04. PT JAMSOSTEK

BPK - RI

LAPORAN AUDITOR

INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PT JAMSOSTEK (PERSERO) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003

Nomor : 14.A/Auditama V/GA/03/2005 Tanggal : 31 Maret 2005

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jln. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021)5738727 dan 5704395 s.d. 9 Pesawat 294 Fax. (021) 5700380

DAFTAR ISI

Halaman

I Laporan Auditor Independen i

II Dasar Penugasan Dan Ruang Lingkup Audit iii

III Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jamsostek (Persero)

Neraca Konsolidasian 1

Laporan Laba-Rugi Konsolidasian 3

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 5

Laporan Arus Kas Konsolidasian 6

Catatan Atas Laporan Keuangan

− Umum 7

− Kebijakan Akuntansi 10

− Penjelasan Pos-pos Neraca dan Laba-Rugi 19

− Pengungkapan Laporan Laba Rugi JHT & Non JHT 56

− Pengungkapan Perubahan Kewajiban Kepada Peserta Entitas

Penyelenggara Jamsostek

58

IV Lampiran

BPK-RI/AUDITAMA V

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 14.A/Auditama V/GA/03/2005

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

(selanjutnya disebut PT Jamsostek) dan anak perusahaannya tanggal 31 Desember 2004 dan

2003, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Kami juga melakukan pengujian

atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.

Laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian

intern adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada

pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit

laporan keuangan PT Binajasa Abadikarya, suatu anak perusahaan yang 99,98% sahamnya

dimiliki oleh PT Jamsostek, yang laporan keuangannya mencerminkan aktiva total sebesar

Rp41,36 milyar dan Rp37,01 milyar atau 0,12% dan 0,14% dari aktiva total yang

dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, dan jumlah laba bersih sebesar

Rp0,15 milyar dan Rp2,43 milyar atau 0,03% dan 0,45% dari jumlah laba bersih yang

dikonsolidasikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut

diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan

pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk anak perusahaan, semata-

mata hanya didasarkan atas laporan auditor independen lain tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang diterbitkan Badan

Pemeriksa Keuangan dan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar

tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh

BPK-RI/AUDITAMA V ii

keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit

meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan

pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi

yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap

penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu audit mencakup pengujian atas

kepatuhan perusahaan terhadap kontrak, persyaratan bantuan dan pasal-pasal tertentu

peraturan perundang-undangan serta kepatuhan terhadap pengendalian intern. Kami yakin

bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen yang kami

sebut diatas, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara

wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jamsostek dan anak

perusahaannya tanggal 31 Desember 2004, dan 2003, dan hasil usaha, serta arus kas untuk

tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia.

Kepatuhan PT Jamsostek atas peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami

sajikan dalam Laporan Nomor : 14.B/Auditama V/GA/03/2005 yang bertanggal 31 Maret

2005 dan terpisah dari laporan ini.

Auditor Utama Keuangan Negara V

Penanggung jawab Audit,

Drs. Misnoto, Ak., MA

Register Negara No. D-1416

Jakarta, 31 Maret 2005

BPK-RI/AUDITAMA V iii

DASAR PENUGASAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT 1. Dasar Penugasan

a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 23 E, 23 F dan 23 G; b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. d. Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan No. 71/ST/VII-XV.3/10/2004 tanggal 5 Oktober 2004,

perihal atas Laporan Keuangan PT Jamsostek (Persero), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta Tahun Buku 2004 di Kantor Pusat Jakarta dan Kantor Wilayah/Cabang di Jakarta dan Daerah;

e. Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan No. 20/ST/VII-XV.3/01/2005 tanggal 19 Januari 2005, perihal penugasan untuk melakukan audit atas laporan keuangan PT Jamsostek (Persero) Tahun Buku 2004 serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta Tahun Buku 2004 di Kantor Pusat Jakarta;

2. Ruang Lingkup Audit.

Audit ini bersifat general audit atas laporan keuangan PT Jamsostek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003. Audit dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintah yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan dan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu audit mencakup pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap kontrak, persyaratan bantuan dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, serta kepatuhan terhadap pengendalian intern. Kontrak dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang kami uji mencakup:

a. Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja b. Undang-undang No. 1 tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas. c. Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7

tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. d. Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta e. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara f. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. g. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. h. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program

Jamsostek

BPK-RI/AUDITAMA V iv

i. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

j. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan. k. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja l. Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero). m. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamsostek (Persero) tentang pengesahan

rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun buku 2003 tanggal 19 Desember 2002. n. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamsostek (Persero) tentang pengesahan

laporan keuangan tahun buku 2003 tanggal 23 Juni 2004. o. Keputusan-keputusan Komisaris PT Jamsostek. p. Keputusan-keputusan Direksi PT Jamsostek. q. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan dana investasi, kegiatan

operasional, serta pengadaan barang dan jasa PT Jamsostek (Persero).

Kami tidak mengaudit laporan keuangan PT Binajasa Abadikarya, suatu anak perusahaan

yang 99,98% sahamnya dimiliki oleh PT Jamsostek, yang laporan keuangannya mencerminkan aktiva total sebesar Rp41,36 milyar dan Rp37,01 milyar atau 0,12% dan 0,14% dari aktiva total yang dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, dan jumlah laba bersih sebesar Rp0,15 milyar dan Rp2,43 milyar atau 0.03% dan 0,45% dari jumlah laba bersih yang dikonsolidasikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk anak perusahaan, semata-mata hanya didasarkan atas laporan auditor independen lain tersebut.

Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Pelaksanaan audit di lapangan mulai tanggal 8 Oktober 2005 sampai dengan 31 Maret 2005.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PT. JAMSOSTEK ( PERSERO )NERACA KONSOLIDASIAN

(Dalam Rp)

AKTIVAINVESTASI 3 Bank Investasi 3.1 4,499,835,967 1,337,073,319 Deposito On Call (DOC) 3.2 29,750,694,506 71,909,657,996 Deposito Berjangka 3.3 14,336,741,575,110 14,025,731,253,854 Intrumen Pasar Uang Lainnya 3.4 21,600,000,000 24,700,218,996 Cad. Peny. Ins. Psr Uang Lainnya (21,600,000,000) (21,600,000,000) Saham 3.5 3,158,217,536,302 2,062,727,990,000 Obligasi 3.6 14,097,284,201,687 8,653,553,764,626 Cad. Peny. Obligasi (67,000,000,000) - Medium Term Note (MTN) 3.7 126,050,000,000 556,050,000,000 Cad. Penyisihan MTN (60,307,643,360) (60,307,643,360) Reksa Dana 3.8 278,824,947,967 131,604,991,065 Penyertaan 3.9 26,492,009,000 26,492,009,000 Cad. Peny. Penyertaan Langsung (18,466,453,510) (18,466,453,510) Properti 3.10 663,602,923,018 646,120,506,514 Akumulasi Penyusutan Properti (45,423,819,856) (22,299,391,151)

TOTAL INVESTASI 32,530,265,806,832 26,077,553,977,349

AKTIVA LANCAR 4 Kas dan Setara Kas 4.1 53,990,158,729 36,597,523,843

Deposit On Call (Doc) Non Investasi 4.2 15,000,000,000 - Piutang Iuran 4.3 89,253,848,564 110,478,050,762

Akm. Penyisihan Piutang Iuran (23,937,306,045) (96,754,212,357) Piutang Usaha 4.4 6,079,770,551 6,462,297,950

Penyisihan Piutang Usaha (5,416,275,000) (5,208,610,250) Pendapatan ymh Diterima 4.5 391,349,265,427 318,709,589,167 Piutang Investasi 4.6 4,955,194,363 69,144,925,200 Uang Muka Pajak 4.7 1,475,319,955 1,864,680,303 Piutang Pegawai 4.8 99,375,087 32,167,616 PSL Dibayar Dimuka 4.9 - 57,491,188,000 Piutang Lain-Lain 4.10 22,313,206,209 18,119,222,147 Uang Muka Pegawai 4.11 2,484,355,478 1,919,154,295 Beban Usaha yang Dibayar Dimuka 4.12 7,521,788,076 9,072,682,487 Perlengkapan Dan Alat Tulis Kantor 4.13 2,073,601,028 -

TOTAL AKTIVA LANCAR 567,242,302,422 527,928,659,163

AKTIVA TETAP 5 Tanah 5.1 56,035,112,154 36,554,047,212 Bangunan 5.2 95,664,647,938 78,915,782,627 Kendaraan 5.3 75,646,408,666 63,049,873,490 Peralatan Kantor 5.4 22,283,777,931 19,340,398,033 Peralatan Komputer 5.5 80,146,429,513 87,897,729,352 Peralatan Lain 5.6 33,682,022,030 28,316,086,942

Jumlah H. Perolehan Aktiva Tetap 363,458,398,232 314,073,917,656 Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap 5.7 (177,566,160,077) (155,911,977,987) Total Aktiva Tetap 185,892,238,155 158,161,939,669

Aktiva Lain-Lain 6 119,675,361,993 137,279,409,205

TOTAL AKTIVA 33,403,075,709,402 26,900,923,985,386

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangankonsolidasian secara keseluruhan.

31 DES 2004 31 DES 2003 AKTIVA Catatan

PER 31 DESEMBER 2004 DAN 31 DESEMBER 2003

PT. JAMSOSTEK ( PERSERO )NERACA KONSOLIDASIAN

(Dalam Rp)PER 31 DESEMBER 2004 DAN 31 DESEMBER 2003

KEWAJIBAN KEPADA PESERTA 7 Hutang Jaminan 7.1 11,110,278,497 2,734,924,546 Hutang Jaminan Diestimasi 7.2 712,718,677 - Selisih Rekonsiliasi Iuran 7.3 2,284,225,658 6,421,227,721 Hutang JHT Jatuh Tempo 7.4 282,172,053,835 - Hutang Jaminan Hari Tua Terinci 7.5 22,772,346,070,848 - Hutang Jaminan Hari Tua 7.6 4,022,715,480,524 22,341,343,219,091 Dana Pengembangan Dana JHT 7.7 748,242,282,510 642,653,432,359 Selisih Penilaian Efek 7.8 612,079,310,023 226,454,008,641 Cadangan Teknis 7.9 2,677,892,721,956 2,246,949,394,499

Total Kewajiban Kepada Peserta 31,129,555,142,528 25,466,556,206,857

Kewajiban Lancar 8

Hutang Usaha 8.1 21,449,636,950 15,147,895,060 Hutang Pajak 8.2 170,731,664,925 4,362,791,182 Beban yang Masih Harus Dibayar 8.3 83,648,265,958 87,468,322,424 Kewajiban Lain ymh Dibayar 8.4 2,619,241,471 2,195,073,525 Pendapatan Diterima Dimuka 8.5 9,953,638,595 3,336,399,769 Hutang Investasi 8.6 968,859,998 - Kewajiban Lancar Lainnya 8.7 12,228,863,209 9,082,944,413

Total Kewajiban Lancar 301,600,171,106 121,593,426,373

Kewajiban Lainnya 9 20,190,912,866 10,969,567,861

Total Kewajiban 31,451,346,226,500 25,599,119,201,091

Hak Minoritas 10 3,972,895 4,196,743

Ekuitas 11 Modal Disetor 11.1 125,000,000,000 125,000,000,000 Cadangan Umum 11.2 348,925,697,575 261,830,965,762 Cadangan Tujuan 11.3 185,102,054,225 165,593,054,226 Selisih Penilaian Efek Non JHT 11.4 871,633,499,130 214,141,172,015 Laba Tahun Berjalan 11.5 421,064,259,077 535,235,395,549

TOTAL EKUITAS 1,951,725,510,007 1,301,800,587,552

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 33,403,075,709,402 26,900,923,985,386


KEWAJIBAN Catatan 31 DES 2004 31 DES 2003

PT. JAMSOSTEKLAPORAN LABA RUGI - KONSOLIDASIANPERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

(Dalam Rp)

PENDAPATAN IURAN 12Pendapatan Iuran JKK 525,184,979,778 476,386,135,991 Pendapatan Iuran JKM 234,861,783,922 208,696,633,297 Pendapatan Iuran JPK 393,200,640,232 365,628,493,918 Pendapatan Iuran Jasa Kontruksi 47,302,112,394 43,441,906,607 Pendapatan Iuran Sektor Informal 47,995,059

Total Pendapatan Iuran 1,200,597,511,385 1,094,153,169,813

Pendapatan Operasional PT Bijak 13 6,279,555,874 13,923,083,724

Total Pendapatan Operasional 1,206,877,067,259 1,108,076,253,537

Beban Jaminan 14Beban Jaminan Kecelakaan Kerja (193,365,275,647) (186,847,529,035) Beban Jaminan Kematian (70,276,100,000) (65,768,250,000) Beban Jaminan Pelayanan Kesehatan (273,561,860,434) (227,287,184,028) Beban Jaminan Jasa Konstruksi (10,443,940,572) (8,454,818,763) Beban Jaminan Sektor Informal (36,000,000)

Total Beban Jaminan (547,683,176,653) (488,357,781,826)

Beban Cadangan Teknis 15Beban Cadangan Teknis JKK (265,162,720,146) (233,618,761,360) Beban Cadangan Teknis JKM (124,872,199,039) (104,926,655,481) Beban Cadangan Teknis JPK (2,757,214,607) (4,047,930,380) Beban Cadangan Teknis Jasa Konstruksi (36,185,190,462) (33,318,331,799) Beban Cadangan Katastrofa (1,966,003,200) (1,828,142,470)

Total Beban Cadangan Teknis (430,943,327,454) (377,739,821,490)

Pendapatan Bersih Iuran 228,250,563,152 241,978,650,221

Pendapatan Investasi 16Realized

Pendapatan Bunga 16.1 2,705,097,347,209 3,006,142,771,917 Pendapatan Dividen Investasi 16.2 97,303,252,135 54,486,320,995 Pendapatan Sewa Investasi 16.3 37,919,883,218 25,255,863,760 Laba Pelepasan Investasi 16.4 502,778,019,545 410,793,071,997 Rugi Pelepasan Investasi 16.5 (29,641,051,991) (51,925,775,844)

Pendapatan Investasi Lainnya 16.6 15,444,247,550 33,458,960,776 Unrealized

Keuntungan Atas Kenaikan Investasi 16.7 230,990,311,424 61,517,260,968 Kerugian Atas Penurunan Nilai Investasi 16.8 (186,899,580,216) (59,616,979,009)

Total Penghasilan Investasi 3,372,992,428,874 3,480,111,495,560

Beban Investasi 17Beban Pajak Atas Kegiatan Investasi 17.1 (49,586,318,169) (95,155,544,351)

Beban Administrasi Atas Kegiatan Investasi 17.2 (7,674,154,259) (4,348,458,225) Beban Investasi Properti 17.3 (43,932,462,136) (40,924,619,292) Beban Asuransi Investasi 17.4 (1,072,936,580) (94,550,090) Beban Manager dan Konsultan Investasi 17.5 (645,575,000) - Beban Investasi Lainnya 17.6 (939,792,564) (10,221,747,091)

Total Beban Investasi (103,851,238,708) (150,744,919,049)

Pendapatan Bersih Investasi 3,269,141,190,166 3,329,366,576,511

Total Pendapatan Usaha 3,497,391,753,318 3,571,345,226,732 Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

secara keseluruhan.

URAIAN Catatan 31 DES 2004 31 DES 2003

PT. JAMSOSTEKLAPORAN LABA RUGI - KONSOLIDASIANPERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

(Dalam Rp)

URAIAN Catatan 31 DES 2004 31 DES 2003

Beban Usaha 18Beban Manajemen 18.1 (12,224,696,159) (9,956,550,502) Beban Operasional 18.2 (85,296,737,645) (65,521,422,891) Beban Personil 18.3 (322,990,472,413) (285,695,315,419) Beban Administrasi Dan Umum 18.4 (117,238,061,964) (105,052,810,183) Beban Penyusutan Dan Amortisasi 18.5 (37,140,474,522) (36,986,866,199)

Beban Penyisihan Piutang 18.6 (23,937,306,014) (28,120,726,123) Total Beban Usaha (598,827,748,717) (531,333,691,317)

Pendapatan Lain-Lain 19.1 85,062,881,806 13,621,297,595 Beban Lain-Lain 19.2 (13,840,233,466) (2,955,175,318)

Pendapatan Bersih Lain Lain 71,222,648,340 10,666,122,277

Laba Kotor Sebelum Bagian Peserta 2,969,786,652,941 3,050,677,657,692

Bagian Peserta Atas Hasil Inves Jht 20 (2,335,047,029,716) (2,518,451,716,329)

Laba Sebelum Pajak 634,739,623,225 532,225,941,363

Taksiran Pajak Penghasilan Badan 21 (179,915,851,033) (1,097,402,900) Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan 22 (33,759,484,111) 4,107,343,938

Laba Bersih Setelah Pajak 421,064,288,081 535,235,882,401

Hak Minoritas 23 (29,004) (486,852)

Laba Setelah Hak Minoritas 23 421,064,259,077 535,235,395,549 -

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasiansecara keseluruhan.

PT. JAMSOSTEKLAPORAN ARUS KAS - KONSOLIDASIANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DES 2004 DAN 31 DESEMBER 2003

(Dalam Rp)31 DES 2004 31 DESEMBER 2003

PENERIMAAN KAS1 Penerimaan Iuran Program Paket 1,181,156,945,833 1,064,445,343,820 2 Penerimaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja 16,437,896,911 9,764,246,020 3 Penerimaan Hasil Investasi 3,308,077,903,296 3,349,817,768,334 4 Pencairan Dana Investasi 67,134,576,668,499 45,454,101,855,082 5 Penerimaan Pendapatan Lain-Lain 8,977,801,062 223,647,428,467

Kas yang Dihasilkan Dari Aktivitas Operasi 71,649,227,215,600 50,101,776,641,723

PENGELUARAN KAS1 Pembayaran Klaim Asuransi (538,919,644,661) (475,837,039,704) 2 Pembayaran Beban Usaha (426,943,558,784) (378,448,097,040) 3 Pembayaran Beban Investasi (90,476,823,477) (188,081,702,689) 4 Penempatan Dana Investasi (72,509,769,594,175) (50,585,943,636,984) 5 Pembayaran Lain-Lain (8,576,638,344) (24,541,683,858)

Kas Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi (73,574,686,259,441) (51,652,852,160,275)

Arus Kas Bersih Yg Digunakan Untuk Akt. Operasi (1,925,459,043,841) (1,551,075,518,552)

1 Pengembalian/Angsuran Hutang Pegawai 29,704,405 133,695,589 2 Perolehan Harta Tetap Siap Pakai (70,691,343,884) (54,487,172,579) 3 Pemberian Pinjaman Kepada Pegawai - (27,586,520) 4 Persekot Kerja (5,537,391,348)

Arus Kas Bersih Yg Digunakan Untuk Akt. Investasi (70,661,639,480) (54,381,063,510)

1 Penerimaan Iuran JHT 4,327,298,291,655 3,822,373,959,380 2 Pembayaran JHT Kepada Peserta (2,082,801,957,757) (1,581,731,549,844) 3 Penyaluran Laba Pemegang Saham (Dividen) (133,808,849,000) (336,533,083,800) 4 Pembayaran Aktivitas Pendanaan Lainnya

4.1 Cadangan Umum 45,220,338,473 - 4.2 Gratifikasi ymh Dibayar (76,274,042,683) (65,870,265,577) 4.3 Tantiem ymh Dibayar (3,183,250,000) (2,899,389,206) 4.4 Penyaluran Dana PKBL (14,986,591,000) (9,826,654,200) 4.5 Penyaluran DPKP (26,761,769,000) (211,195,619,500) 4.6 Dana Bina Lingkungan (10,704,708,000) (2,500,420,000) 4.7 Kewajiban Lainnya ymh Dibayar (1,271,567,482) -

Arus Kas Bersih yang Digunakan Untuk Akt. Pendanaan 2,022,725,895,205 1,611,816,977,253

KENAIKAN/ PENURUNAN DALAM SALDO KAS 21,067,820,535 6,360,395,191 Saldo Kas Awal Periode 66,140,614,160 59,780,218,969 Saldo Kas Akhir Periode 87,208,434,695 66,140,614,160

TERDIRI DARI :Kas 58,489,994,696 37,934,597,160 Setara Kas 28,718,440,000 28,206,017,000

87,208,434,696 66,140,614,160


B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

6

(Dalam Rp)Modal Saldo Laba yangSaham Cadangan Cadangan Selisih Penilaian Belum Jumlah

Ditempatkan dan Umum Tujuan Efek Ditentukan ModalDisetor Penuh Penggunaannya

Saldo pada tanggal 1 Januari 2003disajikan kembali 50,000,000,000 307,112,935,312 126,412,054,227 (100,529,000,028) 982,665,418,943 1,365,661,408,454

Penambahan/pengurangan selama 75,000,000,000 (45,146,341,951) 314,670,172,042 344,523,830,091 tahun berjalan - -

Ditentukan untuk cadangan umum 140,227,852,941 140,227,852,941

Ditentukan untuk Dividen (140,000,000,000) (140,000,000,000)

Ditentukan untuk cadangan tujuan 39,181,000,000 39,181,000,000

Distribusi laba PT BIJAK (Gratifikasi/Tantiem) (363,480,540) (363,480,540)

Pembagian laba tahun lalu (982,665,418,943) (982,665,418,943)

Laba bersih selama tahun berjalan 535,235,395,549 535,235,395,549

Saldo pada tanggal31 Desember 2003 125,000,000,000 261,830,965,762 165,593,054,227 214,141,172,014 535,235,395,549 1,301,800,587,552

Penambahan/pengurangan selama tahun berjalan - 11,490,418,264 657,492,327,116 668,982,745,379

- Pembagian laba tahun lalu 75,604,313,549 19,509,000,000 (535,235,395,549) (440,122,082,000)

Laba bersih selama tahun berjalan 421,064,259,077 421,064,259,077

Saldo pada tanggal31 DES 2004 125,000,000,000 348,925,697,575 185,102,054,225 871,633,499,130 421,064,259,077 1,951,725,510,007

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

ENTITAS PENYELENGGARA JAMSOSTEKLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIANPER 31 DESEMBER 2004 DAN 31 DESEMBER 2003

U R A I A N

PT JAMSOSTEK (PESERO) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Induk Perusahaan (PT Jamsostek) Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek), untuk selanjutnya disebut Perusahaan, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tanggal 17 Pebruari 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tanggal 22 September 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sebelum dikeluarkannya kedua peraturan perundangan ini, perusahaan bernama Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT ASTEK) dan berdiri atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990. Akta pendirian perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah, Sarjana Hukum Nomor 45 tanggal 28 Mei 2002 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor C-13776HT.01.04.TH.2002 tanggal 25 Juli 2002 dan diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 79 tanggal 1 Oktober 2002 Tambahan Berita Negara RI Nomor 11824.

Berdasarkan anggaran dasarnya, tujuan perusahaan adalah mewujudkan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya melalui sistem jaminan sosial dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); 2) Jaminan Kematian (JKM); 3) Jaminan Hari Tua (JHT); 4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Dengan mengindahkan kebijaksanaan dan program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya serta prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat, perusahaan menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan jaminan sosial tenaga kerja melalui cara:

1) Pendaftaran peserta sebagai dasar pembinaan administrasi peserta/tertanggung. 2) Penerimaan iuran peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Pengelolaan dana yang terkumpul. 4) Pembayaran hak-hak tertanggung/peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5) Pengadministrasian perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.


Sesuai dengan Akta pendirian perusahaan terakhir, modal dasar perseroan sebesar Rp75.000.000.000 telah ditempatkan sebesar Rp50.000.000.000. Kemudian berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamsostek Nomor: KEP-13/MBU/2003 tanggal 27 Maret 2003, telah disetujui peningkatan Modal Dasar dari semula sebesar Rp75.000.000.000 menjadi sebesar Rp400.000.000.000 dan peningkatan Modal Ditempatkan dari semula sebesar Rp50.000.000.000 menjadi sebesar Rp125.000.000.000. Penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp75.000.000.000 kedalam modal saham Perusahaan tersebut telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003.

Susunan pengurus perusahaan pada akhir tahun 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 437/KMK.05/2001 tanggal 23 Juli 2001, susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Komisaris Utama : Prijono Tjiptoherijanto Komisaris-komisaris : Didin S. Damanhuri

H. Suparwanto Sjukur Sarto Surjo B. Sulisto

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN RI No. KEP-263/MBU/2003 tanggal 31 Juli 2003, terdapat pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi Perusahaan. Susunan Direksi yang diberhentikan dengan hormat adalah sebagai berikut: Direktur Utama : A. Djunaidi Direktur Keuangan dan Informasi : Lukman Nulhakim Direktur Operasi dan Pelayanan : Djoko Sungkono Dir. Perencanaan dan Perundangan Jaminan Sosial : Supriyono Direktur Umum dan Personalia : Bambang Purwoko Direktur Investasi : Andy R. Alamsyah

Susunan Direksi yang diangkat adalah sebagai berikut: Direktur Utama : A. Djunaidi Direktur Keuangan : Widjokongko Puspoyo Direktur Operasi dan Pelayanan : Djoko Sungkono Dir. Perencanaan, Pengembangan dan Informasi : B.M. Tri Lestari Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia : Sentot Widharto (Alm.) Direktur Investasi : Samuel Tobing


Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri BUMN RI Nomor : KEP-34/MBU/2004 tanggal 19 Maret 2004, terdapat pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi Perusahaan. Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat adalah Direktur Operasi dan Pelayanan yaitu Sdr. Djoko Sungkono sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan karena meninggal dunia adalah Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia yaitu Sdr. Sentot Widharto.

Anggota Direksi yang diangkat adalah sebagai berikut : Direktur Operasi dan Pelayanan : Indra Haryadi Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia : Armon Arleg

Dengan adanya penggantian tersebut, susunan Direksi menjadi sebagai berikut : Direktur Utama : A. Djunaidi Direktur Keuangan : Widjokongko Puspoyo Direktur Operasi dan Pelayanan : Indra Haryadi Dir. Perencanaan, Pengembangan dan Informasi : B.M. Tri Lestari Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia : Armon Arleg Direktur Investasi : Samuel Tobing

b. Anak Perusahaan (PT BIJAK) PT Binajasa Abadikarya (PT BIJAK), untuk selanjutnya disebut Anak Perusahaan, yang anggaran dasarnya dituangkan dalam Akta Notaris Harun Kamil, Sarjana Hukum Nomor 1 tanggal 6 April 1994, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 22 tanggal 15 September 1998 dari Notaris Muhani Salim, Sarjana Hukum dan telah dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 27 dan 29 tanggal 3 April 2000, merupakan anak perusahaan PT Jamsostek, dengan bidang usaha sebagai berikut:

1) Jasa penyediaan dan penempatan tenaga kerja. 2) Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. 3) Transportasi, penampungan sementara, dan pelayanan jasa boga bagi tenaga kerja serta

kebutuhan tenaga kerja lainnya. 4) Pemasaran tenaga kerja di dalam dan luar negeri. 5) Perlindungan tenaga kerja baik pra pemberangkatan, selama bekerja, dan purna kerja,

namun tidak melakukan kegiatan usaha asuransi dan jaminan sosial tenaga kerja. 6) Usaha lainnya dalam rangka penempatan tenaga kerja Indonesia.


Modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada akhir tahun 2003 dan 2002 masing-masing berjumlah 5.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar, atau seluruhnya berjumlah Rp5.000.000.000. Dari jumlah ini. 4.999.999 lembar atau Rp4.999.000.000 dimiliki oleh perusahaan, sedangkan sisa 1 lembar atau Rp1.000.000 dimiliki oleh Koperasi Karyawan PT Jamsostek. Laporan Keuangan PT BIJAK dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan. Transaksi dan saldo antar perusahaan dieliminasi dalam konsolidasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Implementasi Kebijakan Akuntansi pada entitas Perusahaan selain mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) diterbitkan IAI, proses penyusunan laporan keuangan perusahaan juga mengacu kepada Pedoman Akuntansi Jamsostek (PAJASTEK 2002) yang disahkan berdasarkan SK Direksi Nomor : KEP/27/012003 tanggal 29 Januari 2003.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali untuk investasi dalam saham, obligasi, dan reksadana yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Investasi dalam kelompok ini disajikan di Neraca sebesar nilai pasarnya. Laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan dasar akrual (accrual basis), kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi, denda atas keterlambatan pembayaran iuran dan bunga, serta penerimaan iuran dan pembayaran JHT.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, yang termasuk dalam kas dan setara kas adalah kas dan bank perusahaan dan anak perusahaan serta deposito anak perusahaan.

b. Investasi Investasi dilakukan pada beberapa instrumen dengan perincian sebagai berikut :

1) Deposito berjangka dan Deposit on call Investasi dalam deposito berjangka dan deposit on call disajikan sebesar nilai nominalnya.


2) Saham, Reksadana, Obligasi dan MTN a) Investasi dalam saham, reksadana, obligasi dan MTN yang diperdagangkan dan

tersedia untuk dijual disajikan sebesar harga pasarnya. Laba/rugi yang belum direalisasi akibat adanya perbedaan antara nilai pasar dan harga perolehan pada saham, reksadana, obligasi dan MTN yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui sebagai penghasilan/beban tahun berjalan. Laba/rugi yang belum direalisasi akibat adanya perbedaan antara nilai pasar dengan harga perolehan pada saham, reksadana, obligasi dan MTN Non JHT tersedia untuk dijual dimasukan sebagai komponen ekuitas dan disajikan secara terpisah, sedangkan laba/rugi yang belum direalisasi pada saham, reksadana, obligasi dan MTN JHT tersedia untuk dijual dimasukkan sebagai komponen kewajiban kepada peserta dan disajikan secara terpisah. Kebijakan Akuntansi berkenaan dengan pencatatan laba/rugi yang belum direalisasi untuk saham, reksadana, obligasi dan MTN berdasarkan sumber dananya tersebut mengacu kepada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 5 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. ISAK tersebut memuat interpretasi atas paragraf 14 PSAK 50 tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual.

b) Obligasi dan MTN yang dimiliki hingga jatuh tempo dinilai berdasarkan harga perolehan setelah ditambah atau dikurangi dengan amortisasi diskonto dan premi. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dicatat sebagai pendapatan bunga dan merupakan penambah atau pengurang dari nilai tercatat. Diskonto merupakan selisih kurang nilai nominal obligasi dan MTN dengan harga perolehannya. Secara periodik diskonto diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama umur obligasi dan MTN hingga jatuh tempo. Premium merupakan selisih lebih antara nilai nominal dengan harga perolehan. Secara periodik premium diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama umur obligasi hingga jatuh tempo.

c) Harga pokok penjualan saham dihitung dengan harga rata-rata, sementara harga pokok penjualan obligasi dan MTN menggunakan metode First In First Out.

3) Penyertaan langsung a) Penyertaan langsung pada perusahaan lain dinyatakan sebesar harga perolehan (cost

method) apabila perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kebijaksanaan usaha dan keuangan perusahaan, serta nilai penyertaan kurang dari 20%.


b) Penyertaan langsung pada perusahaan lain dengan nilai penyertaan lebih dari 20% dinilai dengan metode ekuitas (equity method) dan atas penyertaan lebih dari 50% sehingga perusahaan mempunyai pengaruh signifikan, maka laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan.

4) Properti a) Tanah dan Bangunan

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai perolehannya. Tujuan investasi pada bangunan adalah untuk disewakan, oleh karena itu dilakukan penyusutan. Penghitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus dan besarnya prosentase penyusutan adalah 5% per tahun.

b) Aktiva Properti Aktiva Properti merupakan beban yang ditangguhkan atas pengeluaran untuk keperluan pembuatan dan pemasangan Vertical Blind pada Gedung Menara Jamsostek yang dikapitalisir. Aktiva properti tersebut diamortisasi selama periode kontrak sewa untuk setiap penyewa. Aktiva properti disajikan sebagai bagian (akun tersendiri) dari kelompok pos investasi properti.

c. Piutang Iuran 1) Piutang iuran adalah iuran non JHT yang belum diterima pada tanggal neraca.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KEP/27/012003 tentang PAJASTEK, perlakuan akuntansi untuk Piutang Iuran pada tahun buku 2004 mengalami perubahan. Piutang Iuran yang diakru dan dicatat dalam laporan keuangan adalah piutang iuran yang berumur 1 s/d 12 bulan. Sementara untuk Piutang Iuran yang umurnya lebih dari 12 bulan tidak lagi dilaporkan dalam laporan keuangan pokok tetapi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai Aktiva (Piutang) Kontijensi. Penjabaran lebih lanjut atas pengukuran, pengakuan dan penyajian Piutang Iuran ini terdapat dalam Surat Edaran Direksi Nomor : B / 448 / 012004 tanggal 15 Januari 2004.

2) Berdasarkan SK Direksi Nomor : KEP/27/012003 tentang PAJASTEK, untuk kepentingan penyajian laporan keuangan tanggal cut off Piutang Iuran Non JHT adalah tanggal akhir bulan pelaporan.

3) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/20/022002 tanggal 21 Februari 2002, piutang iuran diklasifikasikan sebagai berikut :


- Lancar, yaitu tunggakan iuran dari perusahaan aktif dengan umur piutang sampai dengan 3 bulan.

- Kurang lancar, yaitu tunggakan iuran dari perusahaan aktif dengan umur piutang di atas 3 bulan sampai dengan 6 bulan.

- Macet, yaitu tunggakan iuran dari perusahaan aktif dengan umur piutang di atas 6 bulan sampai dengan 12 bulan dan/atau tunggakan iuran dari perusahaan non aktif (pailit, bubar, tidak ditemukan alamatnya atau tidak ada kegiatan usahanya).

Terhadap kemungkinan tidak tertagihnya piutang iuran, pada akhir tahun dibentuk penyisihan yang besarnya sejumlah piutang iuran yang diklasifikasikan Kurang lancar dan Macet, baik macet aktif maupun non aktif.

d. Perlengkapan alat tulis kantor Pencatatan persediaan perlengkapan alat tulis kantor menggunakan metode periodik dan pengukurannya menggunakan metode rata-rata tertimbang sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor : KEP/265/122003 tanggal 31 Desember 2003 tentang pedoman verifikasi laporan keuangan kantor daerah PT Jamsostek (Persero).

e. Aktiva Tetap Aktiva tetap dinyatakan dengan harga perolehan. Penyusutan dilakukan secara tahunan dan penghitungan penyusutan untuk keperluan akuntansi menggunakan metode garis lurus. Besarnya prosentase penyusutan Perusahaan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut :

- Bangunan 5 % - Kendaraan 20 % - Peralatan kantor 25 % - Peralatan komputer 25 % - Peralatan lain 25 %

Masa penyusutan bagi aktiva yang baru diperoleh, dihitung 1 (satu) bulan penuh tanpa memandang tanggal pembeliannya.


f. Aktiva Tidak Berwujud

Aktiva tidak berwujud dinyatakan dengan harga perolehan. Amortisasi mulai dihitung pada saat aktiva tidak berwujud tersebut siap untuk digunakan. Besarnya prosentase amortisasi adalah 25%.

g. Hutang Jaminan Diestimasi Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP/27/012003 tentang PAJASTEK, terhitung sejak tahun 2004, selain menyajikan hutang jaminan juga harus menyajikan hutang jaminan diestimasi. Hutang Jaminan Diestimasi adalah seluruh klaim program Non JHT (JKK, JKM dan JPK) yang telah diterima dari peserta, dan jumlahnya sudah dapat diketahui secara andal, meskipun belum disetujui, ditetapkan atau diotorisasi oleh pejabat berwenang.

h. Hutang J H T dan Bagian Peserta atas Hasil Investasi JHT. Penerimaan Iuran JHT dari perusahaan peserta Jamsostek merupakan penambah hutang JHT sedangkan pembayaran JHT merupakan pengurang hutang JHT dan seluruh hasil pengembangan investasi JHT dikembalikan kepada peserta.

Bagian peserta atas hasil investasi merupakan hak peserta atas hasil bersih investasi dana JHT tahun berjalan. Bagian peserta ini bukan merupakan beban atau pendapatan melainkan merupakan alokasi hasil investasi kepada peserta.

Besarnya hak peserta atas hasil investasi JHT ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Bunga = X%.A + 0.5.X%.IJHT

X% = Besarnya tariff bunga JHT per tahun yang ditetapkan Perusahaan (Persero). A = Saldo pos Hutang JHT awal periode IJHT = Iuran JHT yang diterima selama tahun berjalan.

Sesuai Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) No. KEP/322/122004 tanggal 30 Desember 2004, besarnya pemberian hasil pengembangan dana untuk perhitungan saldo JHT tahun 2004 sebesar 8,50%.


Bagian peserta berdasarkan rumus di atas akan menambah saldo hutang JHT. Apabila bagian peserta atas hasil investasi JHT setelah dialokasikan kepada peserta masih terdapat saldo maka atas saldo tersebut menjadi dana pengembangan JHT yang diklasifikasikan dalam kewajiban kepada peserta.

i. Hutang JHT Jatuh Tempo.

Berdasarkan keputusan Direksi No.KEP/ 27/012003 tentang PAJASTEK mulai tahun buku 2004, harus menyajikan hutang JHT Jatuh Tempo. Hutang Jatuh Tempo berasal dari estimasi klaim peserta yang dalam jangka waktu satu tahun ke depan sejak tanggal penyusunan laporan keuangan mencapai usia 55 tahun.

j. Cadangan Teknis 1) Cadangan Teknis untuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jasa

Kontruksi dibentuk berdasarkan perhitungan aktuaria dengan metode prospektif sesuai dengan surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor : S.1101/MK.17/1994 tanggal 21 Juli 1994 dengan asumsi aktuaria sebagai berikut :

- Tingkat Bunga = 8,00 % - Faktor Quota Zillmer = 0,50 % - Tingkat Mortalita CSO 1958 - Masa Kepesertaan sampai dengan usia pensiun ( 55 Tahun ).

2) Sesuai Keputusan Direksi PT .Jamsostek Nomor : KEP/330/0997, cadangan jaminan JPK dihitung sebesar 10 % dari penerimaan iuran tahun berjalan dan tidak bersifat akumulatif, sedangkan cadangan katastrofa dihitung sebesar 0,5 % dari iuran tahun berjalan dan bersifat akumulatif. Beban cadangan tehnis JPK dan cadangan katastrofa dibebankan di Kantor Pusat.

k. Beban yang Ditangguhkan. Beban yang ditangguhkan dinilai berdasarkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan diamortisasikan setiap tahun selama masa manfaat yang diharapkan.


l. Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Pegawai. Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perum ASTEK yang didirikan dengan Akte Notaris Soetomo Ramelan, SH No. 6 tanggal 3 Desember 1983, sebelumnya menyelenggarakan program pensiun, program Tunjangan Hari Tua (THT) dan program Perkumpulan Kematian Karyawan (PKK) PT Jamsostek (Persero).

Dengan adanya UU No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun maka Yayasan Dana Pensiun hanya diperkenankan mengelola program pensiun. Untuk melanjutkan Program THT dan PKK, Perusahaan membentuk Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Jamsostek dengan dasar pendirian Akte Notaris Harun Kamil, SH No. 1 tanggal 1 Agustus 1996.

Mengingat UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tidak memperbolehkan penyelenggaraan program THT karyawan PT Jamsostek oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan maka Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT.Jamsostek sejak tanggal 1 Juni 2004 mengalihkan pengelolaan THT dan PKK karyawan PT. Jamsostek ke PT. AIA Indonesia sesuai dengan perjanjian nomor : R/58/062004 tentang Program Asuransi Jiwa Care Pack.

Iuran yang dihimpun dihitung berdasarkan prosentase berikut : 1) Disetor ke Dana Pensiun Karyawan ASTEK (DPKA) sebesar :

- Iuran pensiun beban pegawai sebesar 5 % x Gaji - Iuran pensiun beban perusahaan sesuai hasil perhitungan dari Aktuaria

2) Disetor ke PT Asuransi AIA Indonesia sebesar : - Iuran THT beban pegawai sebesar 4 % x Gaji - Iuran THT beban perusahaan sebesar 4 % x Gaji

DPKA dan PT asuransi AIA Indonesia menyelenggarakan administrasi serta mengelola dana yang terhimpun, untuk kemudian melaksanakan pembayaran kepada pegawai yang telah memasuki masa pensiun.

Selain itu berdasarkan perhitungan Aktuaria setiap tahun dianggarkan dotasi atas kekurangan Past Service Liabilities (PSL).

Iuran pensiun dan THT yang menjadi beban pegawai dicatat sebagai potongan (hutang) sedangkan beban perusahaan dicatat sebagai beban. Penyetoran iuran tersebut dilakukan secara sentralisasi melalui Kantor Pusat.


m. Pengakuan Pendapatan Dan Beban Perusahaan mengakui dan mencatat pendapatan dan beban berdasarkan sistem accrual basis kecuali untuk iuran dan jaminan JHT dan denda atas keterlambatan pembayaran iuran dan bunga, berdasarkan cash basis.

n. Alokasi Biaya Usaha dalam Pelaporan Segmen JHT dan Non JHT Sesuai dengan Keputusan Direksi No. KEP/80/032005 dalam pelaporan segmen usaha JHT dan Non JHT proporsi alokasi biaya usaha menggunakan pendekatan rata-rata dana investasi Jamsostek yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Program Prognosa periode

sebelum periode laporan keuangan

Anggaran periode laporan keuangan

Rata-rata dana investasi

JHT A B C=(A+B)/2 Non JHT D E F=(D+E)/2

Proporsi JHT= (C/(C+F))x100% Proporsi Non JHT = (F/(C+F))x100% Berdasarkan rumus seperti tersebut di atas, proporsi alokasi beban usaha tahun 2004 adalah 88 % untuk segmen usaha JHT dan 12 % untuk segmen usaha Non JHT.

o. Koreksi Transaksi Periode Sebelumnya Sesuai Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/279/112004 tentang Penetapan Materialitas Atas Koreksi Akuntansi Pada Cadangan Umum Laporan Keuangan PT. Jamsostek (Persero), maka koreksi kesalahan mendasar apabila bersifat material dibebankan pada cadangan umum, sedangkan apabila tidak material dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Materialitas sebagaimana dimaksud besarnya minimal 1% (satu persen) dari laba setelah pajak berdasarkan laporan gabungan dalam RKAP tahun berjalan.

p. Transaksi Dan Saldo Mata Uang Asing. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam rupiah dengan menggunakan kurs pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter perusahaan dan anak perusahaan dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah berdasarkan kurs tengah


Bank Indonesia yaitu Rp9.290,00 per US $ 1 per tanggal 31 Desember 2004 dan Rp8.465,00 per US $ 1 per tanggal 31 Desember 2003.

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian atau penjabaran aktiva dan kewajiban moneter perusahaan dan anak perusahaan dibebankan dalam kegiatan usaha pada tahun berjalan.

q. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Perhitungan PPh Badan dilakukan sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE02/Pj.31/1996. Sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE02/Pj.31/1996 tanggal 06 Mei 1996, unuk kepentingan fiskal PT. Jamsostek (Persero) diperkenankan membentuk dana cadangan yaitu : − Dana Cadangan Premi Tanggungan Sendiri yang merupakan premi yang sudah diterima

atau diperoleh tetapi belum merupakan Penghasilan Besarnya Cadangan premi tersebut adalah 40 % dari jumlah yang sudah diterima/ diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan dan merupakan penghasilan pada tahun berikutnya.

− Dana Cadangan Klaim tanggungan sendiri sebesar jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar dan klaim yang sedang dalam proses tetapi sudah dilaporkan.

r. Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor : S - 148 / MK.016 / 96 Perusahaan telah melakukan penyisihan dan pengeluaran Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta yang dibentuk dari distribusi laba dan dikelola secara ekstra komptabel.

s. Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sesuai dengan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : S - 366/M-MBU/2002 Perusahaan telah melakukan penyisihan dan pengeluaran Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dibentuk dari distribusi laba. Penyaluran dana tersebut merupakan kelanjutan dari penyaluran dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi, perusahaan telah melaksanakan penyisihan dan penyaluran dana PUKK yang juga bersumber dari distribusi laba berdasarkan suatu prosentase tertentu sesuai keputusan RUPS. Pengelolaan dan administrasi dana tersebut dilakukan secara ekstra komptabel.

PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003(Dalam Rupiah)

3. InvestasiJumlah investasi per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dapat dirinci sebagai berikut :

3.1 Bank Investasi

31 Desember 2004 31 Desember 2003( Rp ) ( Rp )

Bank Investasi - Dana JHT - Bank Mandiri cabang Kebun Melati 3,206,641,923 930,866,414 - Bank Mandiri cabang Gedung Jamsostek 803,824,683 21,606,951 - Bank Mandiri Custody 59,458,920 -

4,069,925,526 952,473,365

Bank Investasi - Dana Non-JHT - Bank Mandiri cabang Kebun Melati 429,910,441 384,599,954

4,499,835,967 1,337,073,319

3.2 Deposito On Call (DOC)


- DOC - Dana JHT 21,936,072,693 16,568,040,196 - DOC - Dana Non JHT 7,814,621,813 55,341,617,800

29,750,694,506 71,909,657,996

3.3 Deposito Berjangka


Deposito Berjangka DikelolaPerusahaan- Deposito - Dana JHT 13,483,872,394,110 12,764,455,832,760 - Deposito - Dana Non-JHT 824,150,741,000 1,099,617,838,464 - Anak Perusahaan - 28,206,017,000

Fund Manager - Deposito - Dana JHT - - - Deposito - Dana Non-JHT - 133,451,565,630

14,308,023,135,110 14,025,731,253,854

Anak Perusahaan 28,718,440,000 28,206,017,000 14,336,741,575,110 14,053,937,270,854 Jumlah Deposito

Akun tersebut merupakan saldo kas dalam bentuk giro yang ditujukan untuk tujuan investasi per 31 Desember 2004 dan 31Desember 2003 yang terdiri dari :

Jumlah Bank Investasi

Jumlah

Akun tersebut merupakan penanaman dana deposito JHT dan deposito Non JHT per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003pada bank pemerintah dan bank swasta dalam bentuk Deposito Berjangka dengan jangka waktu rata-rata 3 bulan dan tingkat bungarata-rata 6,80 % per tahun dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Deposito On Call

Akun tersebut merupakan penanaman dana perusahaan dalam bentuk Deposito On Call yang jatuh temponya paling lama 7 hari,dengan tingkat bunga rata - rata sebesar 6,03% yang terdiri dari :

Jumlah


a.

Tahun SaldoTahun 2002 10,786,111 Tahun 2003 6,333,636,093 Tahun 2004 7,081,696,684

TOTAL 13,426,118,888

b.

c.

d.

e.

Rincian Deposito Berjangka dapat dilihat pada lampiran 3

Pada tangal 13 Desember 2004 Bank Indonesia telah membekukankegiatan usaha PT Bank Global Internasional Tbk dengan SuratKeputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/90/KEP/GBI/2004. Dana PT Jamsostek yang ditempatkan di bank tersebut dalambentuk deposito JHT adalah sebesar Rp295.502.000.000. Atas dana tersebut tidak dilakukan penyisihan karena telah memenuhisyarat-syarat kepesertaan Program Penjaminan Pemerintah.

Pada Bulan Maret 2004 telah diterima kembali pembayaran dari Tim Likuidasi PT. Bank Andromedasebesar Rp308.500.000 yangmerupakan pelunasan lanjutan dari sebagian deposito Bank Andromeda yang telah dilikudasi pada tahun 1997 dengan total nominaldeposito sebesar Rp30.000.000.000 .Sebelumnya bulan Juli 2003 telah diterima pembayaran sebesar Rp2.700.000.000. Seluruhnominal deposito ini telah dihapuskan pada tahun 1998. Atas pembayaran tersebut dicatat sebagai penambah pendapatan lain lain.

Deposito Non JHT yang dikelola oleh Fund Manager Panin Sekuritas sesuai Kontrak KPAI No. Per/92/102001 dan No. 001/Per-KL/PS-FI/X/2001 merupakan deposito pada BPR PT Eka Bumi Artha (EBA) di Lampung untuk jangka waktu 35 bulan (bulanOktober 2001 s/d September 2004) dengan tingkat bunga 35% per tahun dan sesuai dengan perjanjian antara Fund Manager denganPT EBA, bunga akan dibayarkan pada saat jatuh tempo dan langsungmenambahnilai nominal deposito (compound interest ). Totalpengakuan pendapatan bunga sampai dengan 31 Desember 2004 dan langsung menambah pokok deposito adalah sebesarRp62.034.332.000, dari jumlah tersebut sebesar Rp13.907.767.398,53 merupakan pendapatan bunga Tahun 2004. Sesuai Surat dariPT Panin Sekuritas No.011/PS-F1/111/2004 mulai bulan Maret 2004 tingkat bunga deposito telah berubah dari 21% menjadi 17%per tahun.

Pada tanggal 2 Maret 2005 deposito pada BDB sebesar Rp20.900.000.000 telah dicairkan dan ditempatkan kembali dalam depositoberjangka pada Bank Kesejahteraan Jakarta

Berdasarkan Surat KeputusanGubenur BI No.GUB 7/6/Kep-GBI/2004 tanggal 8 April 2004 Bank Indonesia telah melikuidasiBankDagang Bali. Dana PT.Jamsostek yang ditempatkan pada Bank Dagang Bali dalam bentuk deposito JHT sebesar Rp71.400.000.000dan Non JHT sebesar Rp3.000.000.000. Sampai dengan tanggal laporan jumlah deposito yang telah dicairkan masing-masinguntukdeposito JHT sebesar Rp50.500.000.000 dan deposito Non JHT sebesar Rp3.000.000.000, sehinggasaldo deposito JHT yang belumdapat dicairkan sebesar Rp20.900.000.000.

Sampai dengan tanggal laporan, seluruh deposito di BPR EBA telah dilunasi melalui pencairan sejak bulan Februari 2004 secarabertahap yakni masing-masingsebesar Rp12.500.000.000/bulan dan total hingga Bulan September 2004 sebesar Rp87.500.000.000miliar. Pada tanggal 1 Nopember 2004 telah diterima pencairan terakhir sebesar Rp59.859.322.000 miliar melalui rekening PT.Jamsostek di Bank Mandiri Cabang Kebon Melati.

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-02/PJ.31/1996, penghasilan bunga atas deposito yang bersumber dari dana JHTtidak dipungut PPh ps. 23. Namun setelah terbitnya KMK/ 217/PJ/2001 yang menyebutkan bahwa dana JHT akan mendapatkanfasilitas bebas pajak jika PKP Dana Pensiun ( termasuk PT. Jamsostek) telah memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB), makasejak pertengahan tahun 2002 atas sebagian deposito perusahaan oleh beberapa bank-bank dipungut pajak sebesar 20%. Sampaidengan tanggal pelaporan jumlah bunga atas deposito JHT yang dipotong pajak dan telah memperolehSKB dari Dirjen Pajak namunbelum dapat dicairkan adalah sebesar Rp13.426.118.888 dengan rincian sebagai berikut :

Pada tanggal 9 Maret 2005 deposito pada Bank Global sebesar Rp295.502.000.000 telah dicairkan dan ditempatkan kembali dalamdeposito berjangka pada Bank BNI Kantor Cabang Utama Mayestik Jakarta.

Pada Tanggal 4 Maret 2005 telah diterima restitusi pajak Tahun 2002 dan 2003 sebesar Rp6.344.422.204.


3.4 Instrumen Pasar Uang LainnyaPos investasi tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 yang terdiri dari :3.4.1 Promes


Promes Non JHT- Nominal - 4,000,000,000 - Diskonto - (899,781,004)

- 3,100,218,996

-

-

-

3.4.2 Commercial Paper31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )

CP - JHT- Nominal 21,600,000,000 21,600,000,000 - Cad. Penyisihan CP JHT (21,600,000,000) (21,600,000,000)

- - - -

Rincian Commercial Paper dapat dilihat pada lampiran 4

3.5 Saham

3.5.1 Saham

Jumlah Promes

Jumlah CP

Commercial Paper ( CP ) terdiri dari 14 buah CP yang di-awal oleh PT Bank Pacific dengan nilai Rp36.000.000.000; belum dapatdicairkan pada saat jatuh tempo tanggal 18 Desember 1995. Dalam tahun 1998 pencairan telah dilakukan sebesar 40% atauRp14.400.000.000; dalam bentuk tanah seluas 187,5 ha berlokasi di desa Cariu Jonggol sehingga saldo per 31 Desember 1998menjadi Rp21.600.000.000; masih dalam proses penagihan melalui pengadilan. Sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor : 451/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 119/Pdt.G/1999/PB Jkt.Pst untuk tingkatpertama PT Jamsostek dinyatakan menang dan menghukumtergugat PT Bank Pacific dan Ir.Endang Utari Mokodompit membayarsenilai nominal CP ditambah bunga 21 % per tahun sejak jatuh tempo dibayar lunas secara tunai seketika dan sekaligus.

Atas putusan tersebut pihak tergugat mengajukan banding dan putusan pada tingkat banding, PT Jamsostek tetap dimenangkansehinggatergugat mengajukanKasasi di MA dan sampai saat ini belum ada keputusannya.PenyisihanCommercial Paper dilakukansebesar 100% sesuai dengan SK Direksi Nomor : KEP/143/0497 tanggal 22 April 1997 yang dibebankan sebagai biaya Investasitahun 1996.

Pada tanggal 15 Mei 2002 berdasarkan laporan KPAJ Panin No.001/F1/PS/V/2002 dilakukan Konversi Promes sebesar Rp5 miliarmenjadi deposito pada BPR EBA sebesar Rp2,82 miliar.

Saldo promes BPR EBA per 30 september 2004 sebesar Rp4.000.000.000 telah dilunasi pada tanggal 1 Nopember 2004 melaluiBank Mandiri Kebon Melati bersamaan dengan pelunasan Deposito BPR EBA. Penambahan nilai promes pada tahun 2004 sebesarRp899.781.004 merupakan amortisasi diskonto promes BPR EBA selama tahun 2004. Dengan demikian, seluruh diskonto promesBPR EBA sudah diamortisasi dan saldo diskonto per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp0.

Akun tersebut merupakan penanaman dana JHT dan Non-JHT per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dalam bentuk sahamdengan rincian sebagai berikut :

Saldo Promes per 31 Desember 2003 sebesar Rp. 3.100.218.996,- merupakan nilai tunai Promes BPR Eka Bumi Artha (EBA)dengan nilai Nominal awal Rp9.000.000.000 dengan jangka waktu 35 bulan dan jatuh tempo September 2004. Penempatandilakukan oleh KPAI Panin Sekuritas selaku Fund Manager sesuai kontrak KPAI No. Per/92/102001 dan No. 001/Per-KL/PS-FI/X/2001.



Dana - JHT- Saham Tersedia Utk Dijual 994,794,850,000 867,146,250,000

994,794,850,000 867,146,250,000 Dana - Non JHT- Saham Diperdagangkan 13,268,750,001 - Saham Tersedia Utk Dijual 2,150,153,936,301 1,195,581,740,000

2,163,422,686,302 1,195,581,740,000 3,158,217,536,302 2,062,727,990,000

Rincian Saham dapat dilihat pada lampiran 5

3.6 Obligasi3.6.1 Obligasi


Dana - JHT- Obligasi JHT Diperdagangkan 2,253,104,516,846 1,713,038,526,250 - Obligasi JHT Tersedia Untuk Dijual 4,118,222,651,898 1,824,835,688,400 - Obligasi JHT Dimiliki Hingga Jatuh Tempo 6,792,576,000,000 4,878,150,000,000 - Cadangan Penyisihan Obligasi (67,000,000,000) - - Premium Obligasi JHT 218,993,010,375 168,128,977,483 - Diskonto Obligasi JHT (61,753,635,609) (33,810,063,866)

13,254,142,543,510 8,550,343,128,267 Dana - Non JHT- Fund Manager Non JHT - - - Obligasi Non-JHT Diperdagangkan 477,858,700,000 - - Obligasi Non-JHT Tersedia Untuk Dijual 189,707,140,000 - - Obligasi Non-JHT Dimiliki Hingga Jatuh Tempo 103,200,000,000 103,200,000,000 - Premium Obligasi Non-JHT 818,177 10,636,359 - Diskonto Obligasi Non-JHT - -

770,766,658,177 103,210,636,359 - Anak Perusahaan 5,375,000,000

14,030,284,201,687 8,653,553,764,626

Pada Tanggal 27 Agustus2004 telah terjual warrant " Indosiar Warrant-2 " sebesar Rp2.040.412.393 yang terdiri dari 11.381.149lembar saham dengan harga per lembar sebesar Rp179,28. Warrant lekat tsb berasal dari bonus pembelian perdana (IPO) saham "Indosiar Visual " pada bulan Agustus 2003 pada kelompok pokok AFS Non JHT. Warrant tersebut tidak dicatat dalam laporankeuangan pokok, namun hanya dicatat secara extra comptable dalam catatan atas laporan keuangan. Atas penjualan ini dicatatsebagai pendapatan lain-lain saham non JHT.

Akun tersebut merupakanpenanamandana JHT dan Non JHT per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dalam bentuk obligasiyang dikelompokkan dalam tersedia untuk dijual, diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Obligasi

Nilai saham per 31 Desember 2004 mengalamikenaikan sebesar Rp1.095.489.546.300 dibandingkan nilai saham per 31 Desember2003. Peningkatan ini selain berasal dari kenaikan nilai pasar saham yang tercermin dari kinerja IHSG pada penutupan per 31Desember 2004 sebesar 1.000,23 point dibanding posisi pada 31 Desember 2003 yaitu 691,90 point , juga karena terdapatpenambahan saham dalam jumlah yang cukup besar antara lain Saham Astra Int'l (AAI), Unilever (UNI), Semen Gresik (SMGR),BRI (BBRI) dan Telkom (TLKM).

Jumlah Saham

Pada Tahun 2004 terdapat penjualan saham yang secara umum dilakukan dengan pertimbangan untuk merealisasikan keuntungan(profit taking) antara lain untuk saham Telkom (TLKM) dan Indosat (ISAT). Selain itu terdapat kebijakan cut loss yang dilakukanterutama untuk saham-sahamyang memiliki fundamental kurang baik serta saham-sahamdengan potensial kenaikan (up side) yang terbatas atau tidak ada potensial kenaikan sama sekali antara lain untuk saham Jakarta International Hotel and Development (JIHD).


-

-

-

Rincian Obligasi dapat dilihat pada lampiran 6

3.7 Medium Term Notes ( MTN )3.7.1 MTN


Dana - JHT- Fund Manager JHT - 270,000,000,000 - MTN JHT Dimiliki Hingga Jatuh Tempo 113,250,000,000 273,250,000,000

113,250,000,000 543,250,000,000 Dana - Non JHT- Fund Manager Non-JHT 12,800,000,000 12,800,000,000 - Diskonto MTN Non-JHT - -

12,800,000,000 12,800,000,000 126,050,000,000 556,050,000,000

3.7.2 Rincian MTN yang penempatannya dilakukan oleh Perusahaan :Nilai Tunai 31-12-2004 Saldo Nominal

MTN JHT Dimiliki hingga jatuh Tempo 1. Volgren (JT Juli- 04) 33,250,000,000 33,250,000,000 2. Surya Indo (JT Juli - 04) 80,000,000,000 80,000,000,000

113,250,000,000 113,250,000,000

3.7.3 Rincian MTN yang penempatannya dilakukan oleh Fund Manager (FM)

MTN NON JHT PT. Hati Prima Perdasa (JT Oktober -03) 12,800,000,000 12,800,000,000

Jumlah JHT & Non JHT 126,050,000,000 126,050,000,000

Pada tanggal 13 Desember 2004 Bank Indonesia telah membekukankegiatan usaha PT. Bank Global International Tbk dengan suratkeputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/90/KEP/GBI/2004. RUPS Subordinasi I Bank Global tanggal 29 Desember 2004memutuskan perusahan ini mengalami gagal bayar (default) atas pembayaran pokok dan surat hutang yang diterbitkan sebesar Rp40miliar. PT Jamsostek memiliki subordinasi obligasi sebesar Rp100 miliar. Berdasarkan memo Direktur Investasi No.M/06/DIRVEST/012005 tanggal 6 Januari 2005, maka atas nilai obligasi tersebut telah dilakukan penyisihan.

Selama periode Januari s.d. Desember 2004 terdapat pembelian Obligasi dalam jumlah yang cukup siginifikan. Mayoritasobligasi yang dibeli adalah jenis Recap Bond FR, sampai dengan 31 Desember 2004 jumlah prosentase obligasi pemerintahsebesar 79,22 % dari seluruh dana obligasi.

Jumlah MTN

Seperti halnya obligasi, MTN memberikan hasil dalam bentuk kupon dengan tingkat bunga tetap (fixed rate ), kupon dengan bungamengambang (float ) atau Floating Rate Notes (FRN) serta memberikan hasil dalam bentuk diskonto (discounted ).

Selama periode Januari s.d. Desember 2004 terdapat beberapa obligasi dalam kelompok HTM yang jatuh tempo dan telah diterimapelunasannya sesuai jadwal, antara lain obligasi VR004 sebesar Rp80 miliar dan VR0005 sebesar Rp200 miliar pada Bulan Mei2004, obligasi FR006 sebesar Rp440 miliar dan FR007 sebesar Rp1,75 miliar pada Bulan September 2004.


a.

- Juli 2003 Rp. 30 Miliar- September 2003 Rp. 10 Miliar- Januari 2004 Rp. 50 Miliar- Agustus 2004 Rp. 10 Miliar- September 2004 Rp. 100 Miliar

Rp. 200 Miliar

Seluruh kupon bunga dibayarkan tepat pada waktunya.

b.

c.

d.

Sampai dengan tanggal pelaporan PT. Volgren baru membayarkupon bunga I dan II, sementara total tunggakankupon yang belumdibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 mencapai Rp18.759.465.278. Dari jumlah tersebut, piutang bunga s.d. 31Desember 2003 sebesar Rp5.931.430.556 telah disisihkan pada tahun buku 2002, sedangkan sisanya sebesar Rp12.828.034.722dicatat extra comptable. Adapun pokok MTN sebesar Rp33.250.000.000 dalam tahun buku 2002 telah disisihkan sebesarRp24.370.000.000.

MTN Surya Indo menurut jadwal akan jatuh tempo tanggal 30 Juli 2004. Berdasarkan memo Divisi PUPM kepada Kepala BiroAkuntansi No.M/27/DPUPM/012004 tanggal 29 Januari 2004, PT Surya Indo belum memberikan kepastian untuk segeramenyelesaikankewajiban pembayaran bunga. Bunga tertunggak sejak 30 Januari s.d. 31 Desember 2003 sebesar Rp13.446.527.778dinyatakan default . Berdasarkan pertimbangan konservatif, piutang kupon tersebut direklas ke piutang lain dan langsungdisisihkansebagai beban kerugian tahun 2003. Pendapatan bunga atas MTN sampai dengan 31 Desember 2004 sebesar Rp28.137.361.111.dimana sebesar Rp14.690.833.333,- dicatat secara extracomptable Adapun pokok MTN PT Surya Indo sebesar Rp80 miliar dandalam tahun buku 2002 telah disisihkan sebesar Rp23.137.643.360.

Berdasarkan surat PT RFAM kepada PT Jamsostek No.145/RFAM-JMS/Dir/X/01 tgl 16 Oktober 2001 PT Arutmin harusmembayar redemption sekuritisasi (pelunasan kewajiban) secara bertahap, yaitu tahun pertama pada bulan Oktober 2002 sebesarRp100.000.000.000, tahun kedua pada bulan Oktober 2003 sebesar Rp100.000.000.000 dan tahun ketiga pada bulan Oktober 2004sebesar Rp270.000.000.000.

Kewajiban pada tahun pertama telah dilunasi dengan dua tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp7.350.000.000 dibayar pada tanggal25 Oktober 2002, sementara tahap kedua sebesar Rp92.650.000.000 dilakukan pada tanggal 20 November 2002. Untuk redemption sekuritasasi tahun kedua sebesar Rp100.000.000.000 pelunasannya juga dilakukan dengan dua tahap yaitu sebesarRp21.843.750.000 pada tanggal 16 Oktober 2003 dan sebesar Rp78.156.250.000 dibayar pada tanggal 4 November 2003. Atasketerlambatan pelunasan angsuranpokok MTN, telah diterima pembayarandenda keterlambatan pada bulan Desember 2003 sebesarRp453.925.653 dan dicatat sebagai pendapatan tahun 2003. Selanjutnya pelunasan tahun ketiga sebesar Rp270.000.000.000 padabulan Agustus 2004 atau lebih cepat 2 bulan dari jadwal pada Bulan Oktober 2004.

Sesuai Pendapat Kantor Hukum "Lontoh & Kailimang" No. 110/LK-PK/X/04 Tanggal 11 Oktober 2004 , dinyatakan bahwa PTVolgren Indonesia tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pelunasan pokok MTN beserta bunga dan dendanya.

Sesuai Pendapat Kantor Hukum "Lontoh & Kailimang"No.110/LK-PK/X/04 Tanggal 11 Oktober 2004 dan No. 136/LK-SK/IX/04Tanggal 27 September 2004, dinyatakan bahwa "Aji Wijaya Sunarto Yudo & Co" selaku kuasa hukum PT. Surya Indo mengusulkanpelunasan MTN melalui penyerahan barang persedian (fidusia) sebesar nilai buku per Juni 2004 dan tanah di Jl. Cakung Cilincingseluas25.963 M2 . Atas usulan ini PT Jamsostekbelum memberikanpersetujuan karena masih terdapat perbedaan apraisal mengenainilai tanah yang dijadikan tambahan jaminan.

MTN PT Hadji Kalla seharusnyajatuh tempo pada Bulan April 2006, namunsejak Bulan Juli 2003 dilakukan percepatan pelunasandan terakhir telah dilunasi pada Bulan September 2004 sebesar Rp100 miliar. Rincian pelunasan MTN PT Hadji Kalla adalahsebagai berikut:


e.

f.

- Volgreen (73,29 %) Rp. 24,370,000,000 - Surya Indo (28,93%) Rp. 23,137,643,360 - Hati Prima Perdasa (100%) Rp. 12,800,000,000

Rp. 60,307,643,360

3.7.4 Cadangan Penyisihan MTN31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )

Dana - JHT- Cad. Penyis. MTN JHT HTM (47,507,643,360) (47,507,643,360)

(47,507,643,360) (47,507,643,360) Dana - Non JHT- Cad. Penyis. MTN Non-JHT HTM (12,800,000,000) (12,800,000,000)

(12,800,000,000) (12,800,000,000) (60,307,643,360) (60,307,643,360)

PT Arutmin dalam pelunasan kupon bunga, bagi hasil dan pokok MTN ini ternyata membayarmelebihi dari jumlah yang seharusnyasesuai perjanjian. Sesuai Memo Biro Akuntansi No. M/414/102004 tanggal Oktober 2004 kepada Divisi PUPM, Biro akuntansitelah meminta penjelasan mengenai perlakuan atas kelebihan pembayaran bagi hasil dan pokok dengan total Rp8.022.174.658 yangdicatat ke akun PSDP. Dilain pihak, Sesuai Surat Divisi PUPM No. B/7237/082004 Tanggal 24 Agustus2004, PT Arutmin masihmemiliki tunggakan pembayaran bagi hasil Tahun 2003 dan denda keterlambatan dengan total sebesar Rp8.037.494.925 dan telahdicatat sebagai piutang lain.

Jumlah Cad. Penyis. MTN

Investasi dalam MTN PT Hati Prima Perdasa dikelola oleh fund manager PT. Panin Sekuritas Tbk, pencatatannya dilakukan atasdasar deal confirmation tanggal 1 November 2001 dengan tingkat bunga sebesar 13% p.a. Dalam tahun buku 2002 seluruh pokokMTN ini disisihkan. MTN ini telah jatuh tempo tanggal 8 Nopember 2003 namun sampai dengan tanggal pelaporan belum adapembayaran. PT. Panin Sekuritas melalui surat No. 116/PS-FI/XI/2004 tanggal 5 Nopember 2004 menyatakan bahwa KontrakPengelolaan Asset Investasi (KPAI) antara PT Panin Sekuritas dan PT Jamsostek telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2004dengan total keseluruhan dana yang dikembalikan sebesar Rp151.359.332.000 tidak termasuk MTN PT Hati Prima Perdasa.

Sesuai ketentuan dalam perjanjian antara PT Jamsostek dan PT RFAM nomor PER/86/102001 disebutkan bahwa target hasilinvestasi selain hasil dalam bentuk bunga (kupon), juga berupa 5% dari keuntungan (laba bersih setelah pajak) yang dibayarkansetiap akhir tahun selama masa perjanjian. Sesuai copy surat PT Arutmin kepada PT Rifan FAM No. 655/AI/XII/03 tanggal 16Desember 2003 tentang Penyelesaian Kewajiban atas MTN Arutmin Indonesia dinyatakan bahwa PT Arutmin akan membayardividen 5% dari laba bersih perusahaan tahun 2001 dan 2002 kepada PT Jamsostek dalam 3 tahap hingga 15 April 2004.Berdasarkan Memo Divisi PUPM Nomor M/19/DPUPM/012004 tanggal 20 Januari 2004 adalah bagian laba tahun 2002 sebesarRp7.139.350.103 dan untuk bagian laba Tahun 2001 sebesar US$ 55,601.00 dicatat menambah pendapatan lain MTN.

Atas pembagian dividen tersebut pada bulan Pebruari 2004 telah diterima pelunasan bagian laba tahun 2001 sebesar US$65,502.00dengan kurs Rp8.420/US$ atau setara dengan Rp551.526.840. Pembayaran sebesar ini sebenarnyamerupakan bagian laba bruto ataubelum dipotong pajak penghasilansebesar 15%, sehinggaterdapat kelebihan sebesar US$9,926.00 atau setara dengan Rp82.729.026dan dicatat ke akun Pos Sementara Dalam Penyelesaian (PSDP). Untuk bagi hasil laba tahun 2002 dilunasi dalam 3 tahap masing-masing pada Bulan Februari 2004, April dan Agustus 2004 dengan total sebesar US$843,396.35 atau sebesar Rp7.139.350.102,8.Karena pembayarandilakukan dalam US $ sedangkanpengakuanpendapatan telah dilakukan pada akhir tahun 2003 dengan kurs per31 Desember 2003, maka terdapat selisih keuntungan kurs yang dicatat sebagai pendapatan lain-lain MTN sebesar Rp315.026.043,

Pada tahun 2003 terhadap cadangan penyisihan MTN PT Sapta Prana Jaya sebesar Rp18.785.107.200,- telah dikoreksi ataudihapusbukukanbersamaan dengan dilakukannya penyelesaian pokok MTN melalui mekanismepenyerahan jaminan tanah. Koreksiatas cadangan penyisihan tersebut dicatat sebagai penambah pendapatan investasi lainnya tahun 2003.

Dalam tahun 2002 telah dibentuk saldo Cadangan Penyisihan atas MTN yang mengalami Potensial Default dengan perinciansebagai berikut:


3.8 Reksadana3.8.1 Reksadana


Dana - JHT- Reksadana JHT Diperdagangkan 7,804,025,762 - Reksadana JHT Tersedia Utk Dijual 36,361,999,194 29,890,441,948

44,166,024,956 29,890,441,948 31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )Dana - Non JHT- Reksadana Non JHT Diperdagangkan 145,957,854,836 26,072,570,477 - Reksadana Non JHT Tersedia Utk Dijual 88,701,068,175 75,641,978,640

234,658,923,011 101,714,549,117 278,824,947,967 131,604,991,065

-

-

-

-

3.9 Penyertaan 3.9.1 Penyertaan Langsung


- Penyertaan Lgs Minoritas Non-JHT 26,492,009,000 26,492,009,000 - Cad. Penyis. Penyertaan Lgs Minoritas Non-JHT (18,466,453,510) (18,466,453,510)

8,025,555,490 8,025,555,490 8,025,555,490 8,025,555,490

Sesuai Memo Divisi Riset Investasi nomor M/394/DRI/122004 tanggal 30 Desember 2004 pada bulan Nopember 2004 telahdilakukan reklasifikasi reksadana dari kelompok AFS ke Trading berdasarkan data portofolio reksadana per 30 Juni 2004. Atasperubahan klasifikasi tersebut telah mengakibatkan perubahan nilai portofolio, SPE, capital gain/loss serta unrealized gain / loss . Reklas tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian pengelompokan reksadana sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor:KEP/109/062004 Tanggal 22 Juni 2004 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana dalam bentuk surat utang, reksadana, deposito,obligasi dan saham.

Jumlah Penyertaan

Rincian Sertifikat Reksadana dapat dilihat pada lampiran 7

Akun tersebut merupakan penanaman dana Non JHT per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dalam bentuk Penyertaandengan rincian sebagai berikut :

Akun tersebut merupakan penanaman dana JHT dan Non JHT per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dalam bentukSertifikat Reksadana yang dikelola oleh Fund Manager reksadana dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Sertifikat Reksadana

Perubahan nilai reksadana pada tahun 2004 antara lain dikarenakan adanya pembelian enam jenis reksadana yaitu Reksadana BahanaSelaras Dinamis Rp20.000.000.000 Portofolio Dinamis Plus Rp5.000.000.000 PNM Syariah Rp5.000.000.000 dan Sinada DinamisRp5.000.000.000, Pendapatan Abadi Tetap Rp5.000.000.000 dan Ghanesha Abadi Rp5.000.000.000.

Pada bulan Agustus 2004 Reksadana BIMA dijual dengan harga Rp2.037.968.359, dari jumlah tersebut sebesar Rp1.973.317.007dibayar secara tunai dan sisanya sebesar Rp1.485.000.000 dibayar dalam bentuk membership golf , sehingga diperoleh labapertukaran sebesar Rp6.472.504. Sesuai dengan Memo Kepala Divisi Riset Investasi No:M/03/DRI/012003 Tanggal 17 Januari2003 tentang evaluasi portofolio reksadana tahun 2002, pertimbangan penjualan reksadana tersebut adalah karena potensipertumbuhan reksadana BIMA sangat sedikit.

Hasil pertukaran berupa membership golf tersebut diklasifikasikan ke dalam kelompok aktiva lain-lain dan direncanakan untukdijual kembali pada harga yang optimal.

Pada Bulan April 2004 dilakukan switching antara reksadana Pendapatan Abadi Tetap dengan Reksadana Ganesha dari pertukarantersebut mendapat laba pertukaran sebesar Rp647.765.554.



Dana - Non JHT 26,492,009,000 26,492,009,000 Terdiri dari :- PT Asrindo Arta S. (11 %) 82,500,000 82,500,000 - PT Agro Bank (3,27 %) 5,000,000,000 5,000,000,000 - PT Bank Muamalat (0,20 %) 106,509,000 106,509,000 - PT Satria Bali Tama (5,50 %) 6,678,000,000 6,678,000,000 - PT Marga Mandala Sakti (1,24 %) 14,625,000,000 14,625,000,000

26,492,009,000 26,492,009,000

- Cad. Penyis. Penyertaan Marga Mandala Sakti (2002) (13,975,000,000) (13,975,000,000) - Cad. Penyis. Penyertaan Satria Balitama (2003) (4,491,453,510) (4,491,453,510)

(18,466,453,510) (18,466,453,510) -

-

-

-

-

3.10 Properti


Tanah 239,335,182,555 227,245,575,005 Bangunan 421,041,164,253 417,661,972,355 Aktiva Property 3,226,576,210 1,212,959,154 - Akm. Penyusutan Bangunan (44,272,301,796) (22,037,595,083)- Akm. Penyusutan Aktiva Property (1,151,518,060) (261,796,068)

618,179,103,162 623,821,115,363 Nilai Buku Properti

Pada bulan Juni diterima deviden Bank Muamalat sebesar Rp4.723.674 atas laba tahun 2002-2003.

3.9.2 Rincian Penyisihan Penyertaan Lgs Minoritas Non-JHT

Dalam tahun buku 2003 terdapat penyesuaian nilai penyertaan pada PT Satria Balitama sehubungan dengan adanya penurunanpermanen sebesar Rp4.491.453.510. Penurunan tersebut didasarkan pada informasi yang diperoleh dari Laporan Auditor atasLaporan Keuangan PT Satria Balitama tahun buku 2002 yang diaudit oleh auditor lain dimana terdapat ketidakpastian yangsignifikan tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan oleh karena itu terdapatketidakpastian signifikan apakah perusahaan akan dapat merealisasikan aktiva dan pembayaran kewajiban dalam bisnis normalperusahaan (industri pariwisata/perhotelan).

Berdasarkan Nota Dinas Direktorat Investasi tanggal 5 Februari 2003 telah dilakukan penurunan permanen penyertaan PT MargaMandala Sakti pada tahun 2002 dari Rp14.625.000.000; menjadi Rp650.000.000; Dasar pengakuan penurunan mengacu padaperubahan AnggaranDasar perusahaan tersebut, dimana harga per lembar saham nilai nominalnyaturun dari Rp. 1.000 menjadi Rp.100. Kerugian penurunan sebesar Rp13.975.000.000 telah dibebankan ke Cadangan Umum.

Nilai penyertaan per 31 Desember 2003 sebesar Rp2.186.546.490 dengan 5.584 lembar saham sehingga nilai per lembar sahamsebesar Rp1.195.917 Jumlah penurunan nilai penyertaan didasarkan pada nilai penyertaan per lembar dari nilai ekuitas PT SatriaBalitama per 31 Desember 2003 yaitu sebesar Rp39.781.519.367. Jumlah seluruh saham yang diterbitkan oleh PT. Satria Balitamaper tanggal tersebut sebanyak 101.594 lembar atau nilai per lembar sebesar Rp391.574,- sehingga terdapat penurunan nilai perlembar saham dari Rp1.195.917 menjadi Rp391.574 atau penurunan sebesar Rp804.343. Dengan demikian, terdapat penurunannilai penyertaan total (5.584 lembar) sebesar Rp4.491.453.510.

Akun tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dengan rincian sebagai berikut :

Selain memiliki sejumlah saham yang bersifat minoritas, PT Jamsostek juga memiliki saham/penyertaan pada PT BinajasaAbadikarya (BIJAK) sebesar 99,98 % (kepemilikan mayoritas). Sampai dengan tanggal laporan jumlah penyertaan pada PT Bijaktelah mencapai Rp19.860.500.214 .dan dicatat dengan menggunakan metode Ekuitas, dengan demikian pada saat penyusunanLaporan Keuangan Konsolidasian terhadap penyertaan ini dilakukan eliminasi. Pada bulan Mei 2004 diterima pembayaran devidenPT Bijak sebsesar Rp599.880.000,- .

Pada bulan Juni 2004 dilakukan koreksi (restated ) terhadap pencatatan penurunan penyertaan Satria Balitama ke cadanganpenyisihan penyertaan langsung minoritas Non-JHT karena pada tahun 2003 atas penurunan ini langsung dicatatkan sebagaipengurang penyertaan.



3.10.1 Tanah 239,335,182,555 227,245,575,005

Dana - JHT 165,067,417,112 165,067,417,112 Berlokasi di- Jl. Gatot Subroto - Jaksel 37,964,657,112 37,964,657,112 - Tanah Dari Penyelesaian MTN SPJ (3.077.791 m2) 100,000,000,000 100,000,000,000 - Desa Cariu Jonggol 27,102,760,000 27,102,760,000

165,067,417,112 165,067,417,112

Dana - Non JHT 74,267,765,443 62,178,157,893 Berlokasi di- Cibeunying - Bandung 363,370,450 363,370,450 - Jl. Petukangan Utara - Jaksel 1,257,104,018 1,257,104,018 - Jl. Jend Sudirman - Bekasi 1,691,886,850 1,691,886,850 - Jl. Imam Bonjol - Batam 5,626,254,270 2,191,936,270 - Desa Bugel - Tangerang 12,321,083,555 3,665,794,055 - Jl. Kuningan - Setiabudi 53,008,066,300 53,008,066,250

74,267,765,443 62,178,157,893 239,335,182,555 227,245,575,005

a.

b.

c.

d.

f.

e.

Tanah di Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan seluas 16.290 m2 dengan bukti kepemilikan sertifikat HGB No. 129 tanggal 17Desember 1992, diakui juga oleh PT. Bina Daya Cipta (BDC). PT. BDC telah menggugat PT Jamsostek di Pengadilan NegeriJakarta Selatan dengan Nomor Perkara 409/Pdt.G/2001/PN Jak.Sel. Untuk menangani perkara tersebut PT Jamsostek telahmenunjuk law office Remy & Darus. Pada tanggal 15 April 2002 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp18.500.000.000 sesuaiputusan perdamaian dari Pengadilan Negeri Jak.Sel, atas perkara Nomor:409/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel sehingga menambah nilaitanah menjadi Rp37.964.657.112.

Tanah non-JHT di Jl. Kapt Sumarsono Medan dan di Jl. Jemur Sari Surabaya dengan nilai masing-masingsebesar Rp603,292,000dan Rp392.260.000 pada bulan Juni 2003 dijual dengan harga (setelah dikurangi marketing fee ) masing-masing sebesarRp2.935.169.250 dan Rp1.433.737.500 sehingga terdapat keuntungan masing-masing sebesar Rp2.331.877.250 danRp1.041.477.500.

Sesuai surat Menteri BUMN N. S-521/MBU/2004 tanggal 11 oktober 2004 perihal junal balik (reversing entry ) piutang lain, makaterdapat pengakuan kembali nilai tanah investasi non-JHT sebesar Rp12.089.607.550,- yang berasal dari penghapusan Piutangmenejemen.Pengakuan kembali nilai tanah tersebut terdiri dari : tanah di desa Bugel Tagerang sebesar Rp8.655.289.550 dan tanahdi P. Batam sebesar Rp3.434.318.000.

Tanah di Desa Cariu Jonggol seluas 187,5 ha diperoleh dalam tahun 1998 dengan nilai sebesar Rp27.102.760.000 berasal daripenyelesaian investasi Commercial Papers PT. Bank Pasific sebesar 40 % atau sebesar Rp14.400.000.000 sedangkansisanyasebesarRp12.702.760.000,- dibayar secara tunai oleh PT Jamsostek.

Jumlah Tanah

Tanah investasi JHT bertambah sebesar Rp100.000.000.000 dengan luas 3.077.791 m2 berasal dari penyelesaianMTN SPJ . Tanahtersebut berlokasi di Desa Waringin Jaya,Kab Pandeglang seluas 680.750m2, Desa Sinar Jaya Kab.Pandeglang seluas 894.500m2,Desa Tambak, Kab. Lebak seluas 540.270m2 dan Desa Cikahuripan, Kab. Bogor seluas 962.271m2. Penyerahan tanah tersebutdidasarkan pada Akta Berita Acara Penyerahan Jaminan No. 11 tanggal 19 Mei 2003, Akta Berita Acara Penyerahan Aset No. 7tanggal 11 Juni 2003 dan Akta Berita Acara Penyerahan No. 6 tanggal 15 Desember 2003.

Pada Tahun 2003 terdapat penambahan Nilai Tanah non-JHT di Jl. Jend.Sudirman Bekasi sebesar Rp569,353,600 yang terkaitdengan pengurusan Balik Nama Sertifikat Hak Milik (BPHTB) menjadi atas nama PT Jamsostek .

Nilai tanah yang tercatat sebesar nilai pokok MTN PT SPJ yang diselesaikan yaitu sebesar Rp100.000.000.000,- sehinggatidak adapengakuan keuntungan/kerugianatas penyerahan tanah jaminan sebagai pelunasan MTN tersebut. Nilai wajar atas tanah tersebuttidak tersedia pada saat penyerahan jaminan dan sampai dengan 31 Desember 2003 masih belum tersedia karena belum adanyapenilaian independen pada periode penyerahan jaminan tersebut. Nilai tanah yang tersedia adalah nilai tanah posisi per 1 dan 3Nopember 2001 yaitu sebesar Rp101.518.616.000 sesuai Laporan Appraisal PT Sucofindo tanggal 24 dan 27 Nopember 2001.


g.

h.

3.10.2 Bangunan 31 Desember 2004 31 Desember 2003( Rp ) ( Rp )

Nilai buku Bangunan 378,843,920,607 396,575,540,357

- Bangunan JHT 414,750,556,419 412,163,782,320 - Bangunan Non-JHT 6,290,607,834 5,498,190,034 - Aktiva Property 3,226,576,210 1,212,959,154

424,267,740,463 418,874,931,509 - Akm. Penyusutan Bangunan JHT (43,455,210,151) (21,692,830,649) - Akm. Penyusutan Bangunan Non-JHT (817,091,645) (344,764,435) - Akm. Penyusutan Aktiva Property (1,151,518,060) (261,796,068)

(45,423,819,856) (22,299,391,151) 378,843,920,607 396,575,540,357

3.10.2.1 Bangunan JHT 371,295,346,268 390,470,951,672

Menara JamsostekNilai Perolehan Menara Jamsostek 414,750,556,419 412,163,782,320 Akumuliasi Peny Menara Jamsostek (43,455,210,151) (21,692,830,649)

371,295,346,268 390,470,951,672

Nilai yang dijadikan dasar penyusutangedung Menara Jamsostek adalah nilai buku per 31 Desember 2003 setelah dikurangi koreksirestitusi PPN Masukan dan koreksi pendapatan sewa tahun 2001 ditambah dengan pengeluaran dalam tahun 2003 yang dikapitalisiryaitu sebesar Rp412.163.782.320.

Perlakukan PPN atas transaksi pembangunanMenara Jamsostek merupakan PPN masukan yang dapat diperhitungkan dengan PPNkeluaran dari penerimaan sewa atau diajukan untuk restitusi.

Dalam perhitungan penyusutantersebut, masa manfaat yang digunakan adalah sisa manfaat gedung yaitu 19 tahun karena perlakuanpenyusutan dilakukan secara prospektif. Gedung Menara Jamsostek telah selesai 100% dan diserahkan dari Pemimpin Proyekkepada Direktur Investasi Perusahaan pada tanggal 21 Mei 2001 sesuai Berita Acara No.BA/12/MENARA/PIMPRO/2001.

Pada bulan Maret 2003, terdapat restitusi PPN Masukan atas bangunan tahun 2000 dan 2001 sebesar Rp2.973.413.605 yangmenguranginilai perolehan Gedung Menara Jamsostek. Selain itu, dalam tahun 2003 terdapat koreksi atas pendapatan sewa gedungyang dicatat pada tahun 2001 sebesar Rp1.918.445.450 yang mengurangi nilai perolehan gedung. Hal ini dilakukan sehubunganmasih adanya pengeluaran dalam tahun 2001 yang dikapitalisir dalam rangka pekerjaan tambahan dan eskalasi kepada kontraktorsehingga sampai dengan 31 Desember 2001 gedung belum siap secara komersial dan pendapatan sewa yang diterima diperlakukandengan mengurangi nilai perolehan gedung.

Nilai Tanah di KuninganSetiabudi sebesar Rp53.003.916.250 berasal dari penyelesaian investasi promes PT Ramako Gerbang Masmelalui penyerahan 3 (tiga) bidang tanah kosong seluas 5.365 M2 di Jl. H.R Rasuna Said Kav 12-14 JakSel. dan sebesarRp4.150.000 merupakan biaya pemagaran.

Tanah investasi di Batam berkurang dari Rp4.407.673.979 di tahun 2002 menjadi Rp2.191.936.270 di tahun 2003. Hal ini karenaadanya pemisahan pencatatan tanah dan bangunan dalam rangka pemberlakuan perhitungan penyusutan bangunan investasi mulaitahun 2003. Nilai bangunan yang dikurangkan dari nilai tanah sebesar Rp2.215.737.709,-.(lihat penjelasan 1.10.b). Pada bulanNovember 2004 terdapat pengakuan kembali tanah non-JHT sebesar Rp12.089.607.550,- sesuai surat Menteri BUMN No. S-521/MBU/2004 tanggal 11 Oktober 2004 (lihat butir a.).

Menara Jamsostek merupakan investasi dalam bentuk pembangunangedung untuk usaha penyewaan ruang kantor dengan nilai bukuper 31 Desember 2002 sebesar Rp415.154.888.939. Sesuai Memo Direktur Investasi kepada Direktur Utama No.M/247/DIRINVEST/112002 tanggal 12 Nopember 2002 ditegaskan bahwa Menara Jamsostek digunakanuntuk disewakan sehinggasejak tahun 2003 mulai diperhitungkan penyusutannyasesuai dengan Pedoman Akuntansi Jamsostek yang mulai diberlakukan tahunbuku 2003.

Nilai Buku

Sesuai dengan hasil keputusan rapat antara Divisi Properti dan Penyertaan, Biro Akuntansi, Biro Keuangan dan Biro PengawasanIntern tanggal 3 September 2003, pengeluaran untuk pekerjaan pembuatan koridor, lantai koridor dan lainnya dalam gedung yangtidak dibongkar kembali dikapitalisir kedalam nilai gedung.

Nilai Buku


3.10.2.2 Bangunan Non-JHT 31 Desember 2004 31 Desember 2003( Rp ) ( Rp )

6,290,607,834 5,498,190,035 (817,091,645) (344,764,435)

5,473,516,189 5,153,425,600

3.10.2.3 Aktiva Property31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )- Aktiva Property JHT 3,226,576,210 1,212,959,154 - Akm. Penyusutan Aktiva Property JHT (1,151,518,060) (261,796,068)

2,075,058,150 951,163,086

Rincian aktiva property dapat dilihat pada lampiran 8

4. Aktiva Lancar4.1 Kas, Bank, Giro Pos dan Uang Dalam Perjalanan


Kas- Perusahaan 60,924,471 97,858,142 - Anak Perusahaan 9,525,000 3,303,250 Bank- Perusahaan 53,524,241,720 34,965,480,313 - Anak Perusahaan 280,769,057 1,174,396,947 Giro Pos 25,418,601 204,814,116 Uang Dalam Perjalanan 89,279,880 151,671,075

53,990,158,729 36,597,523,843

4.2 Deposit on Call (DOC) Non Investasi

4.3 Piutang Iuran dan Penyisihan Piutang Iuran

Jumlah Kas, Bank, Giro Pos dan UDP

Akun tersebut merupakan saldo piutang iuran yang meliputi piutang iuran program JKK, JKM, dan JPK dari perusahaan pesertaJamsostek per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003

Akun tersebut merupakan saldo Deposit On Call Non Investasi 31 Desember 2004 sebesar Rp15.000.000.000,- di Bank Mandiriyang tujuannya untuk menjaga likuiditas Kantor Pusat dengan rata-rata tingkat bunga sebesar 7% per tahun dan jangka waktu 6hingga 10 hari.

Akm. PenyusutanHarga Perolehan Gedung Kantor Kacab Batam

Aktiva property merupakan akun beban tangguhan pekerjaan pembuatan vertical blind atas gedung investasi Menara Jamsostek.Pekerjaan pembuatan vertical blind dilakukan sesuai dengan kontrak sewa dengan penyewa (tenant ) di Menara Jamsostek yangdilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik gedung lainnya seperti pembuatan partisi, koridor gedung dan sebagainya. Penyusutanditerapkan secara garis lurus sepanjang periode sewa.

Sesuai Memo Divisi Property dan Penyertaan No. M/18/DPP/012004 tanggal 14 Januari 2004 telah dilakukan pemindahbukuanrenovasi Bangunan Investasi Non JHT dari Kacab. Batam ke Kantor Pusat c.q. Divisi Property dan Penyertaan sebesarRp3.282.452.325. Gedung Investasi tersebut berupa bangunan di Kacab. Batam yang digunakan untuk usaha penyewaan ruangkantor. Nilai gedung Investasi yang dipindahkan adalah sebesar biaya renovasi gedung yang dilakukan pada tahun 2003. Bangunantersebut mulai disusutkan dalam tahun 2003. Nilai perolehan bangunan adalah sebesar Rp2.215.737.709 dan siap secara komersialsejak awal tahun 1995. Dalam perhitungan penyusutan yang mulai diberlakukan dalam tahun 2003, masa manfaat yang digunakanadalah masa manfaat yaitu 12 tahun.

Berdasarkan memo Biro Perlengkapan dan Saran No. M/298/BPS/032004 tanggal 15 Maret 2004 masa manfaat renovasi gedungKacab Batam ditaksir bertambah 2 tahun. Dalam tahun 2004 terdapat penambahan nilai gedung atas pekerjaan Mekanikal &Elektrikal sebesar Rp792.417.800.

Nilai Buku

Nilai Buku



Piutang IuranProgram Paket- Jaminan Kecelakaan Kerja 41,092,765,910 50,435,004,294 - Jaminan Kematian 17,163,827,675 19,928,192,645 - Jaminan Pelayanan Kesehatan 30,997,254,979 40,114,853,823

89,253,848,564 110,478,050,762

Akm. Penyisihan Piutang IuranProgram Paket- Jaminan Kecelakaan Kerja (11,476,495,161) (44,763,707,708) - Jaminan Kematian (4,691,332,945) (17,570,252,885) - Jaminan Pelayanan Kesehatan (7,769,477,939) (34,420,251,764)

(23,937,306,045) (96,754,212,357)

65,316,542,519 13,723,838,405

Uraian Jumlah (Rp)Kantor Wilayah I 4,089,886,039.00 Kantor Wilayah II 6,197,859,838.00 Kantor Wilayah III 11,756,280,239.00 Kantor Wilayah IV 23,003,781,013.00 Kantor Wilayah V 3,859,033,191.00 Kantor Wilayah VI 7,593,559,898.00 Kantor Wilayah VII 8,469,257,576.00 Kantor Wilayah VIII 3,989,579,472.00

Jumlah 68,959,237,266.00

Rincian piutang iuran dapat dilihat pada lampiran 9

4.4 Piutang Usaha dan Penyisihan Piutang Usaha


- Piutang Usaha 6,079,770,551 6,462,297,950 - Penyisihan Piutang Usaha (5,416,275,000) (5,208,610,250)

663,495,551 1,253,687,700

4.5 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Piutang Usaha Bersih

Akun tersebut merupakan saldo pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 denganrincian :

Berdasarkan KeputusanDireksi Nomor : 27/012003 tentang PAJASTEK, perlakuan akuntansi untuk Piutang Iuran pada tahun buku2004 mengalamiperubahan. Piutang Iuran yang diakru dan dicatat dalam laporan keuanganadalah piutang iuran yang berumur 1 s/d12 bulan. Sementara untuk Piutang Iuran yang umurnya lebih dari 12 bulan tidak lagi dilaporkan dalam laporan keuangan pokoktetapi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai Aktiva (Piutang) Kontinjensi.Penjabaran lebih lanjut atas pengukuran,pengakuan dan penyajian Piutang Iuran ini terdapat dalam Surat Edaran Direksi Nomor : B/448/012004 tanggal 15 Januari 2004.

Sampai dengan 31 Desember 2004 jumlah piutang iuran yang berumur di atas 12 bulan (kontinjensi) sebesar Rp68.959.237.266 dengan rincian sbb :

Akun tersebut merupakan saldo piutang usaha anak perusahaan per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003.

Jumlah Piutang Iuran

Jumlah Piutang Iuran Bersih

Jumlah Penyis. Piutang Iuran



Perusahaan- Bunga DOC 58,112,608 11,354,390 - Bunga Deposito 42,780,434,312 62,379,722,743 - Dividen Saham 1,445,379,380 - - Bunga Obligasi 345,402,165,495 228,700,748,956 - Bunga Medium Term Notes - 18,634,375,000 - Lain-lain (Ged.Investasi) 1,626,169,092 8,922,475,672 Anak Perusahaan 37,004,540 60,912,406

391,349,265,427 318,709,589,167

4.6 Piutang Investasi


- Piutang Penjualan Saham 4,955,194,363 69,144,925,200

4,955,194,363 69,144,925,200

4.7 Uang Muka Pajak


Perusahaan- PPh Fiskal Luar Negeri 33,000,000 36,000,000 - PPn Masukan Bangunan Investasi 516,809,890 1,161,918,436

224,046,500 224,046,500

Anak Perusahaan 701,463,565 442,715,367 1,475,319,955 1,864,680,303

4.8 Piutang Pegawai


- Pinjaman Pegawai - 25,927,616 - Pinjaman Kendaraan - 6,240,000 - Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 99,375,087 -

99,375,087 32,167,616

4.9 PSL Dibayar Dimuka31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )

- PSL dibayar dimuka - 57,491,188,000

Akun tersebut merupakan saldo piutang pegawai baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah maupun Kantor Cabang pada tanggal 31Desember 2004 dan 31 Desember 2003.

Akun tersebut merupakan pajak dibayar dimuka per 31 Desember 2004 dengan rincian sebagai berikut :

Akun tersebut merupakan saldo piutang investasi Kantor Pusat atas transaksi penjualan efek yang sampai dengan tanggal laporanbelum diterima pembayarannya (T+4). Transaksi ini akan selesai pada bulan berikutnya (outstanding transaction) .

Jumlah Piutang Investasi

Jumlah Uang Muka Pajak

- PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau BangunanNon JHT

Jumlah Pendapatan YMH Diterima

Jumlah Piutang Pegawai


4.10 Piutang Lain-lain31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )- Piutang Lancar Lainnya 22,313,206,209 18,119,222,147 - Piutang Lain anak perusahaan -

22,313,206,209 18,119,222,147

45,384,480.00 atas Kekurangan pembayaran PPN service charge

276,723,700.00

13,426,118,888.00 yang belum memiliki SKB

8,156,016,150.00

154,424,395

Kerjoarum atas jaminan fiktif di Kacab Solo 198,000,000

atas pengadaan alat pengasapan 56,538,596

Total 22,313,206,209

4.11 Uang Muka Pegawai (Persekot Kerja)


- Kantor Pusat 1,423,589,000 1,771,230,648 - Kantor Daerah 1,060,766,478 147,923,647

2,484,355,478 1,919,154,295

Rincian Uang Muka Pegawai dapat dilihat pada lampiran 10

4.12 Beban Usaha Dibayar Dimuka31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )Perusahaan :- Beban Sewa Gd Kantor 4,551,928,870 4,860,050,127 - Beban Sewa Rmh Jabatan 1,129,871,290 1,022,006,923 - Beban Sewa Lain 58,684,800 58,333,333 - Asuransi Barang 455,359,584 311,047,918 - Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor - 1,844,383,321 - Beban Lain 1,005,390,677 828,676,973 Anak Perusahaan 320,552,855 148,183,892

7,521,788,076 9,072,682,487

4.13 Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor

Akun ini merupakan saldo tagihan non operasional perusahaan kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan per 31 Desember 2004dan 31 Desember 2003 . Rincian piutang lain perusahaan per 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut:

- Piutang kepada tenant Menara Jamsostek (MJS)

Jumlah Beban Usaha Dibayar Dimuka

- Piutang lain kepada PT. Arutmin

- Piutang kepada personil PTPN IX Batu Jamus atas bagi hasil laba MTN Arutmin Tahun 2003

Akun tersebut merupakan saldo Perlengkapan & ATK baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah maupun Kantor Cabang pada tanggal31 Desember 2004, sedangkan saldo per 31 Desember 2003 diklasifikasikan sebagai Beban Usaha Dibayar Dimuka (lihat catatan4.12)

- Piutang lain atas pemotongan pajak Deposito JHT

Jumlah Piutang Lain-Lain

- Piutang kepada tenant MJS atas beban pengelolaan gedung JHT yang belum dibayar

Akun tersebut merupakan saldo persekot kerja dari pegawai untuk keperluan dinas yang belum dipertanggungjawabkan sampaidengan tanggal laporan per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dengan rincian:

Jumlah Uang Muka Pegawai

- Piutang kepada Biro DPKP/ PKBL

- Lain lain



- Barang Cetakan 929,329,335 - - Materai 36,114,000 - - Alat Tulis Kantor 474,352,266 - - Perlengkapan Komputer Habis Dipakai 633,805,427 -

2,073,601,028 -

5. Aktiva Tetap


Perusahaan :Nilai Perolehan Aktiva Tetap

- Tanah 55,043,317,154 35,562,252,212 - Bangunan 94,153,824,375 77,404,959,064 - Kendaran Dinas 75,071,636,666 62,501,001,490 - Peralatan Kantor 21,649,803,810 18,684,117,187 - Peralatan Komputer 80,037,112,751 87,702,015,167 - Peralatan Lain 33,651,274,310 28,283,701,892

Jumlah Nilai Perolehan 359,606,969,066 310,138,047,012 Akumulasi Penyusutan

- Bangunan (34,172,574,243) (29,298,148,683) - Kendaran Dinas (45,448,952,234) (36,616,446,682) - Peralatan Kantor (15,945,673,582) (11,635,076,814) - Peralatan Komputer (57,679,338,796) (58,948,723,976) - Peralatan Lain (23,247,278,193) (18,339,669,562)

Jumlah Akumulasi Penyusutan (176,493,817,048) (154,838,065,717) 183,113,152,018 155,299,981,294

Anak Perusahaan :Nilai Perolehan 3,851,429,166 3,935,870,644 Akumulasi Penyusutan (1,072,343,029) (1,073,912,270)

2,779,086,137 2,861,958,374 185,892,238,155 158,161,939,669

6. Aktiva Lain


6.1 Aktiva Dalam Konstruksi 30,518,577,650 28,470,224,398 6.2 Aktiva Tetap Yang Sudah Tidak Digunakan 437,796,652 246,602,517 6.3 Aktiva Tidak Berwujud 6,541,550,632 - 6.4 Beban Yang Dibayar Di Muka 1,537,445,836 2,114,370,682 6.5 Beban Yang Ditangguhkan 317,215,333 315,000,000 6.6 Piutang Pegawai 220,296,801 212,235,343 6.7 Aktiva Pajak Tangguhan 39,844,841,439 73,612,478,225 6.8 Piutang Lain 40,257,637,651 32,308,498,040

119,675,361,994 137,279,409,205

6.1 Gedung/ Sarana Dlm Penyelesaian (Aktiva Dlm Konstruksi)

Nilai Buku Aktiva - Perusahaan

Nilai Buku Konsolidasi

Jumlah tersebut merupakan saldo aktiva lain perusahaan pada tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 yang terdiri dari:

Jumlah Perlengkapan dan ATK

Nilai Buku Aktiva - Anak Prsh


Akun tersebut merupakandana yang telah dibayar per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 untuk pembangunangedungkantordi Kantor Wilayah dan Kantor-kantor Cabang dengan rincian sebagai berikut :



Aktiva Dlm Konstruksi- Aktiva Dlm Konstruksi JHT 25,281,997,396 25,158,997,396 - Aktiva Dlm Konstruksi Non JHT 5,236,580,254 3,311,227,002

30,518,577,650 28,470,224,398


- Kantor Pusat 25,674,243,756 25,158,997,396 - Kanwil II - 671,631,000 - Kanwil III 753,765,941 100,313,941 - Kanwil IV 2,054,192,885 1,463,261,577 - Kanwil V - 582,597,400 - Kanwil VI 59,495,435 65,580,000 - Kanwil VII 1,379,279,885 427,843,084 - Kanwil VIII 597,599,748 -

30,518,577,650 28,470,224,398

Jumlah pembayaran yang telah dilakukan adalah :Angsuran I : 50,00 % sebesar US$ 7,797,905.37 = Rp. 21.133.055.198Angsuran II : 8,33 % sebesar US$ 1,299,650.89 = Rp. 3.937.942.198Jumlah US$ 9,097,556.26 = Rp. 25.070.997.396Biaya Pengurusan Surat = Rp. 88.000.000Jumlah = Rp. 25.158.997.396

6.2

Jumlah Aktiva Dlm Konstruksi

Jumlah Aktiva Dlm Konstruksi

Sesuai SPK /54/062002 tanggal 14 Juni 2002 perusahaan menunjuk PT Satyatama Graha Tara untuk melakukan penilaian(appraisal) dalam menentukan nilai pasar (market value) aktiva tetap dari obyek tanah dan bangunan Menara Proteksi. Sesuailaporan dari PT. Satyatama Graha Tara No. 2537-1/PNL/SGT-PST/2002 tanggal 30 Juli 2002 disebutkan bahwa nilai pasar dariaktiva Menara Proteksi per 1 Juli 2002 adalah sebesar Rp37.600.000.000. Atas usulan pengambilalihan obyek tersebut masihdipertimbangkan lebih lanjut.

Aktiva Yang Sudah Tidak DigunakanAktiva tersebut merupakan aktiva yang sudah tidak digunakan karena rusak atau hilang per 31 Desember 2004 dan 31 Desember2003 masing-masing sebesar Rp437.796.652 dan Rp246.602.517.

Usulan untuk penghapusan investasi telah diajukan kepada pemegang saham namun tidak mendapat persetujuan.

Dalam tahun 1999 PT Jamsostek menunjuk konsultan PT Satya Graha Tara untuk melakukan kajian kelayakan atas proyek MenaraProteksi dan diperoleh hasil bahwa proyek ini tidak layak untuk diteruskan karena tidak memberikan hasil yang positif pada saat ini,walaupun proyek ini sebenarnya merupakan investasi jangka panjang.

Jumlah aktiva dalam konstruksi JHT di Kantor Pusat antara lain merupakan investasi dalam Menara Proteksi sebesarRp25.158.997.396 dan pembelian gondola untuk Menara Jamsostek sebesar Rp123.000.000.

Menara Proteksi diperoleh atas dasar perikatan jual beli antara PT Jamsostek dengan PT Menara Proteksi Indonesia, meliputi 9lantai ruang kantor di Gedung Menara Proteksi seluas 11.510 m2 dengan nilai US$15,595,810.75 dengan sistem strata title dandiikat dengan akta.

Kekurangan sebesar US $ 1,299,650 tidak dilaksanakan pembayarannya karena berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 39 tahun1997 proyek tersebut dinyatakan perlu dikaji ulang.


6.3 Aktiva Tidak Berwujud


- Lisensi Perangkat Lunak 1,685,772,864 - - Pengembangan Perangkat Lunak 4,855,777,768 -

6,541,550,632 -

2,077,505,718 sebagai Konsultan pengawas

2,696,878,800 sebagai Pelaksana pengembangan aplikasi SIAK dan SIPT

35,570,000 45,823,250

sebagai pelaksana pengembangan aplikasi Sistem Informasi dokumentasi hukum

JUMLAH 4,855,777,768

6.4 Beban Yang Dibayar Di Muka


- Beban Sewa Bangunan Ktr Dibayar Di Muka 1,119,995,418 1,806,487,727 - Beban Sewa Rumah Jabatan Dibayar Di Muka 379,800,418 299,232,955 - Beban Sewa Lain Dibayar Di Muka 37,650,000 8,650,000 - Beban Asuransi Barang Dibayar Di Muka -

1,537,445,836 2,114,370,682

6.5 Beban Yang Ditangguhkan31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )

- Beban Yang Ditangguhkan 317,215,333 315,000,000 317,215,333 315,000,000

6.6 Piutang Pegawai 220,296,801 212,235,343

Jumlah tersebut merupakan beban yang dibayar dimuka beban yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 ( satu ) tahun buku yangterdapat di Kantor Wilayah/ Cabang. Beban yang ditangguhkan tersebut diantaranya adalah hak atas tanah dengan jumlah masing-masing per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 sebesar Rp317.215.333 dan Rp315.000.000.

- Pembayaran kepada PT. Magnus Indonesia

- Pembayaran kepada PT. Asaba Computer Center

Rincian pengembangan perangkat lunak perusahaan per 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut:

Jumlah Aktiva Tdk Berwujud

- Uang rapat tim counterpart PT. Magnus Indonesia

Akun tersebut merupakan saldo Perangkat Lunak per 31 Desember 2004 sebesar Rp6.541.550.632, sedangkan saldo per 31Desember 2003 diklasifikasikan sebagai aktiva tetap (perangkat komputer) lihat catatan 5. Dalam jumlah tersebut terdapatpembayaran uang muka konsultan pengawas dan jasa pengembangan aplikasi SIPT dan SIAK dalam rangka penerapan on linesystem yang akan dilaksanakan pada Tahun 2005.

Jumlah piutang pegawai per 31 Desember 2004 adalah Rp220.296.801 dan saldo 31 Desember 2003 sebesar Rp212.235.343 yangmerupakan TGR saudara Tengku Nasri sesuai dengan SK Direksi No. KEP/25/022004. Sesuai dengan amanat RUPS pengesahanlaporan keuangan Tahun 2003 dan sesuai SK Direksi No.KEP/249/102004 tanggal 12 Oktober 2004 telah disetujui penghapusanpiutang pegawai a/n Sdr.Tengku Nasri. Rincian Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut :

- Pembayaran kepada PT. Binamadya Persada

Jumlah Beban YD Dimuka

Jumlah Beban Ditangguhkan



Kantor SaldoKantor Pusat 71,145,895 Kanwil IV 121,205,906 Kanwil VIII 27,945,000

Total 220,296,801

6.7 Aktiva Pajak Tangguhan31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )

- Perusahaan 38,441,499,371 72,200,983,482 - Anak Perusahaan 1,403,342,068 1,411,494,743

39,844,841,439 73,612,478,225

6.8 Piutang Lain


Perusahaan- Piutang Koperasi Pegawai 195,665,536 195,665,536 - Pos Sementara Dalam Penyelesaian (PSDP) 35,462,497,134 27,963,186,644 - Jaminan Keanggotaan Golf 3,107,810,580 1,407,238,080 - Piutang Lain-Lain 26,546,061,458 51,165,085,674 - Jaminan Pihak Ke III - 759,627,897 Anak Perusahaan 1,069,416,987 1,138,565,450

66,381,451,695 82,629,369,280 - Cad. Penyis. Piutang Lain-Lain (26,123,814,044) (50,320,871,240)

40,257,637,651 32,308,498,040

- Pos Sementara Dalam Penyelesaian (PSDP)

KANTOR SALDO PSDPKantor Pusat 27,460,145,458 Kanwil I 9,566,250 Kanwil II 11,869,808 Kanwil III 427,800 Kanwil IV 7,096,713,681 Kanwil V 576,231,156 Kanwil VI 222,747,550 Kanwil VII - Kanwil VIII 84,795,430

TOTAL 35,462,497,134

-

Pos Sementara Dalam Penyelesaian merupakan saldo yang belum dapat diselesaikan dan dibukukan pada akun seharusnyasampaiakhir periode penyusunan laporan keuangan. Rincian Pos Sementara Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2004 adalah sebagaiberikut :

Pengeluaran di Kantor Pusat dalam rangka pembelian tanah dan bangunan Kantor Pusat Perum Perusahaan PengangkutanDjakarta(PPD) sebesar Rp27.300.000.000.

Jumlah Aktiva Pajak Tangguhan

Aktiva Pajak Tangguhan per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 yang timbul dari adanya perbedaan antara dasar pembukumenurut akuntansi dengan pembukuan menurut pajak (fiskal) sebagai akibat beda waktu (temporary difference) dan beda tetap(permanent difference) .

Akun tersebut merupakan saldo piutang lain per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dengan rincian :

Jumlah Piutang Lain

Pos Sementara Dalam Penyelesaian antara lain berasal dari :


-

-

Jaminan Keanggotaan Golf

- Penambahan jaminan keanggotaan golf tahun 2004 sebesar Rp1.700.572.500 berasal dari pembelian membership golf " TamanDayu Club" pada Bulan April 2004 sebesar Rp215.572.500 dan hasil pertukaran reksadana BIMA dengan membership "Rancamaya" sebesar Rp1.495.000.000. Rincian membership golf per 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut:

Kelebihan pembayaran JHT pada Kantor Wilayah IV di Kantor Cabang Sukabumi Tahun 2001 s.d. 2004 sebesar Rp7.096.713.681.

Kelebihan pembayaran JHT pada Kantor Wilayah V antara lain di Kantor Cabang Magelang sebesar Rp570.107.879,35

Kelebihan pembayaran tersebut merupakan penyalahgunaan keuangan yang dibukukan pada pembayaran JHT sebesarRp7.320.613.696 yang dilakukan oleh Sdr. Ikrom Martha Jumda mantan personil keuangan Kacab Sukabumi. Atas penyalahgunaantersebut telah diterima pengembalian sebesar Rp223.900.000 sehingga saldo penyalahgunaanyang belum diselesaikan dan dicatatpada akun PSDP per 31 Desember 2004 sebesar Rp7.096.713.681. Atas penyalahgunaankeuangan tersebut sampai dengan tanggalpelaporan belum ada penetapan Tuntutan Ganti Rugi karena masih dalam proses penyidikan oleh Kepolisian.

Perum PPD berpegang pada surat Menteri BUMN tersebut sehingga bermaksud menjual tanah dan bangunan di Depo A Ciputat.Namun Perusahaan tetap bermaksud membeli tanah dan bangunan Kantor Pusat Perum PPD dengan pertimbangan secara ekonomislebih prospektif dibanding tanah di Ciputat. Selanjutnya, berdasarkan surat Direksi Perum PPD kepada Direksi Perusahaan No.55/Sekr/III/2004 tanggal 4 Maret 2004, Direksi Perum PPD dan Direksi Perusahaan telah melakukan pertemuan pada tanggal 4Maret 2004 dan telah sepakat akan membatalkanAkta PPJB No. 1 dan dana sebesar Rp27.300.000.000 akan dikembalikan kepadaPerusahaan. Atas kesepakatan tersebut, belum ada pembatalan/perubahanAkta PPJB No. 1 yang mengaturtentang kewajiban PerumPPD, batas waktu pengembalian dan konsekuensi/imbalan atas pembatalan pembelian tanah dan bangunan. Namun demikian,berdasarkan surat Direksi Perusahaan kepada Direksi Perum PPD No. B/2434/032004 tanggal 16 Maret 2004, Perusahaan tetapakan melaksanakan jual beli atas tanah dan bangunan Kantor Pusat Perum PPD sesuai dengan Akta PPJB No. 1.

Sesuai Surat Direksi Perusahaan kepada Komisaris Perusahaan No.R/815/052003 tanggal 19 Mei 2003, Perusahaan akan turutberpartisipasi dalam rangka penyehatan Perum PPD dengan melakukan pembelian aset Perum PPD. Komisaris memberikanpersetujuan atas rencana tersebut melalui surat kepada Direksi No.50/DK/052003 tanggal 23 Mei 2003. Selanjutnya,pada tanggal 3Juni 2003, Direksi dan Komisris Perusahaan dan Perum PPD menandatangani Nota Kesepakatan untuk Jual Beli Tanah danBangunan yang berlokasi di Jl. Halim Perdana KusumaJakarta dengan luas tanah 15.050 m2 dan bangunan4.122 m2. BerdasarkanNota Kesepakatan tersebut, pada tanggal 5 Juni 2003, Perusahaan mengeluarkan dana sebesar Rp20.300.000.000 sebagaipembayaran tahap pertama (dari 3 tahap).

Pada tanggal 8 Agustus 2003, Direksi Perusahaan dan Perum PPD menandatangani Akta PPJB No. 1 dihadapan Notaris.Berdasarkan Akta tersebut dilakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp7.000.000.000 pada tanggal 8 Agustus2003. Harga jualyang disepakati adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah dan bangunantahun 2003 sebesar Rp34.272.052.000. Sisapembayaran (tahap ke 3) sebesar Rp6.972.052.000 akan dibayarkan setelah dikeluarkannya sertifikat atas nama Perum PPD (padasaat penandatanganan Akta, tanah belum bersertifikat). Perum PPD diharuskan untuk mengurus sertifikasi tanah tersebut denganjangka waktu 120 hari sejak Akta PPJB No. 1 ditandatangani atau paling lambat tanggal 6 Desember 2003. Jika pengurusansertifikasi tersebut tidak berhasil, Perum PPD akan memberikan tanah dan bangunan pengganti yang terletak di Jl. Raya ParungCiputat (Depo A Perum PPD) seluas 67.875 m2.

Kelebihan pembayaran tersebut merupakan penyalahgunaankeuangan yang dibukukan pada pembayaran JHT pada Tahun 2003 s.d2004 sebesar Rp570.107.879,35 yang dilakukan oleh Sdr. Trisapto Adiriwibowo mantanpersonil Pelayanan Kacab Magelang. Ataspenyalahgunaan keuangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan belum ada penetapan Tuntutan Ganti Rugi.

Berdasarkan surat Direksi Perum PPD kepada Direksi Perusahaan tanggal 8 Oktober 2003, Perum PPD tidak dapat segeramenyelesaikan pengurusan sertifikat. Kemudian, pada tanggal 21 Oktober 2003, Menteri BUMN menyampaikan surat kepadaDireksi Perusahaan No. S-369/MBU/2003 agar Perusahaan mengalihkan opsi jual beli dari Kantor Pusat Perum PPD ke Depo ACiputat. Selain itu, sampai dengan 6 Desember 2003, Perum PPD belum dapat menyelesaikan pengurusan sertifikat.



- Rancamaya, Bogor 1,485,000,000 - - Taman Dayu Golf Club 215,572,500 - - Cibodas Golf Park 180,000,000 180,000,000 - Damai Padang Indonesia Golf 473,000,000 473,000,000 - Palm Hill Country 202,000,000 202,000,000 - Pan Isi Development 177,238,080 177,238,080 - PT. Kokaba Diba 375,000,000 375,000,000

Jumlah 3,107,810,580 1,407,238,080

-


Kanwil III Kantor Cabang Kanwil III 117,813,497 - Kantor Cabang Setiabudi 35,000,000 - Kantor Cabang Cilandak 111,196,000 - Kantor Cabang Cawang 109,452,000 - Kantor Cabang Pluit 450,000 -

Total Kanwil III 373,911,497 Kanwil IV Kantor Cabang Cikarang 2,000,000 -

Total Kanwil IV 2,000,000 - 31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )

2. Piutang Lain Kanwil VII 19,500,000 3. Piutang Lain JPK Dasar Kanwil VIII 23,321,517 4. Piutang lain Jaminan Pihak ke III Kanwil I 3,514,400 Jumlah Piutang Lain 422,247,414 -

- Saldo Cadangan Penyisihan piutang lain sebesar Rp26.123.814.044 di atas dapat dirinci sebagai berikut:


Piutang Kepada Manajemen - 24,822,696,217

Saldo Piutang lain (netto) setelah dikurangi cadangan penyisihannya adalah sebesar Rp422.247.414 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Jaminan Sewa Gedung Kantor

Piutang manajemen merupakan piutang kepada manajemen atas adanya kerugian perusahaan karena kemahalan harga pengadaanbarang dan jasa periode tahun 1989 s.d. 1991 berdasarkan hasil pemeriksaan khusus pengadaan barang dan jasa oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) periode 1989 s.d. 1991 yang laporannya disampaikan kepada Menteri Keuanganpada bulan Juli 1993. Piutang tersebut dibentuk berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat No.S-510/MK.016/95tanggal 6 September 1995. Atas piutang tersebut telah disisihkan seluruhnya pada tahun buku 1994 dan 1995.

Pada Tahun 2003, berdasarkan surat Dewan Komisaris Kepada Menteri BUMN No.03/DK/12003, Dewan Komisaris menyetujuipermintaan jurnal balik atas piutang manajemensebesar Rp24.822.696.217 masing - masing pos aktiva sebesar Rp12.089.607.500dan Rp11.126.012.000. Akan tetapi oleh BPK usulan jurnal koreksi atau jurnal balik tersebut belum disetujui dan dikembalikan keposisi semula.



BPR Pilar Niaga Kantor Pusat & Salemba 4,955,000,000 4,955,000,000

PT. Suryaindo Pradhana 13,446,527,778 13,446,527,778

PT. Volgren Indonesia 5,931,430,556 5,931,430,556

Deposito BPD Timor Timur 1,162,434,421 1,162,434,422

Piutang Pegawai - 2,782,238


PT. Harmoni Cipta Selaras-

210,000,000

Sesuai surat Menteri BUMN No. S-521/MBU/2004 tanggal 11 Oktober 2004 perihal junal balik (reversing entry) piutang lain telahdisetujui usulan penghapusanseluruh piutang manajemensebesar Rp24.822.696.217. Bersaman dengan penghapusan tersebut makanilai tanah investasinon-JHT (Kantor Pusat) dan belanja modal (Kantor Cabang) yang nilainya telah diturunkan/dihapusjuga dibalikkembali dengan nilai tanah investasi non JHT sebesar Rp12.089.607.550 dan tanah belanja modal sebesar Rp11.126.012.000.Pengakuan kembali nilai tanah investasi tersebut terdiri dari : tanah di desa Bugel Tangerang sebesar Rp8.655.289.550 dan tanah diP. Batam sebesar Rp3.434.318.000.

Pada tanggal 31 Desember 2002, pendapatan YMH Diterima bunga MTN PT. Volgren Indonesia dan MTN Sapta Prana Jaya(SPJ) masing- masingsebesar Rp5.931.430.556,- ; dan Rp8.076.164.384 telah dilakukan reklas ke piutang lain-lain dan sekaligusdilakukan penyisihannya.

