (elakukan
enyidikan, enyelidikan dan enuntutan K yang :
a.(elibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaranegara dan orang lain yang ada kaitannya dengantindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum atau penyelenggara negara.b.(endapat perhatian yang meresahkan masyarakat.c.(enyangkut kerugian negara paling sedikit 5 milyar.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
102/121
Dalam (elaksanakan ugas enyelidikan, enyidikan danenuntutan KK !er'enang :
5.(elakukan penyadapan dan menekan pembicaraan..(emerintahkan instansi terkait mencekal keluarnegeri.
3.(eminta keterangan pada !ank atau lembagakeuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangkaatau terdak'a yang sedang diperiksa.;.(emerintahkan !ank untuk memblokir rekening miliktersangka yang diduga hasil dari korupsi atau pihak lainyang terkait.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
103/121
tersangka atau terdak'a kepada instansi yang terkait.4.(enghentikan sementara suatu transaksi keuangan,transaksi perdagangan dan per&an&ian lainnya ataupencabutan sementara peri?inan, lisensi yang dilakukan atau dimiliki tersangka yang diduga berdasarkanbukti awal yang cukup ada hubungannya dengan TPKyang sedang diperiksa.
8.Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansipenegak hukum negara lain untuk melakukanpencarian, penangkapan, dan penyitaan barang buktidi HN.
.Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yangterkait untuk melakukan penangkapan, penahanan,penggeledahan dan penyitaan dalam perkara TPKyang sedang ditangani.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
104/121
Dalam (elaksanakan ugas enegakan KK
(elaksanakan 2paya enegakan
a.(elakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadaplaporan harta penyelenggara negara.
b.(enerima laporan dan menetapkan statusgradifikasi dan menyelenggarakan program pendidikananti korupsi pada setiap &en&ang pendidikan.c.melakukan kampanye anti korupsi dan ker&a samabilateral atau multi lateral.
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
105/121
Dalam rangka Monitor Terhadap
Penyelenggara Pemerintahan KPKMEMPUNYAI WEWENANGa. Mengadakan pengka!ian terhadap sistempengelolaan administrasi di semua lembaga negaradan pemerintah.
b.Memberi saran kepada pimpinan lembaga negaradan pemerintah untuk melakukan perubahan !ikaberdasar hasil pengka!ian, sistem pengelolaanadministrasi tersebut berpotensi koperasi.
c.Melapor kepada presiden, "P#, $PK !ika sarankomisi KPK mengenai usulan perubahan tersebuttidak di indahkan..
Ke'a&iban KK
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
106/121
a.(elindungi saksi atau pelapor yang menyampaikan
laporan atau keterangan adanya K.b.(emberi laporan pada masyarakat dan data lainberkaitan dengan K yang ditanganinya.c.(enyusun laporan dan menyampaikan kepada
presiden, D9 9I dan !K.
Kedudukan KK
+KK berkedudukan di Ibukota 1egara 9I dan'ilayah ker&anya meliputi seluruh 'ilayah Indonesia.+KK dapat membentuk per'akilan di daerah propinsi
Pemimpin KPK Berhenti ata Di!erhentikankarena "
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
107/121
karena "a.Meninggal duniab.$erakhir masa !abatannya
c.Men!adi terdakwa karena melakukan tindak pidanake!ahatand.$erhalangan tetap atau secara terus%menerusselama lebih dari & 'tiga( bulan tidak dapat
melaksanakan tugasnya.e.Mengundurkan diri.)."ikenai sanksi berdasar undang%undang No. &* dan+**+.
"alam hal pemimpin KPK men!adi tersangka tindakpidana ke!ahatan, pemberhentian sementara ataupemberhentian tetap ditetapkan oleh presiden. Masa !abatan pimpinan KPK. elama - tahun dan dapatdipilih kembali hanya untuk sekali masa !abatan.
impinan KK im enasehat dan ega'ai
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
108/121
impinan KK, im enasehat dan ega'aiyang !ertugas pada KK Dilarang
+(engadakan hubungan dengan tersangka atau pihaklain dalam masalah korupsi yang sedang ditanganinya
dengan alasan apapun.+(enangani perkara K yang pelakunya mempunyaihubungan keluarga sedarah atau semenda dalamgaris lurus ke atas atau ke ba'ah sampai dera&atke 3 dengan anggota KK.
