Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun … 13-11-2013/Usulan MARTABAT... · Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan PT. Jamsostek (Persero) bubar tanpa likuidasi.

Harmonisasi Peraturan

Per-UUan Jaminan Pensiun

Menyongsong Pelaksanaan

Jaminan Pensiun SJSN

A. A. Oka Mahendra, SH.

Jakarta, 13 November 2013

2 Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

OUTLINE

1.Pendahuluan

2.Peraturan Terkait Jaminan

Pensiun

3.Harmonisasi

3 Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

PENDAHULUAN

BAGIAN PERTAMA

4 Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

1. Pendahuluan (1)

PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS

Ketenagakerjaan

PT. Jamsostek (Persero) bubar tanpa likuidasi. Semua

aset dan liabilitas, hak dan kewajiban hukumnya beralih

ke BPJS Ketenagakerjaan

5 Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

1. Pendahuluan (2)

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program

JKK, JHT dan JKM sampai dengan beroperasinya BPJS

Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015.

BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi

menyelenggarakan Program JKK, JHT, JP dan JKM,

selain program yang dikelola oleh PT. Taspen (Persero)

dan PT. Asabri (Persero) paling lambat 1 Juli 2015.

Program JP bagi buruh/pekerja paling lambat 1 Juli

2015.

6 Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

PERATURAN TERKAIT

JAMINAN PENSIUN

BAGIAN KEDUA

7 Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

2. Peraturan Terkait Jaminan Pensiun(1)

UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan

Pelaksanaannya. Salah satu asasnya ialah asas kebebasan

untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya

Pasal-pasal berikut:

- Pasal 99 yang menjamin hak pekerja/buruh atas jamsostek

- Pasal 167 PHK pekerja/buruh memasuki usia pensiun

___dengan ketentuan sbb:

8 Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

2. Peraturan Terkait Jaminan Pensiun(2)

Pasal 167 PHK pekerja/buruh memasuki usia pensiun dengan

ketentuan sbb:

1) Pekerja/buruh diikutkan dalam Program Pensiun yang

iurannya dibayar penuh oleh Pengusaha, maka

Pekerja/buruh tidak berhak memperoleh uang pesangon.

(Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja

(Pasal 156 ayat (3)) tetapi tetap berhak atas uang

penggantian hak (Pasal 156 ayat (4))

2) Dalam hal manfaat pensiun yang diterima sekaligus lebih

kecil dari 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 1 kali

ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ketentuan Pasal 156 ayat

(4) maka selisihnya dibayar oleh Pengusaha.

9 Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

2. Peraturan Terkait Jaminan Pensiun(3)

Lanjutan…

3) Pekerja/buruh diikutkan dalam Program Pensiun yang iuran/preminya

dibayar oleh Pengusaha dan Pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan

dengan uang pesangon adalah uang pensiun yang iuran/preminya

dibayar oleh Pengusaha.

4) Ketentuan tersebut diatas dapat diatur lain dalam perjanjian kerja,

Peraturan Perusahaan atau PKB

5) Dalam hal pekerja/buruh tidak diikutkan dalam program pensiun,

pengusaha wajib memberikan kepada pekerja 2 kali ketentuan Pasal

156 ayat (2), 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 156 ayat

(4).

6) Hak atas manfaat pensiun tersebut tidak menghilangkan hak

pekerja/buruh atas JHT yang bersifat wajib sesuai ketentuan Per-

UUan.

10 Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

2. Peraturan Terkait Jaminan Pensiun(4)

UU No. 40 Tahun 2004 (Pasal 39-42)

- Kepesertaan wajib

- Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip

__asuransi sosial atau tabungan wajib

- Manfaat pasti

- Peserta pekerja yang telah membayar iuran

- Manfaat berwujud uang tunai diterima setiap bulan sebagai

o Pensiun hari tua Pensiun anak

o Pensiun cacat Pensiun orang tua

o Pensiun janda/duda

11 Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

2. Peraturan Terkait Jaminan Pensiun(5)

Lanjutan…

- Masa Iur minimal 15 tahun

- Besarnya iuran untuk Peserta Penerima Upah ditentukan

__berdasarkan persentase tertentu dari upah/penghasilan atau

__jumlah nominal tertentu yang ditanggung bersama antara

__Pemberi Kerja dan Pekerja

UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS

- BPJS = Badan Hukum Publik

- BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program”:

JKK; JHT; JP; dan JKm.

12 Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

2. Peraturan Terkait Jaminan Pensiun(6)

Peraturan Pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS untuk

menentukan Program JP yang perlu disusun:

- Perpres mengenai manfaat pensiun

- PP mengenai besarnya iuran JP

- Perpres mengenai penahapan pendaftaran sebagai peserta

__program jaminan sosial

- Peraturan Pelaksanaan tersebut sedang dipersiapkan oleh

__Pemerintah

13 Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

H A R M O N I S A S I

BAGIAN KETIGA

14 Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

3. HARMONISASI(1)

UU Nomor 13 Tahun 2003 perlu diharmonisasikan dengan

UU SJSN dan UU BPJS khususnya yang terkait dengan

Jaminan Pensiun bagi Pekerja/buruh dengan ketentuan yang

terkait dengan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan

uang penggantian hak pekerja/buruh

Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, yang

dapat menimbulkan konflik dan memberatkan salah satu

pihak

15 Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

3. HARMONISASI(2)

DPPK dan DPLK dapat terus dilanjutkan karena

keduanya bersifat sukarela, tetapi Pemberi Kerja

secara bertahap tetap harus memenuhi

kewajibannya mendaftarkan dirinya dan pekerjanya

sebagai peserta program JP kepada BPJS

Ketenagakerjaan setelah BPJS Ketenagakerjaan

mulai beroperasi.

16 Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

Ruko Kebayoran Arcade Blok C2/31, Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Pusat Kawasan Niaga, Sektor 7, Tangerang Selatan 15224

Telp. 021. 74870811 Fax. 021. 74870811 ext. 401

E-mail [email protected] Web http://www.jamsosindonesia.com/