Jumlah penyisihanatas piutang pegawai tahun 2003 tersebut merupakan penyisihanatas piutang lain atas nama Soenaryo Sumarsudipersonil Kanwil II sebesar Rp2.782.238. Sesuai dengan SK Direksi No. KEP/228/092004 tanggal 27 September 2004 penyisihanpiutang lain tersebut disetujui untuk dihapusbukukan pada tahun 2004.

Merupakan penyisihanatas deposito di BPD Timor Timur yang tidak dapat dicairkan dan langsungdisisihkan pada bulan Desember2003.

Sesuai Memo Divisi PUPM No.M/27/DPUPM/012004 tanggal 29 Januari 2004, MTN PT JHT Suryaindo Pradhana dinyatakangagal bayar (default) sejak jatuh tempo kupon ke V pada bulan Januari 2004. Dengan demikian seluruh tunggakanatas kupon bungabulan Januari sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp13,446,527,778 dipindahkan ke piutang lain dan langsung disisihkan padabulan Desember 2003.

Piutang lain yang berasal dari deposito pada Bank BPR Pilar Niaga pada Kantor Pusat sebesar Rp. 3.650.000.000 dan KacabSalemba sebesar Rp. 1,305,000,000 pada akhir Desember 2003 telah dibentuk Cadangan Penyisihan-nya.Deposito tersebut direklaske piutang lain karena pada tahun 1998 BPR yang bersangkutan telah dilikuidasi sebagai dampak krisis perbankan saat itu.

Untuk tanah belanja modal masing-masing tanah Kanwil V (905) yang terletak Jl. Pemuda Semarang (L00) sebesarRp2.247.000.000, tanah Kantor Cabang Cilandak (J06) di Jl. Lingkar Luar Cilandak sebesar Rp5.073.294.000, tanah KantorCabang Bogor (K02) di Jl. Pemuda Bogor sebesar Rp532.000.000, tanah Kantor Grogol (J02) di Jl. Daan Mogot Grogol sebesarRp1.735.718.000 dan tanah Kanwil VII (907) di Jl. Sepinggan Balikpapan sebesar Rp1.538.000.000.


Piutang Main Provider - 628,421,259

7. Kewajiban Kepada Peserta7.1 Hutang Jaminan

7.1.1 Hutang Jaminan


- Jaminan Kecelakaan Kerja 6,871,236,777 2,110,287,196 - Jaminan Kematian 1,607,300,000 94,800,000 - Jaminan Pelayanan Kesehatan 1,603,285,471 370,975,690 - Jasa Konstruksi 246,399,690 158,861,660

10,328,221,938 2,734,924,546


- Jaminan Belum Dicairkan 782,056,559 -

7.2 Hutang Jaminan Diestimasi


- Jaminan Kecelakaan Kerja 286,512,227 - - Jaminan Kematian 24,000,000 - - Jaminan Pelayanan Kesehatan 402,206,450 -

712,718,677 -

Jumlah Hutang Jaminan

Jumlah Hutang Jaminan Diestimasi

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2004, sedangkan saldo per 31 Desember 2003 diklasifikasikan sebagaikewajiban lancar lainnya (lihat catatan 8.7) atas jaminan JHT dan non-JHT yang sudah dibayarkan tetapi belum dicairkan olehpeserta sampai dengan batas waktu berlakunya cek/giro pembayaran .

Jumlah tersebut merupakan piutang kepada Main Provider Jajaran Kanwil III atas pembayaran PPK Tingkat II yang dilakukan olehPT. Jamsostek. Sesuai Notulen Rapat tanggal 23 Desember 2004 antara Biro Akuntansi,Biro Pengawasan Intern dan Kanwil IIIdiputuskan untuk melakukan penyisihan atas piutang kepada PT Nayaka Era Husada dan YKKP masing-masing sebesarRp580.537.704 dan Rp47.883.555.

Jumlah tersebut merupakan dana yang sudah dibayarkan kepada PT Harmoni Cipta Selaras tahun 2003 atas pekerjaanpenyelubunganMenara Jamsostek. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jaksel No. 375/PDT.G/2001/PN.Jaksel pada Tanggal22 Januari 2002 dan Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.452/PDT/2002/PTDKI Tanggal 12 November 2002 dinyatakanbahwa tuntutan PT Jamsostek tidak dikabulkan, sehingga saldo piutang lain tersebut dikoreksi sebagai beban publikasi dandokumentasi pada tahun 2004.

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang jaminan per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 yang telah ditetapkan oleh KantorCabang, namun belum dibayarkan kepada peserta

Jumlah tersebut merupakan klaim jaminan yang belum disetujui/ditetapkan namun besarnya klaim dapat diestimasi berdasarkan

jumlah pengajuan klaim yang disampaikan oleh peserta per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 yang terdiri dari :

7.1.2 Jaminan Belum Dicairkan


7.3 Selisih Rekonsiliasi Iuran


- Selisih Rekonsiliasi Iuran 2,284,225,658 6,421,227,721

2,284,225,658 6,421,227,721

7.4 Hutang JHT Jatuh Tempo


- Hutang JHT Jatuh Tempo 282,172,053,835 -

282,172,053,835 -

7.5 Hutang Jaminan Hari Tua Terinci


- Hutang Jaminan Hari Tua Terinci 22,772,346,070,848

22,772,346,070,848 -

7.6 Hutang Jaminan Hari Tua


- Hutang Jaminan Hari Tua Belum Terinci 4,022,580,658,390 22,341,217,973,433 - Hutang TKPMP 134,822,134 125,245,658

4,022,715,480,524 22,341,343,219,091

Jumlah Hutang Jaminan Jatuh Tempo

Jumlah tersebut merupakan penerimaan iuran yang belum dapat dibukukan, dikarenakan tidak jelasnya identitas penyetor dan belumdiketahui rincian atas iuran yang dibayarkan per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003

Untuk menyelesaikan rekonsiliasi Hutang JHT antara jumlah yang terdapat dalam laporan keuangan dengan PSJHT tahun 2003,maka Direksi telah mengambil langkah untuk melakukan cut off hutang JHT tahun 2003 sesuai dengan Surat Keputusan No:KEP/260/102004 tanggal 18 Oktober 2004. Berdasarkan Memo Direktur Renbang dan InformasiNo:M/14/DIRENBANGINF/012005 tanggal 24 Januari 2005, maka hutang JHT tahun 2003 yang sudah dapat dirinci posisi 31Oktober 2004 sebesar Rp22.436.809.939.784 dan berdasarkan memo no.M/54/ DIRENBANGINF/032005 tanggal 21 Maret 2005terdapat penambahan sebesar Rp335.536.131.064, sehingga saldo per 31 Desember 2004 sebesar Rp22.772.346.070.848.

Jumlah Selisih Rekonsiliasi Iuran

Jumlah tersebut merupakan total saldo hutang JHT yang belum terinci per 31 Desember 2004 yang merupakan penerimaan iuranJHT tahun 2004 yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diselesaikan PSJHT- nya.

Sesuai SK Direksi No.KEP/322/122004 Pengembalian atas hasil investasi JHT selama tahun 2004 dihitung sebesar 8,5% per tahun

Jumlah Hutang Jaminan Hari Tua

Akun ini merupakan seluruh iuran beserta hasil pengembangannya yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada peserta dalwaktu kurang dari satu tahun.

Jumlah Hutang Jaminan Hari Tua Terinci


7.7 Dana Pengembangan JHT


- Hutang Premi JHT 85,718,967,630 79,003,656,802 - Dana Pengembangan JHT 316,627,781,416 426,468,641,424 - Surplus Hak Peserta atas 345,895,533,464 137,181,134,133 Investasi JHT

748,242,282,510 642,653,432,359

7.8 Selisih Penilaian Efek31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )

- Selisih Penilaian Efek Saham JHT 470,680,843,076 225,506,020,298 - Selisih Penilaian Efek Obligasi JHT 136,899,592,954 (2,586,386,906) - Selisih Penilaian Efek Reksadana JHT 4,498,873,993 3,534,375,249

612,079,310,023 226,454,008,641

7.9 Cadangan Teknis dan Catastrophe31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )

- Cadangan Teknis JKK 1,421,438,641,176 1,156,275,921,027 - Cadangan Teknis JKM 876,012,943,187 751,140,744,148 - Cadangan Teknis JPK 39,320,064,004 36,562,849,397 - Cadangan Teknis Jasa Konstruksi 315,306,305,139 279,121,114,677 - Cadangan Catastrophe 25,814,768,450 23,848,765,250

2,677,892,721,956 2,246,949,394,499

8. Kewajiban Lancar8.1 Hutang Usaha

8.2 Hutang PajakAkun tersebut merupakan saldo hutang pajak kantor pusat, kantor wilayah dan kantor cabang yang belum diselesaikan sampaidengan tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 :

Rincian perhitungan Selisih Penilaian Efek AFS JHT dapat dilihat pada lampiran 11.1

Jumlah SPE

Jumlah Cad. Teknis dan Catastrophe

Jumlah tersebut merupakan uang jaminan yang dibayarkan oleh TKI dan oleh perusahaan PJTKI yang akan dibayarkan kembalikepada KFSB atau kepada TKI sesuaiketentuan yang berlaku. Hutang Usaha per 31 Desember 2004 sebesar Rp21.449.636.950 danper 31 Desember 2003 sebesar Rp15.147.895.060.

Jumlah tersebut merupakan saldo akibat kenaikan (penurunan) investasi efek tertentu dalam kelompok AFS (Available for Sales)yang sumber dananya dari JHT, per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003. Dasar penyajian ini sesuai ISAK no. 5 tahun 2003dan SK Direksi No: KEP/27/0103 tentang Pedoman Akuntansi Jamsostek (PAJASTEK).

Jumlah Dana Pengembangan dan Surplus

Jumlah tersebut merupakan saldo dari dana pengembanganJHT, Hutang Premi dan Surplus Hak peserta atas hasil investasi JHT per31 Desember 2004 dam 31 Desember 2003 yang terdiri dari :



- Hutang Pajak Pph Pasal 21 2,761,457,529 1,404,603,769 - Hutang Pajak Pph Pasal 23 242,747,861 188,910,436 - Pph Psl 26 Atas Penghasilan Wp Luar Negeri 8,636,429 8,619,710 - Hutang Ppn 840,774,126 2,760,657,267 - Hutang Pajak Penghasilan Badan 166,878,048,980 -

Anak Perusahaan - - 170,731,664,925 4,362,791,182

8.3 Beban YMH Dibayar31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )Perusahaan- Beban Langganan 9,531,835,909 19,524,542,824 - Beban Gratifikasi 67,200,000,000 67,933,000,000 - Tagihan Pihak Ketiga 2,782,502,444 - - Beban Ymh Dibayar Investasi 4,115,549,905 - Anak Perusahaan 18,377,700 10,779,600

83,648,265,958 87,468,322,424

8.4 Kewajiban lain YMH dibayarPos-pos tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :


- Gratifikasi ymh Dibayar 1,165,103,387 927,685,441 - Tantiem ymh Dibayar 588,090,373 401,340,373 - Dana Pendidikan ymh Dibayar 866,047,711 866,047,711

2,619,241,471 2,195,073,525

8.5 Pendapatan Diterima Dimuka31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )

- Sewa Bangunan Investasi 9,366,919,174 3,336,399,769 - Sewa Bangunan Belanja Modal 586,719,421 -

9,953,638,595 3,336,399,769

Jumlah Hutang Pajak

Jumlah tersebut merupakan pendapatan yang diterima dimuka atas Sewa Gedung Investasi dan sewa gedung belanja modal KantorPusat per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003.

Jumlah Kewajiban YMH Dibayar

Jumlah Beban YMH Dibayar

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka

Akun tersebut merupakan saldo beban yang masih harus dibayar di kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang dan anak perusahaanantara lain meliputi biaya langganan, beban gratifikasi, tagihan pihak ketiga, beban ymh dibayar investasi per 31 Desember 2004dan 31 Desember 2003.

Sesuai dengan Perhitungan PPh Badan untuk tahun buku 2004 sebesar Rp179.907.698.358 dan kredit pajak tahun 2004 yang dapatdiperhitungkan dengan PPh Badan adalah sebesar Rp13.029.649.377. Sehingga jumlah PPh badan yang masih terhutang sebesarRp166.878.048.980. Pada tanggal 23 Maret 2005 telah dilakukan penyetoran pajak ke kas negara sebesar Rp72.326.446.289.


8.6 Hutang Investasi

8.7 Hutang Lancar Lainnya

Pos pos tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )Perusahaan- Kewajiban Lancar Lainnya 547,781,189 - - Jaminan Belum Dicairkan - 297,777,282 - Potongan-Potongan 340,938,020 206,770,324 - Kewajiban Diestimasi 11,314,536,000 - - lain-lain - 8,539,059,307 Anak Perusahaan 25,608,000 39,337,500

12,228,863,209 9,082,944,413

9. Kewajiban Lainnya31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )9.1 Jaminan Sewa 10,305,044,926 8,036,664,330 9.2 Pos Sementara Dalam Penyelesaian 9,201,264,688 1,135,521,688 9.3 Kewajiban Lainnya 684,603,252 1,797,381,844 9.4 Anak Perusahaan - -

20,190,912,866 10,969,567,861

Pos- pos tersebut dijelaskan sebagai berikut :

9.1 Jaminan Sewa31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )- Jaminan Sewa Bangunan 7,805,527,324 6,307,564,330 - Jaminan Sewa Telepon 2,410,917,602 1,655,500,000 - Jaminan Sewa Lainnya 88,600,000 73,600,000

10,305,044,926 8,036,664,330

9.2 Pos Sementara Dalam Penyelesaian


- Pos Sementara Dalam Penyelesaian 9,201,264,688 1,135,521,688 9,201,264,688 1,135,521,688

9.3 Kewajiban Lainnya

Jumlah

Jumlah terbesar dari hutang lancar lainnya adalah kewajiban diestimasi berkaitan dengan imbal kerja sesuai PSAK no.24 untukprogram pesangon dan penghargaan masa kerja.

Jumlah Jaminan Sewa

Jumlah tersebut merupakan hutang atas transaksi pembelian saham Non JHT AFS yang akan direalisasi pada bulan berikutnya (T+4)sebesar Rp968.859.998

Sesuai dengan surat aktuaria PT Daya Konsulindo no.1624/RS/X/04 tanggal 11 November 2004, besarnya kewajiban diestimasitersebut adalah sebesar Rp109.107.667.000. Dikarenakan PSAK no. 24 baru diterapkan pada tahun 2004 maka kewajiban diestimasiyang diakui adalah kewajiban tahun 2004 sebesar Rp11.314.536.000, untuk kewajiban diestimasi sebelum tahun 2004 akandiperhitungkan dalam penyusunan RKAP tahun 2006.

Jumlah Hutang Lancar Lainnya

Dalam jumlah tersebut antara lain terdiri dari kelebihan pembayaran kupon bunga MTN PT. Arutminsebesar Rp4.775.473.390 dan

Rp3.246.701.268 dikarenakan PT Arutmin tidak melakukan pemotongan pajak atas pendapatan bunga MTN yang dibayarkan

kepada PT Jamsostek.

Dalam jumlah tersebut terdapat pajak atas bunga FRN Garuda sebesar Rp434.421.928,41 yang belum disetor sampai dengantanggal pelaporan.



- Kewajiban Lain 684,603,252 1,797,381,844 684,603,252 1,797,381,844

10. Hak Minoritas31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )Nilai Aktiva Bersih anak perusahaan 3,972,895 4,196,743 % pemilik Minoritas 0 0

3,972,895 4,196,743

11. EkuitasJumlah Modal dan Laba ditahan per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003


Modal Disetor 125,000,000,000 125,000,000,000 Cadangan Umum 348,925,697,575 261,830,965,762 Cadangan Tujuan 185,102,054,225 165,593,054,227 Selisih Penilaian Efek Non-JHT 871,633,499,130 214,141,172,014 Laba Tahun Berjalan 421,064,259,077 535,235,395,549

1,951,725,510,007 1,301,800,587,552 Cadangan UmumHal yang mempengaruhi saldo cadangan umum yang material antara lain sebagai berikut

Selisih Penilaian Efek Non-JHTSaldo Selisih Penilain Efek Non-JHT per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut


- Selisih Penilaian Efek Saham Non-JHT 855,568,909,184 205,379,811,708 - Selisih Penilaian Efek Obligasi Non-JHT 234,140,000 - - Selisih Penilaian Efek Reksadana Non-JHT 15,830,449,946 8,761,360,407

871,633,499,130 214,141,172,114

Distribusi Laba Tahun 2003

Uraian Nominal PersentaseDana Pengembangan JHT 255,842,519,000.00 47.80%DPKP 26,761,769,000.00 5.00%Cadangan Tujuan 19,509,000,000.00 3.64%Tantiem 3,370,000,000.00 0.63%Dividen 133,808,849,000.00 25.00%Program Kemitraan 14,986,591,000.00 2.80%Bina Lingkungan 5,352,354,000.00 1.00%Cadangan Umum 75,604,313,549.00 14.13%

Total Laba Th 2003 535,235,395,549.00 100%

Jumlah Hak Minoritas

Jumlah tersebut merupakan bagian pemilik minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan per 31 Desember 2004 dan 31 Desember2003

Jumlah Kewajiban Lainnya

Jumlah tersebut merupakan saldo akibat kenaikan (penurunan) Investasi efek tertentu dalam kelompok AFS (Available for Sales ) yang sumber dananya dari Non JHT. Dasar penyajian ini sesuai ISAK no. 5 tahun 2003 dan SK Direksi No: KEP/27/0103 tentangPedoman Akuntansi Jamsostek (PAJASTEK).Rincian perhitungan Selisih Penilaian Efek AFS Non JHT dapat dilihat pada lampiran 11.2

Berdasarkan keputusan RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2003 tanggal 23 Juni 2004 penggunaan laba tahun 2003 sebesarRp535.235.395.549 adalah sebagai berikut :

- Sesuai surat Meneg No S-498/MBU/2004 pada tanggal 17 September 2004 terdapat pengurangan cadangan umum untuk PKBLsebesar Rp5.352.354.000.

- Sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 0033537 terdapat penambahancadangan umumyang berasal daripenerimaan restitusi PPh Pasal 29 Badan Tahun 2002 sebesar Rp43.951.432.193 pada tanggal 14 Oktober 2004.

Jumlah Ekuitas

PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003(Dalam Rupiah)


12. Pendapatan Iuran 1,200,597,511,385 1,094,153,169,813


Pendapatan Iuran Program PaketJaminan Kecelakan Kerja 525,184,979,778 476,386,135,991 Jaminan Kematian 234,861,783,922 208,696,633,297 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 393,200,640,232 365,628,493,918

1,153,247,403,932 1,050,711,263,206 Pendapatan Iuran Program Non Paket

Pendapatan Iuran Jasa Konstruksi 47,302,112,394 43,441,906,607 Pendapatan Iuran Sektor Informal 47,995,059 -

1,200,597,511,385 1,094,153,169,813

13. 31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )

6,279,555,874 13,923,083,724


14. Beban Jaminan (547,683,176,653) (488,357,781,826)


Beban Jaminan Program PaketJaminan Kecelakaan Kerja (193,365,275,647) (186,847,529,035) Jaminan Kematian (70,276,100,000) (65,768,250,000) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (273,561,860,434) (227,287,184,028)

(537,203,236,081) (479,902,963,063) Beban Jaminan Program Non-Paket

Beban Jaminan Jasa Konstruksi (10,443,940,572) (8,454,818,763) Beban Jaminan Sektor Informal (36,000,000) -

(547,683,176,653) (488,357,781,826)


15. Beban Cadangan Teknis (430,943,327,454) (377,739,821,490)

Jumlah tersebut merupakan laba kotor anak perusahaan yaitu selisih antara pendapatan operasional dan biaya operasi langsung yangditerima selama periode 01 Januari s/d 31 Desember 2004 dan 01 Januari s.d. 31 Desember 2003.

Jumlah tersebut merupakan beban yang telah dikeluarkan selama periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2004 dan 01 Januari s.d. 31Desember 2003 . Beban jaminan JHT dicatat sebagai pengurang pos Kewajiban Kepada Peserta. Rincian beban jaminan adalah sbb;

Pendapatan Operasional Anak Perusahaan

Jumlah tersebut merupakan dana yang disisihkan untuk pembayaran jaminan yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang,dengan rincian saldo untuk periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2004 dan 01 Januari s.d. 31 Desember 2003 sbb;

Jumlah tersebut merupakan pendapatan iuran JKK, JKM, JPK dan Program Jasa Konstruksi untuk periode yang berakhir tanggal 01Januari s.d. 31 Desember 2004 dan 01 Januari s.d. 31 Desember 2003. Penerimaan iuran JHT tidak dicatat sebagai pendapatan tetapidicatat sebagai Hutang (Kewajiban) dan penambah pos Kewajiban Kepada Peserta. Rincian pendapatan iuran adalah sbb;



Cadangan Teknis JKK (265,162,720,146) (233,618,761,360) Cadangan Teknis JKM (124,872,199,039) (104,926,655,481) Cadangan Teknis JPK (2,757,214,607) (4,047,930,380) Cadangan Teknis Jakons (36,185,190,462) (33,318,331,799) Cadangan Teknis Katastrofa (1,966,003,200) (1,828,142,470)

(430,943,327,454) (377,739,821,490)


16. Pendapatan Investasi 3,372,992,428,875 3,480,111,495,560


16.1 Pendapatan Bunga Investasi 2,705,097,347,209 3,006,142,771,917

16.1.1 Pendapatan Bunga Investasi JHT 2,550,588,584,407 2,708,491,894,654

Pendapatan Bank InvestasiPendapatan Budep On Call Rupiah 19,459,651,365 12,222,749,298 Pendapatan Budep Berjangka Rp 1,036,790,334,636 1,570,771,577,464 Pendapatan Bunga SBI 102,632,830 Pendapatan Bunga Obligasi 1,435,248,456,098 926,146,931,450 Pendapatan Bunga Mtn 58,987,509,478 199,350,636,442

16.1.2 Pendapatan Bunga Investasi Non-JHT 154,508,762,802 297,650,877,263

Pendapatan Bank InvestasiPendapatan Budep On Call Rupiah 2,486,433,936 3,907,734,618 Pendapatan Budep Berjangka Rp - Kapu 97,938,930,538 266,948,929,732 Pendapatan Budep Berjangka Rp - Kacab 9,922,739,179 Pendapatan Budep Berjangka Jakons Rp 16,054,569,256 7,354,102,813 Pendapatan Bunga Promes 899,781,003 1,199,699,996 Pendapatan Bunga Obligasi 27,206,308,890 18,211,804,935 Pendapatan Jasa Giro 28,605,169


16.2 Pendapatan Dividen Investasi 97,303,252,135 54,486,320,995

16.2.1 Pendapatan Dividen Inv JHT 24,866,397,000 27,470,202,415

Pendapatan Dividen Saham 24,866,397,000 27,370,600,000 Pendapatan Dividen Reksa Dana - 99,602,415

24,866,397,000 27,470,202,415 16.2.2 Pendapatan Dividen Inv Non-JHT 72,436,855,135 27,016,118,580

Pendapatan Dividen Saham 70,517,018,598 26,999,568,904 Penerimaan Inv. Lain - Saham 2,040,412,393 Pendapatan Dividen Penyer. Langsung Minoritas 24,514,590 16,549,676

72,436,855,135 27,016,118,580

Hasil investasi yang berasal dari Pendapatan Bunga untuk periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2004 dan 01Januari s.d. 31 Desember 2003 adalah Rp2.705.097.347.209 dan Rp3.006.142.771.917 dengan rincian ;

Pendapatan dividen investasi untuk periode 01 Januari s/d 31 Desember 2004 dan 01 Januari s/d 31 Desember2003 adalah Rp97.303.252.135 dan Rp54.486.320.995.



16.3 Pendapatan Sewa Investasi 37,919,883,218 25,255,863,760

16.3.1 Pendapatan Sewa Inv JHT 37,191,513,460 25,006,259,316

Pendapatan Sewa Bangunan Investasi 37,191,513,460 25,006,259,316

16.3.2 Pendapatan Sewa Inv Non-JHT 728,369,758 249,604,444

Pendapatan Sewa Tanah Investasi - Pendapatan Sewa Bangunan Investasi 728,369,758 249,604,444


16.4 Laba Pelepasan Investasi 502,778,019,545 410,793,071,997 16.4.1 Dana JHT

Laba Penjualan Saham 205,199,130,864 100,475,402,538 Laba Penjualan Obligasi 74,603,363,925 128,988,937,676 Laba Penjualan MTN - 2,647,500,000 Laba Penjualan Reksadana 1,413,876,144 9,448,126,831 Laba Penjualan Tanah - 3,373,354,750 Laba Pertukaran Reksadana 654,238,058 -

281,870,608,991 244,933,321,795

16.4.2 Dana Non-JHT

Laba Penjualan Saham 217,306,311,186 162,768,758,386 Laba Penjualan Obligasi 3,601,099,368 2,712,077,025 Laba Penjualan Tanah - 378,914,791

220,907,410,554 165,859,750,202


16.5 Rugi Pelepasan Investasi (29,641,051,991) (51,925,775,844) 16.5.1 Dana JHT

Rugi Atas Penjualan Saham (14,385,614,928) (687,416,393) Rugi Atas Penjualan Obligasi (500,000,000) (29,215,938,095) Rugi Atas Penjualan Reksadana - (86,956,937)

(14,885,614,928) (29,990,311,425)

16.5.2 Dana Non-JHT

Rugi Atas Penjualan Saham (14,755,437,063) (21,261,957,003) Rugi Atas Penjualan Reksadana - (673,507,416)

(14,755,437,063) (21,935,464,419)

Pendapatan dividen investasi non-JHT sudah termasuk eliminasi atas pengakuan laba rugi PT Bijak (anak perusahan)sebesar Rp145.020.072 yang bersifat mayoritas dan pencatatannya menggunakan metode ekuitas.

Pendapatan sewa investasi JHT sudah termasuk eliminasi atas pendapatan sewa investasi JHT Kacab Setiabudi sebesarRp219.100.200.

Pendapatan Sewa investasi untuk periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2004 dan 01 Januari s.d. 31 Desember 2003adalah Rp37.919.883.218,- dan Rp25.255.863.760 ,- dengan rincian sbb;



16.6 Pendapatan Investasi Lainnya 15,444,247,550 33,458,960,776

16.6.1 Pendapatan Investasi Lainnya JHT 15,082,901,113 11,256,384,561 Penerimaan Inv. Lain depo. 311,074,384 Penerimaan Inv. Lain Reksadana 58,217,650 Penerimaan Inv. Lain Property 3,085,404,842 Penerimaan Inv. Lain Obligasi 294,333,334 Penerimaan Inv. Lain MTN 9,889,618,689 Penerimaan Investasi Lainnya - 10,799,415,595 Pendapatan Jasa Giro 1,444,252,214 456,968,966

16.6.2 Pendapatan Investasi Lainnya Non-JHT 361,346,437 22,202,576,215 Penerimaan Inv. Lain - depo. 931,507 Penerimaan Inv. Lain - Reksadana 128,606,625 Penerimaan Inv. Lain - Obligasi 8,110,334 Penerimaan Investasi Lainnya - 22,566,056,754 Penerimaan dari anak perusahaan (363,480,539) Pendapatan Jasa Giro 223,697,971

16.7 Keuntungan Atas Kenaikan Investasi 230,990,311,424 61,517,260,968

16.7.1 Keuntungan dari Kenaikan Inves. JHTKeuntungan Atas Kenaikan Kurs Valas 450,797,269 Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Obligasi 201,817,105,142 56,130,535,782 Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Reksadana 581,994,821

202,849,897,232 56,130,535,782

16.7.2 Keuntungan dari Kenaikan Inves. Non-JHTKeuntungan Atas Kenaikan Kurs Valas - Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Saham 28,810,000 2,826,609,670 Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Obligasi 5,166,614,848 Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Reksadana 22,799,998,276 2,560,115,516 Keuntungan Kenaikan Nilai Penyer. Mayoritas 144,991,068

28,140,414,192 5,386,725,186


16.8 Kerugian Atas Penurunan Nilai Investasi (186,899,580,216) (59,616,979,009)

16.8.1 Kerugian Penurunan Nilai Inves JHT

Kerugian Atas Penurunan Kurs Valas (15,255,452) Kerugian Atas Penurunan Nilai Saham - (32,155,579,000) Kerugian Atas Penurunan Nilai Obligasi (98,303,320,377) - Kerugian Atas Penurunan Nilai Reksadana (891,155,155) Kerugian Peny. Obligasi (83,500,000,000) Kerugian Peny. MTN - (13,446,527,778)

(182,709,730,984) (45,602,106,778)

Pendapatan investasi Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 adalahRp15.406.041.430 ,- dan Rp33.458.960.776 ,- dengan rincian sbb;



16.8.2 Kerugian Penurunan Nilai Inves Non-JHTKerugian Atas Penurunan Nilai Saham (1,552,835,016) (9,523,418,721) Kerugian Atas Penurunan Nilai Obligasi (2,637,014,216) Kerugian Atas Penurunan Nilai Penyer. lsg - (4,491,453,510)

(4,189,849,232) (14,014,872,231)


17. Beban Investasi (103,851,238,708) (150,744,919,050)

17.1 Beban Pajak Atas Kegiatan Investasi (49,586,318,169) (95,155,544,351)

17.1.1 Beban Pajak Atas Keg. Inves. JHTBeban Pph Atas Bunga Doc Rupiah (2,852,775,602) - Beban Pph Budep Berjangka Rupiah Kacab (23,585,824) Beban Pph Atas Bunga MTN (2) (31,182,572,871) Beban Pph Atas Bunga Jasa Giro (287,227,848) - Beban Pph Atas Sewa Bangunan Investasi (4,239,818,980) (2,530,214,059) Beban Pph Atas Transaksi Saham (602,617,882) (391,714,765) Beban Pph Atas Pend. Lain Investasi MTN (6) - Beban Pph Atas Pend. Lain Investasi Properti (377,275,366) - Beban Pbb Tanah Dan Bangunan (1,471,411,294)

(9,854,712,804) (34,104,501,695) 17.1.2 Beban Pajak Atas Keg. Inves. Non JHT

Beban Pph Atas Bunga Doc Rupiah (661,354,411) (827,536,206) Beban Pph Budep Berjangka Rupiah (21,235,108,869) (50,533,242,605) Beban Pph Atas Pend. Bunga Obligasi (5,892,379,620) (4,203,218,837) Beban Pph Atas Bunga Jasa Giro (51,574,848) - Beban Pph Atas Pend. Dividen - - Beban Pph Atas Pend. Dividen Saham (10,451,420,883) (4,049,955,337) Beban Pph Atas Pend. Div. peny. lgs (708,551) (2,306,351) Beban Pph Atas Sewa Bangunan Investasi (32,417,072) (43,320,444) Beban Pph Atas Transaksi Saham (1,102,961,207) (1,391,462,876) Beban Pbb Tanah Dan Bangunan (303,679,904)

(39,731,605,365) (61,051,042,656)


17.2 Beban Administrasi atas Kegiatan Investasi (7,674,154,259) (4,348,458,225)

17.2.1 Beban Adm Transaksi Inv JHTBeban Balik Nama Dan Registrasi (953,637) - Beban Penitipan Surat Berharga (6,038,274,361) (965,642,171) Beban Bank Investasi (57,953,300) (91,321,752)

(6,097,181,298) (1,056,963,923)

Beban Investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Deseember 2004 dan 31 Desember 2003 adalah Rp116.838.181.966dan Rp150.744.919.050 dengan rincian sbb;



17.2.2 Beban Adm Transaksi Inv Non JHTBeban Split Saham - Beban Balik Nama Dan Registrasi (2,800,000) Beban Penitipan Surat Berharga (1,544,485,556) (3,285,702,268) Beban Bank Investasi (27,782,028) (5,792,034) Beban Denda Penalti (1,905,377) -

(1,576,972,961) (3,291,494,302)

17.3 Beban Investasi Properti (43,932,462,136) (40,924,619,292)

17.3.1 Beban Investasi Properti JHT

Beban Pemasaran Bangunan Investasi (680,503,960) (1,387,008,380) Beban Pengelolaan Bangunan Investasi (19,446,307,566) (14,733,712,151) Beban Penyusutan Bangunan Investasi (21,762,379,503) (21,692,830,649) Beban Pemeliharaan Tanah (2,000,000)

Beban Penyusutan Aktiva Property (889,721,992) (261,796,068) Beban Pbb Tanah Dan Bangunan (1,471,415,294)

(42,780,913,021) (39,546,762,542)

17.3.2 Beban Investasi Properti Non-JHTBeban Pemasaran Bangunan Investasi (7,480,000) - Beban Pengelolaan Bangunan Investasi (618,089,085) (713,569,749) Beban Penyusutan Bangunan Investasi (472,327,210) (344,764,435) Beban Pemeliharaan Tanah (53,652,820) - Beban Pbb Tanah Dan Bangunan (319,522,566)

(1,151,549,115) (1,377,856,750)

17.4 Beban Asuransi Investasi (1,072,936,580) (94,550,090)

17.4.1 Beban Asuransi Aset Inves. JHT (1,064,412,080) (94,550,090) Beban Asuransi Bangunan Investasi (1,064,412,080) (94,550,090)

17.4.2 Beban Asuransi Aset Inves. Non-JHT (8,524,500) - Beban Asuransi Bangunan Investasi (8,524,500) -

17.5 Beban Manager dan Konsultan Investasi (645,575,000) -

17.5.1 Beban Manager dan Konsultan Investasi JHTBeban Pengelolaan Inv. Melalui Fm -Saham (51,375,000) - Beban Pengelolaan Inv. Melalui Fm -Obligasi (60,475,000) -

(111,850,000) - 17.5.2 Beban Manager dan Konsultan Investasi Non JHT

Beban Pengelolaan Inv. Melalui Fm -Saham (116,950,000) - Beban Pengelolaan Inv. Melalui Fm -Obligasi (16,775,000) - Beban Pengelolaan Inv. Kpai (400,000,000) -

(533,725,000) -

17.6 Beban Investasi Lainnya (939,792,564) (10,221,747,091) 17.6.1 Beban Investasi Lainnya JHT

Beban Penyelesaian Hukum MTN (55,000,000) (5,467,504,810) Beban Penyelesaian Hukum Reksadana - Beban Penyelesaian Hukum Penyert.Lgs Mayoritas - Beban Penyelesaian Hukum Penyert.Lgs Minoritas - Beban Investasi Lainnya (243,982,137) (424,732,361) Beban Pemeliharaan Tanah (1,500,000)

(298,982,137) (5,893,737,171)

Beban Penitipan surat berharga meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah portofolio obligasi dan saham.



17.6.2 Beban Investasi Lainnya Non-JHTBeban Pemeliharaan Tanah - Beban Penyelesaian Hukum - (572,297,297) Beban Investasi Lainnya (640,810,427) (3,691,583,008) Beban Pemeliharaan Tanah - (64,129,615)

(640,810,427) (4,328,009,920)


18. Beban Usaha (598,827,748,717) (531,333,691,317)

18.1 Beban Manajemen (12,224,696,159) (9,956,550,502) 31 Desember 2004 31 Desember 2003

( Rp ) ( Rp )

18.1.1 Beban Direksi (9,487,767,554) (7,963,561,382) 18.1.2 Beban Komisaris (2,026,518,115) (1,473,819,332)

(11,514,285,669) (9,437,380,714) 18.1.3 Anak Perusahaan (710,410,490) (519,169,788)

(12,224,696,159) (9,956,550,502)

18.2 Beban Operasional 31 Desember 2004 31 Desember 2003( Rp ) ( Rp )

(85,296,737,645) (65,521,422,891) 18.2.1 Beban Perluasan Kepesertaan (7,087,722,627) (7,141,153,454) 18.2.2 Beban Pembinaan Kepesertaan (44,192,608,936) (29,089,597,972) 18.2.3 Beban Upaya Penegakan Hukum (1,012,926,844) (257,462,343) 18.2.4 Beban Humas (17,070,714,870) (8,827,543,871) 18.2.5 Beban Perjalanan Dinas (7,705,809,134) (6,685,543,467) 18.2.6 Beban Representasi Pejabat (3,182,555,176) (2,074,805,434) 18.2.7 Beban Asuransi Pejabat - -

(80,252,337,587) (54,076,106,541) 18.2.8 Anak Perusahaan (5,044,400,058) (11,445,316,350)

(85,296,737,645) (65,521,422,891)

18.3 Beban Personil 31 Desember 2004 31 Desember 2003( Rp ) ( Rp )

(322,990,472,413) (285,695,315,419) 18.3.1 Beb.Gaji Dan Honor (64,434,578,785) (58,872,529,953) 18.3.2 Beb.Tunj. Tunj. Pokok (45,811,968,243) (43,384,965,910) 18.3.3 Beb.Tunj. Tunj. Tambahan (139,438,502,995) (131,044,499,489) 18.3.4 Beb.Jam Sos/JPK Tamb/Pensiunan (45,509,739,411) (34,887,939,502) 18.3.5 Beb.Pembinaan Pegawai (4,244,130,227) (3,152,397,847) 18.3.6 Beb.Penerimaan Dan Penempatan (5,041,698,839) (3,894,737,828) 18.3.7 Beb.Pengembangan SDM (15,698,287,211) (7,968,319,468) 18.3.8 Beb.Personil Lainnya (1,605,440,832) (1,421,133,464)

(321,784,346,543) (284,626,523,461) 18.3.9 Anak Perusahaan (1,206,125,870) (1,068,791,958)

(322,990,472,413) (285,695,315,419)


18.4 Beban Administasi & Umum 31 Desember 2004 31 Desember 2003( Rp ) ( Rp )

(117,238,061,964) (105,052,810,183) 18.4.1 Beban Perlengkapan Kantor (19,446,082,028) (14,471,068,708) 18.4.2 Beban Sewa (10,986,871,271) (9,862,362,203) 18.4.3 Beban Langganan (18,728,239,859) (20,466,771,865) 18.4.4 Beban Pemeliharaan Dan Pengelolaan Aktiva (20,445,003,080) (15,110,655,328) 18.4.5 Beban Rumah Tangga Dan Rapat (10,643,730,762) (9,256,988,001) 18.4.6 Beban Pajak Dan Asuransi Atas Aktiva Tetap (3,510,089,475) (2,967,609,137) 18.4.7 Beban Kesekretariatan (6,926,235,697) (5,508,466,394) 18.4.8 Beban Pengolahan Data (6,399,588,583) (9,832,935,362) 18.4.9 Beban Perencanaan Dan Pengembangan (9,113,272,930) (9,558,638,670) 18.4.10 Beban Administrasi Keuangan (4,383,032,957) (6,307,294,664) 18.4.11 Beban Umum Lainnya (5,941,649,068) (1,458,993,880)

(116,523,795,710) (104,801,784,212) 18.4.12 Anak Perusahaan (714,266,254) (251,025,971)

(117,238,061,964) (105,052,810,183)


18.5 Beban Penyusutan Dan Amortisasi (37,140,474,522) (36,986,866,199)

18.5.1 Beban Penyusutan Bangunan (4,743,000,655) (4,932,497,876) 18.5.2 Beban Penyusutan Kendaraan Dinas (11,553,794,114) (10,780,386,745) 18.5.3 Beban Penyusutan Perabot/ Meubelair (2,575,680,432) (3,381,921,873) 18.5.4 Beban Penyusutan Peralatan Komputer (11,699,925,961) (12,882,140,323) 18.5.5 Beban Penyusutan Peralatan Lain (5,235,158,232) (4,635,338,589) 18.5.6 Beban Amortisasi (996,436,641) (35,000,000)

(36,803,996,035) (36,647,285,406) 18.5.7 Anak Perusahaan (336,478,487) (339,580,793)

(37,140,474,522) (36,986,866,199)


18.6 Beban Penyisihan Piutang (23,937,306,014) (28,120,726,123)

18.6.1 Beban Penyisihan Piutang Iuran JKK (11,476,416,196) (11,692,726,318) 18.6.2 Beban Penyisihan Piutang Iuran JKM (4,691,332,945) (5,453,208,741) 18.6.3 Beban Penyisihan Piutang Iuran JPK (7,769,556,873) (11,175,191,257) 18.6.4 Beban Penyisihan Piutang Iuran Jakons - 1,493,750,743 18.6.5 Piut. Usaha Anak Perusahaan - (1,293,350,550)

(23,937,306,014) (28,120,726,123)

Lihat penjelasan neraca pos piutang iuran (point 4.3).

19. Hasil Lain Lain 71,222,648,340 10,666,122,277


19.1 Pendapatan Lain-lain 85,062,881,806 13,621,297,595

Proporsi terbesar dari pendapatan lain selama periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2004 antara lain bersumber dari koreksipenyisihan piutang iuran sebesar Rp63.754.623.472 ; pendapatan denda iuran sebesar Rp4.542.990.585 koreksi penyusutanaktivatetap sebesar Rp3.881.482.592 ; dan pendapatan lain anak perusahaan sebesar Rp2.127.082.466.

Jumlah pendapatan lain lain dan biaya lain lain diluar dari tujuan usaha perusahaandan anak perusahaanselama periode 01 Januaris/d 31 Desember 2004 dan 01 Januari s.d. 31 Desember 2003, dengan rincian sbb;



19.2 Beban Lain-lain (13,840,233,466) (2,955,175,318)

71,222,648,340 10,666,122,277


20. Bagian Peserta atas Hasil Investasi JHT (2,335,047,029,716) (2,518,451,716,329)


21. Pajak Penghasilan Badan (179,915,851,033) (1,097,402,900)

21.1 Pajak Penghasilan Badan JHT (20,746,165,078) - 21.2 Pajak Penghasilan Badan Non JHT (159,161,533,280) - 21.3 Pajak Penghasilan Badan Anak Perusahaan (8,152,675) (1,097,402,900.00)

(179,915,851,033) (1,097,402,900)Rincian perhitungan taksiran PPh Badan dapat dilihat pada lampiran 12


22. Pendapatan (beban) Pajak Tangguhan (33,759,484,111) 4,107,343,938


23 Hak Minoritas (29,004) (486,852)

24 Mengingat UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tidak memperbolehkanpenyelenggaraanprogram THT karyawan PT Jamsostek olehYayasan Kesejahteraan Karyawan maka Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT.Jamsostek sejak tanggal 1 Juni 2004 mengalihkanpengelolaan THT dan PKK karyawan PT Jamsostek ke PT AIA Indonesia sesuai dengan perjanjian no. R/58/062004 tentang ProgramAsuransi Jiwa Care Pack .Dengan adanya pengalihan tersebut, premi pertama yang harus dibayar adalah sebesar Rp122.369.438.561. Sampai dengan 31 Desember2004 premi pertama yang sudah dibayar adalah sebesar Rp86.760.260.466,46 sehinggapremi pertama yang belum dibayar adalah sebesarRp35.609.178.094,54.Kekurangan premi sebesar Rp35.609.178.094,54 akan ditutup antara lain dengan deposito pada Bank Persarikatan Indonesia dan Bank

Asiatic masing-masing sebesar Rp11.800.000.000 dan Rp20.800.000.000 serta tanah senilai Rp3.228.142.145,00Penyelesaian kewajiban tersebut akan diselesaikan oleh tim likuidasi Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Jamsostek.

Jumlah tersebut merupakan hasil pengembangandana JHT periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2004 yang dikembalikan kepada pesertasebesar Rp2.325.421.011.578 dihitung dengan tingkat bunga 8,5%, sebesar Rp109.840.860.008 dialokasikan sebagai pengurang DanaPengembangandan Hutang Premi JHT, sedangkansebesar Rp199.088.381.193 dicatat sebagai surplus hak peserta yang belum didistribusidan dikelompokkan dalam dana pengembangan JHT.

Jumlah tersebut merupakan pendapatan (beban) pajak tangguhan PT Jamsostek untuk tahun buku 2004 dan 2003 sebesarRp33.759.484.111 dan Rp4.107.343.938.

Proporsi terbesar dari beban lain selama periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2004 antara lain bersumberdari koreksi perhitunganPSL sebesar Rp7.831.036.000 ; koreksi penyusutan aktiva tetap sebesar Rp1.276.283.363 koreksi kelebihan pembayaran bungaJHTsebesar Rp753.695.414 .

Jumlah tersebut merupakan hak pemegang saham minoritas dengan persentase kepemilikan sebesar 0,02% atas laba (rugi) bersih anakperusahaan tahun 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp145.020.072 dan Rp2.434.260.732.

Jumlah tersebut merupakan beban PPh Badan PT Jamsostek dan anak perusahaan untuk tahun buku 2004 dan 2003 dengan rincian sebaberikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003(Dalam Rupiah)

25. PENGUNGKAPAN LAPORAN LABA RUGI JHT & NON JHT PT. JAMSOSTEK (Persero) PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 31 DESEMBER 2003

(Dalam Rp)JHT JHT NON JHT NON JHT TOTAL TOTAL

31 DES 2003 31 DES 2004 31 DES 2003 31 DES 2004 31 DES 2003 31 DES 2004

Pendapatan Iuran 1.094.153.169.813 1.200.597.511.385 1.094.153.169.813 1.200.597.511.385 Beban Jaminan (488.357.781.826) (547.683.176.653) (488.357.781.826) (547.683.176.653) Beban Cadangan Teknis (377.739.821.490) (430.943.327.454) (377.739.821.490) (430.943.327.454) PENDAPATAN BERSIH IURAN - 228.055.566.497 221.971.007.278 228.055.566.497 221.971.007.278

PENGHASILAN INVESTASIREALIZED

Pendapatan Bunga 2.717.575.620.663 2.550.588.584.407 298.983.850.586 154.508.762.802 3.016.559.471.249 2.705.097.347.209 Pendapatan Bunga Deposito On Call 12.222.749.298 19.459.651.365 3.907.734.618 2.486.433.936 16.130.483.916 21.946.085.301 Pendapatan Budep Berjangka 1.570.779.901.798 1.036.790.334.636 275.664.611.037 123.916.238.973 1.846.444.512.835 1.160.706.573.609 Pendapatan Bunga Intrument Pasar Uang lainnya - 102.632.830 1.199.699.996 899.781.003 1.199.699.996 1.002.413.833 Pendapatan Bunga Obligasi 927.060.301.293 1.435.248.456.098 18.211.804.935 27.206.308.890 945.272.106.228 1.462.454.764.988 Pendapatan Bunga MTN 207.512.668.274 58.987.509.478 - - 207.512.668.274 58.987.509.478

Pendapatan Dividen Investasi 27.470.202.415 24.866.397.000 29.086.411.921 72.581.846.203 56.556.614.336 97.448.243.203 Pendapatan Dividen Saham 27.370.600.000 24.866.397.000 70.517.018.598 27.370.600.000 95.383.415.598 Penerimaan Inv. Lain Saham - 26.999.568.904 2.040.412.393 26.999.568.904 2.040.412.393 Pendapatan Dividen Reksa Dana 99.602.415 - - 99.602.415 - Pendapatan Dividen Penyertaan Langsung Mayoritas - 2.070.293.341 - 2.070.293.341 - Pendapatan Dividen Penyertaan Langsung Minoritas - 16.549.676 24.415.212 16.549.676 24.415.212

Pendapatan Sewa Investasi 26.919.270.254 37.410.613.660 817.604.444 728.369.758 27.736.874.698 38.138.983.418 Pendapatan Sewa Bangunan Investasi 26.919.270.254 37.410.613.660 817.604.444 728.369.758 27.736.874.698 38.138.983.418

Pendapatan Investasi Lainnya 458.829.615 15.082.901.113 19.394.594.951 361.346.437 19.853.424.566 15.444.247.550 Penerimaan Inv. Lain Deposito 311.074.384 931.507 - 312.005.891 Penerimaan Inv. Lain Obligasi 294.333.334 8.110.334 - 302.443.668 Penerimaan Inv. Lain MTN 9.889.618.689 18.785.107.200 - 18.785.107.200 9.889.618.689 Penerimaan Inv. Lain Reksadana 58.217.650 128.606.625 - 186.824.275 Penerimaan Inv. Lain Property 3.085.404.842 176.483.952 - 176.483.952 3.085.404.842 Pendapatan Jasa Giro 456.968.965 1.444.252.214 28.605.169 223.697.971 485.574.134 1.667.950.185

Laba Pelepasan Investasi 241.559.967.046 281.870.608.991 169.233.104.951 220.907.410.554 410.793.071.997 502.778.019.545 Laba Penjualan Saham 100.475.402.539 205.199.130.864 162.768.758.385 217.306.311.186 263.244.160.924 422.505.442.050 Laba Penjualan Obligasi 128.988.937.676 74.603.363.925 2.712.077.025 3.601.099.368 131.701.014.701 78.204.463.293 Laba Penjualan MTN 2.647.500.000 - - 2.647.500.000 - Laba Penjualan Reksadana 9.448.126.831 1.413.876.144 378.914.791 - 9.827.041.622 1.413.876.144 Laba Penjualan Tanah - 3.373.354.750 - 3.373.354.750 - Laba Pertukaran Reksadana 654.238.058 - - 654.238.058

Rugi Pelepasan Investasi (29.990.311.426) (14.885.614.928) (21.935.464.419) (14.755.437.063) (51.925.775.845) (29.641.051.991) Rugi Atas Penjualan Saham (687.416.393) (14.385.614.928) (21.261.957.003) (14.755.437.063) (21.949.373.396) (29.141.051.991) Rugi Atas Penjualan Obligasi (29.215.938.096) (500.000.000) - (29.215.938.096) (500.000.000) Rugi Atas Penjualan Reksadana (86.956.937) - (673.507.416) - (760.464.353) -

UNREALIZEDKeuntungan dari Kenaikan Investasi 56.130.535.782 202.849.897.232 5.386.725.186 28.140.414.192 61.517.260.968 230.990.311.424

Keuntungan Atas Kenaikan Kurs Valas 450.797.269 - - 450.797.269 Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Saham - 2.826.609.670 28.810.000 2.826.609.670 28.810.000 Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Obligasi 56.130.535.782 201.817.105.142 5.166.614.848 56.130.535.782 206.983.719.990 Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Reksadana 581.994.821 2.560.115.516 22.799.998.276 2.560.115.516 23.381.993.097 Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Penyertaan Mayoritas - 144.991.068 - 144.991.068

Kerugian dari Penurunan Nilai Investasi (45.602.106.778) (182.709.730.984) (14.014.872.231) (4.189.849.232) (59.616.979.009) (186.899.580.216) Kerugian Atas Penurunan Kurs Valas (15.255.452) - - (15.255.452) Kerugian Atas Penurunan Nilai Saham - (9.523.418.721) (1.552.835.016) (9.523.418.721) (1.552.835.016) Kerugian Atas Penurunan Nilai Obligasi (32.155.579.000) (98.303.320.377) (2.637.014.216) (32.155.579.000) (100.940.334.593) Kerugian Atas Penurunan Nilai MTN (13.446.527.778) - - (13.446.527.778) - Kerugian Atas Penurunan Nilai Reksadana (891.155.155) - - (891.155.155) Kerugian Penyertaan Langsung Mayoritas - (4.491.453.510) - (4.491.453.510) - Kerugian Penyisihan Obligasi (83.500.000.000) - - (83.500.000.000)

PENDAPATAN INVESTASI BRUTO (I) 2.994.522.007.571 2.915.073.656.491 486.951.955.389 458.282.863.651 3.481.473.962.960 3.373.356.520.142

URAIAN

56

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003(Dalam Rupiah)25. PENGUNGKAPAN LAPORAN LABA RUGI JHT & NON JHT - AUDIT PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 31 DESEMBER 2003 (LANJUTAN)

(Dalam Rp)JHT JHT NON JHT NON JHT TOTAL TOTAL

- 217.306.311.186 - 217.306.311.186 - 217.306.311.186

BEBAN INVESTASI

Beban Pajak Atas Kegiatan Investasi (35.575.916.989) (9.854.712.804) (61.366.128.366) (39.731.605.365) (96.942.045.355) (49.586.318.169) Beban Pph Atas Bunga Doc Rupiah (2.852.775.602) (827.536.206) (661.354.411) (827.536.206) (3.514.130.013) Beban Pph Budep Berjangka Rupiah Kantor Pusat - (50.528.805.750) (17.203.720.746) (50.528.805.750) (17.203.720.746) Beban Pph Budep Berjangka Rupiah Kantor Cabang (23.585.824) (2.594.920.742) - (2.618.506.566) Beban Pph Budep Berjangka Non JHT Kacab (1.436.467.381) - (1.436.467.381) Beban Pph Atas Pendapatan Bunga Obligasi - (5.892.379.620) - (5.892.379.620) Beban Pph Atas Bunga MTN (31.182.572.871) (2) - (31.182.572.871) (2) Beban Pph Atas Bunga Jasa Giro (287.227.848) (51.574.848) - (338.802.696) Beban Pph Atas Pendapatan Dividen Saham - (4.049.955.337) (10.451.420.883) (4.049.955.337) (10.451.420.883) Beban Pph Atas Pendapatan Div. Penyertaan Langsung - (2.306.351) (708.551) (2.306.351) (708.551) Beban Pph Atas Sewa Bangunan Investasi (2.530.214.059) (4.239.818.980) (43.320.444) (32.417.072) (2.573.534.503) (4.272.236.052) Beban Pph Atas Transaksi Saham (391.714.765) (602.617.882) (1.391.462.875) (1.102.961.207) (1.783.177.640) (1.705.579.089) Beban Pph Atas Transaksi Obligasi - (4.203.218.837) - (4.203.218.837) - Beban Pph Atas Pendapatan Lain Investasi MTN (6) - - (6) Beban Pph Atas Pendapatan Lain Investasi Properti (377.275.366) - - (377.275.366) Beban Pbb Tanah Dan Bangunan (1.471.415.294) (1.471.411.294) (319.522.566) (303.679.904) (1.790.937.860) (1.775.091.198)

Beban Administrasi Atas Kegiatan Investasi (3.377.024.020) (6.097.181.298) (971.434.206) (1.576.972.961) (4.348.458.226) (7.674.154.259) Beban Balik Nama Dan Registrasi Saham - (50.000) - (50.000) Beban Balik Nama Dan Registrasi Obligasi (953.637) (2.750.000) - (3.703.637) Beban Penitipan Sertifikat Deposito (2.461.000) (322.000) - (2.783.000) Beban Penitipan Saham (762.856.185) (942.261.955) (943.977.908) (1.418.576.775) (1.706.834.093) (2.360.838.730) Beban Penitipan Obligasi (2.401.808.281) (5.049.903.575) (21.664.264) (125.586.781) (2.423.472.545) (5.175.490.356) Beban Penitipan MTN (121.037.802) (43.647.831) - (121.037.802) (43.647.831) Beban Bank Investasi (91.321.752) (57.953.300) (5.792.034) (27.782.028) (97.113.786) (85.735.328) Beban Denda Penalti - (1.905.377) - (1.905.377)

Beban Investasi Properti (38.076.847.248) (43.000.013.221) (1.122.463.799) (1.151.549.115) (39.199.311.047) (44.151.562.336) Beban Pemasaran Bangunan Investasi (1.387.008.380) (899.604.160) (7.480.000) (1.387.008.380) (907.084.160) Beban Pengelolaan Bangunan Investasi (14.655.020.351) (19.446.307.566) (605.644.749) (618.089.085) (15.260.665.100) (20.064.396.651) Beban Pengelolaan Lain (78.691.800) - (107.925.000) - (186.616.800) - Beban Penyusutan Bangunan Investasi (21.692.830.649) (21.762.379.503) (344.764.435) (472.327.210) (22.037.595.084) (22.234.706.713) Beban Pemeliharaan Tanah (1.500.000) (2.000.000) (64.129.615) (53.652.820) (65.629.615) (55.652.820) Beban Penyusutan Aktiva Property (261.796.068) (889.721.992) - (261.796.068) (889.721.992)

Beban Asuransi Investasi (88.701.007) (1.064.412.080) (5.849.083) (8.524.500) (94.550.090) (1.072.936.580) Beban Asuransi Bangunan Investasi (88.701.007) (1.064.412.080) (5.849.083) (8.524.500) (94.550.090) (1.072.936.580)

Beban Manager dan Konsultan Investasi - (111.850.000) - (533.725.000) - (645.575.000) Beban Pengelolaan Inv. Melalui Fm -Saham (51.375.000) (116.950.000) - (168.325.000) Beban Pengelolaan Inv. Melalui Fm -Obligasi (60.475.000) (16.775.000) - (77.250.000) Beban Pengelolaan Inv. KPAI - (400.000.000) - (400.000.000)

Beban Investasi Lainnya (5.892.237.171) (298.982.137) (4.263.880.306) (640.810.427) (10.156.117.477) (939.792.564) Beban Penyelesaian Hukum MTN (5.467.504.810) (55.000.000) (572.297.297) - (6.039.802.107) (55.000.000) Beban Investasi Lainnya (424.732.361) (243.982.137) (3.691.583.009) (640.810.427) (4.116.315.370) (884.792.564)

BEBAN INVESTASI ( II ) (83.010.726.435) (60.427.151.540) (67.729.755.760) (43.643.187.368) (150.740.482.195) (104.070.338.908)

PENDAPATAN INVESTASI NETTO (I) - (II) 2.911.511.281.136 2.854.646.504.951 419.222.199.629 414.639.676.283 3.330.733.480.765 3.269.286.181.234

TOTAL PENDAPATAN USAHA 2.911.511.281.136 2.854.646.504.951 647.277.766.126 636.610.683.561 3.558.789.047.262 3.491.257.188.512

BIAYA USAHA (393.059.564.808) (498.853.310.159) (124.124.073.097) (91.962.757.399) (517.183.637.906) (590.816.067.558)

Pendapatan Lain-lain 10.316.365.059 82.935.799.340 10.316.365.059 82.935.799.340 Beban Lain-lain (1.941.053.988) (13.598.449.032) (1.941.053.988) (13.598.449.032)

LABA USAHA KOTOR 2.518.451.716.328 2.355.793.194.792 531.529.004.100 613.985.276.470 3.049.980.720.427 2.969.778.471.262

BAGIAN PESERTA ATAS HASIL INVES JHT (2.518.451.716.328) (2.335.047.029.716) (2.518.451.716.328) (2.335.047.029.716)

PAJAK PENGHASILAN BADAN (20.746.165.078) (159.161.533.280) - (179.907.698.358) Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan 3.706.391.450 (33.759.484.111) 3.706.391.450 LABA STLH BAG PESERTA ATAS HASIL INV (0) 0,00 535.235.395.550 421.064.259.078 535.235.395.550 421.064.259.078

URAIAN

57

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003(Dalam Rupiah)

(Dalam Rp)Hutang Dana Selisih Jumlah

Hutang Selisih Jaminan Hutang Hutang Hutang Pengembangan Penilaian Efek Cadangan KewajibanJaminan Rekonsiliasi Hari Tua Jaminan Jaminan Hari Tua Jaminan Hari Tua Jaminan (SPE) Teknis Kepada

Iuran Jatuh Tempo Diestimasi Terinci Hari Tua AFS - JHT Peserta

Saldo pada tanggal 31 Desember 2003 2.734.924.546 6.421.227.721 - - - 642.653.432.359 226.454.008.641 2.246.949.394.499 3.125.212.987.766

Penambahan/pembayaran selama Tahun 2004 :

Pembayaran kepada peserta 8.375.353.951 (2.082.801.957.757) 4.022.715.480.524 1.948.288.876.718

Penerimaan iuran yang sudah dapat diidentifikasi (4.137.002.063) (4.137.002.063)

Penambahan (pengurangan) Dana Pengembangan JHT 105.588.850.151 105.588.850.151

Penerimaan Iuran tahun berjalan - -

Ditentukan untuk hutang JHT dari bagian peserta ats hasil Investasi JHT 42.895.739.548.218 42.895.739.548.218

Koreksi Iuran/ Jaminan Tahun Berjalan 4.327.015.263.067 4.327.015.263.067

Amalgamasi tahun berjalan (22.453.460.572.444) (22.453.460.572.444)

Kenaikan/ (penurunan) Selisih Penilaian Efek (SPE) 385.625.301.382 385.625.301.382

Koreksi (Mutasi) Hutang JHT Taspen (TKPMP) dan Premi JHT 85.853.789.764 85.853.789.764

Koreksi/Mutasi Hutang JHT Jatuh tempo Periode Berjalan 282.172.053.835 282.172.053.835

Koreksi/Mutasi Hutang Jaminan Diestimasi Periode Berjalan 712.718.677 712.718.677

Penambahan cadangan teknis selama tahun berjalan 430.943.327.457 430.943.327.457

11.110.278.497 2.284.225.658 282.172.053.835 712.718.677 22.772.346.070.848 4.022.715.480.524 748.242.282.510 612.079.310.023 2.677.892.721.956 31.129.555.142.528 Saldo Kewajiban Kpd Peserta Per 31 Desember 2004

ENTITAS PENYELENGGARA JAMSOSTEK26. PENGUNGKAPAN PERUBAHAN KEWAJIBAN KEPADA PESERTA

PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

U R A I A N

58

LAMPIRAN 1.1/1

PT. JAMSOSTEK ( PERSERO )PERBANDINGAN NERACA AUDIT - GABUNGAN

(Dalam Rp)31 DES 2004 31 DES 2003

PT. JAMSOSTEK PT. JAMSOSTEK

AKTIVAINVESTASI Bank Investasi 4.499.835.967 1.337.073.319 Deposito On Call (DOC) 29.750.694.506 71.909.657.996 Deposito Berjangka 14.308.023.135.110 13.997.525.236.856 Intrumen Pasar Uang Lainnya 21.600.000.000 24.700.218.996 Cad. Peny. Ins. Psr Uang Lainnya (21.600.000.000) (21.600.000.000) Saham 3.158.217.536.302 2.062.727.990.000 Obligasi 14.091.909.201.687 8.653.553.764.626 Cad. Peny. Obligasi (67.000.000.000) - Medium Term Note (MTN) 126.050.000.000 556.050.000.000 Cad. Penyisihan MTN (60.307.643.360) (60.307.643.360) Reksa Dana 278.824.947.967 131.604.991.065 Penyertaan 46.352.509.214 47.471.526.033 Cad. Peny. Penyertaan Langsung (18.466.453.510) (18.466.453.520) Properti 663.602.923.018 646.120.506.514 Akumulasi Penyusutan Properti (45.423.819.856) (22.299.391.151)

TOTAL INVESTASI 32.516.032.867.046 26.070.327.477.374

AKTIVA LANCAR Kas dan Setara Kas 53.699.864.672 35.419.823.646

Deposit On Call (Doc) Non Investasi 15.000.000.000 - Piutang Iuran 89.253.848.564 110.478.050.762

Akm. Penyisihan Piutang Iuran (23.937.306.045) (96.754.212.357) Pendapatan YMH Diterima 391.312.260.887 318.648.676.761 Piutang Investasi 4.955.194.363 69.144.925.200 Uang Muka Pajak 773.856.390 1.421.964.936 Piutang Pegawai 99.375.087 32.167.616 PSL Dibayar Dimuka - 57.491.188.000 Piutang Lain-Lain 22.313.206.209 18.119.222.147 Uang Muka Pegawai 2.484.355.478 1.919.154.295 Beban Usaha Yang Dibayar Dimuka 7.201.235.221 8.924.498.596 Perlengkapan Dan Alat Tulis Kantor 2.073.601.028 -

TOTAL AKTIVA LANCAR 565.229.491.854 525.044.641.601

AKTIVA TETAP Tanah 55.043.317.154 35.562.252.212 Bangunan 94.153.824.375 77.404.959.064 Kendaraan 75.071.636.666 62.501.001.490 Peralatan Kantor 21.649.803.810 18.684.117.187 Peralatan Komputer 80.037.112.751 87.702.015.167 Peralatan Lain 33.651.274.310 28.283.701.892

Jumlah H. Perolehan Aktiva Tetap 359.606.969.066 310.138.047.012 Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap (176.493.817.048) (154.838.065.717) Total Aktiva Tetap 183.113.152.018 155.299.981.295

Aktiva Lain-Lain 117.202.602.939 134.423.555.838

TOTAL AKTIVA 33.381.578.113.857 26.885.095.656.107

AKTIVA


LAMPIRAN 1.1/2

PT. JAMSOSTEK ( PERSERO )PERBANDINGAN NERACA AUDIT - GABUNGAN

(Dalam Rp)PER 31 DESEMBER 2004 DAN 31 DESEMBER 2003

31 DES 2004 31 DES 2003 PT. JAMSOSTEK PT. JAMSOSTEK

KEWAJIBAN KEPADA PESERTA Hutang Jaminan 11.110.278.497 2.734.924.546 Hutang Jaminan Diestimasi 712.718.677 - Selisih Rekonsiliasi Iuran 2.284.225.658 6.421.227.720 Hutang Jht Jatuh Tempo 282.172.053.835 - Hutang Jaminan Hari Tua Terinci 22.772.346.070.848 - Hutang Jaminan Hari Tua 4.022.715.480.524 22.341.343.219.091 Dana Pengembangan Dana Jht 748.242.282.510 642.653.432.359 Selisih Penilaian Efek 612.079.310.023 226.454.008.641 Cadangan Teknis 2.677.892.721.956 2.246.949.394.499

Total Kewajiban Kepada Peserta 31.129.555.142.528 25.466.556.206.856

Kewajiban Lancar

Hutang Pajak 170.731.664.925 3.537.488.808 Beban Yang Masih Harus Dibayar 83.629.888.258 87.457.542.824 Kewajiban Lain YMH Dibayar 2.619.241.471 2.195.073.525 Pendapatan Diterima Dimuka 9.953.638.595 3.336.399.769 Hutang Investasi 968.859.998 - Kewajiban Lancar Lainnya 12.203.255.209 9.043.606.913

Total Kewajiban Lancar 280.106.548.456 105.769.293.839

Kewajiban Lainnya 20.190.912.866 10.969.567.861

Total Kewajiban 31.429.852.603.850 25.583.295.068.556

Hak Minoritas -

Ekuitas Modal Disetor 125.000.000.000 125.000.000.000 Cadangan Umum 348.925.697.575 261.830.965.763 Cadangan Tujuan 185.102.054.225 165.593.054.225 Selisih Penilaian Efek Non Jht 871.633.499.130 214.141.172.015 Laba Tahun Lalu - - Laba Tahun Berjalan 421.064.259.077 535.235.395.549

TOTAL EKUITAS 1.951.725.510.007 1.301.800.587.552

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 33.381.578.113.857 26.885.095.656.107

KEWAJIBAN

LAMPIRAN 1.2/1

PT. JAMSOSTEKLAPORAN LABA RUGIPERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

(Dalam Rp)

31 DES 2004 31 DES 2003

PT. JAMSOSTEK PT. JAMSOSTEK

PENDAPATAN IURAN Pendapatan Iuran Jkk 525.184.979.778 476.386.135.991 Pendapatan Iuran Jkm 234.861.783.922 208.696.633.297 Pendapatan Iuran Jpk 393.200.640.232 365.628.493.918 Pendapatan Iuran Jasa Kontruksi 47.302.112.394 43.441.906.607 Pendapatan Iuran Sektor Informal 47.995.059

Total Pendapatan Iuran 1.200.597.511.385 1.094.153.169.813

Total Pendapatan Operasional 1.200.597.511.385 1.094.153.169.813

Beban JaminanBeban Jaminan Kecelakaan Kerja (193.365.275.647) (186.847.529.035) Beban Jaminan Kematian (70.276.100.000) (65.768.250.000) Beban Jaminan Pelayanan Kesehatan (273.561.860.434) (227.287.184.028) Beban Jaminan Jasa Konstruksi (10.443.940.572) (8.454.818.763) Beban Jaminan Sektor Informal (36.000.000)

Total Beban Jaminan (547.683.176.653) (488.357.781.826)

Beban Cadangan Teknis Beban Cadangan Teknis Jkk (265.162.720.146) (233.618.761.360) Beban Cadangan Teknis Jkm (124.872.199.039) (104.926.655.481) Beban Cadangan Teknis Jpk (2.757.214.607) (4.047.930.380) Beban Cadangan Teknis Jasa Konstruksi (36.185.190.462) (33.318.331.799) Beban Cadangan Katastrofa (1.966.003.200) (1.828.142.470)

Total Beban Cadangan Teknis (430.943.327.454) (377.739.821.490)

Pendapatan Bersih Iuran 221.971.007.278 228.055.566.497

Pendapatan InvestasiRealized

Pendapatan Bunga 2.705.097.347.209 3.004.761.252.404 Pendapatan Dividen Investasi 97.448.243.203 54.486.320.995 Pendapatan Sewa Investasi 38.138.983.418 26.023.045.760 Laba Pelepasan Investasi 502.778.019.545 410.793.071.997 Rugi Pelepasan Investasi (29.641.051.991) (51.925.775.844)

Pendapatan Investasi Lainnya 15.444.247.550 35.435.765.690 Unrealized

Keuntungan Atas Kenaikan Investasi 230.990.311.424 61.517.260.969 Kerugian Atas Penurunan Nilai Investasi (186.899.580.216) (59.616.979.009)

Total Penghasilan Investasi 3.373.356.520.142 3.481.473.962.962

Beban InvestasiBeban Pajak Atas Kegiatan Investasi (49.586.318.169) (95.151.107.497)

Beban Administrasi Atas Kegiatan Investasi (7.674.154.259) (4.348.458.225) Beban Investasi Properti (44.151.562.336) (40.924.619.292) Beban Asuransi Investasi (1.072.936.580) (94.550.090) Beban Manager dan Konsultan Investasi (645.575.000) - Beban Investasi Lainnya (939.792.564) (10.221.747.091)

Total Beban Investasi (104.070.338.908) (150.740.482.195)

Pendapatan Bersih Investasi 3.269.286.181.234 3.330.733.480.767

Total Pendapatan Usaha 3.491.257.188.512 3.558.789.047.264

URAIAN

LAMPIRAN 1.2/2

PT. JAMSOSTEKLAPORAN LABA RUGIPERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

(Dalam Rp)

31 DES 2004 31 DES 2003

PT. JAMSOSTEK PT. JAMSOSTEKURAIAN

Beban Usaha Beban Manajemen (11.514.285.669) (9.437.380.714) Beban Operasional (80.252.337.587) (54.076.106.541) Beban Personil (321.784.346.543) (284.626.523.461) Beban Administrasi Dan Umum (116.523.795.710) (105.568.966.212) Beban Penyusutan Dan Amortisasi (36.803.996.035) (36.647.285.406)

Beban Penyisihan Piutang Iuran (23.937.306.014) (26.827.375.572) Total Beban Usaha (590.816.067.558) (517.183.637.906)

Pendapatan Lain-Lain 82.935.799.340 10.316.365.058 Beban Lain-Lain (13.598.449.032) (1.941.053.987)

Pendapatan Bersih Lain Lain 69.337.350.308 8.375.311.071

Laba Kotor Sebelum Bagian Peserta 2.969.778.471.262 3.049.980.720.429

Bagian Peserta Atas Hasil Inves Jht (2.335.047.029.716) (2.518.451.716.329)

Laba Sebelum Pajak 634.731.441.546 531.529.004.100

Taksiran Pajak Penghasilan Badan (179.907.698.358) - Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan (33.759.484.111) 3.706.391.450

Laba Bersih Setelah Pajak 421.064.259.077 535.235.395.550

LAMPIRAN 2.1/1

PT. BIJAKNERACA

(Dalam Rp)31 DES 2004 31 DES 2003

AKTIVAINVESTASI Deposito Berjangka 28.718.440.000 28.206.017.000 Obligasi 5.375.000.000 -

TOTAL INVESTASI 34.093.440.000 28.206.017.000

AKTIVA LANCAR Kas dan Setara Kas 290.294.057 1.177.700.197 Piutang Usaha 6.079.770.551 6.462.297.950

Penyisihan Piutang Usaha (5.416.275.000) (5.208.610.250) Pendapatan YMH Diterima 37.004.540 60.912.406 Uang Muka Pajak 701.463.565 442.715.367 Beban Usaha Yang Dibayar Dimuka 320.552.855 148.183.892

TOTAL AKTIVA LANCAR 2.012.810.568 3.083.199.562

AKTIVA TETAP Tanah 991.795.000 991.795.000 Bangunan 1.510.823.563 1.510.823.563 Kendaraan 574.772.000 548.872.000 Peralatan Kantor 633.974.121 656.280.846 Peralatan Komputer 109.316.762 195.714.185 Peralatan Lain 30.747.720 32.385.050

Jumlah H. Perolehan Aktiva Tetap 3.851.429.166 3.935.870.644 Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap (1.072.343.029) (1.073.912.270) Total Aktiva Tetap 2.779.086.137 2.861.958.374

Aktiva Lain-Lain 2.472.759.055 2.855.853.367

TOTAL AKTIVA 41.358.095.760 37.007.028.303

Kewajiban Lancar

Hutang Usaha 21.449.636.950 15.147.895.060 Hutang Pajak - 825.302.375 Beban Yang Masih Harus Dibayar 18.377.700 10.779.600 Kewajiban Lancar Lainnya 25.608.000 39.337.500

Total Kewajiban Lancar 21.493.622.650 16.023.314.535

Total Kewajiban 21.493.622.650 16.023.314.536 Ekuitas Modal Disetor 5.000.000.000 5.000.000.000 Cadangan Umum 7.343.717.811 6.933.717.811 Cadangan Tujuan 7.375.735.226 6.615.735.226 Selisih Penilaian Efek Non Jht - Laba Tahun Lalu - - Laba Tahun Berjalan 145.020.072 2.434.260.732

TOTAL EKUITAS 19.864.473.109 20.983.713.769

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 41.358.095.759 37.007.028.303

AKTIVA


LAMPIRAN 2.2/1

PT. BIJAKLAPORAN LABA RUGIPERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

(Dalam Rp)31 DES 2004 31 DES 2003PT. BIJAK PT. BIJAK

Pendapatan Operasional Pt. Bijak 6.279.555.874 13.923.083.724

Total Pendapatan Operasional 6.279.555.874 13.923.083.724

Pendapatan InvestasiPendapatan Bunga - 1.838.488.479

Total Penghasilan Investasi - 1.838.488.479

Beban InvestasiBeban Pajak Atas Kegiatan Investasi - (4.436.855)

Total Beban Investasi - (4.436.855)

Pendapatan Bersih Investasi - 1.834.051.624

Total Pendapatan Usaha 6.279.555.874 15.757.135.348

Beban Usaha Beban Manajemen (710.410.490) (519.169.788) Beban Operasional (5.044.400.058) (11.445.316.350) Beban Personil (1.206.125.870) (1.068.791.958) Beban Administrasi Dan Umum (714.266.254) (251.025.971) Beban Penyusutan Dan Amortisasi (336.478.487) (339.580.793)

Beban Penyisihan Piutang Iuran - (1.293.350.550) Total Beban Usaha (8.011.681.159) (14.917.235.410)

Pendapatan Lain-Lain 2.127.082.466 3.304.932.537 Beban Lain-Lain (241.784.434) (1.014.121.331)

Pendapatan Bersih Lain Lain 1.885.298.032 2.290.811.206

Laba Kotor Sebelum Bagian Peserta 153.172.747 3.130.711.144

Bagian Peserta Atas Hasil Inves Jht - -

Laba Sebelum Pajak 153.172.747 3.130.711.144

Taksiran Pajak Penghasilan Badan (8.152.675) (1.097.402.900) Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan 400.952.488

Laba Bersih Setelah Pajak 145.020.072 2.434.260.732

URAIAN

LAMPIRAN 3.1/1

PT. JAMSOSTEK (PERSERO)REKAPITULASI DEPOSITO BERJANGKA PER 31 DESEMBER 2004

NO NAMA BANK JHT NON JHT TOTAL PER BANK

KANTOR PUSAT1 MANDIRI EKS BEII 1.533.393.219.552 - 1.533.393.219.552 2 MANDIRI EKS BDN 743.150.000.000 - 743.150.000.000 3 MANDIRI EKS BBD 999.307.500.000 - 999.307.500.000 4 MANDIRI EKS BAPINDO 701.930.633.084 - 701.930.633.084 5 BNI 623.000.000.000 - 623.000.000.000 6 BRI 1.012.200.000.000 - 1.012.200.000.000 7 BTN 829.720.158.000 - 829.720.158.000 8 BPD ACEH 30.000.000.000 - 30.000.000.000 9 BPD BENGKULU 20.000.000.000 - 20.000.000.000

10 BPD BALI 50.600.000.000 - 50.600.000.000 11 BPD DKI 36.400.000.000 - 36.400.000.000 12 BPD JABAR 1.318.710.528.890 165.600.000.000 1.484.310.528.890 13 BPD JATIM 83.000.000.000 - 83.000.000.000 14 BPD JATENG 65.000.000.000 65.000.000.000 15 BPD JAMBI 9.000.000.000 - 9.000.000.000 16 BPD KALSEL 22.500.000.000 - 22.500.000.000 17 BPD KALTENG 2.000.000.000 - 2.000.000.000 18 BPD KALBAR 5.000.000.000 - 5.000.000.000 19 BPD LAMPUNG 33.500.000.000 - 33.500.000.000 20 BPD MALUKU 14.000.000.000 - 14.000.000.000 21 BPD RIAU 3.000.000.000 - 3.000.000.000 22 BPD SULSEL 7.000.000.000 - 7.000.000.000 23 BPD SULTENG 5.000.000.000 - 5.000.000.000 24 BPD SULTRA 2.000.000.000 - 2.000.000.000 25 BPD SULUT 46.800.000.000 - 46.800.000.000 26 BPD SUMBAR 6.000.000.000 - 6.000.000.000 27 BPD SUMSEL 66.700.000.000 - 66.700.000.000 28 BPD SUMUT 156.950.000.000 - 156.950.000.000 29 BANK AGRO 172.750.000.000 - 172.750.000.000 30 BANK ARTHA GRAHA 417.250.000.000 13.300.000.000 430.550.000.000 31 BANK BUKOPIN 1.211.531.354.585 60.500.000.000 1.272.031.354.585 32 BANK BUMI PUTERA 193.820.000.000 - 193.820.000.000 33 BANK BII 196.000.000.000 - 196.000.000.000 34 BANK BTPN 34.700.000.000 - 34.700.000.000 35 BANK CIC 214.200.000.000 - 214.200.000.000 36 BANK DANPAC 85.600.000.000 - 85.600.000.000 37 BANK DAGANG BALI 20.900.000.000 - 20.900.000.000 38 BANK DANAMON 304.800.000.000 9.800.000.000 314.600.000.000 39 BANK EXECUTIFE 5.000.000.000 - 5.000.000.000 40 BANK FINCONESIA 33.600.000.000 - 33.600.000.000 41 BANK GLOBAL 295.502.000.000 - 295.502.000.000 42 BANK KESEJAHTERAAN 16.700.000.000 - 16.700.000.000 43 BANK HIMPUNAN SAUDARA 33.300.000.000 - 33.300.000.000 44 BANK MUAMALAT 97.200.000.000 - 97.200.000.000 45 BANK MEGA 137.500.000.000 - 137.500.000.000 46 BANK NIAGA 612.400.000.000 - 612.400.000.000 47 BANK NISP 51.600.000.000 - 51.600.000.000 48 BANK PERSYARIKATAN 11.500.000.000 - 11.500.000.000 49 BANK SYARIAH MEGA INDONESIA 18.600.000.000 - 18.600.000.000 50 BANK UIB 19.100.000.000 - 19.100.000.000 51 BANK PERMATA ( EKS UNIVERSAL) 430.900.000.000 55.500.000.000 486.400.000.000 52 BANK VICTORIA 64.800.000.000 - 64.800.000.000 53 BANK YUDHA BAKTI 63.577.000.000 - 63.577.000.000 54 PASAR MODAL 315.180.000.000 71.100.000.000 386.280.000.000

TOTAL DEPOSITO KANTOR PUSAT 13.483.872.394.110 375.800.000.000 13.859.672.394.110

TOTAL DEPOSITO KANWIL - 448.350.741.000 448.350.741.000

DEPOSITO ANAK PERUSAHAAN - 28.718.440.000 28.718.440.000

TOTAL DEPOSITO KONSOLIDASI 13.483.872.394.110,00 852.869.181.000,00 14.336.741.575.110,00

REKAPITULASI NILAI NOMINAL DEPOSITO

LAMPIRAN 3.2/1

PT. JAMSOSTEK (PERSERO)REKAPITULASI DEPOSITO BERJANGKAPER 31 DESEMBER 2004

NO. NAMA BANK NILAI NOMINAL

KANWIL I1 BPD 56.473.200.000,00 2 BRI 2.976.400.000,00 3 BTN 519.000.000,00 4 BTPN 19.012.100.000,00 5 BUKOPIN 7.390.250.000,00 6 MANDIRI 26.840.391.000,00 7 MUAMALAT 630.000.000,00

JUMLAH 113.841.341.000,00

KANWIL II1 AGRO 2.470.000.000,002 BNI 150.000.000,003 BPD 21.812.800.000,004 BTPN 2.380.000.000,005 BUKOPIN 1.999.000.000,006 MANDIRI 25.269.000.000,007 MEGA 300.000.000,008 PASAR 100.000.000,00

JUMLAH 54.480.800.000,00

KANWIL III1 AGRO 7.085.000.000,002 BII 1.125.000.000,003 BNI 46 7.306.100.000,004 BPD 32.202.000.000,005 BTPN 15.870.000.000,006 BUKOPIN 940.000.000,007 DKI 3.110.000.000,008 MANDIRI 12.400.000.000,009 MEGA 3.915.000.000,0010 MUAMALAT 1.675.000.000,0011 NISP 300.000.000,0012 PERMATA 960.000.000,0013 VICTORIA 1.450.000.000,0014 YUDHA BHAKTI 900.000.000,00

JUMLAH 89.238.100.000

KANWIL IV1 AGRO 1.164.000.000,00 2 BPD 24.632.500.000,00 3 BRI 355.500.000,00 4 BTN 1.335.000.000,00 5 BTPN 375.000.000,00 6 BUKOPIN 2.197.000.000,00 7 MANDIRI 5.658.500.000,00

JUMLAH 35.717.500.000,00

LAMPIRAN 3.2/2

PT. JAMSOSTEK (PERSERO)REKAPITULASI DEPOSITO BERJANGKAPER 31 DESEMBER 2004

NO. NAMA BANK NILAI NOMINAL

KANWIL V1 LIPPO 125.000.000 2 PASAR 100.000.000 3 BPD 26.198.500.000 4 BTN 250.000.000 5 BTPN 683.500.000 6 BUKOPIN 1.140.000.000 7 MANDIRI 14.236.500.000 8 MEGA 580.000.000 9 MUAMALAT 908.000.000

JUMLAH 44.221.500.000

KANWIL VI1 AGRO 850.000.000,002 BNI 673.000.000,003 BPD 37.184.000.000,004 BTPN 1.655.000.000,005 BUKOPIN 299.000.000,006 BUMI PUTRA 200.000.000,007 CIC 150.000.000,008 MANDIRI 6.659.000.000,009 MEGA 290.000.000,00

JUMLAH 47.960.000.000,00

KANWIL VII1 BII 75.000.000,00 2 BPD 5.928.000.000,00 3 BRI 105.000.000,00 4 BTN 936.000.000 5 BUKOPIN 3.161.000.000 6 MANDIRI 13.995.000.000,00 7 MEGA 553.000.000,00

JUMLAH 24.753.000.000,00

KANWIL VIII1 BII 300.000.000,00 2 BNI 700.000.000,00 3 BPD 26.227.500.000,00 4 BRI 45.000.000,00 5 BTN 2.200.000.000,00 6 BTPN 255.000.000,00 7 MANDIRI 8.411.000.000,00

JUMLAH 38.138.500.000,00

TOTAL 448.350.741.000,00

-

LAMPIRAN 4

PT. JAMSOSTEK (PERSERO)PORTOFOLIO COMMERCIAL PAPERPER 31 DESEMBER 2004

NO JANGKA WAKTU HARIBILYET BUNGA

PT Indopac Perdana 121 24-Juli-95 21-Jan-96 181 5.000.000.000PT Indopac Perdana 124 18-Agust-95 19-Peb-96 184 2.500.000.000PT Indopac Perdana 127 15-Agust-95 15-Peb-96 184 2.500.000.000PT Indopac Perdana 137 27-Sept-95 25-Maret-96 180 3.000.000.000

13.000.000.000

PT Pacific Inti Fin 14-677 13-Sept-95 12-Maret-96 181 3.500.000.000PT Pacific Inti Fin 14-677 13-Sept-95 12-Maret-96 181 100.000.000

3.600.000.000PT Aditya Putra C11 21-Sept-95 19-Maret-96 180 5.000.000.000

5.000.000.000

21.600.000.000

Total CP PT Aditya Putra Pratama

TOTAL COMMERCIAL PAPER

NAMA BANK NOMINAL

Total CP PT Indopac Perdana Finanace

Total CP PT Pacific Inti Finance

LAMPIRAN 5/1

PT. JAMSOSTEK (PERSERO)PORTOFOLIO SAHAMPER 31 DESEMBER 2004

NO. NAMA SAHAM KODE SAHAM @ RUPIAH @ RUPIAH POTENSIALGAIN/LOSS

A. TERSEDIA UNTUK DIJUALA.1 JHT

1 BANK RAKYAT INDONESIA BBRI 22.000.000 2.425,00 53.350.000.000 2.875,00 63.250.000.000 9.900.000.0002 UNILEVER UNVR 10.154.500 3.325,00 33.763.712.500 3.300,00 33.509.850.000 (253.862.500)3 ASTRA INTER. ASII 4.100.000 9.141,73 37.481.100.000 9.600,00 39.360.000.000 1.878.900.0004 INDOSAT ISAT 76.000.000 5.748,95 436.920.260.703 5.750,00 437.000.000.000 79.739.2975 INTERNATIONAL NIKEL IND INCO 1.000.000 11.520,02 11.520.021.204 11.550,00 11.550.000.000 29.978.7966 TELKOM TLKM 85.000.000 5.000,00 425.000.000.000 4.825,00 410.125.000.000 (14.875.000.000)

JUMLAH SAHAM JHT UNTUK DIJUAL 198.254.500 998.035.094.408 994.794.850.000 (3.240.244.407)

A.2 NON JHT

1 ASTRA ARGO LESTARI AALI 7.000.000 3.300,00 23.100.000.000 3.100,00 21.700.000.000 (1.400.000.000)2 ASTRA INTER. ASII 19.000.423 9.009,29 171.180.267.006 9.600,00 182.404.060.800 11.223.793.7943 BANK DANAMON BDMN 19.798.000 4.400,00 87.111.200.000 4.375,00 86.616.250.000 (494.950.000)4 BANK CENTRA ASIA BBCA 32.000.000 2.750,00 88.000.000.000 2.975,00 95.200.000.000 7.200.000.0005 BANK MANDIRI BMRI 15.000.000 1.825,00 27.375.000.000 1.925,00 28.875.000.000 1.500.000.0006 BANK INTERNATIONAL INDONESIA BNII 190.000.000 181,15 34.418.799.757 185,00 35.150.000.000 731.200.2437 BANK RAKYAT INDONESIA BBRI 85.000.000 2.425,00 206.125.000.000 2.875,00 244.375.000.000 38.250.000.0008 CIPUTRA SURYA CTRS 25.000.000 1.526,25 38.156.200.000 1.475,00 36.875.000.000 (1.281.200.000)9 BANK NIAGA BNGA 61.000.000 462,50 28.212.500.890 460,00 28.060.000.000 (152.500.890)

10 GUDANG GARAM GGRM 4.850.000 13.350,00 64.747.500.000 13.550,00 65.717.500.000 970.000.00011 H M SAMPOERNA HMSP 15.750.000 6.750,00 106.312.500.000 6.650,00 104.737.500.000 (1.575.000.000)12 INDOFOOD INDF 39.000.000 750,00 29.250.000.000 800,00 31.200.000.000 1.950.000.00013 INDOSIAR IDSR 26.500.000 725,00 19.212.500.000 675,00 17.887.500.000 (1.325.000.000)14 INDOSAT ISAT 55.000.000 5.750,00 316.250.000.000 5.750,00 316.250.000.000 015 INDOCEMENT Tbk INTP 5.000.000 2.900,00 14.500.000.000 3.075,00 15.375.000.000 875.000.00016 KALBE FARMA KLBF 51.004.000 620,55 31.650.784.350 550,00 28.052.200.000 (3.598.584.350)17 KIMIA FARMA KAEF 57.000.000 210,00 11.970.000.000 205,00 11.685.000.000 (285.000.000)18 LAPINDO PACKAGING LAPD 48.429.500 425,00 20.582.537.500 455,00 22.035.422.500 1.452.885.00019 PERUSAHAAN GAS NEGARA PGAS 45.000.000 1.400,00 63.000.000.000 1.900,00 85.500.000.000 22.500.000.00020 SEMEN GRESIK SMGR 3.650.000 12.850,00 46.902.500.000 18.500,00 67.525.000.000 20.622.500.00021 SURYA CITRA MEDIA SCMA 21.440.500 700,00 15.008.350.000 725,00 15.544.362.500 536.012.50022 TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM PTBA 35.000.000 1.424,36 49.852.750.000 1.525,00 53.375.000.000 3.522.250.00023 TELKOM TLKM 78.500.340 5.000,00 392.501.700.000 4.825,00 378.764.140.500 (13.737.559.500)24 UNILEVER UNVR 22.000.000 3.325,00 73.150.000.000 3.300,00 72.600.000.000 (550.000.000)25 UNITED TRACTOR UNTR 46.000.000 1.999,63 91.982.900.000 2.275,00 104.650.000.000 12.667.100.000

JUMLAH SAHAM NON JHT UNTUK DIJUAL 1.007.922.763 2.050.552.989.503 2.150.153.936.300 99.600.946.797

1.206.177.263 3.048.588.083.910 3.144.948.786.300 96.360.702.391 JUMLAH SAHAM AFS JHT + NON JHT

HARGA PASAR SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2004

LAMPIRAN 5/2

PT. JAMSOSTEK (PERSERO)PORTOFOLIO SAHAMPER 31 DESEMBER 2004

NO. NAMA SAHAM KODE SAHAM @ RUPIAH @ RUPIAH POTENSIALGAIN/LOSS

HARGA PASAR SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2004

B. DIPERDAGANGKANB.1 NON JHT

1 ASTRA INTERNATIONAL ASII 0 0,00 0 0,00 0 02 BANK RAKYAT INDONESIA BBRI 0 0,00 0 0,00 0 03 INDOSAT ISAT 0 0,00 0 0,00 0 04 TELKOM TLKM 2.750.000 4.985,32 13.709.620.007 4.825,00 13.268.750.000 (440.870.007)

2.750.000 13.709.620.007 13.268.750.000 (440.870.007)

2.750.000 13.709.620.007 13.268.750.000 (440.870.007)

JUMLAH UNTUK DIJUAL + DIPERDAGANGKAN 1.208.927.263 3.062.297.703.917 3.158.217.536.302 95.919.832.384

JUMLAH SAHAM NON JHT DIPERDAGANGKAN

JUMLAH SAHAM JHT + NON JHT DIPERDAGANGKAN

LAMPIRAN 6/1

PT JAMSOSTEK (PERSERO)PORTOFOLIO OBLIGASIPER 31 DESEMBER 2004NO OBLIGASI PERINGKAT SALDO AKHIR NILAI PASAR POTENSIAL

At Par % At Cost 31-Des-04 GAIN/LOSS% Nilai

A. TRADING JHT1 Alfa Retailindo I/03 A- 3.000.000.000 103,15% 3.094.500.000 104,00% 3.120.000.000 25.500.0002 Astra Agro Lestari I/2000 A+ 8.000.000.000 105,10% 8.408.000.000 102,08% 8.166.400.000 (241.600.000)3 Astra Sedaya Finance V D2 AA- 9.000.000.000 100,10% 9.009.000.000 100,25% 9.022.500.000 13.500.0004 Astra Sedaya Finance V E2 AA- 4.000.000.000 100,00% 4.000.000.000 100,25% 4.010.000.000 10.000.0005 Bank BNI I/2003 A- 77.000.000.000 107,10% 82.467.000.000 106,93% 82.332.250.000 (134.750.000)6 Federal International Finance III C A+ 8.000.000.000 104,03% 8.322.400.000 103,25% 8.260.000.000 (62.400.000)7 PT Federal International Finance IV C A+ 5.000.000.000 102,20% 5.110.000.000 102,00% 5.100.000.000 (10.000.000)8 H.M Sampoerna I / 2000 AA+ 12.000.000.000 102,48% 12.297.960.000 101,38% 12.165.600.000 (132.360.000)9 H.M Sampoerna II / 2000 AA+ 10.000.000.000 115,83% 11.583.100.000 116,00% 11.600.000.000 16.900.00010 H.M Sampoerna III / 2000 AA+ 25.000.000.000 100,28% 25.068.750.000 100,34% 25.084.000.000 15.250.00011 Indofood I /2000 AA 11.000.000.000 105,50% 11.605.000.000 104,40% 11.484.000.000 (121.000.000)12 Indofood II/2003 AA 18.000.000.000 105,85% 19.053.000.000 102,00% 18.360.000.000 (693.000.000)13 Indofood III/2004 AA 22.000.000.000 103,85% 22.847.000.000 103,75% 22.825.000.000 (22.000.000)14 Indosat I / 2001 Seri-A AA+ 26.000.000.000 112,90% 29.354.000.000 113,00% 29.380.000.000 26.000.00015 Indosat II A / 2002 AA+ 55.500.000.000 113,13% 62.784.500.000 114,15% 63.353.250.000 568.750.00016 Idosat III - A/03 AA+ 5.000.000.000 105,58% 5.278.750.000 106,17% 5.308.300.000 29.550.00017 Indosiar I/2003 A- 23.990.125.000 100,64% 24.143.181.998 102,59% 24.612.428.843 469.246.84518 Jasa Marga IX N1 A+ 20.000.000.000 114,37% 22.874.600.000 116,00% 23.200.000.000 325.400.00019 Jasa Marga X Seri O/2002 A+ 12.000.000.000 117,00% 14.040.000.000 113,50% 13.620.000.000 (420.000.000)20 Jasa Marga XI P/03 A+ 10.000.000.000 103,50% 10.350.000.000 104,72% 10.471.700.000 121.700.00021 PLN VII / 2004 A- - 0,00% - 105,51% - 021 Pegadaian IX/2002 AA 23.000.000.000 124,72% 28.684.450.000 118,00% 27.140.000.000 (1.544.450.000)22 Perum Pegadaian X-A/03 AA 29.000.000.000 106,20% 30.798.000.000 105,50% 30.595.000.000 (203.000.000)23 PT. Perkebunan Negara III/2004 A 12.000.000.000 100,20% 12.024.000.000 100,00% 12.000.000.000 (24.000.000)24 PLN VIB A- 16.000.000.000 91,60% 14.655.200.000 90,15% 14.424.000.000 (231.200.000)25 Pupuk Kaltim I A1/2002 A+ 34.000.000.000 118,13% 40.162.500.000 118,50% 40.290.000.000 127.500.00026 Pupuk Kaltim I A2/2002 A+ 7.000.000.000 117,00% 8.190.000.000 112,00% 7.840.000.000 (350.000.000)27 Putra Sumber Utama Timber I-A/03 BB+ 12.000.000.000 60,13% 7.215.000.000 60,13% 7.215.000.000 028 RCTI / 03 A- 25.000.000.000 101,82% 25.455.250.000 102,20% 25.550.000.000 94.750.00029 Recap Bonds FR 0004 100.000.000.000 104,75% 104.750.000.000 104,25% 104.250.000.000 (500.000.000)30 Recap Bonds FR 0005 108.000.000.000 107,50% 116.100.000.000 107,50% 116.100.000.000 031 Recap Bonds FR 0010 80.000.000.000 113,00% 90.400.000.000 111,80% 89.441.600.000 (958.400.000)32 Recap Bonds FR 0012 30.000.000.000 110,89% 33.266.100.000 110,10% 33.030.000.000 (236.100.000)33 Recap Bonds FR 0013 75.000.000.000 123,84% 92.879.250.000 122,17% 91.628.250.000 (1.251.000.000)34 Recap Bonds FR 0016 260.000.000.000 115,16% 299.412.500.000 114,77% 298.399.400.000 (1.013.100.000)35 Recap Bonds FR 0017 167.000.000.000 114,09% 190.521.950.000 112,75% 188.292.500.000 (2.229.450.000)36 Recap Bonds FR 0019 225.000.000.000 121,50% 273.368.250.000 120,05% 270.112.500.000 (3.255.750.000)37 Recap Bonds FR 0020 150.000.000.000 122,34% 183.511.500.000 121,37% 182.058.000.000 (1.453.500.000)38 Recap Bonds FR 0021 5.000.000.000 119,42% 5.970.900.000 118,25% 5.912.550.000 (58.350.000)39 Recap Bonds FR 0022 15.000.000.000 108,12% 16.217.850.000 107,77% 16.166.100.000 (51.750.000)40 Recap Bonds FR 0023 63.000.000.000 103,40% 65.138.850.000 103,11% 64.961.190.000 (177.660.000)41 Obligasi Pemerintah FR 0025 175.000.000.000 98,44% 172.264.471.208 98,50% 172.374.998.002 110.526.79442 Semen Gresik I / 2001 Seri B A 10.000.000.000 114,50% 11.450.000.000 114,50% 11.450.000.000 043 Subordinasi Bank Global I/03 50.000.000.000 67,00% 33.500.000.000 0,00% 33.500.000.000 044 Surya Citra Televisi I/2003 A- 17.000.000.000 104,95% 17.841.500.000 104,40% 17.748.000.000 (93.500.000)45 Telkom Indonesia AAA 1.000.000.000 115,50% 1.155.000.000 115,00% 1.150.000.000 (5.000.000)

2.053.490.125.000 2.266.623.263.206 2.253.104.516.845 (12.986.636.361)

Cad.penyisihan Obl. Sub Bank Global (50.000.000.000) (33.500.000.000) (33.500.000.000) 0

Total Trading JHT 2.003.490.125.000 2.233.123.263.206 2.219.604.516.845 (12.986.636.361)

LAMPIRAN 6/2



B. TRADING NON JHT1 Recap Bonds FR 0017 40.000.000.000 113,89% 45.555.500.000 112,75% 45.100.000.000 (455.500.000)2 Recap Bonds FR 0019 30.000.000.000 121,71% 36.513.105.882 120,05% 36.015.000.000 (498.105.882)3 Recap Bonds FR 0020 30.000.000.000 119,93% 35.979.100.000 121,37% 36.411.600.000 432.500.0004 Indofood II/2003 AA 7.000.000.000 105,85% 7.409.500.000 102,00% 7.140.000.000 (269.500.000)5 H.M Sampoerna III / 2000 AA+ 10.000.000.000 100,28% 10.027.500.000 100,34% 10.033.600.000 6.100.0006 Astra Sedaya Finance V F1 AA- 3.000.000.000 100,00% 3.000.000.000 100,25% 3.007.500.000 7.500.0007 Astra Sedaya Finance V F2 AA- 3.000.000.000 100,00% 3.000.000.000 100,25% 3.007.500.000 7.500.0008 Federal International Finance III C A+ 5.000.000.000 104,03% 5.201.500.000 103,25% 5.162.500.000 (39.000.000)9 Indofood III/2004 AA 24.000.000.000 103,85% 24.924.000.000 103,75% 24.900.000.000 (24.000.000)10 PLN VII / 2004 A- 37.000.000.000 103,50% 38.294.740.000 105,51% 39.039.070.000 744.330.00011 Recap Bonds FR 0016 85.000.000.000 115,09% 97.824.375.000 114,77% 97.553.650.000 (270.725.000)12 Recap Bonds FR 0023 40.000.000.000 103,45% 41.378.500.000 103,11% 41.245.200.000 (133.300.000)13 Obligasi Pemerintah FR 0025 65.000.000.000 98,55% 64.055.833.333 98,50% 64.025.000.000 (30.833.333)14 Recap Bonds FR 0026 5.000.000.000 103,50% 5.175.000.000 102,53% 5.126.250.000 (48.750.000)15 Bank BNI I/2003 A- 21.000.000.000 107,10% 22.491.000.000 106,93% 22.454.250.000 (36.750.000)16 Indosat III - A/03 AA+ 13.000.000.000 105,58% 13.724.750.000 106,17% 13.801.580.000 76.830.00017 Perum Pegadaian X-A/03 AA 10.000.000.000 106,20% 10.620.000.000 105,50% 10.550.000.000 (70.000.000)18 RCTI / 03 A- 13.000.000.000 101,82% 13.236.730.000 102,20% 13.286.000.000 49.270.000

Total Trading NON JHT 441.000.000.000 478.411.134.216 477.858.700.000 (552.434.216)Total Trading JHT + NON JHT 2.444.490.125.000 2.711.534.397.421 2.697.463.216.845 (13.539.070.577)

LAMPIRAN 6/3



2.131.990.125.000 2.311.080.247.149 2.342.836.141.998 31.755.894.848 312.500.000.000 400.454.150.272 354.627.074.847 (45.294.965.425)

A. AVAILABLE FOR SALE (AFS ) JHT1 Astra Graphia I / 03 A- 7.000.000.000 105,03% 7.351.750.000 104,65% 7.325.500.000 (26.250.000)2 Astra Sedaya Finance V D1 AA- 9.000.000.000 100,10% 9.009.000.000 100,25% 9.022.500.000 13.500.0003 Astra Sedaya Finance V E1 AA- 4.000.000.000 100,20% 4.008.000.000 100,25% 4.010.000.000 2.000.0004 H.M Sampoerna II / 2000 AA+ 33.000.000.000 115,83% 38.224.230.000 116,00% 38.280.000.000 55.770.0005 H.M Sampoerna III / 2000 AA+ 35.000.000.000 100,28% 35.096.250.000 100,34% 35.117.600.000 21.350.0006 Indofood II/2003 AA 5.000.000.000 105,85% 5.292.500.000 102,00% 5.100.000.000 (192.500.000)7 Indosat II A / 2002 AA+ 15.000.000.000 114,15% 17.122.500.000 114,15% 17.122.500.000 08 Jasa Marga X Seri O/2002 A+ 27.000.000.000 117,00% 31.590.000.000 113,50% 30.645.000.000 (945.000.000)9 PT. Medco Energi Internasional AA- 62.000.000.000 104,95% 65.069.000.000 105,19% 65.218.420.000 149.420.00010 Oto Multi Artha III A- 16.000.000.000 105,05% 16.808.000.000 104,43% 16.709.280.000 (98.720.000)11 Pegadaian IX/2002 AA 23.000.000.000 124,72% 28.684.450.000 118,00% 27.140.000.000 (1.544.450.000)12 PLN VIB A- 22.000.000.000 91,60% 20.150.900.000 90,15% 19.833.000.000 (317.900.000)13 Putra Sumber Utama Timber I-A/03 BB+ 12.000.000.000 60,13% 7.215.000.000 60,13% 7.215.000.000 014 Putra Sumber Utama Timber I-B/03 BB+ 7.000.000.000 60,13% 4.208.750.000 60,13% 4.208.750.000 015 RCTI / 03 A- 30.000.000.000 101,82% 30.546.300.000 102,20% 30.660.000.000 113.700.00016 Recap Bonds FR 0002 235.000.000.000 115,20% 270.720.000.000 114,50% 269.075.000.000 (1.645.000.000)17 Recap Bonds FR 0004 275.000.000.000 104,75% 288.062.500.000 104,25% 286.687.500.000 (1.375.000.000)18 Recap Bonds FR 0005 213.000.000.000 107,50% 228.975.000.000 107,50% 228.975.000.000 019 Recap Bonds FR 0010 295.000.000.000 113,00% 333.350.000.000 111,80% 329.815.900.000 (3.534.100.000)20 Recap Bonds FR 0012 55.000.000.000 110,89% 60.987.850.000 110,10% 60.555.000.000 (432.850.000)21 Recap Bonds FR 0013 121.000.000.000 123,84% 149.845.190.000 122,17% 147.826.910.000 (2.018.280.000)22 Recap Bonds FR 0016 25.000.000.000 114,60% 28.650.000.000 114,77% 28.692.250.000 42.250.00023 Recap Bonds FR 0017 198.000.000.000 114,09% 225.892.800.000 112,75% 223.245.000.000 (2.647.800.000)24 Recap Bonds FR 0019 440.000.000.000 121,56% 534.852.650.000 120,05% 528.220.000.000 (6.632.650.000)25 Recap Bonds FR 0020 235.000.000.000 122,07% 286.869.450.000 121,37% 285.224.200.000 (1.645.250.000)26 Recap Bonds FR 0021 65.000.000.000 119,42% 77.621.700.000 118,25% 76.863.150.000 (758.550.000)27 Recap Bonds FR 0022 312.000.000.000 108,12% 337.331.280.000 107,77% 336.254.880.000 (1.076.400.000)28 Recap Bonds FR 0023 173.160.000.000 103,40% 179.038.782.000 103,11% 178.550.470.800 (488.311.200)29 Subordinasi Bank Global I/03 50.000.000.000 67,00% 33.500.000.000 0,00% 33.500.000.000 030 Telkom Indonesia AAA 2.000.000.000 115,50% 2.310.000.000 115,00% 2.300.000.000 (10.000.000)31 Excelcom I-A/03 A+ 9.000.000.000 101,92% 9.172.530.000 103,68% 9.331.200.000 158.670.00032 Indosat III - A/03 AA+ 100.000.000.000 105,59% 105.589.500.000 106,17% 106.166.000.000 576.500.00033 Recap Bonds FR 0024 65.174.000.000 108,30% 70.580.835.040 107,27% 69.908.891.100 (671.943.940)34 Obligasi Pemerintah FR 0025 104.000.000.000 98,41% 102.350.560.000 98,50% 102.440.000.000 89.440.00035 Recap Bonds FR 0026 435.000.000.000 103,60% 450.660.000.000 102,53% 445.983.750.000 (4.676.250.000)36 PT. Perkebunan Negara V/1 A 50.000.000.000 100,00% 50.000.000.000 102,00% 51.000.000.000 1.000.000.000

3.764.334.000.000 4.146.737.257.040 4.118.222.651.900 (28.514.605.140)

Cad.penyisihan Obl. Sub Bank Global (50.000.000.000) (33.500.000.000) (33.500.000.000) 0

3.714.334.000.000 4.113.237.257.040 4.084.722.651.900 (28.514.605.140) Total AFS JHT

LAMPIRAN 6/4



B. AVAILABLE FOR SALE (AFS ) NON JHT1 Jasa Marga X Seri O/2002 A+ 18.000.000.000 117,77% 21.198.000.000 113,50% 20.430.000.000 (768.000.000)2 PLN VII / 2004 A- 20.000.000.000 103,51% 20.701.400.000 105,51% 21.102.200.000 400.800.0003 Recap Bonds FR 0023 20.000.000.000 101,10% 20.220.000.000 103,11% 20.622.600.000 402.600.0004 Obligasi Pemerintah FR 0025 50.000.000.000 98,39% 49.195.000.000 98,50% 49.250.000.000 55.000.0005 Indosat III - A/03 AA+ 4.000.000.000 106,00% 4.240.000.000 106,17% 4.246.640.000 6.640.0006 Jasa Marga IX N1 A+ 5.000.000.000 115,50% 5.775.000.000 116,00% 5.800.000.000 25.000.0007 Recap Bonds FR 0016 30.000.000.000 115,55% 34.665.000.000 114,77% 34.430.700.000 (234.300.000)8 Recap Bonds FR 0017 30.000.000.000 113,56% 34.067.000.000 112,75% 33.825.000.000 (242.000.000)

Total AFS NON JHT 177.000.000.000 190.061.400.000 189.707.140.000 (354.260.000) Total AFS JHT + NON JHT 3.891.334.000.000 4.303.298.657.040 4.274.429.791.900 (28.868.865.140)

C. HELD TO MATURITY (HTM)OBLIGASI AT PAR PREMI (DISKONTO) NILAI TUNAI OBLIGASI

JUMLAH JHT 6.792.576.000.000 6.948.642.197.649 6.949.815.374.765 JUMLAH NON JHT 103.200.000.000 103.245.000.000 103.200.818.182

TOTAL HTM JHT+ NON JHT 6.895.776.000.000 7.051.887.197.649,00 7.053.016.192.947

TOTAL PT. JAMSOSTEK (PERSERO) 13.231.600.125.000 - 14.066.720.252.110 - 14.024.909.201.691

TOTAL ANAK PERUSAHAAN 5.375.000.000

TOTAL KONSOLIDASI 14.030.284.201.691

LAMPIRAN 7

PT JAMSOSTEK (PERSERO)PORTOFOLIO REKSADANAPER 31 DESEMBER 2004

POTENSIALGAIN/LOSS

NAV Nilai

I. TRADINGJHT

1 SI DANA FLEXI 832.253 3.271 2.722.647.716 3.328 2.769.886.372 47.238.656 2 DANA SELARAS DINAMIS 4.371.241 1.144 5.000.000.000 1.152 5.034.139.390 34.139.390

5.203.493 7.722.647.716 7.804.025.762 81.378.046

NON JHT1 ABN AMRO DANA KAS RUPIAH 6.038.354 995 6.008.965.391 1.000 6.038.354.238 29.388.847 2 BAHANA DANA PRIMA 2.152.334 3.035 6.532.439.971 3.140 6.758.262.808 225.822.837 3 BNI DANA FLEKSIBEL 3.375.063 1.548 5.225.406.931 1.618 5.461.391.308 235.984.377 4 DANA BERGANDA 1.576.790 1.622 2.557.962.788 1.644 2.591.958.373 33.995.585 5 DANA SELARAS DINAMIS 20.061.286 1.140 22.871.671.649 1.152 23.103.580.116 231.908.467 6 PANIN DANA MAKSIMA 793.336 5.814 4.612.788.575 5.940 4.712.019.040 99.230.464 7 PNM SYARIAH 4.074.581 1.428 5.819.887.216 1.453 5.919.429.233 99.542.017 8 DANA WIBAWA KAS 2.599.644 993 2.582.040.127 1.000 2.599.643.930 17.603.803 9 SI DANA KAS PLUS (SP) 19.642.336 994 19.525.951.079 1.000 19.642.335.910 116.384.830

10 MANULIFE DANA CAMPURAN 2.000.000 1.639 3.278.920.000 1.670 3.339.980.000 61.060.000 11 PORTOFOLIO DINAMIKA PLUS 13.589.349 1.089 14.792.821.454 1.103 14.990.138.798 197.317.344 12 SCHRODER DANA TERPADU 5.391.484 3.290 17.735.663.885 3.326 17.931.752.156 196.088.272 13 SCHRODER DANA PRESTASI PLUS 5.594.186 4.467 24.990.796.915 4.600 25.732.362.261 741.565.346 14 SI DANA DINAMIS 3.728.987 1.857 6.925.996.206 1.914 7.136.646.666 210.650.460

90.617.729 143.461.312.187 145.957.854.837 2.496.542.649 95.821.222 151.183.959.903 153.761.880.598 2.577.920.695

II. AVAILABLE FOR SALEA. JHT1 ABN DANA HASIL BERKALA 4.530.054 1.292 5.853.916.489 1.303 5.901.708.554 47.792.066 2 GANESHA ABADI 5.010.447 1.058 5.301.704.710 1.106 5.539.650.857 237.946.147 3 PENDAPATAN TETAP ABADI 1.108.838 1.165 1.291.430.578 1.178 1.305.734.591 14.304.013 4 MEGA DANA OBLIGASI 2.978.300 1.693 5.042.708.823 1.712 5.099.445.440 56.736.617 5 MPF INVESTA LESTARI DUA (SP) 9.500.820 1.156 10.986.938.540 1.161 11.031.212.362 44.273.822 6 REKSADANA GADJAH MADA 3.650.940 1.379 5.034.189.173 1.392 5.083.020.978 48.831.805 7 PANIN DANA UTAMA PLUS 1.837.458 1.295 2.380.224.272 1.307 2.401.226.413 21.002.141

28.616.857 35.891.112.584 36.361.999.195 470.886.610 B. Non JHT1 CITIREKSADANA RUPIAH PLUS 4.255.363 1.088 4.629.451.861 1.092 4.647.324.386 17.872.524 2 AAA BOND FUND 4.251.405 1.190 5.059.326.231 1.200 5.101.728.468 42.402.238 3 DANA TETAP OPTIMA 4.330.832 1.175 5.087.428.677 1.185 5.131.559.858 44.131.181 4 DHANA WIBAWA STABIL 2.859.749 1.371 3.919.400.825 1.379 3.944.063.303 24.662.478 5 MEGA DANA OBLIGASI 3.973.590 1.693 6.727.883.793 1.712 6.803.580.682 75.696.888 6 MPF INVESTA LESTARI DUA (SP) 10.604.695 1.156 12.263.481.253 1.161 12.312.899.131 49.417.878 7 PHINISI DANA TETAP P. 14.929.778 1.647 24.591.583.099 1.673 24.982.743.271 391.160.172 8 SCHRO DANA MANTAP PLUS 9.657.450 1.271 12.277.709.639 1.277 12.331.018.764 53.309.125 9 SI DANA OBLIGASI PLUS 11.142.172 1.197 13.336.065.654 1.207 13.446.150.313 110.084.659

66.005.034 87.892.331.032 88.701.068.176 808.737.144 94.621.891 123.783.443.616 125.063.067.370 1.279.623.754

190.443.113 274.967.403.519 278.824.947.967 3.857.544.450

Jumlah JHT

NO REKSADANASALDO AKHIR NILAI PASAR

Unit P/U Rupiah 31-Des-04

Total Available For Sale

Total Keseluruhan

Jumlah Non JHTTotal Trading

Jumlah JHT

Jumlah Non JHT

LAMPIRAN 8

PT JAMSOSTEK (PERSERO)AKTIVA PROPERTIPER 31 DESEMBER 2004

NAMA PERIODE PERIODE AKTIVA TOTAL NILAI BUKUNO PENYEWA Lantai KONTRAK AMORTISASI PROPERTI B. AMORTISASI AKTIVA

(Bulan) Bulan Jumlah PROPERTI

1 PT. Anzindo Gratia International 4 01-10-2002 s/d 30-09-2005 36 18.950.770 12 6.316.923 14.213.078 4.737.693 2 PT. Mandiri Abadi Santosa 3 23-12-2002 s/d 22-12-2005 36 70.273.454 12 23.424.485 48.801.010 21.472.444 3 PT. Semen Cibinong 14 01-01-2003 s/d 31-12-2003 12 40.118.352 0 - 40.118.352 1 4 PT. Jati Piranti Solusindo 16 01-05-2003 s/d 31-04-2008 60 109.290.735 12 21.858.147 36.430.245 72.860.490 5 PT. Guna Nutrindo Sehat 12 17-03-2003 s/d 16-03-2006 36 48.297.636 12 16.099.212 29.515.222 18.782.414 6 PT. Telkom 10 01-05-2003 s/d 31-04-2006 36 157.503.469 12 52.501.156 87.501.927 70.001.542 7 PT. Hancook Medical 3 01-05-2003 s/d 31-04-2008 60 34.146.665 12 6.829.333 11.382.222 22.764.443 8 PT. Dalle Anugrah Indonesia 4 01-06-2003 s/d 31-05-2006 36 25.980.514 12 8.660.171 13.711.938 12.268.576 9 PT. Wira Pamungkas Pariwara 13 15-06-2003 s/d 14-06-2006 36 148.419.386 12 49.473.129 78.332.454 70.086.932 10 PT. Tomakor Indonesia 22 30-05-2003 s/d 29-05-2005 24 193.118.070 12 96.559.035 160.931.725 32.186.345 11 PT. Bank Mandiri 1 01-09-2003 s/d 31-08-2006 36 7.507.179 12 2.502.393 3.336.524 4.170.655 12 PT. Trimitra Adiyasa 17 01-08-2003 s/d 31-07-2006 36 102.645.849 12 34.215.283 48.471.651 54.174.198 13 PT. Telemarketing 18 01-12-2003 s/d 30-11-2006 36 93.644.250 12 31.214.750 33.815.979 59.828.271 14 PT. Tiyfountex 16 01-12-2003 s/d 30-11-2006 36 98.580.274 12 32.860.091 35.598.432 62.981.842 15 PT. Asuransi AIOI 4 01-11-2003 s/d 31-10-2006 60 64.482.550 12 12.896.510 15.045.928 49.436.622 16 PT. NUTRICIA IND 19 15-03-2004 s/d 14-03-2007 36 230.968.375 10 64.157.882 64.157.882 166.810.493 17 PT. OKAMOTO/HICON 14 15-02-2004 s/d 14-02-2007 36 18.985.175 11 5.801.026 5.801.026 13.184.149 18 CV. INTRANS 1 01-12-2003 s/d 30-11-2008 60 17.919.275 13 3.882.510 3.882.510 14.036.765 19 PT. NUSANTARA SYSTEM 17 15-02-2004 s/d 14-02-2007 36 93.467.275 11 28.559.445 28.559.445 64.907.830 20 PT. TELEMARKETING 18 20-01-2004 s/d 19-01-2007 36 59.634.300 12 19.878.100 19.878.100 39.756.200 21 PT. PANORAMA S 9 03-01-2004 s/d 02-01-2010 60 97.567.250 12 19.513.450 19.513.450 78.053.800 22 PT. SYNOVATE 17 02-04-2004 S/D 01-04-2009 60 121.040.786 9 18.156.118 18.156.118 102.884.668 23 PT. EXELL IND 12 01-04-2004 S/D 31-03-2007 36 159.716.797 9 39.929.199 39.929.199 119.787.598 24 PT. TELKOM 10 01-03-2004 S/D 30-04-2006 26 126.792.973 10 48.766.528 48.766.528 78.026.445 25 PT. WIRA PAMUNGKAS 12A 15-06-2004 S/D 14-06-2006 24 59.423.253 7 17.331.782 17.331.782 42.091.471 26 PT. CHEILL SAMSUNG 21 01-06-2004 S/D 31-05-2007 36 354.368.293 7 68.904.946 68.904.946 285.463.347 27 DIRJEN PAJAK PL. GADUNG 3&4 01-07-2004 S/D 31-06-2006 24 278.376.421 6 69.594.105 69.594.105 208.782.316 28 DIRJEN PAJAK PENJARINGAN 5&6 01-07-2004 S/D 31-06-2006 24 331.238.761 6 82.809.690 82.809.690 248.429.071 29 PT. SINAR KATEL 3 10-08-2004 S/D 09-08-2007 36 23.033.794 5 3.199.138 3.199.138 19.834.656 30 PT. BPW WINGS 3 26-04-2004 S/D 25-04-2007 36 9.269.943 8 2.059.987 2.059.987 7.209.956 31 PT. QUICK ENGLISH 3 20-10-2004 S/D 19-10-2007 36 31.814.385 2 1.767.466 1.767.466 30.046.919

3.226.576.210 889.721.991 1.151.518.059 2.075.058.152 T O T A L

B. AMORTISASI s/d DES 2004

LAMPIRAN 9

PT. JAMSOSTEK (PERSERO)LAPORAN PIUTANG IURAN - AUDITEDPER 31 DESEMBER 2004

(Dalam Rp)NO. URAIAN PIUT. LANCAR PIU. K. LANCAR PIUT. MACET AKTIF JUMLAH AKUM PENYISIHAN PIUT. MACET NON

(1 S/D 3 BULAN ( > 3 S/D 6 BULAN ) > 6 BULAN PIUTANG IURAN PIUTANG IURAN AKTIF KONTIJENSI

1 KANWIL IPROGRAM PAKET :

- JKK 1.527.135.838 191.836.278 340.802.113 2.059.774.229 532.638.391 3.229.010.095 - JKM 683.436.846 78.315.854 135.563.290 897.315.990 213.879.144 1.594.161.380 - JPK 2.128.760.651 526.885.981 507.639.177 3.163.285.810 1.034.525.158 2.860.181.885

JUMLAH WILAYAH I : 4.339.333.335 797.038.113 984.004.581 6.120.376.029 1.781.042.693 7.683.353.359

2 KANWIL IIPROGRAM PAKET :

- JKK 2.589.157.265 404.077.845 1.123.694.870 4.116.929.980 1.527.772.715 3.111.427.275 - JKM 1.020.515.982 137.716.002 417.362.373 1.575.594.358 555.078.375 1.106.783.486 - JPK 2.673.646.730 331.600.540 340.374.740 3.345.622.010 671.975.280 2.647.792.211

JUMLAH WILAYAH II : 6.283.319.977 873.394.387 1.881.431.983 9.038.146.348 2.754.826.370 6.866.002.972

3 KANWIL IIIPROGRAM PAKET :

- JKK 10.320.184.198 1.162.929.871 721.331.115 12.204.445.184 1.884.260.986 4.578.698.923 - JKM 5.067.742.728 549.790.441 475.123.256 6.092.656.425 1.024.913.697 2.227.730.423 - JPK 4.004.374.914 496.846.041 287.793.859 4.789.014.815 784.639.901 5.268.171.492