+(erangkap &abatan komisaris ) direksi, penga'asatau pengurus koperasi dan &abatan profesi lainnya.
enyelidikan KK+enyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
109/121
enyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukupadanya dengan K dalam 'aktu 4 hari ker&a,penyelidikan melaporkan pada KK.+!ukti permulaan apabila ditemukan alat bukti,termasuk dan tidak berbatas pada informasi atau datayang diucapkan, dikirim, diterima, disimpan secarabiasa maupun elektronik.
+Apabila bukti permulaan yang cukup tidak ditemukanpenyelidik melaporkan pada KK dan menghentikanpenyelidikan.+Dalam hal perkara tersebut dapat diteruskan "dengan
alat bukti# KK melaksanakan penyelidikan sendiriatau melimpahkan pada kepolisian atau ke&aksaan.+Dan ke&aksaan 'a&ib melaksanakan koordinasi danmelaporkan perkembangan pada KK.
enyidikan KK
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
110/121
+enyidik pada KK diangkat dan diberhentikan oleh
KK dari melaksanakan fungsi penyidikan.+Dalam hal seorang ditetapkan sebagai tersangka olehKK pada tanggal penetapan tersebut prosedur khususyang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka
dalam undang+undang lain tidak berlaku yang berlaku22 1o. 3 ) . tetapi tidak mengurangi hak+haktersangka.+enyidik dapat melakukan penyitaan tanpa i?in Ketua1 sepan&ang ada dengan yang kuat dan ada bukti
permulaan yang cukup
+Dalam hal penyidik melakukan penyitaan 'a&ib
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
111/121
membuat berita acara penyitaan : 1ama, &enis dan ¨ah barang atau
benda berharga lainnya yang disita. Keterangan tempat, 'aktu, hari,
tanggal, bulan, tahun,, dilakukan penyitaan. Keterangan mengenai pemilih atau
menguasai barang atau berharga lain. Identitas dan tanda tangan penyidikyang melakukan penyitaan.
anda tangan dan identitas dari pemilikatau orang yang menguasai barang tersebut.
-alinan berita acara tersebutdisampaikan kepada tersangka atau keluarga.
Ke'a&iban tersangka K dalam rangka
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
112/121
& g gpenyidikan :
*a&ib memberikan keterangan kepadapenyidik tentang seluruh harta benda setiap orangatau koperasi yang diketahui dan atau didugamempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsiyang dilakukan tersangka. -etelah penyidikan
dinyatakan cukup penyidik membuat berita acaradisampaikan ke KK untuk ditindak lan&uti.
Dalam hal KK belum menangani penyidikandan sudah dilakukan oleh penyidik kepolisian atau
ke&aksaan, maka 'a&ib memberitahukan kepada KKpaling lambat 5; hari ker&a terhitung se&ak tanggaldimulainya penyidikan dan secara terus menerus'a&ib melakukan koordinasi dengan KK.
Dalam hal KK telah melakukan penyidikan kepolisiandan ke&aksaan tidak ber'enang lagi melakukan
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
113/121
dan ke&aksaan tidak ber'enang lagi melakukanpenyidikan. Atau penyidikan dilakukan secara bersama
oleh kepolisian dan atau ke&aksaan dan KK makakepolisian dan ke&aksaan segera harus dihentikanpenyidikannya.
enuntutan+enuntut umum adalah pada komisi pemberantasankorupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh komisipemberantasan korupsi dan melaksanakan fungsipenuntutan tindak pidana korupsi.+enuntut disini adalah &aksa penuntut umum.
+enuntut umum setelah menerima berkas perkara
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
114/121
enuntut umum setelah menerima berkas perkaradari penyidik, paling lama 5; hari ker&a se&aktanggal diterimanya berkas, 'a&ib melimpahkanberkas perkara tersebut kepada 1.+Ketua 1 'a&ib menerima pelimpahan berkasperkara dari KK untuk diperiksa dan diputus.
emeriksaan Disidang engadilan +engadilan K bertugas dan ber'enangmemeriksa dan memutus K yang penuntutnya
dia&ukan oleh KK yang dibentuk oleh 22 1o. 3 ).
engadilan K :
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
115/121
engadilan K :
+!erada di lingkungan peradilan umum.+2ntuk pertama kali pengadilan K dibentuk padapengadilan negeri /akarta usat yang 'ilayahhukumnya meliputi seluruh 'ilayah Indonesia dansecara bertahap secara bertahap di 'ilayah laindengan keputusan presiden.+=ingkungan K di 1 /akarta usat ber'enangmemutus K yang dilakukan di luar 'ilayah padadilakukan oleh 'ilayah negeri Indonesia.