JUMLAH WILAYAH III : 19.392.301.840 2.209.566.354 1.484.248.230 23.086.116.424 3.693.814.584 12.074.600.838

4 KANWIL IVPROGRAM PAKET :

- JKK 7.056.744.325 1.807.564.691 1.573.245.695 10.437.554.711 3.378.875.668 10.615.389.963 - JKM 2.732.105.651 716.877.341 763.362.264 4.212.345.255 1.482.885.057 4.416.410.943 - JPK 5.388.361.694 1.085.313.904 1.523.553.867 7.997.229.464 2.608.157.036 5.702.435.952

JUMLAH WILAYAH IV : 15.177.211.669 3.609.755.936 3.860.161.825 22.647.129.430 7.469.917.761 20.734.236.858 5 KANWIL V

PROGRAM PAKET :- JKK 1.154.017.384 163.504.022 529.743.049 1.847.264.455 693.247.071 1.570.853.407 - JKM 504.077.483 76.972.493 189.957.751 771.007.727 266.930.244 631.010.679 - JPK 2.133.285.211 188.570.607 329.362.811 2.651.218.628 517.933.417 2.149.591.156

JUMLAH WILAYAH V : 3.791.380.078 429.047.121 1.049.063.611 5.269.490.810 1.478.110.732 4.351.455.241

6 KANWIL VIPROGRAM PAKET :

- JKK 4.020.329.882 416.583.940 589.822.888 5.026.736.710 1.006.406.828 3.646.943.828 - JKM 1.546.688.689 164.210.814 227.606.874 1.938.506.377 391.817.689 1.392.641.102 - JPK 4.275.304.830 822.232.020 515.002.188 5.612.539.038 1.337.234.208 3.835.408.698

JUMLAH WILAYAH VI : 9.842.323.401 1.403.026.775 1.332.431.950 12.577.782.125 2.735.458.725 8.874.993.628

7 KANWIL VIIPROGRAM PAKET :

- JKK 2.142.364.203 518.955.022 921.335.016 3.582.654.242 1.440.290.038 7.121.457.650 - JKM 669.294.995 170.237.322 264.441.576 1.103.973.893 434.678.898 1.988.501.803 - JPK 1.772.936.685 166.923.963 376.764.931 2.316.625.579 543.688.894 3.765.624.148

JUMLAH WILAYAH VII : 4.584.595.883 856.116.308 1.562.541.523 7.003.253.714 2.418.657.830 12.875.583.601

8 KANWIL VIIIPROGRAM PAKET :

- JKK 804.432.916 314.243.445 698.725.019 1.817.401.379 1.012.968.464 2.228.364.641 - JKM 251.237.810 116.008.404 205.176.436 572.422.649 321.184.839 722.205.861

- JPK 850.405.611 100.351.018 170.973.026 1.121.729.656 271.324.044 2.159.896.932

JUMLAH WILAYAH VIII : 1.906.076.337 530.602.867 1.074.874.481 3.511.553.684 1.605.477.348 5.110.467.434

SELURUH KANWILPROGRAM PAKET :

- JKK 29.614.366.011 4.979.695.115 6.498.699.765 41.092.760.890 11.478.394.879 36.102.145.783 - JKM 12.475.100.183 2.010.128.671 2.678.593.821 17.163.822.675 4.688.722.492 14.079.445.675 - JPK 23.227.076.327 3.718.724.074 4.051.464.598 30.997.264.999 7.770.188.673 28.389.102.474

TOTAL 65.316.542.520 10.708.547.860 13.228.758.184 89.253.848.564 23.937.306.044 78.570.693.932

LAMPIRAN 10

PT.JAMSOSTEK (PERSERO)UANG MUKA PEGAWAIPER 31 DESEMBER 2004

(Dalam Rp)JUMLAH

UANG MUKA PEGAWAI

KANTOR PUSAT 1.423.589.000

KANWIL I 11.000.577

KANWIL II -

KANWIL III 42.553.650

KANWIL IV 1.168.280

KANWIL V 6.000.000

KANWIL VI 5.000.000

KANWIL VII 6.000.000

KANWIL VIII 989.043.971

JUMLAH 2.484.355.478

KANWIL

LAMPIRAN 11.1

PT. JAMSOSTEK (PERSERO)LAPORAN KENAIKAN (PENURUNAN) NILAI EFEK JHTPER 31 DESEMBER 2004

NO NAMA SAHAM SAHAM @ RUPIAH SAHAM @ PenurunanEfek

1 BANK RAKYAT INDONESIA 22.000.000 2.875,00 63.250.000.000 22.000.000 1.371,18 30.165.942.150,74 2 UNILEVER 10.154.500 3.300,00 33.509.850.000 10.154.500 49,97 507.454.972,24 3 PERUSAHAAN GAS NEGARA 4.100.000 9.600,00 39.360.000.000 4.100.000 1.604,35 6.577.819.201,99 4 INDOSAT 76.000.000 5.750,00 437.000.000.000 76.000.000 3.250,53 247.040.216.748,32 5 INTERNATIONAL NIKEL IND 1.000.000 11.550,00 11.550.000.000 1.000.000 253,64 253.644.590,20 6 TELKOM 85.000.000 4.825,00 410.125.000.000 85.000.000 2.189,83 186.135.765.412,32

198.254.500 994.794.850.000 198.254.500 470.680.843.076

POTENTIALGAIN

% Nilai (LOSS)1 Astra Graphia I / 03 7.000.000.000 104,65% 7.325.500.000 325.500.000 2 Astra Sedaya Finance V D1 9.000.000.000 100,25% 9.022.500.000 22.500.000 3 Astra Sedaya Finance V E1 4.000.000.000 100,25% 4.010.000.000 10.000.000 4 H.M Sampoerna II / 2000 36.178.250.000 116,00% 38.280.000.000 2.101.750.000 5 H.M Sampoerna III / 2000 35.000.000.000 100,34% 35.117.600.000 117.600.000 6 Indofood II/2003 5.257.500.000 102,00% 5.100.000.000 (157.500.000) 7 Indosat II A / 2002 16.086.000.000 114,15% 17.122.500.000 1.036.500.000 8 Jasa Marga X Seri O/2002 28.644.250.000 113,50% 30.645.000.000 2.000.750.000 9 PT. Medco Energi Internasional 62.000.000.000 105,19% 65.218.420.000 3.218.420.000

10 Oto Multi Artha III 16.000.000.000 104,43% 16.709.280.000 709.280.000 11 Pegadaian IX/2002 23.000.000.000 118,00% 27.140.000.000 4.140.000.000 12 PLN VIB 20.768.500.000 90,15% 19.833.000.000 (935.500.000) 13 Putra Sumber Utama Timber I-A/03 12.000.000.000 60,13% 7.215.000.000 (4.785.000.000) 14 Putra Sumber Utama Timber I-B/03 7.000.000.000 60,13% 4.208.750.000 (2.791.250.000) 15 RCTI / 03 30.000.000.000 102,20% 30.660.000.000 660.000.000 16 Recap Bonds FR 0002 265.536.115.174 114,50% 269.075.000.000 3.538.884.826 17 Recap Bonds FR 0004 280.317.500.000 104,25% 286.687.500.000 6.370.000.000 18 Recap Bonds FR 0005 216.555.056.103 107,50% 228.975.000.000 12.419.943.897 19 Recap Bonds FR 0010 317.817.420.747 111,80% 329.815.900.000 11.998.479.253 20 Recap Bonds FR 0012 55.880.000.000 110,10% 60.555.000.000 4.675.000.000 21 Recap Bonds FR 0013 141.995.660.714 122,17% 147.826.910.000 5.831.249.286 22 Recap Bonds FR 0016 28.650.000.000 114,77% 28.692.250.000 42.250.000 23 Recap Bonds FR 0017 215.139.000.000 112,75% 223.245.000.000 8.106.000.000 24 Recap Bonds FR 0019 524.100.000.000 120,05% 528.220.000.000 4.120.000.000 25 Recap Bonds FR 0020 273.800.000.000 121,37% 285.224.200.000 11.424.200.000 26 Recap Bonds FR 0021 72.655.000.000 118,25% 76.863.150.000 4.208.150.000 27 Recap Bonds FR 0022 325.550.000.000 107,77% 336.254.880.000 10.704.880.000 28 Recap Bonds FR 0023 167.620.305.868 103,11% 178.550.470.800 10.930.164.932 29 Telkom Indonesia 2.000.000.000 115,00% 2.300.000.000 300.000.000 30 Excelcom I-A/03 9.000.000.000 103,68% 9.331.200.000 331.200.000 31 Idosat III - A/03 100.126.000.000 106,17% 106.166.000.000 6.040.000.000 32 Recap Bonds FR 0024 62.062.758.871 107,27% 69.908.891.100 7.846.132.229 33 Obligasi Pemerintah FR 0025 99.608.264.858 98,50% 102.440.000.000 2.831.735.142 34 Recap Bonds FR 0026 427.475.458.214 102,53% 445.983.750.000 18.508.273.390 35 PT. Perkebunan Negara V/1 50.000.000.000 102,00% 51.000.000.000 1.000.000.000

3.947.823.040.550 4.084.722.651.900 136.899.592.954

SALDOS/D

31 DES 20041 ABN DANA HASIL BERKALA 4.530.053,62 1.302,79 5.901.708.554,44 1.418.663.182,30 2 GANESHA ABADI 5.010.447,40 1.105,62 5.539.650.857,19 529.203.454,84 3 PENDAPATAN TETAP ABADI 1.108.838,19 1.177,57 1.305.734.590,81 254.171.498,29 4 MEGA DANA OBLIGASI 2.978.300,11 1.712,20 5.099.445.439,78 99.445.439,78 5 MPF INVESTA LESTARI DUA (SP) 9.500.820,24 1.161,08 11.031.212.362,17 1.579.393.644,03 6 REKSADANA GADJAH MADA 3.650.939,83 1.392,25 5.083.020.977,62 83.020.977,62 7 PANIN DANA UTAMA PLUS 1.837.457,65 1.306,82 2.401.226.412,58 534.975.796,22

28.616.857,04 36.361.999.194,59 4.498.873.993,08 4.498.873.992,87 (0)

612.079.310.023,14

Jumlah Reksadana JHT

Jumlah SPE JHT

NILAI PASARSALDO 31 DESEMBER 2004

Jumlah Obligasi JHT

NO REKSADANA Unit P/U Rupiah

SALDO PENURUNAN EFEK SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2004)

SALDO AKHIR

Jumlah Saham JHT

NO OBLIGASI At Cost

LAMPIRAN 11.2

PT. JAMSOSTEK (PERSERO)LAPORAN KENAIKAN (PENURUNAN) NILAI EFEK NON JHTPER 31 DESEMBER 2004


1 ASTRA ARGO LESTARI 7.000.000 3.100,00 21.700.000.000 7.000.000 1.039,86 7.279.049.071,33 2 ASTRA INTERNATIONAL 19.000.423 9.600,00 182.404.060.800,00 19.000.423 4.048,30 76.919.492.322,11 3 BANK DANAMON 19.798.000 4.375,00 86.616.250.000,00 19.798.000 1.305,48 25.841.905.745,29 4 BANK CENTRAL ASIA 32.000.000 2.975,00 95.200.000.000,00 32.000.000 1.192,28 38.163.375.551,23 5 BANK MANDIRI 15.000.000 1.925,00 28.875.000.000,00 15.000.000 676,53 10.147.963.525,76 6 BANK INTERNATIONAL INDONESIA 190.000.000 185,00 35.150.000.000,00 190.000.000 79,34 15.074.849.374,83 7 BANK RAKYAT INDONESIA 85.000.000 2.875,00 244.375.000.000,00 85.000.000 1.838,80 156.297.889.248,86 8 CIPUTRA SURYA 25.000.000 1.475,00 36.875.000.000,00 25.000.000 643,39 16.084.749.353,81 9 BANK NIAGA 61.000.000 460,00 28.060.000.000,00 61.000.000 41,54 2.533.848.234,90 10 GUDANG GARAM 4.850.000 13.550,00 65.717.500.000,00 4.850.000 1.323,34 6.418.184.746,04 11 H M SAMPOERNA 15.750.000 6.650,00 104.737.500.000,00 15.750.000 1.853,33 29.189.951.274,48 12 INDOFOOD 39.000.000 800,00 31.200.000.000,00 39.000.000 25,95 1.011.894.764,69 13 INDOSIAR 26.500.000 675,00 17.887.500.000,00 26.500.000 (184,45) (4.887.901.638,42) 14 INDOSAT 55.000.000 5.750,00 316.250.000.000,00 55.000.000 3.399,67 186.982.061.667,91 15 INDOCEMENT 5.000.000 3.075,00 15.375.000.000,00 5.000.000 1.282,02 6.410.120.418,09 16 KALBE FARMA 51.004.000 550,00 28.052.200.000,00 47.500.000 217,03 10.308.746.626,77 17 KIMIA FARMA 57.000.000 205,00 11.685.000.000,00 57.000.000 (14,29) (814.498.751,97) 18 LAPINDO PACKAGING 48.429.500 455,00 22.035.422.500,00 48.429.500 5,00 242.147.500,00 19 PERUSAHAAN GAS NEGARA 45.000.000 1.900,00 85.500.000.000,00 45.000.000 292,09 13.144.272.018,68 20 SEMEN GRESIK 3.650.000 18.500,00 67.525.000.000,00 3.650.000 10.109,90 36.901.123.780,71 21 SURYA CITRA MEDIA 21.440.500 725,00 15.544.362.500,00 21.440.500 (204,36) (4.381.627.913,00) 22 TAMBANG BATUBARA ASAHAN 35.000.000 1.525,00 53.375.000.000,00 35.000.000 822,45 28.785.921.147,61 23 TELKOM 78.500.340 4.825,00 378.764.140.500,00 78.500.340 1.828,36 143.527.102.280,71 24 UNILEVER 22.000.000 3.300,00 72.600.000.000,00 22.000.000 (9,02) (198.415.201,79) 25 TRACTOR 46.000.000 2.275,00 104.650.000.000,00 46.000.000 1.186,67 54.586.704.032,49

Saham Non JHT 1.007.922.763 2.150.153.936.300 1.004.418.763 855.568.909.181

POTENTIALGAIN

% Nilai (LOSS)1 Jasa Marga X Seri O/2002 21.220.500.000 113,50% 20.430.000.000 (790.500.000) 2 PLN VII / 2004 20.627.500.000 105,51% 21.102.200.000 474.700.000 3 Recap Bonds FR 0023 20.220.000.000 103,11% 20.622.600.000 402.600.000 4 Obligasi Pemerintah FR 0025 49.195.000.000 98,50% 49.250.000.000 55.000.000 5 Idosat III - A/03 4.240.000.000 106,17% 4.246.640.000 6.640.000 6 Jasa Marga IX N1 5.775.000.000 116,00% 5.800.000.000 25.000.000 7 Recap Bonds FR 0016 34.665.000.000 114,77% 34.430.700.000 (234.300.000) 8 Recap Bonds FR 0017 33.530.000.000 112,75% 33.825.000.000 295.000.000

189.473.000.000 189.707.140.000 234.140.000

SALDOP/U Rupiah S/D

31 DES 20041 CITIREKSADANA RUPIAH PLUS 4.255.362,91 1.092,11 4.647.324.385,57 391.706.155,71 2 AAA BOND FUND 4.251.404,96 1.200,01 5.101.728.468,21 101.728.468,21 3 DANA TETAP OPTIMA 4.330.832,28 1.184,89 5.131.559.857,52 131.559.857,82 4 DHANA WIBAWA STABIL 2.859.749,31 1.379,16 3.944.063.303,45 929.063.303,42 5 MEGA DANA OBLIGASI 3.973.589,93 1.712,20 6.803.580.681,57 1.778.580.681,41 6 MPF INVESTA LESTARI DUA (SP) 10.604.694,88 1.161,08 12.312.899.131,27 1.762.899.131,27 7 PHINISI DANA TETAP P. 14.929.777,55 1.673,35 24.982.743.270,99 4.982.743.270,99 8 SCHRO DANA MANTAP PLUS 9.657.450,24 1.276,84 12.331.018.764,31 2.331.018.764,31 9 SI DANA OBLIGASI PLUS 11.142.171,99 1.206,78 13.446.150.312,89 3.421.150.312,85

66.005.034,05 88.701.068.175,78 15.830.449.945,99

871.633.499.127,11

Jumlah Reksadana Non JHT

Jumlah SPE Non JHT

Jumlah Obligasi Non JHT

NO REKSADANA

NO OBLIGASI At Cost

Unit

SALDO PENURUNAN EFEK

SALDO AKHIR

SALDO 31 DESEMBER 2004

SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2004)

NILAI PASAR

LAMPIRAN 11.2

PT. JAMSOSTEK (PERSERO)LAPORAN KENAIKAN (PENURUNAN) NILAI EFEK NON JHTPER 31 DESEMBER 2004


1 ASTRA ARGO LESTARI 7.000.000 3.100,00 21.700.000.000 7.000.000 1.039,86 7.279.049.071,33 2 ASTRA INTERNATIONAL 19.000.423 9.600,00 182.404.060.800,00 19.000.423 4.048,30 76.919.492.322,11 3 BANK DANAMON 19.798.000 4.375,00 86.616.250.000,00 19.798.000 1.305,48 25.841.905.745,29 4 BANK CENTRAL ASIA 32.000.000 2.975,00 95.200.000.000,00 32.000.000 1.192,28 38.163.375.551,23 5 BANK MANDIRI 15.000.000 1.925,00 28.875.000.000,00 15.000.000 676,53 10.147.963.525,76 6 BANK INTERNATIONAL INDONESIA 190.000.000 185,00 35.150.000.000,00 190.000.000 79,34 15.074.849.374,83 7 BANK RAKYAT INDONESIA 85.000.000 2.875,00 244.375.000.000,00 85.000.000 1.838,80 156.297.889.248,86 8 CIPUTRA SURYA 25.000.000 1.475,00 36.875.000.000,00 25.000.000 643,39 16.084.749.353,81 9 BANK NIAGA 61.000.000 460,00 28.060.000.000,00 61.000.000 41,54 2.533.848.234,90 10 GUDANG GARAM 4.850.000 13.550,00 65.717.500.000,00 4.850.000 1.323,34 6.418.184.746,04 11 H M SAMPOERNA 15.750.000 6.650,00 104.737.500.000,00 15.750.000 1.853,33 29.189.951.274,48 12 INDOFOOD 39.000.000 800,00 31.200.000.000,00 39.000.000 25,95 1.011.894.764,69 13 INDOSIAR 26.500.000 675,00 17.887.500.000,00 26.500.000 (184,45) (4.887.901.638,42) 14 INDOSAT 55.000.000 5.750,00 316.250.000.000,00 55.000.000 3.399,67 186.982.061.667,91 15 INDOCEMENT 5.000.000 3.075,00 15.375.000.000,00 5.000.000 1.282,02 6.410.120.418,09 16 KALBE FARMA 51.004.000 550,00 28.052.200.000,00 47.500.000 217,03 10.308.746.626,77 17 KIMIA FARMA 57.000.000 205,00 11.685.000.000,00 57.000.000 (14,29) (814.498.751,97) 18 LAPINDO PACKAGING 48.429.500 455,00 22.035.422.500,00 48.429.500 5,00 242.147.500,00 19 PERUSAHAAN GAS NEGARA 45.000.000 1.900,00 85.500.000.000,00 45.000.000 292,09 13.144.272.018,68 20 SEMEN GRESIK 3.650.000 18.500,00 67.525.000.000,00 3.650.000 10.109,90 36.901.123.780,71 21 SURYA CITRA MEDIA 21.440.500 725,00 15.544.362.500,00 21.440.500 (204,36) (4.381.627.913,00) 22 TAMBANG BATUBARA ASAHAN 35.000.000 1.525,00 53.375.000.000,00 35.000.000 822,45 28.785.921.147,61 23 TELKOM 78.500.340 4.825,00 378.764.140.500,00 78.500.340 1.828,36 143.527.102.280,71 24 UNILEVER 22.000.000 3.300,00 72.600.000.000,00 22.000.000 (9,02) (198.415.201,79) 25 TRACTOR 46.000.000 2.275,00 104.650.000.000,00 46.000.000 1.186,67 54.586.704.032,49

Saham Non JHT 1.007.922.763 2.150.153.936.300 1.004.418.763 855.568.909.181

POTENTIALGAIN

% Nilai (LOSS)1 Jasa Marga X Seri O/2002 21.220.500.000 113,50% 20.430.000.000 (790.500.000) 2 PLN VII / 2004 20.627.500.000 105,51% 21.102.200.000 474.700.000 3 Recap Bonds FR 0023 20.220.000.000 103,11% 20.622.600.000 402.600.000 4 Obligasi Pemerintah FR 0025 49.195.000.000 98,50% 49.250.000.000 55.000.000 5 Idosat III - A/03 4.240.000.000 106,17% 4.246.640.000 6.640.000 6 Jasa Marga IX N1 5.775.000.000 116,00% 5.800.000.000 25.000.000 7 Recap Bonds FR 0016 34.665.000.000 114,77% 34.430.700.000 (234.300.000) 8 Recap Bonds FR 0017 33.530.000.000 112,75% 33.825.000.000 295.000.000

189.473.000.000 189.707.140.000 234.140.000

SALDOP/U Rupiah S/D

31 DES 20041 CITIREKSADANA RUPIAH PLUS 4.255.362,91 1.092,11 4.647.324.385,57 391.706.155,71 2 AAA BOND FUND 4.251.404,96 1.200,01 5.101.728.468,21 101.728.468,21 3 DANA TETAP OPTIMA 4.330.832,28 1.184,89 5.131.559.857,52 131.559.857,82 4 DHANA WIBAWA STABIL 2.859.749,31 1.379,16 3.944.063.303,45 929.063.303,42 5 MEGA DANA OBLIGASI 3.973.589,93 1.712,20 6.803.580.681,57 1.778.580.681,41 6 MPF INVESTA LESTARI DUA (SP) 10.604.694,88 1.161,08 12.312.899.131,27 1.762.899.131,27 7 PHINISI DANA TETAP P. 14.929.777,55 1.673,35 24.982.743.270,99 4.982.743.270,99 8 SCHRO DANA MANTAP PLUS 9.657.450,24 1.276,84 12.331.018.764,31 2.331.018.764,31 9 SI DANA OBLIGASI PLUS 11.142.171,99 1.206,78 13.446.150.312,89 3.421.150.312,85

66.005.034,05 88.701.068.175,78 15.830.449.945,99

871.633.499.127,11

Jumlah Reksadana Non JHT

Jumlah SPE Non JHT

Jumlah Obligasi Non JHT

NO REKSADANA

NO OBLIGASI At Cost

Unit

SALDO PENURUNAN EFEK

SALDO AKHIR

SALDO 31 DESEMBER 2004

SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2004)

NILAI PASAR

LAMPIRAN 12

PT. JAMSOSTEK (PERSERO)TAKSIRAN PERHITUNGAN PPH BADANPERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004

(Dalam Rp)

TOTAL Koreksi SPT PPh

31 DES 2004 Fiskal Badan

Pendapatan Iuran 1.200.597.511.385 - 1.200.597.511.385 Beban Jaminan (547.683.176.653) - (547.683.176.653) Beban Cadangan Teknis (430.943.327.454) 237.371.538.713 (193.571.788.741)

Beban cadangan klaim (6.683.201.039) (6.683.201.039) PENDAPATAN BERSIH IURAN 221.971.007.278 230.688.337.674 452.659.344.952

- - PENGHASILAN INVESTASI - - REALIZED - -

Pendapatan Bunga 2.705.097.347.209 (2.645.210.056.728) 59.887.290.481 Pendapatan Dividen Investasi 97.448.243.203 (24.866.397.000) 72.581.846.203 Pendapatan Sewa Investasi 38.138.983.418 (38.138.983.418) - Pend. Kerjasama Operasi (Kso) - - - Pendapatan Investasi Melalui Fm - - - Pendapatan Investasi Lainnya 15.444.247.726 (2.507.430.315) 12.936.817.411 Laba Pelepasan Investasi 502.778.019.545 (502.778.019.545) - Rugi Pelepasan Investasi (29.641.051.991) 29.641.051.991 -

- - UNREALIZED - -

Keuntungan dari Kenaikan Investasi 230.990.311.424 (230.990.311.424) - Kerugian dari Penurunan Nilai Investasi (186.899.580.216) 186.899.580.216 -

- -

PENDAPATAN INVESTASI BRUTO (I) 3.373.356.520.318 (3.227.950.566.223) 145.405.954.095 - -

BEBAN INVESTASI - - - -

Beban Pajak Atas Kegiatan Investasi (49.586.318.169) 47.811.226.972 (1.775.091.198) Beban Administrasi Atas Kegiatan Investasi (7.674.154.259) 7.542.865.723 (131.288.536) Beban Pemasaran dan Pengelolaan Aset Investasi (44.151.562.336) 43.206.187.523 (945.374.812) Beban Asuransi Aset Investasi (1.072.936.580) 1.072.936.580 - Beban Manager Investasi dan Konsultan (645.575.000) 245.575.000 (400.000.000)

Beban Investasi Lainnya (939.792.564) - (939.792.564) - #N/A

BEBAN INVESTASI ( II ) (104.070.338.908) 99.878.791.797 (4.191.547.109) - -

PENDAPATAN INVESTASI NETTO (I) - (II) 3.269.286.181.410 (3.128.071.774.425) 141.214.406.986 -

TOTAL PENDAPATAN USAHA 3.491.257.188.688 (2.897.383.436.752) 593.873.751.938

Beban Manajemen 11.514.285.669 10.470.167.131 1.044.118.538 - -

Beban Operasional 80.252.337.587 71.003.963.697 9.248.373.889

- -

Beban Personil 321.784.346.543 286.606.678.633 35.177.667.909 -

Beban Administrasi Dan Umum 116.523.795.710 103.895.789.291 12.628.006.420 -

Beban Penyusutan Dan Amortisasi 36.803.996.035 32.954.675.669 3.849.320.366 -

Beban Penyisihan Piutang Iuran 23.937.306.014 23.937.306.015 - Beban Administrasi Pengelolaan Investasi Jht - -

- BIAYA USAHA 590.816.067.558 528.868.580.436 61.947.487.122

- LABA USAHA 2.900.441.121.130 (2.368.514.856.316) 531.926.264.815

Pendapatan Lain-Lain 82.935.799.340 (2.530.278.818) 80.405.520.522 -

Beban Lain-Lain 13.598.449.032 1.017.324.889 12.581.124.143 Pendapatan Bersih Lain Lain 69.337.350.308 (1.512.953.929) 67.824.396.379

- ALOKASI BIAYA BERSAMA - -

- LABA BERSIH 2.969.778.471.438 (2.370.027.810.245) 599.750.661.194

BAGIAN PESERTA ATAS HASIL INVES JHT (2.335.047.029.892) 2.335.047.029.892 -

LABA BERSIH SEBELUM PAJAK 634.731.441.546 (34.980.780.353) 599.750.661.194 10% 5.000.000,00 15% 7.500.000,00 30% 179.895.198.357,96

Taksiran pajak badan 2004 179.907.698.357,96

URAIAN

BPK-RI LAPORAN AUDITOR

INDEPENDEN

EVALUASI KINERJA PT JAMSOSTEK (PERSERO) Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004 Nomor : 14.C/AUDITAMA V/GA/03/2005 Tanggal : 31 Maret 2005

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jln. Gatot Subroto No.31 Jakarta pusat 10210 Telp.(021) 5700380, 5738740, 5720957, 5738727 dan 5704395 s.d 9 Pesawat 511. Fax. (021) 5700380 dan 5723995

D A F T A R I S I

Halaman

I SIMPULAN EVALUASI 1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP)..………………………………………………. 1

2. Tingkat kesehatan perusahaan……………………………………… 3 3. Perkembangan usaha perusahaan …………………………………... 4 4. Penilaian atas struktur pengendalian intern ………………….…….. 4

II URAIAN EVALUASI 1. Metodologi, batasan, ruang lingkup dan tanggung jawab …………. 7

2. Penyusunan dan pelaksanaan RKAP………………………………. 8

2.1. Penyusunan RKAP…..………………………………...……… 8 2.2. Pelaksanaan RKAP…..………………………………...……… 8 2.2.1. Realisasi pendapatan …………………………………… 9 2.2.2. Realisasi beban ………………………………………… 11 2.2.3. Realisasi laba …………………………………….…….. 13 2.2.4. Portofolio investasi …………………………………….. 13 2.2.5. Realisasi penambahan peserta baru ……………………. 14 2.2.6. Kontribusi kepada negara ……………………………… 15 2.2.7. Pembayaran jaminan dan kontribusi kepada masyarakat

tenaga kerja dan lingkungan ……………………………

15 3. Tingkat kesehatan perusahaan ……………………………….…….. 17 4. Perkembangan perusahaan ………………………………….…….. 18 4.1. Analisa kenaikan aktiva perusahaan ………………………….. 18 4.2. Analisa hasil usaha perusahaan ……………………………….. 19 4.3. Analisa rasio keuangan perusahaan …………………….…….. 19

5. Pemahaman atas struktur pengendalian intern …………………….. 19

LAMPIRAN

I. Perbandingan realisasi usaha dan keuangan tahun 2004 dengan tahun sebelumnya

II. Perhitungan nilai bobot kinerja

1 BPK-RI/AUDITAMA V

SIMPULAN EVALUASI

Sehubungan dengan audit kami terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jamsostek (Persero) selanjutnya disebut dengan “PT Jamsostek” tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, dengan ini kami sampaikan pokok-pokok simpulan evaluasi kinerja perusahaan tahun buku 2004 sebagai berikut: 1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

1.1. Penyusunan RKAP

RKAP disusun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN

No.KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan telah disahkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) tanggal 15 Januari 2004.

1.2. Pelaksanaan RKAP

1.2.1 Realisasi pendapatan

Realisasi pendapatan iuran tahun 2004 sebesar Rp1.200.597,51 juta atau

84,20% dari anggarannya sebesar Rp1.425.897,52 juta. Penerimaan iuran

program paket mencapai 96,06% dari keseluruhan penerimaan iuran. Program

paket terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM)

dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Realisasi pendapatan investasi bruto mencapai Rp3.372.992,43 juta atau

108,07% dari anggarannya sebesar Rp3.121.000,74 juta yang terjadi terutama

karena meningkatnya pendapatan bunga obligasi dan capital gain saham.

Realisasi pendapatan lain-lain mencapai Rp71.222,65 juta atau 596,01% dari

anggarannya sebesar Rp11.949,92 juta. Hal ini terjadi karena adanya koreksi

ke pendapatan lain-lain atas beban penyisihan piutang yang bersaldo negatif.

2 BPK-RI/AUDITAMA V

1.2.2. Realisasi beban Realisasi beban jaminan mencapai Rp547.683,18 juta atau 73,26% dari

anggarannya sebesar Rp747.573,43 juta. Realisasi di bawah anggaran karena

penurunan jumlah kasus atau klaim ke perusahaan.

Realisasi beban usaha mencapai Rp598.827,75 juta atau 93,48% dari

anggarannya sebesar Rp640.603,42 juta.

1.2.3. Realisasi laba

Realisasi laba sebelum pajak tahun 2004 sebesar Rp634.739,62 juta atau

112,28% dari anggarannya sebesar Rp565.296,23 juta terutama disebabkan

karena pendapatan investasi melebihi anggaran dan beban jaminan maupun

beban usaha kurang dari anggarannya.

1.2.4. Realisasi investasi

Realisasi investasi tahun 2004 sebesar Rp32.530.265,81 juta atau 100,50%

dari anggarannya Rp32.369.989,06 juta. Portofolio investasi terbanyak, yaitu

pada deposito, obligasi dan saham.

1.2.5. Realisasi penambahan peserta baru

2.2.5.1 Penambahan Kepesertaan Program Paket selama tahun 2004 sebanyak

11.158 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.037.754

orang. Penambahan kepesertaan tersebut dibandingkan dengan

targetnya sebanyak 10.958 perusahaan dan jumlah tenaga kerja

sebanyak 2.119.672 orang, berarti tercapai 101,83% untuk jumlah

perusahaan dan 96,14% untuk tenaga kerja.

2.2.5.2 Penambahan Kepesertaan Program Khusus selama tahun 2004

mencapai 1.968.539 tenaga kerja dan dibandingkan dengan target

sebanyak 1.600.745 tenaga kerja, berarti penambahan kepesertaan

mencapai 122,98%.

3 BPK-RI/AUDITAMA V

1.2.6. Realisasi kontribusi kepada negara

Total realisasi kontribusi kepada negara untuk tahun 2004 berupa taksiran

pajak penghasilan sebesar Rp179.915,85 juta atau 35.779,94% dari yang

dianggarkan sebesar Rp502,51 juta. Kredit pajak tahun 2004 yang dapat

diperhitungkan dengan PPh Badan adalah sebesar Rp13.029,65 juta dan PPh

badan anak perusahaan Rp8,15 juta sehingga jumlah PPh badan yang masih

terhutang sebesar Rp166.878,05 juta. Pada tanggal 23 Maret 2005 telah

dilakukan penyetoran pajak ke kas negara sebesar Rp72.326,45 juta. Sisanya

sebesar Rp94.551,60 juta disetorkan pada tanggal 4 Mei 2005.

1.2.7. Pembayaran jaminan dan kontribusi kepada masyarakat tenaga kerja

dan lingkungan

Kontribusi kepada masyarakat tenaga kerja dalam tahun 2004 adalah :

(dalam juta rupiah)

1) Pembayaran Jaminan Hari Tua 2.082.802 2) Pembayaran Jaminan Kematian 70.2763) Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja 193.3654) Pemberian bantuan dana bergulir 364 5) Pinjaman Dana *) 52.749 6) Bantuan dana tidak bergulir *) 24.014 7) Kontribusi kepada lingkungan/Bina

Lingkungan *) 2.667

*) berdasarkan laporan manajemen DPKP/PKBL unaudited

2. Tingkat kesehatan perusahaan.

Tingkat kesehatan PT Jamsostek konsolidasian tahun 2004 apabila dihitung berdasarkan

kriteria SK Menteri Keuangan No.826/KMK.013/1992 tanggal 24 Juli 1992, dan

solvabilitas dihitung sesuai dengan PP No.22 tahun 2004, menunjukkan nilai bobot

kinerja sebesar 110,28 yang berarti perusahaan tergolong “SEHAT SEKALI”. Dengan

menggunakan acuan yang sama, tingkat kesehatan untuk tahun 2003 “SEHAT”, dengan

4 BPK-RI/AUDITAMA V

nilai bobot 104,99. Perhitungan nilai bobot kinerja perusahaan tahun 2004 seperti terlihat

dalam lampiran II.

Tingkat kesehatan tersebut hanya memperhitungkan aspek keuangan, sedangkan aspek

operasional dan aspek administrasi tidak dipertimbangkan, seperti halnya yang diatur

dalam SK Meneg. BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian

tingkat kesehatan BUMN. SK Meneg BUMN tersebut belum mengatur penilaian tingkat

kesehatan BUMN bidang jasa keuangan, yang akan diatur tersendiri.

3. Perkembangan usaha perusahaan

Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, jumlah aktiva konsolidasian mengalami

peningkatan, yaitu dari Rp12.601.906,70 juta pada akhir tahun 2000 menjadi

Rp33.403.075,71 juta pada akhir tahun 2004 atau mengalami peningkatan 165,06%.

Untuk laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan dari tahun 2000 sampai dengan

2004 berfluktuasi, yaitu dari tahun 2000 sampai 2002 menurun, sedangkan tahun 2004

meningkat sebesar Rp102.513,68 juta atau meningkat 19,26% dari tahun 2003.

Perkembangan usaha perusahaan dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat dalam

Lampiran I.

Tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai

dengan 2004 berada pada tingkat yang aman yaitu berhasil meraih diatas 100%, kecuali

rasio likuiditas tahun 2001 sebesar 83,08 %. Sedangkan tahun 2004 rasio likuiditas dan

solvabilitas perusahaan masing-masing sebesar 176,28% dan 356,66%.

4. Penilaian atas struktur pengendalian intern 4.1. Struktur Pengendalian Intern PT Jamsostek belum sepenuhnya memadai, dan masih

dijumpai beberapa kelemahan dalam rancangan dan pelaksanaannya, yaitu:

4.1.1 Penempatan deposito berjangka yang dilakukan PT Jamsostek belum sesuai

dengan ketentuan;

4.1.2 Transaksi penjualan saham JIHD tahun 2004 belum sepenuhnya dilakukan

dengan cermat;

5 BPK-RI/AUDITAMA V

4.1.3 PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan minimal

sebesar Rp1.912,81 juta atas hasil investasi deposito yang tidak optimal;

4.1.4 Pengadaan pengembangan sistem informasi penyusunan anggaran sebesar

Rp318,50 juta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan;

4.1.5 Fungsi Tim Koordinasi Fungsional Pusat tahun 2004 tidak optimal;

4.1.6 Terdapat klaim-klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari Grup Maspion

beserta perusahaan pengerah tenaga kerjanya dan PT Erna Djuliawati yang

rasio klaimnya cukup tinggi;

4.1.7 Terdapat perusahaan menunggak iuran yang merupakan rekanan

PT Jamsostek sehingga merugikan peserta Program Jaminan Sosial Tenaga

Kerja;

4.1.8 Terdapat kelalaian menetapkan tingkat suku bunga JHT sehingga

PT Jamsostek kelebihan membayar bunga sebesar Rp753,69 juta;

4.1.9 Pekerjaan perencanaan dan konsultansi pengembangan dan implementasi

sistem informasi online PT Jamsostek yang dilaksanakan oleh PT Magnus

Indonesia senilai Rp5.595,98 juta belum sepenuhnya dilakukan dengan baik;

4.1.10 Pengendalian dan pembinaan atas pengelolaan Program JPK Tambahan

tidak sesuai dengan ketentuan sehingga rasio klaim tahun 2004 mencapai

101,73%;

4.1.11 Pengadaan Gondola untuk menara Jamsostek sebesar Rp676,50 juta belum

sepenuhnya sesuai ketentuan;

4.1.12 Terdapat renovasi beberapa gedung kantor Jamsostek belum sepenuhnya

sesuai dengan ketentuan;

4.1.13 Pengadaan pekerjaan jasa pemeliharaan server dan database PT Jamsostek

sebesar Rp1.955,92 juta belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang

berlaku;

4.1.14 Pelaksanaan pengadaan perangkat keras komputer senilai Rp2.831,96 juta

oleh CV Fartika Prismatama belum sepenuhnya dapat dipertanggung-

jawabkan;

6 BPK-RI/AUDITAMA V

4.1.15 Perencanaan dan evaluasi administrasi atas pengadaan Public Service

Announcement (PSA) PT Jamsostek sebesar Rp1.568,05 juta belum


4.1.16 Sewa gedung KC Belawan sebesar Rp582,00 juta belum sepenuhnya sesuai

dengan ketentuan;

4.1.17 Pengadaan kalender dan agenda sebesar Rp943,25 juta belum sepenuhnya

sesuai ketentuan yang berlaku;

4.1.18 Pengadaan dan pendistribusian majalah Jamsostek dengan nilai masing-

masing sebesar Rp2.211,00 juta dan Rp1.225,54 juta belum sepenuhnya


4.1.19 Terdapat tindakan berindikasi manipulasi yang dilakukan oleh sejumlah

pegawai PT Jamsostek di Kanwil dan KC serta pihak III dengan taksiran

kerugian sekitar Rp10.538,88 juta.

4.1.20 Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.

4.2. Peranan Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Dari target pelaksanaan audit tahun 2004 yang direncanakan sebanyak 100 objek,

yaitu keuangan 65 objek, operasional 35 objek telah berhasil direalisasikan 83

objek dan terdapat tambahan 25 objek.

Demikian kesimpulan evaluasi kinerja PT Jamsostek yang dapat kami sampaikan,

sedangkan rincian lebih lanjut dijelaskan pada halaman berikutnya.



Drs. Misnoto, Ak. MA Register Negara No.D-1416


7 BPK-RI/AUDITAMA V

URAIAN EVALUASI

1. Metodologi, batasan, ruang lingkup dan tanggung jawab

Evaluasi terhadap kinerja PT Jamsostek, kami laksanakan bersama-sama dengan

pelaksanaan general audit atas Laporan Keuangan PT Jamsostek untuk tahun buku yang

berakhir tanggal 31 Desember 2004. Sumber data yang digunakan untuk evaluasi terhadap

kinerja PT Jamsostek tahun buku 2004 (periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2004), kami

peroleh dari :

1.1. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT Jamsostek untuk tahun

yang berakhir tanggal 31 Desember 2000 s.d. 2004.

1.2. RKAP PT Jamsostek yang telah disahkan dalam RUPS.

1.3. Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2004-2008.

1.4. Laporan intern perusahaan yang secara periodik disusun, antara lain :

1.4.1 Laporan atas kegiatan operasional dan investasi;

1.4.2 Laporan manajemen;

1.4.3 Laporan atas Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP);

1.4.4 Laporan atas Pengelolaan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Dalam Laporan Kinerja PT Jamsostek, data keuangan perusahaan termasuk nilai

penyertaan dan/atau pendapatan dari penyertaan PT Jamsostek pada anak perusahaan,

yang diperhitungkan atas dasar metode ekuitas.

Evaluasi tingkat kesehatan suatu perusahaan asuransi dilakukan dengan mendasarkan pada

Surat Keputusan Menteri Keuangan No.826/KMK.013/1992 tanggal 24 Juli 1992, tentang

Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Sedangkan tingkat solvabilitas dihitung sesuai

dengan PP No.22 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jamsostek.

Evaluasi kami laksanakan dengan cara antara lain review, konfirmasi, perhitungan ulang,

verifikasi, analisis, dan interpretasi data/informasi yang tersedia. Kami tidak melakukan

8 BPK-RI/AUDITAMA V

perbandingan data industri sejenis yang diperoleh dari pihak eksternal yang kompeten

karena keterbatasan dalam ketersediaan data/informasi yang diperlukan.

Laporan Kinerja PT Jamsostek dan data lain yang disajikan manajemen merupakan

tanggung jawab manajemen perusahaan, sedangkan tanggung jawab kami terbatas pada

hasil evaluasi atas Laporan Kinerja PT Jamsostek tersebut.

2. Penyusunan dan pelaksanaan RKAP

2.1. Penyusunan RKAP

RKAP disusun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN

No.KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 serta mengacu pada Rencana Jangka

Panjang Perusahaan tahun 2004 s.d. 2008. RKAP tersebut telah disahkan dalam

RUPS tanggal 15 Januari 2004.

Dalam penyusunan RKAP tahun 2004 ditetapkan asumsi-asumsi yang mengacu pada

perkembangan ekonomi yang cukup positif, namun tetap konservatif, yaitu asumsi-

asumsi yang digunakan dalam penetapan RAPBN tahun 2004, antara lain tingkat

inflasi 6 % s.d 8%, pertumbuhan ekonomi 4% s.d 5 % dan suku bunga Sertifikat Bank

Indonesia (SBI) satu tahun 8% s.d 9%.

2.2. Pelaksanaan RKAP

Berdasarkan data pada tabel I berikut terlihat bahwa realisasi anggaran tahun 2004

adalah sebagai berikut :

9 BPK-RI/AUDITAMA V

Tabel I : Realisasi pendapatan dan beban tahun 2004 (dalam juta rupiah)

Keterangan Anggaran Realisasi % PencapaianPENDAPATAN a. Iuran 1.425.897,52 1.200.597,51 84,20 b. Investasi (Bruto) 3.121.000,74 3.372.992,43 108,07 c. Operasional Anak Perusahaan 17.904,00 6.279,56 35,07 d. Lain-lain 12.429,88 85.062,88 684,34 Jumlah 4.577.232,14 4.664.932,38 101,92 BEBAN a. Jaminan 747.573,43 547.683,18 73,26 b. Cadangan Teknis 413.039,69 430.943,33 104,33 c. Beban Investasi 128.415,74 103.851,24 80,87 d. Beban Usaha 640.603,42 598.827,75 93,48 e. Beban lain-lain 479,96 13.840,23 2.883,62 f. Bagian Peserta atas Hasil Investasi

JHT 2.081.823,67 2.335.047,03 112,16

Jumlah 4.011.935,91 4.030.192,76 100,46 LABA SEBELUM PAJAK 565.296,23 634.739,62 112,28

2.2.1 Realisasi pendapatan

Realisasi pendapatan iuran dan operasional anak perusahaan berada di bawah

anggarannya, tetapi realisasi pendapatan investasi dan pendapatan lain-lain

berada di atas anggaran, masing-masing 8,07% dan 584,34% di atas

anggarannya, sehingga secara keseluruhan realisasi pendapatan 1,92% di atas

anggarannya.

10 BPK-RI/AUDITAMA V

2.2.1.1. Realisasi Penerimaan Iuran

Tabel II : Realisasi Penerimaan Iuran

(dalam juta rupiah)

Jenis Pendapatan Iuran Anggaran Realisasi % Pencapaian

Program paket – diluar JHT Jaminan Kecelakaan Kerja 578.905,09 525.184,98 90,72 Jaminan Kematian 238.321,03 234.861,78 98,55 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 570.722,74 393.200,64 68,90 1.387.948,86 1.153.247,40 83,09 Program Khusus Jasa Konstruksi 37.948,66 47.302,11 124,65 Sektor Informal - 48,00 - Total 1.425.897,52 1.200.597,51 84,20

Realisasi penerimaan iuran mencapai Rp1.200.597,51 juta atau 84,20%

dari anggarannya sebesar Rp1.425.897,52 juta.

2.2.1.2. Realisasi Penerimaan Hasil Investasi Bruto

Tabel III : Anggaran dan Realisasi Penerimaan Hasil Investasi

(dalam juta rupiah) Jenis Investasi Anggaran Realisasi % pencapaian

Bank Investasi - 1.667,95 - Deposit On Call (DOC) 10.435,00 21.946,09 210,31

Deposito 1.426.006,00 1.161.018,58 81,42

Investasi Pasar Uang Lainnya 900,00 1.002,41 111,38

Saham 210.919,00 489.264,19 231,97

Reksadana 16.953,00 24.745,78 145,97

Obligasi 1.251.208,00 1.563.005,06 124,92

Medium Term Notes 86.595,00 69.312,67 80,04

Penyertaan 285,74 24,41 8,54

Tanah & Bangunan 117.699,00 41.005,29 34,84

Jumlah 3.121.000,74 3.372.992,43 108,02

Realisasi penerimaan hasil investasi mencapai Rp3.372.992,43 juta

atau 108,02% dari anggarannya sebesar Rp3.121.000,74 juta. Realisasi


penerimaan hasil investasi melebihi anggarannya sebesar 8,02% karena

realisasi hasil obligasi, DOC, saham dan reksadana yang melebihi

anggarannya.

2.2.1.3. Realisasi hasil operasi anak perusahaan

Realisasi hasil operasi anak perusahaan (PT Bijak) pada tahun 2004

adalah sebesar Rp6.279,56 juta atau 35,07% dari anggarannya sebesar

Rp17.904,00 juta.

2.2.1.4. Realisasi pendapatan lain-lain bruto

Realisasi pendapatan lain-lain mencapai Rp85.062,88 juta atau

684,34% dari anggarannya sebesar Rp12.429,88 juta.

2.2.2. Realisasi beban

Perbandingan antara realisasi beban jaminan, beban cadangan teknis, beban

investasi dan beban usaha tahun 2004 dengan anggarannya disajikan dalam

tabel berikut:

Tabel IV : Realisasi beban dibandingkan dengan anggaran

(dalam juta rupiah) Jenis Beban Anggaran Realisasi %

Pencapaian A. Beban jaminan :

JKK 255.682,18 193.365,28 75,63JKM 80.461,52 70.276,10 87,34JPK 399.505,92 273.561,86 68,48Progsus 11.923,81 10.443,94 87,60Sektor Informal - 36,00 -

Jumlah Beban Jaminan 747.573,43 547.683,18 73,26 B. Beban Cadangan Teknis :

Beban Cad. Teknis – JKK 255.039,00 265.162,72 103,97Beban Cad. Teknis – JKM 108.938,00 124.872,20 114,63Beban Cad. Teknis – JPK 20.629,44 2.757,21 13,37Beban Cad. Teknis Progsus 25.579,63 36.185,19 141,46Beban Cad. Katastrofa 2.853,61 1.966,00 68,90

Jumlah Beban Cad. Teknis 413.039,69 430.943,33 104,33


C. Beban Investasi :

Beban Pajak Investasi 71.641,83 49.586,32 69,21Beban Investasi 56.773,91 54.264,92 95,58Jumlah Beban Investasi 128.415,74 103.851,24 80,87

D. Beban Usaha : Beban Manajemen 15.701,40 12.224,70 77,86Beban Operasional 97.318,85 85.296,74 87,65Beban Personil 344.212,82 322.990,47 93,83Beban Adm dan Umum 129.630,12 117.238,06 90,44Beban Penyusutan 46.904,59 37.140,47 79,18Beban Penyisihan Piutang 6.835,64 23.937,31 350,18Jumlah Beban Usaha 640.603,42 598.827,75 93,48

Total Beban Perusahaan 1.929.632,28 1.785.248,83 92,52

2.2.2.1. Realisasi beban jaminan

Realisasi beban jaminan tahun 2004 mencapai Rp547.683,18 juta

atau 73,26% dari anggarannya sebesar Rp747.573,43 juta. Realisasi

beban jaminan lebih rendah dari anggarannya karena kecilnya klaim

yang diajukan oleh peserta dan keberhasilan perusahaan dalam

kampanye standar keselamatan kerja.

2.2.2.2. Realisasi beban cadangan teknis

Realisasi beban cadangan teknis tahun 2004 mencapai Rp430.943,33

juta atau 104,33% dari anggarannya sebesar Rp413.039,69 juta.

2.2.2.3. Realisasi beban investasi

Realisasi beban investasi tahun 2004 mencapai Rp103.851,24 juta

atau 80,87% dari anggarannya sebesar Rp128.415,74 juta.

2.2.2.4. Realisasi beban usaha

Realisasi beban usaha tahun 2004 termasuk beban penyusutan dan

penyisihan piutang mencapai Rp598.827,75 juta atau 93,48% dari

anggarannya sebesar Rp640.603,42 juta. Realisasi beban usaha lebih


rendah dari anggarannya karena keberhasilan manajemen melakukan

efisiensi terutama untuk beban manajemen dan operasional.

2.2.3. Realisasi laba

Realisasi laba sebelum pajak tahun 2004 sebesar Rp634.739,62 juta atau

mencapai 112,28% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp565.296,23

juta. Realisasi lebih besar tersebut terutama terjadi karena hasil investasi bersih

yang mencapai Rp3.269.141,19 juta atau 109,24% di atas anggarannya sebesar

Rp2.992.585,01 juta, serta realisasi beban jaminan, beban cadangan teknis dan

beban usaha yang di bawah anggaran.

2.2.4. Portofolio investasi

Realisasi investasi tahun 2004 sebesar Rp32.530.265,81 juta atau mencapai

100,50% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp32.369.989,06 juta.

Perbandingan realisasi investasi per jenis investasi dengan anggarannya

masing-masing dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel V : Portofolio Investasi Tahun 2004 :

(dalam juta rupiah) ANGGARAN REALISASI PENCAPAIANJenis Investasi

THN 2004 TH 2004 % Bank Investasi 2.275,31 4.499,84 197,77 Deposito On Call (DOC) 141.468,00 29.750,69 21,03 Deposito Berjangka 14.958.248,79 14.336.741,57 95,85 Intru. Psr Uang Lainnya - - - Saham 1.948.000,00 3.158.217,54 162,13 Obligasi 13.550.000,00 14.030.284,20 103,54 Medium Term Note (MTN) 167.659,00 65.742,36 39,21 Reksa Dana 300.000,00 278.824,95 92,94 Penyertaan 104.472,96 8.025,56 7,68 Tanah dan Bangunan 1.197.865,00 618.179,10 51,61

JUMLAH 32.369.989,06 32.530.265,81 100,50


Realisasi portofolio investasi yang berada di atas anggarannya adalah investasi

dalam bentuk Bank Investasi (197,77%), Saham (162,13%) dan Obligasi

(103,54%), sedangkan portofolio investasi yang lain berada di bawah

anggarannya.

Realisasi portofolio investasi tahun 2004 secara keseluruhan berada di atas

anggarannya yaitu 100,50%.

Portofolio investasi pada tahun 2004 lebih dititikberatkan pada deposito

sebesar 44,07% dari total investasi dan obligasi sebesar 43,13% dari total

investasi.

2.2.5. Realisasi penambahan peserta baru

Realisasi penambahan kepesertaan program PT Jamsostek tahun 2004 jika

dibandingkan dengan targetnya terlihat sebagai berikut:

Uraian Satuan Tahun 2003 Tahun 2004 % Pencapaian

% Pertumbuhan

Realisasi Target Realisasi 1 2 3 4 5 6=5/4 7=5/3

Program paket Persh. 7.287 10.958 11.158 101,83 153,12 TK 1.592.224 2.119.672 2.037.754 96,14 127,98 Progsus TK 2.034.458 1.600.745 1.968.539 122,98 96,76 Jumlah Persh. 7.287 10.958 11.158 101,83 153,12 TK 3.626.682 3.720.417 4.006.293 107,68 110,47

Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk program Jamsostek jenis paket,

realisasi penambahan peserta perusahaan dalam tahun 2004 mencapai

101,83% dari targetnya, sedangkan untuk penambahan tenaga kerjanya hanya

mencapai 96,14% dari targetnya. Penambahan tenaga kerja secara keseluruhan

melebihi target disebabkan realisasi tenaga kerja program khusus yang

mencapai 122,98% dari target. Sementara itu pertumbuhan peserta

dibandingkan dengan tahun 2003 mengalami peningkatan, yaitu untuk

perusahaan mengalami pertumbuhan positif 53,12% dan tenaga kerja 10,47%

dari target.


Realisasi penambahan kepesertaan untuk masing-masing paket adalah sebagai

berikut:

2.2.5.1 Penambahan kepesertaan Program Paket selama tahun 2004 sebanyak

11.158 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.037.754

orang. Penambahan kepesertaan tersebut dibandingkan dengan

targetnya sebanyak 10.958 perusahaan dan jumlah tenaga kerja

sebanyak 2.119.672 orang, berarti tercapai 101,83% untuk jumlah

perusahaan dan hanya 96,14% untuk tenaga kerja.

2.2.5.2 Penambahan kepesertaan Program Khusus selama tahun 2004

mencapai 1.968.539 tenaga kerja dan dibandingkan dengan target

sebanyak 1.600.745 tenaga kerja, berarti penambahan kepesertaan

mencapai 122,98%.

2.2.6. Kontribusi kepada Negara

Total realisasi kontribusi kepada negara untuk tahun 2004 berupa taksiran

pajak penghasilan sebesar Rp179.915,85 juta atau 35.779,94% dari yang

dianggarkan sebesar Rp502,51 juta. Kredit pajak tahun 2004 yang dapat

diperhitungkan dengan PPh Badan adalah sebesar Rp13.029,65 juta dan PPh

badan anak perusahaan Rp8,15 juta sehingga jumlah PPh badan yang masih

terhutang sebesar Rp166.878,05 juta. Pada tanggal 23 Maret 2005 telah

dilakukan penyetoran pajak ke kas negara sebesar Rp72.326,45 juta. Sisanya

sebesar Rp94.551,60 juta disetorkan pada tanggal 4 Mei 2005.

2.2.7. Pembayaran jaminan dan kontribusi kepada masyarakat tenaga kerja

dan lingkungan

Kontribusi kepada tenaga kerja dan lingkungan selain menggunakan dana

operasional PT Jamsostek, menggunakan pula dana dari laba yang disisihkan

yaitu Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dan Dana Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Kontribusi kepada masyarakat tenaga kerja dalam tahun 2004 adalah :


2.2.7.1 Kontribusi kepada peserta melalui pembayaran jaminan :

Kontribusi Tenaga Kerja (Kasus)

Jumlah (juta Rp)

Pembayaran Jaminan Hari Tua 661.770 2.082.801,96Pembayaran Jaminan Kematian 11.559 70.276,10Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja 95.418 193.365,28Pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan - 273.561,86Pembayaran Jaminan Program Khusus 10.443,94Pembayaran Jaminan Sektor Informal - 36,00

2.2.7.2 Kontribusi kepada peserta melalui program DPKP berdasarkan

laporan manajemen (unaudited) dalam tahun 2004 :

RINCIAN Tenaga Kerja

(kasus) Jumlah (juta Rp)

PENGGUNAAN DANA Dana Bergulir : Investasi Jangka Panjang : - Rumah Susun Sewa - 363,73 - Fasilitas Pelkes - -

Sub Jumlah 363,73 Pinjaman Dana : - Uang Muka KPR 7.752 41.382,23 - Koperasi Karyawan 26 1.440,00 - D T M K - - Provider Jasa Pelkes - -

Sub Jumlah 42.822,23 Total Dana Bergulir 43.185,96 Dana Tidak Bergulir : - Rehab/Renov UGD Puskes Pemda 10 1.215,57 - Rehab/Renov IRNA Puskes Pemda 6 558,03 - Mobil Ambulan 45 13.598,49 - Peralatan Medis/Non Medis 13 2.898,34 - Kesehatan Cuma-Cuma 89 1.117,57 - Bantuan PPK Tingkat I - - - Bea Siswa 3.824 3.684,69 - Pelatihan TK 20 50,00 - Rehab/Renov. BLK Pemda 1 21,75 - Bantuan PHK 2.688 869,75 Total Dana Tidak Bergulir 24.014,19Total Tahun 2004 67.200,15


2.2.7.3 Kontribusi kepada lingkungan melalui Program KBL dalam tahun 2004 berdasarkan laporan manajemen (unaudited) :

Kontribusi Jumlah Penerima

Jumlah (juta Rp)

Hibah Pendidikan dan latihan, promosi dan pemasaran, Pemagangan serta penelitian dan pengembangan

- 2.667,09

Pinjaman Modal Kerja dan Operasional 505 9.926,50Total 505 12.593,59

3. Tingkat kesehatan perusahaan

Tingkat kesehatan PT Jamsostek konsolidasian tahun 2004 yang dihitung berdasarkan

kriteria SK Menteri Keuangan No.826/KMK.013/1992 tanggal 24 Juli 1992 dan

solvabilitas dihitung sesuai PP No.22 tahun 2004, menunjukkan nilai bobot kinerja

sebesar 110,28 yang berarti perusahaan tergolong “SEHAT SEKALI”. Dengan

menggunakan acuan yang sama, tingkat kesehatan untuk tahun 2003 adalah “SEHAT”,

dengan nilai bobot 104,99. Perhitungan nilai bobot kinerja perusahaan tahun 2004 dapat

dikemukakan sebagai berikut :

KRITERIA SATUAN BOBOT TARGET REALISASI NILAI NILAI PENILAIAN UNIT BOBOT

1 2 3 4 5 6=5/4 7=3X6 1. R - L – S RENTABILITAS % 52,50 8,71 9,89 113,57 59,63 LIKUIDITAS % 8,75 205,38 176,28 85,83 7,51 SOLVABILITAS % 8,75 256,07 356,66 120,00 10,50 70.00 78,14 2. INDIKATOR TAMBAHAN CLAIM RATIO % 10,00 52,43 45,62 114,93 11,49 EXPENSE RATIO % 10,00 9,87 9,72 101,55 11,15 Y O I % 10,00 10,48 11,51 109,87 10,99 30,00 32,64 TOTAL NILAI BOBOT 110,28 KINERJA TH 2004 Sehat Sekali Keterangan : Nilai maksimum = 120 Nilai minimum = 80


Rincian perhitungan perolehan nilai bobot kinerja perusahaan tahun 2004 disajikan dalam

lampiran II.

Tingkat kesehatan tersebut hanya memperhitungkan aspek keuangan, sedangkan aspek

operasional dan aspek administrasi tidak dipertimbangkan, seperti halnya yang diatur

dalam SK Meneg. BUMN No. KEP100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian

tingkat kesehatan BUMN. SK Meneg BUMN tersebut belum mengatur penilaian tingkat

kesehatan BUMN bidang jasa keuangan, yang akan diatur tersendiri.

4. Perkembangan usaha perusahaan

Perkembangan perusahaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam

lampiran I.

Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, jumlah aktiva konsolidasian mengalami

peningkatan, yaitu dari Rp12.601.906,70 juta pada akhir tahun 2000 menjadi

Rp33.403.075,71 juta pada akhir tahun 2004 atau mengalami peningkatan 165,06%.

Sementara itu laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan dari tahun 2000 sampai

dengan 2004 berfluktuasi, yaitu dari tahun 2000 sampai 2002 menurun, sedangkan tahun

2004 meningkat sebesar Rp102.513,68 juta atau meningkat 19,26% dari tahun 2003.

Perkembangan usaha perusahaan dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat dalam

Lampiran I.

4.1 Analisa kenaikan aktiva perusahaan

Aktiva perusahaan tahun 2004 meningkat dibandingkan tahun 2003, 2002, 2001 dan

2000 terutama karena:

4.1.1 Adanya penambahan aktiva operasional lima tahun terakhir yang juga

meningkatkan investasi serta meningkatkan pendapatan investasi dan laba

perusahaan.

4.1.2 Meningkatnya penerimaan iuran JHT yang menambah hutang jangka panjang

perusahaan yang merupakan sumber dana investasi, sehingga meningkatkan

nilai investasi perusahaan.


4.2 Analisa hasil usaha perusahaan

Hasil usaha perusahaan tahun 2004 meningkat dibandingkan tahun 2003, 2002, 2001

dan 2000 terutama karena:

4.2.1 Meningkatnya pendapatan iuran karena bertambahnya peserta Jamsostek,

meningkatnya Upah Minimum Regional (UMR) dan meningkatnya

penghasilan peserta secara umum.

4.2.2 Meningkatnya beban bunga JHT sebanding dengan meningkatnya pendapatan

iuran JHT.

4.3 Analisa rasio keuangan perusahaan

Rasio keuangan perusahaan tahun 2004 dibandingkan tahun 2003, 2002, 2001 dan

2000 berfluktuasi.

Tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai

2004 berada pada tingkat yang aman yaitu berhasil meraih di atas 100%, kecuali rasio

likuiditas tahun 2001 sebesar 83,08%. Sedangkan tahun 2004 rasio likuiditas dan

solvabilitas perusahaan masing-masing sebesar 176,28% dan 356,66%.

5. Pemahaman atas struktur pengendalian intern

5.1 Struktur Pengendalian Intern PT Jamsostek belum sepenuhnya memadai, sehingga

Sistem Akuntansi dan Prosedur Pengendalian yang ada masih perlu

penyempurnaan. Beberapa kelemahan dapat dikemukakan sebagai berikut :

5.1.1 Penempatan deposito berjangka yang dilakukan PT Jamsostek belum sesuai

dengan ketentuan;

5.1.2 Transaksi penjualan saham JIHD tahun 2004 belum sepenuhnya dilakukan

dengan cermat;

5.1.3 PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan minimal

sebesar Rp1.912,81 juta atas hasil investasi deposito yang tidak optimal;

5.1.4 Pengadaan pengembangan sistem informasi penyusunan anggaran sebesar

Rp318,50 juta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan;

5.1.5 Fungsi Tim Koordinasi Fungsional Pusat tahun 2004 tidak optimal;


5.1.6 Terdapat klaim-klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari Grup Maspion

beserta perusahaan pengerah tenaga kerjanya dan PT Erna Djuliawati yang

rasio klaimnya cukup tinggi;

5.1.7 Terdapat perusahaan menunggak iuran yang merupakan rekanan

PT Jamsostek sehingga merugikan Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga

Kerja;

5.1.8 Terdapat kelalaian menetapkan tingkat suku bunga JHT sehingga

PT Jamsostek kelebihan membayar bunga sebesar Rp753,69 juta;

5.1.9 Pekerjaan perencanaan dan konsultansi pengembangan dan implementasi

sistem informasi online PT Jamsostek yang dilaksanakan oleh PT Magnus

Indonesia senilai Rp5.595,98 juta belum sepenuhnya dilakukan dengan baik;

5.1.10 Pengendalian dan pembinaan atas pengelolaan Program JPK Tambahan tidak

sesuai dengan ketentuan sehingga ratio klaim tahun 2004 mencapai 101,73%;

5.1.11 Pengadaan Gondola untuk menara Jamsostek sebesar Rp676,50 juta belum


5.1.12 Terdapat renovasi beberapa gedung kantor Jamsostek belum sepenuhnya


5.1.13 Pengadaan pekerjaan jasa pemeliharaan server dan database PT Jamsostek

sebesar Rp1.955,92 juta belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang

berlaku;

5.1.14 Pelaksanaan pengadaan perangkat keras komputer senilai Rp2.831,96 juta

oleh CV Fartika Prismatama belum sepenuhnya dapat dipertanggung-

jawabkan;

5.1.15 Perencanaan dan evaluasi administrasi atas pengadaan Public Service

Announcement (PSA) PT Jamsostek sebesar Rp1.568,05 juta belum


5.1.16 Sewa gedung KC Belawan sebesar Rp582,00 juta belum sepenuhnya sesuai

dengan ketentuan;


5.1.17 Pengadaan kalender dan agenda sebesar Rp943,25 juta belum sepenuhnya

sesuai ketentuan yang berlaku;

5.1.18 Pengadaan dan pendistribusian majalah Jamsostek dengan nilai masing-

masing sebesar Rp2.211,00 juta dan Rp1.225,54 juta belum sepenuhnya


5.1.19 Terdapat tindakan berindikasi manipulasi yang dilakukan oleh sejumlah

pegawai PT Jamsostek di Kanwil dan KC serta pihak III dengan taksiran

kerugian sekitar Rp10.538,88 juta;

5.1.20 Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.

5.2 Peranan Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan realisasinya pada tahun 2004, adalah

sebagai berikut:

No. Uraian Target objek Realisasi Objek Realisasi (%) 1. PKPT 100 83 83% 2. Non-PKPT (khusus

& tutup buku) - 25 -

Jumlah 100 108 108%

Dari daftar tersebut diketahui bahwa dari target pelaksanaan audit tahun 2004 yang

direncanakan sebanyak 100 objek, yaitu keuangan 65 objek, operasional 35 objek

telah berhasil direalisasikan 83 objek dan terdapat tambahan 25 objek.


REPUBLIK INDONESIA

Lampiran IPT JAMSOSTEK (PERSERO)PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2004DENGAN TAHUN SEBELUMNYA(Dalam Jutaan Rupiah)

(Dalam Jutaan Rupiah)NERACA 2000 2001 2002 2003 2004

Aktiva Lancar 157.343 303.592 378.879 527.929 567.242 Investasi 12.289.731 16.029.645 20.675.505 26.077.554 32.530.266 Nilai buku Aktiva Tetap 103.337 121.634 140.458 158.162 185.892 Total Aktiva Operasional 12.550.411 16.454.871 21.194.842 26.763.645 33.283.400 Aktiva Lain-lain 51.496 81.795 122.213 137.279 119.675 JUMLAH AKTIVA 12.601.907 16.536.666 21.317.055 26.900.924 33.403.075 Hutang Lancar (termasuk lancar lainnya) 113.629 365.434 210.784 132.563 321.791 Hutang Jangka Panjang 10.810.014 13.957.799 17.932.860 25.466.854 31.129.555 JUMLAH HUTANG 10.923.643 14.323.233 18.143.644 25.599.123 31.451.346 Modal 447.672 669.795 1.304.197 1.301.801 1.951.729 JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL 12.601.907 16.536.666 21.317.055 26.900.924 33.403.075

- LABA RUGI

Pendapatan Iuran 553.101 751.806 945.770 1.094.153 1.200.597 Hasil Operasional Anak Perusahaan 19.964 19.163 18.657 13.923 6.280 JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 573.065 770.969 964.427 1.108.076 1.206.877 Beban Jaminan 247.230 328.259 403.343 488.358 547.683 Beban Cadangan Teknis dan Eskalasi 307.929 313.047 325.575 377.740 430.943 Pendapatan Investasi (-/- beban investasi) 1.134.177 1.922.441 2.966.462 3.329.367 3.269.141 Biaya Usaha 232.861 279.130 379.991 531.334 598.828 Hasil Lain-lain - Bersih 12.508 7.581 8.085 10.666 71.223 Bagian Peserta atas hasil investasi 725.914 1.456.432 1.873.430 2.518.452 2.335.047 LABA SEBELUM PAJAK 12.508 7.581 8.085 532.226 634.740 PAJAK BADAN (2.985) (514) (684) (1.097) (179.916) PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN 26.463 (2.942) 26.112 4.108 (33.759) LABA SETELAH PAJAK 35.986 4.125 33.513 535.237 421.065

RASIO KEUANGAN (%)Hasil usaha/aktiva operasional 0,10 0,05 0,04 1,99 1,91Laba bersih/aktiva operasional 0,29 0,03 0,16 2,00 1,27Likuiditas *) 138,47 83,08 179,75 398,25 176,28Solvabilitas 115,36 115,45 117,49 105,09 356,66

Lampiran II

PT. Jamsostek (Persero)Rasio-rasio Keuangan

No Uraian Nilai Bobot Nilai BobotTarget Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=7x8

NERACA

1 Dana Investasi 32.369.989 32.530.266 2 Aktiva Lancar 476.564 567.242 3 Aktiva Lancar Non Investasi 424.186 515.611 4 Aktiva Tetap (Netto) 200.275 185.892 5 Aktiva Lain-lain 333.898 119.675 6 Total Aktiva 33.380.725 33.403.076 7 Hutang JHT 28.795.890 28.437.555 8 Hutang Jaminan 3.098 11.823 9 Cadangan Teknis 2.641.012 2.677.893

10 Kewajiban Kepada Peserta 31.443.359 31.129.555 11 Kewajiban Lancar 232.044 321.791 12 Total Kewajiban 245.522 31.451.346 13 Ekuitas 1.459.801 1.951.726 14 Total Pasiva 33.380.725 33.403.076 15 Aktiva Operasional ( 6 - 5 ) 33.046.827 33.283.401 16 Rata-rata Aktiva Operasional 30.389.377 30.019.313 17 Rata-Rata Dana Investasi 29.793.261 29.303.910

LABA (RUGI)

18 Pendapatan Iuran 1.425.898 1.200.598 19 Penerimaan Iuran JHT 4.503.588 4.327.298 20 Pendapatan Operasi PT. Bijak 17.904 6.280 21 Pembayaran Jaminan 747.573 547.683 22 Pembayaran Jaminan JHT 1.986.375 2.082.802 23 Beban Cadangan Teknis 413.040 430.943 24 Pendapatan Investasi (Bruto) 3.121.001 3.372.992 25 Beban Investasi 128.416 103.851 26 Beban Usaha (diluar Beb Peny & Piutang) 586.863 537.750 27 Pendapatan Lain 12.430 85.063 28 Beban Lain 480 13.840 29 Laba Kotor (sblm Bagian Peserta atas Inv) 2.647.120 2.969.787

RASIO - RASIO KEUANGAN

Rentabilitas (2 9 / 16 ) 8,71 9,89 113,57 52,50% 59,63

Likuiditas ( 2 / 11 ) 205,38 176,28 85,83 8,75% 7,51

Solvabilitas ( {1+3} -{7+8+9}) 256,07 356,66 120,00 8,75% 10,50 (20% X (8+9))

77,64

Claim Ratio ( 21 / 18 ) 52,43 45,62 114,93 10% 11,49

Expense Ratio (Real Cost) ( 26/ { 18 + 19 + 20} ) 9,87 9,72 101,55 10% 10,16

Yield On Investment (YOI - Bruto ) ( 24 / 17 ) 10,48 11,51 109,88 10% 10,9932,64

110,28

*) Berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 826/KMK.013/1992 Solvabilitas sesuai PP 22 Tahun 2004

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2004

Nilai (dalam jutaan Rp)

Total Nilai BobotTingkat Kesehatan Sehat Sekali

Nilai Indikator

1.000.000

32.369.989,41

424.186,04 51.631

28.795.890 3.097,92

2.641.012,49

RKAP 2003 RKAP 2004 rata227.216.533,10 32.369.989,41 29.793.261,26

Laba sblm Hak Peserta 2.647.120 8,8850 0,7500

6,66

2.992.585 3.269.141 1,092413749

BPK-RI LAPORAN AUDITOR

INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT JAMSOSTEK (PERSERO) Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dan PENGENDALIAN INTERN Nomor : 14.B/AUDITAMA V/GA/III/2005 Tanggal : 31 Maret 2005

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jln. Gatot Subroto No.31 Jakarta pusat 10210 Telp.(021) 5700380, 5738740, 5720957, 5738727 dan 5704395 s.d 9 Pesawat 511. Fax. (021) 5700380 dan 5723995

DAFTAR ISI

I LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN TERHADAP

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. Laporan Auditor Independen 1 B. Lampiran A 1. Investasi PT Jamsostek pada Obligasi Subordinasi PT Bank Global

International Tbk. Sebesar Rp100.000,00 juta dilaksanakan tidak sesuai ketentuan …………………………………………………….

3

2. PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan sebesar Rp682,86 juta dari investasi pada Reksadana Yudistira sebesar Rp10.000,00 juta ……………………………………………

13

3. Prosedur Penempatan Deposito pada PT Bank Global International Tbk. (PT BGIN) dan Bank Dagang Bali (BDB) tidak sesuai ketentuan sehingga Peserta Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh pengembangan dana sebesar Rp6.170,40 juta ………………………

22 4. Penanaman dana deposito pada Bank Persyarikatan Indonesia (BPI)

Sebesar Rp11.500,00 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan dan Mempunyai Tingkat Risiko Likuiditas yang Tinggi ………………

33 5. Pengelolaan dana JHT yang tidak optimal merugikan hak peserta

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ………………………………

39 6. Dana cadangan teknis JKM untuk kepentingan fiskal sebesar

Rp873.687,15 juta belum diajukan ke Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) untuk disahkan …………………………...............

49 7. Terdapat indikasi penggunaan perangkat lunak oracle yang belum

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ………………………………….

50 8. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun buku 2003 …………………… 52 II LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN

TERHADAP PENGENDALIAN INTERN

A. Laporan Auditor Independen 56 B. Lampiran B 1. Penempatan deposito berjangka yang dilakukan PT Jamsostek

belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ………………………

59

2. Transaksi penjualan saham JIHD tahun 2004 belum sepenuhnya dilakukan dengan cermat ……………………………………………

67

3. PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp1.912,81 juta atas hasil investasi deposito yang tidak optimal ………………………………………………………

72 4. Pengadaan pengembangan sistem informasi penyusunan anggaran

sebesar Rp318.500,00 juta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan…………………………………………………………….

75 5. Fungsi Tim Koordinasi Fungsional Pusat Tahun 2004 tidak

optimal………………………………………………………………

79 6. Terdapat Klaim-klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari Grup

Maspion beserta perusahaan pengerah tenaga kerjanya dan PT Erna Djuliawati yang rasio klaimnya cukup tinggi ……………………….

83 7. Terdapat perusahaan menunggak iuran yang merupakan rekanan PT

Jamsostek sehingga merugikan peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja …………………………………………………….

88 8. Terdapat kelalaian menetapkan tingkat suku bunga JHT sehingga

PT Jamsostek kelebihan membayar bunga sebesar Rp753,69 juta …

90 9. Pekerjaan Perencanaan dan konsultansi pengembangan dan

implementasi sistem informasi online PT Jamsostek yang dilaksanakan oleh PT Magnus Indonesia senilai Rp5.595,97 juta belum sepenuhnya dilakukan dengan baik …………………………

92 10. Pengendalian dan pembinaan atas pengelolaan Program JPK

tambahan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga ratio klaim tahun 2004 Mencapai 101,73% ……………………………………..

111 11. Pengadaan Gondola untuk menara Jamsostek sebesar Rp676,50 juta

belum sepenuhnya sesuai ketentuan ………………………………

114 12. Terdapat renovasi beberapa gedung kantor Jamsostek belum

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ………………………………

118 13. Pengadaan pekerjaan jasa pemeliharaan server dan database

PT Jamsostek sebesar Rp1.955,92 juta belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku ……………………………………………

122

14. Pelaksanaan pengadaan perangkat keras komputer senilai Rp2.831,96 juta oleh CV Fartika Prismatama belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan ………………………………………

127 15. Perencanaan dan evaluasi administrasi atas pengadaan Public

Service Announcement (PSA) PT Jamsostek sebesar Rp1.568,05 juta belum sepenuhnya sesuai ketentuan ……………………………

131 16. Sewa gedung Kantor Cabang Belawan sebesar Rp582,00 juta belum

sepenuhnya sesuai ketentuan ………………………………………

135 17. Pengadaan kalender dan agenda sebesar Rp943,25 juta belum

sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku……………..…………

139 18. Pengadaan dan pendistribusian majalah Jamsostek dengan nilai

masing-masing sebesar Rp2.211,00 juta dan Rp1.225,54 juta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ………….. …………………

142 19. Terdapat tindakan berindikasi manipulasi yang dilakukan oleh

sejumlah pegawai PT Jamsostek di Kanwi dan KC serta pihak III dengan taksiran kerugian sekitar Rp10.538,89 juta ..

148 20. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya …...……… 152

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BPK-RI / AUDITAMA V


REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 14.B/Auditama V/GA/03/2005


Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(Persero) (selanjutnya disebut “PT Jamsostek”) dan anak perusahaannya tanggal 31 Desember

2004 dan 2003, dan telah menerbitkan laporan nomor: 14.A/Auditama V/GA/03/2005 tanggal

31 Maret 2005.



tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh

keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi PT Jamsostek

merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan

memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan

pengujian terhadap kepatuhan PT Jamsostek terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan,

kontrak, dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah

tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut.

Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK-RI / AUDITAMA V 2

Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang kami uji,

PT Jamsostek mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebut dalam

paragraf di atas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satu pun yang kami

ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa PT Jamsostek tidak mematuhi dalam semua

hal yang material, pasal-pasal tersebut.

Kami juga menemukan masalah-masalah tertentu yang tidak material dari ketidakpatuhan

PT Jamsostek terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan

bantuan disertai saran perbaikannya yang kami kemukakan pada Lampiran A.







LAMPIRAN A

1. Investasi PT Jamsostek pada Obligasi Subordinasi PT Bank Global International

Tbk. sebesar Rp100.000,00 juta dilaksanakan tidak sesuai ketentuan

Pengelolaan dan pengembangan kekayaan oleh Badan Penyelenggara Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau selanjutnya disebut PT Jamsostek dilakukan untuk

pemenuhan jaminan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta

keluarganya. Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara terarah dan optimal serta hati-

hati, untuk menjaga keamanan dan keselamatan atas pengembangan kekayaan tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2004 (unaudited), diketahui bahwa portofolio

investasi PT Jamsostek per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp32.515.962.818.482,00,

yang terdiri dari investasi program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar

Rp28.407.161.988.965,00 dan investasi program Non-JHT sebesar

Rp4.108.800.829.516,00 atau masing-masing sebesar 87,36% dan 12,64%, di mana

portofolio tersebut terdiri atas instrumen pasar uang, pasar modal dan properti. Atas

portofolio tersebut setiap bulan disampaikan oleh Divisi PUPM kepada Direktur Investasi

dan ditembuskan kepada Direktur Utama.

Salah satu portofolio investasi PT Jamsostek yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah (PP) mengenai pengelolaan dan investasi dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja

adalah dalam bentuk obligasi. Berdasarkan pemeriksaan atas investasi pada tahun 2004

secara uji petik, antara lain diketahui bahwa terdapat investasi program JHT pada

PT Bank Global International Tbk (PT BGIN) dalam bentuk obligasi sebesar

Rp100.000.000.000,00.

PT BGIN didirikan pada tanggal 22 Agustus 1992 dan memulai kegiatan

operasionalnya tanggal 23 November 1992 pada segmen ritel dan konsumen, kemudian

pada tahun 1997 melakukan penawaran umum saham perdananya kepada publik.

Berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor.6/38/DPwBI/PwB11/Rahasia tanggal 31 Mei


2004 perihal tingkat kesehatan bank diketahui bahwa tiga bulan terakhir sampai dengan

posisi Maret 2004 PT BGIN tergolong sehat.

PT BGIN berdasarkan SK Gubernur BI No.7/2/KEP-GBI/2005 tanggal 13 Januari

2005, dicabut ijin usahanya. Hal ini merupakan kelanjutan dari pemberlakuan perlakuan

khusus bagi PT BGIN sejak Oktober 2004. Kemudian berdasarkan Rapat Umum

Pemegang Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 pada tanggal 29 Desember

2004 memutuskan perusahaan ini gagal bayar atas pembayaran pokok dan bunganya.

Dana PT Jamsostek yang ditempatkan pada PT BGIN sampai dengan pemeriksaan

berakhir tanggal 31 Maret 2005 belum atau tidak dapat ditarik dan mengakibatkan

kerugian atas investasi tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan atas permasalahan tersebut diatas, dapat dijelaskan

sebagai berikut :

Pada tanggal 13 Mei 2003 PT Interasia Securitindo (broker) melalui surat (tidak

bernomor) kepada PT Jamsostek (attn:AA/Direktur Investasi) menawarkan obligasi

sejumlah Rp100.000.000.000,00 sehubungan dengan rencana penerbitan obligasi

subordinasi Global I Tahun 2003. Atas penawaran tersebut di atas Divisi Pasar Uang dan

Pasar Modal (PUPM) melalui memo No.M/152/DPUPM/052003 tanggal 14 Mei 2003,

meminta kepada Divisi Riset Investasi (DRI) untuk melakukan analisa atas kelayakan

investasi pada surat berharga tersebut. Sebagai bahan analisa disertakan surat penawaran,

prospektus awal (satu lembar), dan kajian dari PT Artha Pacific Securities sebagai

penjamin pelaksana emisi.

Kemudian DRI melalui memo No.M/69/DRI/052003 tanggal 19 Mei 2003 kepada

Divisi PUPM perihal evaluasi atas penawaran obligasi subordinasi Bank Global I 2003,

yang antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Struktur Penawaran

Nilai obligasi : Maksimum 400.000.000.000,00

Jangka waktu : 10 tahun

Harga Penawaran : 100% dari nilai nominal obligasi


Rating : A- dari PT Kasnic Credit Rating Indonesia

Indikasi Kupon : Tahun 1-5 : 14,5% pa, Tahun 6-10 : SBI 3 bulan + 4%

Pembayaran bunga : triwulanan

Jaminan : Tidak didukung jaminan khusus

Penggunaan : Menambah modal kerja dan meningkatkan kualitas pendanaan

Masa Penawaran : 28 Mei s.d 4 Juni 2003.

b. Hasil evaluasi

1) PT BGIN saat ini berkantor pusat di Jakarta, memiliki empat kantor cabang dan

delapan kantor kas yang tersebar di Jabotabek.

2) Dilihat dari proyeksi keuangan, asumsi yang digunakan terlihat terlalu optimis,

seperti misalnya proyeksi laba bersih tahun 2003, 2004 dan 2005 masing-masing

mengalami peningkatan sekitar tiga kali, delapan kali dan 14 kali dari laba bersih

tahun 2002. Oleh karenanya, proyeksi keuangan dapat dikatakan cenderung

overstated dan tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.

3) Surat hutang ini merupakan obligasi subordinasi, apabila dilihat dari senioritas

hutangnya, maka obligasi ini merupakan junior debt. Para investor dikhawatirkan

akan menanggung risiko yang besar, karena para pemegang senior debt berhak

menerima pembayaran penuh seluruh tagihan terlebih dahulu daripada pemegang

junior debt apabila terjadi penutupan usaha atau likuidasi bank.

4) Indikasi kupon bunga yang ditawarkan relatif kecil dibandingkan dengan risiko

yang dihadapi investor pemegang obligasi subordinasi ini. Selain itu, spread

kupon bunga obligasi dibandingkan dengan tingkat bunga deposito maksimal

penjaminan BI yang diperoleh PT Jamsostek relatif tipis yakni sekitar 1,50%.

5) Sebagai bank yang memiliki total asset sekitar Rp1.784.000.000.000,00, bank

merupakan bank yang relatif kecil dengan cabang yang hanya tersebar di

Jabotabek. Oleh karena itu, dengan dimilikinya obligasi subordinasi ini para

investor akan memiliki liquidity risk yang besar apabila obligasi tersebut nantinya

diperjualbelikan di secondary market.


6) Selain itu, tidak adanya jaminan khusus (clean basis system) atas penerbitan

obligasi akan mengakibatkan surat berharga ini menjadi tidak menarik, sehingga

dikhawatirkan risiko atas penempatan pada obligasi ini akan menjadi relatif tinggi.

c. Rekomendasi

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka atas penawaran obligasi subordinasi

Bank Global I tahun 2003 sebaiknya tidak dipertimbangkan sebagai alternatif investasi

bagi PT Jamsostek.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, Direktur Investasi (Sdr. AA) pada

tanggal 19 Mei 2003 mengeluarkan disposisi kepada Divisi PUPM/DRI yang isinya

Dirinvest tidak berkenan atas evaluasi penawaran tersebut.

Kemudian pada tanggal 19 Mei 2003 juga, Divisi PUPM melalui memo

No.M/156/DPUPM/052003 kepada Dirinvest menyampaikan kajian (sebagai second

opinion, walaupun bukan menjadi tugas dari Divisi PUPM) mengenai Bank Global. Isi

kajian tersebut pada kesimpulan dan saran diketahui antara lain sebagai berikut :

a. Dilihat dari sisi kupon bunga (14,50%) investasi pada sub debt tersebut cukup

menarik, namun bila dilihat dari sisi risiko, baik risiko kondisi perusahaan, industri

perbankan, dan risiko jenis efek yang lebih junior dari hutang lain dan dana simpanan

pihak ketiga, serta tidak dibolehkannya efek tersebut dijamin oleh aktiva perusahaan,

maka investasi pada obligasi subordinasi PT BGIN bukan merupakan instrumen yang

dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif investasi.

b. Alternatif untuk menurunkan risiko pada investasi tersebut adalah investasi dilakukan

dengan tidak melalui pembelian secara langsung melainkan melalui mekanisme Repo

atau two outright dengan underlying asset obligasi subordinasi PT BGIN I tahun 2003.

Sebagai jaminannya adalah obligasi-obligasi rating A yang dimiliki PT BGIN dengan

nilai minimal sama dengan nilai transaksi repo atau two outright tersebut. Dalam

transaksi tersebut dapat diterapkan alternatif mekanisme sebagai berikut :


1) Penyelesaian secara bertahap melalui penukaran obligasi dengan deposito

berjangka PT BGIN.

2) Atau penjualan obligasi subordinasi ke pasar sekunder oleh PT Jamsostek atau

oleh PT BGIN dengan persetujuan kedua belah pihak.

Per 31 Desember 2002 efek obligasi yang dimiliki PT BGIN adalah sebesar

Rp701.000.000.000,00 yang terdiri atas klasifikasi tersedia untuk dijual sebesar

Rp247.000.000.000,00 dan klasifikasi trading sebesar Rp454.000.000.000,00.

Atas kajian dari PUPM tanggal 19 Mei 2003 tersebut, Dirinvest pada tanggal

19 Mei 2003 mengeluarkan disposisi kepada Divisi PUPM (Sdr. Y dan Sdr J) yang isinya

“lakukan menurut anda yang terbaik bagi perusahaan dan bila perlu batalkan rencana

pembelian yang akan dilakukan.”

Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2003 terdapat disposisi Kepala Divisi PUPM

kepada Kepala Urusan Pasar Modal yang menyatakan bahwa ”buatkan memo tentang

kemungkinan-kemungkinan alternatif tersebut, serta cari hal-hal yang positif yang dapat

dilakukan.” Akan tetapi, dalam laporan Pemeriksaan Khusus Biro Pengawasan Intern

PT Jamsostek tanggal 28 Desember 2004, dinyatakan bahwa disposisi tersebut di atas

tidak dilaksanakan, karena kemungkinan dan alternatif yang dimaksud dalam disposisi

tersebut telah ada dalam kajian yang dibuat oleh Divisi PUPM sesuai memo tanggal 19

Mei 2003. Kemudian dalam periode tanggal 19 s.d 26 Mei 2003, Divisi PUPM pernah

meminta kepada manajemen PT BGIN untuk dapat melakukan repo atau two outright,

akan tetapi, PT BGIN tidak menyetujui atas alternatif yang ditawarkan Divisi PUPM.

Selanjutnya sesuai Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) (tidak

bertanggal) pemesanan pembelian obligasi tetap dilakukan sebesar

Rp100.000.000.000,00. FPPO tersebut ditandatangani Dirinvest dan diparaf oleh Kepala

Divisi PUPM. Pada FPPO tersebut tidak terlihat adanya otorisasi pejabat yang berwenang,

yaitu Direktur Utama yang memerintahkan pembelian.


Setelah itu pada tanggal 4 Juni 2003 waktu terakhir masa penawaran obligasi,

Direktur Investasi melalui surat No.B/3939/062003 dan No.B/3940/062003 tanggal 4 Juni

2003 yang juga ditandatangani oleh Kepala Divisi PUPM memerintahkan Bank Niaga

Custody untuk melakukan transaksi pembelian obligasi subordinasi Bank Global I Tahun

2003 masing-masing sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan tanggal settlement yaitu

tanggal 5 Juni 2003.

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan mengenai pembelian obligasi

subordinasi Bank Global I tahun 2003 sebagai berikut :

a. Hasil kajian baik dari DRI maupun Divisi PUPM menunjukkan bahwa investasi pada

obligasi subordinasi bank Global I Tahun 2003 bukan merupakan instrumen yang

dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif investasi.

b. Terdapat alternatif menurunkan risiko investasi dengan tidak melalui pembelian secara

langsung, melainkan melalui mekanisme repo atau two outright dengan scheme

tertentu. Akan tetapi, Divisi PUPM tidak mengetahui bahwa untuk transaksi repo

sesuai pedoman pengelolaan investasi hanya boleh untuk obligasi yang mempunyai

rating A. Dengan demikian, alternatif investasi yang disarankan Divisi PUPM-pun

sebenarnya tidak dapat dilaksanakan.

c. Pembelian obligasi tersebut seperti terlihat pada FPPO dan surat No.B/3939/062003

dan No.B/3940/062003 tanggal 4 Juni 2003, terkesan mendadak tanpa dasar kajian

yang mendukung investasi tersebut, yang sebelumnya sudah dievaluasi bahwa obligasi

subordinasi Bank Global I Tahun 2003 bukan alternatif investasi yang dapat

dipertimbangkan.

d. Tidak terdapat otorisasi Direktur Utama atas investasi pada obligasi tersebut. Dalam

hal ini Dirinvest menetapkan penempatan dananya sendiri melebihi batas

kewenangannya, selain itu tidak ada otorisasi dari Direktur Utama dan Direktur

Keuangan atas pembayaran transaksi tersebut.

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Investasi PT Jamsostek sesuai

SK No.KEP/78/042003 tanggal 25 April 2003 seharusnya :


a) Wewenang penempatan dan penjualan dengan nilai nominal lebih besar dari

Rp25.000.000.000,00 dilakukan Direktur Utama dan Direktur Investasi.

b) Wewenang settlement dengan nominal lebih besar dari Rp25.000.000.000,00

dilakukan Direktur Utama dan Direktur Keuangan & Informasi.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas data yang berkaitan dengan PT BGIN

dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Memo DRI No.M/354/DRI/112004 tanggal 29 November 2004 kepada

Direktur Investasi mengenai perbandingan rasio keuangan PT BGIN dengan batasan

BI periode Desember 2002 s.d. September 2004 diketahui sebagai berikut : Rasio Sept’ 2004 Des’ 2003 Sept’ 2003 Des’2002 Standar BI

CAR 44,84% 42,50% 30,20% 29,49% >8%

Net NPL 0,95% 1,48% 2,75% 3,15% <5%

Rentabilitas :

ROA

ROE

NIM

BOPO

1,22%

3,93%

5,76%

89,71%

0,51%

2,33%

2,62%

97,65%

0,80%

3,61%

1,85%

95,63%

0,29%

1,44%

2,45%

99,72%

>1,5%

>8%

>6%

<92%

LDR 74,09% 32,65% 36,68% 33,99% 85-110%

b. Peringkat atau rating obligasi Bank Gobal pada penawaran umum obligasi subordinasi

sejak tahun 2000 s.d. 2003 adalah sebagai berikut :

Juli 2000 rating BBB

Juli 2001 rating BBB

Juli 2002 rating BBB+

April 2003 rating A-

Kemudian berdasarkan kasnic rating tanggal 9 Agustus 2004 rating obligasi PT BGIN

adalah “A-“ dan berdasarkan kasnic rating tanggal 1 Oktober 2004 rating obligasi

PT BGIN adalah “A”. Selanjutnya setelah ada permasalahan, rating turun menjadi


BBB, dan turun rating menjadi “D” pada tanggal 13 Januari 2005, saat BI

membekukan ijin usaha PT BGIN.

c. Berdasarkan laporan Audit KAP Drs. Joseph Susilo No.1005/JS/RN/04 tanggal

5 Maret 2004, Laporan Keuangan PT BGIN pada tahun 2003 mendapat opini “Wajar

Tanpa Pengecualian”.

d. Berdasarkan informasi dari Majalah InfoBank No.289/Juni 2003/vol.XXV tahun 2003,

hasil penilaian Majalah InfoBank memberikan predikat cukup bagus, dan

menempatkan urutan ke-60 dari 62 bank berkategori bank dengan aset

Rp1.000.000.000.000,00 s.d. Rp20.000.000.000.000,00.

Kemudian berdasarkan hasil penilaian Majalah InfoBank No.303/Juni 2004/vol.XXVI

tahun 2004, memberikan predikat cukup bagus, dan menempatkan PT BGIN pada

urutan ke-75 dari 80 bank berkategori bank dengan modal Rp100.000.000.000,00 s.d.

Rp10.000.000.000.000,00. Kedua nilai tersebut di atas dibawah nilai rata-rata

nasional.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan :

a. PP No.28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jamsostek,

yang antara lain menetapkan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak peserta

program jaminan sosial tenaga kerja, maka dana dari iuran peserta perlu diinvestasikan

dan dikelola secara terarah dan menganut prinsip kehati-hatian.

b. SK Direksi No.KEP/78/042003 tanggal 25 April 2003, tentang pedoman pengelolaan

investasi PT Jamsostek, yang antara lain menetapkan bahwa :

1) Tujuan investasi dari masing-masing sumber dana JHT dan Non-JHT dipisah

mengingat kedua sumber dana memiliki karakteristik yang berbeda atas kebutuhan

likuiditas dan toleransi terhadap risikonya. Adapun tujuan investasi program JHT

yaitu mencapai tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan yakni

konservatif.

2) Filosofi investasi merupakan dasar pemikiran yang menjiwai aktivitas investasi

sehari-hari PT Jamsostek yang dinyatakan dalam visi investasi yang prudent.


PT Jamsostek mengedepankan prinsip keamanan, kehati-hatian, dan hasil dalam

melakukan aktivitas investasi yang dicerminkan melalui sikap profesional,

independen, pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan terlaksananya

prinsip kepatuhan dari pelaku aktivitas investasi.

3) Salah satu standar kehati-hatian, yaitu prinsip kepatuhan adalah bahwa setiap

proses pengambilan keputusan investasi yang dilakukan harus selalu mengacu

kepada peraturan hukum yang berlaku, Garis Besar Kebijakan Investasi (GBKI),

Strategi alokasi aset serta SOP yang berhubungan dengan aktivitas investasi.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Penempatan investasi PT Jamsostek pada PT BGIN merugikan minimal sebesar

Rp103.625.000.000,00, yaitu minimal sebesar pokok obligasi sebesar

Rp100.000.000.000,00 ditambah kupon bunga obligasi sejak tanggal 7/12/2004 s.d.

6/3/2005 sebesar Rp3.625.000.000,00.

b. Tujuan investasi pada PT BGIN berupa obligasi, yaitu untuk memberikan peningkatan

manfaat bagi peserta dan keluarganya, serta pemegang saham tidak tercapai

Kondisi di atas disebabkan :

a. Investasi pada obligasi subordinasi Bank Global I tahun 2003 cenderung dipaksakan

dan adanya itikad tidak baik untuk tidak mematuhi prosedur dan ketentuan yang

berlaku.

b. Divisi PUPM yang mengetahui bahwa investasi pada obligasi tersebut tidak layak,

tidak mencegah transaksi pembelian obligasi tersebut.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa obligasi subordinasi I PT BGIN dibeli

berdasarkan pertimbangan informasi dari penawaran obligasi tersebut yaitu :

a. Rating Obligasi “A”, yang berarti surat hutang berkualitas tinggi.


b. Bunga tahun 1 s.d. 5 sebesar 14,50% (lebih tinggi 1,50% dari bunga deposito

maksimal penjaminan BI), tahun 6 s.d. 10 mengambang sebesar bunga SBI jangka

waktu 3 Bulan + premi 4,00% pertahun.

c. Sinking Fund ulang tahun 1 s/d 5 masing-masing sebesar 5% dari total obligasi, ulang

tahun ke 6 s/d10 masing-masing sebesar 15,00% dari total obligasi.

d. Berdasarkan surat BI tanggal 31 Mei 2004, Bank Global dinyatakan Sehat.

e. Majalah InfoBank Juni 2004 mengkategorikan PT BGIN sebagai bank yang Cukup

Bagus dan salah satu bank yang melewati krisis tanpa suntikan BLBI.

f. Untuk mekanisme repo tidak dilaksanakan karena pihak PT BGIN tidak setuju.

Sesuai SK Direksi No.Kep/78/042003 tanggal 25 April 2003, seharusnya ada

otorisasi dari Direktur Utama terhadap pembelian Obligasi, tetapi mengingat peraturan

tersebut masih relatif baru maka ada kemungkinan pejabat terkait tidak menyadari telah

melanggar aturan tersebut. Untuk masa yang akan datang Direktorat Investasi dalam

penempatan dananya akan berpedoman pada aturan-aturan yang ada.

Sejak November 2004 PT Jamsostek akan menjual obligasi tersebut karena adanya

rumor bahwa bank tersebut bermasalah, namun di pasar tidak ada pembeli yang material.

Upaya recovery yang maksimal akan ditempuh PT Jamsostek bersama pemegang obligasi

lainnya yang berjumlah 29 investor, antara lain telah menunjuk Konsultan Hukum

Karimsyah & Patners untuk melakukan upaya hukum.

Direktur Utama PT Jamsostek telah memerintahkan BPI melakukan Audit

Investigasi, yang laporannya telah diterbitkan tanggal 28 Desember 2004. Tindak lanjut

atas hasil audit tersebut, Direksi telah memberikan sanksi berupa penurunan golongan dan

grade Mantan Kepala Divisi PUPM, penundaan kenaikan golongan mantan Kepala

Urusan Pasar Modal, dan penundaan kenaikan gaji berkala dealer Pasar Modal.

Default obligasi PT BGIN disebabkan adanya tindakan manipulasi data/informasi

dan window dressing oleh Management PT BGIN. BI tidak cepat mengetahui tindakan

tersebut. Gubenur BI dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan tanggal

14 Februari 2005 menyatakan bahwa mereka gagal mengawasi PT BGIN. Selain itu KAP


Joseph Soesilo tidak dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan PT BGIN, sehingga

opini Laporan Keuangan PT BGIN tahun 2003 adalah WTP. Dan Kasnic Rating Agency

sebagai lembaga pemeringkat secara kontinyu terus meningkatkan rating dari “BBB-“

tahun 2001, “BBB” tahun 2002, “A-“ tahun 2003 dan “A” tahun 2004.

BPK-RI menyarankan agar :

a. Menteri BUMN meminta pertanggungjawaban Direksi atas kerugian yang terjadi.

b. Di masa yang akan datang dalam melakukakan investasi, Direksi PT Jamsostek harus

selalu berpedoman kepada ketentuan-ketantuan yang telah ditetapkan.

2. PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan sebesar Rp682,86

juta dari investasi pada Reksadana Yudistira sebesar Rp10.000,00 juta


investasi PT Jamsostek per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp32.515.962.818.482,00

yang terdiri atas investasi program JHT sebesar Rp28.407.161.988.966,00 dan investasi

program Non-JHT sebesar Rp4.108.800.829.516,00 atau masing-masing sebesar 87,36%

dan 12,64%. Portofolio tersebut terdiri atas instrumen pasar uang, pasar modal dan

properti. Salah satunya dalam bentuk reksadana, yaitu investasi surat berharga yang

dikelola oleh manajer investasi sebesar Rp278.824.947.967,00 atau 92,94% dari RKAP

tahun 2004 sebesar Rp300.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan jumlah

reksadana per 31 Desember 2003 sebesar Rp131.604.991.065,00 naik sebesar 111,87%.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas portofolio reksadana dari program

JHT diketahui bahwa terdapat reksadana Bima yang dikelola oleh manajer investasi

PT Pentasena Arthatama (PT PA) yang pada tahun 2004 telah di-redeem atau dijual

kembali kepada PT PA. Kronologis penempatan dana dalam reksadana Bima tersebut



Pada tahun 1997 PT PA melalui surat No.014/PAT/I/97 tanggal 15 Januari 1997

menyampaikan penawaran kepada PT Jamsostek untuk menjadi sponsor reksadana yang

diterbitkan oleh PT PA yaitu reksadana Yudistira, reksadana Bima, dan reksadana Arjuna.

Kemudian Divisi Investasi melalui memo Divisi investasi No.M/173/DI/0397 tanggal

20 Maret 1997 kepada Direktur Keuangan dan Investasi tembusan kepada Direktur

Utama, mengusulkan untuk ikut berpartisipasi pada reksadana Yudistira, dengan back up

sebagian besar efek hutang pasar modal dan sebagian kecil instrumen pasar uang sebesar

Rp10.000.000.000,00. Usul tersebut disetujui Direktur Utama sesuai disposisi tanggal

21 Maret 1997, dan pembayarannya pada tanggal 24 Maret 1997 melalui Bank Ekspor

Impor masing-masing sebesar Rp3.000.000.000,00, Rp3.500.000.000,00, dan

Rp3.500.000.000,00. Kemudian sesuai facsimile PT PA tanggal 1 April 1997, diketahui

bahwa kepemilikan PT Jamsostek atas reksadana Yudistira adalah sebagai berikut :

a. Tanggal Penempatan : 25 Maret 1997

b. Nilai Aktiva Bersih/NAV : Rp1.005,44/unit

c. Fee : 0,5%

d. Jumlah Unit Penyertaan : 9.896.412,2735 unit

Selanjutnya pada tanggal 8 April 1998 reksadana Yudistira tersebut dikonversi ke

reksadana Bima. Dari surat PT PA No.050/PAT/MKT-SD/IV/98 tanggal 21 April 1998

diketahui mengenai konversi sebagai berikut :

a. Penjualan kembali (redemption) reksadana Yudistira :

Jumlah unit penyertaan : 9.896.412,2735

NAV pada saat redemption : Rp453,41

Nilai penjualan kembali : Rp4.487.132.288,93

b. Pembelian kembali (subscription) reksadana Bima

Nilai Pembelian kembali : Rp4.487.132.288,93

NAV pada saat subscription : Rp813,15

Jumlah unit penyertaan : 5.518.209,7878


Pada tanggal 17 Januari 2003 Divisi Riset Investasi (DRI) melalui memonya

No.M/03/DRI/012003 kepada Direktur Investasi menyampaikan evaluasi kinerja

instrumen investasi reksadana sampai akhir tahun 2002, yang antara lain menyatakan

bahwa terdapat jenis reksadana yang sangat sedikit memiliki potensi pertumbuhan, seperti

reksadana Bima yang memberikan hasil 0,65% setahun. Atas reksadana tersebut diusulkan

untuk dilakukan pelepasan.

Berdasarkan memo DRI tersebut, pada tanggal 23 Januari 2003 PT Jamsostek

menjual reksadana Bima sebanyak 1.207.024,4386 unit dari 5.518.209,7878 unit yang

dimilikinya dengan harga jual sebesar Rp980,24/unit atau seluruhnya sebesar

Rp1.183.173.635,69. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2003 PT Jamsostek kembali

menjual sisa reksadana sebanyak 4.311.185,3492 unit. PT PA melalui surat

No.12/PAT/DIR/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003 menyampaikan bahwa pelunasan

tahap pertama untuk sejumlah 1.000.000 unit akan dilaksanakan tanggal 22 Desember

2003 dengan NAV per unit tanggal 12 Desember 2003, karena PT PA sedang menjual

sebagian besar portofolio reksadana Bima yang berbentuk saham dan juga sambil

menunggu masa jatuh tempo deposito yang ditempatkan. Akan tetapi, PT Jamsostek tidak

menyetujui usulan PT PA dan menyampaikan usulan pencairan sebagai berikut :

Jumlah Tanggal NAV Tanggal Pembayaran

20% dari Total NAV 9 Desember 2003 18 Desember 2003





Sesuai surat PT Jamsostek No.B/646/012004 tanggal 20 Januari 2004, diketahui

bahwa PT Jamsostek baru menerima hasil penjualan untuk 1.000.000 unit (berdasarkan

formulir penjualan kembali tanggal 4 Agustus 2004 harga per unitnya sebesar Rp1.241,48,

sehingga diperoleh harga pelunasan sebesar Rp1.229.065.200,00 setelah dikurangi

redemption fee 1%). Sedangkan sisanya sebanyak 3.311.185,3492 unit belum diterima.


Pada tanggal 16 Juli 2004 PT PA mengajukan hal-hal mengenai penyelesaian

redemption reksadana Bima, antara lain berdasarkan data per tanggal 14 Juli 2004

disebutkan bahwa :

Saldo unit penyertaan PT Jamsostek : 3.311.185,3492 unit

NAV : Rp1.985.949.636,89

NAV per unit : Rp599,77

Redemption fee : Rp19.859.496,00

NAV Jamsostek Net : Rp1.966.090.141,00

Pada saat redemption, PT PA akan menyerahkan sebagai berikut :

- Dana Tunai Rp1.966.090.141,00

- Bonus enam golf membership @Rp247.500.000,00 Rp1.485.000.000,00

Total Rp3.451.090.141,00

Kemudian pada tanggal 30 Juli 2004 PT Jamsostek melalui surat

No.B/6511/072004 memberitahukan persetujuan skema penyelesaian yang diusulkan oleh

PT PA dengan NAV per tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp599,77/unit, dan dana tunai

sebesar Rp1.966.090.141,00 akan ditransfer ke rekening PT Jamsostek, sedangkan sisanya

sebesar Rp1.485.000.000,00 dalam bentuk enam golf membership atas nama corporate,

yaitu lima Direksi dan satu Kepala Divisi.

Berdasarkan penjelasan di atas dan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui hal-hal

sebagai berikut :

a. Pada saat terjadi konversi dari reksadana Yudistira kepada reksadana Bima telah

terjadi kerugian investasi sebesar Rp5.512.867.711,07 (Rp10.000.000.000,00 -

Rp4.487.132.288,93) atas penurunan NAV per tanggal konversi 20 April 2004 sebesar

Rp4.487.132.288,93 (NAV sebesar Rp453,41/unit) dibandingkan pada saat

penempatan awal tanggal 25 Maret 1997 sebesar Rp10.000.000.000,00 (NAV sebesar

Rp1.005,44/unit).


Seharusnya berdasarkan PP tentang pengelolaan dan investasi dana program jaminan

sosial tenaga kerja antara lain dinyatakan bahwa pengelolaan dana program jaminan

sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara semata-mata untuk kepentingan peserta.

Selanjutnya pengelolaan dana tersebut wajib mempertimbangkan tingkat keamanan,

tingkat hasil, dan tingkat likuiditas sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

b. Berdasarkan memo DRI No.M/03/DRI/012003 tanggal 17 Januari 2003 perihal

evaluasi kinerja instrumen reksadana sampai dengan tahun 2002, antara lain

dinyatakan bahwa terdapat jenis reksadana yang sangat sedikit memiliki potensi

pertumbuhan, seperti reksadana Bima yang memberikan hasil 0,65% setahun. Atas

reksadana tersebut diusulkan untuk dilakukan pelepasan (redemption). Akan tetapi,

PT Jamsostek pada bulan Januari 2003 hanya melakukan penjualan sebanyak

1.207.024,4386 unit dari jumlah yang dimilikinya sebanyak 5.518.209,7878 unit

dengan harga jual sebesar Rp980,24/unit, lebih tinggi dibandingkan pada NAV per

tanggal 20 April 1998 (saat konversi) sebesar Rp813,15/unit.

c. Pada saat pengajuan pencairan sesuai formulir penjualan kembali reksadana tanggal

8 Desember 2003 atas sisa sebanyak 4.311.185,3492 unit, yang kemudian sesuai surat

PT Jamsostek tanggal 15 Desember 2003 dilunasi secara bertahap yaitu lima tahap

sejak tanggal 18 s.d 24 Desember 2003 masing-masing 20% dari NAV. Namun, PT PA

hanya melakukan pelunasan atas 1.000.000 unit dengan harga sebesar

Rp1.241,48/unit, sehingga apabila sesuai pengajuan penjualan kembali sebanyak

4.311.185,3492 unit dilunasi oleh PT PA, maka PT Jamsostek akan menerima dana

pelunasan kurang lebih sebesar Rp5.352.250.387,32 (Rp1.248,48x 4.311.185,3492

unit-fee 1%). Akan tetapi, PT Jamsostek tidak melakukan usaha yang optimal untuk

menagih yang menjadi haknya sesuai transaksi yang telah disepakati.

d. Pada tanggal 16 Juli 2004 PT PA menyampaikan surat mengenai penyelesaian atas

redemption reksadana Bima, atas penyelesaian tersebut diketahui bahwa PT PA

menawarkan penyelesaian pada saat harga per unit merosot tajam ke harga Rp599,77.

Penyelesaian tersebut mengakibatkan kerugian besar pada PT Jamsostek, karena

PT PA tidak dapat memenuhi usulan yang diajukan PT Jamsostek pada bulan


Desember 2003, di mana harga per unit pada bulan Desember 2003 adalah sebesar

Rp1.241,48.

e. Pada penyelesaian atas redemption reksadana terakhir pada tanggal 30 Juli 2004 sesuai

surat PT Jamsostek No.B/6511/072004, diketahui bahwa dana pelunasan yang

diterima adalah sebesar Rp1.966.090.141,00 (Rp599,77x3.311.185,3492 unit) berupa

dana tunai ditambah dengan enam keanggotaan golf senilai Rp1.485.000.000,00,

sehingga realisasi nilai per unit penyertaan adalah sebesar Rp1.042,25 per unit

(Rp3.451.090.141/3.311.185,3492).

Berdasarkan PP tentang pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga

kerja antara lain dinyatakan bahwa pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga

kerja oleh Badan Penyelenggara semata-mata untuk kepentingan peserta. Selanjutnya

berdasarkan pedoman pengelolaan investasi pada Garis Besar Kebijakan Investasi

antara lain ditetapkan bahwa tujuan investasi adalah memberikan peningkatan manfaat

bagi peserta dan keluarganya serta pemegang saham. Dana JHT merupakan dana

tabungan peserta yang pada dasarnya merupakan hutang kepada peserta, investasi dan

hasil pengembangannya diharapkan dapat memberikan kemampuan kepada

perusahaan didalam membayar klaim hutang JHT. Sedangkan jaminan keanggotaan

golf yang diperuntukkan bagi sebagian pejabat-pejabat yang ada di lingkungan

PT Jamsostek, tidak memberikan manfaat bagi peserta.

Berdasarkan poin 4, 5 dan 6, PT Jamsostek masih kurang optimal mengusahakan

pencairan sesuai usulan bulan Desember 2003, sehingga kurang menerima hasil dari

pencairan reksadana Bima sebesar Rp682.858.543,77 {3.311.185,35 x (Rp1.248,48 -

Rp3.451.090.141,00)}.

f. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2003 diketahui bahwa PT Jamsostek

telah mempunyai jaminan keanggotaan golf sebesar Rp1.407.238.080,00. Dengan

adanya tambahan nilai jaminan keanggotaan golf tahun 2004 sebesar

Rp215.572.500,00 dan dari transaksi penyelesaian reksadana sebesar

Rp1.485.000.000,00, maka nilai keanggotaan golf pada tahun 2004 menjadi sebesar


Rp3.107.810.580,00. Hal tersebut dapat mengakibatkan terdapat kelebihan atas

jaminan keanggotaan golf dari yang sesungguhnya diperlukan.

g. Pada surat PT PA No.009/PAT/DIR/VII/04 tanggal 16 Juli 2004 perihal penyelesaian

redemption reksadana Bima, antara lain diketahui bahwa aset dan kewajiban yang

dimiliki reksadana Bima adalah sebagai berikut :

1) Obligasi SMDM harga pasar 21% Rp 630.000.000,00

2) Saham Rp 2.870.700,00

3) Cash in bank Rp 491.838.147,00

4) Deposito Rp1.005.458.263,00

5) Piutang Deviden Rp 6.460,00

6) Accrued interest Rp 1.349.068,00

7) Prepaid tax Rp 25.104.019,00

8) Kewajiban (Rp 33.280.770,00)

Total NAV Rp2.123.345.887,00

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa portofolio investasi reksadana Bima

sebagian besar adalah pada deposito yaitu sekitar 47,00%, saham sebesar 0,14% dan pada

obligasi sebesar 29,67%. Berdasarkan surat penawaran PT PA pada tanggal 15 Januari

1997 diketahui bahwa karakteristik dari reksadana Bima adalah 100% pada efek ekuitas

yang blue chip dan maksimal 20,00% pada efek pendapatan tetap. Selain itu, diketahui

bahwa obligasi SMDM adalah obligasi yang telah jatuh tempo tahun 2002. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa PT PA sebagai pengelola reksadana Bima tidak

menginvestasikan dana sesuai dengan surat penawaran.

Dalam pengelolaan investasi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

a. Berdasarkan PP tentang pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga

kerja antara lain dinyatakan bahwa pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga

kerja oleh Badan Penyelenggara semata-mata untuk kepentingan peserta. Selanjutnya


pengelolaan dana tersebut wajib mempertimbangkan tingkat keamanan, tingkat hasil,

dan tingkat likuiditas sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

b. Berdasarkan pedoman pengelolaan investasi PT Jamsostek dalam SK Direksi

No.KEP/78/042003 tanggal 25 April 2003, antara lain tentang Garis Besar Kebijakan

Investasi (GBKI) ditetapkan bahwa :

1) Tujuan investasi adalah memberikan peningkatan manfaat bagi peserta dan

keluarganya serta pemegang saham.

2) Dana JHT merupakan dana tabungan peserta yang pada dasarnya merupakan

hutang kepada peserta, investasi dan hasil pengembangannya diharapkan dapat

memberikan kemampuan kepada perusahaan dalam membayar klaim hutang JHT.

3) Filosofi investasi merupakan dasar pemikiran yang menjiwai aktivitas investasi

sehari-hari PT Jamsostek yang dinyatakan dalam visi investasi yang prudent.

PT Jamsostek mengedepankan prinsip keamanan, kehati-hatian, dan hasil didalam

melakukan aktivitas investasi yang dicerminkan melalui sikap profesional,

independen, pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan terlaksananya

prinsip kepatuhan dari pelaku aktivitas investasi.

Kondisi di atas mengakibatkan tujuan investasi tidak tercapai, dan PT Jamsostek

kehilangan kesempatan menerima pendapatan sebesar Rp682.858.543,77 dari seharusnya

diterima jika NAV yang diakui sebesar Rp1.248,48 per unit penyertaan dibandingkan total

pencairan yang diterima sebesar Rp3.451.090.141,00.

Hal tersebut terjadi karena PT Jamsostek tidak melakukan analisa secara khusus

atas penempatan dan penjualan kembali pada reksadana Bima, dan tidak optimal dalam

melakukan usaha penjualan kembali reksadana Bima untuk memperoleh keuntungan atau

memperkecil kerugian yang terjadi.


Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa pada saat pembelian tahun 1997

PT Jamsostek belum memiliki aturan yang komprehensip seperti PP 22 tahun 2004 dan

Pedoman Pengelolaan Investasi sesuai SK Direksi No.KEP/78/042003 tanggal 25 April

2003 yang mengatur GBKI.

Reksadana Yudistira di konversi ke Bima karena kinerja reksadana Yudistira

sangat menurun dan dikhawatirkan akan mengalami penurunan yang lebih besar lagi, hal

ini terbukti seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 NAV 390,63 440,73 392,84 386,71 279,30 85,75

Usaha penyelamatan telah dilakukan secara maksimal yaitu :

a. Redemption jumlah unit sisa telah dilakukan pada tanggal 23 Januari dan 8 Desember

2003, tetapi direalisir sebagian oleh PT PA dengan alasan kesulitan likuiditas.

b. PT Jamsostek telah menyurati PT PA tanggal 15 dan 19 Desember 2003 dan 20

Januari 2004, akan tetapi baru dijawab tanggal 16 Juli 2004, pada saat itu NAV Bima

sebesar 599,77. Karena NAV tanggal 16 Juli 2004 lebih kecil dibandingkan dengan

NAV 22 Desember 2003 sebesar 1.241,48 (redemtion sebelumnya), untuk

meminimalkan kerugian dilakukan negosiasi untuk meminta tambahan

dana/kompensasi. Hasil negosiasi diberikan enam membership golf dengan nilai

Rp1.485.000.000,00. Apabila membership golf tidak diambil, dikhawatirkan akan

mengalami kerugian yang lebih besar, karena PT PA tidak memiliki aset lain.

Membership golf tersebut adalah untuk korporate, Rancamaya golf mewajibkan

terhadap member tersebut ada penanggung jawabnya yang dapat diganti. Membership golf

tersebut dapat diperjual belikan, dan PT Jamsostek akan melakukan upaya menjualnya

dengan harga yang optimal.

Portofolio reksadana Bima yang ada adalah portofolio yang masih tersisa yang

dimiliki PT PA. dan harga obligasi SMDM sebesar 21,00% dilihat cukup wajar karena

pada tanggal 11 juni 2002 diperdagangkan dengan harga 23,50 %.


Ke depan PT.Jamsostek dalam melakukan penempatan dananya akan berpedoman

pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek dalam melakukan penjualan atas

surat berharga selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, antara lain dengan

melakukan kajian secara cermat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, memperoleh

keuntungan atau meminimalisir kerugian yang terjadi ketika melakukan cut off. Selain itu,

untuk jaminan keanggotaan golf agar dilakukan upaya penjualan yang optimal untuk

memperoleh harga yang paling baik bagi perusahaan.

3. Prosedur penempatan deposito pada PT Bank Global International Tbk. (PT BGIN)

dan Bank Dagang Bali (BDB) tidak sesuai ketentuan sehingga peserta Jamsostek

kehilangan kesempatan memperoleh pengembangan dana sebesar Rp6.170,40 juta

Pengelolaan dan pengembangan kekayaan Badan Penyelenggara Program Jaminan

Sosial Tenaga Kerja atau disebut PT Jamsostek dilakukan untuk pemenuhan jaminan,

perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara terarah dan optimal serta hati-hati, untuk

menjaga keamanan dan keselamatan atas pengembangan kekayaan tersebut.


investasi PT Jamsostek per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp32.515.962.818.482,00,

yang terdiri dari investasi program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar

Rp28.407.161.988.965,00 dan investasi program Non-JHT sebesar

Rp4.108.800.829.516,00 atau masing-masing sebesar 87,36% dan 12,64%, di mana

portofolio tersebut terdiri dari instrumen pasar uang, pasar modal dan properti. Dari dana

investasi JHT tersebut yang ditanamkan dalam bentuk deposito berjangka per

31 Desember 2004 adalah sebesar Rp13.483.872.394.111,00 atau sebesar 40,50% dari

seluruh dana investasi JHT.


Pengelolaan investasi di PT Jamsostek dilaksanakan oleh Direktorat Investasi yang

dipimpin oleh Direktur Investasi. Untuk penempatan investasi dalam bentuk deposito

berjangka dikelola oleh Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal (PUPM).

a. Penempatan pada PT BGIN

Berdasarkan pemeriksaan atas investasi pada tahun 2004 secara uji petik,

antara lain diketahui bahwa terdapat investasi program JHT pada PT BGIN dalam

bentuk deposito sebesar Rp295.502.000.000,00.

PT BGIN didirikan pada tanggal 22 Agustus 1992 dan memulai kegiatan

operasionalnya tanggal 23 November 1992 pada segmen ritel dan konsumen,

kemudian pada tahun 1997 melakukan penawaran umum saham perdananya kepada

publik. PT BGIN berdasarkan SK Gubernur BI No.7/2/KEP-GBI/2005 tanggal

13 Januari 2005, di cabut ijin usahanya. Hal ini merupakan kelanjutan dari

pemberlakuan perlakuan khusus bagi PT BGIN sejak Oktober 2004. Untuk deposito

pada Bank Global telah dapat dicairkan pada tanggal 9 Maret 2005.

Lebih lanjut dari memo Unit Manajemen Risiko No.M/51/UMR/062001

tanggal 8 Juni 2001 yang dibuat oleh analis (Sdr. RH) kepada Dirinvest perihal

laporan Evaluasi PT Bank Global International Tbk, antara lain diketahui :

1) Bank Global yang memfokuskan pada segmen ritel dan konsumen ternyata belum

maksimal dalam menyalurkan kreditnya, walaupun pada tahun 2000 terjadi

peningkatan.

2) Dengan menggunakan ukuran rasio keuangan perusahaan yaitu likuiditas,

rentabilitas dan kecukupan modal, menunjukkan kondisi keuangan perusahaan

cukup baik, akan tetapi rasio Return On Asset (ROA) mengalami penurunan yaitu

0,44% per 31 Desember 1999 menjadi 0,22% per 31 Desember 2000 dan berada di

bawah standar Bank Indonesia yaitu >1,50%. Melihat kondisi tersebut di atas,

maka sebaiknya tidak dilakukan penempatan dana baru pada Bank Global.

Pada memo diatas diinformasikan bahwa per tanggal 8 Juni 2001 penempatan pada

Bank Global adalah sebesar Rp39.450.000.000,00.


Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas penempatan deposito Bank Global

sejak tahun 2001 s.d. 2004 diketahui bahwa :

1) Terdapat penempatan deposito pada Desember tahun 2001 sebesar

Rp95.550.000.000,00, kemudian pada tahun 2002, 2003, dan 2004 masing-masing

sebesar Rp268.702.000,00, Rp298.302.000.000,00, dan Rp295.502.000.000,00.

Penempatan deposito pada tahun 2002, 2003 dan 2004 berasal dari perpanjangan

deposito tahun sebelumnya, perpindahan dari deposito pada bank lain dan adanya

penempatan baru.

2) Dilihat dari daftar penempatan deposito diketahui bahwa setelah dikeluarkan

memo Unit Manajemen Risiko (UMR) tanggal 8 Juni 2001 di atas masih tetap

dilakukan penempatan yang dimulai pada tanggal 11 Juni 2001.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa penempatan yang

dilakukan setelah dikeluarkannya memo UMR tanggal 8 Juni 2001, tetap dilakukan

dengan mengabaikan hasil evaluasinya.

Sebelum Memo UMR tanggal 8 Juni 2001 tersebut di atas, terdapat Memo

Divisi PUPM No.M/15/DPUPM/032001 tanggal 23 Maret 2001 yang ditandatangani

oleh Penjab. Divisi PUPM (Sdr. SRB) kepada Direktur Investasi perihal laporan

evaluasi PT BGIN, yang antara lain menyatakan bahwa dengan menggunakan ukuran-

ukuran rasio keuangan perusahaan yaitu likuiditas, rentabilitas dan kecukupan modal,

menunjukkan kondisi keuangan PT BGIN secara umum dapat dikatakan baik, maka

penempatan deposito pada PT BGIN dapat dipertimbangkan.

Akan tetapi, apabila diteliti lebih lanjut bahwa ROA memang terjadi

peningkatan yaitu dari 1,16% per 30 September 1999 menjadi 1,35% pada

30 September 2000, tetapi masih di bawah standar BI yaitu sebesar >1,50%. Dengan

demikian, disimpulkan bahwa analisa Divisi PUPM belum cukup kuat untuk

menyarankan penempatan deposito pada PT BGIN, karena hanya didasarkan pada

rasio kecukupan modal yang menurut analisa tinggi sekali, yaitu per 30 September

1999 dan 2000 masing-masing sebesar 71,79% dan 61,21%, sedangkan standar BI

hanya sebesar >4,00%.


Selanjutnya DRI melalui Memo No.M/354/DRI/11204 tanggal 29 November

2004 kepada Direktur Investasi antara lain menyatakan mengenai perbandingan rasio

keuangan PT BGIN dengan batasan BI periode Desember 2002 s.d. September 2004

diketahui sebagai berikut :

Rasio Sept’ 2004 Des’ 2003 Sept’ 2003 Des’2002 Standar BI CAR 44,84% 42,50% 30,20% 29,49% >8% Net NPL 0,95% 1,48% 2,75% 3,15% <5% Rentabilitas : ROA ROE NIM BOPO

1,22% 3,93% 5,76% 89,71%

0,51% 2,33% 2,62% 97,65%

0,80% 3,61% 1,85% 95,63%

0,29% 1,44% 2,45% 99,72%

>1,5% >8% >6% <92%

LDR 74,09% 32,65% 36,68% 33,99% 85-110%

Selanjutnya bahwa dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dilihat dari

aspek pendanaan, pertumbuhan aset, rentabilitas bank tersebut sejak Desember 2002

mengalami penurunan dan di bawah standar BI, maka penempatan deposito pada

PT BGIN perlu dikurangi secara bertahap.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari memo-memo analisa di

atas, kinerja keuangan berdasarkan rasio-rasio keuangan PT BGIN tidak cukup baik,

sehingga keputusan penempatan belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas data yang berkaitan dengan

PT BGIN dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor.6/38/DPwBI/PwB11/Rahasia tanggal 31

Mei 2004 perihal tingkat kesehatan bank diketahui bahwa tiga bulan terakhir

sampai dengan posisi Maret 2004 PT BGIN tergolong sehat.

b. Berdasarkan laporan Audit KAP Drs. Joseph Susilo No.1005/JS/RN/04 tanggal 5

Maret 2004, Laporan Keuangan PT BGIN tahun 2003 dinyatakan “Wajar Tanpa

Pengecualian”.

c. Berdasarkan Majalah InfoBank No.289/Juni 2003/vol.XXV tahun 2003, Majalah

InfoBank memberikan predikat cukup bagus, dan menempatkan urutan ke-60 dari

62 bank berkategori bank dengan aset Rp1.000.000.000.000,00 s.d


Rp20.000.000.000.000,00. Kemudian berdasarkan Majalah InfoBank No.303/Juni

2004/vol.XXVI tahun 2004, memberikan predikat cukup bagus, dan menempatkan

PT BGIN pada urutan ke-75 dari 80 bank berkategori bank dengan modal

Rp100.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00. Kedua nilai

tersebut di atas dibawah nilai rata-rata nasional.

b. Penempatan pada BDB

Pemeriksaan secara uji petik lainnya adalah atas deposito berjangka pada BDB

sebesar Rp71.400.000.000,00 untuk program JHT dan Rp3.000.000.000,00 untuk

program Non-JHT. Penempatan awal deposito pada BDB tidak dapat ditelusuri lebih

jauh, karena data tidak tersedia. Sesuai dengan penjelasan dan data dari Divisi PUPM,

diketahui bahwa penempatan baru dan perpanjangan deposito di BDB tidak dilakukan

analisa atau hanya mendasarkan pada analisa sebelumnya, yaitu sesuai analisa yang

dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko (UMR) dengan memo No.M/77/UMR/

072001 tanggal 23 Juli 2001 dan tingkat kesehatan bank dari laporan Bank Indonesia.

Rekomendasi dari analisa UMR di atas, yaitu penempatan dana baru pada BDB dapat

dilakukan dengan jumlah maksimal Rp10.000.000.000,00. Dari dokumen analisa

UMR tersebut juga diketahui bahwa pencapaian Return On Asset (ROA) BDB per

31 Maret 2001 sebesar 0,57% yang berarti jauh dibawah standar BI yaitu >1,50%.

Berdasarkan pemeriksaan atas penempatan baru dan pencairan deposito pada

BDB tahun 2003 dan 2004 diketahui sebagai berikut :

(dalam rupiah) Bulan Penempatan baru (pencairan)

dana JHT Penempatan baru (pencairan)

dana Non-JHT Saldo Januari 2003 51.700.000.000,00 3.000.000.000,00 Mei 2003 5.000.000.000,00 - Juni 2003 1.700.000.000,00 - Oktober 2003 11.000.000.000,00 - Januari 2004 (3.000.000.000,00) - Februari 2004 5.000.000.000,00 -

Total Penempatan 71.400.000.000,00 3.000.000.000,00


Berdasarkan Surat BI No.5/11/DPwB1/Dpr/Rahasia tanggal 21 Mei 2003,

tingkat kesehatan BDB untuk posisi bulan Juni 2002 adalah Sehat, dengan total nilai

TKS 85,35. Namun demikian, dari segi rentabilitas dan manajemen, BI memberikan

predikat Kurang Sehat.

Divisi Riset Investasi (DRI) melalui memo No. M/67/DRI/032004 tanggal

4 Maret 2004, menyampaikan evaluasi atas penempatan dana pada BDB. Dalam

memo tersebut DRI merekomendasikan agar tidak dilakukan perpanjangan ataupun

penambahan dana investasi pada BDB. Dari memo DRI atas evaluasi BDB juga

diketahui bahwa :

1) Rasio Keuangan BDB di bawah standar BI.

Rasio Keuangan BDB dibandingkan dengan standar BI selama tahun 2001

s.d. 2003 adalah : Rasio Sept 2003 Des 2002 Sept 2002 Des 2001 Standar BI

CAR 12,16% 8,38% 8,13% 12,25% 8% NPL 3,91% 3,05% 1,83% 5,36% <5,00% ROA 0,80% 0,80% 0,65% 1,09% >1,50% ROE 12,84% 13,97% 12,45% 17,55% >12,00% NIM 2,22% 2,79% 1,70% 3,57% >6,00% BOPO 94,93% 95,53% 95,84% 93,67% <92,00% LDR 22,17% 49,06% 57,79% 32,53% 85% - 110%

Dari tahun 2001 s.d September 2003, ROA selalu di bawah standar BI, hal ini

menunjukkan bahwa BDB tidak optimal mengelola asetnya. Demikian juga Net

Interest Margin (NIM) BDB selalu di bawah standar BI atau kemampuan BDB

untuk mengelola aktiva produktifnya dalam rangka memperoleh pendapatan bunga

selalu di bawah standar BI. Dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) jauh

di bawah standar BI, mencerminkan BDB belum optimal menyalurkan kreditnya.

Sedangkan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

berada di atas ketentuan BI menunjukkan bahwa BDB kurang efisien dalam

operasinya.


2) Penempatan deposito melebihi batas maksimum yang diperkenankan berdasarkan

Keputusan Direksi No.150/0695 tanggal 19 Juni 1995 yang menyatakan bahwa

batas maksimum penempatan dana yang diperkenankan untuk bank kategori D

dengan aset kurang dari Rp 5.000.000.000.000,00 dan ekuitas kurang dari

Rp500.000.000.000,00 adalah 75% dari ekuitas. Ekuitas BDB per September 2003

adalah sebesar Rp88.649.000.000,00 dan data ini yang dipakai sebagai dasar

evaluasi penempatan ke BDB oleh DRI. Dengan demikian, maksimum

penempatan dana yang seharusnya adalah sebesar Rp66.486.750.000,00 (75% x

Rp88.649.000.000,00), sehingga total penempatan s.d. Maret 2004 sebesar

Rp74.400.000.000,00 atau mencapai 83,93% dari ekuitas BDB berarti telah

melebihi maksimum penempatan.

Dengan rekomendasi agar tidak dilakukan perpanjangan ataupun penambahan

dana investasi pada BDB dari DRI, Divisi PUPM bermaksud mencairkan deposito

berjangka pada BDB melalui surat No.R/240/032004 tanggal 1 Maret 2004, dan surat

terakhir No.R/359/032004 tanggal 23 Maret 2004. Akan tetapi, BDB melalui surat

No.442/SKL/BDB/III/04 tanggal 29 Maret 2004 meminta agar PT Jamsostek

memperpanjang deposito karena BDB dalam kesulitan likuiditas.

Pada tanggal 8 April 2004 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur BI

No.6/7/KEP-GBI/2004, ijin usaha BDB dicabut. Sesuai dengan program penjaminan

Pemerintah kewajiban bank dijamin oleh Pemerintah. Deposito PT Jamsostek

sejumlah Rp74.400.000.000,00 dapat dicairkan pada tanggal 26 Juli 2004 sebesar

Rp26.000.000.000,00, tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp27.500.000.000,00 dan

tanggal 2 Maret 2005 sebesar Rp17.500.000.000,00. Deposito BDB sebesar

Rp3.400.000.000,00 dicairkan agak terlambat, yaitu pada tanggal 16 Maret 2005,

karena kesalahan administrasi oleh Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).

Berdasarkan pengumuman BI tersebut, bunga atas deposito yang termasuk

dalam program penjaminan dihitung sampai dengan tanggal bank dicabut ijinnya,

yaitu tanggal 8 April 2004. Dengan demikian, selama 8 April 2004 sampai dengan

deposito tersebut dapat dicairkan, PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh


hasil bunga sebesar Rp2.863.175.861,11 dengan menggunakan asumsi tingkat bunga

deposito penjaminan BI satu bulan yang terdiri dari dana JHT sebesar

Rp2.812.184.527,78 dan Non-JHT sebesar Rp50.991.333,33 (lihat lampiran 2).

Dalam pengelolaan investasi, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain


a. Sesuai dengan PP No.28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana

Program Jamsostek, dinyatakan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak

peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka dana dari iuran peserta perlu

diinvestasikan dan dikelola secara terarah dan menganut prinsip kehati-hatian.

b. Visi investasi PT Jamsostek sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Investasi adalah

melakukan kegiatan investasi secara prudent untuk memperoleh hasil investasi

yang optimal, sehingga dapat memberikan peningkatan manfaat bagi peserta.

c. Sesuai dengan Garis Besar Kebijakan Investasi (GBKI), filosofi Investasi

PT Jamsostek adalah mengedepankan prinsip keamanan, kehati-hatian, dan hasil.

Tujuan investasi Program JHT adalah untuk mencapai tingkat pengembalian

investasi tertinggi berdasarkan tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan

yakni konservatif.

d. Sesuai dengan kriteria pemilihan sekuritas pasar uang yang tertuang dalam GBKI,

penempatan dana pada suatu produk harus memenuhi kriteria kuantitatif yaitu

tingkat suku bunga, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan, ROA,

Return On Equity (ROE), dan Debt Ratio. Sedangkan kriteria kualitatif yang harus

dipenuhi antara lain tingkat kesehatan bank, likuiditas, efisiensi, kualitas

manajemen bank, permodalan, dan profil bank.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan

a. Peserta Jamsostek tidak dapat menikmati hasil investasi yang optimal karena

kehilangan kesempatan mendapatkan pendapatan bunga deposito yang tidak


dibayarkan sejak PT BGIN dicabut ijin usahanya hingga pelunasan pokok deposito

tanggal 9 Maret 2005 sebesar Rp3.307.225.777,78. lihat lampiran 1

b. Peserta Jamsostek tidak dapat menikmati hasil investasi yang optimal karena

kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil pengembangan dana atas deposito

berjangka JHT pada BDB sebesar Rp2.812.184.527,78.

c. PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh laba investasi dari program

Non-JHT atas deposito berjangka pada BDB sebesar Rp50.991.333,33.

d. Tujuan investasi yaitu untuk memberikan peningkatan manfaat bagi peserta dan

keluarganya, serta pemegang saham tidak tercapai.

Hal tersebut terjadi karena :

a. Direktur Investasi PT Jamsostek belum sepenuhnya melaksanakan tugas

mengarahkan dan mengendalikan strategi penempatan dana deposito pada Bank

Global dan BDB.

b. UMR/DRI dalam melakukan analisa penempatan deposito pada Bank Global dan

BDB tidak memperhitungkan beberapa rasio keuangan yang jauh di bawah standar

BI sebagai faktor risiko atas pengembalian dana investasi JHT yang seharusnya

dikelola secara konservatif.

c. Divisi PUPM dalam penempatan deposito pada Bank Global dan BDB baik roll

over maupun penempatan baru DRI tidak melakukan analisa/evaluasi secara

berkala atas penempatan deposito yang ada dan hanya mendasarkan pada analisa

awal dengan data sudah tidak up to date lagi.

d. Divisi PUPM dalam penempatan dananya pada BDB tidak taat pada Keputusan

Direksi, yaitu melebihi batas maksimum penempatan dana.

e. Divisi PUPM memperhitungkan risiko yang lebih kecil dan tidak aman karena

hanya memperhitungkan bahwa deposito akan aman sebatas BDB mengikuti

program penjaminan BI. Divisi PUPM tidak memperhitungkan risiko default yang

akan menimbulkan kemungkinan kerugian investasi selama proses likuidasi

sampai dengan penjaminan oleh Pemerintah dapat dicairkan.


Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa definisi modal perbankan yang dijadikan

acuan perhitungan batas maksimum penempatan yang tertuang dalam KEP/150/0695 tidak

sesuai dengan praktek yang lazim. Atas ketidaksesuaian tersebut telah diluruskan melalui

Memo DPUPM tanggal 15 September 2004, menurut ketentuan baru batas maksimum

penempatan pada Bank adalah 75,00% x (modal inti plus modal pelengkap) atau sebesar

75,00% x Rp119.300.000.000,00 (data September 2002) atau sebesar

Rp89.470.000.000,00, sedangkan total deposito per 31 Desember BDB adalah sebesar

Rp 74.400.000.000,00.

Pada saat itu deposito dipandang sebagai instrumen investasi yang relatif aman

karena ada jaminan Pemerintah, dan penampatan deposito pada BDB dan PT BGIN

dilakukan berdasarkan analisis dari UMR.

Direktorat Investasi menyadari kurangnya kajian berkala untuk kurun waktu 2000

s/d kuartal III 2004, sehingga penambahan dana pada BDB dan PT BGIN didasarkan pada

tingkat kesehatan Bank menurut BI serta informasi dari majalah InfoBank, dimana secara

umum kinerja BDB untuk tahun 2002 dan 2003, dan PT BGIN untuk tahun 2002 s.d Mei

2004 dikatakan sehat. Tidak dilakukannya kajian berkala disebabkan kurangnya jumlah

analis pada DRI saat itu yang secara umum hanya berjumlah dua hingga tiga orang saja,

sehingga kurang mendukung aktivitas Divisi PUPM yang mencapai 179 kajian, dan belum

termasuk kajian non-rutin.

Default obligasi PT BGIN disebabkan adanya tindakan manipulasi data/informasi

dan window dressing oleh Manajemen PT BGIN. BI tidak cepat mengetahui tindakan

tersebut. Gubenur BI dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan tanggal

14 Februari 2005 menyatakan bahwa mereka gagal mengawasi PT BGIN. Selain itu, KAP

Joseph Soesilo tidak dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan PT BGIN, sehingga

opini Laporan Keuangan tahun 2003 adalah WTP.

Sejak kuartal III/2004, DRI secara berkala telah melakukan kajian atas kinerja

Bank yang ditempatkan. Selain itu, secara bertahap Divisi PUPM juga akan mengurangi

exposure pada beberapa bank kecil, bahkan telah dilakukan pencairan seluruh deposito

pada Bank UIB dan Bank Eksekutif International. Kedepan, Direktorat Investasi akan


melakukan kajian secara berkala paling tidak enam bulan sekali, sehingga diharapkan

dapat informasi yang up to date dan akurat mengenai kinerja bank dan dapat

meminimalkan risiko investasi pada deposito berjangka.

BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek dalam hal ini Direktur Investasi selalu

mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan investasi PT Jamsostek,

diantaranya yaitu :

a. Senantiasa mengarahkan dan mengendalikan strategi penempatan dananya sesuai

dengan pedoman yang telah ditetapkan.

b. Dalam melakukan analisa penempatan memperhatikan cara pengelolaan dana yang

berasal dari JHT dan Non-JHT, melakukan analisa/evaluasi secara berkala atas

portofolio investasinya termasuk pada penempatan deposito baru atau perpanjangan

tidak hanya mendasarkan pada analisa awal dengan data sudah yang tidak up to date

lagi.

c. Tidak melebihi batas maksimum penempatan dana, dengan menggunakan ketentuan

baru dalam perhitungan modal perbankan dalam analisa yang dilakukan.

d. Memperhitungkan risiko yang lebih kecil seperti memperhitungkan risiko default yang

akan menimbulkan kemungkinan kerugian investasi selama proses likuidasi sampai

dengan penjaminan oleh Pemerintah dapat dicairkan.

4. Penanaman dana deposito pada Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) sebesar

Rp11.500,00 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai tingkat

risiko likuiditas yang tinggi

Sebagai satu-satunya badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja di

Indonesia, PT Jamsostek mempunyai komitmen untuk mengutamakan pelayanan prima

dan manfaat bagi peserta melalui pengembalian seluruh hasil pengembangan dana

Jaminan Hari Tua (JHT) kepada peserta. Sumber dana yang berasal dari dana JHT harus


diinvestasikan dan harus dikelola secara terarah dengan menganut prinsip kehati-hatian

untuk mencapai hasil yang optimal. Pengelolaan dana investasi harus memperhatikan

prinsip likuiditas, prudent, optimal return, dan aspek keamanan dana. Selain itu

penempatan dana JHT harus dilakukan secara transparan dan dapat diuji sebagai

perwujudan public accountability karena dana yang dikelola adalah milik tenaga kerja.

Berdasarkan laporan keuangan (unaudited) PT Jamsostek tahun 2004 diketahui

bahwa portofolio investasi PT Jamsostek per 31 Desember 2004 adalah sebesar

Rp32.515.962.818.482,00 yang terdiri dari investasi JHT sebesar

Rp28.407.161.988.965,00 dan investasi Non-JHT sebesar Rp4.108.800.829.516,00 atau

masing-masing sebesar 87,36% dan 12,64%. Dari dana investasi JHT tersebut yang

ditanamkan dalam bentuk deposito berjangka per 31 Desember 2004 adalah sebesar

Rp13.483.872.394.111,00 atau sebesar 40,50% dari seluruh dana investasi JHT.

Pengelolaan investasi di PT Jamsostek dilaksanakan oleh Direktorat Investasi yang

dipimpin oleh Direktur Investasi. Untuk penempatan investasi dalam bentuk deposito

berjangka dikelola oleh Direktorat Investasi Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal (PUPM).

Dari pemeriksaan lebih lanjut atas deposito berjangka program JHT antara lain

diketahui terdapat penempatkan pada BPI sebesar Rp11.500.000.000,00. Penempatan

awal deposito pada BPI dilakukan pada bulan Januari 2003 sebesar Rp5.000.000.000,00

dan Rp3.500.000.000,00 yang pada saat itu bernama Bank Swansarindo International

(BSI). Analisa penempatan dana pada deposito BSI dilakukan oleh Divisi PUPM melalui

Memo No.M/357/DPUPM/112002 tanggal 28 November 2002 dengan rekomendasi

bahwa penempatan dana pada BSI dapat dipertimbangkan sebagai alternatif investasi

dengan catatan:

a. Tingkat bunga yang diberikan adalah maksimum tingkat bunga penjaminan BI.

b. Pola pembagi dalam satu tahun adalah 360 hari bunga.

c. Jangka waktu penempatan adalah 3-6 bulan.

d. Batas maksimum penempatan dana yang diperkenankan sesuai Keputusan Direksi

No.150/0695 tanggal 19 Juni 1995 adalah maksimum sebesar 75% dari modalnya.


Pada bulan Juli 2003, ditempatkan deposito baru dengan nominal

Rp3.000.000.000,00. Atas penempatan ini tidak dilakukan analisa, tetapi mendasarkan

pada analisa penempatan deposito terdahulu. Pada bulan Januari 2004 deposito dengan

nominal Rp3.500.000.000,00 dan Rp3.000.000.000,00 dijadikan satu bilyet deposito

nominal Rp6.500.000.000,00.

Sesuai penjelasan Divisi PUPM dengan mempertimbangkan aspek kesehatan BPI,

maka dengan Surat Direktur Investasi No.R/738/062004 tanggal 17 Juni 2004,

PT Jamsostek bermaksud mencairkan semua deposito pada BPI, namun demikian, pihak

BPI dengan surat No.068/KDM-KP/EL/VI/04 tanggal 16 Juni 2004 tidak dapat memenuhi

permintaan PT Jamsostek karena BPI sedang dalam proses due diligence dan meminta

agar deposito tersebut diperpanjang selama satu bulan dengan memberikan tingkat bunga

sesuai dengan tingkat penjaminan BI. Surat terakhir permohonan pencairan deposito

PT Jamsostek No.R/71/012005 dan No.R/72/012005 tanggal 24 Januari 2005 mendapat

jawaban dari BPI melalui surat No.036/Kasatker Fund 1-KP/EL/I/05 tanggal 26 Januari

2005 yang menyatakan bahwa pihak bank belum dapat memenuhi permintaan

PT Jamsostek untuk mencairkan deposito sebesar Rp11.500.000.000,00 karena sedang

mengalami kesulitan likuiditas. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 31 Maret

2005, PT Jamsostek belum dapat mencairkan deposito tersebut, walaupun bunga bulanan

atas deposito tersebut diterima oleh PT Jamsostek.

Pada tanggal 14 September 2004 BPI telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan

status Bank Dalam Pengawasan Khusus dan telah diperpanjang pada tanggal 17 Desember

2004 karena rasio kecukupan modal (CAR) bank di bawah 8,00% dan rasio Giro Wajib

Minimum (GWM) Bank di bawah 5,00%.

Berdasarkan laporan keuangan Triwulan II dan III BPI tahun 2002 yang juga

menjadi dasar analisa Divisi PUPM untuk penempatan deposito antara lain diketahui

sebagai berikut :

a. Ekuitas perusahaan terdiri dari modal disetor sebesar Rp23.900.000.000,00 dan saldo

rugi untuk triwulan II dan III masing-masing sebesar Rp18.821.000.000,00 dan

Rp15.998.000.000,00. Dari komposisi ekuitas terlihat bahwa perusahaan tidak dapat


menjalankan operasinya dengan baik, sehingga justru ekuitas perusahaan menjadi

berkurang.

b. Return on Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) untuk triwulan II masing-masing

sebesar negatif 1,34% dan negatif 39,27%, sedangkan untuk triwulan III masing-

masing sebesar negatif 1,26% dan negatif 32,45%. Bila dibandingkan dengan rata-rata

ROA perbankan menurut standar normal BI yaitu >1,50% dan ROE yaitu >8,00%,

berarti ROA dan ROE BPI sangat jauh di bawah standar BI.

c. Selanjutnya dari laporan keuangan BPI untuk tahun buku 2002 dan 2003 diketahui

bahwa perusahaan mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp15.629.000.000,00

dan Rp15.061.000.000,00. Selain itu, tidak terdapat penambahan modal secara riil.

Penambahan ekuitas adalah dalam bentuk uang muka setoran modal untuk tahun 2002

dan 2003 masing-masing sebesar Rp33.200.000.000,00 dan Rp43.200.000.000,00,

sehingga dapat disimpulkan bahwa penempatan deposito berjangka pada BPI yang

terus menerus mengalami kerugian tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu

keputusan investasi yang baik.

d. Berdasarkan Keputusan Direksi No KEP/150/0695 tanggal 19 Juni 1995 mengenai

Pedoman Penempatan Dana dalam Bentuk Deposito Berjangka pada Bank-bank

Swasta pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa penempatan dana pada bank swasta dapat

dilaksanakan dengan syarat adanya surat keterangan sehat dari Bank Indonesia,

sedangkan BPI sesuai dengan tingkat penilaian BI tergolong Cukup Sehat. Dengan

demikian, BPI bukan kategori bank Sehat tetapi hanya Cukup Sehat.

Dalam pengelolaan investasi dana JHT, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain


a. Sesuai dengan PP No.28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program

Jamsostek, dinyatakan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak peserta program

jaminan sosial tenaga kerja, maka dana dari iuran peserta perlu diinvestasikan dan

dikelola secara terarah dan menganut prinsip kehati-hatian.


b. Visi investasi PT Jamsostek sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Investasi adalah

untuk melakukan kegiatan investasi secara hati-hati untuk memperoleh hasil investasi

yang optimal, sehingga dapat memberikan peningkatan manfaat bagi peserta.

c. Sesuai dengan Garis Besar Kebijakan Investasi (GBKI), filosofi Investasi

PT Jamsostek adalah mengedepankan prinsip keamanan, kehati-hatian, dan hasil.

Tujuan investasi Program JHT adalah untuk mencapai tingkat pengembalian investasi

tertinggi berdasarkan tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan yakni

konservatif.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan

a. Penanaman dana pada BPI mempunyai liquidity risk yang tinggi.

b. Deposito berjangka sebesar Rp11.500.000.000,00 terancam tidak dapat segera

dicairkan.

c. Hasil atas penempatan deposito di BPI berjangka pendek (satu bulanan) dari bulan

Juni 2004 memberikan bunga yang tidak optimal.


a. Direktur Investasi PT Jamsostek belum sepenuhnya melaksanakan tugas mengarahkan

dan mengendalikan strategi penempatan dana deposito pada BPI.

b. Divisi PUPM dalam melakukan analisa awal penempatan deposito di BPI tidak

memperhitungkan ROA dan ROE yang negatif atau jauh di bawah standar BI, serta

tingkat kesehatan yang di bawah standar sehat sebagai faktor risiko atas pengembalian

dana investasi JHT yang seharusnya dikelola secara konservatif.

c. Divisi PUPM dalam penempatan deposito di BPI baik perpanjangan maupun

tambahan penempatan baru tidak pernah melakukan analisa atau hanya mendasarkan

pada analisa awal yang sudah tidak up to date lagi.

d. Divisi PUPM memperhitungkan risiko yang lebih kecil dan tidak aman karena hanya

memperhitungkan bahwa deposito akan aman sebatas BPI mengikuti program

penjaminan BI. Divisi PUPM tidak memperhitungkan risiko default yang akan


menimbulkan kemungkinan kerugian investasi selama proses likuidasi sampai dengan

penjaminan oleh Pemerintah dapat dicairkan.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa penempatan pada BPI mengacu pada

kajian Memo Divisi PUPM tanggal 28 November 2002, sedangkan perpanjangannya

dengan memperhatikan up date laporan tingkat kesehatan BPI oleh BI tanggal 29 April

2003 yang menyatakan BPI cukup sehat, dan ikut program penjaminan Pemerintah.

Kajian berkala atas kinerja BPI tidak dilakukan karena saat itu jumlah analis DRI

hanya berkisar dua hingga tiga orang saja, sedangkan kajian yang akan dibuat mencapai

179 kajian. Akan tetapi, sejak kuartal III tahun 2004, DRI secara berkala telah melakukan

kajian atas kinerja bank yang ditempatkan dan diharapkan dapat meminimalkan risiko

investasi pada deposito berjangka.

Memperhatikan perkembangan kinerja BPI yang kurang baik hingga semester I

tahun 2004, Divisi PUPM segera melakukan upaya pencairan deposito sejak bulan Juni

2004, akan tetapi belum terealisir. BPI hanya dapat membayarkan bunganya saja hingga

saat ini sebesar maksimum penjaminan BI.

Pada awal tahun 2005 BPI dinyatakan oleh BI telah keluar dari Bank Dalam

Pengawasan Khusus per tanggal 15 Maret 2005, dan diharapkan likuiditas dan kinerja BPI

kedepan menjadi lebih baik.

BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek dalam hal ini Direktur Investasi selalu

mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan investasi PT Jamsostek,

diantaranya yaitu :

a. Senantiasa mengarahkan dan mengendalikan strategi penempatan dananya sesuai

dengan pedoman yang telah ditetapkan.

b. Dalam melakukan analisa penempatan memperhatikan cara pengelolaan dana yang

berasal dari JHT dan Non-JHT, melakukan analisa/evaluasi secara berkala atas

portofolio investasinya termasuk pada penempatan deposito baru atau perpanjangan,

tidak hanya mendasarkan pada analisa awal dengan data yang sudah tidak up to date.


c. Memperhitungkan risiko yang lebih kecil seperti memperhitungkan risiko default yang

akan menimbulkan kemungkinan kerugian investasi selama proses likuidasi sampai

dengan penjaminan oleh Pemerintah dapat dicairkan.

d. Selain itu mengupayakan secara optimal agar dana yang ditempatkan pada deposito

BPI dapat dicairkan segera untuk menghindari kerugian yang cukup besar dikemudian

hari.

5. Pengelolaan dana JHT yang tidak optimal merugikan hak peserta Program Jaminan

Sosial Tenaga Kerja

Sesuai dengan PP No. 36 tahun 1995 tanggal 22 September 1995 PT Jamsostek

ditetapkan sebagai Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Badan

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 bertugas

untuk menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM),

Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Berdasarkan karakteristiknya, program jaminan sosial yang diselenggarakan

PT Jamsostek dikelompokkan menjadi Program JHT dan Program Non-JHT . Pada

program JHT, PT Jamsostek bertugas untuk mengelola dana peserta dalam bentuk

tabungan yang nantinya akan dikembalikan kepada peserta. Dalam hal ini PT Jamsostek

memperlakukan dana tersebut sebagai dana titipan peserta dan harus dapat mengelola dan

mengembangkan secara optimal untuk menjaga keamanan dan keselamatan atas

pengembangan dana tersebut dengan mempertimbangkan tingkat keamanan, tingkat hasil

dan tingkat likuiditas yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan peserta.

Program Non-JHT adalah program asuransi yang membantu peserta pada saat

mengalami kecelakaan kerja, sakit, atau meninggal dunia. Fungsi PT Jamsostek terkait

dengan program Non-JHT adalah sebagai badan usaha bisnis yang bertujuan untuk

memperoleh laba. Perbedaan karakteristik kedua program tersebut menimbulkan

perbedaan perlakuan akuntansi. Iuran yang berasal dari program JHT dicatat sebagai


hutang, karena merupakan tabungan peserta kepada PT Jamsostek. Iuran yang berasal dari

program Non-JHT dicatat sebagai pendapatan premi asuransi. Berdasarkan pemeriksaan

atas pengelolaan dana JHT dan Non-JHT diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Arus dana JHT dan Non-JHT tidak dipisahkan dengan tegas.

Penerimaan iuran JHT dan Non-JHT diterima tanpa dipisahkan oleh semua

Kantor Cabang (KC) PT Jamsostek di seluruh Indonesia dalam rekening Bank Iuran

yang kemudian setiap hari ditransfer secara otomatis ke rekening bank Kantor Pusat

(KP). Dari rekening tersebut sebagian dana digunakan untuk pembayaran klaim baik

JHT maupun Non-JHT oleh KC dan pembayaran Biaya Umum dan Belanja Modal

(BUBM) KP dan KC melalui mekanisme dropping. Sisa dananya merupakan dana

yang siap diinvestasikan (investible fund) yang kemudian oleh Biro Keuangan KP

dialokasikan dalam investible fund JHT dan Non-JHT dengan proporsi 90:10.

Investible Fund akan diinvestasikan dalam portofolio investasi yang pengelolaannya

dipisahkan antara Dana Investasi Program JHT dan Dana Investasi Program Non-JHT.

Berdasarkan informasi dari Biro Keuangan, penerimaan iuran kadang-kadang

tidak dapat menutup pengeluaran atas pembayaran klaim dan BUBM sehingga harus

meminjam dana dari rekening investasi baik JHT maupun Non-JHT untuk

menutupinya. Pengembalian ke rekening investasi JHT dilakukan melalui mekanisme

persentase investible fund menjadi seluruhnya untuk program JHT di bulan berikutnya

yang belum tentu dapat menutup dana yang dipinjam. Proses pinjam meminjam dari

rekening JHT ke Non-JHT tanpa pengembalian yang jelas dan tanpa

memperhitungkan bunga menjadikan pengelolaan dana JHT menjadi tidak tepat.

Dari arus dana tersebut terlihat bahwa dana iuran digunakan untuk pembayaran

klaim dan BUBM sebelum dana tersebut teridentifikasi dengan jelas berapa dana JHT

dan Non-JHT. Selain itu, tidak dapat ditentukan besarnya pembayaran JHT untuk hari

yang bersangkutan, apakah penerimaan iuran JHT hari itu dapat menutup seluruh

klaim pada hari yang sama, sehingga terdapat sisa dana untuk diinvestasikan.

Demikian pula halnya dengan program Non-JHT.


Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa PT Jamsostek tidak memisahkan

pengelolaan dana program JHT dari program Non-JHT sejak awal iuran diterima,

sehingga tidak dapat diidentifikasi dengan jelas besar dana program JHT dan besar

dana untuk program Non-JHT. Pengalokasian investible fund dengan perbandingan

90:10 tidak perlu dilakukan apabila PT Jamsostek telah memisahkan pengelolaan dana

JHT dari dana Non-JHT sejak awal.

b. Dana peserta yang dicatat pada Hutang JHT tidak seluruhnya dicover dengan

Dana Investasi JHT sehingga pengelolaan dana peserta menjadi kurang dapat

dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan bulanan Rekonsiliasi Dana Investasi

JHT dengan Hutang JHT yang dibuat oleh Biro Akuntansi bulan Maret s.d. Desember

2004, diketahui bahwa terdapat ketidakseimbangan antara dana investasi JHT dan

hutang JHT sepanjang tahun seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Posisi per Hutang JHT Dana Investasi JHT Selisih 31 Agustus 2004 26.430.446.393.883,00 26.129.811.058.062,00 (300.635.335.821,00) 30 September 2004 26.867.719.844.043,00 26.671.934.683.276,00 (195.785.160.767,00) 31 Oktober 2004 27.236.730.967.602,00 27.144.580.713.066,00 (92.150.254.536,00) 30 Nopember 2004 27.936.484.739.374,00 27.761.274.545.684,00 (175.210.193.690,00) 31 Desember 2004 28.401.305.663.385,00 28.407.161.988.965,00 5.856.325.580,00

Dari tabel di atas diketahui bahwa sepanjang tahun 2004 dana investasi JHT selalu

lebih kecil dari hutang JHT.

Untuk menutupi defisit dana investasi JHT per 31 Desember 2004,

PT Jamsostek telah melakukan reklas dari deposito Non-JHT menjadi deposito JHT.

Reklas deposito dilakukan pada bulan Desember 2004 sebesar Rp116.500,000,000,00

melalui memo Kepala Divisi (Kadiv) Pasar Uang dan Pasar Modal (PUPM)

No.M/295/DPUPM/122004 tanggal 31 Desember 2004 dengan tujuan agar tidak

terjadi defisit. Namun demikian, PT Jamsostek tidak melakukan reklas terhadap hasil

investasi (return) dari deposito yang direklas, dengan demikian, return atau hasil

pengembangan dari dana JHT akan terlalu kecil.


c. Terdapat penerimaan restitusi PPh yang bersumber dari dana JHT tetapi

digunakan untuk investasi Non-JHT

Pada bulan Oktober 2004 terdapat penerimaan restitusi PPh Badan sesuai Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No.00127/406/02/051/04 tanggal 2 September

2004 atas bunga investasi berikut : Sumber Restitusi PPh Jumlah (Rp) Sumber dana

MTN Semen Padang 5.123.378.332,00 JHT MTN Haji Kalla 3.705.882.352,00 JHT MTN Danareksa 15.971.324.511,00 JHT MTN Arutmin Indonesia 26.440.559.896,00 JHT Kontrak Aset Investasi Rifan Financindo 883.627.398,00 JHT Kontrak Aset Investasi Asjaya 962.132.353,00 JHT

Subtotal 53.086.904.842,00 Promissory Notes Citra Sari Makmur 450.758.333,00 Non-JHT Fiskal Luar Negeri 37.000.000,00 Operasional

Subtotal 487.758.333,00 Total Restitusi 53.574.663.175,00

Dari data tersebut diketahui bahwa sebagian besar dari restitusi tersebut berasal

dari investasi JHT, yaitu sebesar Rp53.086.904.842,00. Namun demikian, penerimaan

restitusi tersebut masuk ke dalam rekening bank investasi Non-JHT yang kemudian

digunakan untuk investasi Non-JHT berupa pembelian obligasi dan reksadana.

Penempatan dana JHT yang berasal dari restitusi ke dalam rekening Non-JHT

dilakukan tanggal 14 Oktober 2004.

Berdasarkan keterangan dari Biro Keuangan dan Divisi PUPM, dana tersebut

dipinjam Non-JHT untuk pembelian obligasi dalam rangka restrukturisasi portofolio

Non-JHT. Alasan peminjaman dana tersebut karena investasi Non-JHT tidak memiliki

dana likuid dan harus mencairkan deposito yang belum jatuh tempo. Pengembalian

atas peminjaman dana tersebut dilakukan melalui mekanisme pengalihan penerimaan

iuran yang menjadi hak Non-JHT sebesar 10% dari investible fund menjadi dana

investasi JHT pada bulan Oktober 2004, walaupun pada bulan September dan Oktober

2004 telah terjadi defisit dana investasi JHT terhadap hutang JHT yang cukup besar,

yaitu masing-masing sebesar Rp195.785.160.767,00 dan Rp92.150.254.536,00.


Sesuai memo Kadiv PUPM No.M/295/DPUPM/122004 tanggal 31 Desember

2004 telah direklas deposito Non-JHT ke deposito JHT untuk menutup defisit dana

investasi JHT terhadap Hutang JHT. Seharusnya restrukturisasi portofolio obligasi

Non-JHT tidak perlu meminjam dana dari JHT sebesar Rp53.086.904.842,00 apabila

restrukturisasi telah direncanakan dengan baik. Berdasarkan Daftar Deposito per 30

September 2004 diketahui pada bulan Oktober 2004 terdapat deposito berjangka Non-

JHT yang jatuh tempo dengan total nominal Rp71.888.244.648,00 sebagai berikut:

Nama Bank Nomor Deposito Jatuh Tempo Nominal (Rp) Mandiri Eks BBD Gubeng Sby 142-0204044548 20-Okt-2004 9.000.000.000,00 BTN Harmoni 1098555.R1 18-Okt-2004 11.000.000.000,00 BTN Harmoni 1147432/007183-4 29-Okt-2004 1.000.000.000,00 Bank Agro Gd Jamsostek 012631/0423-02294-062 21-Okt-2004 3.300.000.000,00 Bank Bukopin 2010129684 1-Okt-2004 3.500.000.000,00 Bank Bukopin 2010129685 1-Okt-2004 5.000.000.000,00 Bank Bukopin 2010125302.R1 4-Okt-2004 2.000.000.000,00 Bank Bukopin 2010125336.R1 7-Okt-2004 2.700.000.000,00 Bank Bukopin 2010125374.R1 8-Okt-2004 3.800.000.000,00 Bank Bukopin 2010125431.R1 10-Okt-2004 2.500.000.000,00 Bank Bukopin 2010125486.R1 14-Okt-2004 4.000.000.000,00 Bank Bukopin 2010125550.R1 16-Okt-2004 10.000.000.000,00 Bank Bukopin 2010125603.R1 20-Okt-2004 3.500.000.000,00 Bank Bukopin 2010125633.R1 21-Okt-2004 2.000.000.000,00 Bank Bukopin 2010125682.R1 23-Okt-2004 1.088.244.648,00 Bank Danpak 013071 15-Okt-2004 6.500.000.000,00 Bank Danpak 013077 22-Okt-2004 1.000.000.000,00

Total 71.888.244.648,00

Dana JHT yang dipinjam untuk Non-JHT tersebut tidak dikenakan bunga,

sehingga merugikan peserta. Kerugian peserta sebagai akibat dari pemakaian dana

JHT oleh program Non-JHT dengan asumsi bunga yang digunakan adalah bunga

deposito satu bulan adalah seperti terlihat pada tabel berikut :

Restitusi JHT Rp53.086.904.842,00 Investible Fund bulan Oktober 2004 Rp193.400.000.000,00 Alokasi untuk Non-JHT ( 10% x Investible Fund) Rp19.340.000.000,00 Dana yang belum dikembalikan Rp33.746.904.842,00 Jumlah hari s.d. memo reklas M/295/DPUPM/122004 ( 19 Desember 2004 - 14 Oktober 2004) 66 Minimal bunga yang seharusnya diterima JHT (7,25% x dana yg belum dikembalikan x jumlah hari/365) Rp 442.408.053,89


Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peminjaman dana restitusi

PPh milik JHT tidak perlu dilakukan. Pemakaian dana JHT tersebut merugikan peserta

JHT sebesar Rp442.408.053,89, karena peminjaman tersebut tidak memperhitungkan

bunga dari tanggal 14 Oktober s.d. 19 Desember 2004.

d. Dana JHT untuk pembelian obligasi Non-JHT pada bulan November dan

Desember 2004 yang bertujuan untuk restrukturisasi portofolio investasi

Non-JHT tidak ditujukan untuk kepentingan peserta

Pada bulan November dan Desember 2004 terdapat pembelian obligasi

Non-JHT kelompok diperdagangkan (trading) dan tersedia untuk dijual (available for

sale/AFS) yaitu sebagai berikut :

(dalam rupiah) Bulan Obligasi Non-JHT Trading Obligasi Non-JHT AFS Total

November 2004 365.656.850.520 61.873.000.000 427.529.850.520

Desember 2004 163.371.015.263 132.062.252.793 295.433.268.056

Total 529.027.865.783 193.935.252.793 722.963.118.576

Sesuai dengan Memo Divisi PUPM No.M/267/DPUPM/112004 tanggal

24 November 2004, pembelian obligasi tersebut dalam rangka pencapaian target laba

dan untuk restrukturisasi portofolio Non-JHT. Dalam memo tersebut juga dijelaskan

bahwa pembelian obligasi tersebut, sebagian menggunakan dana JHT yang kemudian

akan diganti dengan mereklas pencatatan deposito Non-JHT menjadi deposito JHT.

Total deposito berjangka yang direklas pada bulan November dan Desember 2004

adalah sebesar Rp282.500.000.000,00.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap arus kas Bank Niaga Obligasi Non-JHT,

diketahui bahwa pembelian obligasi Non-JHT pada bulan November dan Desember

berasal dari:


(dalam ribuan rupiah)

Tanggal

Transfer ke rek

Niaga Obligasi Sumber dana

Pengembalian ke

JHT

Non-JHT Iuran JHT Non-JHT Reklas deposito

11/22/2004 94.500.000,00 92.000.000,00 0,00 2.500.000,00 94.000.000,00

11/23/2004 104.500.000,00 20.000.000,00 83.000.000,00 5.000.000,00 63.200.000,00

11/24/2004 71.800.000,00 13.000.000,00 32.800.000,00 26.000.000,00 32.800.000,00

11/29/2004 17.400.000,00 14.900.000,00 0,00 2.500.000,00 36.900.000,00

12/15/2004 55.000.000,00 43.300.000,00 12.200.000,00 - 55.600.000,00

343.200.000,00 183.200.000,00 128.000.000,00 36.000.000,00 282.500.000,00

Dari tabel di atas diketahui bahwa sumber dana pembelian obligasi Non-JHT

berasal dari iuran sebesar Rp183.200.000.000,00, dari pinjaman rekening investasi

JHT sebesar Rp128.000.000.000,00, dan dari rekening investasi JHT sebesar

Rp36.000.000.000,00. Dari rekening iuran yang seharusnya menjadi dana investasi

program JHT adalah sebesar Rp164.880.000.000,00 (90% x 183.200.000.000,00). Jika

jumlah ini ditambah dengan pinjaman dari JHT sebesar Rp128.000.000.000,00 maka

deposito yang seharusnya direklas menjadi deposito JHT adalah sebesar

Rp292.880.000.000,00. Kekurangan reklas deposito ke JHT adalah

Rp10.380.000.000,00.

Restrukturisasi portofolio Non-JHT yang dilakukan oleh Divisi PUPM di atas

dengan menggunakan dana likuid dari JHT bukan untuk kepentingan peserta.

Restrukturisasi portofolio dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan hanya

ditujukan untuk kepentingan PT Jamsostek, yaitu menaikkan laba perusahaan.

Berdasarkan kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa PT Jamsostek belum

melakukan pemisahan pengelolaan dana investasi setiap program, yakni JHT dan

Non-JHT investasi secara jelas dan transparan atau belum maksimal melakukan

fungsinya sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga merugikan hak

peserta program jaminan sosial tenaga kerja.


Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana PT Jamsostek adalah:

a. Dalam PP Nomor.22 tahun 2004 tentang Pengelolaan Investasi Dana Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja antara lain dinyatakan bahwa untuk menjamin

pemenuhan hak-hak peserta program sosial tenaga kerja, maka dana yang berasal dari

iuran peserta perlu diinvestasikan dan dikelola secara terarah dan optimal serta hati-

hati. Kemudian pada pasal 23 diatur bahwa Badan Penyelenggara wajib melakukan

pemisahan pengelolaan kekayaan dan kewjaiban yang bersumber dari Program JHT

dan Program Non-JHT, yang sesuai dengan penjelasan pasal tersebut pemisahan

pengelolaan dana ini dimaksudkan agar pendanaan untuk kewajiban JHT tidak

digunakan untuk pemenuhan kewajiban program jaminan yang lain dan karena

karakteristik masing-masing program berbeda.

b. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No.02/PJ.31/1996 tanggal 5 Juni 1996 pada

pasal 7 mengatur bahwa PT Jamsostek wajib menyelenggarakan pembukuan yang

terpisah atas kegiatan program JKK, JKM, dan JPK dengan kegiatan program JHT.

c. Pedoman Investasi PT Jamsostek antara lain mengatur bahwa Direktur Keuangan

mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan modal kerja dan arus kas masuk dan

memberitahukan ketersediaan dana yang dapat diinvestasikan kepada Direktur

Investasi. Menurut Garis Besar Kebijakan Investasi (GBKI) yang merupakan arahan

dari Direktorat Investasi, tujuan investasi dari masing-masing sumber dana JHT dan

Non-JHT harus dipisah mengingat kedua sumber tersebut memiliki karakteristik yang

berbeda.

Kondisi di atas mengakibatkan:

a. Pengalokasian investible fund sebesar 90% untuk program JHT dan 10% untuk

program Non-JHT menjadi tidak tepat.

b. Pemakaian dana hasil restitusi JHT sebagai dana Non-JHT merugikan peserta JHT

minimal sebesar Rp442.408.053,89.

c. Peserta Jamsostek dirugikan dari reklasifikasi deposito Non-JHT menjadi deposito

JHT yang tidak diikuti dengan hasil investasi yang seharusnya diterima.



a. PT Jamsostek belum dapat mengimplementasikan kegiatan berdasarkan masing-

masing jenis sumber dana/program, yakni JHT dan Non-JHT sesuai PP No.22 tahun

2004.

b. Direktur Keuangan belum melakukan analisis arus kas masuk dari masing-masing

sumber dana JHT dan Non-JHT.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa :

a. Pemisahan secara jelas Dana JHT dan Non-JHT

Untuk kondisi sekarang yang paling mendekati ketepatan pemisahan iuran JHT

dan Non-JHT adalah pendekatan dari rate masing masing program, yaitu 90% JHT

dan 10% Non-JHT.

b. Hutang JHT tidak sepenuhnya di-cover dengan dana investasi JHT.

Memang ada perbedaan antara hutang dan dana investasi JHT, dimana dapat

terjadi hutang JHT lebih rendah dari investasi JHT atau sebaliknya. Kondisi ini

disebabkan belum dilakukan pemisahan yang tegas antara dana JHT dan Non-JHT.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi perbedaan tersebut adalah

melakukan koordinasi antara Biro Akuntansi, Biro Keuangan, dan Divisi PUPM.

Divisi PUPM akan menindaklanjuti rekonsiliasi hutang dan portofolio investasi JHT,

antara lain melakukan reklas deposito Non-JHT ke deposito JHT jika hutang JHT

lebih besar dari portofolio investasi JHT atau sebaliknya. Upaya ini telah dilakukan

pasca kuartal III tahun 2004.

Rekonsiliasi tidak dapat disajikan tepat waktu, umumnya disajikan satu s.d dua

bulan kedepan, sehingga reklas deposito Non-JHT ke JHT tidak tepat waktu. Untuk

itu Divisi PUPM dan Biro Akuntansi dan Biro Keuangan berupaya menyeimbangkan

hutang dan portofolio investasi lebih awal. Pada bulan Maret 2005 telah dilakukan

reklas deposito Non JHT ke JHT sebesar Rp 18.500.000.000,00. Upaya ini untuk

mengantisipasi adanya pemakaian dana JHT dan sekaligus diharapkan dapat

meminimalkan perbedaan saldo hutang JHT dan portofolio investasi lebih awal.


c. Restitusi PPh dari dana JHT digunakan untuk investasi Non-JHT

Pada awal Oktober 2004 disepakati untuk menggunakan dana restitusi pajak

untuk pembelian lelang Surat Utang Negara dan Obligasi Pemerintah, serta reksadana

program Non-JHT, karena dana Non-JHT yang ada tidak cukup untuk ke transaksi

lelang SUN dan Obligasi Pemerintah saat itu. Pengembalian dana tersebut diharapkan

sepenuhnya dari iuran Non-JHT selama periode tersebut.

Berdasarkan perhitungan ternyata iuran Non-JHT pada periode Oktober 2004

belum mampu sepenuhnya mengkompensasi penggunaan dana hasil restitusi pajak,

sehingga digunakan dana JHT yang menyebabkan berkurangnya dana JHT sebesar

Rp442 juta, untuk itu pada tahun 2005 akan direklas dana Non-JHT untuk meng-

cover kekurangan dana JHT tersebut. Ke depan diupayakan untuk melakukan

proyeksi cash flow yang lebih baik dan menghindari penggunaan dan peminjaman

dana antar program.

d. Dana JHT untuk beli obligasi Non-JHT bulan November dan Desember 2004

Karena terbatasnya dana Non-JHT untuk pembelian obligasi seperti yang

tertuang dalam prognosa RKAP 2004 dan RKAP 2005, maka dipinjam dana JHT,

dengan diiringi reklas/konversi portofolio deposito Non-JHT menjadi deposito JHT.

Strategi ini diharapkan akan memberikan yang sama, jika dana JHT tersebut

didepositokan pada saat tersebut dengan tingkat bunga pasar, karena deposito yang

dikonversi mempunyai tingkat bunga yang sama dengan tingkat bunga pada saat

konversi. Sehingga secara ekonomis opportunity loss Program JHT dapat

diminimalkan.

Kebijakan ini menimbulkan perbedaan antara hutang JHT dan portofolio

investasi JHT sebesar Rp10,00 milyar. Menyikapi kondisi ini Divisi PUPM kembali

mereklas portofolio Non-JHT pada tanggal 19 Desember 2004, sehingga pada akhir

tahun 2004 seluruh portofolio investasi JHT mampu meng-cover hutang JHT pada

periode tersebut.


Ke depan, Divisi PUPM bekerja sama dengan Biro Keuangan serta Biro

Akuntansi berupaya untuk melakukan proyeksi cash flow dan kebutuhan investasi

yang lebih baik dan menghindari penggunaan dan peminjaman dana antar program.

BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek melakukan pemisahan yang tegas antara

program JHT dan Non-JHT berdasarkan PP No.22 tahun 2004, sehingga kegiatan

investasi dapat dilakasanakan berdasarkan masing-masing jenis sumber dana/program,

yakni JHT dan Non-JHT. Selain itu Direktur Keuangan hendaknya melakukan analisis

arus kas masuk dari masing-masing sumber dana JHT dan Non-JHT tersebut untuk

mengetahui jumlah yang seharusnya untuk klaim dan BUBM, sehingga investasi dapat

dilakukan berdasarkan masing-masing jenis sumber dana/program.

6. Dana cadangan teknis JKM untuk kepentingan fiskal sebesar Rp873.69 juta belum

diajukan ke Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) untuk disahkan.

Berdasarkan UU No.3 tahun 1993, PT Jamsostek ditetapkan sebagai Badan

Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program-program yang

diselenggarkan yaitu JKK, JKM, JPK dan JHT. Program-program tersebut dalam

pelaksanaannya adalah sejenis dengan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa dan asuransi

kesehatan. Sedangkan program JHT sejenis dengan dana pensiun, sehingga aturan pajak

yang harus ditaati sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk perusahaan asuransi dan

dana pensiun.

Berdasarkan laporan keuangan (unaudited), posisi cadangan teknis per

31 Desember 2004 antara lain adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah) Cadangan Teknis Beban Cadangan Saldo Akhir Cadangan

JKM 122.546.403.038,00 873.687.147.186,00


Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa untuk program JKM, dana cadangan

sebesar Rp873.687.147.186,00 belum pernah diajukan untuk disahkan oleh DJLK

Departemen Keuangan. Sesuai SE Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.31/1996 tanggal 6 Mei 1996

point 5.a. mengatur bahwa PT Jamsostek diperkenankan untuk membentuk dana cadangan

antara lain bahwa bagi program JKM, besarnya dana cadangan premi sesuai dengan

penghitungan aktuaria yang disahkan oleh DJLK Departemen Keuangan.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan dasar pembebanan cadangan JKM untuk

menghitung PPh badan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hal tersebut terjadi karena PT Jamsostek belum sepenuhnya mematuhi ketentuan

perpajakan khususnya SE Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.31/1996 tanggal 6 Mei 1996.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa dana cadangan teknis program JKM

sebesar Rp873.687.147.186,00 belum mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal

Lembaga Keuangan (DJLK). Akan tetapi, formulasi dan asumsi perhitungan cadangan

teknis program Jamsostek sudah disahkan oleh DJLK melalui surat

No.S.1101/MK.17/1994 tanggal 21 Juli 1994.

Pada tahun 2004 telah diterbitkan PP No.22 tahun 2004 tentang Pengelolaan Dana

Jamsostek, yang antara lain mengatur metode dan asumsi perhitungan cadangan teknis.

Metode dan asumsi perhitungan cadangan teknis yang tertuang dalam PP No. 22/2004

masih sesuai dengan surat DJLK No.S.1101/MK/17/1994.

Upaya ke depan yang akan dilakukan oleh PT Jamsostek adalah mengajukan surat

pengesahan besaran dana cadangan teknis JKM kepada DJLK, sesuai dengan SE Ditjen

Pajak No.SE-02/PJ.31/1996.

Mengingat karakteristik program Jamsostek adalah asuransi sosial yang berbeda

dengan asuransi jiwa/kerugian yang diselenggarakan oleh lembaga asuransi komersial,

serta dengan telah diterbitkannya PP No.22 Tahun 2004, PT Jamsostek akan mengajukan


permohonan peninjauan kembali atas SE Ditjen Pajak tersebut, dengan melibatkan

Direktorat Jenderal Pajak, DJLK, Kementerian BUMN.

BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek segera mengajukan surat pengesahan

besaran dana cadangan teknis JKM kepada DJLK.

7. Terdapat indikasi penggunaan perangkat lunak oracle yang belum sepenuhnya

sesuai dengan ketentuan.

Pada saat ini sebagian besar aplikasi sistem informasi pada PT Jamsostek

menggunakan oracle database, berkaitan dengan hal tersebut PT Jamsostek membutuhkan

dukungan teknis dan pemeliharaan dari pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dalam

hal tersebut. Sejak tahun 2002, PT Jamsostek mengadakan kerja sama dengan PT Perkasa

Pilar Utama (PT PPU) tentang pekerjaan annual technical support (ATS) dan

maintenance oracle database dengan Perjanjian No.PER/70/072002 tanggal 31 Juli 2002

dan Addendum Pertama Perjanjian No.PER/115/102003 tanggal 2 Oktober 2003 yang

berakhir pada tanggal 31 Juli 2004.

Selanjutnya, berdasarkan surat penawaran PT PPU No.073/SK-PPU/D/R/VII/04

tanggal 28 Juli 2004 dan Memo Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Informasi

No.M/108/DIRENBANGIN/072004 tanggal 8 Juli 2004, PT Jamsostek dan PT PPU

sepakat untuk membuat addendum kedua untuk jangka waktu 31 Juli 2004 s.d. 1 Agustus

2005 yang dituangkan dalam Perjanjian No.PER/09/082004 tanggal 04 Agustus 2004.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap penggunaan perangkat lunak oracle terdapat

yang tidak sesuai dengan Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam Memo Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Informasi Nomor.M/108/

DIRENBANGINF/072004 tanggal 8 Juli 2004 2004, dinyatakan bahwa lisensi perangkat

lunak oracle yang dimiliki oleh PT Jamsostek sebanyak 263, sedangkan pengguna

sebenarnya adalah sebanyak 667. Oleh karena itu, terdapat 404 (667-263) pengguna yang


tidak menggunakan lisensi. Dengan berlakunya Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang

Hak Cipta, terdapat indikasi bahwa PT Jamsostek melakukan pelanggaran undang-undang

perlindungan hak cipta.

Penggunaan perangkat lunak dan prosedur pengadaan barang dan jasa

PT Jamsostek seharusnya memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 12 Undang-undang No.19

tahun 2002 yang menyatakan bahwa lisensi dan program komputer merupakan salah satu

hak cipta yang dilindungi, sehingga setiap penggunaan program oracle harus mendapat

lisensi dari pihak yang berhak.

Hal tersebut mengakibatkan PT Jamsostek berpotensi dituntut oleh pihak yang

memiliki hak cipta atas perangkat lunak oracle.

Kondisi tersebut terjadi karena PT Jamsostek tidak menaati ketentuan yang telah

ditetapkan.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan jumlah lisensi

oracle sesuai dengan UU No.19/2002 akan dipenuhi secara bertahap dengan

mempertimbangkan RKAP yang disetujui setiap tahunnya. Untuk pembayaran biaya

lisensi dilakukan setiap tahun dimuka berdasarkan jumlah user yang dimiliki kepada

PT Oracle Indonesia dengan menggunakan kurs pasar yang berlaku pada saat akan

dituangkannya perjanjian. Sementara biaya pemeliharaan (ATS) dibayarkan kepada

perusahaan lokal (Bisnis Partner Oracle Indonesia) dengan kurs lebih rendah karena

menggunakan tenaga lokal dan hasil negosiasi oleh BPS.

Pembayaran lisensi kepada PT Oracle Indonesia dibayar 2 kali dalam setahun. Sedangkan

pembayaran pemeliharaan dimuka menyesuaikan pembayaran lisensi.


BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek mematuhi ketentuan Undang-undang

No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan segera berupaya mendapatkan lisensi atas

penggunaan perangkat lunak yang belum mendapat ijin, untuk menghindari tuntutan oleh

pihak yang memiliki hak cipta atas perangkat lunak oracle.

8. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan TB 2003

a. Status Badan Hukum PT Jamsostek tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan

jaminan sosial oleh suatu badan penyelenggara yang nirlaba.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek terus mengajukan dan atau

mendorong segera terbentuknya suatu badan penyelenggara Jamsostek yang nirlaba,

serta mempersiapkan prasarana dan sarana organisasi untuk mendukung hal itu.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa dalam pembahasan RUU SJSN

Direksi sebagai anggota Tim, sehingga dalam setiap pembahasan materi RUU SJSN

baik di tingkat Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Kesra maupun di

DPR , PT Jamsostek telah berpartisipasi secara aktif.

RUU SJSN sudah disahkan dan diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004,

yaitu UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam

UU SJSN tersebut, PT Jamsostek ditetapkan sebagai Badan Penyelenggara jaminan

sosial menurut UU SJSN (pasal 5 ayat (3), dan prinsip penyelenggaraan SJSN

ditetapkan dalam Pasal 4, antara lain nirlaba.

Dalam Ketentuan Peralihan, pasal 52 ayat (2) ditetapkan bahwa “semua

ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga

Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan UU ini paling lambat 5

(lima) tahun sejak UU ini diundangkan”.


Dalam rangka penyesuaian dengan UU SJSN, organisasi yang sudah ada saat

ini dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, namun untuk lebih

memantapkan implementasi UU SJSN sesuai dengan prinsip penyelenggaraan SJSN

akan dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait, antara lain berkaitan

dengan ketenagakerjaan, status badan hukum dan sistem keuangan.

Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum

sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena status badan hukum

masih PT (Persero) yang memiliki kewajiban menyetor deviden kepada Pemerintah..

Temuan ini masih dipantau.

b. Terdapat pengeluaran dalam rangka pembelian tanah dan bangunan Perum

PPD sebesar Rp27.300,00 juta yang masih tercatat dalam Pos Sementara Dalam

Penyelesaian, karena proses penyelesaian pembelian tanah dan bangunan

tersebut berlarut-larut.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek mematuhi ketentuan yang

ada dan tetap melakukan upaya untuk memperoleh tanah dan bangunan Kantor Pusat

Perum PPD. Jika dipandang perlu untuk membatalkan pembelian tanah dan bangunan,

maka pembatalan tersebut harus dibuatkan perikatan secara hukum dengan memuat

klausul antara lain kewajiban Perum PPD, batas waktu pengembalian dan

konsekuensi/imbalan atas pembatalan pembelian tanah dan bangunan tersebut. Selain

itu, jika dipandang perlu untuk mengalihkan opsi pembelian tanah menjadi tanah yang

berlokasi di Depo A Ciputat, maka harga jual yang digunakan sebesar nilai

berdasarkan hasil penilaian appraisal, bukan NJOP.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa tetap mengupayakan untuk

memperoleh tanah dan bangunan kantor Pusat Perum PPD. Pada tanggal 22 Juni 2004

Direksi PT Jamsotek kembali mengundang Direksi Perum PPD untuk membahas

penyelesaiaan transaksi jual beli tanah dan bangunan Kantor Pusat Perum PPD,

dimana hasil pertemuan tersebut adalah Perum PPD dikenakan sanksi denda atas


keterlambatan penyelesaian transaksi sebesar Rp100.000.000,00 yang mana

pembayarannya sudah diterima PT Jamsostek pada tanggal 23 Juni 2004. Sehubungan

dengan keinginan Direksi Perum PPD untuk membatalkan PPJB No.1 dan akan

mengembalikan dana sebesar Rp27.300.000.000,00 yang sudah diterima Perum PPD

dari PT Jamsostek, Direksi PT Jamsostek meminta Perum PPD membuat jadwal

waktu pembayarannya.

Sampai saat ini terus dilakukan korespondensi kepada Perum PPD dalam

upaya penyelesaian transaksi jual beli tanah dan bangunan tersebut.


sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena sampai saat ini terus

dilakukan korespondensi kepada Perum PPD dalam upaya penyelesaian transaksi jual

beli tanah dan bangunan Kantor Pusat Perum PPD. Temuan ini masih dipantau.

c. Pelaksanaan Program Jamsostek Sektor Informal/Mandiri pada Kantor Cabang

Rawamangun belum dipayungi oleh ketentuan/aturan yang baku.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek memberikan perhatian

khusus atas pelaksanaan kegiatan tersebut, dan melakukan koordinasi dengan pihak-

pihak terkait agar PP dan ketentuan-ketentuan dibawahnya termasuk yang berlaku di

lingkungan PT Jamsostek dapat segera diterbitkan.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa telah dilakukan penelitian bersama

dengan Depnakertrans dalam rangka menggali/mengumpulkan data tentang

karakteristik sektor informal. Hasil penelitian berupa rekomendasi mekanisme

program perlindungan untuk sektor informal. Serta sudah ada masukan hasil penelitian

dari ILO tentang sektor informal dari berbagai sektor usaha dari beberapa kota di

pulau Jawa dan Sumatera.


sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena sampai saat ini terus


dilakukan penelitian untuk menggali/mengumpulkan data tentang hal-hal yang

berkaitan dengan sektor informal. Temuan ini masih dipantau.

Temuan-temuan tersebut masih dipantau, karena upaya penyelesaian tindak lanjutnya

selain masih dalam proses, ada juga yang terkait dengan pihak-pihak lain.


REPUBLIK INDONESIA

KEPATUHAN TERHADAP PENGENDALIAN INTERN

BPK-RI / AUDITAMA V


REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 14.B/Auditama V/GA/03/2005


Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(Persero) (selanjutnya disebut “PT Jamsostek”) dan anak perusahaannya tanggal 31 Desember

2004 dan 2003, dan telah menerbitkan laporan nomor: 14.A/Auditama V/GA/03/2005

tanggal 31 Maret 2005.



tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh

keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian

PT Jamsostek untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2004, kami

mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit

yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak

dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.


Manajemen PT Jamsostek bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu

pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan

pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan

dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan

keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin

keamanannya dari kerugian sebagai akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi

dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk

memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern,

kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi

setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko

bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau

efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam

kelompok berikut ini:

Penerimaan iuran

Pembayaran jaminan

Pengelolaan Hutang Jaminan Hari Tua (JHT)

Pengelolaan investasi

Pengelolaan aktiva tetap

Beban usaha

Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman

tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut

dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.


Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah

dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kelemahan material menurut standar

auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Suatu kelemahan material adalah kondisi

yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen

pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya

kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang akan material dalam hubungannya dengan

laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam

pelaksanaan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya. Kami mencatat bahwa tidak ada

masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami pandang memiliki

kelemahan material sebagaimana kami definisikan di atas.

Kami juga menemukan masalah-masalah tertentu yang tidak material dari kelemahan

PT Jamsostek terhadap pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang

kami kemukakan pada Lampiran B.







LAMPIRAN B

1. Penempatan deposito berjangka yang dilakukan PT Jamsostek belum sesuai dengan

ketentuan

Sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu untuk memberikan pelayanan prima dan

manfaat yang optimal bagi seluruh peserta, PT Jamsostek dalam melakukan pengelolaan

dana peserta harus dilakukan secara terarah dengan menganut prinsip kehati-hatian untuk

mencapai hasil yang optimal.

Dana JHT dan Non-JHT mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga

pengelolaan dan hasil yang diharapkan berbeda pula. Investasi dan pengembangan JHT

diharapkan dapat memberikan kemampuan kepada perusahaan untuk membayar hutang

JHT. Investasi JHT bertujuan untuk mencapai tingkat pengembalian optimal dengan

tingkat risiko yang dapat diterima perusahaan yaitu konservatif. Sedangkan investasi dan

hasil pengembangan Non-JHT setelah dikurangi kewajiban klaim kepada peserta

diharapkan dapat menutup biaya operasional perusahaan dan dapat memberikan kontribusi

dalam pengembangan perusahaan. Setiap penempatan dana pada suatu instrumen harus

didasarkan pada analisa yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

pedoman investasi yang telah ditetapkan.

Analisa penempatan dan pencairan dana investasi dilakukan oleh Direktorat Riset

Investasi (DRI) yang bertugas untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan

dengan rencana investasi, menyusun kumpulan investasi yang diperbolehkan, memberikan

rekomendasi kepada Direktur Investasi, meninjau secara berkala portofolio investasi dan

membantu menyusun rencana investasi serta evaluasi kinerja portofolio investasi. Dengan

rekomendasi dari DRI, Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal (PUPM) melakukan

penempatan atau pencairan dana investasi.

Total dana investasi per 31 Desember 2004 (unaudited) sebesar

Rp32.515.960.000,00, diantaranya sebanyak 44% dari dana tersebut ditempatkan dalam

bentuk deposito berjangka. Dari seluruh dana investasi yang ditempatkan pada deposito

berjangka, yang ditempatkan pada bank milik negara 45,94%, Bank Pembangunan Daerah

16,65%, dan Bank Swasta Nasional 37,40%. Jumlah bank swasta nasional sebagai bank


penempatan deposito adalah 26 bank, dua diantaranya telah dilikuidasi, yaitu Bank

Dagang Bali (BDB) dan Bank Global.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik terhadap 16 bank swasta nasional

atas analisa rasio keuangan yang dipakai sebagai dasar penempatan pada bank-bank

tersebut, diketahui bahwa terdapat delapan bank berdasarkan analisa rasio keuangannya

seharusnya tidak layak untuk penempatan deposito, yaitu sebagai berikut :

a. Bank Artha Graha (Bank AG)

Dari analisa kinerja bank sesuai Memo DRI No. M/249/DRI/082004 tanggal

31 Agustus 2004 rasio keuangan Bank AG berdasarkan data laporan keuangan tahun

2002 hingga Juni 2004 adalah: Rasio Juni 2004 Des 2003 Juni 2003 Des 2002 Standar BI

CAR 10,57% 10,58% 9,91% 9,33% 8% NPL 3,62% 3,72% 3,63% 2,94% <5% ROA 1,19% 0,47% 0,40% 0,32% >1,5% ROE 26,46% 12,58% 11,61% 9,93% >12% NIM 6,13% 3,82% 2,43% 1,19% >6% BOPO 94,88% 94,08% 94,08% 97,87% <92% LDR 85,41% 83,80% 83,80% 72,56% 85% - 110%

Dari tabel di atas diketahui bahwa Return On Asset (ROA) Bank AG di bawah

standar BI, di mana ROA yang rendah menunjukkan bahwa Bank AG kurang mampu

mengelola asetnya untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal. Demikian

juga dengan Net Interest Margin (NIM) yang pada dua tahun terakhir lebih rendah dari

standar BI menunjukkan bahwa Bank AG kurang mampu mengelola aktiva

produktifnya untuk mendapatkan hasil bunga yang optimal. Rasio Beban Operasional

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank AG di atas standar BI

mengindikasikan bahwa Bank AG tidak efisien dalam melakukan kegiatan

operasionalnya.

Total penempatan deposito berjangka pada Bank AG per 31 Desember 2004

adalah Rp430.550.000.000,00 terdiri dari deposito JHT sebesar Rp417.250.000.000,00

dan Non-JHT sebesar Rp13.300.000.000,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa

pada tahun 2004 terdapat penempatan dana baru pada bulan Agustus, September,

Oktober, November, dan Desember dengan total Rp144.500.000.000,00 untuk JHT


dan Rp13.300.000.000,00 untuk Non-JHT (lihat lampiran 3). Sedangkan ekuitas Bank

AG per Juni 2004 adalah Rp285.732.000.000,00. Dengan demikian, penempatan

deposito berjangka pada Bank AG adalah 151%

(Rp430.550.000.000,00/Rp285.732.000.000,00 x 100%) dari ekuitasnya.

Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Direktorat Investasi

PT Jamsostek tidak menempatkan dana di Bank AG apabila memperhatikan:

1) Rasio ROA, NIM, dan BOPO tidak sesuai dengan standar BI

2) Total penempatan deposito berjangka PT Jamsostek pada Bank AG telah mencapai

151% dari ekuitasnya atau melebihi batas maksimum penempatan deposito

berjangka yaitu sebesar 85% dari ekuitasnya.

b. Bank Victoria

Dari analisa kinerja bank sesuai Memo DRI No. M/272/DRI/092004 tanggal

22 September 2004 atas rasio keuangan Bank Victoria berdasarkan data laporan

keuangan tahun 2002, 2003, dan 2004 adalah sebagai berikut: Rasio Juni 2004 Des 2003 Juni 2003 Des 2002 Standar BI

CAR 14,70% 11,52% 16,50% 8,99% 8% NPL 0% 4,05% 2,71% 2,14% <5% ROA 0,77% 0,69% 0,37% 0,62% >1,5% ROE 7,60% 8,77% 4,68% 13,09% >12% NIM 4,84% 2,44% 1,71% 1,98% >6% BOPO 95,48% 95,47% 97,71% 96,42% <92% LDR 35,27% 40,22% 27,62% 36,24% 85% - 110%

Dari rasio keuangan pada tabel di atas, hanya CAR dan NPL Bank Victoria saja

yang sesuai dengan standar BI, sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank Victoria

mempunyai kinerja yang kurang baik. Rekomendasi dari DRI menyatakan bahwa

penempatan pada bank ini perlu dikurangi secara bertahap.

Total penempatan deposito berjangka pada Bank Victoria per 31 Desember

2004 sebesar Rp64.800.000.000,00 yang seluruhnya dari dana JHT. Sejak tanggal

memo sampai dengan 31 Desember 2004 tidak ada pengurangan penempatan deposito

berjangka pada Bank Victoria, bahwa terdapat penempatan dana baru sebesar

Rp5.000.000.000,00 pada bulan November 2004. (lihat lampiran 3)


c. Bank Bumi Putera (Bank BP)

Dari evaluasi berkala kinerja bank sesuai Memo DRI No. M/232/DRI/082004

tanggal 18 Agustus 2004 atas rasio keuangan Bank BP berdasarkan laporan keuangan

tahun 2002 s.d Maret 2004 sebagai berikut : Rasio Maret 2004 Des 2003 Maret 2003 Des 2002 Standar BI

CAR 10,03% 9,94% 12,79% 12,94% 8% NPL 2,76% 2,50% 3,57% 3,67% <5% ROA 1,08% 1,40% 1,21% 1,32% >1,5% ROE 10,37% 12,37% 9,30% 9,91% >12% NIM 7,18% 5,64% 5,21% 4,89% >6% BOPO 89,23% 90,67% 92,37% 92,50% <92% LDR 99,6% 96,21% 87,27% 93,50% 85% - 110%

Dari data di atas diketahui ROA dan ROE Bank BP di bawah standar BI. Hal

ini menunjukkan bahwa Bank BP kurang mampu mengelola asetnya untuk

mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal. Demikian juga rasio NIM dalam

dua tahun terakhir berada di bawah 6% yang mengindikasikan bahwa bank ini kurang

mampu mengelola asset produktifnya untuk menghasilkan bunga yang optimal.

Deposito berjangka pada Bank BP per 31 Desember 2004 adalah

Rp193.820.000.000,00 seluruhnya dari dana JHT atau sebesar 76,002% dari

ekuitasnya.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa rasio ROA, ROE, dan NIM tidak

sesuai dengan standar BI, Direktorat Investasi seharusnya tidak lagi menempatkan

dananya pada bank BP. Akan tetapi, pada bulan Agustus dan Desember 2004 ada

penempatan dana baru sebesar Rp16.000.000.000,00 untuk program JHT. (lihat

lampiran 3)

d. Bank CIC

Dari analisa terakhir DRI No. M/10/DRI/022002 tanggal 6 Februari 2002,

rasio keuangan Bank CIC berdasarkan laporan keuangan tahun 1998 s.d 2001 adalah : Rasio Des 2001 Des 2000 Des 1999 Des 1998 Standar BI CAR 13,83% 7,07% 0,55% 5,04% 8% NPL n/a n/a n/a n/a <5% ROA 0,41% 1,09% -4,89% -9,88% >1,5% ROE n/a n/a n/a n/a >12% NIM n/a n/a n/a n/a >6% BOPO n/a n/a n/a n/a <92% LDR 52,91% 48,24% 36,83% 31,99% 85% - 110%


ROA Bank CIC jauh di bawah standar BI. ROA yang rendah menunjukkan

bahwa Bank CIC kurang mampu mengelola asetnya untuk mendapatkan tingkat

pengembalian yang optimal. Dari segi likuiditas, Bank CIC kurang dapat menyalurkan

kreditnya ditandai dengan LDR yang di bawah standar BI.

Total penempatan deposito berjangka pada Bank CIC per 31 Desember 2004

sebesar Rp214.200.000.000,00 yang seluruhnya dari dana JHT. Penempatan dana baru

dilakukan tahun 2003 sebesar Rp35.400.000.000,00 sedangkan bulan Mei 2004

terdapat pencairan sebesar Rp12.550.000.000,00 (lihat lampiran 3). Menurut

penjelasan Divisi PUPM penempatan dana baru tahun 2003 dilakukan dengan

mendasarkan pada evaluasi kinerja bank tahun 2002.

Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa:

1) ROA dan LDR Bank CIC di bawah standar BI

2) Tidak dilakukan analisa evaluasi kinerja bank secara berkala oleh DRI untuk

memastikan keamanan investasi.

e. Bank Danpac

Dari analisa terakhir kinerja bank sesuai Memo DRI No. M/470/DI/112000

tanggal 16 November 2000, rasio keuangan Bank Danpac berdasarkan data laporan

keuangan tahun1999 dan 2000 adalah sebagai berikut: Rasio Juni 2000 Des 1999 Juni 1999 Standar BI

CAR 26,41% 31,87% 18,04% 8% NPL n/a n/a n/a <5% ROA 1,41% 5,66% 6,96% >1,5% ROE n/a n/a n/a >12% NIM n/a n/a n/a >6% BOPO n/a n/a n/a <92% LDR 72,42% 44,01% 0,59% 85% - 110%

ROA Bank Danpac jauh di bawah standar BI. ROA yang rendah menunjukkan

bahwa Bank Danpac kurang mampu mengelola asetnya untuk mendapatkan tingkat

pengembalian yang optimal. Dari segi likuiditas, Bank Danpac kurang dapat

menyalurkan kreditnya ditandai dengan LDR yang tidak sesuai standar BI.

Total penempatan deposito berjangka pada Bank Danpac per 31 Desember

2004 adalah Rp85.600.000.000,00 yang seluruhnya dari dana JHT. Penempatan dana


baru tahun 2004 dilakukan pada bulan September sebesar Rp10.000.000.000,00 (lihat

lampiran 3) untuk program JHT. Menurut rekomendasi dari memo tersebut,

maksimum penempatan dana pada Bank Danpac adalah Rp50.000.000.000,00

Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa:

1) ROA dan LDR Bank Danpac di bawah standar BI

2) Penempatan deposito berjangka pada Bank Danpac melebihi batas yang

direkomendasikan, (Rp85.600.000.000,00-Rp50.000.000.000,00).

3) Tidak dilakukan analisa evaluasi kinerja bank secara berkala oleh DRI untuk

memastikan keamanan investasi.

Hal-hal yang seharusnya diperhatikan dalam penempatan deposito berjangka:

a. Surat Direktur Investasi kepada Kantor Wilayah/Kantor Cabang No.B/7070/082004

tanggal 16 Agustus 2004 tentang Penempatan dana deposito pada Bank Umum Milik

Swasta menyampaikan bank-bank umum swasta yang memiliki kinerja keuangan baik

dan dapat ditunjuk untuk penempatan dana deposito KC. Bank-bank tersebut adalah

BII, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Permata, Bank Mega, Bank

NISP, Bank Agro, Bank BTPN, dan Bank Muamalat. Daftar bank swasta nasional

yang diijinkan tersebut mempunyai rasio keuangan yang sesuai dengan standar BI.

b. Sesuai dengan Garis Besar Kebijakan Akuntansi (GBKI) kriteria pemilihan sekuritas

pasar uang adalah :

1) Kriteria kualitatif meliputi profil dan kecenderungan pertumbuhan industri, profil

dan sepesifikasi produk dan brand image, profil bank, permodalan, kualitas aktiva

produktif, kualitas manajemen, efisiensi, likuiditas, dan tingkat kesehatan bank.

2) Kriteria kuantitatif meliputi tingkat suku bunga, Capital Adequacy Ratio, Non

Performing Loan, Return On Asset, Return On Equity, dan Debt Ratio.

c. Sesuai dengan Pedoman Investasi, seharusnya dilakukan analisa secara berkala atas

penempatan dana pada instrumen investasi.

d. Keputusan Direksi PT Jamsostek No KEP/109/062004 tanggal 22 Juni 2004 mengatur

batas maksimum penempatan dana pada bank swasta nasional kategori D dengan total

asset kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 adalah 85% dari total modal.


Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Penempatan deposito yang tidak sesuai standar BI dan tidak memenuhi kriteria

kualitatif dan kuantitatif sesuai GBKI berisiko/berpotensi merugikan PT Jamsostek

dan peserta Jamsostek.

b. Pengambilan keputusan untuk menempatkan atau mencairkan dana tanpa disertai

analisa dengan data yang up to date kurang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Penempatan dana pada bank AG melebihi ketentuan sesuai SK Direksi sebesar 66%

(151% - 85%) atau sebesar Rp187.677.800.000,00.

Hal tersebut terjadi karena:

a. Kebijakan Divisi Investasi berkaitan dengan penempatan deposito pada bank swasta

nasional di KW dan KC tidak konsisten dengan penempatan deposito di KP

b. Pemilihan bank untuk penempatan deposito berjangka tidak sesuai dengan kriteria

pemilihan instrumen pasar uang sesuai GBKI

c. Beberapa bank tidak dilakukan analisa atau evaluasi kinerja secara berkala untuk

menilai kelayakan penempatan investasi.

d. Divisi PUPM tidak mematuhi Keputusan Direksi dengan melanggar batas maksimum

penempatan deposito.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa definisi modal perbankan yang dijadikan

acuan perhitungan batas maksimum penempatan yang tertuang dalam KEP/150/0695 tidak

sesuai dengan praktek yang lazim. Atas ketidaksesuaian tersebut telah diluruskan melalui

Memo DPUPM tanggal 15 September 2004. Perhitungan modal ini mengacu pada

peraturan BI tanggal 14 Desember 2001, yang intinya menegaskan bahwa modal bank

memperhitungkan tidak hanya modal inti tetapi ditambah modal pelengkap. Mengacu

kepada perubahan tersebut dan ketentuan KEP/109/062004 tanggal 22 Juni 2004, maka

batas maksimum penempatan pada bank-bank tersebut tidak terlampaui.

Direktorat Investasi menyadari kurangnya kajian berkala mengenai kinerja

perbankan sejak tahun 2000 s.d. kuartal III 2004. Hal ini disebabkan kurangnya jumlah

analis pada DRI yang hanya berjumlah dua hingga tiga orang saat itu. Sedangkan kajian

yang diperlukan mencapai 179 kajian, di luar kajian non-rutin. Sehingga penambahan

dana didasarkan pada informasi tingkat kesehatan bank oleh BI serta InfoBank, yang


secara umum kinerja Bank Artha Graha, Bank Bumi Putera, Bank Victoria dikatakan

sehat, sedangkan Bank Centuri cukup sehat.

Terhitung kuartal III tahun 2004, DRI secara berkala telah melakukan kajian atas

kinerja bank yang ditempatkan. Kajian telah memperhitungkan faktor kinerja dalam

menghitung batas maksimum penempatan pada satu bank. Semakin tinggi negative

deviation kinerja bank dari target BI, semakin rendah maksimum penempatan pada bank

tersebut. Ke depan, Direktorat Investasi akan melakukan kajian kinerja bank secara

berkala paling tidak enam bulan sekali, sehingga diharapkan dapat informasi yang up to

date dan akurat mengenai kinerja bank, sehingga dapat meminimalkan risiko investasi.

Selain itu Divisi PUPM juga telah mengurangi exposure pada bank-bank tersebut.

Selama kuartal I 2005, Divisi PUPM telah mengurangi deposito pada Bank Centuri

sebesar Rp.6,6 milyar dan Rp.25,6 milyar.

Penerbitan Surat Direktur Investasi No.R/7070/082004 dibuat terkait dengan

program Jasa Konstruksi di KC, mengingat tidak semua bank yang ada saat ini memiliki

kantor cabang diseluruh Indonesia, seperti KC PT Jamsostek. Kebijakan ini upaya untuk

menyederhanakan jumlah bank swasta sebagai alternatif investasi deposito di KC, serta

mempermudah kontrol penempatan pada bank swasta.

BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek dalam hal ini Direktorat Investasi dalam

menetapkan bank untuk penempatan deposito berjangka sesuai dengan kriteria pemilihan

instrument pasar uang pada Garis Besar Kebijakan Investasi, melakukan analisa atau

evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai kelayakan penempatan investasi.

2. Transaksi penjualan saham JIHD tahun 2004 belum sepenuhnya dilakukan dengan

cermat

Salah satu portofolio investasi PT Jamsostek adalah dalam bentuk saham, yang

terdiri atas saham program JHT dan Non-JHT. Atas saham tersebut juga diklasifikasikan

atas saham yang diperdagangkan (trading) dan saham tersedia untuk dijual (Available for

sale/AFS). Berdasarkan laporan keuangan (unaudited) PT Jamsostek per 31 Desember

2004, diketahui portofolio saham menduduki peringkat ketiga dari segi jumlah


dibandingkan total investasi per tanggal tersebut yaitu mencapai Rp3.158.217.536.302,00

atau 9,71% dibandingkan total investasi sebesar Rp32.515.962.818.482,00.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas transaksi saham diketahui bahwa

terdapat saham dengan kode JIHD dari program JHT dan Non-JHT dengan klasifikasi

AFS yang pada tahun 2004 telah dijual.

Saham JIHD merupakan saham dari PT Jakarta International Hotel &

Development Tbk., yaitu perusahaan yang bergerak dibidang hotel, real estate, properti,

perkantoran dan pusat perbelanjaan. Aktiva utama perusahan adalah berupa land bank

seluas 18 ha (bersih) di daerah segitiga emas Jakarta, yaitu Sudirman Central Business

District (SCBD), selain itu aktiva berupa hotel yaitu Hotel Borobudur yang merupakan

hotel bintang lima dengan jumlah kamar sebanyak 695 kamar.

Menurut laporan bulanan Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal (PUPM) untuk bulan

Januari 2004 diketahui bahwa jumlah saham JIHD per 1 Januari 2004 adalah sebanyak

44.650.000 lembar saham, dan pada bulan Mei 2004 saham JIHD di stock split menjadi

1:2. Pada tahun 2004 PT Jamsostek melakukan transaksi jual atas saham tersebut dan atas

penjualan tersebut PT Jamsostek menderita kerugian yang relatif besar yaitu sebesar

Rp15.118.445.909,00 dengan rincian sebagai berikut : No Bulan Lembar saham Gain (loss) Keterangan

1 Januari 6.650.000 182.344.671 Saldo 31/12/03

JHT 44.650.000 lembar

NJHT 3.331.500 lembar

Dijual JHT 6.650.000 lembar

2 Juli 6.663.000 (1.365.175.651) Pada bulan mei ada stock split

JHT 38.000.000x2=76.000.000 lembar

NJHT 3.331.500x2=6.663.000 lembar

Dijual NJHT 6.663.000 lembar

3 Agustus 18.832.000 (3.167.403.834) Dijual JHT 18.832.000

4 September 57.168.000 (10.768.211.095) Dijual JHT 57.168.000

Total 83.150.000 (15.118.445.909)

Keterangan : Perhitungan terinci lihat lampiran 4 Berdasarkan dokumen yang ada diketahui bahwa penjualan saham JIHD pada

bulan Agustus dan September 2004 di atas, sebelumnya telah dievaluasi atau dianalisa


oleh Divisi Riset Investasi (DRI) melalui Memo No.M/214/DRI/082004 tanggal 5

Agustus 2004 kepada Direktur Investasi. Analisa tersebut antara lain menjelaskan bahwa

saham tersebut tidak lagi memiliki potensial up side di masa mendatang karena masih

rendahnya kinerja perseroan yang ditunjukkan dengan masih rendahnya pencapaian hasil

usaha serta masih besarnya porsi hutang. Untuk menghindari kerugian lebih besar DRI

merekomendasikan untuk melepaskan saham JIHD yang dimiliki saat ini dan

menggantikannya dengan saham lain yang memiliki likuiditas, serta potensi pertumbuhan

yang lebih besar.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa :

a. Dari memo analisa DRI tersebut diatas antara lain juga disebutkan bahwa :

1) Sumber utama pendapatan perusahaan adalah berasal dari hotel, yaitu 92%

(Desember 2003), 93% (Desember 2002), 67% (September 2001), dan 74%

(September 2000). Tingkat hunian hotel relatif rendah, sehingga hotel saat ini

beroperasi pada tingkat break even point.

2) Sejak tahun 1998 perusahaan tidak dapat membayar bunga atas pinjaman bank

sebesar US$ 70,000,000.00 yang digunakan untuk renovasi hotel Borobudur.

Pinjaman tersebut telah direstrukturisasi beberapa kali dan sampai saat ini belum

terlunasi karena ketiadaan cash flow perusahaan.

3) Proyek pembangunan SCBD dengan pendanaan melalui penerbitan obligasi dan

diprediksikan menjadi salah satu sumber utama pendapatan perusahaan mengalami

penundaan dan sampai saat ini belum dapat diselesaikan.

4) Adanya rugi operasional selama lima tahun terakhir membuat perusahaan berada

pada posisi negatif cash flow. Sampai saat ini perusahaan tidak mempunyai cash

flow karena hotel yang dimilikinya tidak menghasilkan laba dan sewa untuk

berbagai properti di SCBD tidak memberikan arus kas bagi perusahaan karena

hanya dapat menutupi biaya operasionalnya.

5) Prospek perusahaan ke depan relatif kurang menarik karena sebagian besar sumber

pendapatannya berasal dari jasa perhotelan yang sangat tergantung pada kondisi

perekonomian dan musim.


6) Selama periode Januari s.d. Juli 2004 kinerja saham JIHD selalu di bawah kinerja

pasar (BEJ) dengan total return negatif 53,96%.

b. Berdasarkan trend harga saham JIHD di pasar untuk Januari s.d. Juli diketahui posisi

harga cenderung turun dan pada saat penjualan saham JIHD bulan Agustus dan

September 2004 oleh PT Jamsostek, berada pada harga terendah, yaitu antara

Rp205,00 s.d Rp225,00, sedangkan posisi harga pada bulan berikutnya cenderung

naik. Sedangkan pada bulan Januari tahun 2004 sebelum adanya memo analisa DRI

tanggal 5 Agustus 2004, PT Jamsostek menjual saham JIHD pada harga Rp825,00 s.d.

Rp850,00.

Berdasarkan penjelasan Direktorat Investasi penjualan saham JIHD terkait dengan

restrukturisasi saham-saham yang tidak likuid. Penjualan saham JIHD tersebut sesuai

analisa DRI diiringi dengan pembelian saham-saham yang memiliki potensi. Untuk saham

JIHD dari program JHT yang dijual pada bulan Januari, Agustus dan September 2004,

hasil penjualannya dibelikan saham TLKM dengan harga rata-rata untuk bulan Januari,

Agustus dan September masing-masing sebesar Rp3.400,00, Rp3.850,00, dan Rp4.200,00

per lembar saham. Harga penutupan saham TLKM pada tanggal 30 Desember 2004

menguat hingga mencapai Rp4.825 per lembar saham. Sedangkan untuk saham JIHD

untuk program Non-JHT yang dijual pada bulan Juli, atas hasil penjualan tersebut

dibelikan saham ASII dengan harga rata-rata Rp5.550,00 per lembar saham. Sedangkan

untuk harga penutupan per 30 Desember 2004 menguat hingga mencapai Rp9.600,00.

Untuk kedua saham tersebut di atas sampai dengan akhir 2004 mengalami peningkatan

yang cukup signifikan, yaitu saham TLKM mengalami apresiasi sebesar 36,88% dan

saham ASII sebesar 84,62%.

Dengan didasarkan atas informasi pada memo analisa DRI tanggal 5 Agustus 2004

dan trend harga saham JIHD di pasar serta penjelasan dari Direktorat Investasi,

seharusnya DRI telah melakukan analisa lebih dini (berkala) atas kinerja saham PT JIHD

sehingga kebijakan cut loss yang diambil tidak terlambat.

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Investasi PT Jamsostek, salah satu tugas

Analis pada DRI adalah meninjau secara berkala portofolio investasi yang ada dan


memberikan rekomendasi kepada Direktur Investasi dengan tembusan kepada divisi

terkait.

Kondisi di atas mengakibatkan PT Jamsostek tidak dapat memberikan hasil yang

optimal kepada peserta.

Hal tersebut terjadi karena analisa atau evaluasi yang dilakukan DRI tidak

dilakukan secara periodik dan tidak pada waktu yang tepat untuk memperkecil kerugian

yang terjadi.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa kinerja saham JIHD hingga Juli 2004

mengalami depresiasi sebesar 36,08%, secara fundamental berdasarkan laporan keuangan

selama tiga tahun (tahun 2000 s.d. 2003 audited) dan laporan keuangan semester I 2004

JIHD terus mencatatkan kerugian.

Memperhatikan kondisi tersebut, untuk saham-saham yang tidak memiliki potensi

kenaikan, lebih baik dijual dan hasilnya ditempatkan pada saham-saham yang masih

memiliki potensi seperti saham Telkom, dan Astra. Atas saham tersebut sampai dengan

akhir 2004 harganya mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada periode Oktober 2004 saham JIHD nampak mengalami peningkatan tetapi

secara fundamental, DRI memandang peningkatan ini belum mempunyai landasan kuat,

kenaikan saham JIHD lebih disebabkan emiten berusaha mempengaruhi harga pasar.

Mengacu pada prinsip manajemen portofolio, pengelolaan portofolio saham dengan

dua orang dealer yang ada, maka jumlah saham ideal yang dimiliki/dikelola adalah pada

kisaran 10 hingga 15 saham/emiten. Di sisi lain jumlah portofolio saham dimiliki

PT Jamsostek dipandang lebih dari jumlah ideal saham/emiten. Untuk itu dilakukan

restrukturisasi jumlah saham, yaitu dengan mengurangi saham-saham yang tidak memiliki

potential up side, sehingga manajemen portofolio saham akan menjadi lebih fokus dan

memberikan hasil yang optimal.

Strategi yang dilakukan manajemen adalah dengan memenuhi target hasil

keuntungan saham sesuai dengan ketentuan RKAP 2004. Selanjutnya baru dilakukan cut

loss, sehingga secara keseluruhan transaksi tersebut tidak mengganggu target pencapaian

hasil investasi saham.


Pada tahun 2000 – semester I 2003, jumlah analis DRI dapat dikatakan kurang

memadai, yaitu hanya dua hingga tiga orang. Pada kuartal III tahun 2003 analis DRI

ditambah tiga orang, yang masih perlu dilatih untuk melakukan analisis investasi. Ke

depan diupayakan untuk melakukan analisa/kajian secara berkala terhadap instrumen

investasi baik saham, obligasi, deposito, reksadana, penyertaan dan properti.

BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek dalam hal ini Direktorat Investasi

melakukan analisa atau evaluasi secara periodik atau berkala atas saham-saham yang

dimilikinya.

3. PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan minimal sebesar

Rp1.912,81 juta atas hasil investasi deposito yang tidak optimal

Pengelolaan investasi atas dana yang tersedia di PT Jamsostek untuk

diinvestasikan dalam instrumen investasi yang aman dengan hasil maksimal adalah

menjadi tugas Direktur Investasi, dimana untuk investasi pasar uang dalam bentuk

deposito berjangka dikelola oleh Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal (PUPM) yang salah

satu tugasnya adalah mencari data bank yang memberikan tingkat bunga deposito

maksimal.

Pada dasarnya investasi PT Jamsostek dilaksanakan secara sentralisasi, namun

dengan adanya otonomi daerah dimungkinkan untuk melakukan investasi di daerah

berupa penempatan deposito dengan arahan dari Direktorat Investasi. Ketentuan mengenai

hasil investasi sesuai Buku Pedoman Pengelolaan Investasi tahun 2003 secara umum

diatur bahwa tujuan investasi yaitu untuk memperoleh hasil investasi yang optimal. Untuk

penempatan investasi di daerah sesuai pedoman tersebut diatur harus memenuhi

persyaratan antara lain besarnya tingkat bunga deposito berpedoman pada penjaminan BI

atau tingkat bunga pasar, dilain pihak persyaratan suku bunga deposito sesuai SK Direksi

No.KEP/148/072004 tanggal 20 Juli 2004 adalah minimal suku bunga counter bank

bersangkutan.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas penempatan deposito di Kantor

Pusat dan beberapa Kantor Cabang (KC) pada Kantor Wilayah (Kanwil) I dan VII,

diketahui antara lain sebagai berikut :


a. Kantor Pusat

Data penempatan deposito di bank milik negara dan swasta selama tahun 2004

menunjukkan bahwa Divisi PUPM untuk bank swasta telah berhasil mengoptimalkan

hasil investasi dengan memperoleh hasil bunga maksimal sesuai dengan suku bunga

penjaminan BI. Akan tetapi, sebagian penempatan pada bank milik negara belum

memberikan hasil yang optimal. Total nilai hasil bunga yang tidak optimal atas

penempatan yang suku bunganya di bawah penjaminan BI adalah sebesar

Rp1.891.204.241,23 dengan rincian sebagai berikut : (selengkapnya lihat lampiran 5)

Nama Bank Total Nominal (Rp) Jumlah Bilyet Hasil Bunga Tidak Optimal

(Rp) BNI 804.798.000.000,00 19 Bilyet 603.598.500,00 Mandiri 1.475.223.852.636,00 44 Bilyet 848.889.907,90 BRI 216.600.000.000,00 13 Bilyet 192.968.333,33 BTN 207.100.000.000,00 21 Bilyet 245.747.500,00 Total 2.703.721.852.636,00 1.891.204.241,23

b. Kantor Cabang

Data penempatan deposito berjangka pada Bank Mandiri dan BTN di

KC Sumatera Barat, KC Samarinda, KC Kalimantan Barat, KC Tarakan dan

KC Balikpapan, menunjukkan masih terdapat penempatan deposito yang hasil

bunganya tidak optimal atau di bawah suku bunga penjaminan BI atau hanya sebesar

bunga counter bank bersangkutan. Total nilai hasil bunga yang tidak optimal atas

penempatan deposito oleh KC-KC tersebut di atas yang suku bunganya di bawah

penjaminan BI adalah sebesar Rp21.610.975,00 dengan rincian : (daftar selengkapnya

lihat lampiran 6) :

Nama KC Total Nominal (Rp) Jumlah Bilyet Bunga Tdk Optimal (Rp) Padang 300.000.000,00 1 5.250.000,00Samarinda 542.000.000,00 4 6.677.000,00Kalimantan Barat 423.000.000,00 7 4.246.300,00Tarakan 219.000.000,00 6 1.630.050,00Balikpapan 1.061.000.000,00 14 3.807.625,00Total 2.545.000.000,00 21.610.975,00

Berkaitan dengan hal ini, Kepala Kanwil I dan VII antara lain menjelaskan

bahwa terdapat penempatan deposito di cabang-cabang dengan hasil sebesar tingkat


bunga counter Bank Mandiri pada saat penempatan adalah sesuai dengan arahan yang

tertuang dalam SK Direksi No.KEP/148/072004 tanggal 20 Juli 2004

Berdasarkan RUPS tentang pengesahan RKAP 2004 dan pengesahan Laporan

Keuangan Tahun Buku 2003 PT Jamsostek, Pemegang Saham memberi arahan untuk

bidang investasi antara lain agar memanfaatkan peluang investasi yang ada guna

mengoptimalisasikan hasil investasi seiring dengan adanya kecenderungan penurunan

tingkat bunga deposito

Kondisi di atas mengakibatkan PT Jamsostek kehilangan kesempatan

memperoleh pendapatan hasil investasi deposito yang optimal minimal sebesar

Rp1.912.815.216,23 (Rp1.891.204.241,23 + Rp21.610.975,00).


a. Direktorat Investasi PT Jamsostek tidak maksimal memanfaatkan kesempatan

untuk memperoleh hasil bunga deposito yang optimal yaitu sebesar suku bunga

penjaminan BI.

b. Kebijakan Direksi No.KEP/148/072004 tanggal 20 Juli 2004 yang mensyaratkan

KC besarnya tingkat bunga deposito minimal suku bunga counter bank tidak

sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Investasi yaitu sebesar tingkat bunga

penjaminan BI atau tingkat bunga pasar.

c. Direksi PT Jamsostek belum sepenuhnya melaksanakan keputusan RUPS.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa penempatan deposito Kantor Pusat pada

bank pemerintah sebesar Rp2.713.000.000.000,00 pada periode April-Agustus 2004 di

bawah tingkat bunga maksimum penjaminan BI pada kisaran 30 s.d. 110 basis point,

disebabkan pada periode tersebut bank pemerintah terjadi over liquidity pasca likuidasi

Bank BDB dan Bank Asiatic. Kepercayaan terhadap bank-bank swasta saat itu menurun,

sehingga mengalihkan sebagian besar dana yang dimilikinya ke bank pemerintah. Akibat

dari over likuiditas tersebut dan kesulitan menyalurkan ke kredit, menyebabkan mereka

secara serempak menurunkan tingkat bunganya di bawah tingkat bunga maksimum

penjaminan.


Dana tersebut tidak dapat ditempatkan pada bank swasta menengah/kecil karena

adanya batas maksimum penempatan pada satu bank. Sedangkan bank swasta besar

seperti BCA, LIPPO dan lain-lain juga menawarkan tingkat bunga di bawah maksimum

penjaminan BI. Sehingga kebijakan tersebut merupakan alternatif yang paling mungkin

dapat dilakukan untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan ketaatan terhadap

ketentuan yang ada.

Sedangkan untuk penempatan pada Bank Mandiri dan BTN memperoleh rate di

bawah tingkat penjaminan BI pada beberapa KC PT Jamsotek karena penempatan yang

dilakukan KC umumnya dengan nilai nominal yang relatif rendah, sehingga bargaining

power untuk melakukan negosiasi juga tidak terlalu besar.

Mengenai perbedaan rate tersebut PT Jamsostek telah melakukan kerjasama

dengan Bank Mandiri dan BNI untuk memperoleh single rate untuk seluruh penempatan

PT. Jamsostek baik Kantor Pusat maupun KC tanpa melihat besarnya penempatan. Sejauh

ini baru Bank Mandiri yang telah memberikan konfirmasi persetujuan tertulis. Adapun

Bank BNI masih dalam proses, akan tetapi secara lisan kedua Bank tersebut telah

menyetujui usulan single rate yang diajukan PT Jamsostek. Selain itu, dilakukan

peningkatan koordinasi investasi dengan KC/Kanwil guna mengoptimalkan tingkat return

investasi di Kantor Cabang.

Berkaitan dengan SK Direksi No.KEP/148/072004 tanggal 20 Juli 2004 dan SK

Direksi No.KEP/78/042003 tanggal 25 April 2003 yang terlihat bertentangan, ke depan

akan dilakukan koreksi terhadap SK Direksi No.KEP/148/072004.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek :

a. Dalam hal ini Direktorat Investasi berusaha maksimal untuk memperoleh hasil bunga

deposito yang optimal sebesar tingkat suku bunga penjaminan BI.

b. Merevisi Kebijakan Direksi No.KEP/148/072004 tanggal 20 Juli 2004 yang

mensyaratkan KC mengusahakan besarnya tingkat bunga deposito minimal sama

dengan suku bunga counter bank agar sesuai dengan Buku Pedoman Pengelolaan

Investasi yaitu sebesar tingkat bunga penjaminan BI atau tingkat bunga pasar.

c. Sepenuhnya melaksanakan keputusan RUPS yaitu mengoptimalkan hasil investasi.


4. Pengadaan pengembangan sistem informasi penyusunan anggaran sebesar Rp318,50

juta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, akurasi data, kecepatan, serta kemudahan

dalam pengerjaan penyusunan anggaran, PT Jamsostek mencanangkan untuk mengadopsi

teknologi yang lebih maju. Hal tersebut mengingat aplikasi bantu yang sudah ada saat ini

tidak sesuai lagi dengan lingkungan aplikasi di PT Jamsostek karena menggunakan bahasa

pemograman foxpro, serta tidak memenuhi beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh alat

bantu tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Teknologi dan Informasi (BTI) menyampaikan

kebutuhan tersebut kepada Biro Perlengkapan dan Sarana (BPS) untuk dilakukan proses

pengadaannya. Selanjutnya Kepala BPS melalui surat No.B/4313/052004 tanggal 13 Mei

2004 kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa meminta agar melakukan proses

pengadaan jasa pembangunan aplikasi sistem informasi penyusunan anggaran (SIPA).

Menindaklanjuti hal tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa setelah

melakukan proses seleksi menetapkan PT Arun Prakarsa Inforindo (PT API) sebagai

pemenang untuk melaksanakan pembangunan aplikasi SIPA, yang kemudian dituangkan

dalam Perjanjian Kerjasama No.PER/73/062004 tanggal 30 Juni 2004 dengan nilai

pekerjaan sebesar Rp318.500.000,00.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen terkait dengan pembangunan aplikasi

SIPA, diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Penggunaan dana sebesar Rp83.270.000,00 tidak melalui perencanaan yang baik.

Voucher umum nomor RB01831078 tanggal 18 Januari 2004 menunjukkan

bahwa PT Jamsostek telah membayar kepada PT Multi Indo Konsulindo sebesar

Rp83.270.000,00 atas pekerjaan penyempurnaan aplikasi SIPA sesuai dengan Surat

Perintah Kerja Nomor SPK/114/092003 tanggal 16 September 2003 dan berita acara

penyelesaian pekerjaan tanggal 14 Nopember 2003.

Berita acara penyelesaian pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro

Keuangan PT Jamsostek dan Direktur PT Multi Indo Konsulindo. Mengingat

pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan pembangunan aplikasi seharusnya serah

terima pekerjaan dilakukan oleh BTI karena secara fungsional BTI merupakan satu


unit kerja yang bertanggungjawab atas seluruh pembangunan aplikasi di

PT Jamsostek. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyempurnaan aplikasi

SIPA tersebut tidak dikoordinasikan dengan BTI.

Lebih lanjut, berdasarkan Kerangka Acuan Kerja pembangunan aplikasi yang

dilaksanakan oleh PT API diketahui bahwa pembangunan aplikasi SIPA tersebut

sebetulnya dapat dilaksanakan sebelum tahun 2004, karena SIPA yang dibangun oleh

PT API terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu dan Sistem Informasi

Keuangan (SIAK) yang selama ini sudah dimiliki oleh PT Jamsostek.

Oleh karena itu, pembangunan Aplikasi SIPA yang dilaksanakan oleh PT API

seharusnya dilaksanakan sebelum tahun 2004 agar tidak terjadi pengeluaran atas

pekerjaan yang sama.

b. Proses pengadaan jasa pembangunan SIPA senilai Rp318.500.000,00 belum

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Peserta lelang yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah tiga perusahaan, yaitu

PT API, PT Citra Murni Semesta, dan PT Gapura Nirwana Agung. Akan tetapi, ketiga

perusahaan tersebut seharusnya tidak lulus, karena tidak melampirkan ijazah-ijazah

yang dimiliki oleh tenaga ahli yang menjadi salah satu syarat penawaran dalam RKS.

Selain itu, PT Citra Murni Semesta tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha untuk

bidang Konsultansi Non-Konstruksi.

c. Berdasarkan pemeriksaan atas HPS diketahui bahwa HPS tidak didukung dengan

dasar perhitungan mandays dan tarif sehingga diragukan kewajarannya.

Pengadaan jasa pembangunan aplikasi SIPA seharusnya memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

a. Setiap pengeluaran dan pekerjaan seharusnya direncanakan dengan baik.

b. RKS pembangunan aplikasi SIPA menyatakan syarat-syarat peserta seleksi antara lain

adalah :

1) Perusahaan harus memiliki Sertifikat Badan Usaha di Bidang Konsultansi

Non-Konstruksi.

2) Melampirkan ijasah tenaga ahli.


c. Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek No.KEP/138/072004 tanggal 8 Juli 2004

antara menyatakan bahwa panitia pengadaan barang jasa harus melakukan perhitungan

HPS dengan cermat.

Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran dana sebesar Rp83.270.000,00 tidak

memberikan manfaat bagi PT Jamsostek dan pelelangan pengadaan pengembangan

aplikasi SIPA belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya

Kondisi tersebut disebabkan Kepala Biro Keuangan tidak melakukan koordinasi

dengan Kepala BTI atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab BTI dan Panitia

Pengadaan Barang dan Jasa kurang cermat dalam melakukan seleksi administrasi.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa penyempurnaan Aplikasi SIPA Foxpro

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penyusunan anggaran tahun 2004 yaitu melakukan

break down anggaran hasil penetapan dari Menteri BUMN, dan harus segera dilakukan

karena rencana kegiatan penyusunan anggaran break down anggaran nasional paling

lambat bulan Desember 2003 telah selesai dilaksanakan.

Mengenai tidak adanya koordinasi dengan BTI disebabkan Biro Keuangan

beranggapan aplikasi SIPA Foxpro masih belum terintegrasi dengan aplikasi yang telah

ada pada PT Jamsostek (SIPT dan GL), dan anggaran yang dipakai untuk pembuatan

aplikasi SIPA Foxpro adalah anggaran Biro Keuangan. Ke depan koordinasi akan

dilakukan dengan BTI atas pekerjaan yang berkaitan dengan TI.

Hasil dari penyempurnaan tersebut adalah break down anggaran tahun 2004

diselesaikan sesuai rencana (RUPS diselenggarakan tanggal 15 Januari 2004 dan

breakdown diselesaikan tanggal 21 Januari 2004), data break down anggaran dalam

bentuk foxpro dapat dikonversi ke data DMP untuk masuk kedalam aplikasi GL sebagai

penetapan anggaran, dan hasil break down dapat dikonversi kedalam akun baru Pajastek.


a. PT Jamsostek dalam melakukan pengadaan barang atau jasa yang berkaitan dengan

teknologi informasi didasarkan pada kajian yang cermat dan menyeluruh;

b. Dalam pelaksanaannya dikoordinasikan antara BPS, BTI dan pengguna sebelum

diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;


c. Serah terima barang dan jasa dilakukan oleh pihak yang mengetahui keberadaan

barang.

d. Direksi memberikan teguran kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang kurang

cermat dalam melakukan seleksi administrasi.

5. Fungsi Tim Koordinasi Fungsional Pusat Tahun 2004 tidak optimal

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans)

No.KEP.222/MEN/2002 tanggal 12 Desember 2002 tentang koordinasi fungsional

pelaksanaan program Jamsostek, antara lain menetapkan bahwa Koordinasi Fungsional

(KF) adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antara instansi yang

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan PT Jamsostek dalam pelaksanaan

program Jamsostek.

RKAP tahun 2004 menetapkan bahwa salah satu strategi Direktorat Operasi dan

Pelayanan adalah mengoptimalkan kemitraan dan jaringan cabang dalam rangka

pelaksanaan program jamsostek dengan instansi-instansi terkait. Salah satunya adalah

kerja sama dengan Depnakertrans melalui Tim KF berdasarkan Kepmenakertrans tersebut.

Selanjutnya Direksi PT Jamsostek dengan Sekjen Depnakertrans membentuk Tim KF

dengan SKB No.KEP.1156/SJ/XI/2004; MOU/16/112004 tanggal 29 Nopember 2004

tentang Penunjukan Tim KF Tingkat Pusat. Dalam SKB tersebut ditetapkan :

a. Personil Tim KF terdiri dari pihak PT Jamsostek dan Depnakertrans sebanyak 42

orang, yaitu pejabat struktural Depnakertrans sebanyak 20 orang, pejabat struktural

PT Jamsostek sebanyak 13 orang, dan personil untuk sekretariat Tim KF sebanyak

sembilan orang.

b. Tugas Tim KF sebagai berikut:

1) Menyusun draft petunjuk teknis pelaksanaan KF setiap tiga tahun;

2) Mensosialisasikan juknis KF ke wilayah;

3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan KF setiap tahun;

4) Menyelenggarakan pertemuan KF tingkat nasional setiap tiga tahun;

5) Menyusun bahan kebijakan bagi pimpinan mengenai pelaksanaan program

Jamsostek;


6) Menyusun pedoman teknis dan operasional dalam pelaksanaan program

Jamsostek;

7) Mengevaluasi pelaksanaan dan masalah-masalah di bidang Jamsostek sebagai

bahan penyusunan kebijakan bagi pimpinan.

c. Surat Keputusan Bersama berlaku sejak Januari s.d. Desember 2004.

Sebelum SKB tersebut, Tim KF Pusat telah dibentuk dengan SKB

No.KEP.821/SJ/2003; MOU/03/062003 tanggal 30 April 2003 yang antara lain

menetapkan:

1) Personil Tim KF terdiri pihak PT Jamsostek dan Depnakertrans sebanyak 26

orang, yaitu pejabat struktural Depnakertrans sebanyak 14 orang, pejabat struktural

PT Jamsostek sebanyak delapan orang, personil untuk sekretariat Tim KF

sebanyak empat orang.

2) Tugas Tim KF sebagai berikut:

a) Menyusun draft petunjuk teknis pelaksanaan KF setiap tiga tahun;

b) Mensosialisasikan juknis KF ke wilayah;

c) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan KF setiap tahun;

d) Menyelenggarakan pertemuan KF tingkat nasional setiap tiga tahun.

3) Surat Keputusan Bersama berlaku sejak Januari 2003 s.d. Desember 2005.

Salah satu pertimbangan Sekjen Depnakertrans dan Direksi PT Jamsostek

menandatangani SKB tahun 2004 adalah SKB tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan

kondisi saat ini.

Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan Tim KF diketahui hal-hal

sebagai berikut :

a. Pada tanggal 27 Desember 2004, PT Jamsostek telah membayar honorarium Tim KF

Pusat tahun 2004 sesuai SKB tahun 2004 sebesar Rp460.000.000,00 yaitu untuk 42

orang selama 12 bulan dari Januari s.d Desember 2004, walaupun penetapan jumlah

personil tersebut baru dilakukan pada tanggal 29 Nopember 2004.

b. Dari Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Tim KF Tingkat Pusat tahun

2003/2004 antara lain diketahui:


1) Tim KF telah melaksanakan kegiatan sosialisasi petunjuk teknis pada delapan

Kanwil yang meliputi 27 propinsi. Kegiatan sosialiasi tersebut diikuti oleh

Pengawas Ketenagakerjaan, PT Jamsostek, dan Pegawai Perantara yang

berdomisili di Ibukota Propinsi dan Kota yang terdapat pada KC PT Jamsostek.

Pada tahun 2003 kegiatan sosialisasi juknis dilaksanakan pada bulan Desember

meliputi Kanwil I, V, VI, VII, dan VIII, dan pada tahun 2004 dilaksanakan pada

bulan Pebruari, Mei dan Juni tahun 2004 meliputi Kanwil II, III, IV, dan VIII.

2) Tim KF melaksanakan pertemuan koordinasi teknis dalam rangka pencapaian

target kepesertaan tahun 2004 sebanyak tiga kali yaitu:

a) Pertemuan koordinasi teknis pertama antara PT Jamsostek Pusat dengan

Pengawas Ketenagakerjaan Pusat tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2004 untuk

mengefektifkan pelaksanaan pengawasan Progran Jamsostek dan memutuskan

hanya dua Kanwil yaitu Kanwil III dan IV menjadi target utama sasaran

pencapaian target. Sementara dalam pertemuan ini, Tim KF belum menyusun

program kerja yang akan dilaksanakan.

b) Pertemuan koordinasi teknis kedua dan ketiga pada Kanwil III dan IV PT

Jamsostek tanggal 24 s.d. 25 September dan 27 s.d. 29 September 2004, untuk

menyusun rencana kerja terpadu pencapaian target kepesertaan tahun 2004.

3) Tim KF berkoordinasi dengan Disnakertrans DKI dan Kanwil III menindaklanjuti

temuan Badan Intelejen Negara (BIN) mengenai Perusahaan Wajib Belum Daftar

(PWBD). Hasil tindak lanjut tersebut antara lain menunjukkan bahwa sesuai data

dari Kanwil III yang diserahkan kepada Tim KF terdapat + 1300 PWBD

diantaranya 800 PWBD memiliki lebih 50 orang tenaga kerja. Kemudian, Tim KF

menindaklanjuti dengan membuat surat teguran dan melakukan pemeriksaan

lapangan kepada 800 PWBD, dengan hasil sebagai berikut:

a) 619 perusahaan sudah ikut program jamsostek,

b) 66 perusahaan daftar sebagian TK,

c) 19 perusahaan daftar sebagian upah,

d) 21 perusahaan daftar sebagian program,

e) 11 perusahaan menunggak iuran, dan


f) 50 perusahaan pindah alamat,

g) 14 perusahaan belum mendaftar.

4) Berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi fungsional di tingkat

propinsi diketahui bahwa Kanwil I s.d. VIII telah menyerahkan 6.988 PWBD

kepada Tim KF, diantaranya 1152 perusahaan atau 16,48% masuk program

Jamsostek. Termasuk Kanwil III telah menyerahkan 1.817 PWBD kepada Tim KF,

58 perusahaan diantaranya masuk program Jamsostek.

Dari hal-hal tersebut di atas dan dokumen yang ada, dapat dikemukakan

permasalahan sebagai berikut:

a. Penugasan sejumlah 42 personil ditetapkan pada tanggal 29 Nopember 2004,

sementara ke 42 personil tersebut diberlakukan surut sejak Januari s.d. Desember

2004. Sementara itu, penetapan personil Tim KF tahun 2003 sebanyak 26 orang untuk

periode Januari 2003 s.d. Desember 2005. Dengan demikian, pemberlakuan Tim KF

2004 yang berlaku surut dari bulan Januari s.d. Desember 2004 diragukan peranannya

dalam lingkup penugasan Tim KF.

b. Berdasarkan laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan koordinasi fungsional tingkat

pusat tahun 2003/2004 di atas, TIM KF hanya pada bulan September 2004 melakukan

kegiatan terkait dengan peningkatan kepesertaan di Kanwil III dan Kanwil IV. Selain

itu, dari 6.988 PWBD yang diserahkan kepada Tim KF, hanya 1.152 perusahaan atau

16,48% masuk program Jamsostek. Dengan demikian, kegiatan KF dalam rangka

pencapaian target kepesertaan tahun 2004 belum optimal.

c. Terdapat perbedaan laporan realisasi PWBD masuk program Jamsostek antara hasil

tindak lanjut BIN dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim KF tingkat

propinsi pada Kanwil III, yaitu PWBD masuk program Jamsostek hasil tindak lanjut

BIN sebanyak 619 perusahaan, sementara hasil monitoring KF tingkat propinsi

sebanyak 58 perusahaan. Dengan demikian, laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan

koordinasi fungsional tingkat pusat tahun 2003/2004 belum sepenuhnya diyakini

keakuratannya.