Hakim-$akim pengadilan TPK terdiri hakim P% dan hakim &d
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
116/121
p g$'(.$akim P% berdasar keputusan Ketua )&$akim &d $'( diangkat dan diberhentikan oleh presidenRI atas usul Ketua )&.-#alam menetapkan dan mengusulkan calon hakim TPR,Ketua )& mengumumkan kepada masyarakat.
-yarat Hakim K dari Hakim 1a*.!erpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya +Tahun
b*.!erpengalaman menyidik TPKc*.(akap dan memilih integritas moral yang tinggi selamamenjalankan tugasnyad*.Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
-yarat Hakim K Ad Hoc
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
117/121
y
%I !ertak/a kepada Tuhan 0)1 dan sehat2asmani Rohani.!erpendidikan sarjana $K) atau sarjana lainmempunyai pengalaman sekurang-kurangnya +4 Tahundi bidang $K)
!erumur sekurang-kurangnya 5 Tahun pada prosespemilihan.Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.(akap jujur, memiliki integritas yang tinggi dan
memiliki reputasi yang baik.Tidak menjadi salah satu pengurus partai politik.)elepaskan jabatan struktural dan atau jabatanlainnya selama menjadi hakim &d $oc.
erkara K di 1
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
118/121
Diperiksa dan diputus oleh engadilan K dalam'aktu 6 hari terhitung se&ak tanggal perkaradilimpahkan ke engadilan K.(a&elis Hakim < orang : Hakim 1 dan 3 HakimAd Hoc.
erkara K di erkara di periksa dan di putus dalam &angka 'aktupaling lama 0 hari ker&a se&ak tanggal berkas diterima oleh .
(a&elis Hakim < orang : Hakim (A dan 3 HakimAd Hoc.-yarat Hakim Ad Hoc (A sama : perbedaannyaberpengalaman di bidang Hukum selama ahun.
9EHA!I=IA-I DA1 K8(E1-A-I
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
119/121
+-eorang yang diimpikan sebagai akibat penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan yang di lakukan KK yangbertentangan dengan 2K yang berlaku dapatmenga&ukan gugatan 9ehabilitasi dan atau kompensasitidak mengurangi haknya menuntut ra eradilansebagai mana di tentukan dalam undang+undang : 1o ) 56 K2H.+engaduan gugatan dia&ukan di pengadilan K " diK 1 /akarta usat # atau di 1 di daerah yangsecara bertahap dilakukan berdasar keputusan
residen.+utusan 1 tersebut harus di penuhi oleh KKmengenai &enis, ¨ah, &angka 'aktu dan carapelaksanaan 9ehabilitasi dan atau kompensasi.
embayaran+!iaya yang di perlukan untuk tugas KK dibebankan
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
120/121
+!iaya yang di perlukan untuk tugas KK dibebankanpada A!1.
=arangan erhadap KK-etiap anggota Komisi emberantasan Korupsi sertapega'ai pada KK yang :(engadakan hubungan langsung atau tidak langsungdengan tersangka atau pihak lain dalam perkarakorupsi yang ditangani KK.(enangani perkara korupsi yang pelakunya punyahubungan sedarah atau semenda dalam garis lurus
keatas ) ke ba'ah sampai dera&at ke 3 denganpega'ai KK tersebut.
(en&abat komisaris atau direksi suatu erseroan, 8rgan ayasan, pengurus koperasi dan &abatan ) konfensi
8/17/2019 HKMtindak pidana korupsi
121/121
y p g p &lainnya atau kegiatan yang berhubungan dengan &abatantersebut.
-etiap anggota KK dan pega'ai KK yang melakukantindak pidana korupsi, pidananya ditambah ;3 dariancaman idana pol'il "pemberantasan pidana#.
roses Hukum yang belum selesai pada saatterbentuknya KK, enyelidikan, enyidikan, enuntutan,dapat di ambil alih oleh Komisi KK apabila memenuhisyarat ) alasan yang di maksud dalam pasal 6 22 1o 3
) .Dengan terbentuknya KK maka Komisi kekayaanenyelenggara 1egara masuk tetap men&alankan fungi,