Direktorat Operasi dan Pelayanan pada RKAP tahun 2004 antara lain menetapkan

bahwa tolak ukur program kerja sama dengan instansi, lembaga, asosiasi terkait dan

serikat pekerja/buruh dalam menyelesaikan PDS TK dan upah adalah tercapainya target

kepesertaan (100%) pada tanggal 31 Desember 2004.

Kondisi di atas mengakibatkan pembayaran honorarium Tim KF tahun 2004

sebesar Rp460.000.000,00 diragukan kewajarannya dan pelaksanaan program kegiatan

tahun 2004 oleh Tim KF terutama kegiatan yang terkait dengan peningkatan kepesertaan

tidak optimal.

Hal tersebut disebabkan Tim KF dalam melaksanakan tugasnya tidak memiliki

landasan penugasan sebelum SKB tahun 2004 ditetapkan dan Tim KF tidak menyusun

program kerja pencapaian target kepesertaan.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa Tim KF Pusat pada tahun 2004 diakui

belum optimal, karena pada tahun tersebut adalah merupakan masa konsolidasi bagi tim

dalam mempersiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan penyelenggaraan program

Jamsostek. Oleh karena itu, pada tahun 2005 ini PT Jamsostek telah mencanangkan

optimalisasi KF dalam rangka pencapaian target perluasan dan pembinaan kepesertaan

dan akan melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal tertib administrasi untuk kegiatan KF.

Sedangkan penambahan personil pada Tim KF dari 26 orang menjadi 42 orang adalah

kebijakan dari Depnakertrans karena adanya fungsi-fungsi yang terkait.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek mengupayakan SKB yang

dibuat sebelum pelaksanaan tugas memuat :

a. Jumlah personil Tim KF, sebagai landasan dalam pelaksanaan tugasnya dan

pembayaran honorarium;

b. Program-program beserta targetnya, sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya dan

hasil-hasil yang akan dicapai.

c. Mekanisme pertanggungjawaban atas program-program yang dijalankan beserta biaya

yang dikeluarkan, sebagai acuan agar tertib administrasi


6. Terdapat klaim-klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari Grup Maspion

beserta perusahaan pengerah tenaga kerjanya dan PT Erna Djuliawati yang rasio

klaimnya cukup tinggi

PT Jamsostek adalah badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja sesuai

dengan Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja.

Berdasarkan pasal 6 UU tersebut diketahui salah satu program jaminan sosial yang

diselenggarakan oleh PT Jamsostek adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Dengan

adanya program tersebut, tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima

JKK.

Berdasarkan pemeriksaan atas pembayaran klaim JKK di beberapa Kantor Cabang

(KC), diketahui bahwa terdapat klaim-klaim JKK yang merugikan PT Jamsostek, dengan

penjelasan sebagai berikut :

a. KC Sidoarjo

Pada tahun 2004, pembayaran JKK kepada peserta di KC Sidoarjo adalah

sebesar Rp9.366.320.324,49 atau 103,89% dari pendapatan iuran sebesar

Rp9.018.321.989,10. Tingginya rasio klaim tersebut berasal dari 136 perusahaan

peserta dengan ratio klaim berkisar antara 100% hingga 44.622,19% dengan nilai

klaim sebesar Rp6.855.342.417,00 atau 73,19% dari seluruh kalim yang terjadi pada

tahun 2004. Sebagian besar klaim yang berada di atas 100% berasal dari satu group

yaitu Grup Maspion (GM). Kepesertaan Jamsostek GM dibagi dalam 45 Nomor

Pendaftaran Perusahaan (NPP). Klaim yang telah dibayarkan kepada GM selama

tahun 2004 mencapai Rp4.154.284.655,00 atau 336,97% dari penerimaan iurannya

sebesar Rp1.232.839.057,00 atau 44,36% dari seluruh klaim JKK yang dibayar oleh

KC Sidoarjo.

Pada tahun 2004 KC Sidoarjo telah melakukan analisa dan upaya tindak lanjut

terhadap klaim kecelakaan kerja dari GM yang dilakukan oleh dokter penasehat.

Kepala KC Sidoarjo telah menyampaikan laporan analisa dan upaya tindak lanjut

klaim kecelakaan kerja dari GM melalui surat No. B/5417/112004 tanggal 24

Nopember 2004 kepada Kepala Kantor Wilayah VI yang menunjukkan bahwa :


1) Klaim JKK untuk GM menunjukkan rasio yang sangat tinggi yaitu pada tahun

2002 dan 2003 masing-masing sebesar Rp3.879.204.736,00 dan

Rp3.756.246.933,00 atau mencapai 334,85% dan 305,70% dari iuran JKK yang

diterima.

2) Klaim-klaim yang diajukan oleh GM secara keseluruhan patut diduga diragukan

kebenarannya.

3) Pembandingan dengan kasus kecelakaan kerja yang sama yang diajukan

perusahaan lain dan dirawat di rumah sakit swasta, menunjukkan biaya yang jauh

lebih rendah dibandingkan dengan klaim yang diajukan oleh GM.

Penanganan (pengobatan dan perawataan) kecelakaan kerja yang dialami oleh

tenaga kerja GM dilakukan oleh Maspion Medika (MM) yang mempunyai hubungan

istimewa dengan GM. Pembayaran klaim pengobatan dan perawatan diajukan dan

dibayarkan kepada GM atas tagihan dari MM.

Sesuai dengan surat penunjukan No. 238/SKMP/XI/2004 tanggal 3 Nopember

2004 antara lain menyatakan menunjuk Dr. Ibrahim dhi. Manajer Umum MM menjadi

Asisten Dewan Direksi GM Bidang Kesehatan. Dengan demikian, antara GM dan MM

mempunyai hubungan istimewa terlihat dari pengurus MM juga pengurus GM.

Kerugian yang harus ditanggung PT Jamsostek, yaitu perbandingan nilai klaim

dikurangi dengan penerimaan iurannya dari tahun 2002 s.d. 2004 adalah sebesar

Rp7.983.450.004,39 dengan rincian untuk tahun 2002 sebesar Rp3.879.204.736,00,

tahun 2003 sebesar Rp3.756.246.933,00 dan tahun 2004 sebesar Rp347.998.335,39.

Atas terjadinya permasalahan tersebut, selama bulan Desember 2004 s.d.

Januari 2005 telah dilakukan beberapa kali pertemuan baik dengan GM, MM maupun

Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, akan tetapi belum diperoleh penyelesaian atas

permasalahan tersebut.

b. KC Karimunjawa

Di KC Karimunjawa terdapat kepesertaan PT Perwita Nusaraya (PT PN) yang

merupakan perusahaan pengerah tenaga kerja bagi GM yang rasio klaimnya juga

melebihi 100%. Kasus klaim JKK PT PN mencapai 283 kasus dan rasio klaimnya

mencapai 695,44%, yaitu pembayaran klaim JKK mencapai sebesar


Rp175.956.872,00 sementara iuran JKK-nya hanya sebesar Rp25.301.491,00,

sehingga nilai kerugian yang ditanggung PT Jamsostek adalah sebesar

Rp150.655.381,00. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas data klaim PT PN tersebut

sebanyak 13 berkas menunjukkan bahwa keseluruhan berkas klaim JKK terjadi pada

lokasi kerja perusahaan GM.

c. KC Kalimantan Barat

Beban jaminan JKK sebesar Rp3.028.512.686,48 dan pendapatan iuran JKK

sebesar Rp2.311.597.172,10, sehingga rasio klaim JKK terhadap Pendapatan Iuran

JKK mencapai 131%.

Klaim JKK terbesar berasal dari perusahaan dengan NPP No. PP00092 yaitu

PT Erna Djuliawati (PT ED), mencapai sebesar Rp1.242.494.163,76 dengan 400

kasus. Sedangkan iuran yang diperoleh atau dibayar perusahaan tersebut selama tahun

2004 hanya sebesar Rp536.346.329,69, sehingga rasio klaim atas PT ED mencapai

sebesar 231,66% atau kerugian yang ditanggung adalah sebesar Rp716.915.514,38.

Berdasarkan penjelasan KC Kalimantan Barat diketahui bahwa rasio klaim atas PT ED

untuk tahun-tahun sebelumnya diatas 300%, yaitu pada tahun 2002 mencapai 322,29%

dengan 252 kasus dan tahun 2003 sampai bulan Juli mencapai 358,71% dengan 232

kasus.

Lebih lanjut diketahui bahwa dari klaim-klaim JKK yang dilakukan oleh

PT ED terdapat beberapa kasus yang diragukan untuk dijamin oleh PT Jamsostek, dan

kasus-kasus tersebut saat ini sedang diproses hingga ke Kantor Pusat PT Jamsostek,

yaitu antara lain :

1) Klaim atas kecelakaan kerja pertama yang sudah dibayar klaimnya dan pada masa

istirahat dokter kecelakaan kerja pertama, yang bersangkutan klaim kecelakaan

kerja kedua.

2) Klaim atas penyakit akibat hubungan kerja yaitu pendengaran terganggu tetapi

dokumen pendukung berupa : riwayat pekerjaan, riwayat penyakit, medical record

dan pemeriksaan berkala tidak bisa dipenuhi.


3) Klaim atas kecelakaan bukan karena tugas perusahaan yaitu sedang menebang

kayu di ladang sendiri yang hasilnya untuk diri sendiri .

Atas kasus tersebut di atas telah ditangani pada tingkat pengawas yakni Dinas Tenaga

Kerja Propinsi Kalimantan Barat dan Kanwil VII PT Jamsostek.

Dengan kondisi tersebut, klaim JKK yang diajukan oleh PT ED seharusnya

dilakukan penanganan/penelusuran dan langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut

secara cepat agar tidak merugikan PT Jamsostek yang pada akhirnya merugikan

kepentingan tenaga kerja. Selain itu, rasio klaim yang sangat tinggi tersebut telah

terjadi sejak tahun 2002, akan tetapi PT Jamsostek tidak segera melakukan langkah-

langkah penyelesaian, sehingga masalah tersebut berlarut-larut.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan PT Jamsostek sampai tahun 2004

berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp8.851.020.899,77 atas kepesertaan

JKK GM di KC Sidoarjo sebesar Rp7.983.450.004,39, kepesertaan PT PN di

KC Karimunjawa sebesar Rp150.655.381,00 dan kepesertaan PT ED di

KC Kalimantan Barat sebesar Rp716.915.514,38.

Hal tersebut disebabkan :

a. Kantor Wilayah dan Kantor Pusat belum sepenuhnya memberikan perhatian pada

kasus-kasus tersebut dan kurang cepat mengambil langkah-langkah penyelesaian.

b. Adanya itikad tidak baik dari GM dan perusahaan pengerah tenaga kerjanya, serta

peserta program Jamsostek pada PT ED.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa telah dilakukan upaya-upaya yaitu :

a. Menempatkan dua orang dokter dalam rangka memverifikasi klaim, khususnya yang

menyangkut biaya perawatan dan pengobatan.

b. Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat dan Dirjen Pengawasan Norma

Kerja Depnakertrans R.I. yang memiliki kewenangan untuk menekan kecelakaan kerja

khususnya menyangkut pengawasan K3 di perusahaan, serta koordinasi dengan Dinas

Kesehatan.

c. Pembinaan adiministrasi pelayanan jaminan kepada petugas verifikator untuk

meningkatkan ketelitian dalam melakukan verifikasi data klaim.


d. Untuk kasus-kasus kecelakaan kerja yang meragukan selalu dilakukan pengecekan

kasus ke lapangan bersama dengan dinas tenaga kerja.

e. Secara nasional koordinasi dilakukan dengan DK3N (Dewan Keselamatan &

Kesehatan Kerja Nasional) dalam rangka mengevaluasi kasus-kasus yang terjadi di

daerah untuk tindakan preventif. Khususnya kasus-kasus penyakit akibat kerja.

f. Untuk pembayaran klaim JKK & JK bagi perusahaan menunggak iuran lebih dari tiga

bulan, perusahaan diwajibkan membuat surat pernyataan atas kesanggupannya untuk

melunasi iuran. Selain itu, PT Jamsostek melimpahkan ke KP2LN bagi perusahaan

yang menunggak iuran dengan umur tunggakkan di atas tiga bulan.

g. Pembayaran klaim JKK khususnya Group Maspion kepesertaan Kacab Sidoarjo dan

Kacab Karimunjawa serta PT Erna Djuliawati kepesertaan Kacab Kalimantan Barat,

untuk ke depan verifikasi klaim akan lebih ditingkatkan keakurasiannya dengan upaya

menempatkan tenaga medis khususnya yang menyangkut biaya pengobatan dan

perawatan. Bila perusahaan tersebut menolak hasil verifikasi, dilanjutkan ke Dinas

Tenaga Kerja setempat, dan dapat dilanjutkan ke tingkat Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

h. Untuk klaim-klaim GM yang telah dibayarkan periode tahun 2002 s.d. 2004 perlu

dilakukan verifikasi ulang untuk mengetahui kemungkinan adanya mark up biaya

perawatan dan pengobatan, namun perlu dilakukan kajian hukum sebelumnya atas

kasus tersebut dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BPK-RI menyarankan agar Kantor Wilayah dan Kantor Pusat memberikan

perhatian khusus pada kasus-kasus tersebut dan segera mengambil langkah-langkah

penyelesaian untuk menghindari kerugian yang lebih besar.


7. Terdapat perusahaan menunggak iuran yang merupakan rekanan PT Jamsostek

sehingga merugikan peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Berdasarkan pemeriksaan atas data kepesertaan PT Magnus Indonesia dengan

Nomor Pendaftaran Peserta (NPP) nomor JJ052341 diketahui antara lain:

a. PT MI mulai menunggak iuran bulan Maret 2002, dan melunasi tunggakan iuran bulan

Maret s.d Desember 2002 tersebut pada Nopember 2002, Desember 2002 dan April

2003.

b. Untuk iuran tahun 2003, yaitu iuran bulan Januari s.d. bulan Mei 2003 sebesar

Rp142.528.524,84 dan denda Rp60.157.934,10 atau berjumlah Rp202.686.458,94

dibayar pada tanggal 18 Pebruari 2005.

c. Tunggakan iuran tahun 2003, yaitu dari bulan Juni s.d. Desember 2003, serta iuran

tahun 2004 s.d. bulan Pebruari 2005 belum dibayarkan.

d. Iuran bulan Januari s.d. Februari 2005 dibayar tanggal 8 dan 18 Maret 2005 masing-

masing sebesar Rp7.682.064,00 dan Rp5.664.360,00.

Surat PT MI No.005/MMC/L/BT/I/05 tanggal 12 Januari 2005 kepada

KC Setiabudi menjelaskan bahwa sesuai kesepakatan dengan Kantor Pusat PT Jamsostek,

penyelesaian tunggakan iuran tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp458.359.359,00 termasuk

tunggakan diselesaikan dengan komposisi tagihan PT MI (saat ini masih sebagai salah

satu rekanan PT Jamsostek) kepada Kantor Pusat PT Jamsostek s.d. tagihan bulan Mei

2005, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tunggakan iuran bulan Januari s.d. Mei 2003 sebesar Rp202.686.459,00 dipotong dari

tagihan bulan Desember 2004.

b. Tunggakan iuran bulan Juni s.d. Oktober 2003 sebesar Rp127.962.863,00 dipotong

dari tagihan bulan Februari 2005.

c. Tunggakan bulan November 2003 s.d. Desember 2004 sebesar Rp127.710.037,00

dipotong dari tagihan bulan Mei 2005.

Selain hal tersebut di atas, dari tiga tenaga kerja eks PT MI yang telah klaim JHT,

salah satunya tidak sesuai dengan haknya. Dari berkas klaim JHT seorang peserta dengan

No.KPJ 99J00140311, diketahui klaim yang diperhitungkan dan dibayarkan s.d. bulan

Januari 2003, sesuai bulan non-aktif kepesertaannya. Sementara berdasarkan surat


pemberhentian dari PT MI tanggal 30 September 2003, tenaga kerja yang bersangkutan

telah berhenti sejak tanggal surat tersebut.

Dari hal-hal tersebut di atas antara lain dapat disimpulkan bahwa:

a. PT MI masih mempunyai tunggakan sebesar Rp255.672.900,06 (Rp458.359.359,00-

Rp202.686.458,94).

b. PT MI sebagai rekanan belum secara tertib melakukan pembayaran iuran tahun 2005,

yaitu iuran bulan Januari dan Pebruari dibayar pada bulan Maret 2005.

Seharusnya salah satu syarat untuk menjadi rekanan PT Jamsostek adalah

melakukan tertib administrasi termasuk pembayaran iuran dan melaporkan data

pendukung kepesertaan tenaga kerjanya. Selain itu, PT MI sebagai pemberi kerja harus

memberikan yang menjadi hak tenaga kerjanya.

Hal tersebut mengakibatkan PT Jamsostek tidak dapat memanfaatkan dana sebesar

Rp255.672.900,06 tersebut dan tenaga kerja KPJ 99J00140311 tidak menerima haknya

dari bulan Januari s.d. September 2003.

Hal tersebut disebabkan PT Jamsostek belum cermat melakukan monitoring iuran

PT MI.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa ke depan PT Jamsostek akan lebih

cermat dalam pengecekan kelengkapan administrasi khususnya mengenai kepesertaan

Jamsostek dari peserta pengadaan barang dan jasa di PT Jamsostek, yang merupakan

sebagai salah satu syarat menjadi rekanan PT Jamsostek.

Tindak lanjut dan monitoring penyelesaian tunggakan PT MI telah diupayakan

optimal sejak Juli 2003 melalui surat kepada PT MI, menyerahkan ke KP2LN Jakarta V

dan terakhir PT MI melalui surat No.005/MMC/L/BT/I/05 tanggal 12 Januari 2005, akan

melunasi iuran tersebut dengan dua kali pembayaran dengan memperhitungkan tagihan

dari PT. Jamsostek terkait dengan pekerjaan konsultan.

BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek lebih intensif melakukan penagihan atas

tunggakan iuran PT MI, dan ke depan PT Jamsostek lebih cermat dalam melakukan

seleksi adminsitrasi terutama tentang pembayaran iuran Jamsostek bagi peserta pengadaan

barang dan jasa pada PT Jamsostek atau yang menjalin kerjasama dengan PT Jamsostek.


8. Terdapat kelalaian menetapkan tingkat suku bunga JHT sehingga PT Jamsostek

kelebihan membayar bunga sebesar Rp753,69 juta.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program jaminan yang sifatnya

tabungan peserta, yang nantinya diterima pada saat peserta tersebut pensiun atau sudah

mencapai usia 55 tahun atau pada saat terputusnya upah karena tidak lagi bekerja.

Besarnya JHT yang diterima peserta adalah keseluruhan iuran yang disetor beserta hasil

pengembangannya. PT Jamsostek memberikan hasil pengembangan JHT sesuai dengan

hasil investasi dana JHT tersebut. Besarnya hasil investasi ditentukan oleh tingkat bunga

investasi yang berlaku pada tahun tersebut.

Berdasarkan uji perhitungan bunga pembayaran klaim JHT, diketahui terdapat

klaim pembayaran JHT yang perhitungan bunganya berbeda dengan perhitungan bunga

menurut SK Direksi No. KEP/248/122003 tanggal 15 Desember 2003, yaitu 23 KC

terlambat melakukan update hasil pengembangan untuk penetapan saldo. Tingkat bunga

yang diperhitungkan seharusnya di-update menjadi 8% tetapi tetap 12%, yang berarti

kelebihan membayar hasil pengembangan iuran JHT tahun 2004 sebesar 4% dengan lama

keterlambatan update dari 1 hari sampai 360 hari. Total kelebihan pembayaran bunga

selama tahun 2004 sebesar Rp753.695.413,69 (lihat lampiran 7).

Kantor Cabang seharusnya melakukan update tingkat suku bunga klaim JHT tahun

2004 sesuai dengan SK Direksi No.KEP/248/122003 tanggal 15 Desember 2003, yaitu

sebesar 8%.

Kondisi tersebut diatas mengakibatkan PT Jamsostek kelebihan membayar bunga

JHT sebesar Rp753.695.413,69.

Hal tersebut terjadi karena 23 Kantor Cabang lalai melakukan update tingkat suku

bunga hasil pengembangan JHT tahun 2004.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa pada aplikasi SIPT telah tersedia

fasilitas set up, antara lain set up bunga JHT. KC seharusnya melakukan set up bunga

setiap tahun sesuai dengan keputusan direksi. Pengendalian setup bunga menjadi tanggung

jawab kepala kantor dengan menggunakan user admin. Berdasarkan pemantauan

sebanyak 87 KC sudah melakukan set up dengan benar. Pada aplikasi SIPT On Line set up

akan dilakukan secara terpusat.


BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek memberikan sanksi atas kantor

cabang yang lalai melakukan update tingkat suku bunga hasil pengembangan JHT tahun

2004, dan di masa yang akan datang Kantor Pusat memonitor update tingkat suku bunga

yang dilakukan oleh setiap kantor cabang.

9. Pekerjaan perencanaan dan konsultansi pengembangan dan implementasi sistem

informasi online PT Jamsostek yang dilaksanakan oleh PT Magnus Indonesia senilai

Rp5.595,97 juta belum sepenuhnya dilakukan dengan baik.

Salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 15 Januari

2004 tentang pengesahan RKAP tahun 2004, PT Jamsostek akan melaksanakan

pembangunan dan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi sesuai dengan blue

print dan master plan yang telah dibuat. Keputusan RUPS tersebut dirinci dalam program

kerja Direktorat Perencanaan, Pengembangan dan Informasi antara lain sebagai berikut :

a. Melakukan clean up database kantor pusat melalui pendataan ulang data perusahaan

dan tenaga kerja di kantor wilayah dan kantor cabang.

b. Peningkatan Utilitas dan kemampuan hardware dan jaringan

c. Pengembangan sistem on line dengan sentralisasi data.

Menindaklanjuti keputusan RUPS tersebut, Direksi melalui surat No.

B/652/012004 tanggal 20 Januari 2004 menunjuk PT Magnus Indonesia (PT MI) sebagai

Pelaksana Pekerjaan Konsultan Pengawas Implementasi Program Office dan

Technical/Quality Assurance. Selanjutnya, PT Jamsostek dan MI membuat perjanjian

No.PER/14/022004 tanggal 16 Pebruari 2004 sebesar Rp5.595.975.000,00. Penunjukan

PT MI tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2003 PT MI telah

melakukan perjanjian dengan PT Jamsostek untuk melakukan review terhadap sistem

informasi PT Jamsostek .

Sesuai perjanjian tersebut, ruang lingkup pekerjaan PT MI dibagi dalam beberapa

tahap sesuai dengan tahapan pembangunan secara umum, yaitu tahap persiapan, tahap

implementasi I dan tahap implementasi II. Rincian kegiatan pada masing-masing tahap,

lihat lampiran 8.


PT MI mulai melaksanakan tahap persiapan, Direktur Utama PT Jamsostek

mengeluarkan surat perintah No.SPRINT/34/032004 tanggal 11 Maret 2004 perihal

penunjukan beberapa personil PT Jamsostek untuk menjadi tim pengarah (steering

committee) dan tim program office. Steering committee diketuai oleh Direktur

Perencanaan, Pengembangan dan Informasi dan beranggotakan Direktur Keuangan,

Direktur Operasi & Pelayanan dan Direktur Investasi sedangkan tim program office terdiri

dari pimpinan program, dewan user dan quality assurance.

Selanjutnya, PT MI melakukan tahap persiapan yaitu antara lain ikut dalam

persiapan tender dalam pengadaan jasa pengembangan dan implementasi SIPT & SIAK

dan penggantian jaringan dan peripheral di kantor pusat. Untuk pengadaan barang dan

jasa terkait dengan pengembangan sistem informasi on line memang berbeda dengan

proses pengadaan yang selama ini telah dilakukan karena melibatkan pihak ketiga dhi.

PT MI dalam proses persiapan dokumen tender dan evaluasi proposal yang diajukan oleh

vendor. Selain itu, panitia lelang hanya melakukan evaluasi harga sedangkan evaluasi

teknis dilakukan oleh tim program office dan PT MI, akan tetapi penggabungan hasil

evaluasi teknis dan evaluasi harga tetap dilakukan oleh panitia lelang.

Melalui proses pengadaan tersebut, perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana

pekerjaan pengembangan dan implementasi SIPT dan SIAK adalah PT Asaba Computer

Center (PT ACC) yang kemudian dibuat perjanjian antara PT Jamsostek dan PT ACC

No.PER/98/092004 tanggal 28 September 2004 dengan nilai pekerjaan sebesar

Rp13.484.394.000,00.

Sedangkan perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan penggantian

perangkat keras jaringan dan peripheral adalah PT Indo Ventura Sonsang (PT IVS)

berdasarkan perjanjian antara PT Jamsostek dan PT IVS No.PER/110/112004 tanggal 29

Nopember 2004 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.961.231.800,00.

Sampai dengan akhir pemeriksaan tanggal 31 Maret 2005, pengembangan dan

implementasi sistem informasi online PT Jamsostek masih berlangsung. Berdasarkan

pemeriksaan atas pengembangan dan implementasi, diketahui hal-hal sebagai berikut :


a. Tahap persiapan pengembangan dan implementasi Sistem Informasi On line

belum sepenuhnya dilakukan secara baik, sehingga pengembangan dan

implementasi tersebut mengandung ketidakpastian dan risiko yang cukup tinggi.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap persiapan yaitu pembuatan struktur

tim program office, pemilihan anggota tim program office, pemilihan tim counterpart

sub-proyek, perencanaan fasilitas/infrastruktur pendukung proyek, pembuatan rencana

umum proyek, review terhadap hasil konsultasi perancangan sistem informasi

akuntansi dan keuangan, pembuatan rencana detil program sosialisasi, pembuatan

materi teknis program sosialisasi, pembuatan dokumen tender SIPT & SIAK, serta

evaluasi proposal teknis SIPT dan SIAK.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tahap persiapan pengembangan dan

implementasi sistem informasi online PT Jamsostek menunjukkan bahwa tahap

persiapan pengembangan tersebut tidak dilakukan dengan baik, antara lain sebagai

berikut:

1) Review terhadap hasil konsultasi perancangan sistem informasi akuntansi

dan keuangan belum dilakukan secara optimal

Sesuai dengan perjanjian PT Jamsostek dan PT MI No. PER/14/022004

tanggal 16 Pebruari 2004, pada tahap persiapan salah satu kegiatan yang

dilaksanakan adalah review terhadap hasil konsultasi perancangan sistem

informasi akuntansi dan keuangan dengan perwakilan dari end-user seluruh

Indonesia, di mana diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan

struktur organisasi dan pembuatan materi teknis sosialisasi, serta menjadi dasar

perubahan-perubahan yang diperlukan dalam dokumen tender dari sistem yang

dikembangkan.

Berdasarkan dokumentasi kegiatan proyek diketahui bahwa review tersebut

memang telah dilaksanakan, akan tetapi tidak melibatkan perwakilan end user

seluruh Indonesia. Oleh karena itu, review yang dilaksanakan tidak memperoleh

hasil yang optimal, sehingga dapat menghambat kemajuan pekerjaan secara

keseluruhan.


Dengan lingkungan sosial yang berbeda-beda antara kantor cabang satu

dengan yang lain, pembahasan dengan end user di seluruh Indonesia merupakan

suatu hal yang sangat penting. Hal tersebut dilakukan agar hal-hal mendasar dalam

perencanaan pengembangan sistem tersebut yang meliputi antara lain struktur

organisasi, sistem dan prosedur benar-benar mendekati kebutuhan PT Jamsostek

secara keseluruhan. Oleh karena itu, hal-hal mendasar dalam perencanaan

pengembangan sistem tersebut tidak mengalami perubahan signifikan pada saat

pengembangan dan implementasi sistem informasi.

2) Penyelesaian pembuatan rencana detil dan materi teknis program sosialisasi

tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Sesuai dengan perjanjian PT Jamsostek dan PT MI, pembuatan rencana

detil dan materi teknis program sosialisasi harus diselesaikan pada tahap persiapan,

yaitu sampai dengan bulan April 2004. Akan tetapi, berdasarkan dokumentasi

kegiatan proyek, pembuatan rencana detil dan materi teknis program sosialisasi

baru selesai pada triwulan IV tahun 2004.

3) Pembuatan dokumen tender pengembangan SIPT dan SIAK tidak dilakukan

secara cermat sehingga menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang cukup

tinggi.

Sesuai dengan perjanjian PT MI ditugaskan untuk membuat dokumen

tender yang meliputi Term of Reference (TOR), Request for Information (RFI) dan

Request for proposal (RFP). Pemeriksaan lebih lanjut terhadap TOR menunjukkan

bahwa TOR tidak memuat hal-hal sebagai berikut :

a) Detil laporan-laporan yang akan dihasilkan oleh sistem aplikasi.

b) Penjelasan mengenai sistem yang saat ini telah digunakan oleh PT Jamsostek .

c) Penjelasan mengenai sistem dan prosedur yang belum disahkan secara formal

atau belum final.

Ketiga hal tersebut menjadi indikator yang sangat penting dalam penetapan

estimasi jangka waktu proyek, sumber daya (misalnya; mandays) dan biaya yang

dibutuhkan secara realistis. Dengan tidak adanya hal-hal tersebut dalam TOR,

pengembangan aplikasi SIPT dan SIAK mengandung ketidakpastian dan risiko


yang sangat tinggi. Selain itu, sifat usaha dan proses bisnis PT Jamsostek yang

unik tentunya sulit untuk menetapkan benchmarking. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa jangka waktu proyek, sumber daya (misalnya; mandays) dan

biaya diragukan kewajarannya.

b. Sistem dan prosedur SIPT & SIAK ditetapkan setelah dua bulan perjanjian

pekerjaan pengembangan sistem aplikasi SIPT dan SIAK.

Sistem dan prosedur merupakan suatu hal yang mendasar untuk pengembangan

suatu sistem aplikasi, sehingga sistem dan prosedur tersebut seharusnya telah

ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses tender pengadaan dilaksanakan.

Perjanjian antara PT Jamsostek dan PT ACC ditandatangani pada tanggal

28 September 2004, sedangkan SK Direksi No.KEP/289/112004 tentang sistem dan

prosedur pelayanan terpadu program jaminan sosial tenaga kerja baru ditandatangani

tanggal 25 Nopember 2004.

c. Perubahan Sistem Aplikasi yang akan dikembangkan tidak memiliki dasar yang

memadai

Berdasarkan Perjanjian No.PER/14/022004 tanggal 16 Pebruari 2004 antara

PT MI dan PT Jamsostek diketahui bahwa salah satu sub-proyek yang akan

dikembangkan adalah aplikasi SIPA. Sub-proyek aplikasi SIPA tersebut direncanakan

akan dilaksanakan pada implementasi tahap II setelah implementasi tahap I yang

membangun sub-proyek SIPT dan SIAK selesai dilaksanakan.

Akan tetapi, berdasarkan TOR pelaksanan pengembangan SIPT dan SIAK

diketahui bahwa sub-proyek SIPA tersebut merupakan sub-sistem dalam sub-proyek

SIPT dan SIAK.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang

dibuat oleh PT MI sangat tidak akurat.

Lebih lanjut, berdasarkan dokumen pekerjaan proyek SIPT dan SIAK

diketahui bahwa tidak ada dokumentasi yang dapat menjelaskan mengapa hal tersebut

berubah.

Sebagai informasi pembanding, pada tahun 2004 PT Jamsostek telah

mengembangkan aplikasi SIPA yang dilaksanakan oleh PT Arun Prakarsa Inforindo


dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama tiga bulan kalender. Jangka waktu

tiga bulan merupakan jangka waktu yang cukup signifikan, sehingga kesalahan dalam

perencanaan pada sub-proyek SIPA tentunya sangat berpengaruh pada RKAP

PT Jamsostek tahun 2005 dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan lainnya

terkait dengan pembangunan sistem informasi on line PT Jamsostek.

d. Pengadaan terkait dengan pengembangan dan implementasi sistem informasi on

line diragukan kewajarannya

Berdasarkan uraian pada point a. di atas diketahui bahwa terdapat perencanaan

terkait dengan pengadaan jasa atas pengembangan sistem informasi on line

PT Jamsostek yang sangat mempengaruhi kewajaran pengadaan barang dan jasa

tersebut. Pengadaan-pengadaan terkait dengan pengembangan sistem informasi on

line PT Jamsostek adalah sebagai berikut:

1) Pengadaan pekerjaan jasa pengembangan dan implementasi SIPT dan SIAK

Sehubungan dengan kebutuhan PT Jamsostek untuk melakukan perubahan

terhadap aplikasi SIPT dan SIAK dari desentralisasi menjadi sentralisasi, tim

program Office pengembangan dan implementasi sistem informasi melalui Memo

No.M/01/PO/052004 tanggal 28 Mei 2004 mengajukan permintaan kepada Biro

Perlengkapan dan Sarana (BPS) untuk melakukan proses pelelangan pengadaan

jasa pembuatan dan implementasi SIPT dan SIAK.

Selanjutnya, BPS melalui surat No.B/4920/062004 tanggal 4 Juni 2004

meminta kepada ketua panitia pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan

pengadaan pengembangan dan implementasi sistem aplikasi dimaksud.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, panitia lelang segera melakukan

proses pelelangan pekerjaan pengembangan dan implementasi SIPT & SIAK

dengan mengundang 19 perusahaan. Berdasarkan proses seleksi yang dilaksanakan

tersebut PT ACC ditunjuk sebagai pemenang.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa TOR dan HPS yang

disusun belum sepenuhnya disusun secara cermat, sehingga pengembangan SIPT

dan SIAK mengandung ketidakpastian dan risiko yang cukup tinggi, dengan

penjelasan sebagai berikut :


a) Laporan dan form yang akan dihasilkan oleh sistem aplikasi tidak dijelaskan

dan disebutkan secara rinci dalam TOR, sehingga menimbulkan ketidakpastian

pengembangan aplikasi SIPT dan SIAK. Jangka waktu, biaya dan sumber daya

yang digunakan untuk pembangunan aplikasi sangat tergantung pada jumlah

laporan dan form yang akan dihasilkan sistem aplikasi tersebut. TOR

pengembangan SIPT dan SIAK hanya menyebutkan dan menjelaskan

mengenai kelompok laporan yang dihasilkan dan tidak menyebutkan serta

menjelaskan form-form yang akan dihasilkan.

Berdasarkan data yang diberikan oleh PT ACC sesuai dengan pengembangan

aplikasi SIPT dan SIAK yang telah dilakukan sampai dengan akhir

pemeriksaan tanggal 31 Maret 2004 menunjukkan bahwa form dan laporan

yang dihasilkan oleh sistem aplikasi mencapai 1.288 form dan laporan,

sedangkan menurut TOR kelompok laporan yang akan dihasilkan oleh sistem

aplikasi hanya sebanyak 124 kelompok form dan laporan. Form dan laporan

yang seharusnya dapat diuraikan lebih detil agar TOR lebih mengandung

kepastian dan dapat digunakan sebagai indikator untuk menetapkan estimasi

waktu, biaya dan sumber daya yang dibutuhkan.

b) Kondisi sistem aplikasi dan database yang saat ini digunakan di PT Jamsostek

tidak dijelaskan di dalam TOR. Hal tersebut seharusnya dinyatakan dalam

TOR agar perusahaan yang mengikuti tender dapat memberikan penawaran

yang lebih realistis. Pengembangan yang saat ini dilaksanakan bukan

merupakan pengembangan baru, akan tetapi harus tetap mempertimbangkan

aplikasi yang selama ini telah digunakan oleh PT Jamsostek. Lebih lanjut,

bahwa implementasi tidak dilakukan serentak secara nasional tetapi bertahap,

sehingga pada saat implementasi awal, dua sistem aplikasi akan berjalan secara

bersamaan. Oleh karena itu, kondisi dan database yang lama harus diungkap di

TOR agar perusahaan yang melakukan penawaran dapat menghitung waktu,

biaya dan sumber daya yang lebih realistis.

c) TOR tidak mengungkapkan bahwa sistem dan prosedur belum disahkan secara

formal dan final pada saat TOR disusun. PT Jamsostek seharusnya melakukan


finalisasi terlebih dahulu sistem dan prosedur tersebut agar pengembangan

sistem memiliki dasar yang memadai. Lebih lanjut, dengan finalisasi sistem

dan prosedur tersebut dimaksudkan agar perusahaan yang melakukan

penawaran dapat menghitung waktu, biaya dan sumber daya yang lebih

realistis.

d) Besarnya mandays rate yang digunakan dalam menghitung HPS adalah sama

untuk semua tingkatan keahlian yaitu USD250.00 per mandays. PT MI sebagai

pihak yang membuat HPS menjelaskan bahwa penggunaan mandays rate

tersebut sebesar USD250.00 per mandays hanya untuk kepraktisan dan apabila

menggunakan rate yang sebenarnya total HPS tidak berbeda. Akan tetapi,

argumen tersebut kurang kuat karena penggunaan mandays rate rata-rata

tersebut tidak jelas manfaatnya, tidak praktis dan tidak transparan. Oleh karena

itu, kewajaran proses pengadaan pekerjaan pengadaan jasa pengembangan

SIPT dan SIAK diragukan.

Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender pekerjaan

pengembangan SIPT dan SIAK tidak dapat melakukan estimasi biaya secara

cermat, hal tersebut dapat dilihat dari harga penawaran yang diberikan oleh peserta

tender sebagai berikut:

Nama Perusahaan Harga Penawaran PT Swadarma Duta Data Rp17.037.740.000,00PT Asaba Computer Center Rp13.760.821.250,00PT Berca Hardaya Perkasa Rp 4.824.270.000,00PT Quadra Solution Rp 5.366.418.750,00PT Jati Piranti Solusindo Rp18.780.374.250,00PT PT Mitra Integrasi Informatika Rp10.974.700.000,00PT Elnusa Multi Industri Komputer Rp 4.514.950.000,00

Dari data tersebut diketahui adanya jarak yang cukup besar antara

penawaran tertinggi dan terendah karena TOR dan HPS yang tidak jelas.

Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan PT MI diketahui bahwa

PT ACC terlalu underestimate terhadap proyek tersebut, sehingga HPS yang

dibuat oleh PT MI-pun underestimate.


2) Pengadaan pekerjaan penggantian jaringan dan peripheral

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan on line system tahun 2005, program

office melaksanakan beberapa proyek pendukung. Salah satu proyek program

office adalah pembangunan perangkat keras dan jaringan. Berdasarkan laporan

hasil review infrastruktur pendukung tanggal 19 Juli 2004, PT MI sebagai

konsultan pengawas memberikan kesimpulan antara lain, bahwa kondisi sistem

jaringan yang ada tidak mendukung sistem jaringan on line tahun 2005 dan tidak

layak untuk digunakan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kepala BPS melalui surat tanggal 3

September 2004 meminta Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) untuk

melakukan pengadaan pekerjaan penggantian perangkat keras jaringan dan

peripheral (PPKJP). Namun, PPBJ melalui surat kepada Kepala BPS tanggal 14

September 2004 menyatakan bahwa proses pengadaan tidak dapat dilaksanakan

karena Kerangka Acuan Teknis (KAT) tidak memadai. Kemudian, BTI

menyempurnakan dan menyelesaikan KAT pada tanggal 24 September 2004. Atas

dasar KAT tersebut, Tim PPBJ melakukan proses pengadaan pada tanggal 27

September 2004.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan KAT, Tim PPBJ

melakukan penawaran kepada pihak rekanan. RKS mengatur antara lain dokumen

penawaran meliputi dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen biaya.

KAT sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan RKS, memuat ruang lingkup

pekerjaan, tahapan pelaksanaan, dan spesifikasi teknis.

Berdasarkan laporan akhir pelaksanaan pelelangan PPKJP Tim PPBJ

No.19/PPBJ-JAR/112004 tanggal 12 Nopember 2004 dan surat Kepala BPS

No.B/10358/112004 tanggal 23 Nopember 2004 menetapkan PT Indo Ventura

Sonsang (PT IVS) sebagai pemenang tender untuk melaksanakan pekerjaan

PPKJP.

Selanjutnya, PT Jamsostek dan PT IVS menandatangani perjanjian

No.PER/110/112004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang pekerjaan penggantian


perangkat keras jaringan dan peripheral PT Jamsostek dengan nilai pekerjaan

sebesar Rp1.961.231.800,00, termasuk PPN 10%.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen lelang ditemukan hal-

hal berikut:

a) Sistem penilaian dokumen teknis tidak dijelaskan kepada seluruh

rekanan

Berdasarkan RKS diketahui bahwa sistem penilaian dokumen

penawaran secara keseluruhan sebesar 100%, meliputi dokumen penawaran

harga sebesar 40% dan dokumen teknis sebesar 60%.

Berdasarkan dokumen evaluasi penilaian dokumen teknis diketahui

bahwa penilaian meliputi penilaian atas pengalaman perusahaan, solusi teknis,

manajemen proyek & pelatihan, dan kualifikasi tenaga ahli dengan porsi

penilaian masing-masing 20%, 50%, 15% dan 15%. Akan tetapi, porsi

penilaian teknis tersebut tidak dijelaskan dalam RKS. Jika porsi penilaian

tersebut terdapat di RKS, rekanan seharusnya akan lebih menyajikan

konfigurasi dan arsitek jaringan dalam proposalnya. Akan tetapi, tidak

demikian dengan seluruh rekanan yang mengikuti lelang. Para rekanan

menyajikan proposalnya ada yang sangat sederhana dan ada juga yang terinci.

Rekanan menyajikan format proposal sesuai rekayasanya. Dengan

demikian, proposal antar rekanan tidak dapat dibandingkan. Perbedaan tersebut

terlihat dari penyajian konfigurasi dan arsitektur jaringan. Penyajian rekayasa

konfigurasi dan arsitektur jaringan dari rekanan antara lain dapat dijelaskan

sebagai berikut:

(1) PT Indo Ventura Sonsang (PT IVS) memaparkan konfigurasi dan arsitektur

jaringan secara rinci pada Bab IV, yaitu Gambaran Pengembangan

Jaringan yang ditawarkan. Begitu juga dengan pembangunan sistem anti

virus pada BAB V, yaitu Symantec Antivirus Enterprise Edition. Untuk

kedua hal tersebut, PT IVS dapat menyajikan gambar/peta dan

diagram/layout dengan penjelasan yang sangat rinci.


(2) PT Mitracandika Manunggal Karsa (PT MMK) memaparkan secara sangat

sederhana pada Bab Tahap Pelaksanaan. PT MMK tidak menyajikan

konfigurasi dan arsitek jaringan tetapi berkomitmen untuk mengadakan,

mendistribusikan dan memasang perangkat keras dan perangkat lunak di

masing-masing lokasi yang telah ditentukan.

(3) PT Maxindo Caraka (PT MC) memaparkan secara sederhana pada Bab III,

yaitu Solusi Local Area Network dan Bab IV Design Local Network. Pada

kedua bab ini PT MC menyajikan layout konfigurasi jaringan juga dengan

penjelasan yang lebih ringkas. Begitu juga halnya dengan penyajian sistem

anti virus pada Bab V.

(4) PT Metrodata Mitra Informatika (PT MMI) memaparkan konfigurasi dan

arsitektur jaringan secara rinci baik berupa diagram maupun penjelasannya

pada Bab 6, yaitu Kebutuhan Sistem. Namun, dalam pembangunan sistem

anti virus, PT MMI tidak menyajikan secara lebih rinci dan jelas.

(5) PT Harrisma Informatika Jaya (PT HIJ) memaparkan konfigurasi dan

arsitek jaringan berupa sketsa/diagram dengan penjelasan secara

menyeluruh dan tidak terinci. Selain itu, pembangunan sistem anti virus

disajikan secara ringkas.

Dari pemaparan proposal di atas serta berdasarkan hasil evaluasi teknis

diketahui bahwa PT IVS memiliki skor tertinggi, yaitu 71,27 mengungguli

skor rekanan lainnya sebesar 51,60 s.d. 57,27. PT IVS sangat unggul pada

solusi teknis yang mencapai 40,53, sementara rekanan lainnya memperoleh

19,72 s.d. 34,86.

b) HPS tidak dapat digunakan sebagai acuan menilai kewajaran harga

Berdasarkan RKS dan KAT tersebut di atas, Tim PPBJ, dalam hal ini

dibantu oleh Tim Program Office dan Konsultan PT MI, membuat HPS,

sementara rekanan membuat dokumen penawaran.

Form penawaran harga pada RKS adalah sebagai pedoman rekanan

dalam membuat perhitungan harga. Form penawaran harga tersebut, RKS tidak

merinci jumlah dan jenis produk yang diinginkan untuk penggantian perangkat


keras jaringan dan peripheral. Selain itu, RKS tidak menyajikan konfigurasi

dan arsitek jaringan secara jelas dan rinci. Dengan demikian, para rekanan

membuat dokumen penawaran harga atas produk sesuai hasil rekayasa

konfigurasi dan arsitek jaringannya. Secara uji petik perbedaan tersebut dapat

dilihat pada rincian produk yang ditawarkan, antara lain:

(1) Produk Catalyst 4500 Supervisor IV dan Product Catalyst 4507 Supervisor

IV, PT HIJ, PT MMK, dan PT IVS menawarkan masing-masing 1 unit.

PT MC menawarkan Product Catalyst 4507 Supervisor IV sebanyak 2 unit,

dan PT MMI Product Catalyst 4500 Supervisor IV sebanyak 2 unit.

(2) Produk GBIC, PT HIJ dan PT MMI menggunakan Catalyst 4500 GE

Module server switching 18 ports sebanyak 1 unit, sementara PT MMK,

PT IVS, dan PT MC menggunakan Catalyst 4500 GE Module server

switching 6 ports sebanyak 4 unit.

(3) Produk GBIC multimode only, PT HIJ menggunakan 1000BASE-SX Short

wavelength sebanyak 22 Unit, PT MMK, PT IVS, PT MC sebanyak 24

unit, sementara PT MMI hanya 12 unit.

(4) Produk distribution switch, PT HIJ, PT MMK, PT IVS, dan PT MC

menggunakan model 48 10/100 and 2 1000BASE-SX uplink port sebanyak

10 unit, sementara PT MMI menggunakan 8 Unit.

Selain itu, model 24 10/100 ports and w/2 10/100/1000BASE, PT HIJ dan

PT MMI menggunakan sebanyak 4 unit, sementara PT MMK, PT IVS, dan

PT MC sebanyak 3 unit.

(5) Secara keseluruhan harga, PT IVS menawarkan harga tertinggi mencapai

sebesar Rp1.961.231.800,00, sementara rekanan lainnya PT HIJ, PT MMI,

PT MMK dan PT MC masing-masing sebesar Rp1.903.000.000,00,

Rp1.899.000.000,00, Rp1.848.815.100,00, dan Rp1.799.319.500,00.

Selain hal tersebut di atas, format HPS yang dibuat oleh Tim Program Office

dibantu Konsultan PT MI, tidak sama dengan form penawaran harga pada

RKS. HPS tidak menyajikan perhitungan secara rinci, tetapi secara global per

sub-item kegiatan. Akan tetapi, form penawaran harga disajikan kebutuhan per


lantai per item kegiatan. Baik HPS maupun form penawaran harga, keduanya

tidak menyajikan rincian item product yang dibutuhkan baik secara

keseluruhan maupun per lantai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tim

Program Office belum sepenuhnya memiliki rancangan konfigurasi dan

arsitektur jaringan yang dibutuhkan.

Dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan antara lain:

1) Penyajian proposal rekayasa konfigurasi dan arsitek jaringan yang relatif sangat

berbeda, menunjukkan bahwa rekanan belum sepenuhnya memahami kebutuhan

perangkat keras jaringan dan peripheral.

2) Antara rekanan menyajikan konfigurasi dan arsitek jaringan yang sangat berbeda,

menunjukkan bahwa rekanan belum sepenuhnya paham aspek dan porsi penilai

atas dokumen teknis.

3) Baik HPS dengan dokumen penawaran harga maupun antar dokumen penawaran

harga dari rekanan, tidak dapat dibandingkan.

e. Realisasi pekerjaan pengawasan oleh PT MI dan pelaksanaan pengembangan

dan implementasi oleh PT ACC tidak sesuai dengan target waktu yang telah

diperjanjikan

Berdasarkan perjanjian pekerjaan pengawasan antara PT Jamsostek dengan

PT MI dan perjanjian pekerjaan pelaksanaan pengembangan SIPT dan SIAK antara

PT Jamsostek dengan PT ACC diketahui bahwa PT MI dan PT ACC seharusnya

menyerahkan hasil pekerjaan (deliverables) sesuai dengan jadwal dalam perjanjian,

yaitu tanggal 17 Maret 2004, akan tetapi masih belum ada penyerahan.

Dengan memperhatikan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai saat ini,

penyelesaian pekerjaan kemungkinan akan mundur dalam waktu yang cukup

signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT MI, diketahui bahwa penyebab

keterlambatan tersebut antara lain sebagai berikut :

1) PT ACC yang terlalu underestimate terhadap proyek SIPT dan SIAK;


2) Manajemen kurang memiliki semangat untuk mengejar jadwal yang telah

tertinggal.

3) Sulitnya melakukan penyesuaian dengan kesibukan pejabat-pejabat PT Jamsostek.

Penjelasan PT MI tersebut semakin menunjukkan bahwa PT MI kurang melakukan

perencanaan yang memadai karena estimasi biaya yang mendekati estimasi HPS yang

dibuat PT MI, sehingga HPS yang dibuat oleh PT MI juga underestimate.

Kondisi tersebut mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

a. Jadwal kemajuan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan rencana umum yang

telah ditetapkan.

b. Risiko pembangunan sistem informasi on line cukup tinggi.

c. Besarnya biaya yang diperjanjikan untuk jasa pengembangan SIPT dan SIAK serta

pengadaan jaringan peripheral masing-masing sebesar Rp13.484.394.000,00 dan

Rp1.961.231.800,00 diragukan kewajarannya.

d. Proses pengadaan jasa pengembangan SIPT dan SIAK serta pengadaan jaringan

peripheral diragukan kewajarannya.

Hal tersebut terjadi karena PT Jamsostek :

a. Belum sepenuhnya membuat perencanaan pembangunan sistem informasi online

secara cermat.

b. Belum sepenuhnya membuat TOR, RKS dan HPS secara cermat.


a. Tahap persiapan pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Online.

Tahap persiapan pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Online belum

sepenuhnya dilakukan secara baik, namun kami dapat jelaskan sebagai berikut:

1) Review dilakukan antara lain dalam bentuk mengadakan workshop manajemen

data yang diikuti oleh perwakilan kantor-kantor cabang seluruh Indonesia, dimana

dalam workshop tersebut diminta masukan terhadap rancangan hasil review

sistem informasi akuntansi dan keuangan, sehingga diperoleh informasi mengenai

kebutuhan dan permasalahan yang timbul di masing-masing kantor cabang di

seluruh Indonesia.


2) Pembuatan materi sosialisasi tersebut memang tidak dapat diselesaikan pada

bulan April 2004 sesuai dengan perjanjian PT Jamsostek dengan PT MI

No.PER/14/022004, hal ini dikarenakan review dan hasil review-nya baru

disahkan pada bulan November 2004. Upaya yang akan dilakukan ke depan

adalah melakukan addendum terhadap jadwal pekerjaan di perjanjian

PT Jamsostek dengan PT MI No.PER/14/022004.

3) Pembuatan dokumen tender pembangunan aplikasi SIPT dan SIAK belum

memuat secara detil mengenai laporan, sistem yang digunakan saat ini serta

penjelasan mengenai sisdur yang belum disahkan secara formal. Hal tersebut di

atas memang menjadi indikator yang penting dalam melakukan estimasi beban

pekerjaan, namun penjelasan lainnya di dalam TOR mengenai lingkup pekerjaan,

tahapan pekerjaan, hasil akhir (deliverables), gambaran proses bisnis tersebut

dinilai telah cukup memberikan gambaran mengenai kompleksitas proyek dan

pembangunan aplikasi peserta lelang sudah dapat melakukan estimasi beban

pekerjaan dengan baik. Berdasarkan sifat usaha dan proses bisnis PT Jamsostek

yang unik dan sulit untuk menetapkan benchmarking, kami membuka kesempatan

kepada peserta lelang untuk menggali informasi lebih lanjut guna mendukung

proposal solusi yang akan mereka tawarkan.

b. Sistem dan prosedur SIPT dan SIAK ditetapkan setelah dua bulan perjanjian pekerjaan

pengembangan sistem aplikasi SIPT dan SIAK.

Sistem dan prosedur SIPT dan SIAK memang idealnya disahkan terlebih dahulu

sebelum proses tender pengadaan dilaksanakan. Namun, pada saat itu sistem dan

prosedur tersebut sudah dalam tahap finalisasi akhir dan dalam proses pengesahan

melalui memo Biro TI kepada Biro Hukum No.M/305/BTI/092004 tanggal

22 September 2004, sehingga sudah dapat dijadikan acuan pada saat dimulainya

pekerjaan pengembangan aplikasi SIPT & SIAK.

c. Perubahan Sistem Aplikasi yang akan dikembangkan tidak memiliki dasar yang

memadai.

Berdasarkan perjanjian No.PER/14/022004 antara PT MI dan PT Jamsostek,

sub-proyek aplikasi SIPA Online memang seharusnya dilaksanakan pada


implementasi tahap II, namun perencanaan tersebut menjadi kurang akurat karena

dalam rapat-rapat pembahasan TOR pengembangan dan implementasi aplikasi SIPT &

SIAK dirasakan bahwa modul anggaran dimana di dalamnya terdapat sub-modul

penyusunan anggaran (SIPA Online) sebaiknya dimasukkan dalam lingkup

pengembangan aplikasi SIPT & SIAK agar aplikasi SIAK tersebut dapat lebih

terintegrasi dan memberikan manfaat optimal bagi PT Jamsostek. Hal ini telah dibahas

dan dilaporkan pada rapat dengan Steering Committee tgl 18 Juni 2004 (Risalah rapat

SC tgl 18 Juni 2004 point 7) dan dibahas juga melalui rapat-rapat internal oleh tim

program office, namun tidak terdokumentasi dengan baik.

d. Pengadaan terkait dengan pengembangan dan implementasi sistem informasi

1) Pengadaan jasa pengembangan dan implementasi SIPT dan SIAK.

a) Laporan dan form yang akan dihasilkan oleh sistem aplikasi memang tidak

dijelaskan secara rinci dalam TOR. Pertimbangannya adalah jumlah form dan

laporan yang sebenarnya baru dapat diidentifikasi secara pasti pada saat

dilakukan perancangan aplikasi. Jumlah form dan laporan tersebut, sesuai data

yang diberikan oleh PT ACC, dinyatakan mencakup 1.288 form dan laporan,

dimana form yang dimaksud, dalam istilah oracle, adalah layar transaksi

aplikasi (screen). Banyaknya form ini sangat dipengaruhi oleh pendekatan dan

rancangan yang dilakukan oleh pengembang aplikasi dalam memetakan proses

bisnis dalam alur transaksi aplikasi. Form-form tersebut antara lain untuk

melakukan set up aplikasi (customization), pembuatan master data, transaksi-

transaksi proses bisnis akuntansi, keuangan, operasi dan pelayanan. Sehingga

jumlah form dan laporan ini akan berbeda untuk masing-masing pengembang

aplikasi tergantung dari rancangan aplikasi yang dihasilkan. Selain itu, tidak

semua informasi termasuk uraian yang rinci mengenai form dan laporan dapat

disampaikan dalam TOR karena informasi tersebut bersifat rahasia.

b) PT Jamsostek dalam hal ini juga mengharapkan kreativitas dalam perancangan

aplikasi, sehingga dapat memberikan opsi-opsi solusi yang terbaik bagi

permasalahan PT Jamsostek.


c) Di dalam TOR telah dijelaskan tentang kondisi aplikasi sekarang, yaitu

aplikasi SIPT & GL-ORA (SIAK) secara umum (TOR point 3. kondisi saat

ini). Informasi secara lebih detil tidak dilakukan didalam TOR berdasarkan

pertimbangan antara lain :

(1) Rincian kondisi aplikasi sekarang PT Jamsostek merupakan informasi yang

bersifat rahasia yang hanya akan disampaikan kepada pihak yang dipilih

untuk bekerja sama dengan PT Jamsostek.

(2) Tidak semua rekanan yang membeli dokumen lelang mengikuti proses

lelang pekerjaan pengembangan aplikasi.

d) Meskipun demikian, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT Jamsostek telah

menyediakan kesempatan yang memadai kepada calon peserta lelang

pekerjaan tersebut untuk mengajukan pertanyaan baik secara tertulis maupun

lisan, serta memperoleh penjelasan yang memadai atas pertanyaan tersebut.

Penjelasan dan jawaban memadai secara terbuka juga telah disampaikan

kepada semua calon peserta lelang agar para calon peserta lelang dapat

melakukan estimasi secara baik.

e) Pada saat dilakukan tender pengembangan aplikasi SIPT & SIAK, sistem dan

prosedur sudah dalam tahap finalisasi dan dalam proses pengesahan melalui

memo Biro TI kepada Biro Hukum No.M/305/BTI/092004 tanggal

22 September 2004.

f) Perhitungan HPS bersifat perkiraan berdasarkan pengalaman empiris konsultan

PT MI dalam menangani proyek-proyek sejenis. Pada tanggal 30 Juni 2004,

HPS didiskusikan bersama-sama oleh PT MI dan Steering Committee pada saat

bersamaan dengan pemasukan dokumen lelang oleh para peserta tender, untuk

menjaga kerahasiaan HPS tersebut.

g) Beberapa alternatif perhitungan HPS dibahas dalam forum tersebut dengan

parameter total mandays, mandays rate serta nilai tukar USD. Pada saat itu

dipertimbangkan mandays rate rata-rata yang akan digunakan berkisar antara

USD200.00 s.d. USD300.00. Rate USD200.00 biasanya digunakan pada

proyek pengembangan aplikasi dengan tingkat kesulitan rendah/sedang,


sehingga tidak memerlukan tenaga ahli dengan kualifikasi yang tinggi.

Sebaliknya rate USD300.00 biasanya digunakan pada proyek-proyek

pengembangan aplikasi yang sangat kompleks, sehingga memerlukan tenaga

ahli dengan kualifikasi yang sangat tinggi. Berdasarkan kompleksitas

pekerjaan, harga pasar dan tingkat keahlian dari rekanan yang diharapkan,

maka rapat Steering Committe memutuskan mandays rate rata-rata yang

digunakan untuk perhitungan HPS adalah USD250.00 dengan menggunakan

kurs Rp9.400,00 per USD.

h) Adanya jarak yang cukup besar antara penawaran tertinggi dan terendah dalam

lelang pembangunan aplikasi SIPT & SIAK mencerminkan solusi yang

ditawarkan oleh masing-masing peserta lelang.

2) Mengenai pengadaan pekerjaan penggantian jaringan dan peripheral

a) Sistem penilaian dokumen teknis tidak dijelaskan kepada seluruh rekanan

Penilaian dokumen teknis memang tidak dijelaskan dalam RKS, namun dalam

rapat penjelasan pekerjaan telah ditekankan bahwa solusi teknis lebih

diutamakan daripada harga, sehingga peserta lelang harus menjelaskan solusi

teknis secara komprehensif didalam proposalnya.

b) HPS tidak dapat digunakan sebagai acuan menilai kewajaran harga

Informasi penawaran harga pada RKS tidak merinci jumlah dan jenis produk

yang diinginkan dengan pertimbangan perkembangan teknologi yang cepat,

sehingga tidak menutup kemungkinan keluarnya produk baru yang lebih baik.

Selain itu vendor dapat memberikan solusi yang terbaik bagi PT Jamsostek.

e. Pengawasan oleh PT MI dan pelaksanaan pengembangan oleh PT ACC

Pelaksanaan pengembangan dan implementasi tidak sesuai target waktu

disebabkan mekanisme monitoring dan pengawasan di lingkungan Jamsostek maupun

eksternal (PT Magnus dan PT Asaba) yang belum sepenuhnya dilakukan dengan baik.

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain membuat addendum perpanjangan,

melakukan perbaikan proses mekanisme monitoring dan pengawasan ini dengan

menunjuk personil khusus guna melakukan monitoring proyek.



a. Menegur PT MI sebagai konsultan yang ditugasi membuat perencanaan pembangunan

sistem informasi online PT Jamsostek, serta meminta pertanggung-jawaban atas

penyelesaian pembangunan sistem informasi online PT Jamsostek selanjutnya;

b. Beserta jajarannya sepenuhnya berpartisipasi dalam pembangunan sistem online

tersebut, bersama PT MI dan PT Asaba agar pembangunan tersebut dapat

diimplementasikan secara cepat dan baik;

c. Menegur PT MI agar dalam pembuatan TOR, RKS dan HPS dilakukan secara

profesional yang berpedoman pada ketentuan pembuatan HPS sesuai pedoman

pengadaan barang dan jasa PT Jamsostek;

d. Memberikan arahan kepada pihak-pihak yang kompeten atas pengadaan barang dan

jasa yang berkaitan dengan pembangunan sistem informasi online bekerja lebih cermat

teliti dan profesional sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa PT Jamsostek;

e. Mengenakan sanksi denda atas keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan, dan

membuat addendum perjanjian atas perpanjangan waktu.

10. Pengendalian dan pembinaan atas pengelolaan Program JPK Tambahan tidak

sesuai dengan ketentuan, sehingga ratio klaim tahun 2004 mencapai 101,73%.

Dalam rangka menjamin kesejahteraan karyawan dan pensiunan karyawan

PT Jamsostek beserta keluarganya, PT Jamsostek memberikan Program JPK Tambahan.

Pelaksanaan pemberian program JPK Tambahan tersebut diatur dengan SK Direksi

PT Jamsostek No.KEP/143/092002 tanggal 9 September 2002 tentang Program jaminan

pemeliharaan kesehatan tambahan bagi karyawan dan pensiunan karyawan PT Jamsostek.

.Pelaksanan pemberian program tersebut dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pelayanan Program JPK Tambahan bagi peserta Kantor Pusat diserahkan kepada Biro

Personalia. Pada saat ini pihak ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan program

tersebut adalah PT Nayaka Era Husada

b. Pelayanan Program JPK Tambahan bagi peserta di luar Kantor Pusat dilaksanakan

oleh masing-masing kantor wilayah atau menunjuk salah satu kantor cabang yang

berdekatan.


Mengingat PT Jamsostek melaksanakan sendiri program JPK Tambahan bagi

peserta di luar Kantor Pusat, maka beban JPK Tambahan yang menjadi salah satu unsur

beban usaha dicatat dengan mengkredit Pendapatan Iuran JPK Tambahan. Pada saat

peserta tersebut melakukan klaim, maka akan dicatat sebagai Beban Jaminan JPK

Tambahan.

Berdasarkan pemeriksaan atas hal tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Perbandingan beban jaminan dan pendapatan iuran JPK Tambahan selama tahun 2002

s.d. tahun 2004 cukup tinggi, dengan rincian masing-masing sebagai berikut : Uraian TAHUN 2002 TAHUN 2003 TAHUN 2004

Beban Jaminan JPK Tambahan 6.981.512.149,83 8.695.145.392,23 11.132.761.271,74

Pendapatan Iuran JPK Tambahan 5.071.629.537,24 6.595.033.149,76 7.037.673.133,72

Angka pendapatan iuran JPK Tambahan yang disajikan di laporan keuangan tersebut

belum sepenuhnya tepat, karena kantor cabang masih banyak yang salah menghitung

beban usaha JPK Tambahan. Berdasarkan perhitungan kembali beban usaha JPK

Tambahan tahun 2004, rasio klaim JPK Tambahan adalah sebagai berikut:

Beban Jaminan JPK Tambahan Rp11.132.761.271,74 Total Gaji Pegawai Rp110.246.547.028,00 Gaji Pegawai Kantor Pusat Rp 19.052.672.240,36 Gaji Pegawai di luar Kantor Pusat Rp 91.193.874.787,64 Pendapatan Iuran JPK Tambahan (12% x Gaji) Rp10.943.264.974,52 Rasio Klaim JPK Tambahan di luar Kantor Pusat 101,73%

b. Realisasi pembayaran beban jaminan JPK Tambahan 2004

sebesar Rp11.132.761.271,74 atau mencapai 128,13% dari anggarannya

sebesar Rp8.688.578.740,00:

c. Divisi terkait tidak memahami dan tidak melaksanakan ketentuan mengenai

pelaksanaan program JPK Tambahan.

Tim Audit BPK-RI telah meminta data terkait dengan pengelolaan program JPK

Tambahan kepada Kepala Divisi Pelayanan JPK PT Jamsostek melalui surat nomor

40/ST/GA-KP/02/2005 tanggal 08 Pebruari 2005 yang salah satunya ditembuskan

kepada Kepala Biro Personalia. Kemudian Kepala Divisi JPK melaui surat

No.B/1232/022005 tanggal 15 Februari 2005 menyatakan bahwa Program JPK


Tambahan bagi Karyawan dan Pensiunan PT Jamsostek dikelola oleh Biro Personalia,

sedangkan Divisi Pelayanan JPK mengelola Program JPK Dasar untuk peserta.

Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 SK Direksi No.KEP/143/092002 tanggal

9 September 2002, yang antara lain menyatakan bahwa Divisi Pelayanan JPK, Biro

Personalia dan Kantor Wilayah PT Jamsostek secara sendiri-sendiri diberi tugas

pembinaan dan pengendalian program JPK Tambahan kepada seluruh kantor cabang

yang menjadi penyelenggara program JPK Tambahan. Selain itu, pasal 6 ayat 1

menyatakan bahwa seluruh kantor yang melaksanakan Program JPK Tambahan

diwajibkan membuat laporan bulanan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan

berikutnya yang disampaikan kepada Kepala Biro Personalia dengan tembusan kepada

Kepala Divisi Pelayanan JPK. Akan tetapi, Biro Personalia dan Divisi Pelayanan JPK

tidak menerima laporan tersebut, sehingga pengendalian atas program tersebut tidak


Lebih lanjut, pembagian tugas pembinaan dan pengendalian antara Divisi

Pelayanan JPK dan Biro Personalia tidak diatur secara jelas.

Setiap SK Direksi seharusnya dilaksanakan secara tertib dan ditaati oleh

Divisi/Biro terkait agar sistem pengendalian intern yang telah dibuat dapat berjalan

dengan baik.

Kondisi tersebut mengakibatkan rasio klaim JPK Tambahan PT Jamsostek pada

tahun 2004 mencapai 101,73%.

Hal tersebut disebabkan oleh belum efektifnya verifikasi klaim JPK Tambahan di

Kantor Cabang, dan belum adanya pemisahan fungsi yang jelas antara Biro Personalia dan

Divisi JPK.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa pembinaan dan pengelolaan program

kesehatan karyawan, pensiunan dan keluarga belum sepenuhnya dilakukan secara optimal.

Faktor pendorong tingginya ratio klaim antara lain terdapat 45 Kantor Cabang dengan

jumlah peserta relatif sedikit + 40 jiwa tertanggung (karyawan/pensiunan & keluarga),

sehingga tidak dimungkinkan untuk dikerjasamakan secara kapitasi dengan PPK Tk.I/II,

selain itu, terdapat beberapa kasus kesehatan karyawan dan pensiunan yang memerlukan

biaya perawatan tinggi antara lain, jenis penyakit stroke, hipertensi dll.


Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa kegiatan koordinasi dan verifikasi

pelaksanaan program kesehatan karyawan dan pensiunan telah dilakukan, antara lain

mengadakan rapat koordinasi teknis, dengan peserta Biro Personalia, Biro JPK, Biro

Keuangan, Biro Akuntansi dan Serikat Pekerja Jamsostek, secara berkala. Diantara hasil

rapat koordinasi tersebut adalah terbitnya petunjuk teknis, adanya evaluasi-evaluasi yang

pada akhirnya diterbitkan KEP/56/022005 tanggal 23 Februari 2005 sebagai pengganti

KEP/143/092002 yang mengatur hal yang sama.

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengelolaan tersebut, akan dilakukan

hal-hal antara lain :

a. Lebih diintensifkan kegiatan verifikasi pelaksanaan Program Kesehatan Karyawan,

Pensiunan dan keluarganya, pada seluruh unit kerja.

b. Dilakukan kajian (dalam proses) untuk menetapkan program yang lebih ideal,

khususnya bagi pensiunan yang cenderung membutuhkan biaya tinggi.

c. Pemisahan secara jelas, tugas Divisi PPJPK dan Biro Personalia dalam pengelolaan

program kesehatan karyawan, pensiunan dan keluarga.


a. Melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara Biro Personalia dan Divisi JPK, serta

fungsi yang ada pada kantor cabang dalam pengelolaan program kesehatan karyawan,

pensiunan dan keluarganya.

b. Lebih mengintensifkan kegiatan verifikasi pada kantor-kator cabang, dan melakukan

kajian atas program yang ideal bagi pensiunan.

11. Pengadaan Gondola untuk menara Jamsostek sebesar Rp676,50 juta belum

sepenuhnya sesuai ketentuan

Berdasarkan laporan dari Konsultan Properti Menara Jamsostek PT Nusalingga

Persada, serta pengecekan dari Divisi Properti dan Penyertaan (DPP) sesuai memo

Nomor.M/32/DPP/012004 tanggal 27 Januari 2004 kepada Direktur Investasi diketahui

bahwa :

a. Gondola yang ada pada Menara Jamsostek sebanyak tiga unit sudah tidak layak

dioperasikan, sehingga perlu diadakan perbaikan dan penggantian.


b. Untuk penggantian tersebut, DPP sudah menghubungi PT Mitra Gondola Kreasiprima

(PT MGK), dan kemudian PT MGK mengajukan penawaran sebesar

Rp678.340.000,00 belum termasuk PPN. Untuk teknis pengadaan diserahkan kepada

Biro Prasarana dan Sarana (BPS). Memo tersebut disetujui Direktur Investasi tanggal

27 Januari 2004.

Berdasarkan Memo DPP No.M/109/DPP/032004 tanggal 16 Maret 2004 kepada

BPS tersebut, DPP meminta BPS untuk melakukan pengadaan berdasarkan taksiran harga

penawaran dari PT MGK. BPS melalui suratnya tertanggal 26 Maret 2004 mengundang

empat rekanan dan berdasarkan seleksi administrasi, dari empat rekanan tersebut

dinyatakan lolos tiga rekanan, yaitu PT MGK, PT Karunia Anugerah Mitrautama

(PT KAM), dan PT Kinerja Estetika Utama (PT KEU). Selanjutnya berdasarkan seleksi

teknis dan harga dimenangkan oleh PT MGK.

Setelah dilakukan negosiasi harga, kemudian dibuat SPK No. SPK/47/042004

tanggal 6 April 2004 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp676.500.000,00, dengan batas

waktu pelaksanaan pekerjaan selama empat bulan kalender atau sampai dengan 5 Agustus

2004.

Berdasarkan pemeriksan lebih lanjut atas proses pengadaan gondola tersebut

diketahui hal-hal berikut :

a. Seleksi administrasi tidak dilakukan dengan cermat, penunjukan PT MGK belum

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan dokumen administrasi dari tiga rekanan yang lolos seleksi administrasi

sesuai berita acara pengecekan dokumen tanggal 30 Maret 2004, diketahui bahwa :

1) Tidak ada sertifikasi badan usaha untuk ketiga rekanan.

2) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT KAM Nomor.443/1.824.51 tanggal

17 April 2003 menunjukkan bahwa PT KAM adalah perusahaan kecil.

3) SIUP PT MGK menunjukkan bahwa PT MGK adalah perusahaan kecil.

4) Tidak ada akte pendirian perusahaan untuk PT KAM dan PT KEU.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa sesuai SK Direksi

No.KEP/80/062001 tanggal 29 Juni 2001, yang antara lain mengatur bahwa untuk

pekerjaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 dilaksanakan oleh


rekanan kualifikasi menengah (M) yang dibuktikan dengan sertifikasi badan usaha,

selain itu, rekanan yang mengikuti seleksi antara lain harus melampirkan akte

pendirian perusahan beserta perubahannya yang telah disahkan menteri terkait.

Berdasarkan nilai pekerjaan pengadaan barang yang dilakukan sesuai SPK adalah

sebesar Rp676.500.000,00, dengan demikian, seharusnya PT MGK tidak dapat

ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan.

b. Jaminan uang muka yang diberikan oleh PT MGK hanya berlaku satu bulan

Atas pekerjaan tersebut diatas PT MGK diberikan uang muka sebesar 20% atau

sebesar Rp135.300.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2004. Atas uang

muka tersebut PT MGK menyerahkan jaminan uang muka yang berlaku satu bulan,

yaitu sejak 8 Juni s.d. 8 Juli 2004, sedangkan pekerjaan sampai dengan 7 Maret 2005

belum mencapai 100%. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pengadaan

Barang/Jasa sesuai SK Direksi No.KEP/80/062001 tanggal 29 Juni 2001, antara lain

mengatur bahwa uang muka sepenuhnya dipergunakan bagi pelaksanaan pekerjaan,

uang muka yang diberikan diperhitungkan berangsur-angsur secara merata pada tahap-

tahap pembayaran. Uang muka harus telah lunas pada saat pekerjaan mencapai

prestasi 100%.

c. Tidak ada jaminan pelaksanaan atas pekerjaan yang dilaksanakan.

Berdasarkan dokumen yang ada, diketahui bahwa atas pelaksanaan pekerjaaan

tersebut di atas, PT MGK tidak memberikan jaminan pelaksanaan. Hal tersebut tidak

sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa sesuai SK Direksi No.KEP/80/062001

tanggal 29 Juni 2001, yang antara lain mengatur bahwa atas pengadaan barang dan

jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 sebelum menandatangani surat perjanjian,

rekanan pelaksana diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai

pekerjaan, berupa surat jaminan pelaksanaan pekerjaan dari bank umum atau

perusahaan asuransi kerugian yang memiliki program surety bond.

d. Pekerjaan dilaksanakan tidak tepat waktu dan belum dikenakan sanksi denda.

Menurut SPK No.SPK/47/042004 tanggal 6 April 2004, batas waktu pelaksanaan

pekerjaan s.d. tanggal 5 Agustus 2004, akan tetapi sampai dengan pemeriksaan

berakhir tanggal 15 Maret 2005, pekerjaan belum selesai 100%. Sesuai SPK tersebut


di atas diketahui bahwa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, pihak pelaksana

akan dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) per hari kalender dengan denda

maksimum sebesar 5% dari keseluruhan nilai pekerjaan.

Seharusnya PT Jamsostek sudah mengenakan sanksi denda maksimal 5% sebesar

Rp33.825.000,00 atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Hal tersebut di atas mengakibatkan :

a. Pengadaan perbaikan dan penggantian gondola belum sepenuhnya dapat diyakini

kewajarannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. PT Jamsostek terlambat memperoleh pendapatan denda sebesar Rp33.825.000,00.

c. Pekerjaan rutin yang menggunakan gondola pada Menara Jamsostek menjadi

terganggu, sehingga pelayanan yang diberikan kepada penyewa menjadi tidak

maksimal.

Kondisi tersebut disebabkan PT Jamsostek tidak menjalankan ketentuan baik

ketentuan pengadaan barang dan jasa maupun ketentuan yang diatur dalam SPK.


a. Proses pengadaan gondola memang dilakukan tidak melalui pelelangan, tetapi melalui

penunjukan langsung.

b. Dari hasil evaluasi dari ketiga rekanan memang hanya satu perusahaan yang memiliki

sertifikasi, yaitu PT MGK dengan klasifikasi B, sesuai table harusnya untuk pekerjaan

Rp500.000.000,00 s.d. Rp4.000.000.000,00 kualifikasinya M.

c. Jaminan uang muka yang diberikan PT MGK memang berlaku hanya satu bulan yang

seharusnya berlaku sampai dengan pekerjaan selesai yang dipotong melalui termin

pembayaran. Kedepan jaminan uang muka akan menjadi perhatian BPS.

d. Dalam hal pengawasan, DPP pada dasarnya tetap dan telah melakukan pengawasan,

hal ini dapat dilihat dari hasil pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam rangka

pengawasan tersebut dimana dilakukan perbaikan atas kekurangan pekerjaan untuk

menjamin kenyamanan & keselamatan kerja, terlampir koreksi atas pekerjaan

kontraktor (pengadaan gondola). Akibat dari koreksi dimaksud, maka pekerjaan

kontraktor mengalami keterlambatan.


e. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% memang tidak kenakan kepada PT MGK karena

pelaksanaannya melalui pemilihan langsung, perlu kami tambahkan bahwa pengadaan

sarana tersebut bergaransi selama lima tahun dan masa pemeliharaan satu tahun.

Ke depan jaminan pelaksanaan pekerjaan akan menjadi perhatian Biro Perlengkapan

dan Sarana.

f. Denda keterlambatan akan dipertimbangkan setelah ada hasil kajian.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek memberikan sanksi kepada

pelaksana yang belum sepenuhnya menjalankan ketentuan, baik ketentuan pengadaan

barang dan jasa maupun ketentuan yang diatur dalam SPK, dan memberikan arahan agar

di masa depan selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, serta menerapkan

perjanjian yang disepakati dalam SPK atau kontrak.

12. Terdapat renovasi beberapa gedung kantor Jamsostek belum sepenuhnya sesuai

dengan ketentuan

a. Renovasi gedung KC Tanjung Priok

Pada tahun 2004 PT Jamsostek KC Tanjung Priok membeli gedung untuk

kantor cabang di Komplek Gading Bukit Indah Blok I No.5-8, Kelapa Gading, Jakarta

Utara senilai Rp6.809.323.150,00 dari PT Mitra Infoparama. Gedung ini dipilih karena

kondisi sudah siap pakai, tidak memerlukan perbaikan terlalu banyak, sesuai usulan

atau rekomendasi Kepala Cabang Tanjung Priok melalui surat No.B/26/012004

tanggal 21 Januari 2004 kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) III.

Selanjutnya, karena masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp240.676.850,00

dari total anggaran sebesar Rp7.050.000.000,00, KC Tanjung Priok melalui surat

No.B/109/052004 tanggal 6 Mei 2004 kepada Kakanwil III mengusulkan agar sisa

anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk pembuatan partisi dan tata ulang ruang

sesuai dengan kebutuhan kantor cabang.

Untuk melaksanakan renovasi tersebut Kepala Kantor Cabang (Kakacab)

Tanjung Priok tanggal 26 Mei 2004 memberikan disposisi kepada Kepala Bidang

Umum dan Personalia agar mengupayakan beberapa pemborong bekerja sekaligus


karena waktu sudah mendesak sekali. Total renovasi menghabiskan biaya sebesar

Rp240.020.000,00.

Berdasarkan pemeriksaan atas renovasi tersebut di atas, diketahui hal-hal

sebagai berikut :

1) Terjadi pemecahan pekerjaan/kontrak

Renovasi gedung KC Tanjung Priok senilai Rp240.020.000,00

dilaksanakan oleh tiga pelaksana/kontraktor yaitu :

a) Renovasi lantai I, pelaksana CV Teka Ati Jaya (CV TAJ), SPK

No.SPK/01/062004 tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp97.405.000,00.

b) Renovasi lantai II, pelaksana CV Sinar Mutiara (CV SM), SPK

No.SPK/02/062004 tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp98.615.000,00.

c) Renovasi lantai III, IV, V, pelaksana CV Asabahari Sejahtera (CV AS), SPK

No.SPK/03/072004 tanggal 1 Juli 2004 sebesar Rp44.000.000,00.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang hampir bersamaan, dan

berdasarkan surat Direktur Umum kepada Kakanwil III No.B/4697/052004 tanggal

27 Mei 2004 perihal ijin perbaikan gedung dan surat Kakanwil III

No.B/332/062004 tanggal 2 Juni 2004 kepada Kakacab Tanjung Priok antara lain

diketahui bahwa dalam pelaksanaan renovasi supaya mengikuti Pedoman

Pengadaan Barang/Jasa PT Jamsostek. Akan tetapi, disposisi Kakacab sebelumnya

yaitu tanggal 26 Mei 2004 memerintahkan Kabid Umum dan Personalia untuk

diupayakan beberapa pemborong bekerja sekaligus.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa atas pekerjaan renovasi

tersebut telah terjadi pemecahan pekerjaan untuk menghindari pelelangan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa

PT Jamsostek sesuai SK Direksi No.KEP/80/062001 tanggal 29 Juni 2001, yang

antara lain mengatur bahwa nilai pengadaan jasa pemborongan di atas

Rp100.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00 dilakukan dengan metode pelelangan.

2) Pekerjaan renovasi tidak dapat dipertanggungjawabkan

Ketiga pekerjaan renovasi tersebut di atas, tidak direncanakan dengan baik,

yaitu atas pekerjaan tersebut tidak ada Bill Quantity (BQ), Rencana Kerja dan


Syarat-syarat (RKS), serta gambar rencana sebagai panduan atas renovasi yang

akan dilaksanakan. Selain itu, atas pekerjaan yang dilakukan oleh ketiga pelaksana

tersebut tidak diawasi oleh pihak yang kompeten. Sementara pihak KC Tanjung

Priok tidak mempunyai keahlian dalam mengawasi pekerjaan renovasi tersebut.

Dengan demikian, pekerjaan renovasi gedung tidak dapat diyakini kewajarannya.

3) Pemilihan CV AS tidak sesuai ketentuan

Pekerjaan renovasi lantai III, IV, V, dilaksanakan oleh CV AS.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen administrasi diketahui bahwa sesuai

sertifikasinya PT AS mempunyai kualifikasi K-2. Hal tersebut tidak sesuai dengan

ketentuan pengadaan barang dan jasa tentang klasifikasi dan kualifikasi, yang

antara lain mengatur bahwa perusahaan dengan kualifikasi K-2 mengerjakan

pekerjaan pemborongan dengan nilai pekerjaan antara Rp100.000.000,00 s.d.

Rp400.000.000,00. Sedangkan untuk pekerjaan dengan nilai pekerjaan di bawah

Rp100.000.000,00 dikerjakan oleh kontraktor dengan kualifikasi K-3.

b. Renovasi gedung arsip di Jalan Raya Narogong Bekasi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan gedung arsip yang layak, maka pada tahun

2004 PT Jamsostek melakukan renovasi atas gedung arsip yang ada di Jalan Raya

Narogong Bekasi. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Jatimas Dian Kencana

(PT JDK) sesuai perjanjian No.PER/38/042004 tanggal 20 April 2004 sebesar

Rp860.500.000,00 selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 13 April s.d.12 Juli

2004. Konsultan perencana adalah PT Pratiwi Adhiguna Konsultan (PT PAK) sesuai

SPK No.SPK/131/102003 tanggal 16 Oktober 2003 sebesar Rp34.737.890,00 dan

konsultan pengawas adalah PT Rekata Hias Mandiri (PT RHM) sesuai SPK

No.SPK/51/042004 tanggal 14 April 2004 sebesar Rp22.000.000,00. Kemudian

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.07/JDK.BAPP/082004 tanggal

23 Agustus 2004, diketahui bahwa penyerahan pekerjaan pertama (selesai 100%)

adalah tanggal 5 Juli 2004.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas evaluasi administrasi yang dilakukan

panitia pengadaan menunjukkan bahwa :

1) Evaluasi administrasi belum dilakukan dengan cermat, yaitu :


a) Berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT JDK No. 616/1121-

P/09-05/PB/VIII/97 tanggal 13 Agustus 1997, PT JDK tergolong perusahaan

besar, sedangkan harga pekerjaan renovasi gedung arsip adalah sebesar

Rp860.500.000,00. Berdasarkan ketentuan, perusahaan besar mengerjakan

pekerjaan di atas Rp4.000.000.000,00.

b) Surat keterangan domisili Konsultan Perencana PT PAK telah habis masa

berlakunya sampai dengan 18 Juli 2003. Seharusnya sesuai dengan ketentuan

yang ada, dokumen tersebut harus masih berlaku dan berdasarkan RKS untuk

dokumen yang habis masa berlakunya dan masih dalam proses pengurusan

perpanjangannya agar dilampirkan juga fotocopy bukti pengurusan

perpanjangannya.

Dengan demikian, PT JDK dan PT PAK seharusnya telah gugur pada tahap seleksi

administrasi.

2) Gambar sesuai pelaksanaan (As built drawing) dibuat oleh perencana PT PAK

yang ditugaskan dan dibayar oleh PT JDK, seharusnya sesuai dengan perjanjian

antara PT Jamsostek dengan PT JDK No. PER/38/042004 tanggal 20 April 2004

dan RKS untuk as built drawing dibuat oleh kontraktor pelaksana PT JDK.

Kondisi di atas mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung kantor

tersebut di atas belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut terjadi karena KC Tanjung Priok belum sepenuhnya mematuhi

ketentuan pedoman pengadaan barang dan jasa, serta instruksi dari Direktur Umum dan

SDM, dan evaluasi administrasi belum sepenuhnya dilakukan dengan cermat.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa untuk renovasi gedung KC Tanjung

Priok, atas kelalaian tersebut akan dilakukan teguran kepada Kepala Kantor Cabang yang

bersangkutan. Sedangkan untuk renovasi gedung arsip dapat dijelaskan bahwa dalam RKS

salah satu persyaratan adalah SIUP. Dengan berpedoman kepada RKS tersebut, dalam

evaluasi pelelangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa memang tidak memperhatikan

segi golongan usaha besar, menengah, atau kecil. Untuk itu dalam pelaksanaan pelelangan

selanjutnya panitia akan lebih cermat dan akan memperhatikan hal-hal administrasi atas


SIUP tersebut, dan atas surat keterangan domisili PT PAK selaku konsultan perencana

telah habis masa berlakunya s.d. 18 Juli 2003, tetapi telah diperpanjang masa berlakunya,

namun belum dilampirkan dalam dokumen administrasi. Penandatangan as built drawing

telah diperbaiki oleh PT JDK, dan ke depan akan menjadi perhatian kami.


pelaksana yang belum sepenuhnya menjalankan ketentuan baik ketentuan pengadaan

barang dan jasa, maupun ketentuan yang diatur dalam SPK, dan memberikan arahan agar

di masa depan selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan menerapkan

perjanjian yang disepakati dalam SPK atau kontrak.

13. Pengadaan pekerjaan jasa pemeliharaan server dan database PT Jamsostek sebesar

Rp1.955,92 juta belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku

Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan mutu pelayanan kepada

peserta di seluruh kantor daerah dengan memanfaatkan sistem komputerisasi,

PT Jamsostek membutuhkan sistem pemeliharaan peralatan komputer khususnya server

secara terpadu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah dilaksanakan pengadaan jasa

pemeliharaan server melalui sistem pelelangan terbuka.

Berdasarkan proses pelelangan, PT Gagasan Adinusa (PT GA) ditetapkan sebagai

pelaksana pemeliharaan server yang dituangkan dalam perjanjian No.PER/100/102004

tanggal 4 Oktober 2004 tentang pekerjaan jasa pemeliharaan komputer server dan

database PT Jamsostek.

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan jasa pemeliharaan server tersebut

menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

a. Biro Teknologi dan Informasi (BTI) sebagai unit fungsional tidak melakukan kajian

secara cermat dan rinci mengenai kebutuhan pemeliharaan server.

Dari Kerangka Acuan Teknis dan Evaluasi & Kajian Pekerjaan oleh BTI yang

ditandatangani oleh Kepala Urusan Dukungan Teknis (Sdr.HM) diketahui bahwa

evaluasi kajian tidak disusun secara cermat, karena tidak secara detil menguraikan

kondisi masing-masing server misalnya umur server, kondisi server selama ini dan


hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kebutuhan pemeliharaan yang harus

dilaksanakan. Lebih lanjut, diketahui bahwa evaluasi & kajian yang disusun oleh BTI

diragukan karena tidak menyebut tanggal yang jelas kapan evaluasi tersebut

dilaksanakan

Selain itu, terdapat server yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan, akan

tetapi, dalam daftar aktiva tetap tidak ada, yaitu server Sun Enterprise 3000 yang

berada di Kantor pusat.

b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dibuat secara cermat, sehingga diragukan

efektivitas untuk digunakan dalam melakukan penilaian harga penawaran peserta

lelang.

Dalam rangka pengadaan jasa pemeliharaan server tersebut, pada tanggal

3 September 2004 panitia lelang pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk dengan

SK Direksi No.KEP/255/122003 tanggal 22 Desember 2003, telah menyusun HPS

senilai Rp2.346.216.000,00.

Metode penyusunan HPS tersebut dilakukan dengan meminta penawaran harga

pemeliharaan server kepada tiga perusahaan yang bukan merupakan peserta lelang,

yaitu PT Mitra Jasa Informatika, PT Asaba Computer Server, dan PT Pacific Agung

Trijaya.

Dalam surat penawaran harga yang diajukan oleh ketiga perusahaan tersebut

dinyatakan bahwa harga belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi yang

timbul akibat kunjungan ke lokasi pemeliharaan server di kantor cabang di luar

Jakarta.

Kemudian harga yang digunakan untuk HPS adalah yang diajukan oleh

PT Asaba Computer Center tanpa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1) Penawaran dari dua perusahaan lainnya.

2) Biaya akomodasi dan transportasi.

3) Kondisi server masing-masing kantor cabang.

4) Kajian atas pelaksanaan pemeliharaan server tahun sebelumnya.

Pemeriksaan lebih lanjut pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan

berita acara penjelasan pekerjaan (aanwijzing) menunjukkan bahwa biaya akomodasi


dan transportasi, serta kondisi server tidak dibahas pada kedua dokumen tersebut.

Biaya transportasi merupakan salah satu variable biaya yang cukup material jika

melihat lokasi kantor cabang PT Jamsostek di seluruh Indonesia, sedangkan kondisi

masing-masing server juga menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan misalnya

semakin lama umur server tentunya mengandung risiko yang lebih besar bagi

perusahaan untuk melakukan pemeliharaan. Akan tetapi, sebagian besar perusahaan

dapat menawarkan harga di bawah HPS meskipun hal-hal tersebut tidak dibahas dan

diperhitungkan dalam RKS dan Berita Acara Aanwijzing. Kondisi tersebut terlihat

pada harga yang ditawarkan oleh perusahaan peserta lelang dibandingkan dengan HPS

yang disusun panitia pengadaan barang/jasa, yaitu sebagai berikut : No. Nama Perusahaan HPS Harga Penawaran Selisih lebih/Kurang

1 PT Indah Puspita Sari 2.346.216.000,00 2.174.393.000,00 171.823.000,00 2 PT Gagasan Adinusa 2.346.216.000,00 1.955.922.000,00 390.294.000,00 3 PT Harrisma Informatika Jaya 2.346.216.000,00 2.138.957.964,00 207.258.036,00 4 PT Wolrdwide Duta 2.346.216.000,00 2.644.217.868,00 (298.001.868,00)

c. Surat dukungan resmi dari pemegang merek (prinsipal) yang dimiliki oleh PT GA

sebagai pelaksana pemeliharaan server diragukan keandalannya.

Sesuai dengan RKS, salah satu syarat peserta pelelangan adalah memiliki surat

dukungan resmi dari pemegang merek. Merek server yang dimiliki oleh PT Jamsostek

terdiri dari empat merek yaitu Compaq, HP, Sun dan IBM. Berdasarkan dokumen

lelang diketahui bahwa surat dukungan yang dimiliki oleh PT GA adalah surat dari

PT Pacific Agung Trijaya (PT PAT), sebagai penjual (reseller) produk HP dan System

Integrator untuk produk Sun, No.109.0904/PAT/LE tanggal 3 September 2004. Untuk

produk HP, PT PAT hanya sebagai reseller dan hal itupun tidak didukung dengan

surat resmi dari prinsipal HP di Indonesia. Sedangkan untuk produk Sun, PT PAT

hanya sebagai system integrator meskipun PT PAT memiliki surat dukungan resmi

dari PT Sun Microsystem Indonesia (PT SMI) yang merupakan perusahaan pemegang

merek Sun di Indonesia. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa periode

perjanjian antara PT SMI dan PT PAT hanya sampai dengan 31 Desember 2004,

sedangkan perjanjian pemeliharaan server antara PT Jamsostek dan PT GA sampai

dengan 30 September 2005.


Selanjutnya untuk produk IBM, PT GA tidak memiliki surat dukungan resmi

dari prinsipal IBM di Indonesia.

Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan PT GA untuk

melakukan pemeliharaan server di PT Jamsostek diragukan.

d. BTI tidak melaksanakan pengawasan secara tertib atas pekerjaan pemeliharaan server.

Sesuai dengan pasal 8 perjanjian antara PT Jamsostek dan PT GA, BTI

ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan

server. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya BTI tidak membuat laporan pengawasan

melainkan BTI hanya membuat rekap server kantor wilayah dan kantor cabang yang

telah dilakukan pemeliharaan, serta tidak melakukan teguran kepada PT GA yang

tidak menyampaikan laporan berkala untuk setiap kegiatan selama masa pemeliharaan.

Selain itu, terdapat pemeliharaan rutin pada beberapa kantor cabang yang tidak

dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Dalam melaksanakan pengadaan jasa pemeliharaan server PT Jamsostek

seharusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Sesuai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, rencana pengadaan harus disusun dan

meliputi jenis, spesifikasi, jumlah dan waktu yang dibutuhkan.

b. SK Direksi PT Jamsostek No.KEP/138/072004 tanggal 8 Juli 2004 antara lain

menyatakan bahwa panitia pengadaan barang/jasa harus melakukan perhitungan HPS

dengan cermat.

c. Pada RKS pengadaan jasa pemeliharaan server, yang mengatur bahwa salah satu

syarat peserta lelang adalah memiliki surat dukungan resmi dari prinsipal.

d. Perjanjian antara PT Jamsostek dan PT GA yang mengatur :

1) Pasal 2, ruang lingkup pekerjaan PT GA antara lain adalah :

a) Melakukan pemeliharaan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan

b) Membuat laporan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan selama masa

pemeliharaan secara berkala.

2) Pasal 8, pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan komputer server

dan database dilakukan oleh PT Jamsostek.


Kondisi tersebut mengakibatkan pekerjaan pemeliharaan server tersebut diragukan

kewajaran harganya.

Hal tersebut disebabkan BTI dan Panitia lelang tidak mematuhi ketentuan yang

berlaku.


a Biro TI tidak melakukan kajian secara cermat

Kajian pemeliharaan server memang belum dilakukan secara cermat. Kajian

dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil pemeliharaan dan perbaikan server dan

database tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan masa garansi yang masih

berlaku bagi server-server yang baru dibeli. Tetapi upaya ke depan akan dibuat kajian

secara cermat dan rinci mengenai kebutuhan pemeliharaan server.

Server Sun E3000 dibeli pada tahun 1997, namun peripheral tersebut belum dicatat

dalam Aktiva Tetap. Sampai saat ini Server Sun E3000 masih digunakan untuk

operasional proses restore data daerah sebelum diolah untuk diproses ke dalam

server Sun Fire 4800, data taspen, workfile, untuk itu perlu juga dilakukan

pemeliharaan server. Pengawasan atas pekerjaan pemeliharaan server memang belum

secara tertib dilakukan oleh Biro TI, tetapi diupayakan di masa akan datang dibuat

SOP pengawasan pemeliharaan server dan database.

b HPS tidak dibuat secara cermat

Dalam HPS yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa belum dicantumkan

biaya transportasi dan akomodasi. Hal ini memang merupakan ketidakcermatan

Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam menyusunan HPS tersebut. Untuk itu ke depan

dalam penyusunan HPS Panitia akan lebih berhati-hati dan lebih teliti.

c Surat dukungan resmi dari pemegang merk (prinsipal)

Surat dukungan prinsipal PT Sun Microsystem Indonesia kepada PT PAT telah

diperbaharui dan berlaku sampai dengan bulan Oktober 2005.

d BTI tidak melaksanakan pengawasan secara tertib

Pengawasan yang dilakukan atas pemeliharaan server dan database, antara lain :


1) Menerima report dari rekanan secara rutin per triwulan.

2) Mendorong rekanan agar segera melakukan perbaikan server dan database

berdasarkan laporan dari KC.

3) Memonitor proses perbaikan tersebut melalui telepon.

4) Menerima laporan dan mempelajari hasil perbaikan tersebut.


pelaksana yang belum sepenuhnya menjalankan ketentuan pengadaan barang dan jasa, dan

memberikan arahan agar di masa depan selalu berpedoman kepada ketentuan yang

berlaku. Selain itu, PT Jamsostek meminta kepada PT GA untuk mendapatkan surat

dukungan dari masing-masing prinsipal.

14. Pelaksanaan pengadaan perangkat keras komputer senilai Rp2.831,96 juta oleh

CV Fartika Prismatama belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan perangkat keras komputer baik untuk

pengadaan baru maupun upgrade atas perangkat yang sudah ada guna menunjang

operasional perusahaan pada kantor pusat maupun kantor cabang, PT Jamsostek pada

tahun 2004 melakukan pengadaan atas perangkat keras yang dibutuhkan tersebut melalui

proses pelelangan.

Dari pelelangan diperoleh pemenang CV Fartika Prismatama sebagai pelaksana

pengadaan yang diikat dalam Perjanjian No.PER/63/062004 tanggal 15 Juni 2004, dengan

nilai sebesar Rp2.831.964.000,00 mengenai pekerjaan pengadaan perangkat keras yang

akan dilaksanakan selama 60 hari kerja termasuk pemasangan, serta instalasinya di

masing-masing kantor, atau paling lambat tanggal 14 Agustus 2004.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tanpa nomor tanggal 19 Agustus

2004, perangkat keras komputer diterima antara tanggal 24 Juni s.d. 12 Agustus 2004 di

Kantor Pusat. Sedangkan dari berita acara mengenai penyerahan barang dan instalasi di

KC di daerah diketahui bahwa penyerahan barang dan instalasinya terakhir dilakukan

tanggal 24 Agustus 2004.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas proses pelaksanaan pengadaan perangkat keras

tersebut menunjukkan hal-hal berikut :


a. Kajian yang dibuat untuk kebutuhan upgrade belum dapat diyakini.

Salah satu perangkat keras yang dibutuhkan adalah berupa internal hard disk,

sesuai Memo Biro Teknologi Informasi (BTI) kepada Biro Perlengkapan dan Sarana

(BPS) No.M/110/BTI/042004 tanggal 21 April 2004 perihal perubahan pengadaan

perangkat keras sebanyak 18 unit dengan spesifikasi 40 GB, yang pada awalnya akan

diusulkan sebanyak 54 unit dengan spesifikasi 80 GB. Hal tersebut kemudian

dituangkan dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS), yaitu atas internal hard disk

dengan spesifikasi 40 GB (7200 rpm) akan diadakan sebanyak 18 unit untuk 18 KC di

daerah. Akan tetapi, realisasinya sesuai kontrak adalah internal hard disk dengan

spesifikasi 80 GB (7200 rpm).

Kemudian berdasarkan laporan pekerjaan pemeliharaan server tahun

2004/2005 oleh PT Gagasan Adinusa sesuai Perjanjian Kerjasama

No.PER/100/102004 tanggal 4 Okober 2004, diketahui bahwa terdapat dua KC yaitu

KC Banyuwangi dan KC Blitar yang melakukan penambahan storage disk atau sama

dengan internal disk dengan kapasitas 40 GB yang tidak teridentifikasi sebelumnya.

Berkaitan dengan program pengembangan dan implementasi sistem informasi

pada PT Jamsostek yang sedang berlangsung yang merupakan kelanjutan dari proyek

konsultasi rancangan pengembangan sistem akuntansi dan keuangan, akan

dilaksanakan pekerjaan yang meliputi pembangunan aplikasi, sosialisasi, pembersihan

data, pembangunan data center, dan infra struktur pendukung roll out aplikasi untuk

semua KC di Indonesia.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa :

1) Realisasi pengadaan hard disk dengan kapasitas 80 GB tidak sesuai dengan RKS,

yaitu dengan kapasitas 40 GB.

2) Tidak diketahui kebutuhan KC yang sesungguhnya, apakah internal hard disk

dengan kapasitas 40 GB sesuai RKS atau 80 GB seperti yang diadakan.

3) Terdapat KC lain (di luar usulan) yang membutuhkan, tetapi tidak

teridentifikasi/direncanakan.

4) Kajian server dan tape backup dalam rangka pengadaan upgrade server tidak

dilakukan secara cermat dan komprehensif, antara lain kajian atas evaluasi


permasalahan di KC dilakukan melalui telepon dan tidak mengaitkan dengan

pembangunan aplikasi.

5) Kajian yang dilakukan tidak diketahui kapan dilaksanakan dan ditetapkan serta

tidak diotorisasi oleh Kepala BTI sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas

pelaksanaan pekerjaan di unitnya.

Seharusnya barang yang diadakan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada melalui

evaluasi atau kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kurang cermat.

HPS hard disk yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

berkapasitas 40 GB dengan harga sebesar Rp3.041.425,00/unit, sedangkan

realisasinya adalah hard disk berkapasitas 80 GB dengan harga sebesar

Rp3.350.000,00/unit. Dengan membandingkan kapasitas dan harga/unit antara HPS

dan realisasi dapat disimpulkan bahwa penyusunan HPS terlalu tinggi/kemahalan atau

tidak cermat, sehingga HPS tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai

kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya.

Seharusnya HPS dibuat secara cermat agar dapat dijadikan pedoman dalam

menilai kewajaran harga.

c. Terdapat perbedaan part number pada notebook evo NX 9010 dengan part number

yang diperjanjikan.

Salah satu jenis perangkat keras yang diadakan CV Fartika Prismatama sesuai

perjanjian adalah berupa 20 unit notebook Compaq evo NX 9010 dengan part number

DG897A. Akan tetapi, berdasarkan pemeriksaan fisik pada tanggal 8 Maret 2004,

diketahui bahwa terdapat perbedaan antara part number pada fisik notebook dengan

part number notebook menurut perjanjian. Seharusnya part number notebook yang

diterima sesuai dengan yang ada diperjanjian.

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Jamsostek mengatur bahwa RKS antara lain

memuat tentang syarat-syarat teknis atas barang atau jasa yang akan diadakan, yang

disepakati kemudian pada acara penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan sebelum

penawaran dilakukan, yang dituangkan dalam suatu berita acara. Pada RKS antara lain

spesifikasi teknis yang dipersyaratkan antara lain adalah kapasitas internal disk sebesar 40


GB 7200 rpm, sedangkan part number untuk notebook Compaq evo NX 9010 adalah

DG897A.

Kondisi di atas mengakibatkan pengadaan perangkat keras komputer belum

sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya.


a. Kajian yang dilakukan BTI tidak dilaksanakan secara cermat dan komprehensif, serta

belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pelaksanaan pengadaan perangkat keras belum sepenuhnya memenuhi ketentuan-

ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam RKS dan perjanjian

kerjasama.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa di masa yang akan datang kajian

dilakukan secara komprehensif dan diketahui oleh Kepala Biro, dan HPS akan dibuat

secara lebih cermat sesuai ketentuan yang ada. Sedangkan untuk perbedaan part number

atas notebook Compaq evo NX 9010 dengan part number DG897A adalah karena ada

penggantian atas notebook yang diadakan dengan spesifikasi yang lebih tinggi.


pelaksana yang belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dengan baik, antara lain kepada

BTI yang belum cermat dalam melakukan kajian, kajian tidak didukung oleh data-data

yang memadai, serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan kepada Panitia

pengadaan barang dan jasa yang belum mempedomani ketentuan pengadaan barang dan

jasa dalam pembuatan RKS dan HPS.

15. Perencanaan dan evaluasi administrasi atas pengadaan Public Service

Announcement (PSA) PT Jamsostek sebesar Rp1.568,05 juta belum sepenuhnya

sesuai ketentuan

Kegiatan Biro Humas dialokasikan untuk mendukung intensifikasi dan

ekstensifikasi kepesertaan, sehingga terdapat pertumbuhan kepesertaan baru dan

pembentukan citra positif perusahaan, serta membangun sistem dokumentasi dan

informasi dalam rangka menjadikan Biro Humas PT Jamsostek sebagai pusat layanan

informasi dan dokumentasi mengenai program Jamsostek. Strategi komunikasi korporasi


ditujukan untuk membentuk image, mencakup antara lain peningkatan publikasi dan

promosi perusahaan, serta sosialisasi program Jamsostek langsung ke sasaran (peserta

perusahaan dan tenaga kerja) guna meningkatkan pemahaman tentang hak dan

kewajibannya.

Berdasarkan pemeriksaan atas kegiatan Biro Humas tahun 2004, diketahui

terdapat pengadaan PSA. Kemudian sesuai dengan laporan Kepala Biro Humas kepada

Direktur Utama PT Jamsostek melalui surat No.M/292/BHM/052004 tanggal 13 Mei 2004

antara lain diketahui hal-hal berikut :

a. Pada bulan Pebruari 2004 telah dikirim masing-masing lima surat kepada perusahaan-

perusahaan yang memiliki keahlian dalam pembuatan PSA, dan awal April 2004 telah

diterima tiga proposal penawaran dari story board PSA.

b. Dengan mempertimbangkan terutama proses kreatif yang memadukan unsur

pemahaman program dengan visualisasi yang tepat dan menarik, Biro Humas

mengajukan desain PSA dari PT Meganet Communications (PT MC) dan PT Mega

Utama (PT MU).

c. Mengingat sifat pekerjaan kehumasan yang spesifik dan mendesaknya waktu

khususnya untuk memanfaatkan momentum pemilihan langsung presiden tanggal

5 Juli 2004 dan sosialisasi Jamsostek, Kepala Biro Humas meminta persetujuan

Direktur Utama untuk dapat dilakukan penunjukan langsung karena apabila

dilaksanakan melalui lelang, proses administrasinya membutuhkan waktu dua bulan,

sehingga akan kehilangan momentum yang baik untuk sosialisasi Jamsostek.

Kemudian penilaian konsep ide dilaksanakan oleh Biro Humas dan Biro Perlengkapan

dan Sarana (BPS)/Tim Lelang menilai dari sisi kelayakan harga dan kelengkapan

administrasi.

Direktur Utama kemudian memberikan disposisi kepada Biro Humas tanggal

19 Mei 2004 yang pada prinsipnya setuju dengan penunjukan langsung. Berdasarkan

disposisi Direktur Utama tersebut kemudian Kepala Biro Humas melalui Memo

No.M/307/BHM/052004 tanggal 21 Mei 2004 meminta kepada BPS untuk menilai

kelayakan harga dan kelengkapan administrasi untuk pengadaan PSA oleh PT MC dan

PT MU.


Selanjutnya dibuat Surat Perintah Kerja kepada PT MU dan MC masing-masing

dengan No.SPK/81/052004 tanggal 28 Mei 2004 dan No.SPK/82/052004 tanggal 31 Mei

2004 dengan pekerjaaan dan nilainya yaitu :

a. PT MU, dengan spesifikasi PSA tentang Jaminan Hari Tua dan Testimony, dengan

harga pekerjaan sebesar Rp740.960.000,00.

b. PT MC, dengan spesifikasi PSA tentang Pemilihan Presiden Langsung dan TV

Corporate Family/Kepastian Harapan, dengan harga pekerjaan sebesar

Rp827.090.000,00.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 17 Juni dan 11 Juni

2004, diketahui PT MC dan PT MU telah menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan

hasilnya kepada PT Jamsostek.

Hasil pemeriksaan selanjutnya atas proses pelaksanaan pengadaan PSA tersebut

menunjukkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam Memo Kepala Biro Humas No.M/292/BHM/052004 tanggal 13 Mei 2004,

antara lain disebutkan alasan pertimbangan penunjukan langsung, yaitu pekerjaan Biro

Humas yang spesifik dan waktu mendesak dikaitkan dengan Pemilu 5 Juli 2004.

Berkaitan dengan pertimbangan tersebut dinilai :

1) Pekerjaan pembuatan PSA oleh Biro Humas tidak memenuhi kriteria sebagai

pekerjaan spesifik, karena :

a) Pekerjaan dapat dilakukan bukan hanya oleh PT MC dan PT MU.

b) Rekanan yang ditunjuk bukan merupakan penyedia jasa tunggal, dapat

diketahui bahwa untuk pekerjaan pembuatan PSA dilakukan oleh dua rekanan.

c) PT MC dan PT MU bukan merupakan pihak yang mendapatkan hak paten atau

ijin atas pekerjaan pembuatan PSA.

2) Alasan waktu mendesak dan memanfaatkan momentum pemilu untuk menunjuk

langsung tidak sepenuhnya tepat, karena :

a) Berdasarkan RKAP tahun 2004 yang telah disetujui RUPS tanggal 15 Januari

2004, untuk publikasi program Jamsostek dan korporasi di media cetak dan

elektronik telah direncanakan pada program kerja tahun 2004.


b) Berdasarkan pekerjaan empat PSA yang dibuat, yang berkaitan dengan pemilu

hanya satu PSA.

c) Pekerjaaan pembuatan PSA dibahas pada tahap perencanaan secara bersamaan

dengan penerbitan majalah. Berdasarkan data yang ada, perencanaan untuk

pembuatan PSA telah dilaksanakan sejak bulan Januari tahun 2004.

b. PT MC dan PT MU sesuai ketentuan tidak dapat ditunjuk sebagai pelaksana.

Dari dokumen administrasi PT MC dan PT MU, diketahui sebagai berikut :

1) PT MC

a) Berdasarkan sertifikasi dari panitia sertifikasi propinsi, PT MC mempunyai

kualifikasi K1, seharusnya berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa

dengan nilai pekerjaan Rp824.090.000,00 dikerjakan oleh rekanan dengan

kualifikasi M.

b) Surat keterangan domisili perusahaan yang disertakan dalam dokumen

administrasi telah habis masa berlakunya sampai dengan 7 Juni 2002.

c) Tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

d) Tidak memiliki pengalaman kerja yang ditunjukkan dengan perjanjian

kerjasama dengan pihak lain sebelumnya.

2) PT MU

Tidak menyertakan dokumen sertifikasi badan usaha dalam dokumen administrasi,

dan tidak memiliki SIUP.

Dengan demikian, PT MC dan PT MU tidak didukung dengan dokumen administrasi

yang dipersyaratkan dalam pedoman pengadaan barang dan jasa PT Jamsostek. Selain

itu PT MC tidak termasuk dalam Daftar Rekanan Jamsostek (DRJ), sehingga

seharusnya PT MC dan PT MU tidak dapat ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan

pembuatan PSA.

c. Tidak ada jaminan pelaksanaan

Dalam SPK No.SPK/81/052004 dan No.SPK/82/052004 tanggal 28 dan 31 Mei 2004

tidak dipersyaratkan jaminan pelaksanaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan SK

Direksi No.KEP/80/062001 tanggal 29 Juni 2001 tentang pedoman pengadaan barang

dan jasa, yang antara lain mengatur bahwa untuk pengadaan barang dan jasa dengan


nilai di atas Rp100.000.000,00, pelaksana pekerjaan sebelum menandatangani surat

perjanjian diwajibkan memberi jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai pekerjaan.

Kondisi di atas mengakibatkan pengadaan PSA PT Jamsostek sebesar

Rp1.568.050.000,00 diragukan kewajarannya.


a. Pengadaan tidak direncanakan dengan baik atau tidak memperhitungkan waktu

pelaksanaan.

b. Evaluasi administrasi tidak dilakukan dengan cermat dan tidak mempedomani

ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa proses pengadaan PSA memang

terkesan mendadak, hal tersebut disebabkan timbulnya wacana untuk menayangkan PSA

menjelang Pemilu 2004 ketika rapat pembahasan dengan manajemen tanggal 12 Mei

2004. Dengan menayangkan PSA dalam situasi menjelang Pemilu, maka kita dapat

memanfaatkan momentum besar tersebut untuk menarik perhatian masyarakat. PSA

dibuat bersamaan karena adanya kaitan satu dengan lainnya dan pertimbangan biaya yang

lebih murah bila dibandingkan dengan pembuatan secara terpisah.

Hal lain yang menyebabkan bergesernya waktu pengadaan adalah karena adanya

perubahan organisasi dan SDM di Biro Humas, sehingga beberapa rencana pekerjaan

mengalami penyesuaian waktu atau penundaan dalam pelaksanaannya termasuk

pembuatan PSA yang memerlukan waktu cukup panjang karena terkait dengan ide/konsep

yang harus sesuai dengan falsafah Jamsostek, kondisi maupun strategi komunikasi yang

diterapkan.

Dalam pelaksanaan program ini telah dimintakan persetujuan tertulis dari Direksi

untuk menunjuk pemenang beauty contest sebagai pelaksana pekerjaan dimaksud.

Ke depan akan lebih cermat dan berhati-hati dalam proses seleksi administrasi

rekanan, selain itu atas semua pengadaan barang dan jasa yang nilainya di atas Rp100 juta

akan dikenakan jaminan pelaksanaan.



a. Memberikan sanksi kepada pelaksana yang terkait dengan pekerjaan tersebut, dan di

masa yang akan datang pelaksanaan pengadaan senantiasa berpedoman pada ketentuan

yang berlaku, yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan

penerimaan barang/jasa.

b. Penunjukan langsung yang dilaksanakan harus memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan pada pedoman pengadaan barang dan jasa PT Jamsostek.

16. Sewa gedung KC Belawan sebesar Rp582,00 juta belum sepenuhnya sesuai dengan

ketentuan

Sehubungan dengan kondisi gedung KC Belawan yang selama ini digunakan

sudah tidak memadai dalam rangka pelayanan peserta dan masa sewa berakhir pada

tanggal 17 Mei 2004, maka KC Belawan menyewa gedung kantor baru di Jl K.L Yos

Sudarso (Gedung Pinus). Usulan sewa gedung kantor tersebut disampaikan oleh Kepala

Kantor Wilayah (Kakanwil) I dan telah mendapat persetujuan Direktur Umum dan SDM

melalui surat Nomor.B/3486/042004 tanggal 20 April 2004.

Perjanjian sewa menyewa ditandatangani antara pemilik gedung (Drs. JY) sebagai

pihak I dengan Kepala KC Belawan yang mewakili Kakanwil I sebagai pihak II. Dalam

perjanjian sewa menyewa sesuai Akta Notaris Sartono Simbolon, S.H. No.24 tanggal 14

Mei 2004 antara lain diatur :

a. Perjanjian sewa dilaksanakan selama tiga tahun, yaitu sejak tanggal 17 Mei 2004 s.d.

17 Mei 2007 atas ruangan seluas 388 M2.

b. Harga sewa untuk jangka waktu tiga tahun adalah sebesar Rp582.000.000,00.

c. Uang sewa tahun pertama adalah sebesar Rp194.000.000,00 atau sama dengan

USD22,558.00. Sedangkan untuk sewa tahun kedua dan ketiga sebesar

Rp388.000.000,00 atau sebesar USD45,116.00 yang akan dibayar oleh PT Jamsostek

dalam bentuk dolar.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen penyewaan gedung tersebut, diketahui

hal-hal sebagai berikut :

a. Harga sewa tidak dapat diyakini kewajarannya.


Berdasarkan dokumen yang ada diketahui bahwa KC Belawan tidak

melakukan perbandingan atas gedung yang akan disewa. KC Belawan langsung

memilih Gedung Pinus di Jl. KL. Yos Sudarso untuk gedung yang akan disewa tanpa

melakukan survey atau perbandingan dengan gedung lainnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Barang/Jasa PT Jamsostek yang

antara lain menetapkan bahwa dalam pengadaan barang atau jasa diatas

Rp100.000.000,00 dilakukan dengan pembanding, sehingga kualitas dan harga yang

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengadaan sewa gedung

KC Belawan yang dilakukan tanpa pembanding belum dapat diyakini kewajarannya.

b. Gedung yang disewa sedang dijaminkan oleh pemilik kepada Bank BNI, sehingga

akan dapat mengganggu operasional KC Belawan.

Berdasarkan surat Bank BNI Kantor Wilayah 01 Medan No.W01/3.1/2257 R

tanggal 14 Mei 2004 kepada pemilik gedung yang merupakan jawaban atas surat

permohonan ijin oleh pemilik gedung untuk menyewakan gedung Pinus diketahui

bahwa pihak Bank BNI setuju/mengijinkan Gedung Pinus, untuk disewakan dengan

syarat antara lain sebagai berikut :

1) Pada perjanjian sewa menyewa harus dicantumkan klausul apabila jaminan

tersebut sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak Bank BNI, maka PT Jamsostek

bersedia mengosongkan/memindahkan barang-barang tanpa merusak bangunan

yang ada dan tanpa syarat.

2) Pihak penyewa atau PT Jamsostek bersedia untuk memenuhi ketentuan apabila

dikehendaki untuk menghentikan sewa.

Atas syarat-syarat yang diminta oleh pihak Bank BNI tersebut di atas, kemudian

dimasukkan dalam pasal 14 perjanjian sewa menyewa Akta No.24 tanggal 14 Mei

2004. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional PT Jamsostek

akan terganggu bila sewaktu-waktu gedung tersebut harus dikosongkan.

c. Pembayaran sewa untuk tahun kedua dan ketiga tidak memiliki kepastian dalam harga

sewa


Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tersebut di atas diketahui antara lain

bahwa untuk sewa tahun kedua dan ketiga sebesar Rp388.000.000,00 atau sebesar

USD45,116.00 yang akan dibayar oleh PT Jamsostek dalam bentuk dolar sebagai

berikut :

1) Sebesar USD22,558.00 selambat-lambatnya pada tanggal 17 Mei 2005;

2) Sebesar USD22,558.00 selambat-lambatnya pada tanggal 17 Mei 2006.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Jamsostek

antara lain mengatur bahwa untuk mendapatkan kepastian dalam nilai perjanjian

pengadaan barang/jasa harus menggunakan mata uang rupiah yang dicantumkan

dalam perjanjian.

Hal tersebut mengakibatkan :

a. Pengadaan sewa gedung belum dapat sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan baik

kualitas maupun harganya.

b. Kegiatan operasional PT Jamsostek berisiko untuk terganggu, apabila sewaktu waktu

pihak Bank BNI meminta pengosongan gedung.

c. Pembayaran sewa untuk tahun kedua dan ketiga belum diketahui jumlah pastinya

dalam rupiah.

Kondisi di atas disebabkan :

a. Kepala KC Belawan tidak melakukan analisa perbandingan harga sewa dengan

gedung lainnya, tidak melakukan kajian atas dokumen bukti kepemilikan gedung yang

akan disewa.

b. Kepala Kantor Wilayah I dan Biro Perlengkapan Sarana Kantor Pusat serta Direktur

Umum dan SDM tidak meneliti secara cermat usulan sewa gedung dari KC Belawan.


a. Proses pengadaan sewa gedung Kantor Cabang Belawan memang tidak ada

pembandingnya karena di wilayah operasional Kantor Cabang Belawan tidak terdapat

bangunan yang layak dan strategis untuk gedung perkantoran, kecuali hanya gedung

yang saat ini ditempati/disewa.


b. Dalam perjanjian sewa gedung Kantor Cabang Belawan memang terdapat kekeliruan

dalam menetapkan pembayaran sewa tahap ke 2 dan ke 3 menggunakan mata uang

Dolar Amerika Serikat (bukan dalam rupiah). Atas kekeliruan tersebut, Direksi akan

melakukan teguran kepada Kepala Kantor Cabang Belawan.

c. Kepala Kantor Cabang Belawan (B/235/022003) telah mengusulkan kepada pemilik

gedung agar pembayaran uang sewa diubah menjadi mata uang rupiah, tetapi pemilik

gedung tidak bersedia karena alasan situasi ekonomi yang fluktuatif dan pembayaran

kontrak tetap dalam dolar.

d. Pemilik menjamin melalui surat No.080/2005 tgl 7 Maret 2005 bilamana bangunan

yang dijaminkan tersebut diperlukan oleh pihak Bank BNI, maka pemilik bersedia

membayar kompensasi kerugian kepada PT Jamsostek sebesar 25% dari uang sisa

sewa yang belum dinikmati oleh PT Jamsostek.


a. Memberikan sanksi kepada pelaksana yang terkait dengan sewa gedung Kantor

Cabang Belawan karena tidak meneliti secara cermat usulan dan pengadaan sewa

gedung tersebut;

b. Di masa yang akan datang dalam pengadaan tanah dan bangunan selalu berpedoman

kepada ketentuan yang berlaku, seperti melakukan analisa pembanding harga;

c. Melakukan kajian atas dokumen bukti kepemilikan gedung yang akan disewa; dan

d. Segera membuat pedoman pengadaan barang dan jasa yang diadakan melalui sewa.

17. Pengadaan kalender dan agenda sebesar Rp943,25 juta belum sepenuhnya sesuai

ketentuan yang berlaku

Sebagai sarana komunikasi dan meningkatkan hubungan kemitraan antara

PT Jamsostek dengan para mitra kerjanya , setiap tahun PT Jamsostek membuat kalender

dan agenda yang akan didistribusikan kepada para mitra kerja termasuk untuk kalangan

pejabat di PT Jamsostek. Pada tahun 2004 telah dilakukan pengadaan kalender dan agenda

tahun 2005 sesuai Perjanjian No.PER/109/11204 tanggal 22 November 2004 dengan

CV Liras Perkasa sebesar Rp943.250.000,00.


Sebelum pencetakan agenda terlebih dahulu dibuat desain atas kalender dan

agenda yang dilaksanakan oleh PT Meganet Dutatama Unggul sesuai Surat Perintah Kerja

No.SPK/146/092004 tanggal 15 September 2004 dengan nilai pekerjaan sebesar

Rp87.340.000,00. Pada tanggal 11 Oktober 2004 desain tersebut telah diserahkan

PT Jamsostek, berupa film separasi dan proof dari kalender dinding, kalender meja,

agenda besar dan agenda kecil.

Berdasarkan pemeriksaan atas pekerjaan pengadaan kalender dan agenda tersebut

di atas dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil cetak tidak sepenuhnya sesuai dengan desain, yaitu :

1) Ukuran kalender hasil cetak sebesar 59x40 cm lebih kecil dibandingkan ukuran

desain dan menurut RKS yaitu 60x40 cm.

2) Berdasarkan desain, bahan yang digunakan untuk isi agenda besar dan agenda

kecil HVS 100 gram, sedangkan realisasinya dan pada RKS berubah menjadi HVS

80 gram.

3) Menurut desain, pada agenda kecil spesifikasi teknis salah satunya adalah buku

dilubangi, tetapi realisasinya dan di RKS buku dijahit dan dilem.

Seharusnya RKS dan realisasi cetak berpedoman kepada desain yang telah ditetapkan,

seandainya terdapat perubahan, maka ada pihak yang menyetujui perubahan tersebut.

b. HPS belum dibuat secara cermat.

Terdapat perhitungan-perhitungan yang dilakukan belum cermat, antara lain :

1) Pada kalender dinding

Pada item biaya box packing

Menurut HPS Seharusnya

(50.000 x Rp1.000,00)/40 =Rp3.500.000,00 (50.000 x Rp1.000,00)/40 =Rp1.250.000,00

2) Pada kalender meja

a) Pada perhitungan biaya bahan, disebutkan bahwa satu lembar kertas ukuran

plano 65x100 cm dapat dibuat 21 lembar untuk halaman kalender dengan

ukuran 21x13 cm. Seharusnya untuk satu lembar kertas ukuran plano 65x100

cm dapat dibuat 23 lembar untuk halaman kalender dengan ukuran 21x13 cm.


b) Pada perhitungan biaya cetak, yaitu cetak front cover, halaman isi dan back

cover/alamat untuk satu eksemplar kalender dihitung :


16x4xRp150,00=Rp9.600,00 14x4xRp150,00=Rp7.800,00

Berdasarkan RKS kalender meja diketahui bahwa jumlah halaman yang

dicetak ada 14 halaman bukan 16 halaman. Sedangkan hasil cetakan kalender

meja sebanyak 13 halaman.

c) Biaya packing Rp1000.000,00 untuk 15.000 eksemplar, jumlah tersebut tidak

ada perhitungannya.

3) Pada agenda besar

a) Pada perhitungan biaya bahan box

Bahan yang digunakan adalah kertas dupleks 400 gram, dengan satu lembar

plano ukuran 65x100 cm, digunakan untuk satu box, seharusnya dapat

digunakan untuk dua box.

b) Perhitungan biaya cetak

Pada cetakan corporate display untuk satu eksemplar agenda besar dihitung :


4x2x4xRp150,00=Rp4.800,00 4x4xRp150,00=Rp2.400,00

Berdasarkan hasil cetakan diketahui bahwa corporate display yang dicetak

adalah empat halaman, bukan empat halaman bolak-balik. Menurut RKS

bahwa untuk cetakan corporate display adalah empat halaman.

4) Pada agenda kecil

Pada perhitungan biaya bahan box untuk satu eksemplar box diketahui terdapat

kesalahan perhitungan sebagai berikut :


1xRp571.100x105 = Rp120,00 500x2x4

1xRp571.100x105 = Rp149,92 500x2x4

5) Pada pembuatan HPS terdapat tambahan biaya sebesar 0,05% dari yang

seharusnya pada perhitungan biaya bahan (bahan x harga x 105%). Seharusnya


berdasarkan ketentuan yang ada, HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak

terduga, biaya lain-lain dan biaya pajak penghasilan barang/jasa.

Seharusnya berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa sesuai keputusan Direksi

No.KEP/138/072004 tangal 8 Juli 2004 mengenai HPS antara lain dijelaskan :

a. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk

rinciannya.

b. HPS merupakan salah satu acuan dalam evaluasi penawaran.

c. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar

dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat dipertimbangkan.

Hal tersebut mengakibatkan pengadaan kalender dan agenda belum sepenuhnya

dapat diyakini kewajarannya.

Kondisi tersebut terjadi karena Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak

menjalankan fungsinya dengan baik.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa Biro Humas bertugas memilih disain

yang kemudian di-proof dan diserahkan kepada BPS beserta spesifikasinya. Hasil cetak

telah sesuai dengan disain yang diajukan, namun terdapat sedikit perbedaan dalam

realisasinya, khususnya yang menyangkut spesifikasi teknis.

Selanjutnya dalam pembuatan HPS terjadi kekurangcermatan oleh Panitia, namun

hal tersebut pada prinsipnya bukan karena kesengajaan. Di masa yang akan datang dalam

pembuatan HPS akan dilakukan lebih berhati-hati dan lebih cermat sesuai ketentuan yang

ada.


panitia pengadaan barang dan jasa yang tidak membuat HPS secara cermat dan di masa

yang akan datang dalam pembuatan HPS selalu berpedoman pada ketentuan pengadaan

barang dan jasa.


18. Pengadaan dan pendistribusian majalah Jamsostek dengan nilai masing-masing

sebesar Rp2.211,00 juta dan Rp1.225,54 juta belum sepenuhnya sesuai dengan

ketentuan

Sehubungan dengan program kerja Biro Humas tahun 2004 yang akan

menerbitkan kembali majalah Jamsostek, Kepala Biro Humas melalui surat

No.B/4515/052004 tanggal 21 Mei 2004 kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah

(Kakanwil) dan Kepala Kantor Cabang (Kakacab) meminta bantuan untuk memberikan

data perusahaan-perusahaan aktif dan instansi/asosiasi terkait di wilayahnya masing-

masing dengan batas waktu penyampaian selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 2004 yang

dipertegas kembali dengan surat No.B/4833/052004 tanggal 31 Mei 2004.

Kemudian Kepala Biro Humas melalui surat No.M/292/BHM/052004 tanggal

13 Mei 2004 melaporkan kepada Direktur Utama sebagai berikut :

a. Pada bulan Pebruari telah dikirim masing-masing lima surat kepada perusahaan-

perusahaan yang memiliki keahlian dalam pembuatan Public Service Announcement

(PSA) dan penerbitan majalah.

b. Awal April 2004 telah diterima tiga proposal penawaran dan lay out design majalah.

c. Dengan mempertimbangkan terutama menyangkut proses kreatif yang memadukan

unsur pemahaman program dengan visualisasi yang tepat dan menarik, Biro Humas

mengajukan desain majalah dari PT Arthaka Tirtanugraha (PT AT).

d. Mengingat sifat pekerjaan kehumasan yang spesifik dan mendesaknya waktu

khususnya untuk memanfaatkan momentum pemilihan langsung presiden yang

berlangsung 5 Juli 2004 dan sosialisasi Jamsostek, Kepala Biro Humas meminta

persetujuan Direktur Utama untuk dapat dilakukan penunjukan langsung atas

pekerjaan-pekerjaan dimaksud di atas dengan pertimbangan :

1) Apabila pekerjaan dilaksanakan melalui proses lelang untuk proses

administrasinya membutuhkan waktu dua bulan, sehingga akan kehilangan

momentum yang baik untuk sosialisasi Jamsostek.

2) Penilaian konsep ide dilaksanakan oleh Biro Humas dan Biro Perlengkapan dan

Sarana (BPS)/Tim Lelang menilai dari sisi kelayakan harga dan kelengkapan

administrasi.


Direktur Utama kemudian memberikan disposisi kepada Biro Humas tanggal 19

Mei 2004 yang pada prinsipnya setuju dengan penunjukan langsung karena alasan urgensi

dan time schedule mendesak, serta supaya memprioritaskan dengan urutan PSA, majalah,

dan publikasi digital.

Atas disposisi Direktur Utama tersebut, kemudian Kepala Biro Humas membuat

memo kepada BPS dengan No.M/308/BHM/052004 tanggal 21 Mei 2004 untuk menilai

kelayakan harga dan kelengkapan administrasi untuk pengadaan majalah atas penawaran

dari PT AT.

Selanjutnya, pada tanggal 9 Juni 2004 dibuat Perjanjian Kerjasama No.PER/61/

062004 dengan PT AT tentang penerbitan majalah Jamsostek sebesar Rp615.000.000,00

(75.000 eksemplar x Rp8.200,00) belum termasuk pajak dan ongkos kirim, untuk setiap

kali penerbitan. Kemudian karena adanya penambahan jumlah eksemplar yang akan

diterbitkan, dibuat Addendum Perjanjian No.PER/105/102004 tanggal 25 Oktober 2004

dengan perubahan biaya pekerjaan sebesar Rp780.000.000,00 (100.000 eksemplar x

Rp7.800,00) untuk satu kali penerbitan.

Untuk tahun 2004 telah diterbitkan tiga edisi, dengan biaya cetak sebagai berikut :

a. Edisi I sebesar Rp676.500.000,00, ditambah biaya distribusi sebesar

Rp393.184.000,00, untuk bulan Juli-Agustus 2004.

b. Edisi II sebesar Rp676.500.000,00, ditambah biaya distribusi sebesar

Rp393.184.000,00, untuk bulan September-Oktober 2004.

c. Edisi III sebesar Rp858.000.000,00, ditambah biaya distribusi sebesar

Rp439.175.907,00, untuk bulan November-Desember 2004.

Berdasarkan pemeriksaan atas proses pengadaan jasa penerbitan majalah

Jamsostek tersebut, diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Proses perencanaan tidak dilakukan dengan cermat.

Berdasarkan perjanjian setiap kali penerbitan adalah sebanyak 75.000

eksemplar, yang akan didistribusikan kepada perusahaan-perusahaan peserta

Jamsostek yang masih aktif, KC/Kanwil dan Kantor Pusat PT Jamsostek, serta

instansi/asosiasi terkait dengan PT Jamsostek.


Dari nota dinas/pengantar intern tanggal 30 Juli 2004 dari Urusan Promosi dan

Publikasi kepada Kepala Biro Humas, diketahui distribusi sebanyak 75.000 eksemplar

dengan rincian sebagai berikut :

1) Kantor Pusat sebanyak 1.280 eksemplar.

2) Kanwil/Kacab sebanyak 10.022 eksemplar.

3) Perusahaan peserta sebanyak 63.598 eksemplar.

4) Cadangan sebanyak 100 eksemplar.

Mengenai data perusahaan-perusahaan aktif yang dikirim oleh Kanwil dan KC

terdapat nama dan alamat perusahaan yang di dalamnya termasuk perusahaan

non-aktif. Data tersebut tidak diuji kembali oleh Biro Humas, sehingga kebenaran

jumlah majalah yang seharusnya dicetak dan didistribusikan belum sepenuhnya dapat

diyakini.

Seharusnya Biro Humas mengacu pada RKAP dalam menyusun rencana

pengadaan yang meliputi jenis, spesifikasi, jumlah dan waktu barang yang dibutuhkan

secara cermat agar dapat dipertanggungjawabkan.

b. Proses evaluasi administrasi oleh BPS dhi. Panitia Pengadaan tidak dilakukan dengan

cermat.

Berdasarkan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi dari PT AT yang

evaluasinya dilakukan oleh BPS, diketahui hal-hal berikut :

1) Surat keterangan domisili perusahaan No.66/1.824/2003 tanggal 24 Maret 2003

telah habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 24 Maret 2004. Seharusnya

berdasarkan ketentuan pedoman pengadaan barang/jasa, dokumen administratif

masanya harus masih berlaku.

2) Sertifikasi untuk sub-bidang jasa kreatif periklanan dan penerbitan dikeluarkan

oleh Panitia Bersama Sertifikasi Propinsi DKI Jakarta tanggal 15 Juni 2004 setelah

adanya perjanjian kerjasama tanggal 9 Juni 2004, sedangkan sertifikasi yang

dimasukkan pada dokumen administrasi adalah sertifikasi yang tidak mempunyai

sub-bidang jasa kreatif periklanan dan penerbitan.

3) PT AT sesuai akte pendiriannya berdiri sejak tanggal 3 Maret 2003 dan mendapat

pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 17 April


2003. Kemudian sertifikasi untuk sub-bidang jasa kreatif periklanan dan

penerbitan baru diperoleh tanggal 15 Juni 2004. Dengan demikian, PT AT

merupakan perusahaan yang baru berdiri selama satu tahun hingga perjanjian

tanggal 9 Juni 2004 dan belum berpengalaman di bidangnya. Dapat dibuktikan

dari tidak adanya bukti kontrak atau perjanjian kerjasama yang disertai dalam

dokumen administrasinya.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan pedoman pengadaan barang/jasa

PT Jamsostek sesuai SK Direksi No.KEP/80/062001 tanggal 29 Juni 2001, seharusnya

BPS melaksanakan tugasnya dengan baik, antara lain dengan melakukan evaluasi atas

administrasi secara cermat.

c. Pengadaan majalah belum sepenuhnya dapat didistribusikan dengan baik

1) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama, PT AT selain menerbitkan majalah juga

berkewajiban mendistribusikan majalah tersebut. Akan tetapi, berkaitan dengan

hal tersebut, PT AT tidak mempunyai usaha di bidang jasa pengiriman barang atau

mempunyai pengalaman dalam bidang distribusi barang, sehingga dalam

pelaksanaannya PT AT menyerahkan kepada perusahaan lain.

2) KC tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah majalah yang dikirim, karena KC

tidak mempunyai copy tanda terima majalah tersebut. Seharusnya tanda terima

tersebut dapat dijadikan salah satu alat pengendalian atas barang yang diterima

yang dilaporkan oleh PT AT pada saat penagihan pembayaran distribusi majalah.

3) Pada KC Karimunjawa dan beberapa cabang yang dicek mengenai penerimaan dan

pengiriman majalah, diketahui terdapat :

a) Perusahaan peserta yang tidak menerima ketiga edisi majalah yang telah

dikirimkan tersebut, seperti PT Sampurna Printpack, PT Lion Superindo, dan

PT Perwita Nusaraya.

Namun, berdasarkan penjelasan dari Biro Humas yang merupakan hasil

konfirmasi kepada PT AT bahwa untuk PT Sampurna Printpack dan

PT Perwita Nusaraya PT Perwita Nusaraya, tidak ada dalam daftar perusahaan

yang dikirim.


b) Perusahaan peserta yang menerima salah satu dari ketiga edisi tersebut seperti

PT Lestari Karya Makmur dan PT Merpati Wahana Taksi.

Namun, berdasarkan penjelasan dari Biro Humas berdasarkan hasil konfirmasi

kepada PT AT yang bersumber pada bukti pengiriman diketahui untuk kedua

perusahaan di atas telah menerima ketiga edisi majalah yang diterbitkan.

c) Majalah yang dikirimkan kepada perusahaan peserta melalui pos yang

dimasukkan ke kotak pos KC di daerah, karena perusahaan yang dituju tidak

ditemukan.

4) Berdasarkan data rencana distribusi diketahui terdapat perusahaan yang tidak

beroperasi lagi seperti Bank Harapan Sentosa (BHS) dan BDNI yang dimasukkan

dalam perusahaan peserta yang dikirim majalah.

Seharusnya pengadaan dilakukan dengan perencanaan yang baik dan cermat

disertai dengan penentuan pola distribusi yang baik, sehingga dapat dipakai sebagai alat

kontrol atau pengendalian atas pelaksanaan pengadaan dan distribusinya.

Kondisi diatas mengakibatkan proses pengadaan dan distribusi majalah Jamsostek

diragukan kewajarannya.


a. Pihak-pihak yang terkait dalam pengadaaan dan pendistribusian majalah Jamsostek

belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya dengan cermat .

b. Tidak pernah dilakukan evaluasi atas kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan

di lapangan pada edisi sebelumnya untuk dijadikan perbaikan pada pelaksanaan edisi

yang berikutnya.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa penerbitan majalah Jamsostek sebagai

sarana sosialisasi, promosi dan publikasi, merupakan salah satu program kerja Biro

Humas yang tertuang dalam RKAP 2004. Dalam pelaksanaannya telah diupayakan

melalui tahapan proses dengan mengedepankan unsur efisiensi dan efektivitas, khususnya

berkaitan dengan percepatan pada proses pengadaannya. Namun demikian, oleh karena

pekerjaan penerbitan majalah Jamsostek ini yang telah 7 tahun tidak bisa terbit dan

merupakan hal dan pengalaman baru, khususnya bagi jajaran Biro Humas dengan


organisasi dan SDM yang juga relatif baru, maka kami memahami jika dalam pengelolaan

majalah baru ini masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan dan evaluasinya.

Percepatan proses disebabkan upaya untuk memanfaatkan momentum pemilu,

sehingga target sosialisasi, promosi dan publikasi menjadi lebih optimal, dimana

menjelang pemilu tersebut Direksi mengeluarkan kebijakan untuk memberikan

perlindungan bagi pencoblos peserta Jamsostek ketika menggunakan hak pilih mereka.

Kebijakan inilah yang dijadikan topik utama pada majalah Jamsostek Edisi 1.

Selanjutnya agar penerbitan majalah Jamsostek tersebut lebih efektif, telah

dilakukan upaya-upaya perbaikan khususnya untuk proses distribusi, antara-lain :

a. Pembuatan surat penegasan kepada perusahaan distribusi untuk lebih akurat dalam

pengirimannya, yaitu dengan mencantumkan Manajer Personalia Perusahaan sebagai

alamat penerima dan meminta nama, tanda-tangan & nomor telepon penerima majalah

tersebut, agar lebih tepat sasaran dan mudah dikonfirmasi.

b. Pembuatan surat ke kantor cabang/wilayah untuk meng-update data perusahaan yang

akan dikirimi majalah agar majalah sampai kepada perusahaan aktif yang

direkomendasi oleh kantor cabang/wilayah.

c. Pembuatan memo ke Biro TI dan Divisi Operasi untuk minta data perusahaan yang

up to date sebagai data pembanding dengan data dari kacab/kanwil.

d. Membuat analisa terhadap data yang dikirimkan oleh kacab/kanwil.

e. Menunda sementara penerbitan majalah sampai data selesai di-up date/konfirmasi

f. Pengaturan rencana distribusi melalui Biro Sekretariat Perusahaan

Ke depan seleksi administrasi akan dilakukan lebih cermat dan atas distribusi majalah

tersebut akan dilakukan melalui Biro Sekretariat Perusahaan.


a. Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan dan

pendistribusian majalah Jamsostek karena tidak menjalankan fungsinya dengan baik;

b. Meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan penerbitan majalah yang sudah

dilaksanakan;


c. Pada masa yang akan datang melakukan pemisahaan rekanan yang ditunjuk sebagai

pelaksana pengadaan majalah, dan rekanan yang akan mendistribusikan majalah

tersebut;

d. Dan dalam penunjukan langsung yang dilaksanakan harus senantiasa memenuhi

kriteria yang telah ditetapkan pada pedoman pengadaan barang/jasa PT Jamsostek.

19. Terdapat tindakan berindikasi manipulasi yang dilakukan oleh sejumlah pegawai

PT Jamsostek di Kanwil dan KC serta pihak III dengan taksiran kerugian sekitar

Rp10.538,88 juta

Dalam tahun 2004 pada PT Jamsostek telah terjadi tindakan yang berindikasi

manipulasi. Tindakan manipulasi tersebut dilakukan oleh sejumlah pegawai PT Jamsostek

yang berada di kantor-kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah.

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan-laporan yang berkaitan dengan

tindakan manipulasi yang telah diperiksa oleh unit Biro Pengawasan Intern (BPI)

PT Jamsostek, diketahui bahwa manipulasi tersebut terjadi pada Kanwil dan KC dengan

taksiran nilai kerugian sekitar Rp10.538.878.349,14 dengan rincian sebagai berikut:

No Nama Kanwil/ Cabang

Indikasi Total Penyimpangan (Rp)

1 KC NTT Pengadaan tanah di Jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kupang senilai Rp730.000.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

311.950.000,00

2 KC Surakarta Penyimpangan pembayaran JHT atas nama 63 eks karyawan PTPN IX (Persero) Batujumus Karanganyar kepada yang tidak berhak periode 4 Maret 2002 s.d 23 Juni 2003

155.712.660,00

3 KC Kalimantan Barat

Pemalsuan bukti klaim pembayaran JKK oleh pegawai PT Ranti Brothers dan PT Maha Jaya Raya Kalimantan Barat periode tahun 2000 s.d 2003 dan s.d tanggal 28 Pebruari 2005 telah dikembalikan ke Cabang Kalimantan Barat

230.011.350,00

4 KC Jambi Klaim JHT fiktif untuk karyawan aktif dan non-aktif PTPN VI periode tahun 1996 s.d 1997

14.848.450,00


5 KC Gresik Penyimpangan pembayaran jaminan dan telah dikembalikan oleh yang bersangkutan sejumlah yang sama

48.799.727,00

6 KC Pangkalpinang Kelalaian dalam melakukan penyimpanan dan administrasi penggunaan meterai

8.652.000,00

7 KC Sukabumi Penyalahgunaan keuangan yang dibukukan sebagai pembayaran JHT mulai bulan Januari 2002 s.d Juni 2004

7.320.613.696

8 Kanwil Makassar a. Pemalsuan SSP/Penggelapan Pajak b. Setoran dana fiktif ke rekening bank

program DPKP. c. Pembelian barang fiktif dengan

menggunakan kuitansi palsu sebesar Rp31.812.500,00 dan pertanggung-jawaban persekot kerja dengan bukti fiktif sebesar Rp135.000.000,00

396.865.027,73

6.250.000,00

166.812.500,009 KC Makassar a. Pembelian barang fiktif dengan

menggunakan kuitansi palsu b. Pemalsuan SSP/Penggelapan Pajak c. Pembayaran JHT Fiktif

27.945.000,00

611.983.665,81 534.483.506,84

10 KC Bali Pembelian dan pembayaran uang muka genset sebesar Rp54.950.000,00 bermasalah

17.495.000,00

11 KC Magelang Penyimpangan pembayaran klaim JHT amalgamasi dengan cara mark up saldo JHT peserta sejak Maret 2003 s.d Oktober 2004

565.249.805,76

12 KC Karawang Penyalahgunaan uang iuran peserta Jamsostek tetapi tidak disetorkan ke rekening perusahaan tetapi untuk kepentingan pribadi selama periode Agustus s.d Nopember 2004

121.205.960,00

Total Penyimpangan 10.538.878.349,14

Dari data di atas diketahui bahwa penyimpangan tersebut terjadi dalam waktu yang

relatif lama bahkan ada yang melebihi satu tahun. Hal tersebut menunjukkan lemahnya

sistem pengendalian intern karena sistem yang sudah dirancang tidak dapat mendeteksi

penyimpangan yang terjadi lebih dini.

Dari jumlah perkiraan kerugian yang ditanggung oleh PT Jamsostek dalam tahun

2004 sebesar Rp10.538.878.349,14, sebagian diantaranya telah dapat diselamatkan sampai

dengan pemeriksaan berakhir tanggal 31 Maret 2005, yaitu sebesar Rp278.811.077,00

atau 2,65 % yaitu di KC Kalimantan Barat sebesar Rp230.011.350,00 dan Gresik sebesar


Rp48.799.727,00. Dengan demikian, sisa kerugian yang masih belum dapat diselamatkan

yaitu sebesar Rp10.260.067.277,14 atau 97,35 %.

Selanjutnya dari 16 kasus yang berindikasi manipulasi yang tersebar pada satu

Kanwil dan 11 KC tersebut, diantaranya sebanyak tiga kasus di Kanwil dan KC Makassar

telah diserahkan oleh PT Jamsostek kepada pihak berwajib dan pelakunya sedang dalam

proses hukum. Sisanya sebanyak 13 kasus di 10 KC dan satu Kanwil telah diselesaikan

secara internal PT Jamsostek dengan hasil yang terlibat telah diberikan sanksi berupa

peringatan tertulis, PHK, diturunkan golongannya atau ditunda kenaikan golongannya.

Sedangkan dua kasus masih dalam proses yaitu KC Magelang dan KC Karawang.

Terjadinya kondisi di atas disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan yang

dilakukan oleh atasan langsung dari pegawai yang bersangkutan, dan masih adanya sikap

mental yang kurang baik dari pegawai PT Jamsostek.

Kondisi di atas mengakibatkan terhambatnya usaha untuk menciptakan perusahaan

yang bersih (clean corporate) dan dapat merusak citra PT Jamsostek di mata masyarakat.

Selain itu, adanya manipulasi yang dilakukan oleh beberapa pegawai tersebut,

PT Jamsostek dirugikan sebesar Rp10.260.067.277,14 yang merupakan sisa kerugian

yang belum dapat dikembalikan.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa untuk menanggulangi manipulasi yang

dilakukan oleh sejumlah Pegawai di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang, PT Jamsostek

telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Atasan langsung dari pegawai yang melakukan manipulasi telah diberikan sanksi

sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perjanjian Kerjasama Bersama) dan sebagian

dimutasikan ke Jabatan Non-Struktural.

b. Para Kepala Kantor Cabang telah diikutkan dalam Diklat Kepemimpinan

(Leadership).

c. Setiap Pejabat Struktural Kantor Daerah dan Kantor Pusat menandatangani Kontrak

Manajemen pada awal tahun dan akan diadakan penilaian pada akhir tahun

d. Terhadap pegawai yang melakukan manipulasi akan diberikan sanksi sesuai

ketentuan yang berlaku (Perjanjian Kerjasama Bersama ) dan jika yang bersangkutan

tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya akan diproses secara hukum.


e. Upaya Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dikenakan terhadap pegawai yang melakukan

manipulasi.

f. Kekosongan formasi Jabatan Struktural dan Job Title telah diisi secara bertahap,

sehingga dapat dihindarkan jabatan rangkap.


pegawai-pegawai yang melakukan manipulasi tersebut, dan melaporkan kepada yang

berwajib atas tindakan kriminal yang dilakukan, lebih mengoptimalkan BPI dalam

menciptakan early warning system, serta memperkuat pengendalian intern, sehingga

usaha untuk menciptakan perusahaan yang bersih (clean corporate) dan meningkatkan

citra PT Jamsostek di mata masyarakat dapat dicapai.

20. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya

a. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun buku 2003

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan PT Jamsostek

Tahun Buku 2003 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya terdapat

35 temuan yang masih dipantau dan sesuai dengan hasil pemeriksaan atas penyelesaian

tindak lanjut temuan tersebut pada tahun buku 2004, maka dari 35 temuan tersebut

terdapat 16 temuan telah selesai ditindaklanjuti. Sisanya sebanyak 19 temuan masih

diikuti perkembangan tindaklanjutnya (dipantau), yaitu :

1) Sistem alokasi penerimaan iuran ke Dana Investasi JHT dan Non-JHT

belum sepenuhnya akurat

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek melakukan

penyempurnaan sistem alokasi penerimaan iuran ke dalam investible fund JHT dan

Non-JHT secara tepat setiap waktu dan Biro Akuntansi melakukan pengungkapan

yang memadai atas reklasifikasi/pemindahan deposito Non-JHT ke deposito JHT

pada catatan atas laporan keuangan.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa Biro Akuntansi telah melakukan

Rekonsiliasi Dana JHT setiap bulan. Atas perhitungan Rekonsiliasi Hutang JHT

tersebut dibandingkan dengan portofolio JHT jika terdapat selisih lebih/kurang

maka dilakukan reklasifikasi.



sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena sampai saat ini

belum ditemukan sistem alokasi yang tepat setiap waktu untuk alokasi penerimaan

iuran kedalam investible fund JHT dan Non-JHT. Temuan ini masih dipantau.

2) Rekonsiliasi iuran secara bulanan belum dilaksanakan secara optimal

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek melakukan evaluasi

pedoman pelaksanaan rekonsiliasi iuran dan penilaian kinerja petugas lapangan,

dan meningkatkan monitoring para atasan di masing-masing KC terhadap para

petugas pelaksana, serta meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan (peserta)

mengenai pentingnya rekonsiliasi iuran bulanan.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa Divisi Operasi sudah

melakukan beberapa tindak lanjut, antara lain :

a) Menerbitkan Surat Direktur Operasi dan Pelayanan Nomor.B/7085/082004

tanggal 18 Agustus 2004 tentang rekonsiliasi iuran dan penagihan piutang

iuran.

b) Menerbitkan Surat Direktur Operasi dan Pelayanan Nomor.B/9853/082004

tanggal 3 Nopember 2004 tentang penerimaan iuran dan pelaporan mutasi

upah dan tenaga kerja.

c) Pendidikan untuk meningkatkan kualitas Account Officer dan Kepala Bidang

Pemasaran untuk Kantor Cabang di Kantor Wilayah III dan IV yang

pelaksanaannya bekerjasama dengan Biro Pendidikan dan Latihan pada bulan

23 Nopember 2004 s.d. 12 Desember 2004.

d) Direktur Operasi dan Pelayanan dan Direktur Umum dan SDM mengeluarkan

Surat Edaran Nomor.SE/09/102004 tentang Penilaian Kinerja Account Officer

Tahun 2004, dimana ada 3 faktor pengurang yang salah satunya adalah

Rekonsiliasi Iuran Bulanan.

e) Terbitnya Keputusan Direksi PT Jamsostek Nomor.KEP/38/022005 tentang

Pedoman Penilaian Kinerja Account Officer Tanggal 04 Maret 2005 Divisi


Operasi membuat memo ke Biro Teknologi Informasi Nomor.M/122/DO/

032005 tentang Report Rekonsiliasi Bulanan.


sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena menunggu hasil

evaluasi/penilaian kinerja para Account Officer secara nasional. Temuan ini

masih dipantau.

3) Terdapat prosedur pengajuan Surat Ketetapan Bebas Pajak Deposito JHT

yang menyulitkan dan upaya penyederhanaan prosedur yang diajukan

PT Jamsostek kepada Dirjen Pajak belum memperoleh tanggapan.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek melakukan

penyempurnaan sistem administrasi pengelolaan deposito yang mengakomodasi

peraturan pajak mengenai mekanisme pembebasan pajak bunga deposito dan lebih

intensif melakukan upaya untuk menyederhanakan mekanisme pengajuan SKB

kepada Direktorat Jenderal Pajak tanpa mengurangi fungsi kontrol mekanisme

yang telah ada untuk pendapatan negara dari sektor pajak.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa PT Jamsostek bersama dengan

PT Asabri, PT Taspen dan Asosiasi Dana Pensiun telah melakukan pembahasan

mengenai Surat Keterangan Bebas Pajak atas deposito JHT dengan Dirjen Pajak,

namun dalam pembahasan tersebut pihak Dirjen Pajak masih mempertimbangkan

bentuk pengawasan dalam rangka menyederhanakan permohonan SKB deposito

JHT. Selama ini ketentuan permohonan SKB diberlakukan untuk seluruh

penyelenggara dana pensiun (dipersamakan).



belum ada keputusan Dirjen Pajak untuk penyederhanaan permohonan SKB

eposito JHT, Pihak Dirjen Pajak masih mempertimbangkan bentuk

pengawasanya.Temuan ini masih dipantau.


4) Jaminan tanah yang diserahkan oleh PT SPJ belum sepenuhnya bersertifikat

dan belum dibalik atas nama PT Jamsostek serta nilai tanah yang diakui

sebesar Rp100.000,00 juta belum dilakukan penilaian kembali.

BPK-RI menyarankan agar Direksi meningkatkan pemantauan atas proses

pengalihan hak dan pengurusan sertifikat, serta segera menyelesaikan penilaian/

appraisal atas tanah tersebut dan menjajagi kemungkinan menjual tanah tersebut

untuk segera mendapatkan dana yang bisa diinvestasikan kembali.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa untuk tanah-tanah yang berada

di Desa Waringin Jaya, Desa Sinar Jaya dan Desa Tambak sertifikatnya telah

diserahkan kepada PT Jamsostek dan pada tanggal 26 Oktober 2004 telah

dilakukan penyerahan kembali 77 sertifikat atas tanah yang terletak di Desa

Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, memang terhadap

tanah-tanah tersebut belum dilakukan balik nama ke atas nama PT Jamsostek, hal

ini dilakukan dengan pertimbangan karena menyangkut 2 kali beban biaya

BPHTB apabila dikonversikan ke atas nama PT Jamsostek dan untuk itu

PT Jamsostek akan memegang surat kuasa jual terhadap tanah-tanah tersebut.

Sampai dengan saat ini DPUPM belum memiliki hasil penilaian/appraisal

ulang, hal tersebut terjadi dikarenakan ada kendala teknis dari pihak PT SPJ,

sehingga Manajemen PT Jamsostek memutuskan untuk memfokuskan

penyelesaiaan pensertifikasian tanah-tanah tersebut, dan kami telah meminta

bantuan Biro Perlengkapan dan Sarana untuk menunjuk appraisal agar melakukan

penilaian kembali terhadap tanah-tanah tersebut sesuai dengan Memo Divisi

PUPM Nomor.M/122/DPUPM/ 032005 tanggal 7 Maret 2005.



PT Jamsostek belum melakukan penilaian/appraisal kembali atas tanah tersebut.



5) Terdapat pembebanan Hak Tanggungan atas tanah jaminan MTN

PT Volgren Indonesia sebesar Rp10.000,00 juta yang belum didasarkan pada

penilaian yang wajar

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek meminta Divisi PUPM

segera memproses penilaian jaminan dan meninjau kembali/mengoreksi nilai

tanggungan pada Sertifikat Hak Tanggungan setelah terbit hasil penilaian

jaminan.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa berdasarkan Legal Opini yang

diberikan oleh Law Office Remi & Darus No.Ref.711/J.3.11/HG-YH/VII/03

tanggal 4 Juli 2003 dapat disimpulkan bahwa apabila hasil lelangnya (penjualan)

lebih besar dari hak tanggungan yang dipasang, maka kelebihan hasil lelang akan

dikembalikan kepada PT. Volgren Indonesia, agar hal tersebut tidak terjadi, maka

perlu dipasang hak tanggungan yang lebih besar, guna mengantisipasi terjadinya

hal tersebut diatas.


sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena PT Jamsostek

masih akan mengoreksi kembali nilai tanggungan yang akan dipasang. Pada

tanggal 26 Juli 2004 MTN PT Volgreen Indonesia sudah jatuh tempo.


6) Data warehouse, operasional data store dan sistem informasi manajemen

yang telah dibayar senilai Rp464,99 juta belum dimanfaatkan secara optimal

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek dalam melaksanakan

pembangunan sistem informasi direncanakan terlebih dahulu secara matang

dengan mempertimbangkan aspek sarana, prasarana, dan dukungan SDM-nya,

serta melakukan langkah-langkah tertentu untuk mengantisipasi adanya kendala

mengoptimalkan pemanfaatan data ware house tersebut.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa pembangunan sistem informasi

telah dilakukan secara matang dengan menggunakan atau dibantu pihak ketiga

baik untuk perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan melalui tim Program


Office yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah No. SPRIN/268/102004 tanggal

22 Oktober 2004. Pembangunan data ware house akan dilanjutkan tahun 2006

setelah implementasi aplikasi SIPT online selesai.


sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan menunggu pemanfaatan

data ware house secara optimal. Temuan ini masih dipantau.

7) Terdapat pertanggungjawaban persekot kerja yang belum sesuai dengan

ketentuan

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek melaksanakan ketentuan

secara tegas dan konsekuen, serta memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak

mematuhi ketentuan tentang pertanggungjawaban persekot kerja.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa berdasarkan Memo Biro

Keuangan yang telah dikirimkan kepada seluruh unit kerja di Kantor Pusat

dengan tembusan kepada masing masing personil yang belum

mempertanggungjawabkan persekot kerjanya.


sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena pada hasil

pemeriksaan TB 2004 masih ditemukan adanya pelanggaran atas ketentuan-

ketentuan berkaitan dengan pertanggungjawaban persekot kerja. Temuan Tahun

Buku 2004 tersebut diinformasikan ke BPI PT Jamsostek.


8) Saldo Hutang JHT pada neraca belum sepenuhnya didukung oleh data yang

akurat


a) Memberikan arahan kepada Tim Penyelesaian untuk meningkatkan upaya

penyelesaian selisih Hutang JHT.


b) Memberikan arahan kepada Divisi Operasi dan Biro Teknologi Informasi agar

bekerja sama untuk menyajikan data pada D/PSJHT sesuai dengan posisi

neraca yang diperbandingkan.

c) Menentukan batas waktu tertentu untuk melakukan cut off data hutang JHT di

neraca yang sudah teridentifikasi dan belum teridentifikasi, untuk selanjutnya

melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap yang belum teridentifikasi.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa berdasarkan Keputusan Direksi

Nomor.KEP/59/042004 tanggal 16 April 2004 membentuk Tim Cut Off

Penyelesaian SJHT tahun 2004 dengan batas waktu penyelesaian 31 Juli 2004.

Hasil Tim Cut Off diterbitkan Keputusan Direksi Nomor.KEP/260/102004 tanggal

18 Oktober 2004, yaitu saldo JHT tahun 2003 per Juni 2004 sebesar

Rp21.341.217.973.433,00, dan saldo Akuntasi tahun 2003 sebesar

Rp22.341.217.973.433,00.

Akan tetapi, berdasarkan hasil pemeriksaan TB 2004 masih ditemukan di

beberapa KC yang penyajian PSJHT-nya belum akurat. Temuan ini

diinformasikan ke BPI PT Jamsostek. Dengan pertimbangan ini atas temuan

tersebut masih dipantau.

9) Jumlah Daftar Nama Tertanggung Program JPK hasil proses SIPT sampai

dengan tahun 2003 diragukan keandalannya.

BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek :

a) Melakukan evaluasi dan menyempurnakan aplikasi yang saat ini digunakan

untuk mengurangi pembayaran yang lebih besar di masa yang akan datang.

b) Melakukan pembersihan data (clean up) data yang terkait dengan program

JPK.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa perbaikan aplikasi SIPT terus

menerus dilakukan dengan mengirimkan modul perbaikan melalui service pack.

Pengiriman SIPT 3.06 (3 Desember 2003), SP2 (25 Februari 2004), SP3(10 Mei

2004) , SP4 (4 Agustus 2004) dan SP5 (10 Desember 2004). Dalam setiap SP

terlihat jelas penambahan/perbaikan modul yang dikoreksi/ditambah. Data DNT


sudah dapat dikeluarkan dari aplikasi SIPT dengan benar semenjak SP4 dan SP5.

Selain itu, pembersihan data kepesertaan JPK dan DNT sudah dimulai sejak

instalasi SIPT 3.06 dan terus dilakukan melalui proses data cleaning tahap I sejak

Agustus sampai dengan Desember 2004.


sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena :

a) Pembersihan data kepesertaan JPK dan DNT belum diselesaikan secara tuntas,

baru berada pada tahap I yang dilakukan sejak Agustus s.d Desember 2004.

b) Hasil pemeriksaan TB 2004 masih ditemukan pada beberapa cabang, DNT

yang berkaitan dengan JPK yang belum akurat.

Temuan Tahun Buku 2004 diinformasikan ke BPI PT Jamsostek. Temuan ini

masih dipantau.

10) Manajemen Sistem Informasi belum sepenuhnya mengandung Sistem

pengendalian intern yang memadai.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek segera menyusun

kebijakan dan standar & prosedur berkaitan dengan sistem informasi yang belum

dimiliki, agar pengendalian terhadap pembangunan, pengembangan dan

penggunaan sistem informasi dapat diyakini keandalan dan keakuratannya.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa TOR penyusunan SOP

Pengelolaan Teknologi Informasi telah disusun dan disampaikan kepada beberapa

lembaga perguruan tinggi untuk dilakukan kerjasama penyusunan SOP di tahun

anggaran 2005.


sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena TOR penyusunan

SOP Pengelolaan Teknologi Informasi baru disusun dan disampaikan kepada

beberapa lembaga perguruan tinggi untuk dilakukan kerjasama penyusunan SOP

di T.A. 2005. Temuan ini masih dipantau.


11) Terdapat beberapa kelemahan pengendalian intern dalam Sistem Informasi

Peserta Terpadu PT Jamsostek.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek segera melakukan

evaluasi terhadap sistem aplikasi yang digunakan saat ini dan melakukan

perbaikan yang diperlukan untuk mendapatkan sistem aplikasi (SIPT) yang andal

dan akurat, serta mengambil langkah antisipasi yang mudah disesuaikan dengan

mempertimbangkan rencana jangka panjang yang telah disusun.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa evaluasi terhadap sistem

aplikasi telah dilakukan dengan beberapa tahapan. Dimulai dengan evaluasi bisnis

proses, evaluasi sistem aplikasi SIPT dan SIAK, evaluasi pengelolaan data (antara

lain cut off hutang JHT Juni 2004 atas PSJHT 2003) dan evaluasi infrastruktur;

termasuk persiapan SDM, sosialisasi perubahan budaya kerja, dan struktur

organisasi (lampiran KEP.289/112004, hasil kajian Magnus mengenai sentralisasi

data dan aplikasi, workshop manajemen data).


sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena pada pemeriksaan

TB 2004 masih ditemukan adanya temuan yang berkaitan dengan output SIPT

yaitu pada piutang. Temuan Tahun Buku 2004 yang berkaitan dengan masalah ini

disampaikan ke BPI PT Jamsostek. Temuan ini masih dipantau.

12) Terdapat pengalihan peserta dari PT Taspen ke PT Jamsostek yang tidak

didukung dengan data kepesertaan dan saldo hutang JHT yang akurat.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek segera menindaklanjuti

isi Keputusan Bersama tanggal 14 Maret 2003 dengan mempertimbangkan masa

kerja tim yang telah berakhir tanggal 14 Maret 2004 dan berkoordinasi dengan

Direksi PT Taspen untuk menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Rekonsiliasi Data

Kepesertaan.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa :

a) Telah dilakukan perubahan Keputusan Bersama Direksi PT. Taspen dan

Direksi PT Jamsostek Nomor.SK-41A/DIR/2003 dan Nomor.KEP/15/KKB/


102004 tanggal 12 Oktober 2004 sebagai perubahan Keputusan Bersama

Direksi PT Taspen dan Direksi PT Jamsostek Nomor.SK-13/DIR/2003 dan

Nomor.KEP/01/KKB/032003 tentang Rekonsiliasi Data Kepesertaan Program

JHT Eks Peserta PT Taspen.

b) Menerbitkan Surat Edaran bersama antara PT Taspen (Persero) dengan

PT Jamsostek Nomor.SEB-15/DIR/2004 dan SE/10/102004 tentang Petunjuk

Teknis Rekonsiliasi Data Kepesertaan Program JHT Eks Peserta PT Taspen .

Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran

belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan menunggu hasil

rekonsiliasi data kepesertaan program JHT eks peserta PT Taspen. Temuan ini

masih dipantau.

13) Perpindahan data kepesertaan atas sentralisasi peserta PT Taspen ke KC

Kebon Sirih belum didukung oleh data yang akurat dan belum tercatat pada

laporan keuangan KC Kebon Sirih Tahun Buku 2003

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek lebih aktif meminta

KC Kebon Sirih berkoordinasi dengan Kanwil III dan Kantor Pusat, serta KC lain

yang terkait untuk melakukan rekonsiliasi/validasi data kepesertaan yang

dipindahkan dan segera melakukan pencatatan pada laporan keuangan.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa :

a) Divisi Operasi juga memfasilitasi untuk kegiatan Rekonsiliasi Kepesertaan

Eks PT Taspen antara Kantor Cabang di Wilayah III dan Wilayah II dengan

perusahaan peserta dan PT Taspen, kegiatan ini dilakukan untuk

mempercepat penyelesaian rekonsiliasi tersebut untuk dapat dicatat

pembukuannya.

b) Untuk Kanwil III khususnya pada kepesertaan Kantor Cabang Kebon Sirih

telah dilakukan sosialisasi dan saat ini sedang melakukan rekonsiliasi data .

Telah dihasilkan berita acara terhadap rekonsiliasi untuk sebanyak sepuluh

perusahaan.



sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan menunggu hasil

rekonsiliasi diselesaikan secara tuntas. Temuan ini masih dipantau.

b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan TB 2002

1) Terdapat ketidakpastian pelunasan MTN PT Hati Prima Perdasa (PT HPP)

sebesar Rp12.800,00 juta dalam target penerimaan hasil investasi melalui

KPAI PT Panin Sekuritas (PT PS).

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek mempertegas

keberadaan MTN PT HPP kepada PT PS, dan meminta agar dilakukan penagihan

bunganya, serta meminta jaminan yang minimal senilai dengan MTN tersebut.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa PT Jamsostek telah membentuk

cadangan penyisihan MTN sebesar 100% atau seluruh pokok MTN. Usaha

penagihan terus dilakukan dan DPUPM sedang menjajaki untuk menyerahkan

masalah MTN PT HPP kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

(KP2LN).


sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena DPUPM masih

melakukan usaha penagihan dan sedang menjajaki untuk menyerahkan masalah

MTN PT HPP kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).


2) PT Jamsostek belum melakukan pemantauan secara optimal terhadap Pajak

Penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga dan acrrued pendapatan bunga

FRN/MTN yang transaksinya melalui Bank Niaga Custody.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek menginstruksikan:

a) Divisi PUPM melengkapi kembali bukti potongan atas pendapatan bunga

Floating Rate Notes (FRN) Garuda dan MTN Pegadaian V/2000, serta capital

gain atas penjualan MTN Pegadaian V/2000. Jika atas pendapatan bunga

tersebut tidak diperoleh bukti potongannya, maka PT Jamsostek


mengembalikan kepada pembayar bunga sebesar jumlah PPh yang seharusnya

dipotong.

b) Divisi PUPM untuk selanjutnya meningkatkan pemantauan terhadap PPh atas

pendapatan bunga yang diterima melalui Niaga Custody.

c) Biro Keuangan memperoleh akses dan informasi yang memadai atas transaksi

Bank Niaga Custody untuk melakukan pemantauan PPh.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2003

PT Jamsostek telah mengirim surat kepada Bank Niaga Custody dengan

Nomor.B/1821/032003 perihal Permintaan Informasi Perpajakan FRN PT Garuda

Indonesia, yang kemudian dijawab oleh Niaga Custody dengan surat

No.280/CA/CSD/2003 yang intinya mereka belum mempunyai informasi yang

jelas mengenai perpajakan FRN Garuda, karena mereka menerima bunga dari

paying agent tidak dikenakan pajak dan mereka juga melampirkan prospektus

FRN Garuda yang telah langsung kami serahkan kepada BPK.

Pada bulan November tahun 2003 staf Divisi PUPM dan Bagian

Perpajakan Biro Keuangan PT Jamsostek, bersama dengan staf Bank Niaga

Custody (Ibu Adjani Sugiharjo) mendatangi PT Garuda Indonesia Bagian

General Manager Taxation yaitu Bapak Herman untuk meminta penjelasan

masalah ini dan mereka memberikan jawaban bahwa penghasilan atas bunga FRN

yang diterima seluruh investor tidak dikenakan pajak karena surat berharga ini

didaftarkan di bursa Luxemburg. Berdasarkan informasi tersebut, maka

PT Jamsostek mengirim surat kepada Vice President Treasury PT Garuda

Indonesia dengan No.B/8922/122003 tertanggal 4 Desember 2003 perihal

Permintaan Konfirmasi Perpajakan atas FRN PT Garuda Indonesia dan sampai

dengan saat ini pihak PT Garuda Indonesia tidak memberikan jawaban padahal

posisi PT Garuda Indonesia adalah sebagai WAPU.


sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena PT Garuda

Indonesia sampai dengan saat ini belum memberikan jawaban atas surat


PT Jamsostek kepada Vice President Treasury PT Garuda Indonesia

No.B/8922/122003 tanggal 4 Desember 2003. Temuan ini masih dipantau.

3) Terdapat beberapa Kantor Cabang yang kurang tertib dan cermat dalam

penyusunan dan pencatatan selisih rekonsiliasi bank.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek membuat kebijakan

untuk meningkatkan ketertiban dan kecermatan penyusunan dan pencatatan selisih

rekonsiliasi bank. Khusus untuk KC Bangkalan, KC Tanjung Perak,

KC Karawang, KC Balaraja dan KC Cirebon diinstruksikan untuk segera

menyelesaikan kertas kerja rekonsiliasi bank per 31 Desember 2002.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa Biro Akuntansi sudah

menurunkan tim yang terdiri dari personil Biro Akuntansi dan Kanwil IV pada

tanggal 25 Agustus s.d. 08 September 2004 sesuai Surat Perintah Perjalanan

Dinas Direktur Keuangan Nomor.SPPD/718/082004 dengan hasil sebagai

berikut :

a) Saldo terakhir rekonsiliasi sebesar Rp1.045.363.486,00. Jumlah tersebut

akan diusulkan menjadi koreksi audit pada Desember 2004. Hasil

identifikasi, jumlah tersebut merupakan iuran yang sudah dicatat pada Kartu

Iuran, tetapi belum dibukukan pada aplikasi GL.

b) Kenaikan jumlah saldo rekonsiliasi disebabkan adanya sejumlah faktor

penambah dan pengurang pada kertas kerja rekon yang sudah dibukukan.


sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena pada General

Audit tahun buku 2004 masih ditemukan adanya temuan mengenai rekon bank.

Temuan Tahun Buku 2004 disampaikan ke BPI PT Jamsostek. Temuan ini masih

dipantau.


4) Biro Perlengkapan Sarana belum memiliki daftar peralatan kantor yang

akurat.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek mengambil kebijakan

penertiban pengelolaan aktiva tetap, menyempurnakan dan menerapkan SIAT

secara menyeluruh, serta meminta Biro Perlengkapan Sarana (BPS) agar selalu

mempedomani dan melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Direksi.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa BPS sudah menyelesaikan

penyusunan daftar barang inventaris yang telah direkonsiliasi dengan data

akuntansi per 31 Desember 2003 untuk setiap unit kerja Kantor Wilayah/Kantor

Cabang, termasuk aktiva tetap Kantor Wilayah II dan VIII yang telah

diselesaikan.

Untuk akurasi pelaporan barang inventaris, maka Pedoman Pengelolaan

Barang Inventaris telah disempurnakan dengan Keputusan Direksi

Nomor.KEP/139/072004 tanggal 8 Juli 2004, sedangkan aplikasi SIAT sebagai

sarana penunjang pelaksanaan administrasinya masih dalam proses pembangunan

pada tahun anggaran 2005. Data base barang inventaris saat ini masih dalam

bentuk file excell yang dapat dikonversi pada aplikasi SIAT.


sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena menunggu hasil

rekonsiliasi antara data akuntansi data BPS secara nasional selesai. Serta aplikasi

SIAT masih dalam proses pengembangan. Temuan ini masih dipantau.

c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan TB 2001/2002

1) Prosedur investasi pada saham sebesar Rp200.726,25 juta dilaksanakan tidak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah merugikan perusahaan dan

berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar, yaitu: Investasi pada saham

PT BR sebesar Rp120.000,00 juta; Pembelian saham PT LAPD sebesar

Rp22.500,00 juta; Pembelian saham PT Kopi sebesar Rp50.762,36 juta.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek dalam mengambil

kebijakan selalu menaati ketentuan yang berlaku dan melaksanakan prinsip


kehati-hatian/keamanan dana dalam investasi. Selain itu, agar Pemegang

Saham/Menteri BUMN meminta pertanggungjawaban Komisaris dan Direksi

PT Jamsostek.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa PT Jamsostek akan selalu

menaati kententuan yang berlaku dan upaya yang telah dilakukan yaitu :

a) Investasi pada saham PT Bumi Resources senilai Rp120.000,00 juta telah dijual

seluruhnya pada tanggal 17 Oktober 2001 sebesar Rp70.000,00 juta dan tanggal

22 Oktober 2002 sebesar Rp50.000,00 juta dengan keuntungan yang diberikan

berupa saham bonus sebanyak 26.667.000 lembar yang telah dijual dengan harga

Rp1.091.680.000,00. Sedangkan saham Bumi lainnya yang dimiliki

PT Jamsostek telah pula dijual seluruhnya untuk seluruh porsi Trading dan

Available For Sale sampai dengan 31 Desember 2002. Dengan demikian,

masalah investasi dalam saham Bumi telah selesai, serta telah diterima hasil

penjualannya dan PT Jamsostek tidak memiliki saham Bumi per 31 Desember

2002.

b) Sampai dengan 30 Desember 2004, saham PT Lapindo Packaging Tbk

(PT LAPD) telah terjual sebanyak 1.570.500 saham, sehingga saldo saham

PT LAPD yang masih dimiliki PT Jamsostek sebanyak 48.429.500 saham.

PT Jamsostek masih terus berupaya untuk mengurangi portofolio saham

PT LAPD dan untuk langkah pengawasan serta pengamanan, maka Direksi

PT Jamsostek melalui surat nomor.B/7512/082004 tanggal 30 Agustus 2004

meminta menempatkan satu orang Komisaris perwakilan PT Jamsostek di

PT LAPD dan melalui surat nomor.067/LAP/IX/04 tanggal 13 September 2004,

Direksi PT LAPD berusaha mengapresiasikan keinginan PT Jamsostek tersebut

dengan mengajukan rencana pengangkatan/perubahan susunan komisaris sebagai

salah satu Agenda RUPS di tahun 2005.

c) Saham PT Kopitime DotCom Tbk (PT KOPI) dibeli untuk porsi trading oleh

PT Jamsostek, yaitu pada tanggal 5, 8 dan 11 Juni 2001 sebanyak 27.316.000

saham dan dijual seluruhnya dari tanggal 6 s.d. 12 Juni 2001 dan menghasilkan

keuntungan sebesar Rp514.685.649,00, kemudian pada tanggal 19 juli 2001


dilakukan pembelian lagi untuk porsi trading sebanyak 14.500.000 saham atau

senilai Rp9.802.072.080,00 dan telah dijual pada tanggal 9 April 2002 sebanyak

4.500.000 saham & 26 November 2002 sebanyak 10.000.000 saham, karena telah

di-adjustment, maka menghasilkan keuntungan Rp2.586.100.000,00, dan total

keuntungan selama trading adalah sebesar Rp3.100.785.649,00, tetapi untuk

porsi saham trading unrelease gain/loss tahun 2001 dan 2002 yang di-adjustment

3 bulanan dan telah diakui sebesar (Rp9.549.568.042,00), maka setelah dikurangi

keuntungan menjadi loss sebesar (Rp6.448.782.393,00). Sementara untuk porsi

AFS memiliki 33.250.000 saham dan telah dijual pada tanggal 19 april 2002

sebanyak 10.000.000 saham dan mengalami kerugian sebesar

(Rp3.977.700.000,00) dan pada tanggal 26 November 2002 dijual kembali

sebanyak 23.250.000 saham dan mengalami kerugian sebesar

(Rp12.721.773.313,00), sehingga total kerugian di AFS sebesar

(Rp16.699.473.313,00), jadi total kerugian saham PT KOPI porsi Trading dan

AFS adalah sebesar (Rp23.148.255.706,00) perhitungan terlampir.

Untuk selanjutnya PT Jamsostek dalam pelaksanaan investasinya akan

selalu mengacu pada PP No.22/2004.


sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini menunggu surat Menteri BUMN

tentang permintaan pertanggungjawaban kepada Direksi dan Komisaris

PT Jamsostek. Temuan ini masih dipantau.

2) Investasi dalam MTN sebesar Rp781.085,80 juta prosedur pembeliannya

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, merugikan perusahaan dan

berpotensi mengakibatkan kerugian yang lebih besar, yaitu: 1) Investasi pada

MTN PT SPJ sebesar Rp100.000,00 juta dan PT AI sebesar Rp470.000,00

juta melalui Fund Manager PT RFAM; 2) Investasi pada MTN PT Volgren

Sebesar Rp33.250,00 juta; 3) Investasi pada MTN PT SP sebesar Rp80.000,00

juta; 4) Investasi pada MTN PT Dahana sebesar Rp97.835,80 juta.


BPK-RI menyarankan agar:

a) Pemegang Saham/Menteri BUMN meminta pertanggungjawaban Komisaris

dan Direksi PT Jamsostek atas penyimpangan yang terjadi.

b) Direksi PT Jamsostek melakukan tindakan pengamanan dengan melakukan

pengikatan jaminan, menambah jaminan yang belum memadai dan melakukan

monitoring atas kegiatan usaha penerbitan MTN.

c) Direksi PT Jamsostek tidak melakukan investasi pada MTN karena belum

diatur dalam PP No.28 Tahun 1996.

d) Direksi PT Jamsostek dalam mengambil kebijakan selalu menaati ketentuan

yang berlaku.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa sejak tahun 2003 tidak

melakukan penempatan dalam bentuk MTN dan instrumen lain yang tidak

disarankan oleh Peraturan Pemerintah Nomor.28 Tahun 1996. PT Jamsostek

senantiasa berupaya untuk melakukan kegiatan investasi yang prudent dan sesuai

dengan pedoman yang telah ada. Dengan diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan

Investasi melalui Keputusan Direksi No.KEP/78/042003 tanggal 25 April 2003

ditambah dengan telah diterbitkannya PP Nomor.22 tahun 2004 tentang

Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimana

dimungkinkan untuk membeli MTN dengan persyaratan-persyaratan tertentu, saat

ini mengacu pada ketentuan tersebut. Selain itu, telah melakukan upaya-upaya

pengamanan antara lain :

a) Terhadap kepemilikan MTN PT Sapta Prana Jaya dimana telah dilakukan

penyerahan sertifikat untuk tanah-tanah di Desa Waringin Jaya , Desa Sinar

Jaya , Desa Tambak dan juga telah diserahkan sebagian sertifikat di Desa

Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor dimana sisanya

sedang dalam proses.

b) PT Arutmin telah melakukan pelunasan pada tanggal 12 Agustus 2004.

c) PT Volgreen dari pihak PT Jamsostek telah memakai jasa pengacara Kantor

Hukum Lontoh & Kailimang dan pada tanggal 1 Maret 2005 telah dilakukan

penyitaan eksekusi terhadap tanah dan bangunan yang menjadi jaminan yang


terletak di Subang, Jawa Barat dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi

Nomor.07/B.A.Pdt.Eks/Grose Akta/PN.Sbg

d) PT Suryaindo Pradana sedang dilakukan negosiasi antar pengacara

PT Jamsostek, yaitu Lontoh & Kailimang dengan pengacara pihak

PT Suryaindo, yaitu tahap pertama untuk mengambil alih tanah yang berada di

Cakung sebagai jaminan tambahan.

e) Sedang mengenai penyelesaian MTN PT Dahana (Persero) dapat dijelaskan

bahwa investasi pada MTN PT Dahana (Persero) diyakini sebuah alternatif

dalam melakukan investasi dana milik PT Jamsostek, karena selain

perusahaan tersebut adalah BUMN dan merupakan salah satu perusahaan

industri strategis, serta memiliki aspek bisnis yang menguntungkan.

f) MTN PT Dahana sebesar Rp130.000.000.000,00 dibeli dengan harga

Rp97.853.802.959,00 yang berarti diperoleh diskonto sebesar

Rp32.146.197.041,00, sampai dengan saat penjualan MTN tanggal 2 Oktober

2001, diskonto MTN tersebut telah diamortisasi dan diakui menjadi

pendapatan sebesar Rp2.680.349.753,00. Pada saat penjualan nilai tunai MTN

tersebut adalah Rp98,125 milyar, sehingga mengalami kerugian sebesar

Rp2.391.152.712,00. Dengan pengakuan pendapatan dan kerugian di atas,

PT Jamsostek masih membukukan pendapatan netto sebesar

Rp289.197.041,00 (Rp2.680.349.753,00–Rp2.391.152.712,00).


sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena menunggu proses

penyelesaiannya hingga tuntas. Temuan ini masih dipantau.

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan TB 1999/2000

1) Keputusan tukar tambah CP senilai Rp36.000.000.000,00 dengan tanah seluas

187,06 ha di Desa Sirna Sari Jonggol senilai Rp41.152.760.000,00 tidak

didasarkan pada analisa yang memadai dan kepemilikan atas tanah tersebut

diragukan keabsahannya.


BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek menaati ketentuan yang

berlaku dan segera menyelesaikan status tanah tersebut, serta meneliti kebenaran

penilaian konsultan yang sudah ditunjuk.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa atas Putusan Mahkamah Agung

No.1143.K./Pdt2001 tanggal 17 Oktober 2002 memenangkan PT Jamsostek,

namun pihak lawan mengajukan PK. PT Jamsostek sudah mengajukan

permohonan eksekusi pada bulan Nopember 2003, selain itu juga sedang

dilakukan pencarian aset-aset pihak Indopac Perdana Finance, Bank Pacific (DL),

Ir. Endang Utari Mokodompit, sebagai pihak yang dikalahkan.

Terhadap perkara perdata No.2699/K/Pdt/2001 saat ini masih dalam proses

kasasi di Mahkamah Agung RI. Putusan di tingkat Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Tinggi DKI, PT Jamsostek memenangkan perkara ini.


sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena menunggu proses

penyelesaiannya hingga tuntas. Perkara sudah sampai tingkat PK atau tingkat

kasasi, Sedangkan tindak lanjut untuk menyelesaikan status tanah belum

ditindaklanjuti. Temuan ini masih dipantau.

Temuan-temuan tersebut di atas masih dipantau, karena upaya penyelesaian tindak

lanjutnya selain masih dalam proses ada juga yang terkait dengan pihak-pihak lain.


REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Lampiran 8

1 Membuat Struktur Tim Program Office2 Membuat Rencana Umum Proyek3 Melakukan Review Rancangan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Jamsostek4 Membuat usulan struktur organisasi kantor cabang/wilayah/pusat dalam kaitannya dengan Sistem Informasi Pelayanan

Terpadu (SIPT) dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan (SIAK) yang baru5 Membuat rencana detail dan strategi sosialisasi6 Membuat materi teknis sosialisasi7 Membuat dokumen tender (TOR & RFP) sub proyek SIPT & SIAK8 Membuat evaluasi proposal & rekomendasi vendor9 Membuat laporan mingguan status dan kemajuan proyek10 Progress Report per 3 bulan per aktifitas.

1 Membuat Prosedur dan template pelaporan untuk perencanaan sub proyek, monitoring sub proyek, perubahan lingkupkerja, quality assurance dsb.

2 Membuat dokumen tender (TOR & RFI/RFP) untuk sub proyek data cleaning, data replication & data center.3 Membuat laporan evaluasi proposal dan rekomendasi vendor4 Membuat rencana detil sub-proyek data cleaning, data replication & data center5 Membuat Laporan Quality Assurance untuk setiap tahap pengembangan aplikasi6 Membuat Laporan permintaan perubahan lingkup proyek(apabila diperlukan)7 Membuat Laporan Mingguan status dan kemajuan proyek8 Membuat Progress Report per 3 bulan per aktifitas

1 Membuat Dokumen tender (TOR & RFP) untuk sub Proyek SIAT, SIPERSO, SIJAKA, SIPA & SIINVEST2 Membuat laporan evaluasi proposal dan rekomendasi vendor3 Membuat rencana detil sub proyek SIAT, SIPERSO, SIJAKA & SIINVEST4 Membuat laporan quality assurance untuk setiap tahap pengembangan aplikais5 Membuat laporan permintaan perubahan lingkup proyek (jika diperlukan)6 Membuat mingguan status dan kemajuan proyek untuk proyek tahap II maupun proyek tahap I yang masih berjalan7 Membuat Progress Report per 3 bulan per aktifitas

A. Tahap Persiapan

B. Implementasi tahap I

C. Implementasi tahap II

TAHAPAN PENGEMBANGAN ONLINE SISTEM

BPK - RI


PENGELOLAAN DANA PROGRAM KEMITRAAN

DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)


Nomor : 14.D/AUDITAMA V/GA/4/2005 Tanggal : 29 April 2005

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jln. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021)5700380, 5738740, 5720957, 5738727 dan 5704395 s.d. 9 Pesawat 511 Fax. (021) 5700380, 5723995

D A F T A R I S I

Halaman

SIMPULAN HASIL AUDIT………………………………………………….. 1

1. Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)…. 1

2. Sumber dan penggunaan dana………………………………............ 3

3. Laporan keuangan program kemitraan…………………………….. 3

4. Laporan keuangan program bina lingkungan………………............. 4

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan…………………………………….. 5

6. Tindak lanjut hasil audit tahun sebelumnya………………………… 11

7. Rekomendasi………………………………………………………… 13

URAIAN HASIL AUDIT…………………………………………………… 16

1. Dasar Penugasan……………………………………………………… 16

2. Sifat dan Tujuan Audit……………………………………………… 16

3. Ruang Lingkup dan Periode Audit……………………………............ 16

4. Organisasi……………………………………………………………… 17

5. Tujuan Program……………………………………………………….. 17

6. Dasar Hukum dan Kebijakan Penetapan dan Penggunaan Dana…….. 18

7. Anggaran dan Realisasi Program……………………………………… 19

8. Laporan Keuangan ……………………………...…………………….. 38

9. Hal-hal yang perlu diperhatikan……………………………………….. 64

10. Tindak Lanjut Audit tahun sebelumnya………………………………. 93

Lampiran-lampiran

SIMPULAN AUDIT

Kami telah mengaudit laporan keuangan dan pengelolaan dana Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan (PKBL) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) (selanjutnya disebut

PT Jamsostek) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2004 periode 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2004. Laporan keuangan dan pengelolaan PKBL merupakan

tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab kami terletak pada hasil penilaian atas laporan

keuangan dan hasil pengelolaan PKBL.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang diterbitkan

Badan Pemeriksa Keuangan dan aturan lainnya yang diberlakukan oleh Pemerintah terhadap

PKBL. Standar tersebut mengharuskan kami memberikan penilaian atas efektivitas, efisiensi,

keekonomisan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan audit meliputi evaluasi terhadap bukti-bukti, review dan analisis terhadap

kebijakan, perencanaan, sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaan operasi program.

Audit dilaksanakan dari tanggal 1 April 2005 sampai dengan tanggal 29 April 2005.

Simpulan atas audit tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Dalam melakukan pengelolaan PKBL PT Jamsostek, diketahui hal-hal sebagai

berikut :

a. Efektivitas kegiatan manajerial.

1) Proses perencanaan dan persiapan program

Secara umum perencanaan dan persiapan program di Kantor Pusat telah dilakukan

dengan baik, dimana setiap kegiatan dituangkan dalam rencana tahunan perusahaan

dan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sedangkan rencana

alokasi ke propinsi (daerah) binaan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari

Menteri BUMN. Proses perencanaan dan persiapan program yang menyangkut

BPK-RI/ AUDITAMA V

2

penentuan besarnya jumlah alokasi pada masing-masing wilayah belum sepenuhnya

mengacu pada ketentuan yang berlaku. Penentuan besarnya jumlah alokasi untuk

Kantor Wilayah/Cabang tidak dikaitkan dengan data yang dibuat oleh Kantor

Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah setempat. Jumlah

alokasi tersebut belum mencerminkan kondisi usaha kecil dan koperasi sebenarnya

yang akan dibina. Penentuan jumlah mitra binaan dan besarnya jumlah dana yang

akan disalurkan oleh Kantor Pusat belum melalui suatu analisa yang memadai

terhadap kondisi daerah binaan.

2) Unit organisasi PKBL

Direksi PT Jamsostek telah membuat ketetapan formal yang menyangkut penunjukan

unit organisasi pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab pengelola pada

Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek

No.KEP/97/082001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

PT Jamsostek, sedangkan untuk Kantor Wilayah/Cabang dibentuk dengan SK

Direksi No. KEP/140/072004 tanggal 8 Juli 2004 tentang Penyempurnaan Struktur

Organisasi PT Jamsostek Kantor Wilayah dan SK Direksi No.KEP/141/072004

tanggal 9 Juli 2004 tentang Pembentukan Bidang Program Khusus di Kantor Cabang

PT Jamsostek yang berkedudukan di ibukota propinsi.

b. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan laba tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-

236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 yang menetapkan batasan dana program kemitraan

sebesar 1% - 3% dari seluruh laba setelah pajak sedangkan dana program bina

lingkungan maksimum 1%. Penyisihan laba untuk program Bina Lingkungan yang

mencapai 2% telah mendapat persetujuan Menteri BUMN melalui surat

No.S498/MBU/2004 tanggal 17 September 2004. Sedangkan prosedur penyaluran dan

besarnya dana yang diberikan kepada beberapa mitra binaan dan penerima hibah belum

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK-RI/ AUDITAMA V

3

c. Anggaran dan realisasi PKBL

Rencana penyaluran dana Program Kemitraan sebesar Rp22.500,00 juta yang akan

disalurkan dalam bentuk pinjaman sebesar Rp18.000,00 juta kepada 600 mitra binaan,

dan dalam bentuk hibah sebesar Rp4.500,00 juta kepada 2.040 mitra binaan.

Realisasi penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2004 sebesar Rp12.383,60 juta atau

55,04% dari anggaran sebesar Rp22.500,00 juta dengan rincian dalam bentuk pinjaman

sebesar Rp9.981,50 juta untuk 505 mitra binaan dan hibah sebesar Rp2.402,10 juta untuk

96 mitra binaan.

Sedangkan realisasi penyaluran dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp9.517,10 juta

atau 96,62% dari anggarannya sebesar Rp9.850,00 juta.

2. Sumber dan penggunaan dana

Jumlah kumulatif sumber dana Program Kemitraan dari tahun 1989 s.d. 31 Desember 2004

sebesar Rp101.998,94 juta, sedangkan jumlah kumulatif penggunaan dana sebesar

Rp81.253,84 juta. Sisa dana yang belum disalurkan per 31 Desember 2004 setelah dikurangi

biaya-biaya operasional adalah sebesar Rp16.175,96 juta yang disimpan pada rekening bank

dan deposito atas nama Biro DPKP/PUKK dan Kantor Wilayah/Kantor Cabang

PT Jamsostek.

Jumlah kumulatif sumber dana Program Bina Lingkungan s.d. 31 Desember 2004 sebesar

Rp14.124,70 juta, sedangkan jumlah kumulatif penggunaan dana sebesar Rp13.065,90 juta.

Sisa dana yang belum disalurkan per 31 Desember 2004 sebesar Rp1.314,13 juta yang

disimpan pada rekening bank atas nama Biro DPKP/PUKK dan Kantor/ Wilayah/Kantor

Cabang PT Jamsostek.

3. Laporan keuangan program kemitraan

Laporan keuangan Program Kemitraan disajikan untuk tujuan analisis tambahan atas Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Laporan keuangan Program Kemitraan tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan oleh Menteri BUMN. Laporan Keuangan Pokok Program Kemitraan terdiri dari Neraca, Laporan Aktivitas, Arus Kas dan Laporan Akumulasi Dana sebagai berikut:

BPK-RI/ AUDITAMA V

4

a. Neraca Program Kemitraan PT Jamsostek per 31 Desember 2004 dan 2003 ditutup

dengan jumlah aktiva dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) masing-masing sebesar

Rp41.607,39 juta dan Rp48.857,02 juta.

b. Laporan Aktivitas Program Kemitraan PT Jamsostek menunjukkan untuk tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 ditutup dengan posisi defisit sebesar

Rp4.121,24 juta sedangkan per 31 Desember 2003 ditutup dengan posisi surplus sebesar

Rp1.103,18 juta.

c. Laporan Arus Kas Program Kemitraan PT Jamsostek untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, ditutup dengan saldo kas dan setara kas sebesar

Rp16.175,96 juta dan Rp10.433,51 juta.

d. Laporan Akumulasi Dana Program Kemitraan PT Jamsostek untuk tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2004, ditutup dengan jumlah akumulasi sumber dan

penyaluran dana sampai dengan tahun 2004 masing-masing sebesar Rp101.998,94 juta

dan Rp81.253,84 juta.

4. Laporan keuangan program bina lingkungan

Laporan keuangan Program Bina Lingkungan disajikan untuk tujuan analisis tambahan atas

Laporan Program Bina Lingkungan. Laporan keuangan Program Bina Lingkungan tersebut

telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam

semua hal yang material sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan yang

ditetapkan oleh Menteri BUMN. Laporan Keuangan Pokok Program Bina Lingkungan

terdiri atas Laporan Aktivitas dan Laporan Akumulasi Dana sebagai berikut:

a. Laporan Aktivitas Program Bina Lingkungan PT Jamsostek menunjukkan untuk tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 ditutup dengan posisi defisit sebesar

Rp91,13 juta.

b. Laporan Akumulasi Dana Program Bina Lingkungan PT Jamsostek untuk tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, ditutup dengan jumlah akumulasi sumber dan

penyaluran dana sampai dengan tahun 2004 masing-masing Rp14.124,70 juta dan

Rp13.065,90 juta.

BPK-RI/ AUDITAMA V

5

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan.

BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PKBL dan pengelolaan dana

PKBL secara uji petik meliputi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah beserta beberapa Kantor

Cabang di sekitarnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

a. Prosedur penempatan deposito pada Bank Asiatic tidak dilakukan sesuai ketentuan

sehingga Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh

pendapatan sebesar Rp263,01 juta.

Biro DPKP/PKBL telah melakukan penempatan deposito berjangka pada Bank

Asiatic sebesar Rp4.000,00 juta tanpa melakukan evaluasi atas penempatan tersebut.

Berdasarkan pedoman pengelolaan PKBL, Kepala Biro DPKP/PKBL seharusnya

melakukan evaluasi atas usulan penempatan deposito tersebut. Pada saat jatuh tempo

deposito tersebut tidak dapat dicairkan dan terus diperpanjang, akan tetapi pada tanggal 8

April 2004 Bank Indonesia mencabut ijin usaha PT Bank Asiatic.

Deposito beserta bunganya telah dicairkan pada tanggal 4 Maret 2005. Dengan

demikian, dari tanggal 8 April 2004 s.d. 4 Maret 2005, Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek

kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi atas dana tersebut.

Menggunakan asumsi tingkat bunga deposito penjaminan BI untuk jangka waktu satu

bulan, Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil

investasi minimal sebesar Rp263,01 juta.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek

kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan bunga deposito sebesar Rp263,01 juta.

Hal tersebut terjadi karena Biro DPKP/PKBL tidak mematuhi SK Menteri

BUMN No.KEP-236/MBU/2003 dan SK Direksi No.KEP/169/102002 dengan tidak

melakukan analisa penempatan deposito berjangka maupun evaluasi penempatan.

BPK-RI/ AUDITAMA V

6

b. Penempatan dana PKBL PT Jamsostek sebesar Rp4.252,00 juta di Bank Mandiri sebagai

program Pemerintah tidak menguntungkan PT Jamsostek

Sesuai dengan surat Menteri BUMN No.290/MBU/2004 tanggal 4 Juni 2004

kepada Direksi BUMN Pembina Program Kemitraan tentang Penjaminan Dana Program

Kemitraan Untuk Kredit Usaha Mikro, sebagian dana Program Kemitraan BUMN

Pembina agar ditempatkan sebagai dana jaminan pada bank-bank penyalur kredit usaha

mikro. Dana yang ditempatkan sesuai ketentuan tersebut di atas dituangkan dalam

perjanjian antara BUMN dengan pihak bank penyalur mengenai hak dan kewajiban serta

tanggung jawab masing-masing pihak dengan memenuhi azas-azas formal.

Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa perjanjian No.DIR.PKS/011/2004

tanggal 18 Juni 2004 hanya menguntungkan pihak Bank Mandiri dan tidak

menguntungkan PT Jamsostek.


1) Dana penjaminan yang ditempatkan pada rekening giro belum sepenuhnya

memberikan hasil yang maksimal dan tidak diketahui berapa hasil jasa gironya.

2) Jumlah dan nilai pinjaman nasabah kredit mikro yang dijamin oleh PT Jamsostek

tidak dapat diketahui.

3) Apabila terjadi klaim, tidak dapat diketahui dana BUMN mana yang berkurang.

4) PT Jamsostek harus menanggung risiko penjaminan tanpa diimbangi dengan

pendapatan atas risiko tersebut.

Kondisi tersebut terjadi karena Biro PKBL PT Jamsostek dalam menandatangani

perjanjian No.DIR.PKS/011/2004 tanggal 18 Juni 2004 belum sepenuhnya

memperhatikan azas-azas formal perjanjian berkaitan dengan penentuan hak dan

kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak.

c. Pengendalian penyaluran dana PKBL belum sepenuhnya tertib.

Berdasarkan pemeriksaan atas rekening bank program Kemitraan, Bina

Lingkungan dan DPKP diketahui bahwa Kantor Wilayah/Cabang belum sepenuhnya

terpisah dalam menggunakan rekening bank masing-masing program.

BPK-RI/ AUDITAMA V

7

Penggunaan/pengeluaran dana dari rekening bank tersebut dicatat sebagai Pos Sementara

Dalam Penyelesaian (PSDP) masing-masing program.

Atas hal tersebut, Biro DPKP/PKBL telah memberitahukan kepada Kantor

Wilayah/Cabang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, penyelesaiannya

perlu dipantau.

Sesuai SK Menteri BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tentang program kemitraan

BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan tanggal 17 Juni 2003, pada

pasal 8 point (6) menetapkan bahwa pembukuan dana PKBL dilaksanakan secara

terpisah dari pembukuan BUMN Pembina. Dengan demikian seharusnya

penyaluran/penggunaan dana program kemitraan dan bina lingkungan dipisahkan dengan

program yang lain agar pengendalian dan penggunaan dana masing-masing program

tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi di atas mengakibatkan adanya saldo PSDP PKBL sebesar Rp431,67 juta.

Hal tersebut disebabkan kantor cabang/wilayah belum sepenuhnya tertib dalam

penggunaan rekening bank program DPKP dan PKBL.

d. Sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas PKBL tidak memadai.

Dalam rangka memperlancar operasional PKBL, Biro DPKP/PKBL mengelola

kas dalam perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2004, saldo kas

program DPKP dan PKBL masing-masing sebesar Rp7,17 juta dan Rp1,76 juta.

Berdasarkan pemeriksaan fisik kas yang dikelola oleh Biro DPKP/PKBL pada

tanggal 9 Mei 2005 dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pengelolaan kas

oleh Biro DPKP/PKBL tidak memadai.

Hal tersebut mengakibatkan sistem pengendalian intern pengelolaan kas oleh Biro

DPKP/PKBL tidak memadai dan terdapat peminjaman kas bon oleh beberapa staf Biro

DPKP/PKBL sebesar Rp5,30 juta yang tidak segera diselesaikan.

BPK-RI/ AUDITAMA V

8

Hal tersebut disebabkan Biro DPKP/PKBL tidak tertib dalam pengelolaan kas

perusahaan.

e. Pengadaan ambulan tahun 2004 yang berasal dari dana PKBL tidak dianggarkan dalam

RKA dan ketentuan beserta pelaksanaannya belum memadai

Pada tahun 2004 telah diadakan mobil ambulan melalui penunjukan langsung

kepada PT Sarandi Karya Nugraha (PT SKN) melalui lima Surat Perintah Kerja (SPK),

dengan nilai pekerjaan sebesar Rp14.976,29 juta. Dari nilai pekerjaan itu terdapat dua

SPK yang sumber dananya berasal dari DPKP dan PKBL, yaitu sebesar Rp900,76 juta.

Sebesar Rp598,47 juta dibebankan pada dana PKBL.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengadaan ambulan tersebut di atas diketahui

beberapa hal sebagai berikut :

− Pengadaan ambulan tidak dianggarkan dalam RKA tahun 2004

− Penunjukan PT SKN belum didukung dengan ketentuan yang memadai

Kondisi di atas mengakibatkan :

1) Terjadinya pengeluaran dana diluar RKA yang telah disahkan dalam RUPS sebesar

Rp598,47 juta.

2) Pengadaan ambulan belum sepenuhnya sesuai ketentuan.


1) Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek belum sepenuhnya mematuhi keputusan yang telah

ditetapkan dan RUPS serta keputusan Direksi.

2) Pengawasan dan pengendalian anggaran oleh Biro DPKP/PKBL belum dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

3) Pedoman pengadaan barang dan jasa PT Jamsostek belum mengatur secara rinci

tentang syarat-syarat administrasi ketentuan.

BPK-RI/ AUDITAMA V

9

f. Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek belum memungut serta menyetorkan PPh pasal 23 atas

pekerjaan jasa instalasi dan training dalam rangka pengadaan ambulan Program Bina

Lingkungan.

Berdasarkan pemeriksaan atas pengadaan ambulan diketahui bahwa Biro

DPKP/PKBL tidak melakukan pemungutan PPh pasal 23 sebesar 15% kali Dasar

Pemotongan Pajak (DPP) sebesar 40% atau tarif efektif sebesar 6% dari jumlah bruto,

yaitu senilai Rp1,13 juta (DPKP sebesar Rp0,32 juta dan PKBL sebesar Rp0,81 juta).

Hal ini mengakibatkan kehilangan penerimaan negara dari PPh 23 sebesar Rp0,81

juta yang tidak dipungut dan disetorkan dari transaksi PKBL.

Keadaan ini terjadi karena Biro DPKP/PKBL belum sepenuhnya memahami dan

melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku.

g. Sistem pengendalian intern proyek pembangunan rumah baca belum sepenuhnya

memadai.

Berdasarkan notulen rapat rencana pembangunan rumah baca antara Deputi

Menteri BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata dengan 13 Direktur Utama BUMN

tanggal 7 Januari 2004, Program Bina Lingkungan dalam tahun 2004 telah merencanakan

pembangunan rumah baca di 20 lokasi yang berada di wilayah Kantor Cabang PT

Jamsostek dengan anggaran sebesar Rp5.000,00 juta, dan telah direalisasikan di 17

Kantor Cabang dengan nilai sebesar Rp2.840,55 juta.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen terkait dengan proyek rumah baca

diketahui hal-hal sebagai berikut :

− Pembangunan rumah baca kurang direncanakan dengan baik.

− Kepala Kantor Wilayah/Cabang yang melaksanakan pembangunan rumah baca belum

membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

− Kantor Wilayah/Cabang yang melaksanakan pembangunan rumah baca tidak disiplin

dan tertib dalam penggunaan dana.

− Penanggung jawab beban pengelolaan rumah baca belum jelas.

BPK-RI/ AUDITAMA V

10

Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk

pembagunan rumah baca belum sepenuhnya diyakini.


1) Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek tidak merencanakan secara memadai pembangunan

rumah baca tersebut .

2) Kantor Cabang/Wilayah belum sepenuhnya tertib dalam penggunaan rekening bank

program DPKP, program Kemitraan dan program Bina Lingkungan

h. Pelaksanaan kegiatan Jamsostek peduli mudik lebaran yang dilaksanakan oleh PKBL

belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Dalam rangka kepedulian PT Jamsostek kepada tenaga kerja dan keluarganya

yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri ke kampung halamannya, PT Jamsostek

melalui PKBL melakukan kegiatan Jamsostek Peduli Mudik Lebaran (JPML). Dalam

rangka kegiatan tersebut, Direktur Operasi dan Pelayanan melalui Memo

No.44/DIROP/112004 tanggal 1 Nopember 2004 mengajukan proposal tentang JPML

kepada Direktur Utama PT Jamsostek. Kegiatannya antara lain berupa pelayanan

kesehatan/pengobatan cuma-cuma dan memberikan bingkisan kepada tenaga kerja yang

sedang mudik. Memo tersebut disetujui oleh Direktur Utama sesuai disposisi tanggal

1 Nopember 2004.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kegiatan pelayanan kesehatan cuma-cuma

mudik lebaran tersebut diketahui beberapa hal sebagai berikut :

− Menurut dokumen yang ada, pada rencana kegiatan tidak diketahui berapa target

pasien yang akan dilayani.

− Terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena seharusnya terdapat

obat-obatan dan makanan kecil yang masih tersisa.

− Terdapat perbedaan pembayaran atas biaya pengobatan di lokasi dengan yang

dibayarkan kepada Dinas Kesehatan pada beberapa titik lokasi.

BPK-RI/ AUDITAMA V

11

Selain melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan cuma-cuma kepada pekerja

yang mudik lebaran, juga dilaksanakan kegiatan berupa pemberian bingkisan kepada

tenaga kerja yang sedang mudik dan panti asuhan, berupa paket mudik dan paket panti.

Berdasarkan laporan distribusi atas paket yang telah disalurkan sebanyak 3.000 paket.

Bingkisan yang masih tersisa berupa tas sebanyak 2.000 buah dan sarung sebanyak 1.975

buah.

Keadaan tersebut mengakibatkan :

1) Tujuan penyelenggaraan program JPML belum sepenuhnya dapat tercapai.

2) Laporan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya.

Kondisi tersebut di atas disebabkan karena Pelaksana kegiatan tidak

melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab.

6. Tindak lanjut hasil audit tahun sebelumnya

a. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI

Masih terdapat empat temuan pemeriksaan BPK-RI tahun 2003 yang belum selesai

ditindaklanjuti, yaitu :

1) Piutang macet mencapai 43,51% dari saldo pinjaman per 31 Desember 2003.

2) Pemberian pinjaman dana Program Kemitraan pada Kanwil III sebesar Rp890,00

juta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Penyaluran pinjaman sebesar Rp100,00 juta kepada Koperasi Serba Usaha DKI

Jakarta diragukan kewajarannya

4) Terdapat penyaluran pinjaman kepada 27 mitra binaan yang tidak didukung dengan

syarat kuantitatif, kualitatif dan kelengkapan dokumen

Masih terdapat enam temuan pemeriksaan BPK-RI tahun 2002 yang belum selesai


1) Pengembalian pinjaman dana PUKK dari Koperasi Pondok Pesantren

KH Abdurrahman Ambo Dalle sebesar Rp200,00 juta mengalami kemacetan.

2) Pengembalian pinjaman dana PUKK dari Induk Koperasi Wirausaha Nasional

sebesar Rp1.145,00 juta mengalami kemacetan.

BPK-RI/ AUDITAMA V

12

3) Pengembalian pinjaman dana PUKK dari Koperasi Melati Muda sebesar

Rp1.125,00 juta mengalami kemacetan.

4) Pengembalian pinjaman dana PUKK dari Kopkar PT Kong Thai Indonesia Shoes

Manufacturing sebesar Rp50,00 juta mengalami kemacetan.

5) Penyaluran dana PUKK kepada Yayasan Pengembangan Agrobisnis Indonesia

Timur sebesar Rp500,00 juta tidak diikat dengan perjanjian pinjaman dan

pengembaliannya mengalami kemacetan.

6) Tingkat penyaluran pinjaman kepada mitra binaan tahun 2002 masih rendah dan

terdapat pinjaman PUKK yang macet per 31 Desember 2002 sebesar Rp17.187,73

juta atau sebesar 51,80% dari saldo pinjaman.

Atas permasalahan tersebut di atas, PT Jamsostek masih melakukan proses penyelesaian.

b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP)

Masih terdapat temuan pemeriksaan BPKP tahun 2002 dan 2001 yang belum selesai


1) Tahun 2002

a) Saldo piutang dalam laporan keuangan PUKK per 31 Desember 2002 belum

akurat.

b) Belum adanya petunjuk teknis atas Job Description yang telah dibakukan

sehingga pelaksanaan tugas kurang optimal.

c) Administrasi PUKK belum tertib.

d) Terdapat penggunaan dana PUKK yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam

perjanjian pinjaman dan duplikasi pemberian pinjaman kepada mitra binaan yang

sama.

e) Penggunaan dana hibah di Cabang Sumatera Barat tidak sesuai dengan ketentuan.

f) Saldo akhir dana per 31 Desember 2002 tidak seluruhnya didukung dengan bukti

rekonsiliasi dan rekening koran.

BPK-RI/ AUDITAMA V

13

2) Tahun 2001

a) Pemberian modal kerja kepada YPAIT di Makasar sebesar Rp 500,00 juta tidak

diikat dengan perjanjian.

b) Pinjaman modal kerja kepada 2 mitra binaan ternyata kegiatannya macet, yaitu

CV Mulya Ternak dengan surat perjanjian No.92/PUKK/0699 tanggal 14 Juni

1999 dan CV Awali dengan surat perjanjian No.94/PUKK/0699 tanggal 14 Juni

1999 masing-masing sebesar Rp20,00 juta.

c) Pinjaman PUKK yang realisasi penggunaannya tidak sesuai dengan proposal,

yaitu pinjaman kepada pengrajin keramik Kasongan Subur Ceramics sebesar

Rp300,00 juta.

d) Terdapat penyaluran pinjaman dana PUKK yang angsurannya macet yaitu kepada

CV Margasari Utama sebesar Rp112,50 juta, CV Atam’s Cipta Sarana sebesar

Rp20,00 juta, dan Apotek Tri Mulya sebesar Rp10,00 juta


7. Rekomendasi

Terhadap permasalahan di atas, BPK-RI merekomendasikan agar :

a. Berkaitan dengan penempatan deposito dana program kemitraan, Direksi PT Jamsostek

dalam penempatan dananya senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan

menyusun kebijakan, sistem dan prosedur investasi PKBL yang terintegrasi dengan

kebijakan, system, dan prosedur investasi yang dilakukan oleh Direktorat Investasi PT

Jamsostek.

b. Berkaitan dengan program penjaminan KUM-LTA, Direksi PT Jamsostek meminta

arahan Menteri BUMN untuk mendapat kejelasan mengenai hak dan kewajiban PT

Jamsostek dan PT Bank Mandiri dalam program KUM-LTA ini.

c. Berkaitan dengan penyelesaian PSDP, Direksi PT Jamsostek melalui Biro DPKP/PKBL

menginstruksikan kembali kepada Kanwil dan KC agar menggunakan rekening bank

DPKP, rekening Program Kemitraan dan rekening program Bina Lingkungan secara

terpisah dan menyelesaikan PSDP yang ada di Kanwil dan KC dimaksud.

BPK-RI/ AUDITAMA V

14

d. Berkaitan dengan pengelolaan kas, Direksi PT Jamsostek menata kembali fungsi

pengelolaan kas pada Biro DPKP/PKBL, agar diperoleh pengendalian intern yang

memadai, selain itu menginstruksikan kepada pihak pengelola kas agar menjalankan

fungsinya dengan tertib.

e. Berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan ambulan :

1) Direksi PT Jamsostek mempertanggungjawabkan pengeluaran dana di luar RKA

kepada pemegang saham.

2) Direksi PT Jamsostek senantiasa melakukan pengawasan dan pengendalian atas

anggaran yang telah ditetapkan.

3) Melakukan revisi atas Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Jamsostek yang

belum mengatur secara rinci tentang syarat-syarat administrasi dari penyedia barang

yang ditunjuk melalui penunjukan langsung.

f. Berkaitan dengan pengenaan PPh pasal 23, Direksi PT Jamsostek memperhitungkan PPh

pasal 23 terhutang tersebut dengan tagihan pada termin/pelunasan berikutnya.

Menginstruksikan kepada Biro DPKP/PKBL agar memahami dan melaksanakan dengan

sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkup kegiatan organisasinya.

g. Berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah baca:

1) Sebelum melaksanakan suatu kegiatan senantiasa didahului dengan perencanaan

yang baik, seperti menentukan jumlah yang akan diadakan dan disesuaikan dengan

RKA, bagaimana cara pengadaannya, dan pengelolaannya, sehingga terbangun suatu

sistem pengendalian intern yang memadai atas pembangunan rumah baca.

2) Melalui Biro DPKP/PKBL meminta pertanggungjawaban pembangunan rumah baca

kepada KC yang belum melaporkan pertanggungjawabannya dan meneliti lebih

lanjut penggunaan dana untuk rumah baca yang masih diragukan

pertanggungjawabannya pada Kantor Cabang Makassar.

3) Menginstruksikan kepada Kantor Wilayah/Cabang agar selalu tertib dalam

penggunaan rekening bank Program DPKP, Program Kemitraan dan Program Bina

Lingkungan yang sudah dipisahkan.

BPK-RI/ AUDITAMA V

15

4) Membuat kejelasan atas penanggungjawab beban pengelolaan rumah baca tersebut.

h. Berkaitan dengan kegiatan peduli mudik, Direksi PT Jamsostek dalam melaksanakan

kegiatan baik pada PKBL maupun DPKP yang dikelola dalam satu unit kerja,

direncanakan dan dikoordinasikan dengan cermat dan baik untuk menghindari terjadinya

pemborosan biaya, serta dalam pelaksanaannya supaya berpedoman pada ketentuan dan

peraturan yang berlaku, sehingga kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Atas

sisa kegiatan paket mudik lebaran yaitu paket ibadah dan pendidikan agar segera

ditentukan langkah selanjutnya.

i. Berkaitan dengan temuan audit tahun sebelumnya, Direksi mengupayakan secara optimal

penyelesaiannya, baik atas temuan BPK-RI maupun BPKP.

Auditor Utama Keuangan Negara V Penanggung Jawab Audit,

Drs. Misnoto, Ak, MA Register Negara No. D – 1416

Jakarta, 29 April 2005

BPK-RI/ AUDITAMA V

16

URAIAN HASIL AUDIT

1. Dasar Penugasan

a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 23 E, 23 F dan 23 G;

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan;

c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

d. Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan No.71/ST/VII-XV.3/10/2004 tanggal 5 Oktober

2004, perihal Audit atas Laporan Keuangan PT Jamsostek (Persero), Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan, dan Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta Tahun Buku 2004 di

Kantor Pusat Jakarta dan Kantor Wilayah/Cabang di Jakarta dan Daerah;

e. Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan No.20/ST/VII-XV.3/01/2005 tanggal 19 Januari

2005, perihal penugasan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Jamsostek

(Persero) Tahun Buku 2004 serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Dana

Peningkatan Kesejahteraan Peserta Tahun Buku 2004 di Kantor Pusat Jakarta.

2. Sifat dan Tujuan Audit

Pemeriksaan yang kami lakukan merupakan pemeriksaan operasional atas pengelolaan

PKBL dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan PKBL, menilai

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menilai keakuratan dan

kesesuaian laporan keuangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta memberi

rekomendasi perbaikan.

3. Ruang Lingkup dan Periode Audit

Ruang lingkup kegiatan pemeriksaan mencakup laporan keuangan dan pengelolaan PKBL

yang dilaksanakan oleh PT Jamsostek selaku BUMN Pembina. BPK-RI melakukan

pemeriksaan secara uji petik meliputi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah beserta beberapa

Kantor Cabang di sekitarnya.

BPK-RI/ AUDITAMA V

17

Pemeriksaan atas Pengelolaan PKBL dilakukan untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember

2004.

4. Organisasi

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Jamsostek No.130/092000 tanggal 11 September 2000

tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Jamsostek menetapkan bahwa Direktur Utama

PT Jamsostek bertanggung jawab secara langsung urusan DPKP dan PUKK. Selanjutnya,

berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek No.KEP/97/082001 tanggal 20 Agustus

2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Jamsostek ditetapkan sebagai berikut:

a. Kepala Biro DPKP/PUKK bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

b. Kepala Biro DPKP/PUKK membawahi tiga Kepala Urusan:

1) Kepala Urusan DPKP;

2) Kepala Urusan PUKK;

3) Kepala Urusan Administrasi Keuangan.

c. Kepala Urusan membawahi beberapa staf dengan tugas sebagai berikut :

1) Administrator Beasiswa dan Bantuan Fasilitas Kesehatan;

2) Administrator Papan dan Permodalan;

3) Administrator Koperasi dan Usaha Kecil;

4) Administrator Bina Lingkungan Usaha;

5) Pembukuan DPKP;

6) Pembukuan PUKK;

7) Administrasi Umum dan Dokumentasi;

8) Kasir DPKP/PUKK.

5. Tujuan Program

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003

dinyatakan bahwa :

BPK-RI/ AUDITAMA V

18

1) Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil yang selanjutnya disebut Program

Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi

tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

2) Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh

BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba

BUMN.

6. Dasar Hukum dan Kebijakan Penetapan dan Penggunaan Dana

a. Keputusan Menteri Keuangan RI No.316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang

Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui dana dari Bagian Laba BUMN

dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.60/KMK.016/1996 tanggal 9 Pebruari 1996

tentang perubahan pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No.316/KMK.016/1994

tanggal 27 Juni 1994.

Berdasarkan keputusan tersebut, BUMN diwajibkan melakukan pembinaan terhadap

usaha kecil dan koperasi dengan menggunakan dana yang bersumber dari:

1) Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebesar 1% - 3% dari seluruh laba perusahaan

setelah pajak.

2) Pengembalian pinjaman dan bunga dari mitra binaan.

3) Hasil bunga yang berasal penempatan dana pembinaan yang belum disalurkan.

b. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan BUMN/ Kepala Pembina BUMN No.Kep-

216/P-BUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (KBL) BUMN.

c. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003

dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku mulai tanggal 17

Juni 2003, selanjutnya dana Program Kemitraan bersumber dari :

1) Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1 % - 3%.

2) Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program

Kemitraan setelah dikurangi beban operasional.

3) Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

BPK-RI/ AUDITAMA V

19

Sedangkan dana program Bina Lingkungan bersumber dari :

1) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 1%.

2) Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan.

d. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003

dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku mulai tanggal 17

Juni 2003, selanjutnya dana Program Kemitraan dapat disalurkan dalam bentuk :

1) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam

rangka meningkatkan produksi dan penjualan

2) Pinjaman khusus

3) Hibah.

Sedangkan dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk :

1) Korban bencana alam

2) Pendidikan dan atau pelatihan

3) Peningkatan kesehatan

4) Pengembangan prasarana dan sarana umum

5) Sarana ibadah

7. Anggaran dan Realisasi Program

a. Evaluasi Anggaran Kemitraan

1) Evaluasi Sumber Dana Realisasi sumber dana Program Kemitraan Tahun 2004 adalah sebesar Rp32.998,84

juta atau 108,70 % dari anggaran sebesar Rp30.357,00 juta, dengan rincian sebagai

berikut:

BPK-RI/ AUDITAMA V

20

(dalam jutaan rupiah) Realisasi Tahun 2004 No. Uraian

2003 Anggaran Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7 (5:3) 1 Sumber Dana Pembinaan:

a. Saldo Awal 8.714,64 5.427,00 10.628,82 195,85 121,91 b. Bagian Laba 9.826,65 15.000,00 14.986,59 99,91 152.51 c. Penerimaan Jasa Giro & Budep (net) 666,91 700,00 449,42 49,92 52,39 d. Penerimaan Lain-Lain 0,00 0,00 214,48 - - Sub Jumlah 1 19.208,20 21.127,00 26.179,31 123,93 136,29

2 Sumber Dana Pengembalian: a. Pengembalian Pokok Pinjaman 5.597,01 8.505,00 6.045,89 71,09 108,02 b. Pengembalian Bunga Pinjaman 761,55 725,00 773,64 106,71 101,59 Sub Jumlah 2 6.358,56 9.230,00 6.819,53 73,88 107,25 T O T A L 25.566,76 30.357,00 33.098,84 108,70 129,07

Tingginya realisasi sumber dana tersebut disebabkan adanya kenaikan saldo awal.

2) Penetapan Wilayah Binaan

a) Propinsi wilayah binaan PT Jamsostek sejak tahun 1991 s.d. 1994 ditetapkan

oleh Tim Kantor Pusat dan belum ada pengaturan pembagian wilayah binaan.

b) Sejak tahun 1995 telah diatur provinsi wilayah binaan setiap BUMN oleh

Menteri Keuangan dan wilayah binaan untuk PT Jamsostek, penetapan dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah propinsi wilayah binaan.

c) PT Jamsostek dalam tahun 2004 mendapat penugasan untuk 29 propinsi dengan

alokasi dana sebagai berikut:

BPK-RI/ AUDITAMA V

21

Pinjaman Hibah Biaya Ops. Jumlah

1 N A D 600.000.000 103.750.000 22.500.000 726.250.000 2 Sumut 1.200.000.000 217.500.000 56.500.000 1.474.000.000 3 Sumbar - 333.750.000 107.750.000 441.500.000 4 Riau - 252.500.000 72.000.000 324.500.000 5 Sumsel 900.000.000 101.250.000 21.500.000 1.022.750.000 6 Babel 600.000.000 57.500.000 8.750.000 666.250.000 7 Jambi - 187.500.000 46.000.000 233.500.000 8 Bengkulu 900.000.000 106.250.000 24.000.000 1.030.250.000 9 Lampung - 107.500.000 24.250.000 131.750.000

10 DKI Jakarta 2.700.000.000 186.250.000 42.500.000 2.928.750.000 11 Jawa Barat 1.200.000.000 138.750.000 25.000.000 1.363.750.000 12 Banten 900.000.000 70.000.000 14.250.000 984.250.000 13 Jawa Tengah - 221.250.000 58.000.000 279.250.000 14 D I Y 600.000.000 57.500.000 8.750.000 666.250.000 15 Jawa Timur 1.200.000.000 105.000.000 23.000.000 1.328.000.000 16 Bali 600.000.000 55.000.000 7.500.000 662.500.000 17 N T B 600.000.000 55.000.000 7.500.000 662.500.000 18 N T T 600.000.000 55.000.000 7.500.000 662.500.000 19 Kaltim 1.200.000.000 223.750.000 59.250.000 1.483.000.000 20 Kalteng 900.000.000 103.750.000 22.500.000 1.026.250.000 21 Kalsel - 220.000.000 57.250.000 277.250.000 22 Kalbar 900.000.000 60.000.000 10.000.000 970.000.000 23 Sulsel - 392.500.000 134.000.000 526.500.000 24 Sulut - 146.250.000 28.000.000 174.250.000 25 Sulteng 600.000.000 55.000.000 7.500.000 662.500.000 26 Sultra 300.000.000 43.750.000 2.500.000 346.250.000 27 Gorontalo 900.000.000 62.500.000 11.250.000 973.750.000 28 Maluku 300.000.000 43.750.000 2.500.000 346.250.000 29 Papua 300.000.000 43.750.000 2.500.000 346.250.000

Kantor Pusat - 693.750.000 85.500.000 779.250.000

18.000.000.000 4.500.000.000 1.000.000.000 23.500.000.000 Jumlah

Penetapan Alokasi (Rp)No. Provinsi

3) Evaluasi Penggunaan Dana

Realisasi penggunaan dana Program Kemitraan tahun 2004 adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan rupiah)

Realisasi Tahun 2004 Persentase No. Uraian

Tahun 2003

Anggaran Realisasi % %

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7 (5:3) 1 Pinjaman: a. Industri 2.151,00 3.780,00 1.821,00 48,17 84,66 b. Perdagangan 3.761,00 6.480,00 3.130,50 48,32 83,25 c. Pertanian 0,00 900,00 0,00 0,00 d. Peternakan 1.086,50 180,00 765,00 425,00 70,38 e. Perkebunan 60,00 180,00 75,00 41,67 125,00 f. Perikanan 257,50 360,00 355,50 98,61 137,60 g. Jasa 1.528,00 5.220,00 1.291,00 24,73 84,49 h. Lainnya 4.046,50 900,00 2.543,50 282,56 62,84

Sub Jumlah 1 12.890,50 18.000,00 9.981,50 55,45 77,42

BPK-RI/ AUDITAMA V

22

2 Hibah

a. Pendidikan & Pelatihan 1.422,06 2.260,00 956,16 42,30 67,23

b. Pemasaran & Promosi 300,11 1.740,00 1.445,94 83,10 481,83

c. Pemagangan 0,00 0,00 0,00 - -

d. Penelitian & Pengembangan 0,00 500,00 0,00 - -

Sub Jumlah 2 1.722,17 4.500,00 2.402,10 53,38 139,49 T O T A L 14.612,67 22.500,00 12.383,60 55,04 84,73

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi penyaluran dana Program Kemitraan

tahun 2004 adalah sebesar Rp12.383.596.068,00 atau baru mencapai 55,04% dari

anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp22.500.000.000,00.

Masih minimumnya realisasi tersebut disebabkan :

a) Kantor Wilayah/Cabang Pembina belum seluruhnya memiliki petugas yang

khusus menangani Program Kemitraan.

b) Belum adanya ketentuan penilaian kinerja yang konkrit bagi Kantor Pembina

Program Kemitraan yang berhasil.

c) Kantor Pembina terlalu berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan pinjaman,

mengingat banyak penyaluran pinjaman tahun sebelumnya mengalami

kemacetan.

4) Evaluasi Penggunaan Dana Berdasarkan Wilayah Binaan

a) Penyaluran Dana Pinjaman

Realisasi penyaluran dana pinjaman berdasarkan wilayah binaan tahun 2004 adalah

sebagai berikut:

BPK-RI/ AUDITAMA V

23

No. Provinsi RealisasiWilayah Binaan 2003 Anggaran Realisasi % %

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7 (5:3)

1 N A D 750,00 600,00 535,00 89,17 71,33 2 Sumatera Utara 1.043,50 1.200,00 587,00 48,92 56,23 3 Sumatera Barat - - - - - 4 Riau - - - - - 5 Sumatera Selatan - 900,00 355,00 39,44 - 6 Bangka Belitung 606,00 600,00 690,00 115,00 - 7 Jambi - - - - - 8 Bengkulu 750,00 900,00 915,00 101,67 122,00 9 Lampung - - - - -

10 DKI Jakarta 4.289,00 2.700,00 325,00 12,04 - 11 Jawa Barat 562,50 1.200,00 800,00 66,67 142,10 12 Banten 319,50 900,00 362,00 40,22 113,13 13 Jawa Tengah 150,00 - - - - 14 DI Yogyakarta 1.015,00 600,00 800,00 133,33 - 15 Jawa Timur 55,50 1.200,00 160,00 13,33 285,71 16 Bali 140,00 600,00 95,00 15,83 - 17 N T B - 600,00 - - - 18 N T T - 600,00 - - - 19 Kalimantan Timur 999,00 1.200,00 1.188,00 99,00 - 20 Kalimantan Tengah 750,00 900,00 735,00 81,67 - 21 Kalimantan Selatan - - - - - 22 Kalimantan Barat 750,00 900,00 877,00 97,44 - 23 Sulawesi Selatan 10,00 - - - - 24 Sulawesi Utara - - - - - 25 Sulawesi Tengah 208,00 600,00 545,00 90,83 - 26 Sulawesi Tenggara - 300,00 300,00 100,00 - 27 Gorontalo 493,00 900,00 712,50 79,17 - 28 Maluku - 300,00 - - - 29 Papua - 300,00 - - -

Jumlah 12.890,50 18.000,00 9.981,50 55,45 77,43

Persentase

(dalam jutaan rupiah)

Tahun 2004

Dari tabel di atas diketahui hal-hal sebagai berikut:

(1) Realisasi penyaluran pinjaman Program Kemitraan Tahun 2004 sebesar

Rp9.981.500.000,00 atau baru mencapai 55,45% dari anggaran sebesar

Rp18.000.000.000,00.

(2) Propinsi wilayah binaan yang belum menyalurkan dana pinjaman Program

Kemitraan per 31 Desember 2004 adalah NTB, NTT, Maluku, dan Papua.

BPK-RI/ AUDITAMA V

24

b) Penyaluran Dana Hibah

Realisasi penyaluran dana hibah tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Dari tabel di atas diketahui bahwa wilayah binaan yang belum menyalurkan dana

hibah Program Kemitraan pada tahun 2004 adalah Propinsi Sulut, Sulteng,

Maluku, dan Papua.

No. Provinsi RealisasiWilayah Binaan Tahun 2003 Anggaran Realisasi % %

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7 (5:3)

1 N A D 31,72 103,75 91,40 88,10 - 2 Sumatera Utara 145,78 217,50 21,39 9,83 14,67 3 Sumatera Barat 236,95 333,75 69,89 20,94 29,50 4 Riau 202,02 252,50 243,15 96,30 120,36 5 Sumatera Selatan - 101,25 21,34 21,08 - 6 Kep. Bangka Belitung 7,75 57,50 5,20 9,04 - 7 Jambi 104,37 187,50 113,85 60,72 109,08 8 Bengkulu 50,00 106,25 66,00 62,12 132,00 9 Lampung 133,25 107,50 100,49 93,48 75,41 10 DKI Jakarta 169,68 186,25 206,15 110,68 - 11 Jawa Barat 15,78 138,75 49,36 35,57 - 12 Banten 17,95 70,00 60,33 86,19 - 13 Jawa Tengah 174,59 221,25 54,15 24,47 31,02 14 DI Yogyakarta - 57,50 59,74 103,90 - 15 Jawa Timur - 105,00 35,59 33,90 - 16 Bali - 55,00 54,70 99,45 - 17 N T B - 55,00 14,41 26,20 - 18 N T T - 55,00 20,88 37,96 - 19 Kalimantan Timur 0,51 223,75 147,86 66,08 28.992,16 20 Kalimantan Tengah 7,39 103,75 80,84 77,92 1.093,91 21 Kalimantan Selatan 89,08 220,00 65,08 29,58 73,06 22 Kalimantan Barat 21,64 60,00 46,67 77,78 215,67 23 Sulawesi Selatan 302,40 392,50 194,67 49,60 - 24 Sulawesi Utara - 146,25 - - - 25 Sulawesi Tengah - 55,00 - - - 26 Sulawesi Tenggara 43,75 32,81 74,99 27 Gorontalo 62,50 56,95 91,12 28 Maluku - 43,75 - - - 29 Papua 43,75 - - 30 Kantor Pusat 11,30 693,75 489,19 70,51 4.329,12

Jumlah 1.722,16 4.500,00 2.402,09 53,38 139,48

Persentase (dalam jutaan rupiah)

Tahun 2004

BPK-RI/ AUDITAMA V

25

5) Evaluasi Beban Operasional

Realisasi Beban Operasional Program Kemitraan Tahun 2004 adalah sebesar

Rp563.262.325,10 atau 56,33% dari anggarannya sebesar Rp1.000.000.000,00.

Rincian biaya operasional masing-masing provinsi wilayah binaan sebagai berikut:

No. Provinsi RealisasiWilayah Binaan Tahun 2003 Anggaran Realisasi % %

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7 (5:3)

1 N A D 10.271 22.500 27.556 122,47 268,29 2 Sumatera Utara 36.721 56.500 2.985 5,28 8,13 3 Sumatera Barat 37.419 107.750 67.453 62,60 180,26 4 Riau 16.195 72.000 17.771 24,68 109,73 5 Sumatera Selatan 8.716 21.500 7.131 33,17 - 6 Kep. Bangka Belitung 1.965 8.750 2.436 27,84 - 7 Jambi 11.902 46.000 15.027 32,67 - 8 Bengkulu 12.741 24.000 20.148 83,95 158,14 9 Lampung 17.305 24.250 2.758 11,37 15,94

10 DKI Jakarta 26.801 42.500 19.728 46,42 - 11 Jawa Barat 10.680 25.000 5.133 20,53 48,06 12 Banten - 14.250 1.405 9,86 - 13 Jawa Tengah 83.889 58.000 16.114 27,78 - 14 DI Yogyakarta - 8.750 11.329 129,47 - 15 Jawa Timur 4.728 23.000 13.062 56,79 - 16 Bali - 7.500 474 6,32 - 17 N T B - 7.500 739 9,85 - 18 N T T - 7.500 405 5,40 - 19 Kalimantan Timur 17.030 59.250 29.362 49,56 172,41 20 Kalimantan Tengah 2.298 22.500 9.221 40,98 401,26 21 Kalimantan Selatan 27.956 57.250 6.514 11,38 23,30 22 Kalimantan Barat - 10.000 7.286 72,86 - 23 Sulawesi Selatan 153.876 134.000 60.234 44,95 39,14 24 Sulawesi Utara - 28.000 9.636 34,41 - 25 Sulawesi Tengah - 7.500 160 2,13 - 26 Sulawesi Tenggara 2.500 2.546 101,84 27 Gorontalo 11.250 11.530 102,49 28 Maluku 2.500 - - 29 Papua - 2.500 - - - 30 Kantor Pusat 199.811 85.500 195.119 228,21 97,65

Jumlah 680.304 1.000.000 563.262 56,33 82,80

Persentase

(dalam ribuan rupiah) Tahun 2004

BPK-RI/ AUDITAMA V

26

Biaya Operasional tersebut digunakan oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah/

Cabang dalam rangka proses penyaluran dan pembinaan kepada mitra binaan untuk

kegiatan:

a) Melakukan survei lapangan atas proposal yang masuk untuk dilakukan kajian atas

proposal calon mitra binaan tersebut.

b) Melakukan penagihan terhadap mitra binaan yang bermasalah dan macet

pengembaliannya.

c) Melakukan kunjungan berkala dalam rangka pembinaan berkesinambungan

kepada mitra binaan oleh Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah/Cabang

d) Mengikuti rapat koordinasi di forum koordinasi di tingkat I, II dan Pusat.

e) Kegiatan pembinaan khususnya terhadap mitra binaan yang menunggak

pembayaran angsuran dan belum diketahui penyebabnya. Kegiatan ini belum

dilakukan dengan optimal karena terbatasnya biaya operasional kemitraan yang

ada saat ini.

f) Penerapan aplikasi Program Kemitraan di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang

sesuai dengan wilayah binaan yang telah ditetapkan.

6) Evaluasi Tingkat Kolektibilitas

a) Akumulasi Penyaluran Pinjaman

Akumulasi penyaluran pinjaman pokok dan bunga berdasarkan sektor sampai

dengan 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp78.724.036.495,69 dengan rincian

sebagai berikut:

NO SEKTORPOKOK BUNGA JUMLAH

1 INDUSTRI 10.526.626.752,00 1.008.989.128,20 11.535.615.880,202 PERDAGANGAN 25.011.875.666,67 2.443.675.477,50 27.455.551.144,173 PERTANIAN 2.911.700.000,00 268.924.200,00 3.180.624.200,004 PETERNAKAN 2.313.000.000,00 278.679.000,00 2.591.679.000,005 PERKEBUNAN 157.500.000,00 21.168.750,00 178.668.750,006 PERIKANAN 1.368.217.000,00 156.675.780,00 1.524.892.780,007 JASA 28.386.113.333,00 2.945.618.658,32 31.331.731.991,328 LAINNYA 828.500.000,00 96.772.750,00 925.272.750,00

TOTAL 71.503.532.751,67 7.220.503.744,02 78.724.036.495,69

PINJAMAN

BPK-RI/ AUDITAMA V

27

b) Akumulasi Pengembalian Angsuran Pinjaman

Akumulasi pengembalian angsuran pinjaman pokok dan bunga berdasarkan sektor

usaha sampai dengan 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp33.331.097.261,70

dengan rincian sebagai berikut:

NO SEKTOR ANGSURAN POKOK BUNGA JUMLAH 1 INDUSTRI 5.002.229.255,54 512.604.916,94 5.514.834.172,48 2 PERDAGANGAN 8.459.451.843,89 1.039.183.327,62 9.498.635.171,51 3 PERTANIAN 1.061.575.525,47 121.630.480,40 1.183.206.005,87 4 PETERNAKAN 253.866.775,95 48.416.861,36 302.283.637,31 5 PERKEBUNAN 42.501.366,00 5.090.415,99 47.591.781,99 6 PERIKANAN 360.563.014,99 42.929.555,69 403.492.570,68 7 JASA 14.526.659.027,00 1.720.545.928,17 16.247.204.955,17 8 LAINNYA 117.801.479,49 16.047.487,21 133.848.966,70 TOTAL 29.824.648.288,32 3.506.448.973,38 33.331.097.261,70

c) Total Sisa Pinjaman

Total sisa pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp45.392.939.233,99 terdiri dari

saldo pinjaman yang belum dan telah jatuh tempo, serta pinjaman bermasalah

berdasarkan sektor usaha dengan rincian sebagai berikut:

d) Pinjaman Bermasalah

Total sisa pinjaman yang telah direklasifikasikan sebagai pinjaman bermasalah

sebanyak 234 mitra binaan dengan jumlah sebesar Rp5.001.547.899,00 dengan

rincian sebagai berikut:

POKOK BUNGA JUMLAH

1 INDUSTRI 5.524.397.496,46 496.384.211,26 6.020.781.707,722 PERDAGANGAN 16.552.423.822,78 1.404.492.149,88 17.956.915.972,673 PERTANIAN 1.850.124.474,53 147.293.719,60 1.997.418.194,134 PETERNAKAN 2.059.133.224,05 230.262.138,64 2.289.395.362,695 PERKEBUNAN 114.998.634,00 16.078.334,01 131.076.968,016 PERIKANAN 1.007.653.985,01 113.746.224,31 1.121.400.209,327 JASA 13.859.454.306,00 1.225.072.730,15 15.084.527.036,158 LAINNYA 710.698.520,51 80.725.262,79 791.423.783,30

TOTAL 41.678.884.463,35 3.714.054.770,64 45.392.939.233,99

BPK-RI/ AUDITAMA V

28

NO SEKTORPOKOK BUNGA JUMLAH

A Hasil Pemeriksaan Khusus BPKPIndustri 147.620.000,00 8.857.200,00 156.477.200,00 Jasa - - - Lainnya 152.250.000,00 9.135.000,00 161.385.000,00 Perdagangan - - - Perikanan 10.000.000,00 600.000,00 10.600.000,00

Jumlah 309.870.000,00 18.592.200,00 328.462.200,00

B Rekomendasi Kantor Meneg BUMNIndustri 42.000.000,00 3.587.500,00 45.587.500,00 Jasa - - - Lainnya 273.333.334,00 22.831.250,00 296.164.584,00 Perdagangan 51.666.667,00 4.475.000,00 56.141.667,00 Perikanan 625.633.334,33 72.206.250,00 697.839.584,33 Peternakan 44.166.666,67 4.287.500,00 48.454.166,67

Jumlah 1.036.800.002,00 107.387.500,00 1.144.187.502,00

C Penyerahan ke KP2LNIndustri 142.500.000,00 7.620.000,00 150.120.000,00 Jasa 242.425.000,00 11.892.000,00 254.317.000,00 Lainnya 217.457.000,00 2.580.000,00 220.037.000,00 Perdagangan 2.168.872.962,00 81.936.900,00 2.250.809.862,00 Perikanan 548.178.333,00 20.536.002,00 568.714.335,00 Peternakan 84.900.000,00 - 84.900.000,00

Jumlah 3.404.333.295,00 124.564.902,00 3.528.898.197,00

Total 4.751.003.297,00 250.544.602,00 5.001.547.899,00

PINJAMAN BERMASALAH

e) Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman

(1) Aging Schedule Saldo Pinjaman per 31 Desember 2004 dapat dirinci sebagai

berikut:

No Uraian Pokok Bunga Jumlah

1 Belum Jatuh Tempo 18.234.512.227,53 2.014.428.035,45 20.248.940.262,98 2 Pinjaman Telah Jatuh Tempo

a. Lancar 88.997.230,53 6.387.751,68 95.384.982,21 b. Kurang Lancar 2.107.424.455,36 148.288.358,27 2.255.712.813,63 c. Ragu-Ragu 1.966.836.799,98 185.541.371,82 2.152.378.171,80 d. Macet 19.281.113.749,95 1.359.409.253,42 20.640.523.003,37

Jumlah Pinjaman Jatuh Tempo 23.444.372.235,82 1.699.626.735,19 25.143.998.971,01

Total Sisa Pinjaman 41.678.884.463,35 3.714.054.770,64 45.392.939.233,99

BPK-RI/ AUDITAMA V

29

(2) Rata-rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman adalah sebagai berikut:

(3) Tingkat Kolektibilitas Pinjaman

= 50,92%

b. Evaluasi Pencapaian RKA Program Bina Lingkungan

1) Evaluasi Sumber Dana

Sumber dana Program Bina Lingkungan diperoleh dari penyisihan laba

PT Jamsostek ditambah dengan sisa dana Program Bina Lingkungan tahun

sebelumnya.

a) Penyisihan Laba PT Jamsostek

No. Laba Tahun Buku % Jumlah Laba (Rp) Penyisihan Laba PBL (Rp)

1 2001 0,25 320.665.441.193,00 828.901.500,00 2 2002 0,25 982.665.418.943,00 2.500.000.000,00 3 2003 2,00 535.235.395.549,00 10.704.708.000,00

Jumlah 1.838.566.255.685,00 14.033.609.500,00

x 100%

23.112.298.941,31 x 100%45.392.939.233,99

Rata-rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman Jumlah Pinjaman

No. UraianNilai (Rp) Bobot (%) Nilai x Bobot

1 Pinjaman Belum Jatuh Tempo 20.248.940.262,98 100 20.248.940.262,98

2 Pinjaman Telah Jatuh Tempo:a. Lancar 95.384.982,21 100 95.384.982,21 b. Kurang Lancar 2.255.712.813,63 75 1.691.784.610,22 c. Ragu-Ragu 2.152.378.171,80 50 1.076.189.085,90 d. Macet 20.640.523.003,37 - - Sub Jumlah 25.143.998.971,01 2.863.358.678,33

Jumlah 45.392.939.233,99 23.112.298.941,31

Perhitungan Kolektibilitas Pinjaman

BPK-RI/ AUDITAMA V

30

Berdasarkan RUPS atas Laporan Keuangan PT Jamsostek tahun buku 2003,

ditetapkan alokasi penyisihan laba untuk Program Bina Lingkungan 1% dari

laba PT Jamsostek tahun 2003 Rp535.235.395.549,00 atau sebesar

Rp5.352.354.000,00.

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri BUMN No.S-498/MBU/2004 Tanggal

17 September 2004, alokasi penyisihan laba untuk Program Bina Lingkungan

dinaikkan menjadi 2% dari laba PT Jamsostek tahun 2003

Rp535.235.395.549,00 atau sebesar Rp10.704.708.000,00. Kenaikan alokasi

penyisihan laba tersebut disebabkan adanya penambahan program, yaitu

Pembangunan Rumah Baca bagi masyarakat.

b) Dana Tersedia

Jumlah dana tersedia untuk Program Bina Lingkungan tahun anggaran 2004

adalah sebesar Rp10.835.293.517,00. Jumlah dana tersebut berasal dari sisa

dana Program Bina Lingkungan tahun 2003 ditambah dengan penyisihan laba

tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:

No. Uraian Tahun 2004 Tahun 2003

1 Saldo Awal 130.585.517,00 480.227.700,00 2 Penyisihan Laba 10.704.708.000,00 2.500.000.000,00

Jumlah 10.835.293.517,00 2.980.227.700,00

2) Evaluasi Penggunaan Dana

a) Evaluasi Penggunaan Dana sesuai Unit Kerja

Realisasi penyaluran dana Program Bina Lingkungan tahun 2004 sebesar

Rp9.517,10 juta atau sebesar 96,62% dari total anggaran sebesar Rp9.850,00

juta dengan rincian sebagai berikut:

BPK-RI/ AUDITAMA V

31

Penyaluran dana Program Bina Lingkungan yang melebihi anggaran terdapat

pada Kantor Pusat, terutama disebabkan oleh :

(1) Bantuan bencana alam untuk korban gempa dan tsunami di Propinsi Aceh

dan Sumatera Utara sebesar Rp2.112,50 juta

(2) Partisipasi dalam acara Jambore Penanggulangan Bencana dan Gelar Akbar

Kesetiakawanan Sosial Nasional 2004 yang diselenggarakan oleh

Kementerian Sosial RI sebesar Rp300,00 juta.

b) Evaluasi Penggunaan Dana Sesuai Kegiatan

Realisasi penggunaan dana Program Bina Lingkungan sesuai kegiatan dapat

dirinci sebagai berikut:


A n ggaran Realisasi % %1 2 3 4 5 6=(5:4) 7=(5:3)

1 K an wil I 226.115 990 .000 720.242 72,75 318,53 2 K an wil II 476.754 1 .240 .000 1 .024.754 82,64 214,94 3 K an wil III 747.988 1 .025 .000 608.000 59,32 81,28 4 K an wil IV 571.250 1 .950 .000 1 .071.194 54,93 187,52 5 K an wil V 191.673 705 .000 537.460 76,24 280,40 6 K an wil V I 143.300 1 .450 .000 300.833 20,75 209,93 7 K an wil V II 86.025 920 .000 428.803 46,61 498,46 8 K an wil V III 102.105 920 .000 746.722 81,17 731,33 9 K an tor Pusat 654.903 650 .000 4 .079.092 627 ,55 622,85

Jum lah 3.200.113 9 .850 .000 9 .517.100 96,62 297,40

Realisasi 2003

T ah un 2004 Persen tase N o. Un it K er ja


Anggaran Realisas i % %1 2 3 4 5 6=(5:4) 7=(5:3)

1 Bencana Alam 195.456 970.000 2.560.872 264,01 1.310,20 2 Pendidikan & Pelatihan 91.497 5.970.000 2.823.794 47,30 3.086,21 3 Peningkatan Kesehatan 608.280 970.000 1.203.350 124,06 197,83 4 Prasarana & Sarana Umum 1.296.364 970.000 1.635.933 168,65 126,19 5 Sarana Ibadah 1.008.516 970.000 1.293.151 133,31 128,22

Jumlah 3.200.113 9.850.000 9.517.100 96,62 297,40

No. Uraian Realisas i 2003

Tahun 2004 Persentase

BPK-RI/ AUDITAMA V

32

Realisasi terbesar penyaluran dana Program Bina Lingkungan digunakan untuk

Bantuan Pendidikan dan Pelatihan khususnya Program Pembangunan Rumah

Baca bagi masyarakat sebanyak 14 unit. Uraian mengenai Program Rumah

Baca disajikan tersendiri dalam butir 4.

3) Akumulasi Penggunaan Dana

Akumulasi penggunaan dana Program Bina Lingkungan sampai dengan 31

Desember 2004 sebesar Rp13.065,90 juta, dengan rincian sebagai berikut:

4) Pembangunan Rumah Baca

a) Dasar Pelaksanaan

(1) Notulen Rapat Rencana Pembangunan Rumah Baca antara Deputi Menteri

BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata dengan 13 Direktur Utama BUMN

tanggal 7 Januari 2004.

(2) Keputusan Direksi PT Jamsostek No.KEP/23/022004 tanggal 25 Februari

2004 tentang Bantuan Pembangunan Rumah Baca untuk Masyarakat.

(3) Surat Direktur Utama PT Jamsostek No.B/1702/022004 tanggal 25 Februari

2004 tentang Pembangunan Rumah Baca.

1 2 3 4 5=3+4

1 Kanwil I 226.115 720.242 946.357 2 Kanwil II 538.604 1.024.754 1.563.358 3 Kanwil III 753.488 608.000 1.361.488 4 Kanwil IV 599.750 1.071.194 1.670.944 5 Kanwil V 191.673 537.460 729.133 6 Kanwil VI 206.148 300.833 506.981 7 Kanwil VII 126.007 428.803 554.810 8 Kanwil VIII 102.105 746.722 848.827 9 Kantor Pusat 804.910 4.079.092 4.884.002

Jumlah 3.548.800 9.517.100 13.065.900

No. Unit Kerja Realisasi s.d 2003

Realisasi 2004 Total

(ribuan rupiah)

BPK-RI/ AUDITAMA V

33

(4) Surat Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamsostek kepada Menteri BUMN

No.R/928/072004 tanggal 16 Juli 2004 tentang Usulan Penggunaan Laba

Tahun Buku 2003 untuk Program Bina Lingkungan.

b) Anggaran Pembangunan Rumah Baca

Berdasarkan dasar pelaksanaan tersebut maka anggaran Pembangunan Rumah

Baca ditetapkan sebagai berikut :

(1) Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham atas RKA PKBL Tahun 2004

pada tanggal 15 Januari 2004 bahwa anggaran Bina Lingkungan sebesar

Rp5.000,00 juta belum termasuk untuk anggaran Pembangunan Rumah

Baca.

(2) Berdasarkan kebijakan Direksi PT Jamsostek bahwa anggaran

Pembangunan Rumah Baca ditetapkan 17 lokasi @Rp150,00 juta dengan

total anggaran Rp2.550,00 juta

(3) Mengingat penetapan anggaran Pembangunan Rumah Baca tidak ada

Kebijakan/Penjelasan dari Kementerian BUMN sebelumnya, dalam

pelaksanaan Pembangunan Rumah Baca mencapai realisasi antara Rp200,00

juta s.d. 250,00 juta.

(4) Oleh karena itu, Direksi & Dewan Komisaris PT Jamsostek melalui Surat

No.R/928/072004 mengajukan usulan kepada Menteri BUMN untuk

tambahan anggaran Pembangunan Rumah Baca sebanyak 20 Rumah Baca

@ Rp250,00 juta sebesar Rp 5.000,00 juta.

c) Kebijakan konstribusi Pembangunan Rumah Baca

Dalam rangka Pembangunan Rumah Baca para pihak terkait yang memberikan

kontribusi adalah sebagai berikut

- Penyediaaan tanah : Pemerintah Daerah/Instansi lain

- Pembangunan Rumah Baca dan furniture : PT Jamsostek

- Peralatan komputer dan buku-buku : Yayasan Taman BacaanIndonesia

- Biaya pengelolaan dan pemeliharaan : - PT Jamsostek

- Yayasan Taman Bacaan

BPK-RI/ AUDITAMA V

34

- Pemerintah Daerah

d) Pengelolaan Rumah Baca

Berdasarkan Pengarahan Ketua I Yayasan Taman Bacaan Indonesia, Bapak

Ferdinand Nainggolan pada tanggal 13 April 2004 dan diperkuat pada

pertemuan antara Direktur Utama dengan Ketua Umum Yayasan Taman Bacaan

Indonesia Ny. Retty Laksamana Sukardi pada tanggal 24 Juni 2004 bahwa

konsep pengelolaan rumah baca adalah sebagai berikut :

(1) Perjanjian kerjasama pembangunan Rumah Baca di mana Badan Usaha

Milik Negara menyerahkan uang atau pembangunan Rumah Baca dan gaji

pegawai Rumah Baca kepada Yayasan Taman Bacaan Indonesia.

(2) Perjanjian kerjasama pinjam pakai tanah di mana Pemerintah

Daerah/BUMN/instansi lain yang memiliki lokasi tanah Rumah Baca

menyerahkan kepada Yayasan Taman Bacaan Indonesia sebagai hak pinjam

pakai tanah.

(3) Hingga saat ini belum ada penjelasan/kebijakan dari Kementerian BUMN

terhadap beban Biaya Pengelolaan Rumah Baca yang meliputi:

Gaji pegawai Rumah Baca

Biaya telepon, listrik dan air

Biaya pemeliharaan Rumah Baca

BPK-RI/ AUDITAMA V

35

5) Penetapan dan Persetujuan Anggaran Pembangunan Rumah Baca

Kanwil Lokasi Kantor Status Persetujuan Direksi No Provinsi Rumah Baca Cabang Tanah Milik Nomor Tanggal

Kanwil I 1 Sumut 1. Jl. Tuar 13 Blok XI, Medan Medan Pemda B/5517/062004 24 Juni 2004 2 Sumbar 2. Jl. By Pass Km. 8,5 Kec. Kuranji Padang, Sumbar Sumbar Pemda B/5517/062004 24 Juni 2004

Kanwil II 3 Sumsel 3. Di Areal SLP 12 Muara Enim Muara Enim Pemda B/3749/042004 27 April 2004 4. Kel. Bandar Agung, Lahat Muara Enim Pemda B/5517/062004 24 Juni 2004 4 Kep. Riau 5. Rusunawa Bumi Lancang Kuning - Batam PT Jamsostek (Persero) B/216/012004 09 Jan. 2004 Jl. Duyung, Batu Ampar, Batam Kanwil III 5 DKI Jakarta 6. Kanwil III - - - 7. Kanwil III - - - Kanwil IV 6 Jawa Barat 8. Rusunawa Jababeka Cikarang - Jl. Kedasih 4 Blok P1 No.1 Cikarang PT Jamsostek (Persero) - - 9. Pondok Pesantren Al Ash Riyyah Bogor Ponpes B/6062/072004 14 Juli 2004 Nurul Iman, Desa Waru Jaya - Parung, Bogor Rt. 01/01 No. 1 . 10. Jl. KH. Abdul Halim Majalengka Cirebon Pemda B/2811/032004 31 Maret 2004 11. Dusun Cikalama Sumedang Cirebon Wakaf Pontren Cikalama B/2811/032004 31 Maret 2004 12. Kaka Singawinata Purwakarta Purwakarta Pemda B/5517/062004 24 Juni 2004 Kanwil V 7 Jawa Tengah 13. Rusun Bandar Harjo Semarang Semarang Pemda B/5517/062004 24 Juni 2004 Kanwil VI 8 Jawa Timur 14. Jl. Bratang Wetan No.36 Sby Karimunjawa Pemda B/5517/062004 24 Juni 2004 9 Bali 15. Jl. Mataram No. 3 Denpasar Bali Pemda B/5517/062004 24 Juni 2004

10 NTB 16. Desa Tente Bima NTB Pemda - - Kanwil VII

11 Kaltim 17. Jl. Cipto Mangunkusuno Samarinda Pemda B/2958/042004 6 April 2004 Samarinda

12 Kalbar 18. Pontianak Kalbar Pemda B/5517/062004 24 Juni 2004 Kanwil VIII

13 Sulsel 19. Asrama Pekerja KIMA Jl. Kupasa Raya Tamanlarea Mks. Makassar Pemda B/216/012004 9 Jan. 2004

14 Gorontalo 20. Gorontalo Gorontalo Pemda B/5517/062004 24 Juni 2004

BPK-RI/ AUDITAMA V

36

6) Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pembangunan Rumah Baca

Kanwil Lokasi Kantor Perbandingan (ribu rupiah) No Provinsi Rumah Baca Cabang Anggaran Realisasi %

Kanwil I 1 Sumut 1. Jl. Tuar 13 Blok XI, Medan Medan 250.000 150.000 60 2 Sumbar 2. Jl. By Pass Km. 8,5 Kec. Kuranji Padang, Sumbar Sumbar 250.000 150.425 60,17 Sub Total 500.000 300.425 60,09 Kanwil II 3 Sumsel 3. Di Areal SLP 12 Muara Enim Muara Enim 250.000 194.825 77,93 4. Kel. Bandar Agung, Lahat Muara Enim 250.000 183.216 73,29 4 Kep. Riau 5. Rusunawa Bumi Lancang Kuning - Batam 250.000 204.775 81,91 Jl. Duyung, Batu Ampar, Batam Sub Total 750.000 582.816 77,71 Kanwil III 5 DKI Jakarta 6. Kanwil III 250.000 - 7. Kanwil III 250.000 Sub Total 500.000 - Kanwil IV 6 Jawa Barat 8. Rusunawa Jababeka Cikarang - Jl. Kedasih 4 Blok P1 No.1 Cikarang 250.000 192.094 76,84 9. Pondok Pesantren Al Ash Riyyah Bogor 250.000 180.000 72,00 Nurul Iman, Desa Waru Jaya - Parung, Bogor Rt. 01/01 No. 1 . 10. Jl. KH. Abdul Halim Majalengka Cirebon 250.000 149.850 59,94 11. Dusun Cikalama Sumedang Cirebon 250.000 150.000 60,00 12. Kaka Singawinata Purwakarta Purwakarta 250.000 Sub Total 1.250.000 671.944 53,76 Kanwil V 7 Jawa Tengah 13. Rusun Bandar Harjo Semarang Semarang 250.000 149.475 59,79 Sub Total 250.000 149.475 59,79 Kanwil VI 8 Jawa Timur 14. Jl. Bratang Wetan No.36 Sby Karimunjawa 250.000 - - 9 Bali 15. Jl. Mataram No. 3 Denpasar Bali 250.000 - -

10 NTB 16. Desa Tente Bima NTB 250.000 - - Sub Total 750.000 - - Kanwil VII

11 Kaltim 17. Jl. Cipto Mangunkusuno Samarinda 250.000 149.971 59,99 Samarinda

12 Kalbar 18. Pontianak Kalbar 250.000 149.927 59,97 Sub Total 500.000 299.898 59,98 Kanwil VIII

13 Sulsel 19. Asrama Pekerja KIMA Jl. Kapasa Raya Tamanlarea Mks. Makassar 250.000 179.898 71,96

14 Gorontalo 20. Gorontalo Gorontalo 250.000 206.096 82,44 Sub Total 500.000 385.994 77,20

Grand Total 5.000.000 2.390.552 47,81

BPK-RI/ AUDITAMA V

37

c. Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Kinerja Program Kemitraan PT Jamsostek telah diatur dengan Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia No.198/KMK.016/1998 tanggal 24 Maret 1998 tentang

penilaian tingkat kesehatan BUMN, tetapi kinerja Program Bina Lingkungan belum

diatur. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, kinerja Program Kemitraan

PT Jamsostek sebagai berikut :

1) Penilaian terhadap efektivitas penyaluran dana PKBL

Efektivitas penyaluran dana diukur dengan membandingkan antara jumlah dana yang

disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang disalurkan pada

tahun 2004 adalah sebesar Rp12.383.596.068,00 yang terdiri dari :

- Penyaluran pinjaman Rp9.981.500.000,00- Penyaluran hibah Rp 2.402.096.068,00

Jumlah Rp12.383.596.068,00

Sedangkan jumlah dana tersedia tahun 2004 adalah sebesar Rp33.098.894.576,96

yang terdiri dari :

Saldo awal dana Rp10.628.816.433,09

Alokasi Peyisihan Laba yang Diterima Rp14.986.591.000,00

Penerimaan pengembalian pokok pinjaman Rp6.045.894.699,07

Bunga pinjaman, jasa giro, bunga deposito dan pendapatan lain-lain

Rp1.437.592.444,80

Jumlah Rp33.098.894.576,96

Berdasarkan data tersebut di atas, efektivitas penyaluran dana adalah sebesar 37,41%

atau dengan skor 0, karena tingkat penyalurannya di bawah 80%.

2) Ketaatan terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyisihan laba PT Jamsostek Tahun 2003 untuk Program Kemitraan sebesar

Rp14.986.591.000,00 atau 2,80% dari laba tahun buku 2003 setelah dikurangi PPh

Badan. Sedangkan penyisihan laba tahun 2003 untuk Program Bina Lingkungan

BPK-RI/ AUDITAMA V

38

sebesar Rp10.704.708.000,00 atau 2,00% dari laba tahun buku 2003 setelah

dikurangi PPh Badan.

Penyisihan laba tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No.KEP-

236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 yang menetapkan batasan dana program

kemitraan sebesar 1% - 3% dari seluruh laba setelah pajak sedangkan dana program

bina lingkungan maksimum 1%. Penyisihan laba untuk program Bina Lingkungan

yang mencapai 2% telah mendapat persetujuan Menteri BUMN melalui surat

No.S498/MBU/2004 tanggal 17 September 2004.

Realisasi penyaluran dana PKBL bersifat pinjaman tahun 2004 sebesar

Rp9.981.500.000,00 disalurkan kepada Usaha Kecil dan Koperasi atau sebesar

55,45% dari total dana yang telah ditetapkan sebesar Rp18.000.000.000,00.

Sedangkan realisasi penyaluran dana bersifat hibah sebesar Rp2.402.096.068,00 atau

53,38% dari total dana yang telah dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00.

Prosedur penyaluran dan besarnya dana yang diberikan kepada beberapa mitra

binaan dan penerima hibah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Laporan Keuangan

a. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1) Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Implementasi Kebijakan Akuntansi pada PKBL pada prinsipnya mengacu pada

Keputusan Menteri BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program

Bina Lingkungan dan standar akuntansi yang berlaku umum sebagaimana yang telah

diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) diterbitkan Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI), proses penyusunan laporan keuangan perusahaan juga

mengacu kepada Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang

BPK-RI/ AUDITAMA V

39

disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Jamsostek No.KEP/321/122004 tentang

Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Laporan Keuangan Program Bina

Lingkungan merupakan laporan yang terpisah.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan.

Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual (accrual basis), kecuali untuk

laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan

perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2) Pinjaman kepada Mitra Binaan

Pinjaman diakui saat Surat Penetapan dari Unit PKBL telah ditetapkan atau surat

perjanjian dana program kemitraan antara unit PKBL dengan mitra binaan

ditandatangani.

Pinjaman yang sudah ditetapkan atau sudah dibuat surat perjanjiannya namun belum

dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan diklasifikasikan sebagai

Kewajiban YMH Dibayar (pada awal periode berikutnya dijurnal balik).

Pinjaman dinilai berdasarkan nilai nominal yang disalurkan kepada mitra binaan

sebesar pembayaran angsuran bunga tidak termasuk bunga.

3) Deposito Berjangka

Investasi dalam deposito berjangka disajikan sebesar nilai nominalnya.

4) Penyisihan Pinjaman

Penyisihan pinjaman diterapkan secara penuh pada Laporan Keuangan tahun 2004.

Penyisihan dilakukan terhadap pinjaman pokok dan bunga pinjaman dengan estimasi

penyisihan disesuaikan dengan klasifikasi umur pinjaman sebagai berikut :

BPK-RI/ AUDITAMA V

40

Klasifikasi Kriteria Estimasi Penyisihan

a. Lancar

b. Kurang Lancar

c. Ragu-ragu

d. Macet

Tepat waktu

Menunggak 1 s.d 180 hari

Menunggak 181 s.d 360 hari

Menunggak diatas 360 hari

0 %

25 %

50 %

100 %

Perbedaan (selisih) yang timbul atas perubahan estimasi penyisihan tersebut, akan

dialokasikan pada laporan periode berjalan.

Perubahan estimasi penyisihan pinjaman pokok dan bunga yang akan diterapkan

secara retrospektif karena hal tersebut lebih praktis. Oleh karena itu, beban

penyisihan pokok pinjaman tahun lalu dikoreksi pada tahun berjalan dengan

mengurangi saldo awal ekuitas.

5) Pinjaman Bermasalah

Pinjaman bermasalah diakui saat pengalihan pinjaman dengan kualitas macet yang

telah diupayakan pemulihannya, namun tidak terpulihkan, bila memenuhi salah satu

kondisi sebagai berikut:

a) Surat peringatan atau somasi telah diterbitkan sampai dengan yang ke-3 atau;

b) Rescheduling ataupun reconditioning telah dilakukan namun gagal;

c) Masuk dalam kategori macet lebih dari atau sama dengan dua tahun

6) Saldo Awal Ekuitas

Saldo awal ekuitas adalah nilai aktiva bersih yang telah diterima dan dihasilkan oleh

Program Kemitraan ataupun Program Bina Lingkungan.

Saldo awal ekuitas merupakan jumlah akumulasi alokasi bagian laba sejak pertama

penyaluran ditambah akumulasi surplus (defisit) sejak tahun pertama penyaluran.

b. LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN

Laporan Keuangan Program Kemitraan per 31 Desember 2004 meliputi Neraca (Posisi

Keuangan), Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Laporan Akumulasi Dana

BPK-RI/ AUDITAMA V

41

1) NERACA

31 Des 2004 31 Des 2003

1. Aktiva LancarKas dan Setara Kas 12.175.960.417,37 6.233.513.463,70 Deposito 4.000.000.000,00 4.200.000.000,00 Piutang Bunga Pinjaman 1.699.626.735,20 1.615.031.105,34

Akum. Penyisihan Piutang Bunga (1.489.252.028,90) (1.615.031.105,34) Pendapatan Yg Msh Harus Diterima 6.381.369,86 56.890.776,81 Persekot Kerja 13.122.800,00 44.621.600,00 Piutang Lain-Lain 38.087.100,00 565.437.601,00

16.443.926.393,53 11.100.463.441,51

2.6.142.274.178,99 5.451.158.456,62

12.892.601.362,32 11.292.363.927,76 12.000.000,00 -

1.955.149.890,37 1.348.264.458,08 112.498.634,00 60.000.000,00

1.663.138.160,35 1.537.668.894,75 6.331.385.858,81 6.492.287.990,86 7.832.106.323,06 6.823.805.378,90

36.941.154.407,90 33.005.549.106,97 Akum. Penyisihan Pinjaman (16.040.384.966,78)

3. Aktiva TetapBangunan - - Kendaraan - - Inventaris Kantor - -

Akum. Penyusutan Aktiva Tetap - - - -

4. Aktiva Lain-lainPos sementara dalam penyelesaian 10.698.000,00 - Pinjaman Bermasalah 4.751.003.297,00 4.751.003.297,00

Akum. Penyisihan Pinjaman Bermasalah (4.751.003.297,00) Penempatan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 4.252.000.000,00 -

4.262.698.000,00 4.751.003.297,00

41.607.393.834,65 48.857.015.845,48

LAPORAN NERACA PROGRAM KEMITRAANPER 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

JUMLAH AKTIVA

Jumlah Aktiva Lancar

Nilai Buku Aktiva Tetap

Jumlah Aktiva Lain-lain

AKTIVA

PinjamanPinjaman Sektor IndustriPinjaman Sektor PerdaganganPinjaman Sektor PertanianPinjaman Sektor PeternakanPinjaman Sektor PerkebunanPinjaman Sektor PerikananPinjaman Sektor JasaPinjaman Sektor Lainnya

Jumlah Pinjaman

BPK-RI/ AUDITAMA V

42

31 Des 2004 31 Des 2003

1. KEWAJIBANKewajiban LancarHutang Pajak 3.079.369,00 7.029.772,73 Beban Yang Masih Harus Dibayar 81.115.458,00 101.516.500,00 Hutang Lain-lain 381.227.587,00 214.959.649,00

465.422.414,00 323.505.921,73

Kewajiban Lain-lainPos Sementara Dalam Penyelesaian 2.563.650,00 216.783.809,33 Selisih Rekonsiliasi Bank 343.320.210,04 - Hutang lainnya - -

345.883.860,04 216.783.809,33 -

811.306.274,04 540.289.731,06

2. EKUITASSaldo Awal Ekuitas 48.316.726.114,42 39.109.056.264,70 Koreksi Surplus (Defisit) tahun lalu (15.983.896.734,59) -

Saldo Awal Ekuitas Setelah Koreksi 32.332.829.379,83 39.109.056.264,70 Bagian Laba Tahun Berjalan 14.986.591.000,00 9.826.654.200,00 Hibah Tahun Berjalan (2.402.096.068,00) (1.722.167.582,00) Surplus (Defisit) tahun Berjalan (4.121.236.751,22) 1.103.183.231,72

40.796.087.560,61 48.316.726.114,42

41.607.393.834,65 48.857.015.845,48

JUMLAH EKUITAS

PASSIVA

JUMLAH KEWAJIBAN

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Jumlah Kewajiban Lancar

Jumlah Kewajiban Lain-lain

BPK-RI/ AUDITAMA V

43

2) L a p o r a n A k t i v i t a s

TAHUN 2004 TAHUN 2003

A. DANA YANG TERSEDIA

Saldo Awal Dana 10.628.816.433,09 8.714.638.063,02 Alokasi Penyisihan Laba yang Diterima 14.986.591.000,00 9.826.654.200,00 Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman 6.045.894.699,07 5.597.008.520,35

Jumlah Dana Yang Tersedia 31.661.302.132,16 24.138.300.783,37

B. PENGGUNAAN DANA

Pinjaman

Sektor Industri 1.821.000.000,00 2.151.000.000,00 Sektor Perdagangan 3.130.500.000,00 3.761.000.000,00 Sektor Pertanian - - Sektor Peternakan 765.000.000,00 1.086.500.000,00 Sektor Perkebunan 75.000.000,00 60.000.000,00 Sektor Perikanan 355.500.000,00 257.500.000,00 Sektor Jasa 1.291.000.000,00 1.528.000.000,00 Sektor Lainnya 2.543.500.000,00 4.046.500.000,00

Jumlah Pinjaman 9.981.500.000,00 12.890.500.000,00

Hibah

Pendidikan dan Pelatihan 956.160.980,00 1.422.058.958,00 Promosi dan Pameran 1.445.935.088,00 300.108.624,00 Pemagangan - - Penelitian dan Pengembangan - -

Jumlah Hibah 2.402.096.068,00 1.722.167.582,00

Jumlah Penggunaan Dana 12.383.596.068,00 14.612.667.582,00

C. SISA DANA YANG TERSEDIA 19.277.706.064,16 9.525.633.201,37

URAIAN

LAPORAN AKTIVITAS PROGRAM KEMITRAANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

BPK-RI/ AUDITAMA V

44

TAHUN 2004 TAHUN 2003

D. PENDAPATAN

Bunga Pinjaman 773.639.161,45 761.549.310,93 Jasa Giro 368.693.899,59 326.737.837,00 Bunga Deposito 80.781.743,05 340.169.343,32 Pendapatan Lain-lain 214.477.640,71 1.799,53

Jumlah Pendapatan 1.437.592.444,80 1.428.458.290,78

E. BEBAN

BEBAN OPERASIONAL PROGRAMBeban Survei 46.910.350,00 - Beban Monitoring 335.553.946,00Beban Penagihan 50.992.812,00 - Beban Umum dan Administrasi 129.805.217,10 10.848.117,00

563.262.325,10 10.848.117,00

BEBAN OPERASIONAL NON PROGRAM- -

Beban Penyisihan Pokok Pinjaman 4.807.491.529,20 - Beban Penyisihan Piutang Bunga 88.028.264,24 192.373.728,38 Beban Penghapusan Pinjaman Macet - Beban Penghapusan Aktiva Tetap -

4.895.519.793,44 192.373.728,38

BEBAN INVESTASIBeban PPh Jasa Giro 73.783.846,60 65.374.760,58 Beban PPH Bunga Deposito 26.263.230,00 56.678.453,10

100.047.076,60 122.053.213,68

BEBAN LAIN-LAIN

Beban lainnya 0,88 -

0,88 -

Jumlah Beban 5.558.829.196,02 325.275.059,06

F. SURPLUS (DEFISIT) = (D) - (E) (4.121.236.751,22) 1.103.183.231,72

G. SALDO AKHIR DANA = (C) + (F) 15.156.469.312,94 10.628.816.433,09

Jumlah Beban Lain-lain

Beban Penyusutan Aktiva tetap

Jumlah Beban Operasional Nonprogram

Jumlah Beban Investasi

Jumlah Beban Operasional Program

URAIAN

BPK-RI/ AUDITAMA V

45

3) L a p o r a n A r u s K a s

No. 31 Des 2004 31 Des 2003

I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

1 Penerimaana. Setoran Laba Tahun Berjalan 14.986.591.000,00 9.826.654.200,00 b. Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman 6.045.894.699,21 5.594.728.520,35 c. Penerimaan Bunga Pinjaman 689.043.531,45 569.175.582,55 d. Penerimaan Bunga Deposito & Jasa Giro 443.649.828,34 487.963.189,83 e. Penerimaan Lain-Lain 7.521.514.516,60 112.831.060,92

29.686.693.575,60 16.591.352.553,65 2 Pengeluaran

a. Penyaluran Pinjaman (9.981.500.000,00) (12.890.500.000,00) b. Penyaluran Hibah (2.377.584.852,55) (1.620.651.082,00) c. Beban Operasional (651.572.364,59) (10.848.118,97) d. Penempatan dana utk Kredit Usaha Mikro (4.252.000.000,00) (350.477.952,00) e. Pengeluaran Lain-lain (6.681.589.404,79)

(23.944.246.621,93) (14.872.477.152,97)

II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL - -

III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI - -

Kenaikan (Penurunan) Kas 5.742.446.953,67 1.718.875.400,68

Saldo Kas & Setara Awal Tahun 10.433.513.463,70 8.714.638.063,02

16.175.960.417,37 10.433.513.463,70

Uraian

KAS & SETARA KAS AKHIR TAHUN

LAPORAN ARUS KAS PROGRAM KEMITRAANPER 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

BPK-RI/ AUDITAMA V

46

4) L a p o r a n A k u m u l a s i D a n a

JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)S.D. 31 DES 2003 TAHUN 2004 S.D. 31 DES 2004

I. AKUMULASI SUMBER DANA

Akumulasi Alokasi Penyisihan Laba 48.265.623.329,00 14.986.591.000,00 63.252.214.329,00

Akumulasi Pengembalian Pokok Pinjaman 23.810.480.347,70 6.045.894.699,07 29.856.375.046,77

Akumulasi Penerimaan Pendapatan

Bunga Pinjaman 2.830.561.101,40 773.639.161,45 3.604.200.262,85 Bunga Deposito 1.840.169.343,32 80.781.743,05 1.920.951.086,37 Jasa Giro 2.782.025.225,00 368.693.899,59 3.150.719.124,59 Pendapatan Lain-lain - 214.477.640,71 214.477.640,71

7.452.755.669,72 1.437.592.444,80 8.890.348.114,52

Jumlah Akumulasi Sumber Dana 79.528.859.346,42 22.470.078.143,87 101.998.937.490,29

II. AKUMULASI PENYALURAN DANA

Akumulasi Penyaluran Dana

PinjamanSektor Industri 10.313.746.752,00 1.821.000.000,00 12.134.746.752,00 Sektor Perdagangan 19.554.255.666,67 3.130.500.000,00 22.684.755.666,67 Sektor Pertanian - - - Sektor Peternakan 1.568.000.000,00 765.000.000,00 2.333.000.000,00 Sektor Perkebunan 60.000.000,00 75.000.000,00 135.000.000,00 Sektor Perikanan 3.961.917.000,00 355.500.000,00 4.317.417.000,00 Sektor Jasa 15.806.280.000,00 1.291.000.000,00 17.097.280.000,00 Sektor Lainnya 10.257.833.333,00 2.543.500.000,00 12.801.333.333,00

Jumlah Pinjaman 61.522.032.751,67 9.981.500.000,00 71.503.532.751,67

Hibah

Pendidikan dan Latihan 5.722.583.958,00 956.160.980,00 6.678.744.938,00 Pemasaran dan Promosi 1.625.631.624,00 1.445.935.088,00 3.071.566.712,00 Pemagangan - - - Litbang - - - Jumlah Hibah 7.348.215.582,00 2.402.096.068,00 9.750.311.650,00

Jumlah Akumulasi Penyaluran Dana 68.870.248.333,67 12.383.596.068,00 81.253.844.401,67

URAIAN

LAPORAN AKUMULASI DANA PROGRAM KEMITRAANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2004

BPK-RI/ AUDITAMA V

47

5) PENJELASAN POS-POS NERACA

Per 31 Des 2004 (Rp)


(1) Kas dan Setara Kas 12.175.960.417,37 6.233.513.463,70

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2004 dan 2003 merupakan saldo dana

Program Kemitraan yang terdiri dari kas di tangan dan rekening giro bank dengan rincian

sebagai berikut :

a. Kas di tangan 1.755.973,00 - b. Bank Mandiri 9.489.559.974,73 3.661.381.895,45 c. BNI 773.804.804,00 932.568.631,88 d. BRI 665.951.055,36 808.131.281,02 e. BPD 1.000.010.212,96 264.990.005,99 f. Bukopin 235.104.390,70 556.829.623,74 g. Bank Agro 9.774.006,62 9.612.025,62 Jumlah 12.175.960.417,37 6.233.513.463,70

Per 31 Des 2004

(Rp) Per 31 Des 2003

(Rp) (2) Deposito 4.000.000.000,00 4.200.000.000,00

Saldo Deposito per 31 Desember 2004 merupakan penempatan dana Program Kemitraan

Kantor Pusat pada Deposito Bank Asiatic sebesar Rp4.000.000.000,-

Per 31 Des 2004


(Rp) (3) Piutang Bunga Pinjaman 1.699.626.735,20 1.615.031.105,34

Saldo piutang bunga pinjaman per 31 Desember 2004 dan 2003 merupakan bunga

pinjaman yang telah jatuh tempo namun belum dibayar oleh mitra binaan.

Piutang bunga pinjaman tersebut adalah piutang bunga pinjaman yang masuk dalam

kelompok kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet .

Berdasarkan sektor usahanya, piutang bunga pinjaman tersebut dikelompokkan sebagai

berikut:

BPK-RI/ AUDITAMA V

48

Piutang Bunga-Sektor Industri 236.704.811,43 248.131.010,81

Piutang Bunga-Sektor Perdagangan 642.804.414,13 601.696.932,22

Piutang Bunga-Sektor Pertanian 114.045.082,48 -

Piutang Bunga-Sektor Peternakan 28.517.263,64 19.779.959,62

Piutang Bunga-Sektor Perkebunan 374.209,01 -

Piutang Bunga-Sektor Perikanan 57.553.474,31 192.961.685,87

Piutang Bunga-Sektor Jasa 605.713.774,23 294.437.159,08

Piutang Bunga-Sektor Lainnya 13.913.705,97 258.024.357,74

Jumlah 1.699.626.735,20 1.615.031.105,34

Per 31 Des 2004


(Rp) (4) Akum. Penyisihan Piutang Bunga (1.489.252.028,90) (1.615.031.105,34)

Atas piutang bunga dilakukan penyisihan sebesar 25% dari jumlah piutang bunga

kelompok kurang lancar, 50% untuk jumlah piutang bunga diragukan, dan sebesar 100%

untuk jumlah piutang bunga kategori macet.

Akumulasi penyisihan piutang bunga pinjaman per 31 Desember 2004 dan 2003 sebesar

Rp1.489.252.028,90 dan Rp1.615.031.105,34 dengan rincian : Akum. Peny. Piutang Bunga Sektor Industri 206.078.619,62 248.131.010,81 Akum. Peny. Piutang Bunga Sektor Perdagangan 572.858.720,79 601.696.932,22 Akum. Peny. Piutang Bunga Sektor Pertanian 107.984.657,70 - Akum. Peny. Piutang Bunga Sektor Peternakan 17.777.327,06 19.779.959,62 Akum. Peny. Piutang Bunga Sektor Perkebunan 204.510,59 - Akum. Peny. Piutang Bunga Sektor Perikanan 54.079.624,41 192.961.685,87 Akum. Peny. Piutang Bunga Sektor Jasa 523.358.245,42 294.437.159,08 Akum. Peny. Piutang Bunga Sektor Lainnya 6.910.323,32 258.024.357,74 Jumlah 1.489.252.028,90 1.615.031.105,34



(5) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 6.381.369,86 56.890.776,81

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pengakuan (accrue) pendapatan bunga

deposito Program Kemitraan tahun 2004, yang penerimaannya baru akan terjadi pada

tahun 2005.

BPK-RI/ AUDITAMA V

49

Saldo pendapatan deposito yang masih harus diterima per 31 Desember 2004 terdapat pada

Kantor Pusat sebesar Rp6.381.369,86



(6) Persekot Kerja 13.122.800,00 44.621.600,00

Saldo Persekot Kerja (PK) tersebut merupakan pengambilan uang muka kegiatan

Program Kemitraan yang belum dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut:

a. Kanwil III - 2.600.000,00 b. Kanwil VII - 22.402.000,00 c. Kacab DIY 5.700.000,00 - d. Kanwil VIII 7.422.800,00 - e. Kantor Pusat - 19.619.600,00 Jumlah 13.122.800,00 44.621.600,00

Per 31 Des 2004


(Rp) (7) Piutang Lain-Lain 38.087.100,00 565.437.601,00

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2004 dan 2003 merupakan piutang kepada

Program Bina Lingkungan/DPKP sebagai talangan dana kegiatan Bina Lingkungan/DPKP

yang terdapat pada kantor sebagai berikut :

a. Kacab NAD 5.250.000,00 b. Kanwil I - 46.093.098,00 c. Kanwil II - 121.596.250,00 d. Kacab Bengkulu 500.000,00 e. Kanwil III 2.600.000,00 f. Kanwil IV - 56.631.448,00 g. Kanwil V - 135.770.405,00 h. Kanwil VII 27.500,00 i. Kanwil VIII 28.800.000,00 j. Kantor Pusat 909.600,00 205.346.400,00 Jumlah 38.087.100,00 565.437.601,00

BPK-RI/ AUDITAMA V

50



(8) Pinjaman Kepada Mitra Binaan 36.941.154.407,90 33.005.549.106,97

Saldo pinjaman per 31 Desember 2004 dan 2003 merupakan saldo pinjaman kepada mitra

binaan yang dikelompokkan berdasarkan sektor usaha dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman Sektor Industri 6.142.274.178,99 5.451.158.456,62 Pinjaman Sektor Perdagangan 12.892.601.362,32 11.292.363.927,76 Pinjaman Sektor Pertanian 12.000.000,00 - Pinjaman Sektor Peternakan 1.955.149.890,37 1.348.264.458,08 Pinjaman Sektor Perkebunan 112.498.634,00 60.000.000,00 Pinjaman Sektor Perikanan 1.663.138.160,35 1.537.668.894,75 Pinjaman Sektor Jasa 6.331.385.858,81 6.492.287.990,86 Pinjaman Sektor Lainnya 7.832.106.323,06 6.823.805.378,90 Jumlah 36.941.154.407,90 33.005.549.106,97

Per 31 Des 2004


(Rp) (9) Akum. Penyisihan Pinjaman 16.040.384.966,78 0,00

Atas saldo pinjaman jatuh tempo per 31 Desember 2004 dilakukan penyisihan sebesar 25%

dari jumlah pinjaman kelompok kurang lancar, 50% untuk jumlah pinjaman diragukan,

dan sebesar 100% untuk jumlah pinjaman kategori macet.

Akumulasi penyisihan pinjaman per 31 Desember 2004 sebesar Rp16.040.384.966,78

dengan rincian sebagai berikut:

Akum. Peny. Pinjaman S. Industri 2.138.638.761,56 - Akum. Peny. Pinjaman S. Perdagangan 6.673.404.521,42 - Akum. Peny. Pinjaman S. Pertanian 540.456.276,20 - Akum. Peny. Pinjaman S. Peternakan 188.822.413,96 - Akum. Peny. Pinjaman S. Perkebunan 2.603.825,17 - Akum. Peny. Pinjaman S. Perikanan 492.248.593,99 - Akum. Peny. Pinjaman S. Jasa 6.000.333.732,77 - Akum. Peny. Pinjaman S. Lainnya 3.876.841,71 -

Jumlah 16.040.384.966,78 -

BPK-RI/ AUDITAMA V

51

Atas saldo pinjaman per 31 Desember 2003, belum dilakukan penyisihan. Penyisihan dilakukan pada tahun 2004 sebesar Rp15.983.851.734,59 dengan rincian per sektor sebagai berikut:

Penyisihan pinjaman tahun 2003 dibukukan sebagai pengurang ekuitas tahun 2003 sebesar Rp15.983.851.734,59.

Per 31 Des 2004


(Rp) (10) Pos Sementara dalam

Penyelesaian 10.698.000,00 0,00

Pos sementara dalam penyelesaian per 31 Desember 2004 dan 2003 merupakan

pengeluaran yang sementara belum diselesaikan pada :

a. Kacab. NTT 3.578.000,00 - b. Kacab. Yogya 7.120.000,00 - Jumlah 10.698.000,00 -

Per 31 Des 2004


(Rp) (11) Pinjaman Bermasalah 4.751.003.297,00 4.751.003.297,00

Pinjaman Bermasalah merupakan reklasifikasi pinjaman macet dari akun Pinjaman

Kepada Mitra Binaan yang telah diupayakan pemulihannya kembali namun tidak

berhasil. Berdasarkan sektor usahanya, pinjaman bermasalah Program Kemitraan

dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sektor Industri 2.530.436.569,27

2. Sektor Perdagangan 6.157.610.458,44

3. Sektor Pertanian -4. Sektor Peternakan 197.634.885,525. Sektor Perkebunan -6. Sektor Perikanan 1.788.238.926,517. Sektor Jasa 2.851.944.882,118. Sektor Lainnya 2.457.986.012,74Jumlah 15.983.851.734,59

BPK-RI/ AUDITAMA V

52

Pinjaman Bermasalah-Sektor Industri 332.120.000,00 332.120.000,00 Pinjaman Bermasalah-Sektor Perdagangan 2.220.539.629,00 2.220.539.629,00 Pinjaman Bermasalah-Sektor Pertanian Pinjaman Bermasalah-Sektor Peternakan 129.066.667,00 129.066.667,00 Pinjaman Bermasalah-Sektor Perkebunan - - Pinjaman Bermasalah-Sektor Perikanan 1.183.811.667,00 1.183.811.667,00 Pinjaman Bermasalah-Sektor Jasa 242.425.000,00 242.425.000,00 Pinjaman Bermasalah-Sektor Lainnya 643.040.334,00 643.040.334,00

Jumlah 4.751.003.297,00 4.751.003.297,00

Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan pinjaman bermasalah selama tahun

2004.

Per 31 Des 2004


(Rp) (12) Penempatan Dana Yang dibatasi

Penggunaannya 4.252.000.000,00 0,00

Saldo penempatan dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2004 tersebut

merupakan penempatan dana pada bank sebagai penjaminan atas Program Kredit Usaha

Mikro-Kredit Layak Tanpa Agunan (KUM-KLTA) yang terdapat pada Bank Mandiri

sebesar Rp4.252.000.000,00. Penjaminan dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri

BUMN No.S-290/MBU/2004 tanggal 4 Juni 2004 tentang Penjaminan Dana Program

Kemitraan untuk Kredit Usaha Mikro.



(13) Hutang Pajak 3.079.369,00 7.029.772,73

Saldo hutang pajak per 31 Desember 2004 dan 2003 tersebut merupakan

pemungutan/pemotongan pajak yang dilakukan dan belum dilakukan penyetoran yang

terdiri dari:

a. Hutang PPh Pasal 21 346.369,00 - b. Hutang PPh Pasal 23 33.000,00 2.324.318,18 c. Hutang PPN 2.700.000,00 4.705.454,55 Jumlah 3.079.369,00 7.029.772,73

BPK-RI/ AUDITAMA V

53



(14) Beban Yang Masih Harus Dibayar 81.115.458,00 101.516.500,00

Saldo Beban Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2004 dan 2003 terdiri dari :

a. BYHD-Hibah Pameran 6.541.690,00 1.850.000,00 b. BYHD-Hibah Diklat 54.000.000,00 99.666.500,00 c. BYHD-Beban Operasional 20.573.768,00 - Jumlah 81.115.458,00 101.516.500,00

Per 31 Des 2004


(Rp) (15) Hutang Lain-lain 381.227.587,00 214.959.649,00

Saldo Hutang Lain-lain per 31 Desember 2004 dan 2003 merupakan Hutang Program

Kemitraan kepada Program Bina Lingkungan dan DPKP dengan rincian sebagai berikut :

a. Hutang kepada PBL 180.227.587,00

214.959.649,00 b. Hutang kepada DPKP 201.000.000,00 - Jumlah 381.227.587,00 214.959.649,00

Per 31 Des 2004


(Rp) (16) Pos Sementara Dalam Penyelesaian 2.563.650,00 216.783.809,33

Saldo pos sementara dalam penyelesaian per 31 Desember 2004 dan 2003 tersebut

merupakan penerimaan angsuran DPKP yang masuk di rekening Program Kemitraan

pada Kantor Wilayah VIII.

BPK-RI/ AUDITAMA V

54



(17) Selisih Rekonsiliasi Bank 343.320.210,04 -

Saldo Selisih Rekonsiliasi Bank per 31 Desember 2004 merupakan penerimaan angsuran pinjaman mitra binaan yang belum jelas penyetornya.

Per 31 Des 2004


(Rp) (18) Ekuitas 40.796.087.560,61 48.316.726.114,42

Saldo ekuitas per 31 Desember 2004 dan 2003 terdiri atas:

Saldo awal ekuitas 48.316.726.114,42 39.109.056.264,70 Koreksi surplus (defisit) tahun lalu (15.983.896.734,59) - Saldo awal ekuitas setelah koreksi 32.332.829.379,83 39.109.056.264,70 Setoran laba tahun berjalan 14.986.591.000,00 9.826.654.200,00 Hibah tahun berjalan (2.402.096.068,00) (1.722.167.582,00) Surplus (defisit) (4.121.236.751,22) 1.103.183.231,72

Jumlah 40.796.087.560,61 48.316.726.114,42

Saldo ekuitas per 31 Desember 2003 berkurang sebesar Rp15.983.896.734,59 dari Rp48.316.726.114,42 menjadi Rp32.332.829.379,83 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Awal Ekuitas 48.316.726.114,42

Pengurangan: Akumulasi Peny. Pinjaman tahun 2003 yang belum Dibukukan

(15.983.896.734,59)

Saldo Ekuitas Tahun 2003 setelah koreksi 32.332.829.379,83

BPK-RI/ AUDITAMA V

55

6) PENJELASAN POS-POS AKTIVITAS

2004 (Rp)

2003 (Rp)

(1) Penerimaan Dana 31.661.302.132,16 24.138.300.783,37

Penerimaan dana pada tahun 2004 dan 2003 terdiri dari:

a. Saldo awal dana

10.628.816.433,09

8.714.638.063,02

b. Alokasi penyisihan laba yang diterima

14.986.591.000,00

9.826.654.200,00

c. Penerimaan pengembalian Pokok Pinjaman

6.045.894.699,07

5.597.008.520,35

Jumlah dana yang tersedia

31.661.302.132,16

24.138.300.783,37

Saldo awal dana sebesar Rp10.628.816.433,09 merupakan sisa dana sampai dengan 31

Desember 2003.

Alokasi penyisihan laba yang diterima tahun 2004 sebesar Rp14.986.591.000,00

merupakan bagian penyisihan laba PT Jamsostek tahun 2003 untuk pelaksanaan Program

Kemitraan tahun 2004.

Penerimaan pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp6.045.894.699,07 berasal dari

pembayaran angsuran pokok pinjaman mitra binaan selama tahun 2004.

2004 (Rp)

2003 (Rp)

(2) Penggunaan Dana 12.383.596.068,00 14.612.667.582,00

Penggunaan dana pada tahun 2004 terdiri dari :

a. Penyaluran Pinjaman 9.981.500.000,00 12.890.500.000,00 b. Penyaluran Hibah 2.402.096.068,00 1.722.167.582,00

Jumlah Penggunaan Dana 12.383.596.068,00 14.612.667.582,00

BPK-RI/ AUDITAMA V

56

2004 (Rp)

2003 (Rp)

(3) Pendapatan 1.437.592.444,80 1.428.458.290,78

Jumlah pendapatan Program Kemitraan tahun 2004 dan 2003 terdiri dari:

a. Bunga pinjaman 773.639.161,45 761.549.310,93 b. Jasa giro 368.693.899,59 326.737.837,00 c. Bunga deposito 80.781.743,05 340.169.343,32 d. Pendapatan lain 214.477.640,71 1.799,53 Jumlah Pendapatan 1.437.592.444,80 1.428.458.290,78

Pendapatan bunga pinjaman tahun 2004 dan 2003 per sektor usaha dapat disajikan

sebagai berikut : Pendapatan bunga- sektor industri 106.222.870,83 159.714.378,21 Pendapatan bunga- sektor perdagangan 235.625.365,21 203.126.690,38 Pendapatan bunga- sektor pertanian 114.045.082,48 - Pendapatan bunga- sektor peternakan 47.841.208,33 10.136.338,80 Pendapatan bunga- sektor perkebunan 4.264.625,00 - Pendapatan bunga- sektor perikanan (112.500.713,19) 22.451.090,51 Pendapatan bunga- sektor jasa 450.334.476,94 229.409.829,10 Pendapatan bunga- sektor lainnya (72.193.754,15) 136.710.983,93

Jumlah 773.639.161,45 761.549.310,93

Pendapatan lain sebesar Rp214.477.640,71 merupakan koreksi atas beban penyisihan

piutang bunga pinjaman tahun 2003 akibat perubahan estimasi tarif penyisihan piutang

bunga.

2004 (Rp)

2003 (Rp)

(4) Beban 5.558.829.196,02 325.275.059,06

Beban tahun 2004 dan 2003 terdiri dari:

a. Beban operasional program 563.262.325,10 10.848.117,00 b. Beban operasional non program 4.895.519.793,44 192.373.728,38 c. Beban investasi 100.047.076,60 122.053.213,68 d. Beban lain-lain 0,88 - Jumlah 5.558.829.196,02 325.275.059,06

BPK-RI/ AUDITAMA V

57

Beban operasional program tahun 2004 sebesar Rp 563.262.325,10 terdiri dari:

a. Beban survey 46.910.350,00 b. Beban Pembinaan 335.553.946,00 c. Beban Penagihan 50.992.812,00 d. Beban Umum dan Administrasi 129.805.217,10 10.848.117,00 Jumlah 563.262.325,10 10.848.117,00

Beban operasional non program tahun 2004 sebesar Rp4.895.519.793,44 terdiri dari :

a. Beban penyisihan pokok pinjaman 4.807.491.529,20 - b Beban penyisihan piutang bunga 88.028.264,24 192.373.728,38

Jumlah 4.895.519.793,44 192.373.728,38

Beban investasi tahun 2004 sebesar Rp100.047.076,60 terdiri dari :

a. Beban PPh Jasa giro 73.783.846,60 65.374.760,58 b. Beban PPh Bunga Deposito 26.263.230,00 56.678.453,10 Jumlah 100.047.076,60 122.053.213,68

Beban lain-lain sebesar Rp0,88 merupakan angka pembulatan.

2004 (Rp)

2003 (Rp)

(5) Surplus / (Defisit) Tahun Berjalan (4.121.236.751,22) 1.103.183.231,72

Saldo defisit tahun 2004 sebesar Rp4.121.236.751,22 merupakan jumlah pendapatan

tahun 2004 dikurangi jumlah beban tahun 2004.

c. LAPORAN KEUANGAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Laporan Keuangan Program Bina Lingkungan per 31 Desember 2004 meliputi Laporan

Aktivitas dan Laporan Akumulasi Dana.

BPK-RI/ AUDITAMA V

58

1) L a p o r a n A k t i v i t a s

TAHUN 2004

A. DANA YANG TERSEDIASaldo Awal Dana 130.592.517,00 Alokasi Penyisihan Laba yang Diterima 10.704.708.000,00 Penerimaan Lain 277.355.963,00 Jumlah Dana Yang Tersedia 11.112.656.480,00

B. PENGGUNAAN DANAProgram Bina Lingkungan :a. Bencana Alam 2.560.872.098,00 b. Pendidikan dan Pelatihan 2.823.794.400,00 c. Peningkatan Kesehatan 1.203.349.500,00 d. Prasarana dan Sarana Umum 1.635.932.500,00 e. Sarana Ibadah 1.293.151.000,00

Jumlah penyaluran dana 9.517.099.498,00 Pengeluaran Lain 190.292.187,00

Jumlah pengeluaran lain 190.292.187,00

Jumlah Penggunaan Dana 9.707.391.685,00

C. SISA DANA YANG TERSEDIA 1.405.264.795,00

D. PENDAPATAN Jasa Giro 91.088.841,84 Bunga DepositoPendapatan Lain-lain 1,97 Jumlah Pendapatan 91.088.843,81

E. BEBANBEBAN OPERASIONAL Beban Survei 13.268.570,00 Beban Penagihan - Beban Pembinaan 76.174.753,00 Beban Umum & Administrasi 48.351.504,05 Beban Pph Jasa Giro 18.210.442,18 Beban Pengelolaan Rumah Baca 26.215.000,00

Jumlah Beban Operasional 182.220.269,23

BEBAN LAIN-LAINJumlah Beban Lainnya -

Jumlah Beban 182.220.269,23

F. SURPLUS (DEFISIT) = (D) - (E) (91.131.425,42)

G. SALDO AKHIR DANA = (C) + (F) 1.314.133.369,58

LAPORAN AKTIVITAS PROGRAM BINA LINGKUNGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2004

URAIAN

BPK-RI/ AUDITAMA V

59

2) L a p o r a n A k u m u l a s i D a n a

JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)S.D. 31 DES 2003 TAHUN 2004 S.D. 31 DES 2004

I. AKUMULASI SUMBER DANA

Akumulasi Alokasi Penyisihan Laba 3.328.901.500,00 10.704.708.000,00 14.033.609.500,00 Akumulasi Penerimaan Pendapatan

Bunga Deposito - - Jasa Giro 91.088.841,84 91.088.841,84 Pendapatan Lain-lain 1,97 1,97

- 91.088.843,81 91.088.843,81

Jumlah Akumulasi Sumber Dana 3.328.901.500,00 10.795.796.843,81 14.124.698.343,81

II. AKUMULASI PENYALURAN DANA

Bencana Alam 195.706.500,00 2.560.872.098,00 2.756.578.598,00 Pendidikan dan Pelatihan 109.104.000,00 2.823.794.400,00 2.932.898.400,00 Peningkatan Kesehatan 780.488.435,00 1.203.349.500,00 1.983.837.935,00 Prasarana dan Sarana Umum 1.341.214.000,00 1.635.932.500,00 2.977.146.500,00 Sarana Ibadah 1.122.288.000,00 1.293.151.000,00 2.415.439.000,00

Jumlah Akumulasi Penyaluran Dana 3.548.800.935,00 9.517.099.498,00 13.065.900.433,00

LAPORAN AKUMULASI DANA PROGRAM BINA LINGKUNGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2004

URAIAN

BPK-RI/ AUDITAMA V

60

3) PENJELASAN POS-POS AKTIVITAS

2004 (Rp)

(1) Penerimaan Dana 11.112.656.480,00

Penerimaan dana pada Tahun 2004 terdiri dari:

a. Saldo Awal Dana 1 Januari 2004 130.592.517,00 b. Alokasi Penyisihan Laba yang Diterima 10.704.708.000,00 c. Penerimaan Lain 277.355.963,00

Jumlah Dana Yang Tersedia 11.112.656.480,00

Saldo awal dana sebesar Rp130.592.517,00 merupakan sisa dana sampai dengan 31

Desember 2003.

Alokasi penyisihan laba yang diterima tahun 2004 sebesar Rp10.704.708.000,00

merupakan bagian penyisihan laba PT Jamsostek tahun 2003 untuk pelaksanaan Program

Bina Lingkungan tahun 2004.

Penerimaan lain sebesar Rp277.355.963,00 merupakan pinjaman dana dari Program

Kemitraan/DPKP dengan rincian sebagai berikut :

a. Hutang kepada Kemitraan 32.837.100,00

b. Hutang kepada DPKP 244.518.863,00

Jumlah 277.355.963,00

2004 (Rp)

(2) Penggunaan Dana 9.707.391.685,00

Penggunaan dana pada tahun 2004 terdiri dari :

a. Penyaluran Bina Lingkungan 9.517.099.498,00 b. Pengeluaran Lain 190.292.187,00

Jumlah Penggunaan Dana 9.707.391.685,00

BPK-RI/ AUDITAMA V

61

Penyaluran Bina Lingkungan sebesar Rp9.517.099.498,00 merupakan penggunaan dana

untuk penyaluran bantuan Bina Lingkungan selama tahun 2004 dengan rincian sebagai

berikut :

a. Bencana Alam 2.560.872.098,00 b. Pendidikan dan Pelatihan 2.823.794.400,00 c. Peningkatan Kesehatan 1.203.349.500,00 d. Prasarana dan Sarana Umum 1.635.932.500,00 e. Sarana Ibadah 1.293.151.000,00

Jumlah 9.517.099.498,00 Penyaluran bantuan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp2.823.794.400,00 merupakan

penggunaan dana untuk pembangunan rumah baca sebesar Rp2.390.552.300,00 dan

bantuan pendidikan dan pelatihan lainnya sebesar Rp433.242.100,00.

Pengeluaran lain merupakan penggunaan dana Bina Lingkungan untuk penyaluran

kegiatan Program Kemitraan / DPKP dengan rincian sebagai berikut :

a. Piutang kepada Kemitraan 180.227.587,00 b. Piutang kepada DPKP 10.064.600,00 Jumlah 190.292.187,00

2004 (Rp)

(3) Pendapatan 91.088.843,81

Jumlah pendapatan Program Bina Lingkungan tahun 2004 terdiri dari:

a. Jasa Giro 91.088.841,84 b. Pendapatan Lain 1,97

Jumlah 91.088.843,81

2004 (Rp)

(4) Beban 182.220.269,23

Beban tahun 2004 sebesar Rp182.220.269,23 merupakan beban operasional program

terdiri dari:

BPK-RI/ AUDITAMA V

62

a. Beban Survei 13.268.570,00 b. Beban Penagihan - c. Beban Pembinaan 76.174.753,00 d. Beban Umum & Administrasi 48.351.504,05 e. Beban PPh Jasa Giro 18.210.442,18 f. Beban Pengelolaan Rumah Baca 26.215.000,00

Jumlah 182.220.269,23

2004 (Rp)

(5) Surplus /(Defisit) Tahun

Berjalan (91.131.425,42)

Saldo defisit tahun 2004 sebesar Rp91.131.425,42 merupakan jumlah pendapatan tahun

2004 dikurangi jumlah beban tahun 2004.

2004 (Rp)

(6) Saldo Dana 1.314.133.369,58

Saldo dana Program Bina Lingkungan per 31 Desember 2004 sebesar

Rp1.314.133.369,58 merupakan dana yang tersedia pada tahun 2004 dikurangi dengan

penggunaan dana pada tahun 2004.

4) PENJELASAN POS-POS AKUMULASI DANA


(1) Akumulasi Sumber Dana 14.124.698.343,81

Akumulasi sumber dana per 31 Desember 2004 sebesar Rp14.124.698.343,81 terdiri dari:

a. Alokasi Penyisihan Laba 14.033.609.500,00 b. Penerimaan Jasa Giro 91.088.841,84 c. Penerimaan Lain 1,97

Jumlah Akumulasi Sumber Dana 14.124.698.343,81

BPK-RI/ AUDITAMA V

63

Alokasi penyisihan laba yang diterima sebesar Rp14.033.609.500,00 merupakan bagian

penyisihan laba PT Jamsostek tahun 2002, 2003, dan 2004 untuk pelaksanaan Program

Bina Lingkungan.

Penerimaan jasa giro sebesar Rp91.088.841,84 merupakan pendapatan jasa giro atas dana

Bina Lingkungan selama tahun 2002 sampai dengan 2004.

Penerimaan lain sebesar Rp1,97 merupakan angka pembulatan.


(2) Akumulasi Penyaluran Dana 13.065.900.433,00

Akumulasi penyaluran dana per 31 Desember 2004 sebesar Rp13.065.900.433,00

merupakan penggunaan dana untuk penyaluran bantuan Bina Lingkungan tahun 2002

sampai dengan tahun 2004 dengan rincian sebagai berikut :

a. Bencana Alam 2.756.578.598,00 b. Pendidikan dan Pelatihan 2.932.898.400,00 c. Peningkatan Kesehatan 1.983.837.935,00 d. Prasarana dan Sarana Umum 2.977.146.500,00 e. Sarana Ibadah 2.415.439.000,00

Jumlah 13.065.900.433,00

BPK-RI/ AUDITAMA V

64

9. Hal-hal yang perlu diperhatikan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan pengelolaan PKBL ditemukan

beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

a. Program Kemitraan

1) Prosedur penempatan deposito pada Bank Asiatic tidak dilakukan sesuai

ketentuan sehingga Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek kehilangan kesempatan

memperoleh pendapatan sebesar Rp263,01 juta.

Dalam pedoman pengelolaan dana PKBL d.h. PUKK & BL PT Jamsostek

antara lain ditetapkan bahwa penempatan dana dalam bentuk deposito bertujuan

memanfaatkan saldo dana program yang belum digunakan, sehingga menghasilkan

bunga bagi program tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan PKBL tahun 2004 diketahui bahwa portofolio

deposito per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp4.000.000.000,00, yang

ditempatkan pada Bank Asiatic dengan jangka waktu tiga bulan mulai 31 Oktober

2003 s.d. 31 Januari 2004, tingkat bunga 8,43% per tahun, dan diperpanjang dari

tanggal 31 Januari s.d. 30 April 2004 dengan suku bunga 6,47%. Penempatan

deposito berjangka tidak didasarkan pada analisa penempatan yang memadai. Selain

itu diketahui bahwa Direktorat Investasi PT Jamsostek tidak melakukan penempatan

deposito pada Bank Asiatic. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan deposito tidak

pula berdasarkan konfirmasi dari Direktorat Investasi.

Gubernur BI melalui SK No 6/6/KEP-GBI/2004 tanggal 8 April 2004

mencabut ijin usaha Bank Asiatic. Sesuai dengan program penjaminan Pemerintah,

bunga atas deposito termasuk dalam program penjaminan dan dihitung s.d. tanggal

pencabutan ijin usaha bank.

Deposito beserta bunganya telah dicairkan tanggal 4 Maret 2005. Dengan

demikian, dari tanggal 8 April 2004 s.d. 4 Maret 2005, PKBL PT Jamsostek


Menggunakan asumsi tingkat bunga deposito penjaminan BI untuk jangka waktu satu

BPK-RI/ AUDITAMA V

65

bulan, PKBL PT Jamsostek kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil

investasi minimal sebesar Rp263.013.333,33 dengan rincian sebagai berikut :

Bulan Nominal Lama Hari Suku Bunga Jml Bunga April-04 4.000.000.000,00 22 6,11 14.935.555,56 Mei-04 4.000.000.000,00 31 7,25 24.972.222,22 Juni – 04 4.000.000.000,00 30 7,24 24.133.333,33 Juli – 04 4.000.000.000,00 31 7,25 24.972.222,22 Agus-04 4.000.000.000,00 31 7,25 24.972.222,22 Sept-04 4.000.000.000,00 30 7,25 24.166.666,67 Okt-04 4.000.000.000,00 31 7,25 24.972.222,22 Nop-04 4.000.000.000,00 30 7,25 24.166.666,67 Des-04 4.000.000.000,00 31 7,25 24.972.222,22 Jan-05 4.000.000.000,00 31 7,25 24.972.222,22 Febr-05 4.000.000.000,00 28 7,25 22.555.555,56 Mar-05 4.000.000.000,00 4 7,25 3.222.222,22 Jumlah 263.013.333,33

Dalam mengelola dana deposito, Biro DPKP/PKBL seharusnya

memperhatikan:

a) SK Menteri BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 pasal 8 yang

antara lain menetapkan bahwa dana program kemitraan bersumber dari hasil

bunga, bunga deposito, dan atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah

dikurangi beban operasional. Dengan demikian, penempatan deposito seharusnya

dilakukan dengan hati-hati mengingat hasil deposito merupakan salah satu sumber

dari program kemitraan. Hasil bunga yang tidak optimal berarti dana yang

disalurkan kepada mitra binaan menjadi tidak optimal juga.

b) SK Direksi No.KEP/169/102002 tanggal 8 Oktober 2002 tentang Pedoman

Akuntansi PKBL yang antara lain menetapkan bahwa dalam prosedur

penempatan investasi lancar, Kepala Biro DPKP/PUKK melakukan evaluasi atas

usulan dana yang akan ditempatkan pada deposito.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan Biro PKBL PT Jamsostek kehilangan

kesempatan memperoleh pendapatan bunga deposito sebesar Rp263.013.333,33.

Hal tersebut terjadi karena Biro PKBL tidak mematuhi SK Menteri BUMN

No. KEP-236/MBU/2003 dan SK Direksi No.KEP/169/102002 dengan tidak

melakukan analisa penempatan deposito berjangka maupun evaluasi penempatan.

BPK-RI/ AUDITAMA V

66

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa dapat memahami hasil temuan

BPK-RI dan akan kami tindak lanjuti bersama dengan reorganisasi yang sedang

dilakukan oleh manajemen PT Jamsostek. Terkait dengan pelaksanaan investasi dana

PKBL, pengelolaan Investasi tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan sistem dan

prosedur investasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Investasi PT Jamsostek.

Untuk masa yang akan datang penempatan deposito akan dilaksanakan secara lebih

hati-hati dan diprioritaskan pada Bank Pemerintah.

BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek agar dalam penempatan

dananya dalam bentuk deposito senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku

dan menyusun kebijakan, sistem dan prosedur investasi PKBL yang terintegrasi

dengan kebijakan, sistem, dan prosedur investasi yang dilakukan oleh Direktorat

Investasi PT Jamsostek.

2) Penempatan dana PKBL PT Jamsostek sebesar Rp4.252,00 juta di Bank

Mandiri sebagai program Pemerintah tidak menguntungkan PT Jamsostek

Sesuai dengan surat Menteri BUMN No.290/MBU/2004 tanggal 4 Juni 2004

kepada Direksi BUMN Pembina Program Kemitraan tentang Penjaminan Dana

Program Kemitraan Untuk Kredit Usaha Mikro, yang menyatakan antara lain dalam

rangka meningkatkan optimalisasi penyaluran dana Program Kemitraan BUMN

Pembina dan untuk mempercepat pemberdayaan usaha mikro dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi kerakyatan, maka sebagian dana Program Kemitraan BUMN

Pembina agar ditempatkan sebagai dana jaminan pada bank-bank penyalur kredit

usaha mikro. Dana yang ditempatkan sesuai ketentuan tersebut di atas dituangkan

dalam perjanjian antara BUMN dengan pihak bank penyalur mengenai hak dan

kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak dengan memenuhi azas-azas

formal.

Selanjutnya dengan surat Menteri BUMN No.307/MBU/2004 tanggal 15 Juni

2004 perihal penetapan jumlah dana Program Kemitraan yang ditempatkan untuk

jaminan kredit usaha mikro pada Bank Mandiri atau Bank Artha Graha sebagai

BPK-RI/ AUDITAMA V

67

rekening giro atau deposito, untuk PT Jamsostek ditetapkan sebesar

Rp4.252.000.000,00.

Selanjutnya diadakan kesepakatan antara PT Jamsostek sebagai Pihak

Pertama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Pihak Kedua yang

dituangkan dalam perjanjian No.DIR.PKS/011/2004 tanggal 18 Juni 2004 tentang

Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan (KUM-LTA), yang isinya mengatur antara

lain :

a) Penempatan dana Pihak Pertama ditempatkan pada rekening giro dan/atau

deposito di Pihak Kedua sebagai penjaminan atas pokok dan bunga kredit mikro

yang disalurkan oleh Pihak Kedua sesuai ketentuan Pihak Kedua, dan diberikan

jasa giro dan/atau bunga oleh Pihak Kedua. Sedangkan penyetorannya telah

dilakukan pada tanggal 27 Juli 2004 ke rekening Penampungan Dana Penjaminan

KUM-LTA No.070-00-0423544-1 sebesar Rp4.252.000.000,00. Jasa giro

penempatan tersebut ditampung dalam rekening nomor 070-00-0423545-8.

b) Atas penempatan dana Pihak Pertama pada rekening giro dan/atau deposito di

Pihak Kedua akan diberikan jasa giro dan/atau bunga oleh Pihak Kedua.

c) Dana penjaminan yang ditempatkan Pihak Pertama tersebut tidak dapat ditarik

kembali oleh Pihak Pertama selain untuk keperluan klaim Pihak Kedua, dan dapat

ditarik apabila ada kebijakan lain dari pemerintah atas dana penjaminan

dimaksud.

d) Pihak Kedua wajib memberikan laporan realisasi penyaluran kredit mikro kepada

Pihak Pertama setiap tiga bulan, dan untuk pertama kali dilakukan laporan posisi

per 30 September 2004.

e) Jangka waktu perjanjian selama tiga tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini,

dan setiap tahun akan dievaluasi, serta dapat dilakukan perpanjangan sesuai

kesepakatan kedua pihak.

f) Penempatan dana Pihak Pertama pada Pihak Kedua sebagai penjaminan kredit

dengan rasio 1 : 10.

g) Penggunaan dana tersebut untuk membayar klaim jika terjadi wanprestasi oleh

debitur Pihak Kedua sebagai akibat risiko usaha yang diajukan secara tertulis oleh

BPK-RI/ AUDITAMA V

68

Pihak Kedua selama-lamanya 90 hari sejak terjadinya wan-prestasi setelah

dilakukan verifikasi oleh Pihak Pertama melalui Kantor Akuntan Publik apabila

diperlukan. Sedangkan cara yang dilakukan yaitu mendebet rekening giro

Penampungan Dana Penjaminan KUM-LTA.

Selanjutnya sesuai dengan surat Menteri BUMN No.S-405/MBU/2004 bulan

Agustus 2004 tentang pemindahan dana penjaminan program kemitraan dalam

rangka KUM-LTA, ditetapkan bahwa mekanisme pemindahan dana penjaminan

diikat dalam suatu perjanjian masing-masing pihak (antara Bank Mandiri dengan

bank lain yang menerima jaminan). Sedangkan dalam perjanjian yang sudah

disepakati antara Bank Mandiri dengan PT Jamsostek bahwa dana yang ditempatkan

hanya digunakan untuk menjamin penyaluran kepada debitur oleh Bank Mandiri.

Selain itu, dalam surat Bank Mandiri kepada PT Jamsostek

No.CMB.SML/1667/2004 tanggal 22 Nopember 2004 perihal jasa giro atas dana

penjaminan dalam rangka KUM-LTA , diinformasikan bahwa sampai dengan saat ini

ketentuan dari Kantor Menteri BUMN untuk mentransfer jasa giro ke masing-masing

BUMN atas penempatan dana penjaminan belum diatur.

Sesuai dengan surat Bank Mandiri kepada PT Jamsostek

No.SBM.SMD/356/2005 bulan April 2005 perihal Laporan Realisasi Penyaluran dan

Penempatan Dana Penjaminan KUM-LTA posisi per 31 Maret 2005, diketahui

bahwa total penempatan dana dari 74 BUMN adalah sebesar Rp188.572.000.000,00

yang ditampung dalam satu rekening dan jasa giro sebesar Rp4.321.801.332,53 yang

juga ditampung dalam satu rekening, tanpa dirinci lagi ke dalam rekening untuk

masing-masing BUMN. Selain itu, juga diketahui bahwa rincian debitur yang

dijamin oleh Bank Mandiri dan besarnya nilai jaminan masing-masing BUMN tidak

diketahui.

Dari kondisi yang dikemukakan bahwa Isi Perjanjian No.DIR.PKS/011/2004

tanggal 18 Juni 2004 tentang KUM-LTA belum sepenuhnya memenuhi azas-azas

formal perjanjian berkaitan dengan penentuan hak dan kewajiban, serta tanggung

jawab masing-masing pihak yaitu antara lain:

BPK-RI/ AUDITAMA V

69

a) Dalam perjanjian kerja sama dengan Bank Mandiri tidak ditentukan secara

spesifik apakah dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito atau giro, tetapi

dari laporan setiap tiga bulan diketahui bahwa dana tersebut memperoleh jasa

giro, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana tersebut ditempatkan dalam giro

yang besarnya jasa giro tidak diatur dalam perjanjian. Penentuan pemilihan

bentuk penempatan sangat diperlukan mempengaruhi besarnya hasil bunga atas

penempatan tersebut dimana deposito akan memberikan tingkat bunga yang lebih

tinggi dari pada giro.

b) Di dalam laporan tiga bulanan Bank Mandiri tidak dijelaskan besarnya jasa giro

bagian masing-masing BUMN karena Bank Mandiri melaporkannya dalam

bentuk kumpulan untuk seluruh BUMN, sehingga besarnya hak jasa giro bagi

PT Jamsostek tidak diketahui.

c) Dana yang ditempatkan oleh PT Jamsostek kepada Bank Mandiri akan digunakan

oleh Bank Mandiri sebagai jaminan jika kredit yang disalurkan macet. Hal

tersebut menunjukkan adanya risiko yang dialihkan oleh Bank Mandiri kepada

PT Jamsostek, tetapi risiko yang ditanggung PT Jamsostek tersebut, tidak ada

imbalan yang diterima. Dengan demikian, sesuai perjanjian, Bank Mandiri

diuntungkan tanpa memberikan keuntungan bagi PT Jamsostek. Sementara itu

risiko yang ditanggung PT Jamsostek semakin besar karena PT Jamsostek

sebagai penjamin kredit mikro yang disalurkan oleh Bank Mandiri tidak diberi

kewenangan untuk menilai kelayakan kredit yang disalurkan tersebut dan apabila

macet, besarnya klaim yang harus dibayarkan kepada Bank Mandiri mencakup

hutang, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya sesuai perhitungan Bank Mandiri.

d) Klaim Bank Mandiri tidak dapat ditolak jika kredit yang disalurkan oleh Bank

Mandiri terjadi wanprestasi oleh debitur karena risiko bisnis. Di dalam perjanjian

tidak dijelaskan lebih lanjut definisi wanprestasi dan risiko bisnis tersebut,

sehingga dapat menimbulkan perselisihan jika terjadi klaim.

e) Adanya hak PT Jamsostek untuk melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan

Bank Mandiri menjadikan perlunya data yang jelas mengenai debitur yang

ditanggung PT Jamsostek, sehingga klaimnya dapat dibebankan kepada dana

BPK-RI/ AUDITAMA V

70

yang berasal dari PT Jamsostek. Dengan tidak adanya pemisahan dana dan data

yang jelas mengenai debitur yang dijamin oleh masing-masing BUMN akan

mempersulit proses verifikasi tersebut dan besarnya risiko yang harus ditanggung

oleh masing-masing pihak.

f) Adanya pasal rasio penjaminan terhadap total kredit yang dijamin adalah 1 : 10

dikaitkan dengan apabila debitur wanprestasi dan pihak Bank Mandiri boleh

mengajukan klaim, tidak jelas apakah besarnya klaim juga diperhitungkan dengan

rasio 1 : 10 dari total kredit debitur yang wanprestasi untuk memperhitungkan

besarnya risiko yang harus ditanggung oleh pihak BUMN dan Bank Mandiri.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian No.DIR.PKS/011/2004

tanggal 18 Juni 2004 hanya menguntungkan pihak Bank Mandiri dan tidak

menguntungkan PT Jamsostek.


a) Dana penjaminan yang ditempatkan pada rekening giro belum sepenuhnya

memberikan hasil yang maksimal dan tidak diketahui berapa hasil jasa gironya.

b) Jumlah dan nilai pinjaman nasabah kredit mikro yang dijamin oleh PT Jamsostek

tidak dapat diketahui.

c) Apabila terjadi klaim, tidak dapat diketahui dana BUMN mana yang berkurang.

d) PT Jamsostek harus menanggung risiko penjaminan tanpa diimbangi dengan

pendapatan atas risiko tersebut.

Kondisi tersebut terjadi karena Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek dalam

menandatangani perjanjian No.DIR.PKS/011/2004 tanggal 18 Juni 2004 belum

sepenuhnya memperhatikan azas-azas formal perjanjian berkaitan dengan penentuan

hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa penempatan dana PKBL pada

Bank Mandiri dalam rangka Program Penjaminan KUM-LTA pada prinsipnya sesuai

dengan Instruksi Menteri BUMN selaku RUPS melalui Surat No.S-290/MBU/2004

tanggal 4 Juni 2004, No.S-307/MBU/2004 tanggal 15 Juni 2004, dan No.S-

405/MBU/2004 tanggal 10 Agustus 2004. Selanjutnya, PT Jamsostek akan meminta

BPK-RI/ AUDITAMA V

71

arahan mengenai ketentuan program penjaminan KUM-LTA kepada Menteri

BUMN.

BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek supaya meminta arahan

Menteri BUMN untuk mendapat kejelasan mengenai hak dan kewajiban PT

Jamsostek dan PT Bank Mandiri dalam program KUM-LTA ini.

3) Pengendalian penyaluran dana PKBL belum sepenuhnya tertib.

Dalam rangka pengelolaan program DPKP dan PKBL, PT Jamsostek telah

memisahkan rekening bank untuk masing-masing program tersebut, yaitu :

a) Rekening Bank DPKP : khusus untuk menampung dan menyalurkan dan program

DPKP-Bergulir dan Tidak Bergulir termasuk biaya operasional DPKP.

b) Rekening Bank Kemitraan : khusus untuk menampung dan menyalurkan dana

Program Kemitraan bersifat pinjaman dan hibah serta biaya operasional kegiatan

kemitraan

c) Rekening Bina Lingkungan : khusus untuk menampung dan menyalurkan dana

program lingkungan (hanya bersifat hibah)

Berdasarkan pemeriksaan atas pengeluaran-pengeluaran dari rekening

bank masing-masing program diketahui, hal-hal sebagai berikut :

a) Kantor Wilayah/Cabang belum sepenuhnya terpisah dalam menggunakan

rekening bank masing-masing program tersebut. Ketidaktertiban tersebut terlihat

pada uraian sebagai berikut :

(1) Penyaluran/penggunaan dana program kemitraan didebet dari rekening bank

program DPKP atau sebaliknya penyaluran DPKP didebet dari rekening

bank Kemitraan.

(2) Penyaluran/penggunaan dana program Bina Lingkungan dari rekening bank

program DPKP atau Kemitraan

(3) Penyaluran/penggunaan dana program Bina Lingkungan ditransfer ke

rekening Bank DPKP pada kantor cabang atau rekening bank kemitraan.

BPK-RI/ AUDITAMA V

72

(4) Pendebetan dari rekening Operasional PT Jamsostek/Rekening Kantor

Wilayah/Cabang untuk penyaluran/penggunaan program DPKP atau

Kemitraan atau Bina Lingkungan.

(5) Saldo dana pada rekening bank untuk masing-masing program tidak

mencukupi dan tidak segera meminta tambahan dropping Kantor Pusat atau

Kantor Wilayah.

(6) Dan lain-lain penggunaan anggaran dengan mendebet dari rekening bank

yang tidak sesuai dengan pos mata anggaran masing-masing program.

b) Penggunaan/pengeluaran dana dari rekening bank yang tidak sebagaimana

mestinya tersebut dicatat sebagai Pos Sementara Dalam Penyelesaian (PSDP)

masing-masing program. PSDP pada masing-masing program tersebut dicatat

pada dua akun yaitu PSDP aktiva (Piutang pada program lain) dan PSDP pasiva

(hutang pada program lain).

Dengan adanya penggunaan dana dari rekening bank yang tidak sebagaimana

mestinya tersebut menimbulkan saldo pada PSDP dengan rincian sebagai berikut :

(1) PSDP DPKP :

- Aktiva Rp409.444.476,00

- Pasiva Rp91.139.810,00

(2) PSDP PKBL

- Aktiva Rp47.875.500,00

- Pasiva Rp383.791.237,00

Jumlah Rp932.251.023,00

c) Dalam rangka penyelesaian masalah tersebut, Biro DPKP/PKBL melalui surat

No. B/2108/032005 tanggal 16 Maret 2005 kepada seluruh kepala Kantor

Wilayah memberitahukan bahwa dana program DPKP dan PKBL harus terpisah.

Akan tetapi, pemberitahuan Biro DPKP dan PKBL tersebut belum diketahui

perkembangan tindak lanjut dan efektifitasnya.

BPK-RI/ AUDITAMA V

73

d) Lebih lanjut, Kepala Biro Akuntansi melalui Memo No.M/145/AK/032005

tanggal 10 Maret 2005 meminta konfirmasi dana DPKP dan PKBL pada rekening

Program Jamsostek Kantor Wilayah VIII dan Kacab Makasar.

Atas memo tersebut, Biro DPKP dan PKBL belum memberikan jawaban

konfirmasi sehingga adanya dana sebesar Rp2.541.667,00 dan Rp44.988.720,00

pada Kantor Cabang Makasar dan Rp6.739.550,00 pada Kantor Wilayah VII

belum dapat diyakini.

Sesuai SK Menteri BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tentang program

kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan tanggal 17 Juni

2003, pada pasal 8 point (6) menetapkan bahwa pembukuan dana PKBL

dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina. Dengan demikian

seharusnya penyaluran/penggunaan dana program kemitraan dan bina lingkungan

dipisahkan dengan program yang lain agar pengendalian dan penggunaan dana

masing-masing program tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi di atas mengakibatkan adanya saldo PSDP PKBL sebesar

Rp431.666.737,00 (Rp47.875.500,00 + Rp383.791.237,00).

Hal tersebut disebabkan kantor cabang/wilayah belum sepenuhnya tertib

dalam penggunaan rekening bank program DPKP dan PKBL.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa Biro DPKP & PKBL akan terus

memonitor penyelesaian masalah PSDP, dengan mengirim petunjuk pelaksanaan

penyelesaiannya dan pembinaan langsung dengan membentuk Tim untuk

menyelesaikan PSDP pada kepada kantor Wilayah/Cabang yang dimaksud. Terhadap

Memo Kepala Biro Akuntansi No.M/145/AK/032005, tentang konfirmasi dana

DPKP & PKBL pada Rekening Program Jamsostek Kantor Wilayah VIII dan Kacab

Makassar, telah diberikan penjelasan sesuai dengan Memo No.M/117/BDP/052005

tanggal 20 Mei 2005 kepada Biro Akuntansi yang intinya telah sesuai dengan Memo

Biro Akuntansi diatas dan meminta kepada Biro Akuntansi untuk menyelesaikannya.

BPK-RI/ AUDITAMA V

74

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek melalui Biro DPKP/PKBL

menginstruksikan kembali kepada Kanwil dan KC agar menggunakan rekening bank

DPKP, rekening Program Kemitraan dan rekening program Bina Lingkungan secara

terpisah dan menyelesaikan PSDP yang ada di Kanwil dan KC dimaksud.

4) Sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas PKBL tidak memadai.

Dalam rangka memperlancar operasional PKBL serta DPKP, Biro

DPKP/PKBL mengelola kas dalam perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan per

31 Desember 2004, saldo kas program DPKP dan PKBL masing-masing sebesar

Rp7.169.002,00 dan Rp1.755.973,00.

Berdasarkan pemeriksaan fisik kas yang dikelola oleh Biro DPKP/PKBL

pada tanggal 9 Mei 2005 diketahui hal-hal sebagai berikut :

a) Biro DPKP/PKBL tidak melakukan pemisahan penyimpanan antara kas Program

DPKP dan PKBL.

b) Penutupan saldo harian kas tidak dilakukan secara periodik.

c) Sistem aplikasi yang baru belum dapat diterapkan dengan sempurna.

d) Terdapat beberapa peminjaman kas bon oleh beberapa staf Biro DPKP/PKBL

dengan total nilai sebesar Rp5,30 juta yang tidak segera diselesaikan.

e) Petugas kasir merangkap sebagai petugas pembukuan pengeluaran kas.

Biro DPKP/PKBL seharusnya melakukan praktik pengelolaan kas dengan sistem

pengendalian intern yang memadai dengan memisahkan pengelolaan kas milik DPKP

dan PKBL.

BPK-RI/ AUDITAMA V

75


DPKP/PKBL tidak memadai dan terdapat peminjaman kas bon oleh beberapa staf

Biro DPKP/PKBL sebesar Rp5.300.000,00 yang tidak segera diselesaikan.

Hal tersebut disebabkan Biro DPKP/PKBL tidak tertib dalam pengelolaan

kas perusahaan.


(a) Tidak memadainya pengendalian intern atas pengelolaan kas Program DPKP dan

PKBL dikarenakan adanya perangkapan tugas kasir/pemegang kas sebagai

petugas pembukuan, hal tersebut disebabkan kekurangan personil pada Biro

DPKP/PKBL.

(b) Sementara belum ada kasir yang definitif, tugas kasir dibebankan kepada salah

satu staf yang menangani tugas-tugas keuangan yang terpisah dengan fungsi

pembukuan. Selanjutnya akan kami usulkan personil khusus yang menangani

tugas kasir.

(c) Untuk selanjutnya akan dilakukan pembenahan Struktur Organisasi pada Biro

DPKP/PKBL.

BPK-RI menyarankan Direksi PT Jamsostek agar menata kembali fungsi

pengelolaan kas pada Biro DPKP/PKBL, agar diperoleh pengendalian intern yang

memadai, selain itu menginstruksikan kepada pihak pengelola kas agar menjalankan

fungsinya dengan tertib.

b. Program Bina Lingkungan

1) Pengadaan ambulan tahun 2004 yang berasal dari dana PKBL tidak

dianggarkan dalam RKA dan ketentuan beserta pelaksanaannya belum

memadai

Pada tahun 2004 telah diadakan mobil ambulan yang diadakan melalui

penunjukkan langsung kepada PT Sarandi Karya Nugraha (PT SKN) melalui lima

Surat Perintah Kerja (SPK), dengan nilai pekerjaan tersebut sebesar

Rp14.976.292.800,00. Dari nilai pekerjaan sebesar itu terdapat dua SPK yang sumber

BPK-RI/ AUDITAMA V

76

dananya berasal dari DPKP dan PKBL yaitu sebesar Rp900.759.000,00, dengan

rincian sebagai berikut :

No. SPK Nilai Unit Jenis Sumber Dana

1 SPK/133/082004 Tgl 19 Agust 04

900.759.000,00 4 1 unit TC 2 unit biasa 1 jenazah

DPKP sebesar Rp302.289.000,00 PKBL sebesar Rp598.470.000,00

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai pekerjaan sebesar

Rp900.759.000,00, yang sumber pendanaannya berasal dari DPKP adalah sebesar

Rp302.289.000,00, sedangkan sebesar Rp598.470.000,00 dibebankan pada dana

PKBL.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengadaan ambulan tersebut diatas

diketahui beberapa hal sebagai berikut :

(a) Pengadaan ambulan tidak dianggarkan dalam RKA tahun 2004

Berdasarkan pemeriksaan atas SPK tersebut di atas diketahui bahwa pada tahun

2004 telah dilakukan pengadaan ambulan sebanyak tujuh unit yang terdiri atas

dua unit ambulan biasa, satu unit ambulan jenazah dan empat unit ambulan

bersalin yang dibebankan pada dana PKBL sebesar Rp598.470.000,00 yang

termasuk kedalam SPK No.SPK/133/082004 tanggal 19Agustus 2004.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas pengadaan ambulan yang diadakan

oleh PT SKN tahun 2004 diketahui bahwa atas pengadaan ambulan tersebut tidak

dianggarkan dalam RKA untuk Program Bina Lingkungan (PBL) tahun 2004.

Sesuai dengan RKA PBL diketahui antara lain PBL melaksanakan penyaluran

dana program sebanyak 485 bentuk bantuan sebesar Rp4.850.000.000,00.

Penggunaan dana tersebut untuk bencana alam, pendidikan/pelatihan,

peningkatan kesehatan, sarana umum, dan sarana ibadah.

Pemegang saham di dalam RUPS RKA PKBL tahun 2004 antara lain meminta,

Direksi untuk memperhatikan diantaranya RKA yang disahkan dan RKA sebagai

pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha tahun 2004, sehingga harus

dilaksanakan secara disiplin. Direksi diminta komitmennya untuk menjaga agar

BPK-RI/ AUDITAMA V

77

kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan dan berdampak pada pengeluaran

biaya dapat dihindari.

(b) Penunjukan PT SKN belum didukung dengan ketentuan yang memadai

Pelaksanaan pengadaan ambulan tahun 2004 oleh Biro DPKP/PKBL dilakukan

dengan menunjuk langsung PT SKN sebagai pelaksana pengadaan. Proses

tersebut pada tahun 2004 diawali dengan adanya kebutuhan untuk diadakannya

ambulan TC sesuai Memo Direktur Operasi dan Pelayanan

No.M/70/DIROP/122003 tanggal 31 Desember 2003 sebanyak empat ambulan

TC dan satu ambulan non-TC.

Berdasarkan Memo Direktur Keuangan No.M/42/DIRKEU/022004 tanggal 9

Februari 2004 kepada Direktur Utama diketahui bahwa penunjukan PT SKN

didasarkan :

(1) Perbandingan harga berdasarkan surat penawaran beberapa rekanan.

(2) PT SKN telah memiliki sertifikat desain industri untuk perangkat mobil

ambulan dan aksesorisnya.

Selanjutnya pengadaan diikat melalui SPK No.SPK/01/012004 tanggal 9 Januari

2004. Proses pengadaan ambulan berikutnya selama tahun 2004 dilakukan

dengan langsung menunjuk PT SKN yang disetujui Direktur Utama. Lebih lanjut

dari hasil pemeriksaan diketahui hal-hal berikut:

− Perbandingan harga dari beberapa rekanan (Memo No.M/42/DIRKEU/022004

tanggal 9 Februari 2004) dilakukan hanya dengan membandingkan harga dari

surat penawaran rekanan meskipun spesifikasi teknis ambulan yang

ditawarkan berbeda.

− Memo Direktur Keuangan No.M/42/DIRKEU/022004 tanggal 9 Februari

2004 kepada Direktur Utama perihal pelaksanaan pekerjaan pengadaan

ambulan dan assesoris untuk TC, antara lain menyampaikan draft surat

penunjukkan dan Perintah Kerja kepada PT SKN untuk ditandatangani, baru

disetujui Direktur Utama tanggal 13 Februari 2004. Sedangkan SPK yang ada

yaitu SPK No.SPK/01/012004 bertanggal 9 Januari. Dengan demikian SPK

BPK-RI/ AUDITAMA V

78

ditanda tangani sebelum ada usulan Direktur Keuangan dan persetujuan dari

Direktur Utama.

− Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa PT SKN memiliki pengalaman

dalam pekerjaan sejenis. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya

dokumen perjanjian/kontrak atas pekerjaan pembuatan/pengadaan ambulan

yang merupakan bukti atas pengalaman telah melakukan pekerjaan yang

sejenis. PT SKN mendapat ijin produksi alat kesehatan dari Departemen

Kesehatan pertama tanggal 29 Nopember 1999 dan terakhir tanggal 14 Maret

2003, akan tetapi mendapat sertifikat beberapa desain industri dari

departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2003 dan atas

perangkat mobil ambulan dan asesorisnya pada tanggal 11 Desember 2003.

− Belum dapat diketahui kinerja perusahaan tiga tahun terakhir, karena tidak ada

laporan audit tiga tahun terakhir dari Auditor Independen.

− PT SKN tidak memiliki sertifikasi kualifikasi/klasifikasi yang dikeluarkan

asosiasi perusahaan/profesi yang bersangkutan, yang merupakan bukti

keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang

usahanya.

Berdasarkan pedoman pengadaan barang dan jasa PT Jamsostek sesuai SK

Direksi No.KEP/80/062001 tanggal 29 Juni 2001 yang diperbaharui dengan SK

No.KEP/138/072004 tanggal 8 Juli 2004, antara lain mengatur bahwa pengadaan

barang/jasa tertentu dapat langsung ditunjuk penyedia barang/jasanya, walaupun

nilainya sudah di atas batasan nilai penunjukan langsung antara lain pengadaan

barang oleh perusahaan yang hak paten dari barang tersebut adalah milik

perusahaan itu sendiri.

Akan tetapi, atas penunjukan langsung tersebut tidak mengatur syarat-syarat

administrastif yang harus dipenuhi oleh penyedia barang dan jasa, sehingga

evaluasi adminsitratif yang dilakukan oleh BPS sebagai pelaksana pengadaan

melalui penunjukan langsung tidak dilakukan.

BPK-RI/ AUDITAMA V

79

Dari kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan ambulan yang

dilakukan oleh PKBL tahun 2004 yang dilakukan melalui penunjukan langsung,

tidak didukung oleh ketentuan yang mengatur mengenai syarat syarat

administrasi yang harus dipenuhi untuk mendukung penunjukan langsung

rekanan tersebut, sehingga pada proses penunjukkannya tidak didukung oleh

evaluasi adminsitrasi untuk mendapatkan keyakinan bahwa PT SKN mampu

melaksanakan pekerjaan tersebut.


(a) Terjadinya pengeluaran dana diluar RKA yang telah disyahkan dalam RUPS

sebesar Rp598.470.000,00.

(b) Pengadaan ambulan belum sepenuhnya sesuai ketentuan.


(a) Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek belum sepenuhnya mematuhi keputusan

yang telah ditetapkan dan RUPS dan keputusan Direksi.

(b) Pengawasan dan pengendalian anggaran oleh Biro DPKP/PKBL belum

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(c) Pedoman Pengadaan barang dan jasa PT Jamsostek belum mengatur secara

rinci tentang syarat-syarat administrasi dari penyedia barang.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa sebagai berikut :

(a) Pengadaan ambulan tidak dianggarkan dalam RKA tahun 2004

Pengadaan ambulan memang tidak dianggarkan dalam RKA tahun 2004,

dengan demikian pengadaan ambulan menggunakan anggaran pos

Peningkatan Kesehatan tetapi secara total realisasi Bina Lingkungan tidak

melampaui anggaran.

Di masa yang akan datang, pengadaan ambulan tidak kami bebankan dalam

Program Bina Lingkungan tetapi dalam Program DPKP.

(b) Penunjukan PT SKN sebagai pelaksana pengadaan belum didasarkan pada

ketentuan yang memadai

BPK-RI/ AUDITAMA V

80

Pedoman pengadaan yang berkaitan dengan penunjukan langsung sesuai SK

Direksi No.KEP/138/072004 akan dilakukan penyempurnaan.


1) Direksi PT Jamsostek mempertanggungjawabkan pengeluaran dana di luar RKA

kepada pemegang saham.

2) Direksi PT Jamsostek senantiasa melakukan pengawasan dan pengendalian atas

anggaran yang telah ditetapkan.

3) Melakukan revisi atas Pedoman Pengadaan barang dan jasa PT Jamsostek yang

belum mengatur secara rinci tentang syarat-syarat administrasi dari penyedia barang

yang ditunjuk melalui penunjukan langsung.

2) Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek belum memungut serta menyetorkan PPh

pasal 23 atas pekerjaan jasa instalasi dan training dalam rangka pengadaan

ambulan Program Bina Lingkungan.

Program Bina Lingkungan yang termasuk dalam PKBL dimaksudkan

untuk meningkatkan kepedulian PT Jamsostek terhadap pembinaan lingkungan

masyarakat terutama disekitar lokasi PT Jamsostek berada, dengan beberapa bentuk

kegiatan yang telah ditetapkan diantaranya bantuan peningkatan kesehatan

masyarakat.

Pada tahun 2004 telah diadakan mobil ambulan melalui penunjukan

langsung kepada PT Sarandi Karya Nugraha (PT SKN) melalui enam Surat Perintah

Kerja (SPK), dengan nilai pekerjaan tersebut sebesar Rp14.976.292.800,00. Dari

Nilai pekerjaan sebesar itu terdapat dua SPK yang sumber dananya berasal dari

DPKP dan PKBL yaitu sebesar Rp900.759.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

SPK Nilai Unit Jenis Sumber Dana

SPK/133/082004 Tgl 19 Agust 04



BPK-RI/ AUDITAMA V

81

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai pekerjaan sebesar

Rp900.759.000,00, sumber pendanaannya sebesar Rp598.470.000,00 dibebankan

pada dana PKBL.

Harga pengadaan ambulan tersebut terdiri dari harga ambulan beserta

peralatan medisnya ditambah dengan instalasi, training dan biaya kirim, serta pajak.

Dari harga pengadaan ambulan sebesar di atas, termasuk didalamnya sebesar

Rp38.600.000,00 (DPKP sebesar Rp8.900.000,00 dan PKBL sebesar

Rp29.700.00,00) adalah berupa biaya instalasi, training, dan biaya kirim.

Berdasarkan pemeriksaan atas pengadaan ambulan tersebut diketahui

bahwa atas pemungutan PPh pasal 23, Biro DPKP/PKBL tidak melakukan

pemotongan atas pajak tersebut yaitu sebesar 15% kali Dasar Pemotongan Pajak

(DPP) sebesar 40% atau tarif efektif sebesar 6% dari jumlah bruto, yaitu senilai

Rp1.134.000,00 (DPKP sebesar Rp324.000,00 dan PKBL sebesar Rp810.000,00

(perhitungan lihat lampiran 1).

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No.17 Tahun 2000 tentang PPh pasal

23 menetapkan antara lain bahwa “Atas penghasilan dengan nama dan bentuk

apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam

negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar

negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap, dipotong

oleh pihak yang wajib membayarkan atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik,

jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah

dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21”.

Hal ini mengakibatkan terdapat kehilangan penerimaan negara dari PPh

pasal 23 sebesar Rp810.000,00 yang tidak dipungut dan disetorkan dari transaksi

PKBL.

Keadaan ini terjadi karena Biro DPKP/PKBL belum sepenuhnya

memahami dan melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan sebagai berikut :

BPK-RI/ AUDITAMA V

82

(a) Terhadap PPh pasal 23 terhutang tersebut akan kami perhitungkan dengan tagihan

pada termin/pelunasan berikutnya sesuai kesepakatan dengan PT SKN masing-

masing SPK tersebut.

(b) Masalah pajak akan menjadi perhatian Biro DPKP/PKBL di masa yang akan

datang.

BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek supaya

memperhitungkan PPh Pasal 23 terhutang tersebut dengan tagihan pada

termin/pelunasan berikutnya. Menginstruksikan kepada Biro DPKP/PKBL agar

memahami dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan yang

berlaku di lingkup kegiatan organisasinya.

3) Sistem pengendalian intern proyek Pembangunan Rumah Baca belum

sepenuhnya memadai.

Dalam tahun 2004, Program Bina Lingkungan telah merencanakan

pembangunan rumah baca di 20 lokasi yang berada di wilayah Kantor Cabang

PT Jamsostek dengan anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00, dan telah direalisasikan

di 17 Kantor Cabang dengan nilai sebesar Rp2.840.552.300,00.

Pembangunan rumah baca tersebut mengacu kepada:

(a) Notulen rapat rencana pembangunan rumah baca antara Deputi Menteri BUMN

Bidang Logistik dan Pariwisata dengan 13 Direktur Utama BUMN tanggal 7

Januari 2004.

(b) Keputusan Direksi PT Jamsostek No. KEP/23/022004 tanggal 25 Februari 2004

tentang bantuan pembangunan rumah baca untuk masyarakat.

(c) Surat Direktur Utama PT Jamsostek No.B/1702/022004 tanggal 25 Februari 2004

tentang Pembangunan rumah baca.

Mengingat pembangunan rumah baca tersebut belum dianggarkan maka

Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamsostek mengajukan surat kepada Menteri

BUMN dengan No.R/928/072004 tanggal 16 Juli 2004 tentang tambahan anggaran

Pembangunan Rumah Baca sebanyak 20 Rumah Baca @ Rp250.000.000,00 sebesar

BPK-RI/ AUDITAMA V

83

Rp5.000.000.000,00. Menteri BUMN selaku RUPS melalui surat No.S-

498/MBU/2004 tanggal 17 September 2004 telah menyetujui penambahan anggaran

PKBL sebesar Rp5 milyar yang diambil dari Cadangan Umum.

Kebijakan konstribusi pembangunan rumah baca adalah sebagai berikut :

- Penyediaaan tanah : Pemerintah Daerah/Instansi lain

- Pembangunan rumah baca dan furniture : PT Jamsostek

- Peralatan komputer dan buku-buku : Yayasan Taman Bacaan Indonesia

- Biaya pengelolaan dan pemeliharaan : - PT Jamsostek

- Yayasan Taman Bacaan

- Pemerintah Daerah

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen terkait dengan proyek rumah

baca diketahui hal-hal sebagai berikut :

(a) Pembangunan rumah baca kurang direncanakan dengan baik.

Keputusan Direksi PT Jamsostek No.KEP/23/022004 tanggal 25 Februari 2004

tentang bantuan pembangunan rumah baca untuk masyarakat menyatakan bahwa

bantuan pembangunan rumah baca yang diberikan adalah sebanyak 14 unit akan

tetapi Surat Direktur Utama PT Jamsostek No.B/1702/022004 tanggal 25 Februari

2004 tentang Pembangunan rumah baca menyatakan bahwa rumah baca yang

akan dibangun adalah sebanyak 17 unit.

Dengan adanya perbedaan jumlah rumah baca yang akan dibangun tersebut

memperlihatkan bahwa PT Jamsostek belum merencanaan secara baik

pembangunan rumah baca.

Selain itu, perencanaan yang kurang baik tersebut terlihat pada realisasi

pembangunan baca yang hanya mencapai 14 rumah baca dari 20 rumah baca yang

diajukan ke Menteri BUMN.

(b) Kepala Kantor Wilayah/Cabang yang melaksanakan pembangunan rumah baca

belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Sampai dengan akhir pemeriksaan tanggal 31 Maret 20005, Kepala Kantor

Wilayah/Cabang yang melaksanakan pembangunan rumah baca belum

BPK-RI/ AUDITAMA V

84

memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana. Oleh karena

itu, Biro DPKP/PKBL Kantor Pusat tidak dapat melakukan pengendalian

penggunaan dana tersebut dibandingkan dengan perencanaan yang diajukan

masing-masing Kepala Kantor Wilayah/Cabang ke Biro DPKP/PKBL

(c) Kantor Wilayah/Cabang yang melaksanakan pembangunan rumah baca tidak

disiplin dan tertib dalam penggunaan dana.

Dalam pembangunan rumah baca tersebut, kantor wilayah/cabang menggunakan

dana yang berasal dari program kemitraan dan DPKP meskipun Biro

DPKP/PKBL telah memberikan dana (dropping) terkait ke masing-masing kantor

wilayah/cabang.

Pengeluaran dari rekening DPKP maupun Kemitraan untuk pembangunan rumah

baca tersebut, dicatat sebagai Pos Sementara Dalam Penyelesaian pada masing-

masing pembukuan program DPKP maupun Kemitraan. Oleh karena itu,

penggunaan dana dari program lain tersebut menimbulkan adanya pos sementara

dalam penyelesaian pada laporan keuangan program DPKP maupun Kemitraan.

Selain itu, dengan tidak tertibnya kantor cabang/wilayah menggunakan dana

tersebut menimbulkan adanya pengeluaran pada Kantor Cabang Makasar yang

diragukan pertanggungjawabannya sebesar Rp57.810.313,00. Pembayaran atas

pekerjaan rumah baca tersebut sebenarnya telah dikeluarkan melalui rekening

Program Bina Lingkungan namun dikeluarkan lagi dari rekening bank Program

DPKP dengan nilai yang sama.

(d) Penanggung jawab beban pengelolaan rumah baca belum jelas

Berdasarkan Pengarahan Ketua I Yayasan Taman Bacaan Indonesia pada tanggal

13 April 2004 dan diperkuat pada pertemuan antara Direktur Utama dengan

Ketua Umum Yayasan Taman Bacaan Indonesia pada tanggal 24 Juni 2004,

diketahui bahwa konsep pengelolaan rumah baca adalah sebagai berikut:

Perjanjian kerjasama pembangunan rumah baca di mana BUMN menyerahkan

uang atau pembangunan rumah baca dan gaji pegawai rumah baca kepada

Yayasan Taman Bacaan Indonesia.

BPK-RI/ AUDITAMA V

85

Perjanjian kerjasama pinjam pakai tanah dimana Pemerintah

Daerah/BUMN/instansi lain yang memiliki lokasi tanah rumah baca

menyerahkan kepada Yayasan Taman Bacaan Indonesia sebagai hak pinjam

pakai tanah.

Hingga saat ini belum ada kebijakan dari Kementerian BUMN terhadap beban

biaya pengelolaan rumah baca yang meliputi:

Gaji pegawai rumah baca

Biaya telepon, listrik dan air

Biaya pemeliharaan rumah baca

Dari kebijakan kontribusi tersebut tidak jelas siapa yang akan menanggung biaya

pengelolaan dan pemeliharaan rumah baca untuk masa yang akan datang,

sedangkan pengeluaran biaya pengelolaan rumah baca per 31 Desember 2004

sebesar Rp26.215.000,00 dibebankan pada Program Bina Lingkungan.

Pembangunan rumah baca seharusnya memperhatikan antara lain hal-hal

sebagai berikut:

(a) penerapan fungsi-fungsi utama manajemen yaitu perencanaan,

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian agar terbangun suatu sistem

pengendalian intern atas pembangunan rumah baca yang memadai.

(b) Penyaluran/penggunaan dana masing-masing program baik DPKP, Kemitraan

maupun Bina Lingkungan harus terpisah agar pengendalian lebih mudah

dilaksanakan.

(c) Sebelum dan atau pada saat pembangunan rumah baca, dibuat perjanjian dengan

Yayasan Taman Bacaan Indonesia yang mengatur pengelolaan rumah baca yang

telah selesai dibangun.

Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk

pembangunan rumah baca belum sepenuhnya diyakini.


(a) Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek tidak merencanakan secara memadai

pembangunan rumah baca tersebut .

BPK-RI/ AUDITAMA V

86

(b) Kantor Cabang/Wilayah belum sepenuhnya tertib dalam penggunaan rekening

bank program DPKP, program Kemitraan dan program Bina Lingkungan

Direksi PT Jamsostek menjelaskan sebagai berikut :

(a) Pembangunan Rumah Baca kurang direncanakan dengan baik.

Sesuai persetujuan Menteri BUMN selaku RUPS dengan surat No.S-

498/MBU/2004 tanggal 17 September 2004 bahwa anggaran Pembangunan

Rumah Baca sebesar Rp5.000,00 juta untuk 20 unit. Realisasi rumah baca hanya

sebanyak 14 unit ditambah 1 unit dalam proses pembangunan dengan lokasi di

Bima, NTB, sedangkan sisa anggaran Bina Lingkungan (anggaran Rumah

Baca) telah digunakan untuk bantuan korban bencana gempa bumi dan tsunami

di NAD.

(b) Kepala Kantor Wilayah / Cabang yang melaksanakan pembangunan rumah baca

belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pelaksanaan pembangunan rumah baca pada prinsipnya dilakukan oleh masing-

masing Kantor Wilayah/Cabang yang mendapat penugasan dan telah diminta

pertanggungjawabannya sebagai contoh surat yang dikirim kepada Kantor

Wilayah VII surat No.B/10344/112004 tanggal 23 Nopember 2004 perihal

Pembangunan Rumah Baca Kacab Kalbar.

Sebagai penegasan kembali atas pertanggungjawaban pembangunan Rumah

Baca, Biro DPKP/PKBL telah mengirim surat No.B/3215/042005, dan yang

sudah mengirim laporan pertanggungjawaban seperti Kantor Cabang Kalbar,

Kantor Cabang Bogor, Kantor Cabang Belawan, dan Kanwil V Jawa Tengah.

(c) Kantor Wilayah/Cabang yang melaksanakan pembangunan Rumah Baca tidak

disiplin dan tertib dalam penggunaan dana.

Atas penggunaan dana yang diragukan pertanggungjawabannya oleh BPK-RI

sebesar Rp57.810.313,00 akan dilakukan penelitian lebih lanjut ke Kantor

Cabang Makassar.

(d) Penanggung jawab beban pengelolaan Rumah Baca belum jelas

BPK-RI/ AUDITAMA V

87

Rumah Baca yang telah dibangun sebanyak 15 unit dengan rincian 11 unit

sudah selesai 100%, sebanyak tiga unit selesai 90%, dan satu unit dalam proses

pembangunan. Penanggung jawab dan pengelolaan Rumah Baca sebagai

berikut:

dua unit milik PT Jamsostek dan dikelola oleh Yayasan Manca

dua unit milik Pemda dan dikelola oleh Yayasan Manca

sembilan unit milik dan dikelola oleh Pemda

dua unit milik dan dikelola Pesantren

Khusus Rumah Baca sebanyak dua unit milik PT Jamsostek tersebut di atas,

yang dibangun di lingkungan Rusunawa Program DPKP akan dialihkan

kepemilikannya dan merupakan asset DPKP.

Untuk selanjutnya, terhadap beban pengelolaan Rumah Baca akan dibuat

perjanjian bahwa beban tersebut menjadi tanggung jawab pengelola.


(1) Sebelum melaksanakan suatu kegiatan senantiasa didahului dengan perencanaan

yang baik, seperti menetukan jumlah yang akan diadakan disesuaikan dengan

RKA, bagaimana cara pengadaannya, dan pengelolaannya, sehingga terbangun

suatu sistem pengendalian intern atas pembangunan rumah baca yang memadai

(2) Melalui Biro DPKP/PKBL meminta pertanggungjawaban pembangunan rumah

baca kepada KC yang belum melaporkan pertanggungjawabannya, dan meneliti

lebih lanjut atas penggunaan dana untuk rumah baca yang masih diragukan

pertanggungjawabannya pada Kantor Cabang Makassar.

(3) Menginstruksikan kepada Kantor Wilayah/Cabang agar selalu tertib dalam

penggunaan rekening bank Program DPKP, Program Kemitraan dan Program

Bina Lingkungan yang sudah dipisahkan.

BPK-RI/ AUDITAMA V

88

(4) Membuat kejelasan penaggungjawab atas beban pengelolaan rumah baca

tersebut.

4) Pelaksanaan kegiatan Jamsostek peduli mudik lebaran yang dilaksanakan oleh

PKBL belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Dalam rangka kepedulian PT Jamsostek kepada tenaga kerja dan

keluarganya yang akan merayakan Hari Raya ‘Idul Fitri ke kampung halamannya PT

Jamsostek melalui Program PKBL melakukan kegiatan Jamsostek Peduli Mudik

Lebaran (JPML). Dalam rangka kegiatan tersebut, Direktur Operasi dan Pelayanan

melalui Memo No.44/DIROP/112004 tanggal 1 Nopember 2004 mengajukan

proposal tentang JPML kepada Direktur Utama PT Jamsostek. Kegiatannya antara

lain berupa pelayanan kesehatan/pengobatan cuma-cuma dan memberikan bingkisan

kepada tenaga kerja yang sedang mudik. Atas memo tersebut disetujui oleh Direktur

Utama sesuai disposisinya tanggal 1 Nopember 2004.

Pelaksanaan atas kegiatan tersebut sesuai proposal akan dilaksanakan tiga

hari sebelum Hari Raya Idul Fitri (h-3). Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut

diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Kegiatan pelayanan kesehatan cuma-cuma

Pada tanggal 11 s.d 13 Nopember telah diadakan kegiatan Jamsostek peduli

mudik 2004 oleh PKBL pada Kanwil III. Sesuai laporan pertanggungjawaban

persekot kerja dalam rangka kegiatan tersebut diketahui untuk pos

kesehatan/pengobatan di lokasi adalah sebesar Rp100.269.000,00 dengan rincian

biaya sebagai berikut :

− Terminal Pulo Gadung Rp19.350.000,00

− Terminal Lebak Bulus Rp19.350.000,00

− Terminal Kp Rambutan Rp19.350.000,00

− Stasiun KA Senen Rp19.350.000,00

− Pelabuhan Tanjung Priok Rp10.000.000,00

− Ambulan keliling Rp12.869.000,00

BPK-RI/ AUDITAMA V

89

Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut tanggal 22 Nopember 2004,

diketahui realisasi total pasien keseluruhan adalah 934 orang, dengan rincian

sebagai berikut :

− Terminal Pulo Gadung = 157 orang

− Terminal Lebak Bulus = 229 orang

− Terminal Kp Rambutan = 239 orang

− Stasiun KA Senen = 105 orang

− Pelabuhan Tanjung Priok = 126 orang

− Ambulan keliling = 78 orang

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas kegiatan pelayanan kesehatan

cuma-cuma mudik lebaran tersebut diketahui beberapa hal sebagai berikut :

(1) Berdasarkan dokumen yang ada, pada rencana kegiatan tidak diketahui

berapa target pasien yang akan dilayani. Target sebanyak 3.600 orang

pasien/pekerja yang dilayani ditemukan pada laporan pelaksanaan kegiatan

tanggal 22 Nopember 2004.

Pada laporan pelaksanaan diketahui bahwa target 3.600 orang dilayani pada

empat titik. Sedangkan sesuai dengan proposal pelaksanaan kegiatan

dilaksanakan pada lima titik, dan realisasi pelaksanaan pada laporan ada di

enam titik (termasuk ambulan keliling).

Dengan target 3.600 orang pasien untuk enam lokasi (rata-rata untuk satu

lokasi targetnya adalah 600 orang pasien) realisasinya hanya tercapai

25,94% dari target. Artinya realisasi yang dicapai sangat jauh dari yang

diprediksi sebelumnya.

Sehingga disimpulkan bahwa perencanaan kegiatan belum dilakukan

dengan cermat, dan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat belum

sepenuhnya memberikan informasi yang tepat.

(2) Berdasarkan dokumen pembayaran atas pertanggungjawaban persekot kerja

diketahui bahwa empat kuitansi masing-masing sebesar Rp19.350.000,00

BPK-RI/ AUDITAMA V

90

atau dengan total Rp77.400.000,00 dibayarkan kepada Yayasan Mas Isman

Klinik Medika Bintaro (YMIMB) untuk pembayaran biaya pengobatan

cuma-cuma dan makanan kecil di Terminal Lebak Bulus, Kampung

Rambutan, Pulo Gadung dan Stasiun KA Senen (empat titik lokasi). Sesuai

dengan target bahwa pembayaran tersebut diberikan untuk melayani 2.400

orang (3.600 orang/6 lokasi x 4 titik lokasi), sedangkan realisasi hanya

mencapai 730 orang atau 31,41% dari target. Sehingga terdapat selisih yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan karena seharusnya terdapat obat-obatan

dan makanan kecil yang masih tersisa.

(3) Terdapat perbedaan pembayaran atas biaya pengobatan dilokasi antara yang

dibayarkan kepada dinas kesehatan pada titik lokasi Tanjung Priok sebesar

Rp10.000.000,00, dibandingkan dengan empat titik lokasi di Pulo Gadung,

Lebak Bulus, Kampung Rambutan dan Senen masing-masing sebesar

Rp19.350.000,00 yang dibayarkan kepada YMIMB. Atau pembayaran

kepada YMIMB hampir dua kali lipat yang dibayarkan kepada Dinas

Kesehatan.

(4) Berdasarkan pemeriksan atas kelengkapan dokumen pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan antara lain diketahui bahwa hanya terdapat daftar

pasien yang dilayani oleh ambulan keliling yang melayani lokasi Kawasan

Berikat Nusantara (KBN) yaitu sebanyak 82 pasien yang dilayani (dari total

sebanyak 934 orang). Daftar pasien untuk titik lokasi lainnya tidak

ditemukan.

Akan tetapi, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan diketahui bahwa

realisasi pelayanan oleh ambulan kelililing hanya sebanyak 78 pasien atau

lebih kecil jika dibandingkan daftar pasien yang dilayani hanya oleh KBN

sebanyak 82 pasien.

(5) Berdasarkan pemeriksaan atas kegiatan yang sama yang dilaksanakan oleh

Program DPKP, diketahui bahwa atas empat titik lokasi yang dilaksanakan

oleh YMIMB pada PKBL, juga dilaksanakan oleh Program DPKP. Dengan

BPK-RI/ AUDITAMA V

91

demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi kegiatan yang sama pada tempat

dan waktu yang sama dengan pelaksana kegiatan yang sama yaitu YMIMB.

(6) Realisasi kegiatan Program DPKP dan PKBL untuk beberapa titik lokasi

dilakukan pada waktu yang bersamaan yang apabila dilaksanakan oleh satu

program saja sudah cukup mengingat realisasi dari Program DPKP dan

PKBL (termasuk pelabuhan Tanjung Priok dan ambulan keliling) jauh di

bawah target, yaitu masing-masing hanya 18,27 % dan 25,94%. Titik lokasi

yang kegiatannya dilakukan bersamaan tersebut yaitu :

Lokasi Jumlah Pasien Program DPKP

Jumlah Pasien PKBL

Total Jumlah Pasien

Terminal Lebak Bulus 167 229 396 Terminal Kp Rambutan 213 239 452 Terminal Pulo Gadung 131 157 288 Stasiun Senen 147 105 252 Jumlah 658 730 1388

Apabila yang melaksanakan PKBL saja dengan target 3.600 orang pasien

dengan jumlah total pasien 1.388 (dua program), maka realisasinyapun

masih jauh di bawah target yaitu hanya 38,56%. Dengan demikian Program

DPKP tidak perlu melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga menghemat

biaya sebesar Rp194.079.600,00.

(b) Kegiatan paket mudik (pendidikan dan ibadah)

Selain melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan cuma-cuma kepada

pekerja yang mudik lebaran, juga dilaksanakan kegiatan berupa pemberikan

bingkisan kepada tenaga kerja yang sedang mudik dan panti asuhan, berupa paket

mudik dan paket panti.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan antara

lain diketahui untuk paket pendidikan berupa tas, buku tulis, bolpoint, dan tempat

pensil terealisasi sebesar Rp55.000.000,00, sedangkan untuk paket ibadah berupa

sarung terealisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau masing-masing 100% dari yang

direncanakan.

BPK-RI/ AUDITAMA V

92

Atas kedua paket tersebut di atas, sesuai penjelasan penanggungjawab

kegiatan, bahwa paket dibagikan baik secara langsung oleh PT Jamsostek maupun

tidak langsung antara lain melalui serikat pekerja kepada panti-panti asuhan dan

anak-anak sekolah menjadi satu paket yang isinya antara lain tas,sarung, tempat

pensil, pulpen dan buku tulis.

Berdasarkan laporan distribusi atas paket yang telah disalurkan sebanyak

3.000 paket. Atas distribusi tersebut masih tersisa sebanyak tas sebanyak 2.000

buah dan sarung sebanyak 1.975 buah. Sedangkan untuk alat tulis habis

tersalurkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan baik pada PKBL maupun Program DPKP

yang dikelola dalam satu unit kerja seharusnya direncanakan dan dikoordinasikan

dengan cermat dan baik untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya.


(a) Tujuan penyelenggaraan program JPML belum sepenuhnya dapat tercapai.

(b) Laporan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya.

Kondisi tersebut diatas disebabkan karena pelaksana kegiatan tidak

melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa akan menindaklanjuti dengan

memberikan surat teguran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan

tersebut, meskipun pelaksanaan kesehatan cuma-cuma dalam rangka mudik lebaran

masyarakat pekerja yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan anggaran dari

program Bina Lingkungan Kantor Pusat telah dipertanggungjawabkan secara formal.

Untuk masa yang akan datang, penyaluran dana Program Bina

Lingkungan dalam rangka pelayanan kesehatan cuma-cuma bagi masyarakat umum

yang melaksanakan mudik lebaran akan lebih terkendali dan hati-hati (prudent) serta

dapat dipertanggungjawabkan.

BPK-RI/ AUDITAMA V

93

Terhadap sisa tas sebanyak 2.000 buah dan sarung sebanyak 1.975 buah

akan segera disalurkan ke Panti Asuhan.

BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek supaya dalam

pelaksanaan kegiatan baik pada PKBL maupun Program DPKP yang dikelola dalam

satu unit kerja direncanakan dan dikoordinasikan dengan cermat dan baik untuk

menghindari terjadinya pemborosan biaya. Dan dalam pelaksanaannya supaya

berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga kegiatan tersebut

dapat dipertanggungjawabkan. Atas sisa kegiatan paket mudik lebaran yaitu paket

ibadah dan pendidikan agar segera ditentukan langkah selanjutnya.

10. Tindak Lanjut Audit tahun sebelumnya

Terdapat temuan pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang masih dipantau,

yaitu :

a. Hasil Audit BPK RI

Hasil pemeriksaan tahun 2003

1) Piutang macet mencapai 43,51% dari saldo pinjaman per 31 Desember 2003

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek melakukan upaya

pengembalian atas pinjaman macet dan diragukan, dan melakukan monitoring

untuk yang lancar dan kurang lancar serta meningkatkan kualitas pemberian

pinjaman program PUKK.


(a) Pinjaman macet serbesar Rp16.427.946.635,76 sudah dilaksanakan somasi

pertama sebanyak 204 mitra binaan dengan nilai pinjaman sebersar

Rp3.819.085.277,00

(b) Dari jumlah tersebut yang sudah diserahkan kepada KP2LN dengan surat

No.B/8130/112003 tanggal 4 Nopember 2003 sebanyak 62 mitra binaan dengan nilai

Pinjaman sebesar Rp1.788.418.960,00 dan yang sudah dinyatakan KP2LN sebagai

Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebanyak 52 mitra binaan

dengan nilai pinjaman sebesar Rp1.595.981.000,00.

BPK-RI/ AUDITAMA V

94

(c) Terhadap pinjaman macet yang dinyatakan PSBDT sebanyak 52 mitra binaan

dengan nilai pinjaman Rp1.595.981.000,00 dengan surat No.B/10106/112004

Direksi sudah mengirimkan surat kepada Menteri BUMN untuk dihapusbuku

untuk dicatat ke dalam Pos Pinjaman Bermasalah.

(d) Dari 204 mitra binaan yang sudah disomasi sisanya sebanyak 152 mitra binaan

(204 – 52) dalam status :

- Lunas 20 MB Rp 187.708.000,00

- Resceduling 12 MB Rp 242.221.000,00

- Proses penyetahan ke KP2LN 113 MB Rp 1.748.337.317,00

- Penelitian Bersama 7 MB Rp 38.877.000,00

- Koreksi - Rp 6.560.000,00

Jumlah 152 MB Rp 2.223.103.317,00

(e) Direksi PT Jamsostek sudah mengirim surat kepada Kantor Wilayah dan Kantor

Cabang No.B/7934/2003/102003 perihal Penyerahan Berkas Piutang Macet PUKK

kepada KP2LN untuk segera menyelesaikan proses penyerahan berkas Pinjaman

Macet kepada KP2LN.

(f) Direksi PT Jamsostek sudah mengirim surat kepada Kantor Wilayah dan Kantor

Cabang No. B/883/012004 perihal Penyelesaian Piutang Macet Program PUKK

Tahun buku 2003.

(g) Direksi PT Jamsostek telah mengirim surat ke Kantor Wilayah dan Kantor Cabang

melalui surat No.B/4144/052004 tanggal 10 Mei 2004 perihal Peningkatan Kinerja

Program Kemitraan supaya monitoring dan meningkatkan kualitas pinjaman.

Berdasarkan tindak lanjut yang telah dilakukan, maka temuan ini masih

dipantau karena belum memenuhi saran yang diberikan oleh BPK-RI.

2) Pemberian pinjaman dana Program Kemitraan pada Kanwil III sebesar

Rp890,00 juta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek memberi sanksi kepada

petugas yang bertanggungjawab atas penyaluran Program Kemitraan di Kanwil III

dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan penyaluran kepada mitra binaan di

BPK-RI/ AUDITAMA V

95

masa yang akan datang, mengambil langkah-langkah penyelamatan atas dana yang

dipinjamkan dengan meminta agunan/jaminan aset dari perusahaan-perusahaan

tersebut.


(a) PT Jamsostek sedang melakukan penelitian yang mendalam terhadap penyaluran

pinjaman tersebut sebagai dasar pemberian sanksi jika terjadi penyimpangan.

(b) Upaya-upaya penagihan terhadap debitur terus dilaksanakan dan Kantor Wilayah

III telah mengirimkan surat kepada Tim PUKK & DPKP PT Jamsostek Kantor

Wilayah III supaya melengkapi persyaratan penyaluran PUKK/DPKP melalui

surat No.B/250/04/2004 tanggal 21 April 2004.

Berdasarkan tindak lanjut yang telah dilakukan, maka masih dipantau tindak

lanjutnya karena belum memenuhi saran BPK-RI.

3) Penyaluran pinjaman sebesar Rp100,00 juta kepada Koperasi Serba Usaha DKI

Jakarta diragukan kewajarannya



PT Jamsostek dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan penyaluran kepada mitra

binaan di masa yang akan datang.










BPK-RI/ AUDITAMA V

96

4) Terdapat penyaluran pinjaman kepada 27 mitra binaan yang tidak didukung

dengan syarat kuantitatif, kualitatif dan kelengkapan dokumen



dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan penyaluran kepada mitra binaan di

masa yang akan datang.










Hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya

1) Pengembalian pinjaman dana PUKK dari Koperasi Pondok Pesantren KH

Abdurrahman Ambo Dalle sebesar Rp200,00 juta mengalami kemacetan

BPK-RI menyarankan agar Biro DPKP/PUKK lebih meningkatkan tertib

administrasi, lebih intensif melakukan pengawasan/monitoring dan penagihan

piutang kepada mitra binaan. Selain itu, agar Menteri BUMN dalam mengambil

kebijakan penyaluran bantuan berupa instruksi kepada Direksi tetap memperhatikan

ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Direksi memberikan penjelasan:

(a) Telah dilakukan kunjungan kepada Mitra Binaan tersebut sesuai dengan laporan

hasil kunjungan tanggal 29 September 2003, bahwa Mitra Binaan tersebut tidak

dapat diketahui lagi alamat yang baru, sehingga upaya penagihan (Surat

BPK-RI/ AUDITAMA V

97

Peringatan) tidak dapat dilakukan lagi, untuk selanjutnya akan diserahkan

kepada KP2LN.

(b) Berkas Pinjaman Macet sudah diserahkan kepada KP2LN Jakarta V untuk

dilakukan penelitian bersama surat No.B/40/012005 tanggal 4 Januari 2005 perihal

Penelitian Lapangan Piutang Macet Program DPKP & PKBL.

(c) Berdasarkan hasil penelitian bersama dari KP2LN Jakarta V, Mitra Binaan atas

nama KH. Abdulrahman Ambo Dalle dinyatakan sulit ditagih berdasarkan surat

KP2LN Jakarta V No.S-224/WPL.03/KP.05/2005 tanggal 17 Februari 2005

Lampiran 3.



2) Pengembalian pinjaman dana PUKK dari Induk Koperasi Wirausaha Nasional

sebesar Rp1.145,00 juta mengalami kemacetan

BPK-RI menyarankan agar Biro DPKP/PUKK meningkatkan tertib

administrasi dan monitoring data mitra binaan, dan lebih intensif melakukan

penagihan pinjaman-nya. Selain itu, Menteri BUMN agar meminta

pertanggungjawaban Direksi atas pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan meminta kepada pihak lain agar tidak membuat

kebijakan di luar kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri

BUMN tentang pengelolaan PUKK.

Atas permasalahan tersebut Direksi memberikan penjelasan:

(a) Induk Koperasi Wirausaha Nasional (INKOWINA) sampai dengan saat ini baru

membayar cicilan sebesar Rp 40.421.969,70.

(b) Terhadap saldo pinjaman, PT Jamsostek sudah memberikan surat peringatan

kepada INKOWINA No.B/7020/092003 tanggal 29 September 2003,

No.B/1214/022004 tanggal 11 Februari 2004, dan No.B/2826/032004 tanggal 31

Maret 2004.

(c) PT Jamsostek sudah menyerahkan berkas pinjaman macet Inkowina kepada

KP2LN Jakarta V untuk dilakukan penelitian bersama surat No.B/40/012005

BPK-RI/ AUDITAMA V

98

tanggal 4 Januari 2005 perihal Penelitian Lapangan Piutang Macet Program DPKP

& PKBL.

(d) Berdasarkan hasil penelitian bersama dari KP2LN Jakarta V, Mitra Binaan atas

nama INKOWINA dinyatakan sulit ditagih sesuai surat KP2LN Jakarta V No.S-

224/WPL.03/KP.05/2005 tgl. 17 Februari 2005 Lampiran 2.



3) Pengembalian pinjaman dana PUKK dari Koperasi Melati Muda sebesar

Rp1.125,00 juta mengalami kemacetan


administrasi dan monitoring data mitra binaan, dan penagihan pinjamannya. Selain

itu, Menteri BUMN agar meminta pertanggungjawaban Direksi atas pemberian

pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminta kepada

pihak lain agar tidak membuat kebijakan di luar kebijakan yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan dan Menteri BUMN tentang pengelolaan PUKK.

Atas permasalahan tersebut Direksi memberikan penjelasan:

(a) PT Jamsostek sudah memberikan surat peringatan kepada Koperasi Melati Muda :

• Surat peringatan pertama No.B/7020/092003 tanggal 29 September 2003 tentang

Surat Peringatan I.

• Surat Peringatan kedua No.B/1215/022004 tanggal 11 Februari 2004 tentang

Surat Peringatan II.

• Surat Peringatan ketiga No.B/2829/032004 tanggal 31 Maret 2004 tentang Surat

Peringatan III (terakhir).

(b) PT Jamsostek telah menyerahkan berkas Pinjaman Macet Koperasi Melati Muda

kepada KP2LN Jakarta V untuk dilakukan penelitian bersama surat No.B/40/012005

tanggal 4 Januari 2005 perihal Penelitian Lapangan Piutang Macet Program DPKP &

PKBL.

BPK-RI/ AUDITAMA V

99

(c) Berdasarkan hasil penelitian bersama dari KP2LN Jakarta V, Mitra Binaan atas nama

Koperasi Melati Muda dinyatakan sulit ditagih sesuai surat KP2LN Jakarta V No.S-

224/WPL.03/KP.05/2005 tanggal 17 Februari 2005 Lampiran 3



4) Pengembalian pinjaman dana PUKK dari Kopkar PT Kong Thai Indonesia

Shoes Manufacturing sebesar Rp50,00 juta mengalami kemacetan


administrasi, monitoring data mitra binaan dan mengupayakan secara optimal atas

pengembalian pinjaman tersebut.

Atas permasalahan tersebut Direksi memberikan penjelasan bahwa:

(a) PT Jamsostek telah memberikan surat peringatan kepada Kopkar PT Kong Thai :

• Surat peringatan pertama No.B/7020/092003 tanggal 29 September 2003 tentang

Surat Peringatan I.

• Surat Peringatan kedua No.B/1245/022004 tgl. 11 Februari 2004 tentang Surat

Peringatan II.

(b) PT Jamsostek telah menyerahkan berkas Pinjaman Macet Kopkar PT Kong Thai

kepada KP2LN Jakarta V untuk dilakukan penelitian bersama surat

No.B/40/012004 tanggal 4 Januari 2004 perihal Penelitian Lapangan Piutang

Macet Program DPKP & PKBL.

(c) Berdasarkan hasil penelitian bersama dari KP2LN Jakarta V, Mitra Binaan atas

nama Kopkar PT Kong Thai dinyatakan sulit ditagih sesuai surat KP2LN Jakarta V

No.S-224/WPL.03/KP.05/2005 tanggal 17 Februari 2005 Lampiran 3.



BPK-RI/ AUDITAMA V

100

5) Penyaluran dana PUKK kepada YPAIT sebesar Rp500,00 juta tidak diikat

dengan perjanjian pinjaman dan pengembaliannya mengalami kemacetan


administrasi, lebih intensif melakukan pengawasan/monitoring dan penagihan

piutang kepada mitra binaan. Selain itu, agar Menteri BUMN dalam mengambil

kebijakan penyaluran bantuan berupa instruksi kepada Direksi tetap memperhatikan



(a) Berkas pinjaman macet sudah diserahkan kepada KP2LN Jakarta V untuk

dilakukan penelitian bersama surat No.B/40/012005 tanggal 4 Januari 2005 perihal

Penelitian Lapangan Piutang Macet Program DPKP & PKBL.

(b) Berdasarkan hasil penelitian bersama dari KP2LN Jakarta V, Mitra Binaan

Koperasi Ponpes Ambodalle, Inkowani, Koperasi Melati Muda, Kopkar PT Kong

Thai, dan YPAIT, dinyatakan sulit ditagih berdasarkan surat KP2LN Jakarta V

No.S-224/WPL.03/KP.05/2005 tanggal 17 Februari 2005.

(c) Berdasarkan surat No.B/1864/032005 tanggal 9 Maret 2005 kepada Direktorat

Jenderal Piutang dan Lelang Negara tentang Usulan pertimbangan

penghapusbukuan piutang macet enam mitra binaan sebesar Rp3.691.938.121,26.



6) Tingkat penyaluran pinjaman kepada Mitra Binaan tahun 2002 masih rendah

dan terdapat pinjaman PUKK yang macet per 31 Desember 2002 sebesar

Rp17.187,73 juta atau sebesar 51,80% dari saldo pinjaman.

BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek memerintahkan kepada

Biro DPKP/PUKK untuk lebih intensif melakukan sosialisasi dan pembinaan

kepada petugas pengelola DPKP di Kantor Pusat, Kanwil dan Cabang; melakukan

pembenahan organisasi dan penambahan pengelola DPKP/PUKK di Kanwil dan

Cabang, dan Biro DPKP/PUKK lebih meningkatkan tertib administrasi dan lebih

BPK-RI/ AUDITAMA V

101

intensif melakukan pengawasan/monitoring, serta penagihan piutang kepada mitra

binaan.

Atas permasalahan tersebut Direksi memberikan penjelasan bahwa:

(a) Dengan adanya penyempurnaan struktur organisasi sesuai SK Direksi

No.KEP/140/072004 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Jamsostek

Kantor Wilayah, diharapkan terjadi peningkatan pengawasan, tertib administrasi

dan peningkatan penagihan piutang di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

(b) Pada tanggal 14 s/d 18 Desember 2004 petugas pelaksana Program PUKK

(Kemitraan) di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang diberikan Diklat Teknis

Analisis Program DPKP dan PKBL sebanyak 29 petugas.

(c) Direksi mengirimkan surat kepada Kantor Wilayah dan Kantor Cabang

No.B/358/012005 menganjurkan kepada Kantor Wilayah dan Kantor Cabang

dalam melaksanakan Program Kemitraan supaya mendayagunakan petugas

yang sudah mengikuti Diklat Teknis Analisis.



b. Hasil Audit BPKP

Sesuai dengan berita acara pemutakhiran temuan BPKP Program PUKK tahun buku

2000 s.d. 2002, temuan yang masih dipantau adalah:

a. Tahun 2002

Terdapat penggunaan dana PUKK yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam

perjanjian pinjaman dan duplikasi pemberian pinjaman kepada mitra binaan yang

sama.

Kepada Direksi PT Jamsostek disarankan agar:

(1) Memberikan peringatan kepada Kepala Kantor Wilayah VIII Makassar agar tidak

terulang kembali pemberian pinjaman kepada mitra binaan yang sama.

(2) Memerintahkan Kepala Kanwil VIII Makassar untuk tetap melakukan penagihan

kepada debitur yang macet tersebut.

BPK-RI/ AUDITAMA V

102

Biro DPKP/PUKK memberikan tanggapan bahwa:

(1) Tidak diketahuinya perubahan/ pengalihan usaha mitra binaan dimaksud karena

tidak aktifnya petugas PUKK setempat untuk memantau dan evaluasi pembayaran

mitra binaan di wilayahnya.

(2) Sedangkan terjadinya pemberian fasilitas pinjaman dana PUKK pada mitra binaan

yang sama disebabkan karena adanya rekomendasi dari Kantor Meneg BUMN,

sesuai surat No.S-47/DU/2/PBUMN/99 tanggal 30 Maret 1999 tentang Alokasi

dana PUKK.

(3) Penagihan debitur macet akan diserahkan kepada KP2LN setempat.

(4) Dalam tahun 2003 seluruh piutang macet mitra binaan sudah disomasi dan

melakukan kunjungan, karena petugas dan biaya pembinaan masih transisi.

(5) Tahapan-tahapan penyelesaian piutang macet PUKK sudah menyampaikan

kepada Kanwil dan Kacab sesuai Surat Direksi No.B/883/012004 tanggal 28

Januari 2004 tentang penyelesaian piutang macet program PUKK tahun buku

2003.

(6) Surat peringatan kepada Kanwil VIII sudah disampaikan melalui Surat No.

B/3477/04/2004 tanggal 20 April 2004 tentang klarifikasi bantuan pinjaman dan

perjanjian PUKK.

b. Tahun 2001

a) Pemberian Modal Kerja kepada YPAIT di Makassar sebesar Rp 500,00 juta tidak

diikat dengan perjanjian. Sampai saat pemeriksaan berakhir, mitra binaan belum

menandatangani perjanjian serta belum pernah mengangsur. Pihak Manajemen

telah membuat teguran melalui surat:

(1) No.R/2841/042000 tanggal 27 April 2000 dan No.R/97/052000 tanggal 19

Mei 2000 isinya menyebutkan bahwa draf perjanjian antara YPAIT dengan

PT Jamsostek agar segera ditindak lanjuti.

(2) No.B/27542002 tanggal 2 April 2002 kepada YPAIT untuk menyampaikan

laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan membayar anggsuran.

BPK-RI/ AUDITAMA V

103

b) Pinjaman Modal Kerja kepada 2 mitra binaan ternyata kegiatannya macet, yaitu

CV Mulya Ternak dengan surat perjanjian No.92/PUKK/0699 tanggal 14 Juni

1999 dan CV Awali dengan surat perjanjian No.94/PUKK/0699 tanggal 14 Juni

1999 masing-masing sebesar Rp20,00 juta.

Sudah dilakukan kunjungan oleh Ketua Tim PUKK Kanwil VIII dan sudah

dibuat pernyataan untuk mengangsur, namun belum ada tindak lanjutnya.

c) Pinjaman PUKK yang realisasi penggunaannya tidak sesuai dengan proposal,

yaitu pinjaman kepada pengrajin keramik Kasongan Subur Ceramics sebesar

Rp300,00 juta.

Atas pinjaman tersebut telah disetujui penjadualan kembali sesuai Surat Kanwil V

No.B/331/032004 tanggal 10 Maret 2004. Sisa pinjaman adalah sebesar Rp49,15

juta.

d) Terdapat penyaluran pinjaman dana PUKK yang angsurannya macet yaitu

kepada:

– CV Margasari Utama sebesar Rp112,50 juta

– CV Atam’s Cipta Sarana sebesar Rp20,00 juta

– Apotek Tri Mulya sebesar Rp10,00 juta

Terhadap ketiga mitra binaan dimaksud telah diserahkan kepada KP2LN setempat

sesuai Surat Direksi No.B/883/012004 tanggal 28 Januari 2004 tentang

penyelesaian piutang macet program PUKK tahun buku 2003.


Temuan-temuan tersebut masih dipantau, karena upaya penyelesaian tindak lanjutnya,

selain masih dalam proses ada juga yang terkait dengan pihak-pihak lain.

BPK-RI menyarankan agar Direksi mengupayakan secara maksimal penyelesaian temuan

pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya baik atas temuan BPK-RI maupun BPKP.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : 1/1

PENGADAAN AMBULANCE TAHUN 2004DPKP DAN PKBL

HARGA /UNIT PPN BBN SUB TOTAL KIRIM INSTAL &TRAIN SUB TOTAL PPN SUBTOTAL1 SPK/01/012004 TC 4

TGL 9 Januari 2004 310.040.000 SORONG SORONG 292.000.000 16.400.000 1.640.000 18.040.000 310.040.000 DPKP - Tidak dapat dihitung293.980.000 BOGOR BOGOR 292.000.000 1.800.000 180.000 1.980.000 293.980.000 DPKP - karena tidak pisah

1.457.270.000 294.750.000 SERANG SERANG 292.000.000 2.500.000 250.000 2.750.000 294.750.000 DPKP - antara biaya instalasi308.500.000 LHOKSEUMAWE LHOKSEUMAWE 292.000.000 15.000.000 1.500.000 16.500.000 308.500.000 DPKP - dan training dan biaya

NON-TC 1 - kirim250.000.000 DKI IMAM PRASOJO 250.000.000 - - 250.000.000 DPKP

YAYASAN IBU DAN ANAK 1.457.270.000 - - - 1.418.000.000 - - 35.700.000 3.570.000 39.270.000 1.457.270.000 -

2 SPK/44/042004 TC 18TGL 1 APRIL 2004 305.799.000 BINJAI BINJAI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.240.000 5.850.000 12.090.000 1.209.000 13.299.000 305.799.000 DPKP 351.000

305.799.000 PADANG PADANG 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.240.000 5.850.000 12.090.000 1.209.000 13.299.000 305.799.000 DPKP 351.000 304.776.000 MUARA ENIM MUARA ENIM 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 5.760.000 5.400.000 11.160.000 1.116.000 12.276.000 304.776.000 DPKP 324.000

5.481.117.000 305.799.000 DUMAI DUMAI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.240.000 5.850.000 12.090.000 1.209.000 13.299.000 305.799.000 DPKP 351.000 307.845.000 BATAM BATAM 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 7.200.000 6.750.000 13.950.000 1.395.000 15.345.000 307.845.000 DPKP 405.000 294.975.000 DKI GROGOL 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.250.000 2.250.000 225.000 2.475.000 294.975.000 DPKP 135.000 294.975.000 DKI BEKASI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.250.000 2.250.000 225.000 2.475.000 294.975.000 DPKP 135.000 294.975.000 DKI TANGERANG 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.250.000 2.250.000 225.000 2.475.000 294.975.000 DPKP 135.000 305.799.000 SURAKARTA SURAKARTA 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.240.000 5.850.000 12.090.000 1.209.000 13.299.000 305.799.000 DPKP 351.000 305.799.000 TANJUNG PERAK TANJUNG PERAK 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.240.000 5.850.000 12.090.000 1.209.000 13.299.000 305.799.000 DPKP 351.000 307.845.000 NTT NTT 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 7.200.000 6.750.000 13.950.000 1.395.000 15.345.000 307.845.000 DPKP 405.000 307.845.000 NTB NTB 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 7.200.000 6.750.000 13.950.000 1.395.000 15.345.000 307.845.000 DPKP 405.000 306.822.000 SAMARINDA SAMARINDA 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.720.000 6.300.000 13.020.000 1.302.000 14.322.000 306.822.000 DPKP 378.000 306.822.000 KALSEL KALSEL 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.720.000 6.300.000 13.020.000 1.302.000 14.322.000 306.822.000 DPKP 378.000 305.799.000 PONRIANAK PONRIANAK 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.240.000 5.850.000 12.090.000 1.209.000 13.299.000 305.799.000 DPKP 351.000 307.845.000 PALANGKARAYA PALANGKARAYA 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 7.200.000 6.750.000 13.950.000 1.395.000 15.345.000 307.845.000 DPKP 405.000 304.776.000 MAKASAR MAKASAR 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 5.760.000 5.400.000 11.160.000 1.116.000 12.276.000 304.776.000 DPKP 324.000 306.822.000 AMBON AMBON 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.720.000 6.300.000 13.020.000 1.302.000 14.322.000 306.822.000 DPKP 378.000

5.481.117.000 4.622.580.000 462.258.000 180.162.000 5.265.000.000 97.920.000 98.550.000 196.470.000 19.647.000 216.117.000 5.481.117.000 5.913.000

3 SPK/89/062004 TC 11TGL 15 JUNI 2004 310.485.000 BANDA ACEH BANDA ACEH 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 10.500.000 5.850.000 16.350.000 1.635.000 17.985.000 310.485.000 DPKP 351.000

305.799.000 KISARAN KISARAN 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.240.000 5.850.000 12.090.000 1.209.000 13.299.000 305.799.000 DPKP 351.000 3.309.372.000 310.485.000 BATAM II BATAM II 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 10.500.000 5.850.000 16.350.000 1.635.000 17.985.000 310.485.000 DPKP 351.000

304.776.000 BENGKULU BENGKULU 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 5.760.000 5.400.000 11.160.000 1.116.000 12.276.000 304.776.000 DPKP 324.000 306.327.000 TARAKAN TARAKAN 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.720.000 5.850.000 12.570.000 1.257.000 13.827.000 306.327.000 DPKP 351.000 295.250.000 DKI DKI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 295.250.000 DPKP 150.000 295.250.000 DKI DKI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 295.250.000 DPKP 150.000 295.250.000 DKI DKI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 295.250.000 DPKP 150.000 295.250.000 DKI DKI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 295.250.000 DPKP 150.000 295.250.000 DKI DKI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 295.250.000 DPKP 150.000 295.250.000 DKI DKI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 295.250.000 DPKP 150.000

3.309.372.000 2.824.910.000 282.491.000 110.099.000 3.217.500.000 39.720.000 43.800.000 83.520.000 8.352.000 91.872.000 3.309.372.000 2.628.000

4 SPK/113/072004 379.050.000,00 GIGI 1TGL 28 JULI 2004 DKI DKI - - - - - - - - - 379.050.000 DPKP

- - - - - - - - - 379.050.000

AMBULANPERUNTUKANNO SPK NILAI JENIS UNIT BIAYA KIRIM, INSTALASI DAN TRAINING ANGGARAN

BEBAN PPh Ps 23 KeteranganTOTAL

BPK-RI/AUDITAMA V

Lampiran : 1/2

HARGA /UNIT PPN BBN SUB TOTAL KIRIM INSTAL &TRAIN SUB TOTAL PPN SUBTOTALAMBULANPERUNTUKANNO SPK NILAI JENIS UNIT BIAYA KIRIM, INSTALASI DAN TRAINING ANGGAR

ANBEBAN PPh

Ps 23 KeteranganTOTAL

5 SPK/133/082004 TC 1TGL 19 AGUST 2004 302.289.000 BATU RAJA BATU RAJA 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 3.500.000 5.400.000 8.900.000 890.000 9.790.000 302.290.000 DPKP 324.000

2 - 900.759.000 202.570.000 BIASA NTT NTT 167.000.000 16.700.000 10.009.000 193.709.000 7.200.000 4.500.000 11.700.000 1.170.000 12.870.000 206.579.000 PKBL 270.000

199.600.000 LAHAT LAHAT 167.000.000 16.700.000 10.009.000 193.709.000 4.500.000 4.500.000 9.000.000 900.000 9.900.000 203.609.000 PKBL 270.000 1 -

196.300.000 JENAZAH LAHAT LAHAT 164.000.000 16.400.000 10.009.000 190.409.000 4.500.000 4.500.000 9.000.000 900.000 9.900.000 200.309.000 PKBL 270.000 900.759.000 754.810.000 75.481.000 40.036.000 870.327.000 19.700.000 18.900.000 38.600.000 3.860.000 42.460.000 912.787.000 1.134.000

6 SPK/134/082004 TC-PLUS 5TGL 19 AGUST 2004 325.250.000 DKI DKI 284.083.000 28.408.300 10.009.000 322.500.300 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 325.250.300 DPKP 150.000

325.250.000 DKI DKI 284.083.000 28.408.300 10.009.000 322.500.300 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 325.250.300 DPKP 150.000 3.448.724.800 325.250.000 DKI DKI 284.083.000 28.408.300 10.009.000 322.500.300 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 325.250.300 DPKP 150.000

325.250.000 DKI DKI 284.083.000 28.408.300 10.009.000 322.500.300 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 325.250.300 DPKP 150.000 325.250.000 DKI DKI 284.083.000 28.408.300 10.009.000 322.500.300 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 325.250.300 DPKP 150.000 447.258.700 BERSALIN DKI DKI 395.000.000 39.500.000 10.009.000 444.509.000 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 447.259.000 DPKP 150.000 453.308.700 DEMAK DEMAK 395.000.000 39.500.000 10.009.000 444.509.000 3.500.000 4.500.000 8.000.000 800.000 8.800.000 453.309.000 DPKP 270.000 460.953.700 NTB NTB 395.000.000 39.500.000 10.009.000 444.509.000 7.200.000 7.750.000 14.950.000 1.495.000 16.445.000 460.954.000 DPKP 465.000 460.953.700 NTB NTB 395.000.000 39.500.000 10.009.000 444.509.000 7.200.000 7.750.000 14.950.000 1.495.000 16.445.000 460.954.000 DPKP 465.000

3.448.724.800 3.000.415.000 300.041.500 90.081.000 3.390.537.500 17.900.000 35.000.000 52.900.000 5.290.000 58.190.000 3.448.727.500 2.100.000

14.976.292.800,00 11.202.715.000 1.120.271.500 420.378.000 14.161.364.500 175.240.000 196.250.000 407.190.000 40.719.000 447.909.000 14.988.323.500 11.775.000 Beban DPKP 14.377.822.800 377.490.000 10.965.000 Beban PKBL 598.470.000 29.700.000 810.000

BPK-RI/AUDITAMA V

BPK-RI/ AUDITAMA V

104

BPK - RI


PENGELOLAAN DANA PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN PESERTA (DPKP)


Nomor : 14.E/Auditama V/GA/04/2005 Tanggal : 29 April 2005

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jln. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021)5700380, 5738740, 5720957, 5738727 dan 5704395 s.d. 9 Pesawat 511 Fax. (021) 5700380, 5723995

D A F T A R I S I

Halaman

SIMPULAN AUDIT……………………………………………………….. 1

1. Hasil audit laporan keuangan dan pengelolaan dana program DPKP….. 1

a. Sumber dan penggunaan dana………………………………………. 2

b. Laporan Keuangan DPKP…………………………………………... 2

c. Rencana dan Realisasi Program DPKP……………………………... 3

d. Hal-hal yang perlu diperhatikan…………………………………….. 3

e. Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun Sebelumnya……………….. 14

2. Rekomendasi……………………………………………………………. 16

URAIAN HASIL AUDIT………………………………………………….. 19

1. Dasar Penugasan……………………………………………………. 19

2. Sifat dan Tujuan Audit……………………………………………... 19

3. Ruang Lingkup dan Periode Audit…………………………………. 19

4. Organisasi…………………………………………………………… 20

5. Pengertian dan Pelaksanaan Penggunaan DPKP…………………… 20

6. Sumber dan Penggunaan Dana……………………………………... 21

7. Rencana dan Realisasi Anggaran Program DPKP…………………. 23

8. Laporan Keuangan Program DPKP………………………………... 31

9. Hal-hal yang perlu diperhatikan……………………………………. 61

10. Tindak Lanjut Audit tahun sebelumnya……………………………. 105

Lampiran-lampiran

SIMPULAN AUDIT

Kami telah mengaudit laporan keuangan dan pengelolaan Dana Peningkatan

Kesejahteraan Peserta (DPKP) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) (selanjutnya

disebut PT Jamsostek) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2004 periode 1

Januari s.d. 31 Desember 2004. Laporan keuangan dan pengelolaan Dana Program DPKP

merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab kami terletak pada hasil penilaian

atas laporan keuangan dan pengelolaan DPKP berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang diterbitkan

Badan Pemeriksa Keuangan dan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia,

serta aturan lainnya yang diberlakukan Pemerintah terhadap pengelolaan Dana Program

DPKP. Standar tersebut menjadi dasar bagi kami untuk memberikan penilaian atas keakuratan

dan kesesuaian laporan keuangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum, efektivitas,

efisiensi, keekonomisan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan audit meliputi evaluasi terhadap bukti-bukti, review dan analisis terhadap

kebijakan, perencanaan, sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaan operasi program

DPKP.

Audit dilaksanakan dari tanggal 1 April 2005 sampai dengan 29 April 2005.

Simpulan atas audit tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hasil audit laporan keuangan dan pengelolaan dana program DPKP

Dari hasil audit atas laporan keuangan dan pengelolaan Dana Program DPKP PT

Jamsostek untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004, diketahui hal-hal sebagai

berikut:

BPK-RI/AUDITAMA V

2

a. Sumber dan penggunaan dana 1) Sumber Dana (dalam Rp juta ) a) Saldo awal per 1 Januari 2004 342.444,17 b) Penyisihan laba tahun 2003 26.761,77 c) Jasa Giro & Bunga Deposito (bersih) 17.349,74 d) Investasi Jangka Panjang 1.208,27 e) Angsuran Pokok & Bunga Pinjaman 25.955,32 f) Penerimaan non-program 18.907,24 Jumlah Dana Tersedia 432.626,51 2) Penggunaan dana : a) Dana Bergulir : Investasi Jangka Panjang 363,73 Pinjaman 42.822,23 43.185,96 b) Dana Tidak Bergulir Bidang Kesehatan 19.388,00 Bidang Pendidikan 3.888,56 Bantuan PHK 869,75 Lainnya 2.341,70 26.488,01 c) Pengeluaran non-program 16.994,22 Jumlah Penggunaan Dana 86.668,19 Sisa Dana per 31 Desember 2003 345.958,32

b. Laporan Keuangan DPKP

Laporan keuangan Program DPKP disajikan untuk tujuan analisis tambahan atas

Laporan Program DPKP. Laporan keuangan Program DPKP tersebut telah menjadi

objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan Program DPKP, dan

menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan DPKP

terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas

sebagai berikut:

1) Neraca Program DPKP PT Jamsostek per 31 Desember 2004 dan 2003 ditutup

dengan jumlah aktiva dan pasiva (kewajiban dan aktiva bersih) masing-masing

sebesar Rp507.543,58 juta dan Rp516.295,83 juta.

2) Laporan Aktiva Bersih Program DPKP PT Jamsostek untuk tahun yang berakhir

pada 31 Desember 2004 dan 2003 ditutup jumlah aktiva bersih masing-masing


BPK-RI/AUDITAMA V

3

3) Laporan arus kas Program DPKP PT Jamsostek untuk tahun yang berakhir pada 31

Desember 2004 dan 2003 ditutup dengan saldo kas dan setara kas masing-masing


c. Rencana dan Realisasi Program DPKP

Dalam tahun 2004, realisasi sumber dana sebesar Rp432.626,51 juta di atas

anggarannya sebesar Rp411.823,77 juta atau 105,05%. Realisasi hasil pengembangan

(bunga deposito dan jasa giro) sebesar Rp17.349,74 juta melebihi anggarannya sebesar

Rp16.800,00 juta atau 103,27% dari anggarannya. Realisasi hasil pengembalian

investasi jangka panjang dan pinjaman, serta bunga pinjaman sebesar Rp27.163,59

juta di bawah anggarannya sebesar Rp37.496,00 juta atau 72,44% dari anggarannya.

Dalam tahun 2004, realisasi penggunaan dana sebesar Rp86.668,19 juta masih di

bawah anggarannya sebesar Rp251.125,00 juta atau 34,51% dari anggarannya.

Realisasi dana bergulir sebesar Rp43.185,96 juta di bawah anggarannya sebesar

Rp225.000,00 juta atau 19,19% dari anggarannya. Realisasi dana tidak bergulir

sebesar Rp26.488,01 juta di atas anggarannya sebesar Rp26.125,00 juta atau 101,39%

dari anggarannya.

d. Hal-hal yang perlu diperhatikan

BPK-RI mengarahkan pemeriksaan atas laporan keuangan dan pengelolaan DPKP

tahun buku 2004 dengan melakukan penilaian atas keakuratan dan kesesuaian laporan

keuangan terhadap Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi DPKP,

manajemen penyaluran dana dan penerimaan angsuran, dan ketaatan terhadap

ketentuan yang berlaku dan perjanjian kerja sama.

Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa jumlah penyaluran DPKP tahun 2004

sebesar Rp86.668,19 juta atau 34,51% dari anggarannya sebesar Rp251.125,00 juta.

Apabila dibandingkan dengan realisasi penyaluran DPKP tahun 2003 sebesar

Rp68.516,73 juta, maka realisasi penyaluran DPKP tahun 2004 sebesar 126,49% dari

tahun 2003.

Dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas laporan keuangan dan penyaluran DPKP

tahun 2004, diketahui hal-hal berikut:

BPK-RI/AUDITAMA V

4

1) PT Jamsostek tidak memungut serta menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh)

pasal 23 atas pekerjaan jasa instalasi dan training ambulan.

Pada tahun 2004 PT Jamsostek menunjuk PT Sarandi Karya Nugraha (PT SKN)

untuk pengadaan 48 mobil ambulan, dengan enam Surat Perintah Kerja (SPK)

senilai sebesar Rp14.976,29 juta. Dari nilai tersebut termasuk biaya instalasi,

training, dan biaya kirim sebesar Rp407,19 juta (DPKP sebesar Rp337,09 juta dan

PKBL sebesar Rp70,10 juta).

Berdasarkan pemeriksaan atas pengadaan tersebut, diketahui bahwa PT Jamsostek

tidak melakukan pemungutan PPh pasal 23 atas jasa instalasi dan training minimal

sebesar Rp10,97 juta. Seharusnya berdasarkan UU No.17/2000 tentang PPh pasal

23 antara lain menetapkan bahwa PPh 23 dipotong oleh pihak yang wajib

membayarkan atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Hal ini mengakibatkan kehilangan penerimaan negara dari PPh pasal 23 minimal

sebesar Rp10,97 juta yang tidak dipungut dan disetorkan.


melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2) Penggunaan gedung kantor Pasar Minggu milik Biro DPKP/PKBL PT

Jamsostek oleh pihak III dan pembebanan biaya pemeliharaannya belum

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil pemeriksaan atas penggunaan gedung kantor milik Biro DPKP/PKBL di

Pasar Minggu diketahui hal-hal sebagai berikut :

a) Gedung Kantor Pasar Minggu telah digunakan oleh Dewan Pimpinan Pusat

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP-KSPSI) sejak tahun 1997.

Atas penggunaan gedung tersebut tidak dibuat perjanjian sebagai dasar

hukumnya.

b) Terdapat biaya pemeliharaan pengelolan Gedung Kantor Pasar Minggu tahun

2004 sebesar Rp374,24 juta dibebankan kepada Biro DPKP/PKBL yang belum

BPK-RI/AUDITAMA V

5

mendapat persetujuan RUPS atau Menteri Keuangan, dan pertanggungjawaban

rutin ditandatangani oleh Sekjen DPP-KSPSI yang juga menjabat sebagai

Komisaris PT Jamsostek.

c) Terdapat pembayaran langganan telepon, listrik dan PBB untuk kepentingan

DPP-KSPSI untuk tahun 2004 sebesar Rp160,27 juta dan diketahui masih atas

nama PT Gelora Mitra Tiga (pemilik lama) dan bukan atas nama PT

Jamsostek.

d) Dari hasil uji petik atas voucher pengeluaran biaya pengelolan gedung,

diketahui nominalnya berbeda dengan bukti pendukungnya.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan :

a) Bantuan biaya pengelolaan Gedung Kantor Pasar Minggu kepada DPP-KSPSI

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Sarana telepon, listrik dan Pajak Bumi Bangunan belum didukung bukti

kepemilikan sebagai milik PT Jamsostek.

c) Pengeluaran untuk pengelolaan gedung tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut terjadi karena Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek dalam mengelola

Gedung Kantor Pasar Minggu tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dan

kurang melindungi kepentingan PT Jamsostek.

3) Prosedur penempatan deposito pada Bank Global, Bank Dagang Bali (BDB),

dan Bank Asiatic dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga Biro

DPKP/PKBL PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan

sebesar Rp3.031,80 juta.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2004, terdapat deposito Biro

DPKP/PKBL sebesar Rp328.800,00 juta. Dari jumlah tersebut sebesar

Rp83.000,00 juta merupakan deposito pada bank yang telah dibekukan operasinya

oleh Bank Indonesia, yaitu pada Bank Global, Bank Asiatic, dan BDB masing-

masing sebesar Rp30.000,00 juta, Rp35.000,00 juta dan Rp18.000,00 juta.

Penempatan dana dalam bentuk deposito seharusnya dikelola secara hati-hati dan

diusahakan memperoleh hasil yang optimal.

BPK-RI/AUDITAMA V

6

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan DPKP PT Jamsostek kehilangan

kesempatan memperoleh pendapatan bunga deposito sebesar Rp3.031,80 juta.

Hal tersebut terjadi karena Biro DPKP/PKBL :

a) Tidak mematuhi Surat Menteri Keuangan No.S-521/MK.01/2000 tanggal 27

Oktober 2000 dan SK Direksi No.KEP-166/102002 tanggal 8 Oktober 2002.

b) Tidak mempunyai kebijakan dan pedoman investasi.

4) Penggunaan penasehat hukum untuk pencairan deposito Bank Asiatic belum

memiliki dasar yang memadai.

Per 31 Desember 2004 deposito Biro DPKP/PKBL adalah sebesar Rp328.800,00

juta, diantaranya terdapat deposito Bank Asiatic sebesar Rp35.000,00 juta yang

ijin operasinya telah dibekukan oleh Bank Indonesia pada tanggal 8 April 2004.

Untuk percepatan pencairan deposito tersebut, PT Jamsostek menunjuk Kantor

Pengacara C.A.W & Partners sebagai penasehat hukum.

Berdasarkan pemeriksaan atas proses pencairan deposito tersebut diketahui hal-hal

berikut:

a) Biro DPKP/PKBL tidak memberikan informasi yang memadai kepada Direktur

Utama untuk pengambilan keputusan penunjukan penasehat hukum.

b) Penggunaan jasa penasehat hukum tersebut tidak memiliki dasar yang

memadai dan tidak sesuai arahan UP3 sebagai instansi yang mewakili

Pemerintah dalam penjaminan

Pada tanggal 4 Maret 2005 deposito Program DPKP sebesar Rp35.000,00 juta dan

PKBL sebesar Rp4.000,00 juta telah dibayar atau kurang lebih 3 bulan setelah

penunjukan penasehat hukum, dan pada tanggal 7 Maret 2005 Program DPKP

telah membayar success fee sebesar Rp643,50 juta (Rp39.000,00 juta x 1,5% +

PPN 10%).

Keadaan tersebut di atas mengakibatkan pengeluaran biaya yang lebih besar dari

Program DPKP sebesar Rp726,00 juta (Rp82,50 juta + Rp643,50 juta).

Hal tersebut terjadi disebabkan hal-hal sebagai berikut :

BPK-RI/AUDITAMA V

7

a) PT Jamsostek tidak memperhatikan arahan UP3 untuk tidak terpancing

berhubungan dengan pihak-pihak yang mengaku dapat mempercepat atau

mengurus pembayaran tagihan/klaim.

b) Biro DPKP/PKBL tidak melakukan analisa yang lengkap atas penggunaan

Penasehat Hukum.

5) Pengendalian atas penyaluran dana program Dana Peningkatan

Kesejahteraan Peserta belum sepenuhnya tertib.

Dalam rangka pengelolaan Program DPKP dan PKBL, PT Jamsostek telah

memisahkan rekening bank untuk masing-masing program tersebut. Berdasarkan

pemeriksaan atas pengeluaran dari rekening bank masing-masing program tersebut

diketahui hal-hal sebagai berikut :

a) Kantor Wilayah/Cabang belum sepenuhnya menggunakan rekening bank

secara terpisah untuk masing-masing program tersebut.

b) Penggunaan/pengeluaran dana dari rekening bank yang tidak sebagaimana


masing-masing program. PSDP pada masing-masing program tersebut dicatat

pada dua akun yaitu PSDP aktiva (piutang pada program lain) dan PSDP

pasiva (hutang pada program lain), dan menimbulkan saldo pada PSDP sebesar

Rp696,08 juta.

Penyaluran/penggunaan dana Program DPKP seharusnya dipisahkan dengan

program yang lain agar pengendalian dan penggunaan dana masing-masing

program tersebut dapat lebih mudah mempertanggungjawabkannya.

Kondisi di atas mengakibatkan adanya saldo PSDP DPKP sebesar Rp682,82 juta

yang belum dapat ditelusuri.

Hal tersebut terjadi karena kantor wilayah/cabang belum sepenuhnya tertib dalam

penggunaan rekening bank Program DPKP, Program Kemitraan dan Program Bina

Lingkungan.

BPK-RI/AUDITAMA V

8

6) Terdapat penggunaan DPKP tidak bergulir tahun 2004 yang belum

sepenuhnya sesuai ketentuan.

Berdasarkan data buku besar DPKP tahun buku 2004 diketahui bahwa total

realisasi penggunaan DPKP yang sudah disalurkan tahun 2004 adalah sebesar

Rp69.673,97 juta yaitu, dana bergulir dan dana tidak bergulir termasuk beban

operasional masing-masing sebesar Rp43.185,97 juta (61,98%) dan Rp26.488,01

juta (38,02%).

Seharusnya persentase alokasi penggunaan DPKP program dana bergulir dan tidak

bergulir masing-masing minimal 80% dan maksimal 20%.

Kondisi tersebut mengakibatkan dana tidak bergulir termasuk beban operasional

program digunakan melebihi pagu yang telah ditetapkan yaitu, sebesar

Rp12.553,22 juta atau lebih l8,02% dari rasio sesuai ketentuan yang telah

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.


a) Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek tidak mematuhi Surat Menteri Keuangan

No.S-521/MK.01/2000.

b) Direksi dan Komisaris PT Jamsostek belum sepenuhnya melaksanakan amanat

RUPS dalam menjaga rasio penyaluran DPKP dana bergulir dan tidak bergulir.

7) Terdapat pemborosan biaya sebesar Rp194,08 juta atas kegiatan Jamsostek

Peduli Mudik Lebaran 2004 oleh Biro DPKP/PKBL dan proses

pengadaannya belum sesuai ketentuan.

Dalam rangka mudik Lebaran, PT Jamsostek memberikan bantuan pelayanan

kesehatan cuma-cuma. Salah satu kanwil yang melaksanakan kegiatan tersebut

adalah Kanwil III, dengan dana sebesar Rp321,35 juta (DPKP sebesar Rp194,08

juta dan PKBL sebesar Rp127,27 juta).

Untuk program DPKP dilaksanakan dengan menunjuk Yayasan Mas Isman

Medika Bintaro (YMIMB) melalui Surat Perintah Kerja tanggal 27 Oktober 2004

dengan nilai pekerjaan sebesar Rp194,08 juta, sedangkan PKBL melalui

BPK-RI/AUDITAMA V

9

mekanisme persekot kerja kepada Tim Koordinator, yang selanjutnya diserahkan

ke Kanwil III, dan Kanwil III mendistribusikannya ke KC yang ditunjuk.

Berdasarkan pemeriksaan atas kegiatan tersebut diketahui hal-hal berikut:

a) Penggunaan dana sebesar Rp321,35 juta tidak efisien.

(1) Estimasi jumlah pemudik yang mendapat pelayanan sebanyak 3.600 orang

tidak akurat hak ini terbukti jumlah realisasi pasien untuk PKBL dan DPKP

masing-masing hanya 934 dan 658 orang atau 25,94% dan 18,27% dari

target masing-masing 3.600 orang.

(2) Estimasi 3.600 orang mengandung ketidakpastian, akan tetapi Kanwil III

tidak melakukan antisipasi, ditunjukkan pada syarat pembayaran SPK yang

menyatakan dibayar penuh dan tetap pada jumlah 3.600 orang.

(3) Adanya dana dari PKBL sebesar Rp127,27 juta tidak dikoordinasikan

dengan kegiatan yang sama yang dilaksanakan oleh program DPKP

sehingga terdapat indikasi overlapping penggunaan dana.

(4) Makanan/snack dalam proposal dan laporan pelaksanaannya tidak

disebutkan peruntukannya sehingga jumlah 4.800 paket dapat diragukan

kewajarannya, minimal untuk peruntukan pasien saja dari perhitungan

realisasi pasien yang dilayani terdapat kerugian sebesar Rp14,71 juta.

b) Penunjukan YMIMB belum sesuai prosedur, yaitu atas penawaran ketiga

rekanan tidak dilakukan kegiatan pembukaan penawaran, yang dibuktikan

dengan tidak adanya berita acara pembukaan penawaran harga. Selain itu, tidak

dilakukan kegiatan evaluasi penawaran, yang dibuktikan dengan tidak adanya

berita acara evaluasi administrasi dan harga, sehingga penunjukan tersebut

hanya formalitas untuk melengkapi administrasi.

c) Uang muka yang diberikan tidak sesuai ketentuan yaitu sebesar 50% dari nilai

pekerjaan dan atas uang muka tersebut tidak ada jaminan uang muka.

d) Kanwil III tidak membuat HPS atas pekerjaan yang akan dilaksanakan sebagai

pembanding untuk menilai kewajaran harga yang ditawarkan oleh rekanan.

Selain itu, tidak ada rincian biaya pada SPK, dan pada berita acara negosiasi

harga tidak dijelaskan satuan-satuan biaya yang berubah.

BPK-RI/AUDITAMA V

10

e) Terdapat kelebihan pembayaran biaya tenaga medis kepada YMIMB sebesar

Rp18,60 juta, dan atas pembayaran biaya tenaga medis sebesar Rp32,40 juta

tidak dipungut PPh pasal 23 sebesar Rp1,94 juta.


a) Terjadi pemborosan biaya sebesar Rp194,08 juta dalam pelaksanaan kegiatan

yang sama dalam waktu yang sama.

b) Penunjukan YMIMB sebagai pelaksana kegiatan Jamsostek Peduli Mudik

Lebaran 2004 Program DPKP belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Hal tersebut di atas terjadi karena :

a) Kanwil III dalam melaksanakan kegiatan posko mudik lebaran tidak menyusun

perencanaan dan koordinasi dengan baik.

b) Kanwil III belum sepenuhnya mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa

yang telah ditetapkan.

c) Biro DPKP/PKBL Kantor Pusat belum maksimal melakukan monitoring

kegiatan Kanwil III dalam rangka Jamsostek Peduli Mudik Lebaran 2004.

8) Penggunaan beban operasional DPKP belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Pada tahun 2004 realisasi penyaluran DPKP sebesar Rp69.673,97 juta

(Rp43.185,95 juta dana bergulir dan Rp26.488,01 juta tidak begulir termasuk

beban operasional sebesar Rp2.334,50 juta). Sehingga rasio beban operasional

dibandingkan alokasi penyaluran adalah 3,47%.

Penyaluran tersebut di atas dialokasikan untuk program Traumatic Centre (TC)

dan Non-Traumatic Centre (NTC) masing-masing sebesar Rp15.721,29 juta dan

Rp53.952,68 juta termasuk beban operasional sebesar Rp2.334,50 juta (TC sebesar

Rp694,53 juta dan NTC sebesar Rp1.639,97 juta).

Berdasarkan pemeriksaan atas beban operasional tersebut diketahui antara lain :

a) Terdapat inefisiensi atas beban operasional untuk mendukung pelaksanaan

program TC dan NTC. Dimana beban operasional untuk program TC mencapai

sebesar Rp694,53 juta atau sebesar 4,62% dari Rp15.026,76 juta, dan beban

operasional untuk program NTC mencapai sebesar Rp1.639,97 juta atau 3,13%

dari Rp52.312,71 juta.

BPK-RI/AUDITAMA V

11

b) Beban operasional tidak efisien dan tidak memberikan hasil yang proporsional

dengan realisasi penyaluran dana program DPKP. Dimana realisasi penyaluran

sebesar Rp67.339,46 juta atau hanya mencapai 27,20% dari target sebesar

Rp247.550,00 juta, sedangkan beban operasional mencapai Rp2.334,50 juta

mencapai 94,30% dari anggaran sebesar Rp2.475,50 juta.

Dalam mengelola DPKP, Biro DPKP/PKBL seharusnya berpedoman pada:

a) RKAP tahun 2004 memutuskan antara lain kepada Direksi dan Komisaris

diminta melaksanakan rencana kerja secara efektif dan dengan biaya yang

efisien, serta selalu bersikap hati-hati.

b) Surat Menteri Keuangan No.S-521/MK.01/2000 tanggal 27 Oktober 2000,

yang dipertegas dengan keputusan Direksi PT Jamsostek tanggal 28 Maret

2002 yang menyebutkan bahwa besarnya beban operasional per tahun

maksimum sebesar 1% dari alokasi DPKP.


a) Realisasi beban operasional yang mencapai 3,47% dari realisasi kegiatan

program DPKP melebihi ketentuan sebesar Rp1.661,11 juta.

b) Biro DPKP/PKBL belum optimal menyalurkan dananya.

c) Terdapat penggunaan beban operasional yang mencapai 94,30% dari

anggarannya tidak efisien dibandingkan dengan realisasi dana program yang

hanya mencapai 27,20% dari anggarannya.

Hal tersebut terjadi karena Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek tidak efisien dalam

penggunaan beban operasional dan tidak menaati pedoman pengelolaan dana, serta

Direksi dan Komisaris PT Jamsostek belum sepenuhnya melaksanakan hasil

keputusan RUPS RKAP tahun 2004.

9) Pengadaan ambulan tahun 2004 yang berasal dari DPKP melampaui

anggaran dan ketentuan serta pelaksanaannya belum memadai.

Pada tahun 2004 telah diadakan mobil ambulan, baik ambulan TC maupun Non

TC yang diadakan melalui penunjukan langsung kepada PT Sarandi Karya

Nugraha (PT SKN) dengan enam Surat Perintah Kerja (SPK). Total nilai pekerjaan

BPK-RI/AUDITAMA V

12

tersebut sebesar Rp14.976,29 juta (beban DPKP Rp14.377,82 juta, dan PKBL

sebesar Rp598,47 juta).

Dari pemeriksaan atas pengadaan ambulan tersebut diketahui beberapa hal

berikut :

a) Berdasarkan RKA DPKP tahun 2004 yang disahkan oleh RUPS telah

dianggarkan biaya untuk bantuan ambulan sebesar Rp5.400,00 juta, sedangkan

realisasinya mencapai Rp13.998,77 juta atau mencapai 234,17% dari RKA

tahun 2004.

b) Proses pengadaan ambulan yang dilakukan melalui penunjukan langsung

kepada PT SKN, tidak didukung oleh ketentuan yang mengatur mengenai

syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk mendukung penunjukan

langsung rekanan tersebut, sehingga pada proses penunjukannya tidak

didukung oleh evaluasi adminsitrasi untuk mendapatkan keyakinan bahwa PT

SKN mampu melaksanakan pekerjaan tersebut.

c) Terdapat peruntukan ambulan yang tidak sesuai ketentuan, yaitu untuk

Yayasan Nurani Dunia, Universitas Mustopo Beragama, Kantor Wakil

Presiden, dan Depnakertrans.

d) Berdasarkan lampiran Berita Acara Serah Terima ambulan TC tanggal 20 April

2004 terdapat dua unit ambulan yang telah diserahkan sebelum SPK tersebut

ditandatangani.

e) Perencanaan pengadaan ambulan TC dilaksanakan sesuai standarisasi kualitas

pengadaan sarana TC berupa peralatan medis dan ambulan dengan spesifikasi

yang ditentukan dengan satuan biaya untuk satu unit TC adalah sebesar

Rp300,00 juta. Pada tahun 2004 terdapat pengadaan ambulan TC Plus

sebanyak enam unit dengan harga sebesar Rp322,50 juta per unit yang belum

didukung oleh perencanaan mengenai standarisasi spesifikasi, kualitas dan

harga.

f) Terdapat bantuan ambulan bersalin kepada empat tempat pelayanan kesehatan

yang diketahui tidak terdapat kajiannya apakah bantuan telah sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan pada pedoman DPKP.

BPK-RI/AUDITAMA V

13

Kondisi di atas mengakibatkan terjadinya pengeluaran dana di luar RKA yang

telah disahkan oleh RUPS sebesar Rp8.977,82 juta, dan pengadaan ambulan belum

sepenuhnya sesuai ketentuan.


a) Biro DPKP/PKBL belum sepenuhnya mematuhi keputusan yang telah

ditetapkan dalam RUPS dan keputusan Direksi PT Jamsostek.

b) Pengawasan dan pengendalian anggaran oleh Biro DPKP/PKBL belum


c) Biro DPKP/PKBL tidak mematuhi ketentuan mengenai syarat pemberian

bantuan ambulan.

d) Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Jamsostek belum mengatur secara

rinci tentang syarat-syarat administrasi dari penyedia barang.

10) Sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas DPKP dan PKBL tidak

memadai.

Berdasarkan pemeriksaan fisik kas tanggal 9 Mei 2005 yang dikelola oleh Biro

DPKP/PKBL, diketahui hal-hal sebagai berikut.

a) Biro DPKP/PKBL tidak melakukan pemisahan penyimpanan antara kas

Program DPKP dan PKBL.

b) Penutupan saldo harian kas tidak dilakukan secara periodik.

c) Sistem aplikasi yang baru belum dapat diterapkan dengan sempurna.

d) Terdapat beberapa peminjaman kas bon oleh beberapa staf Biro DPKP/PKBL


e) Petugas kasir merangkap sebagai petugas pembukuan pengeluaran kas.

Biro DPKP/PKBL seharusnya melakukan praktik pengelolaan kas dengan sistem

pengendalian intern yang memadai dengan memisahkan pengelolaan kas milik

DPKP dan PKBL.

BPK-RI/AUDITAMA V

14


DPKP/PKBL tidak memadai dan terdapat peminjaman kas bon oleh beberapa staf


Hal tersebut disebabkan oleh Biro DPKP/PKBL yang tidak tertib dalam

pengelolaan kas perusahaan.

e. Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun Sebelumnya

1) Tindak Lanjut Temuan BPK-RI

a) Hasil Pemeriksaan Tahun 2003

Hasil audit tahun sebelumnya sebanyak lima temuan masih perlu dipantau

tindak lanjutnya, karena penyelesaiannya masih dalam proses, yaitu:

(1) Terdapat pembayaran angsuran pinjaman yang belum jelas pengirim dan

jenis pinjamannya sebesar Rp8.978,94 juta.

(2) Terdapat pemberian pinjaman sebesar Rp3.793,75 juta kepada beberapa

Koperasi Karyawan tidak sesuai dengan ketentuan.

(3) Terdapat penyaluran pinjaman Koperasi Karyawan sebesar Rp600,00 juta

yang tidak sesuai dengan ketentuan.

(4) Terdapat keterlambatan penyetoran PPN atas pembelian Rusunawa Pekerja

Jamsostek di Jababeka Cikarang sebesar Rp1.233,93 juta.

(5) Pengadaan peralatan medis sebesar Rp2.850,56 juta belum sepenuhnya


b) Hasil Pemeriksaan Tahun 2002

Hasil audit tahun sebelumnya sebanyak satu temuan masih perlu dipantau

tindak lanjutnya, karena penyelesaiannya masih dalam proses, yaitu Perjanjian

kerjasama pembangunan Asrama Pekerja Makassar sebesar Rp6.000,00 juta

tidak mengatur hak kepemilikan & pengelolaan.

c) Hasil Pemeriksaan Tahun 2001/2000



BPK-RI/AUDITAMA V

15

pemberian pinjaman sebesar Rp13.453,17 juta dan hibah sebesar Rp4.200,00

juta kepada koperasi pekerja tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu:

(1) Pemberian bantuan pinjaman sebesar Rp8.000,00 juta kepada Induk

Koperasi Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (Inkop RTMM).

(2) Pemberian bantuan Pinjaman Uang Muka Perumahan kepada Kopkar JHI


(3) Pinjaman kepada PT Havilah sebesar Rp2.075,17 juta yang digunakan

untuk membayar PHK dan gaji.

(4) Pemberian bantuan pinjaman tambahan uang muka perumahan kepada

YAPPARI sebesar Rp798,00 juta.

Sedangkan penyaluran hibah sebesar Rp4.200,00 juta kepada Inkop RTMM

dan Koperasi Anggota SBSI, Menteri BUMN melalui surat No.S-

464/MBU/2004 tanggal 8 September 2004 menyetujui penyaluran hibah

tersebut.

d) Hasil Pemeriksaan Tahun 2000/1999



Pemberian pinjaman Dana Talangan Modal Kerja (DTMK) kepada kontraktor

sebesar Rp3.176,08 juta tidak sesuai dengan tujuan pedoman umum DPKP.

2) Temuan Pemeriksaan BPKP

a) Pemberian pinjaman sebesar Rp8.000,00 juta kepada Induk Koperasi RTMM

tidak sesuai dengan ketentuan.

b) Pemberian PUMP kepada Koperasi Karyawan Jakarta Hilton (Perjanjian

No.PER/11/122000 tanggal 20 Desember 2000) didukung dengan dokumen

penunjang palsu.

c) Pemberian Pinjaman Uang Muka Perumahan kepada YAPPARI senilai

Rp789,00 juta diindikasikan fiktif.

BPK-RI/AUDITAMA V

16

d) Pinjaman Dana Talangan Modal Kerja (DTMK) kepada kontraktor anggota

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) masih

menunggak.

Atas permasalahan tersebut di atas, berdasarkan rekapitulasi berita acara

pemutakhiran temuan BPKP s.d. bulan Oktober 2004, PT Jamsostek masih

melakukan proses penyelesaian.

2. Rekomendasi

Terhadap permasalahan di atas, BPK-RI merekomendasikan kepada Direksi PT

Jamsostek agar:

a. Berkaitan dengan pemungutan dan penyetoran PPh pasal 23, menginstruksikan kepada

Biro DPKP/PKBL supaya memperhitungkan PPh pasal 23 yang terhutang tersebut

dengan tagihan pada termin/pelunasan berikutnya. Menginstruksikan kepada Biro

DPKP/PKBL agar memahami dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan-

ketentuan yang berlaku di lingkup kegiatan organisasinya.

b. Berkaitan dengan penggunaan gedung kantor oleh pihak ketiga, agar membuat

perjanjian penggunaan gedung dengan DPP KFSPSI dengan memuat hak dan

kewajiban masing-masing pihak secara jelas, menyelesaikan proses balik nama atas

semua dokumen yang seharusnya milik PT Jamsostek, dan menyelesaikan perbedaan

voucher dan bukti pendukungnya.

c. Berkaitan dengan penempatan deposito, dalam penempatan dananya dalam bentuk

deposito senantiasa berpedoman pada ketentuan dan menyusun kebijakan, sistem dan

prosedur investasi DPKP yang terintegrasi dengan kebijakan, sistem dan prosedur

investasi yang dilakukan oleh Direktorat Investasi PT Jamsostek.

d. Berkaitan dengan penggunaan jasa pihak ketiga, memberikan teguran kepada Biro

DPKP/PKBL karena tidak memberikan kajian yang lengkap atas penggunaan

penasehat hukum dan untuk yang akan datang lebih mengoptimalkan fungsi Biro

Hukum.

e. Berkaitan dengan pengendalian dan penyaluran dana program yang belum tertib,

melalui Biro DPKP/PKBL mengingatkan kembali kepada Kanwil dan KC atas

BPK-RI/AUDITAMA V

17

penggunaan rekening bank DPKP, rekening Program Kemitraan dan rekening program

Bina Lingkungan secara terpisah, dan menyelesaikan PSDP yang ada di Kanwil dan

KC dimaksud.

f. Berkaitan dengan penggunaan dana tidak bergulir yang tidak sesuai dengan ketentuan,

supaya bersama-sama Komisaris PT Jamsostek mengupayakan agar rasio penyaluran

DPKP bergulir dan tidak bergulir sesuai dengan ketentuan.

g. Berkaitan dengan pemborosan kegiatan Jamsostek Peduli Mudik Lebaran, supaya

menegur pelaksana kegiatan yang tidak merencanakan dan melaksanakan kegiatan PT

Jamsostek mudik lebaran tersebut dengan baik, dan untuk masa yang akan datang,

setiap kegiatan agar senantiasa direncanakan dengan baik dan cermat sehingga

pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran dan

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Berkaitan dengan penggunaan beban operasional belum sesuai ketentuan, supaya

memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang penggunaan biaya operasional dalam

melaksanakan kegiatan DPKP, dan dalam mengeluarkan biaya operasional diupayakan

sesuai rencana kerja seperti yang diamanatkan RUPS RKAP.

i. Berkaitan dengan pengadaan ambulan, agar Direksi PT Jamsostek melakukan revisi

atas Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Jamsostek yang belum mengatur secara

rinci tentang syarat-syarat administrasi dari penyedia barang yang ditunjuk melalui


j. Berkaitan dengan pengendalian intern kas yang tidak memadai, supaya menata

kembali fungsi pengelolaan kas pada Biro DPKP/PKBL, sehingga diperoleh

pengendalian intern yang memadai, selain itu menginstruksikan agar pihak pengelola

kas agar menjalankan fungsinya dengan tertib.

Berkaitan dengan temuan audit tahun-tahun sebelumnya, BPK-RI merekomendasikan

kepada:

a. Menteri BUMN meminta pertanggungjawaban Direksi atas penyaluran dana yang

menyimpang dari ketentuan dan Menteri meminta agar tidak ada pihak lain yang

BPK-RI/AUDITAMA V

18

membuat kebijakan diluar yang ditetapkan oleh Menteri BUMN tentang pengelolaan

DPKP.

b. Direksi mengupayakan secara maksimal penyelesaiannya, baik atas temuan BPR-RI

maupun BPKP.

Auditor Utama Keuangan Negara V Penanggung jawab Audit,

Drs. Misnoto, Ak., MA Register Negara No. D-1416

Jakarta, 29 April 2005

BPK-RI/AUDITAMA V 19

URAIAN HASIL AUDIT

1. Dasar Penugasan

a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 23 E, 23 F dan 23 G;

b. Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan;

c. Undang-undang Republik Indonesia No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

d. Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan No.71/ST/VII-XV.3/10/2004 tanggal 5

Oktober 2004, perihal Audit atas Laporan Keuangan PT Jamsostek, Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta Tahun

Buku 2004 di Kantor Pusat Jakarta dan Kantor Wilayah/Cabang di Jakarta dan

Daerah;

e. Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan No.20/ST/VII-XV.3/01/2005 tanggal 19

Januari 2005, perihal penugasan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT

Jamsostek Tahun Buku 2004 serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan

Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta Tahun Buku 2004 di Kantor Pusat Jakarta.

2. Sifat dan Tujuan Audit

Pemeriksaan yang kami lakukan merupakan pemeriksaan operasional atas pengelolaan

DPKP dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan DPKP, menilai

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menilai keakuratan dan

kesesuaian laporan keuangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta

memberi rekomendasi perbaikan.

3. Ruang Lingkup dan Periode Audit

Ruang lingkup kegiatan pemeriksaan mencakup laporan keuangan dan pengelolaan

Program DPKP yang dilaksanakan oleh PT Jamsostek. BPK-RI melakukan pemeriksaan

secara uji petik meliputi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah beserta beberapa Kantor

Cabang di sekitarnya.

Pemeriksaan atas Pengelolaan DPKP dilakukan untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember

2004.


4. Organisasi

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Jamsostek No.130/092000 tanggal 11 September 2000

tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Jamsostek menetapkan bahwa Direktur

Utama PT Jamsostek bertanggungjawab secara langsung urusan DPKP dan PUKK.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek No.KEP/97/082001

tanggal 20 Agustus 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Jamsostek ditetapkan

sebagai berikut:

a. Kepala Biro DPKP/PUKK bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

b. Kepala Biro DPKP/PUKK membawahi 3 Kepala Urusan

1) Kepala Urusan DPKP

2) Kepala Urusan PUKK

3) Kepala Urusana Administrasi Keuangan

c. Kepala Urusan membawahi beberapa staf dengan job title sebagai berikut:

1) Administrator Beasiswa dan Bantuan Fasilitas Kesehatan.

2) Administrator Papan dan Permodalan.

3) Administrator Koperasi dan Usaha Kecil.

4) Administrator Bina Lingkungan Usaha

5) Pembukuan DPKP.

6) Pembukuan PUKK.

7) Administrator Umum dan Dokumentasi.

8) Kasir DPKP/PUKK.

5. Pengertian dan Pelaksanaan Penggunaan DPKP

a. Pengertian DPKP

Pengertian DPKP sesuai dengan surat Menteri Keuangan No.S-521/MK.01/2000

tanggal 27 Oktober 2000 adalah dana yang dihimpun dan digunakan untuk

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja peserta program PT Jamsostek dan atau

keluarganya yang dikategorikan kurang mampu menurut ketentuan yang berlaku dan

membantu usaha kecil yang mempunyai keterkaitan dengan PT Jamsostek yang

bersifat padat karya.


DPKP tidak dimaksudkan untuk memupuk laba, sehingga pengelolaan keuangan

DPKP berpedoman kepada ketentuan-ketentuan pengelolaan organisasi nirlaba.

b. Pelaksanaan Penggunaan DPKP

Pelaksanaan penyaluran DPKP berpedoman pada Surat Menteri Keuangan

No.S-521/MK.01/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Risalah RUPS tentang

pengesahan RKAP PT Jamsostek tahun buku 2004.

6. Sumber dan Penggunaan Dana

a. Dasar hukum dan kebijaksanaan penyediaan dan pembentukan dana

Dasar hukum dan kebijaksanaan penyediaan dan pembentukan dana adalah:

1) Surat Menteri Keuangan RI No.S-521/MK.01/2000 tanggal 27 Oktober 2000

tentang Pedoman Umum Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta; dan

2) Keputusan Direksi PT Jamsostek No.KEP/33/032002 tanggal 28 Maret 2002

tentang Pedoman Pengelolaan DPKP PT Jamsostek.

b. Sumber Dana

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-521/MK.01/2000 tanggal 27 Oktober

2000 perihal Pedoman Umum DPKP, Pasal 3 tentang Sumber Dana, dinyatakan

bahwa DPKP dihimpun sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu bersumber dari:

1) Bagian laba PT Jamsostek sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS);

2) Hasil pengembangan DPKP;

3) Hasil pengembalian DPKP yang sifatnya bergulir;

4) Sumber dana lainnya yang disetujui RUPS.

c. Penggunaan Dana

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-521/MK.01/2000 tanggal 27 Oktober

2000, sifat penyaluran DPKP dibagi dua yaitu bergulir (pinjaman/revolving fund) dan

tidak bergulir (hibah). Alokasi penggunaan DPKP setiap tahunnya ditetapkan minimal

80% dialokasikan untuk DPKP yang bersifat bergulir dan maksimal 20% dialokasikan

untuk DPKP yang sifatnya tidak bergulir termasuk untuk beban operasional.

Penggunaan DPKP yang sifatnya bergulir diprogramkan untuk :


1) Pemberian pinjaman dana sebagian uang muka Kredit Pemilikan Rumah

Sederhana (KPRS) atau Rumah Sangat Sederhana (RSS) bagi peserta Jamsostek,

pinjaman dana kepada Koperasi Tenaga Kerja pada perusahaan peserta program

Jamsostek dengan syarat belum mendapat pinjaman dari dana Pembinaan Usaha

Kecil dan Koperasi (PUKK), pinjaman dana talangan modal kerja kepada

perusahaan kecil dan menengah sektor jasa konstruksi yang mengerjakan proyek

fisik bersifat padat karya yang dibiayai dari anggaran Pemerintah, dan pinjaman

kepada provider bidang jasa pelayanan kesehatan milik swasta yang telah bekerja

sama dengan PT Jamsostek.

2) Investasi jangka panjang berupa pembangunan rumah susun sewa dan

pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang tergolong padat

industri.

Penggunaan DPKP yang sifatnya tidak bergulir merupakan bagian DPKP yang

diprogramkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PT

Jamsostek terutama bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan

dan bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, dana tidak bergulir juga dapat digunakan untuk memberikan bantuan

keuangan bagi tenaga kerja peserta Jamsostek yang terkena Pemutusan Hubungan

Kerja (PHK).

Program Bidang Kesehatan berupa :

1) Bantuan kepada Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) milik Pemerintah yang bekerja

sama dengan PT Jamsostek untuk membangun/merehabilitasi/merenovasi ruangan,

dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi

peserta program Jamsostek dan atau keluarganya dan warga masyarakat

sekitarnya.

2) Bantuan mobil ambulan kepada PPK milik Pemerintah yang telah bekerja sama

dengan PT Jamsostek.

3) Bantuan peralatan medis kepada PPK milik Pemerintah yang telah bekerja sama

dengan PT Jamsostek.

4) Pelayanan kesehatan cuma-cuma di daerah padat industri atau lingkungan kumuh.


Program Bidang Pendidikan berupa:

1) Bantuan beasiswa bagi anak tenaga kerja peserta program Jamsostek yang

berprestasi.

2) Bantuan pelatihan bagi tenaga kerja peserta program Jamsostek dalam rangka alih

profesi.

3) Bantuan kepada Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah untuk

merehabilitasi/merenovasi ruangan atau asrama BLK atau menambah peralatan

latihan.

7. Rencana dan Realisasi Anggaran Program DPKP

Rencana Kerja dan Anggaran Program DPKP tahun 2004 telah disetujui oleh Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 15 Januari 2004. Rencana dan Realisasi

Anggaran Program DPKP tahun 2004 adalah sebagai berikut:

a. Sumber Dana

Realisasi sumber dana tahun 2004 sebesar Rp432.626.512.339,64 di atas anggarannya

sebesar Rp411.823.769.000,00 (Rp385.062.000.000,00 + Rp26.761.769.000,00) atau

105,05%, dengan rincian sebagai berikut:


TAHUN 2004

No URAIAN ANGGARAN *)1 (Rp)

REALISASI (Rp) %

1. Sisa Tahun Lalu 330.766.000.000,00 342.444.169.199,72 103,532. Penyisihan Laba : - Penyisihan Laba Tahun 2003 PM 26.761.769.000,00 - 26.761.769.000,00 -3. Hasil Pengembangan : - Bunga Deposito (bersih) 15.600.000.000,00 16.506.129.401,40 105,81 - Jasa Giro (bersih) 1.200.000.000,00 843.610.652,82 70,30 16.800.000.000,00 17.349.740.054,22 103,274. Hasil Pengembalian: Investasi Jangka Panjang : - Hasil Rumah Susun Sewa 1.366.000.000,00 1.208.275.000,00 88,45 - Hasil Fasilitas Pelkes - - - 1.366.000.000,00 1.208.275.000,00 88,45 Pinjaman Perumahan Pekerja : - Pokok Pinjaman 25.000.000.000,00 19.529.198.219,55 78,12 - Bunga Pinjaman 5.000.000.000,00 3.361.421.756,32 67,23 Pinjaman Koperasi Karyawan : - Pokok Pinjaman 5.000.000.000,00 2.613.679.394,54 52,27 - Bunga Pinjaman 600.000.000,00 225.018.095,76 37,50 Pinjaman DTMK : - Pokok Pinjaman - - - - Administrasi DTMK - - - Provider Jasa Pelkes : - Pokok Pinjaman 500.000.000,00 201.931.429,92 40,39 - Bunga Pinjaman 30.000.000,00 24.071.907,63 80,24 36.130.000.000,00 25.955.320.803,72 71,845. Penerimaan Non Program - 18.907.238.281,98 -

385.062.000.000,00 105,05

JUMLAH SUMBER DANA *)3 + PM *)2

432.626.512.339,64

Keterangan : *) 1 Belum termasuk perkiraan penerimaan bagian laba tahun 2003 (PM) 2 PM=realisasi laba tahun 2003 sebesar Rp26.761.769.000,00 3 Persentase sudah termasuk penambahan Rp26.761.769.000,00.


Realisasi sumber dana di atas anggaran karena:

1) Penyisihan laba PT Jamsostek tahun 2003 direalisasikan tahun 2004.

2) Realisasi hasil pengembangan sebesar Rp17.349.740.054,22 di atas anggarannya

sebesar Rp16.800.000.000,00 atau 103,27%.

3) Realisasi hasil pengembalian atas investasi dan pinjaman sebesar

Rp1.208.275.000,00 dan Rp25.955.320.803,69 di bawah anggarannya, yaitu

88,45% dan 71,84% dari anggaran sebesar Rp1.366.000.000,00 dan

Rp36.130.000.000,00 atau 71,84%.

4) Realisasi Penerimaan non program sebesar Rp18.907.238.281,98 yang tidak

dianggarkan sebelumnya.

b. Penggunaan Dana

Realisasi penggunaan dana tahun 2004 sebesar Rp86.668.187.012,78 tidak mencapai

anggarannya sebesar Rp251.125.000.000,00 atau 34,51%, dengan rincian sebagai

berikut:

TAHUN 2004 No URAIAN ANGGARAN

(Rp) REALISASI

(Rp) %

1 Dana Bergulir : Investasi Jangka Panjang : - Rumah Susun Sewa 40.000.000.000,00 363.733.600,00 0,91 - Fasilitas Pelkes 100.000.000.000,00 - -

140.000.000.000,00 363.733.600,00 0,26 Pinjaman Dana : - Uang Muka KPR 75.000.000.000,00 41.382.226.350,00 55,18 - Koperasi Karyawan 10.000.000.000,00 1.440.000.000,00 14,40 - D T M K - - - Provider Jasa Pelkes - - -

85.000.000.000,00 42.822.226.350,00 50,38

Total Dana Bergulir 225.000.000.000,00 43.185.959.950,00 19,19


TAHUN 2004

No URAIAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp) %

2 Dana Tidak Bergulir : Bidang Kesehatan: - Rehab/Renov UGD Puskes Pemda 1.800.000.000,00 1.215.566.495,00 67,53

- Rehab/Renov IRNA Puskes Pemda 2.700.000.000,00 558.033.127,18 20,67

- Mobil ambulan 5.400.000.000,00 13.598.491.460,00 251,82 - Peralatan Medis/Non Medis 4.500.000.000,00 2.898.342.235,00 64,41 - Kesehatan Cuma-Cuma 1.200.000.000,00 1.117.567.993,00 93,13 - Bantuan PPK Tingkat I 2.000.000.000,00 - -

17.600.000.000,00 19.388.001.310,18 110,16 Bidang Pendidikan: - Bea Siswa 3.100.000.000,00 3.684.690.000,00 118,86 - Pelatihan TK 450.000.000,00 182.120.000,00 40,47 - Rehab/Renov. BLK Pemda - 21.747.150,00 -

3.550.000.000,00 3.888.557.150,00 109,54 Bantuan PHK 1.400.000.000,00 869.750.000,00 62,13 Lainnya: - Bantuan SP & As. Pengusaha - 7.200.000,00 - - Beban Lain-lain 3.575.000.000,00 2.334.500.458,00 65,30

3.575.000.000,00 2.341.700.458,00 65,50

Total Dana Tidak Bergulir 26.125.000.000,00 26.488.008.918,18 101,39

3 Pengeluaran Non Program - 16.994.218.144,60 -

4 JUMLAH PENGGUNAAN DANA 251.125.000.000,00 86.668.187.012,78 34,51

Selanjutnya dari tabel tersebut diketahui bahwa realisasi dana bergulir sebesar

Rp43.185.959.950,00 atau sebesar 19,19% dari anggarannya sebesar

Rp225.000.000.000,00. Penyaluran dana bergulir tersebut terdiri dari pinjaman sebesar

Rp42.822.226.350,00 atau 50,38% dari anggarannya dan investasi jangka panjang

sebesar Rp363.733.600,00 atau 0,26% dari anggarannya.

Selain itu, dari anggaran dana tidak bergulir sebesar Rp26.125.000.000,00, tersalurkan

sebesar Rp26.488.008.918,18 atau 101,39% dari anggarannya. Penyaluran dana tidak

bergulir tersebut terdiri dari bantuan bidang kesehatan sebesar Rp19.388.001.310,18

atau 110,16%, bantuan bidang pendidikan sebesar Rp3.888.557.150,00 atau 109,54%


dari anggarannya, bantuan PHK sebesar Rp869.750.000,00 atau 62,13% dari

anggarannya, dan lainnya berupa bantuan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha serta

beban lain sebesar Rp2.341.700.458,00 atau 65,50% dari anggarannya.

Tidak tercapainya anggaran penggunaan dana tersebut antara lain dipengaruhi oleh

hal-hal sebagai berikut:

1) Rencana pembangunan rumah susun sewa.

a) Rencana pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) atas kerjasama dengan

PT JIEP terdapat hambatan karena Dewan Komisaris PT Jamsostek tidak

setuju atas Sistem BOT yang ditawarkan.

b) Rencana pembangunan rusunawa atas kerjasama dengan Pemerintah Propinsi

Jawa Timur, lokasi tanah yang disepakati di Kawasan Industri Margo Mulyo

Surabaya, masih terbentur kepada penyelesaian pengalihan status tanah dari

Departemen Kimpraswil kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

2) Rencana pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit).

a) Rumah Sakit Krakatau Steel dinyatakan layak, tetapi belum ada kesepakatan

terhadap harga antara kedua belah pihak.

b) Rumah Sakit Hosana International masih dalam proses kajian studi kelayakan.

3) Penggunaan dana tidak bergulir untuk bidang kesehatan.

a) Pengadaan 45 unit ambulan telah dilaksanakan selama tahun 2004.

b) Kantor Cabang belum sepenuhnya melaksanakan renovasi UGD dan Ruang

Rawat Inap, karena pelaksanaannya dilakukan secara selektif sesuai yang

ditetapkan oleh Tim Trauma Center.

c) Pelaksanaan seleksi atas jenis peralatan medis, dimana pengajuan dari rumah

sakit yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan, tidak dapat disetujui.

4) Beban pengelolaan investasi jangka panjang untuk rusunawa.

a) Belum dioperasionalkannya Rusunawa Makassar.

b) Perubahan sistem biaya pengelolaan Rusunawa Batam yang semula

mencantumkan pendapatan dan beban, mulai bulan Mei 2003 dilaksanakan

dengan sistem Master Lease (Penerimaan Hasil Neto), sehingga unsur beban

tidak dibukukan.


c. Komposisi Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana

Komposisi realisasi penggunaan dana tahun 2004 sebesar Rp86.668.187.012,78 atau

20,03% dari realisasi sumber dana sebesar Rp432.626.512.339,64 tidak mencapai

target komposisi anggarannya sebesar Rp251.125.000.000,00 atau 65,22% dari

sumber dananya sebesar Rp385.062.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN 2004 No URAIAN

ANGGARAN % REALISASI %

1 SUMBER DANA 385.062.000.000,00 100 432.626.512.339,64 100 2 Dana Bergulir : Investasi Jangka Panjang : - Rumah Susun Sewa 40.000.000.000,00 10,39 363.733.600,00 0,08 - Fasilitas Pelkes 100.000.000.000,00 25,97 - - 140.000.000.000,00 36,36 363.733.600,00 0,08 Pinjaman Dana : - Uang Muka KPR 75.000.000.000,00 19,48 41.382.226.350,00 9,57 - Koperasi Karyawan 10.000.000.000,00 2,60 1.440.000.000,00 0,33

- D T M K - -

- - Provider Jasa Pelkes - - -

85.000.000.000,00 22,07 42.822.226.350,00 9,90

Total Dana Bergulir 225.000.000.000,00 58,43 43.185.959.950,00 9,98


TAHUN 2004

No URAIAN ANGGARAN % REALISASI %

1 SUMBER DANA 385.062.000.000,00 100 432.626.512.339,64 100 3 Dana Tidak Bergulir : Bidang Kesehatan: - Rehab/Renov UGD Puskes Pemda 1.800.000.000,00 0,47 1.215.566.495,00 0,28 - Rehab/Renov IRNA Puskes Pemda 2.700.000.000,00 0,70 558.033.127,18 0,13 - Mobil ambulan 5.400.000.000,00 1,40 13.598.491.460,00 3,14 - Peralatan Medis/Non Medis 4.500.000.000,00 1,17 2.898.342.235,00 0,67 - Kesehatan Cuma-Cuma 1.200.000.000,00 0,31 1.117.567.993,00 0,26 - Bantuan PPK Tingkat I 2.000.000.000,00 0,52 - - 17.600.000.000,00 4,57 19.388.001.310,18 4,48 Bidang Pendidikan: - Bea Siswa 3.100.000.000,00 0,81 3.684.690.000,00 0,85 - Pelatihan TK 450.000.000,00 0,12 182.120.000,00 0,04 - Rehab/Renov. BLK Pemda - 21.747.150,00 - 3.550.000.000,00 0,92 3.888.557.150,00 0,90 Bantuan PHK 1.400.000.000,00 0,36 869.750.000,00 0,20 Lainnya: - Bantuan SP & As. Pengusaha - 7.200.000,00 - - Beban Lain-lain 3.575.000.000,00 0,93 2.334.500.458,00 0,54

3.575.000.000,00 0,93 2.341.700.458,00 0,54

Total Dana Tidak Bergulir 26.125.000.000,00 6,78 26.488.008.918,18 6,12 4 Pengeluaran Non Program - 16.994.218.144,60 3,93

5 JUMLAH PENGGUNAAN DANA 251.125.000.000,00 65,22 86.668.187.012,78 20,03 6 SISA DANA 133.937.000.000,00 34,78 345.958.325.326,86 79,97

Dari tabel di atas diketahui bahwa dalam tahun 2004, komposisi penggunaan dana baik anggaran maupun realisasi belum sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor. S-521/ MK.01/2000 tanggal 27 Oktober 2000, dimana disebutkan bahwa alokasi penggunaan DPKP setiap tahunnya ditetapkan minimal 80% dialokasikan untuk DPKP yang bersifat bergulir dan maksimal 20% dialokasikan untuk DPKP yang sifatnya tidak bergulir termasuk untuk beban operasional.


Dari tabel di atas, anggaran untuk dana bergulir sebesar 58,43% dari anggaran sumber dana, dan untuk dana tidak bergulir sebesar 6,78% dari sumber dana. Komposisi lainnya adalah sisa dana yaitu sebesar 34,78% dari sumber dana. Realisasi untuk dana bergulir hanya sebesar 9,98% dari realisasi sumber dana, untuk dana tidak bergulir sebesar 6,12% dari sumber dana. Komposisi lain adalah pengeluaran non-program sebesar 3,93% dan yang terbesar adalah sisa dana yaitu sebesar 79,97% dari sumber dana.

8.a.

AKTIVA Aktiva Lancar :Kas dan Bank 17.158.325.326,86 21.274.169.199,72 Deposito 328.800.000.000,00 321.170.000.000,00 Piutang Atas Pendapatan Inv. Jangka Panjang 33.104.839,00 112.200.000,00 Piutang Bunga Deposito 587.842.876,79 533.016.986,30 Piutang Bunga Pinjaman 4.261.198.655,46 2.920.119.854,84 Akumulasi Penyisihan Piutang Bunga Pinjaman (1.600.682.728,28) Beban Dibayar Dimuka 3.974.225,33 3.974.225,33 Persekot Kerja 17.805.000,00 21.005.000,00 Piutang Lain-lain 80.619.688,01 -

Jumlah Aktiva Lancar 349.342.187.883,18 346.034.485.266,19 Pinjaman :Pinjaman Uang Muka Perumahan 106.428.242.238,97 85.009.187.689,21 Pinjaman Koperasi Karyawan 13.401.920.671,29 16.171.438.449,61 Pinjaman Dana Talangan Modal Kerja 1.003.131.373,00 1.140.706.500,00 Pinjaman Provider Pelkes 576.969.585,98 778.901.015,90

121.410.263.869,24 103.100.233.654,72 Akumulasi Penyisihan Pinjaman (14.739.691.615,65)

Jumlah Pinjaman 106.670.572.253,59 103.100.233.654,72 Investasi Jangka Panjang :Tanah 2.036.112.180,00 2.036.112.180,00 Bangunan 49.146.006.170,00 49.139.762.570,00 Peralatan 3.370.854.725,00 3.370.854.725,00 Pra Operasi 1.953.207.213,00 1.595.717.213,00

56.506.180.288,00 56.142.446.688,00 Akumulasi Penyusutan Rusun (10.119.578.486,00) -

Jumlah Investasi Jangka Panjang 46.386.601.802,00 56.142.446.688,00 Aktiva Tetap Bangunan 6.800.931.500,00 6.489.062.000,00 Peralatan Komputer 299.560.000,00 293.810.000,00 Peralatan Lain 79.249.700,00 Total Harga Perolehan 7.179.741.200,00 6.782.872.000,00 Akumulasi Penyusutan Aktiva tetap (2.608.724.360,50) (2.185.638.278,17)

Nilai Buku Aktiva Tetap 4.571.016.839,50 4.597.233.721,83 Aktiva Lain-lain :Pos Sementara Dalam Penyelesaian 573.197.225,38 431.510.640,88 Rumah Susun Dalam Pengerjaan - 5.989.916.500,00

Jumlah Aktiva Lain-lain 573.197.225,38 6.421.427.140,88 Pos Perantara - -

JUMLAH AKTIVA 507.543.576.003,64 516.295.826.471,62

Laporan KeuanganLaporan Keuangan Program DPKP

1) Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003.URAIAN 31 DESEMBER 2004

(Rp)31 DESEMBER 2003

(Rp)

31

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIHKEWAJIBANKewajiban LancarHutang Pajak 110.329.989,93 159.544.745,93 Beban Yang Masih Harus Dibayar 1.086.615.812,29 3.885.207.942,00 Jumlah Kewajiban Lancar 1.196.945.802,22 4.044.752.687,93 Kewajiban Lain-lain Pos Sementara Dalam Penyelesaian 109.619.810,00 20.026.436,13 Selisih Rekonsiliasi Bank 14.050.338.944,71 8.833.326.249,67 Hutang Lain-lain 7.934.148,83 976.528,00

Jumlah Hutang Lain-lain 14.167.892.903,54 8.854.329.213,80 JUMLAH KEWAJIBAN 15.364.838.705,76 12.899.081.901,73

AKTIVA BERSIHAktiva Bersih Terikat Permanen - - Aktiva Bersih Terikat Temporer - - Aktiva Bersih Tidak Terikat 503.396.744.569,89 325.645.744.672,87 Koreksi Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Tahun Lalu (14.917.662.633,96) 677.854.465,36 Aktiva Bersih Tidak Terikat Setelah Koreksi 488.479.081.935,93 326.323.599.138,23 Perubahan Aktiva Bersih 3.699.655.361,95 177.073.145.431,66

JUMLAH AKTIVA BERSIH 492.178.737.297,88 503.396.744.569,89 Pos Perantara -

JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH 507.543.576.003,64 516.295.826.471,62

URAIAN 31 DESEMBER 2004 (Rp)

31 DESEMBER 2003 (Rp)

32

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKATPenambahan :Penyisihan Laba Untuk Beban Operasional ProgramPengalihan dari Aktiva Bersih Terikat Temporer Program -Tidak Bergulir 26.807.453.931,51 164.203.391.000,00

Jumlah Penambahan 26.807.453.931,51 164.203.391.000,00 Pengurangan :Bantuan Renovasi Fasilitas Pelkes 1.812.529.296,18 2.341.967.675,00 Bantuan Mobil Ambulance 14.577.822.800,00 4.517.475.000,00 Bantuan Peralatan Medis/Non Medis 2.898.342.235,00 110.795.998,60 Bantuan Kesehatan Cuma-Cuma 1.124.067.993,00 668.656.781,00 Bantuan Beasiswa 3.725.790.000,00 3.345.522.000,00 Bantuan Pelatihan Tenaga Kerja 185.801.000,00 296.356.163,00 Bantuan Renovasi BLK 5.928.551.265,79 157.853.500,00 Bantuan PHK 869.750.000,00 538.650.000,00 Bantuan asosiasi Serikat Pekerja - 357.105.246,00 Beban Operasional Program 2.147.514.405,50 1.188.079.015,53 Bantuan Kemitraan 7.200.000,00 - Koreksi Pengurangan Aktiva Bersih - -

Jumlah Pengurangan 33.277.368.995,47 13.522.461.379,13 Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Tidak Terikat (6.469.915.063,96) 150.680.929.620,87 PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TERIKAT TEMPORERPenambahan :Penyisihan Atas Bagian Laba untuk Dana Tidak Bergulir

Jumlah Penambahan - - Pengurangan :Pengalihan kepada Aktiva Bersih Tidak Terikat untuk -Penyaluran Dana Tidak Bergulir - -

Jumlah Pengurangan - - Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Terikat Temporer - - PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TERIKAT PERMANENPenambahan :Penyisihan Bagian Laba untuk Program Bergulir :Pendapatan Bunga PUMP 4.510.507.767,82 5.090.281.419,95 Pendapatan Bunga Pinjaman Kopkar 497.112.195,24 804.610.252,15 Pendapatan Bunga Pinjaman DTMK - 14.554.091,03 Pendapatan Bunga Pinjaman Provider Pelkes 32.625.156,06 48.624.082,87 Pendapatan Bunga Deposito (Net) 16.632.208.442,57 19.012.239.189,99 Pendapatan Bunga Jasa Giro (Net) 843.610.652,82 1.247.265.973,64 Pendapatan Investasi Rusun 1.135.044.839,00 953.509.413,00 Pendapatan Lain-lain 264.020,68 -

Jumlah Penambahan 23.651.373.074,18 27.171.084.422,63 Pengurangan :Beban Pengelolaan Investasi Rusun 1.132.038.158,80 426.177.907,67 Beban Penyusutan 3.802.391.753,33 352.690.704,17 Beban Penyisihan Pokok Pinjaman 7.467.773.597,09 Beban Penyisihan Bunga Pinjaman 692.428.439,05 Beban Pemeliharaan Gedung 374.237.700,00 - Beban Lain-lain 12.933.000,00 -

Jumlah Pengurangan 13.481.802.648,27 778.868.611,84 Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Terikat Permanen 10.169.570.425,91 26.392.215.810,79 Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih 3.699.655.361,95 177.073.145.431,66 AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN 503.396.744.569,89 325.645.744.672,87 Koreksi Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Tahun Lalu (14.917.662.633,96) 677.854.465,36 AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN 492.178.737.297,88 503.396.744.569,89

2) Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003.URAIAN 31 DESEMBER 2004 (Rp) 31 DESEMBER 2003 (Rp)

33

3)URAIAN 31 DESEMBER 2004 31 DESEMBER 2003

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan Kas dari Angsuran Pinjaman Perumahan Pekerj 19.529.198.219,55 13.383.772.573,38 Kas dari Angsuran Pinjaman Koperasi Pekerj 2.613.679.394,54 2.518.314.114,06 Kas dari Angsuran Dana Talangan Modal Kerj - 62.400.000,00 Kas dari Angsuran Pinjaman Provider Pelke 201.931.429,92 170.473.884,14 Kas dari Bunga Pinjaman Perumahan Pekerj 3.361.421.756,32 2.629.580.470,01 Kas dari Bunga Pinjaman Koperasi Karyawa 225.018.095,76 398.395.936,54 Kas dari Administrasi Dana Talangan Modal Kerj - 759.091,00 Kas dari Bunga Pinjaman Provider Pelke 24.071.907,63 28.209.590,95 Kas dari Bunga Deposito 16.506.129.401,40 18.518.448.187,44 Kas dari Jasa Giro 1.078.424.295,91 1.554.344.062,23 Kas dari Pungutan PPh Pasal 21 Perorangan 32.214.172,00 18.708.997,00 Kas dari Pungutan PPh Pasal 22 Barang & Jasa - -Kas dari Pungutan PPh Pasal 23 Jasa Teknis & Manajemen

85.999.097,00 28.425.162,72 Kas dari Pungutan PPN 310.491.765,00 1.746.777.255,85 Kas dari Pengembalian PK 2.284.034.400,00 1.385.259.200,00 Kas dari Lainnya 16.194.498.847,98 8.662.946.810,25 Sub Jumlah Penerimaan 62.447.112.783,01 51.106.815.335,57 Pengeluaran Kas untuk Pinjaman Perumahan Pekerja (41.382.226.350,00) (41.359.775.625,00) Kas untuk Pinjaman Koperasi Pekerj (1.440.000.000,00) (4.904.950.000,00) Kas untuk Pinjaman Provider Pelke - (489.375.000,00) Kas untuk Renovasi Rumah Saki (1.773.599.622,18) (1.173.276.875,00) Kas untuk Bantuan Mobil Ambulanc (13.598.491.460,00) (2.534.058.068,00) Kas untuk Bantuan Peralatan Medi (2.898.342.235,00) (1.297.779.632,80) Kas untuk Kesehatan Cuma-Cuma (1.117.567.993,00) (686.362.781,00) Kas untuk Beasiswa (3.684.690.000,00) (3.345.522.000,00) Kas untuk Pelatihan Tenaga Kerja (182.120.000,00) (296.356.163,00) Kas untuk Pembangunan BLK (21.747.150,00) (157.853.500,00) Kas untuk Bantuan PHK (869.750.000,00) (538.650.000,00) Kas untuk Kegiatan Serikat Pekerja (7.200.000,00) (357.105.246,00) Kas untuk Biaya Operasiona (2.323.000.178,00) (1.502.074.915,53) Kas untuk Setoran PPh Pasal 21 Perorangan (35.570.022,00) (22.854.143,00) Kas untuk Setoran PPh Pasal 22 Barang & Jasa - -Kas untuk Setoran PPh Pasal 23 Jasa Teknis & Manajemen

(65.913.726,00) (36.621.028,57) Kas untuk Setoran PPN (422.015.845,00) (1.709.918.862,37) Kas untuk Pajak Jasa Giro (234.813.643,09) (303.593.086,49) Kas untuk Pajak Bunga Deposito - (44.450.150,42) Kas untuk PPh Bunga Pinjaman (11.500.280,00) (18.415.236,00) Kas untuk Persekot Kerja (2.377.491.484,00) (1.271.955.050,00) Kas untuk Lainnya (12.979.192.293,80) (3.379.975.520,68) Sub Jumlah Pengeluaran : (85.425.232.282,07) (65.430.922.883,86)

Kas Bersih yang diterima (digunakan) untuk AktivitasOperasi

(22.978.119.499,06) (14.324.107.548,29)

Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003.

34

URAIAN 31 DESEMBER 2004 31 DESEMBER 2003

ALIRAN KAS DARI INVESTASIPenerimaan Kas dari Pendapatan Investasi Jangka Panjang 1.208.275.000,00 838.412.219,00 Kas dari Penjualan Aktiva Tetap - -

Sub Jumlah Penerimaan 1.208.275.000,00 838.412.219,00 Pengeluaran Kas untuk Pengelolaan Investasi Jangka Panjan (1.114.034.773,80) (3.452.269.527,00) Kas untuk Investasi Jangka Panjang (363.733.600,00) -Kas untuk Pembelian Aktiva Tetap - -

Sub Jumlah Pengeluaran (1.477.768.373,80) (3.452.269.527,00) Kas Bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitasInvestasi (269.493.373,80) (2.613.857.308,00)

ALIRAN KAS DARI PENDANAANPenerimaan Kas dari Penyisihan Laba 26.761.769.000,00 211.195.619.500,00 Kas dari Transfer Dropping 44.052.431.775,00 -Sub Jumlah Penerimaan 70.814.200.775,00 211.195.619.500,00 Pengeluaran Kas untukTransfer Dropping (44.052.431.775,00) -Sub Jumlah Pengeluaran (44.052.431.775,00) - Kas Bersih yang diterima (digunakan) untuk AktivitasPendanaan 26.761.769.000,00 211.195.619.500,00 Kenaikan (Penurunan) bersih dalam Kas & Setara Ka 3.514.156.127,14 194.257.654.643,71 Kas dan Setara Kas Awal Tahun 342.444.169.199,72 148.186.514.556,01 Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 345.958.325.326,86 342.444.169.199,72 Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari Kas dan Bank 17.158.325.326,86 21.274.169.199,72 Deposito 328.800.000.000,00 321.170.000.000,00

345.958.325.326,86 342.444.169.199,72

35

36

b. Kebijakan Akuntansi

Untuk memberikan dasar yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan DPKP,

manajemen telah menetapkan beberapa kebijakan akuntansi yang penting sebagai

berikut :

1) Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan surat Menteri Keuangan No.S.521/MK.01/2000 tanggal 27 Oktober

2000 tentang Pedoman Umum Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta bahwa

Laporan Keuangan DPKP disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Laporan Keuangan DPKP meliputi Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode

laporan, Laporan Aktivitas serta Laporan Arus Kas untuk suatu periode laporan,

dan catatan atas Laporan Keuangan.

2) Laporan Posisi Keuangan

a) Laporan Posisi Keuangan menyajikan total aktiva, kewajiban dan aktiva

bersih.

b) Kas atau aktiva lain yang dibatasi penggunaannya harus disajikan terpisah

dari kas dan aktiva lain yang tidak terikat penggunaannya.

c) Aktiva disajikan berdasarkan urutan likuiditasnya dan dikelompokkan ke

dalam aktiva lancar dan tidak lancar.

d) Kewajiban disajikan berdasarkan tanggal jatuh tempo dan

dikelompokkan ke dalam jangka pendek dan jangka menegah.

3) Kas dan Bank

a) Kas

Kas diakui pada saat terjadinya sebesar nilai nominalnya dan disajikan pada

urutan pertama pada aktiva lancar.

b) Bank

Bank diakui saat diterimanya nota debet/kredit dari bank atas mutasi yang

terjadi pada rekening giro atau pada saat diterima/dikeluarkan uang sesuai

dengan rekening koran bank.

37

Bank disajikan dalam neraca pada kelompok pos aktiva lancar sebesar saldo

yang ada setelah rekonsiliasi bank antara buku harian bank dengan saldo

rekening koran bank

4) Deposito

a) Deposito On Call (DOC)

DOC diakui pada saat penempatan dana sebesar nilai nominalnya.

Pendapatan bunga DOC diakui pada saat munculnya hak untuk memperoleh

bunga secara proporsional sesuai dengan jangka waktu yang telah dilewati.

Biaya materai, provisi, administrasi, pajak yang dibebankan oleh bank, dicatat

sebagai beban umum dan administrasi.

DOC disajikan dalam neraca pada kelompok pos investasi lancar sebesar nilai

nominalnya.

b) Deposito Berjangka

Deposito berjangka diakui sebesar nilai nominal, yaitu nilai yang tercatat pada

sertifikat deposito.

Pendapatan bunga deposito berjangka diakui pada saat munculnya hak untuk

memperoleh bunga secara proporsional sesuai dengan jangka waktu yang telah

dilewati.

Beban penalti karena pencairan sebelum jatuh tempo diakui sebagai beban

umum dan administrasi sebesar dendanya.

Deposito berjangka disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok pos

aktiva lancar sebesar nilai nominalnya.

5) Piutang atas Bagian Laba

Piutang atas bagian laba diakui pada saat bagian laba yang akan dialokasikan telah

dapat diperhitungkan berdasarkan hasil keputusan RUPS.

Piutang atas bagian laba dari PT. Jamsostek dihitung/dinilai sesuai dengan jumlah

yang akan diterima atau sisa yang belum diterima sampai dengan tanggal

pelaporan.

Piutang atas bagian laba disajikan dalam kelompok aktiva lancar di bawah pos

investasi lancar.

38

6) Piutang atas Pendapatan Investasi Jangka Panjang

Timbulnya pos ini merupakan konsekuensi dari penerapan basis akrual dalam

pengakuan pendapatan dan beban sebagaimana diatur dalam standar akuntansi

keuangan.

Piutang atas Pendapatan Inv. Jangka Panjang diakui dan dicatat pada saat

pendapatan atas Pendapatan Inv. Jangka Panjang yang terjadi telah dapat

diperhitungkan sebagai pendapatan atas Inv. Jangka Panjang pada tanggal laporan

posisi keuangan.

7) Piutang Bunga Deposito

Piutang bunga diakui dan dicatat pada saat pendapatan bunga atas deposito yang

dilakukan telah dapat diperhitungkan sebagai pendapatan bunga pada tanggal

laporan posisi keuangan.

8) Piutang Bunga Pinjaman

Piutang bunga pinjaman diakui dan dicatat pada saat pendapatan bunga atas

pinjaman yang dilakukan telah dapat diperhitungkan sebagai pendapatan bunga

pinjaman pada tanggal laporan posisi keuangan.

9) Akumulasi Penyisihan Piutang Bunga Pinjaman

Pos ini merupakan saldo dari akumulasi beban penyisihan yang diukur dan dicatat

melalui jurnal penyesuaian berdasarkan analisis atas kemungkinan kolektibilitas

pinjaman dan piutang bunga pinjaman pada akhir periode, dengan perhitungan :

Kategori % Keterangan Lancar 0 ≤ 6 Bulan Kurang Lancar 25 6< x ≤ 9 Bulan Ragu-ragu 75 9< x ≤ 12 Bulan Macet 100 > 12 Bulan, pailit/force majeur

Penerapan kebijakan baru pada tahun 2004, akumulasi penyisihan piutang bunga

pinjaman dilakukan secara retrospektif dan mengoreksi saldo aktiva bersih tahun

lalu. Hal tersebut dilakukan karena data perperiode tahun lalu tidak dapat disajikan

secara akurat sehingga penyajian kembali menjadi tidak praktis.

39

10) Beban Dibayar Dimuka

Akun ini baru mulai dicatat pada tanggal laporan posisi keuangan dengan

menggunakan ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat adalah

dengan memindahkan sebagian jumlah yang telah tercatat dalam pos biaya

operasional yang bersangkutan ke pos beban dibayar dimuka.

11) Persekot Kerja

Persekot kerja dicatat pada saat terjadinya penyerahan uang sebagai persekot kerja

kepada pegawai Unit DPKP yang bersangkutan. Persekot kerja yang telah

dipertanggungjawabkan secara sah akan ditutup dan dipindahkan ke pos-pos beban

usaha yang berkaitan.

12) Piutang Lain-lain

Piutang Lain-Lain diakui pada saat timbulnya hak Unit DPKP untuk menagih

kepada pihak lain atau antar program misalnya pinjaman dana oleh PKBL.

Besarnya nilai yang diakui sebagai Piutang Lain-Lain ditetapkan berdasarkan

jumlah uang yang bersedia dibayar oleh pihak ketiga yang bersangkutan.

13) Pinjaman

Pinjaman untuk program bergulir dikelompokkan menjadi :

a) Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP)

b) Pinjaman Dana Koperasi Karyawan/Pekerja

c) Pinjaman Dana Talangan Modal Kerja (DTMK)

d) Pinjaman Dana Sektor Jasa Pelayanan Kesehatan

Pinjaman diakui pada saat telah terjadi penyaluran dana bergulir DPKP yang

ditandai dengan adanya perjanjian/penetapan dan transfer dana kepada debitur dan

atau jika pada tanggal Laporan Posisi Keuangan perjanjian pinjaman telah

disetujui namun belum ada penyaluran dana kepada debitur.

Terhadap perjanjian pinjaman yang telah disetujui namun belum ada penyaluran

dana kepada debitur akan diklasifikasikan sebagai Kewajiban Yang Masih Harus

Dibayar dan pada awal periode berikutnya dilakukan jurnal balik.

Pinjaman dinilai berdasarkan nilai nominal yang disalurkan atau akan disalurkan

kepada debitur. Jadi walaupun jatuh tempo pinjaman melebihi satu tahun tetap

40

dilakukan pencatatan sebesar nilai nominal yang disalurkan pada awal

perjanjian/transaksi.

14) Akumulasi Penyisihan Pinjaman

Pos ini merupakan saldo dari akumulasi beban penyisihan yang diukur dan dicatat

melalui jurnal penyesuaian berdasarkan analisis atas kemungkinan kolektibilitas

pinjaman pada akhir periode, dengan perhitungan sebagai berikut :

Kategori % Keterangan Lancar 0 ≤ 6 Bulan Kurang Lancar 25 6< x ≤ 9 Bulan Ragu-ragu 75 9< x ≤ 12 Bulan Macet 100 > 12 Bulan, pailit/force majeur

Penerapan kebijakan baru pada tahun 2004, akumulasi penyisihan pinjaman

dilakukan secara retrospektif dan mengoreksi saldo aktiva bersih tahun lalu. Hal

tersebut dilakukan karena data perperiode tahun lalu tidak dapat disajikan secara

akurat sehingga penyajian kembali menjadi tidak praktis.

15) Investasi Jangka Panjang

Perolehan tanah diakui dan dicatat pada tanggal terjadinya transaksi perolehan

tersebut. Harga perolehan tanah meliputi seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan

dalam rangka untuk memperoleh tanah sehingga dalam keadaan siap untuk

dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

16) Akumulasi Penyusutan

Pos akumulasi penyusutan investasi jangka panjang merupakan akumulasi beban

penyusutan yang diperhitungkan secara berkala terhadap masing-masing akun

bangunan, peralatan, dan pra operasi dari investasi jangka panjang. Penyusutan

atas bangunan dan peralatan dibebankan dengan secara merata setiap tahun

menurut umur ekonomis bangunan atau peralatan tersebut. Sedangkan investasi

jangka panjang dalam bentuk aktiva pra operasi akan diamortisasi secara

proporsional sesuai dengan manfaat yang dihasilkannya dalam beberapa periode

mendatang.

41

Metode penyusutan dan amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus

dengan masa manfaat atau masa penyusutan dan amortisasi sebagai berikut :

a) Bangunan, masa penyusutan 20 tahun

b) Peralatan, masa penyusutan 4 tahun

c) Pra operasi, masa amortisasi 4 tahun

Penerapan kebijakan baru pada tahun 2004, akumulasi penyusutan dilakukan

secara retrospektif dan mengoreksi saldo aktiva bersih tahun lalu. Hal tersebut

dilakukan karena data perperiode tahun lalu tidak dapat disajikan secara akurat

sehingga penyajian kembali menjadi tidak praktis.

17) Aktiva Tetap

Pada awal perolehan aktiva berwujud yang memenuhi kualifikasi sebagai aktiva

tetap diakui berdasarkan biaya perolehan.

Harga perolehan aktiva tetap tanah yang dibangun sendiri merupakan akumulasi

seluruh biaya perolehan dan pengembangan tanah.

Harga perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk biaya impor

dan PPN Masukan Tak Boleh Restitusi (non-refundable), dan setiap biaya yang

dapat dikaitkan langsung sehingga aktiva tersebut siap digunakan, serta dikurangi

potongan pembelian jika ada. Contoh biaya yang dapat dikaitkan langsung adalah:

a) biaya persiapan tempat,

b) biaya pengiriman awal (initial delivery),

c) biaya simpan dan bongkar muat (handling cost),

d) biaya pemasangan (installation costs), dan

e) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.

18) Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap

Akun-akun yang tergabung dalam pos ini merupakan akumulasi beban penyusutan

masing-masing akun aktiva tetap (kecuali tanah) yang diperhitungkan secara

merata menurut umur ekonomisnya.

Saldo akun akumulasi penyusutan akan dihapuskan seiring dengan penghapusan

aktiva tetap terkait.

42

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan masa

manfaat atau masa penyusutan sebagai berikut:

a) Bangunan, masa penyusutan 20 tahun;

b) Kendaraan Dinas, masa penyusutan 5 tahun;

c) Peralatan Kantor, masa penyusutan 4 tahun;

d) Peralatan Komputer, masa penyusutan 4 tahun;

e) Peralatan Lain, masa penyusutan 4 tahun.

Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap disajikan sebagai kontra pos Aktiva Tetap.

19) Aktiva Lain-lain (Pos Sementara Dalam Penyelesaian)

Pos Sementara Dalam Penyelesaian diakui pada saat akhir periode dengan jurnal

penyesuaian terhadap angsuran-angsuran program DPKP yang masuk dalam

rekening PT Jamsostek dan dicatat senilai pembayaran yang belum ditransfer ke

rekening DPKP pada tanggal Laporan Posisi Keuangan.

Pos Sementara Dalam Penyelesaian dikelompokan dalam Pos Aktiva Lain-Lain

disajikan di bawah pos Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap.

20) Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu

periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva

bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan untuk masing-masing aktiva

bersih, yaitu aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat

dalam suatu periode.

21) Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan beban pada laporan aktivitas disajikan secara bruto dan

dikelompokkan untuk masing-masing jenis aktiva bersih.

22) Pendapatan dari Bagian Laba

Penerimaan dari bagian laba untuk DPKP dicatat sebagai bagian dari pendapatan

yang akan menambah :

a) Aktiva Bersih Terikat Permanen untuk yang dialokasikan kepada program

bergulir.

43

b) Aktiva Bersih Terikat Temporer untuk yang dialokasikan kepada program

tidak bergulir.

c) Aktiva Bersih Tidak Terikat untuk yang dialokasikan untuk biaya operasional.

23) Beban Operasional

Pengeluaran untuk operasional DPKP dikelompokkan menjadi beban operasional

dan beban dari Aktiva Bersih Tidak Terikat.

Besarnya beban operasional per-tahun maksimum sebesar 1% dari alokasi DPKP

setiap tahunnya.

24) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disajikan sesuai dengan PSAK No.2 tentang Laporan Arus Kas.

Penerimaan dan pengeluaran kas untuk operasional dikelompokkan pada aktivitas

operasional.

Penerimaan dan pengeluaran uang untuk investasi pada aktiva tetap dan peralatan

dikelompokkan pada aktivitas investasi.

Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pelaksanaan program bergulir dan tidak

bergulir dikelompokkan pada aktivitas pendanaan.

c.

1)

a)

(1)

(2)

Penjelasan atas Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003.

31 Desember 200331 Desember 2004(Rp) (Rp)

Kas dan Bank 17.158.325.326,86 21.274.169.199,72

Kas di tanganKas dalam PerjalananRekening giro bank

7.169.002,00 17.663.911,00 8.250.000,00

17.151.156.324,86 21.248.255.288,72

31 Desember 2004 31 Desember 2003(Rp) (Rp)

Kas di tangan

31 Desember 2004 31 Desember 2003

Jumlah 17.158.325.326,86 21.274.169.199,72

(Rp) (Rp) 50.000,00 8.900.000,00 193.825,00 183.825,00 1.888.278,00 -

4.859.765,00 4.722.999,00 3.720.321,00

Kanwil VIIIKantor Pusat

7.169.002,00 17.663.911,00

Laporan posisi keuangan Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta per 31Desember 2004 dan 2003 ditutup seimbang antara Aktiva dengan Kewajiban &Aktiva Bersih masing-masing sebesar Rp507.543.576.003,64 danRp516.295.826.471,62, dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2004 dan 2003 tersebut berupa saldofisik kas tunai ditangan, kas dalam perjalanan dan saldo giro bank yang terincisebagai berikut:

Saldo kas di tangan per 31 Desember 2004 dan 2003 berada pada masing-masing Kantor Pusat dan Kantor Wilayah dengan rincian sebagai berikut:

Saldo giro bank per 31 Desember 2004 dan 2003 merupakan saldo girobank pada masing-masing Kantor Wilayah dan Kantor Pusat berdasarkanrekonsiliasi bank dengan rincian sebagai berikut:

Rekening Giro Bank

Kanwil IIKanwil IVKanwil V

Jumlah

313.900,00

44

b)

1234567891011



Kanwil I 741.200.502,01 518.577.584,58 Kanwil II 463.487.358,72 1.380.184.259,38 Kanwil III 3.758.762.083,57 2.885.354.478,70 Kanwil IV 1.348.283.553,17 4.022.266.269,67 Kanwil V 335.506.970,21 1.124.003.558,88 Kanwil VI 654.569.515,74 1.024.135.010,67 Kanwil VII 274.585.363,90 1.070.894.239,75 Kanwil VIII 356.461.408,84 900.681.139,27 Kantor Pusat 9.218.299.568,70 8.322.158.747,82 Jumlah 17.151.156.324,86 21.248.255.288,72


Deposito 328.800.000.000,00 321.170.000.000,00

420.000.000,00 Kanwil II 300.000.000,00 300.000.000,00 Kanwil I 500.000.000,00

- Kanwil VIII - 450.000.000,00

105.000.000.000,00 Bank MandiriBank Jumlah

BRIBNI ’46

50.000.000.000,00

55.000.000.000,00 23.000.000.000,00

500.000.000,00 BukopinBPD Sumatera UtaraBPD Sumatera SelatanBank Agro

10.000.000.000,00

300.000.000,00 13.000.000.000,00

7.000.000.000,00 Bank VictoriaBank Yudha Bhakti

Jumlah

35.000.000.000,00 30.000.000.000,00

Bank AsiaticBank Global

328.800.000.000,00

Saldo deposito per 31 Desember 2004 dan 2003 tersebut merupakanpenempatan deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu)tahun dengan rincian sebagai berikut :

Rincian penempatan deposito per 31 Desember 2004 sebesarRp328.800.000.000,00 berdasarkan bank adalah sebagai berikut :

Kantor Pusat 325.000.000.000,00 320.000.000.000,00 Jumlah 328.800.000.000,00 321.170.000.000,00

Kanwil IV 3.000.000.000,00

45

c)

d)

e)Jumlah piutang bunga pinjaman per 31 Desember 2004 dan 2003 tersebutmerupakan pendapatan bunga pinjaman yang sudah diakui s/d. 31 Desember2004 dan 2003 yang terdiri dari :

(Rp) (Rp)Piutang Bunga Pinjaman 4.261.198.655,46 2.920.119.854,84

Jumlah 587.842.876,79 533.016.986,30


Kantor Wilayah IV 1.380.822,00 - Kanwil VIII - 576.986,30

Kantor Wilayah I 730.000,00 2.209.315,07 Kantor Wilayah II 932.054,79 932.054,79

Jumlah tersebut berupa piutang bunga atas pendapatan deposito yang telahdiakui s/d. akhir 31 Desember 2004 dan 2003, yaitu sebagai berikut:

Kantor Pusat 584.800.000,00 529.298.630,14


(Rp) (Rp)Piutang Bunga Deposito 587.842.876,79 533.016.986,30

Jumlah 33.104.839,00 112.200.000,00


Sewa Rusunawa Batam 28.024.839,00 63.000.000,00 Sewa Rusunawa Cikarang 5.080.000,00 49.200.000,00


Pada tanggal 3 Maret 2005, deposito Bank Asiatic telah dicairkan melaluirekening giro DPKP PT Jamsostek (Persero) berikut bunga sebesarRp35.080.425.616,00, dan deposito Bank Global dicairkan tanggal 15 Maret2005 berikut bunga sebesar Rp30.245.277.869,00.

Jumlah tersebut merupakan piutang dari sewa kamar Rumah Susun Sewa per31 Desember 2004 dan 2003, yaitu:

31 Desember 2004 31 Desember 2003(Rp)

33.104.839,00 112.200.000,00 Piutang Atas Pendapatan Inv.Jangka Panjang

(Rp)

46

f)

g)


Beban Dibayar Dimuka 3.974.225,33 3.974.225,33

Akumulasi penyi. piutang bunga DTMK

1.600.682.728,28

Akumulasi Penyisihan Piutang (1.600.682.728,28) - Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyisihan piutang bunga pinjaman ataskemungkinan kolektibilitas piutang bunga pinjaman yang telah jatuh tempopada tanggal laporan posisi keuangan dan kecil kemungkinan tertagih yangdicatat dan diukur dengan menggunakan kriteria sesuai kebijakan akuntansiyang ditetapkan.


Jumlah 4.261.198.655,46 2.920.119.854,84 Saldo piutang bunga pinjaman sebesar Rp 4.261.198.655,46, telahdikurangkan dengan pembayaran bunga pinjaman PUMP dan Kopkar masing-masing sebesar Rp50.108.639,95 dan Rp1.309.606,86 yang belum dapatdiketahui debiturnya.

DTMK 13.795.000,03 13.795.000,03 PROVIDER PELKES 28.967.740,35 20.414.491,92

PUMP 3.546.213.191,90 2.479.116.185,94 KOP. KARYAWAN 672.222.723,18 406.794.176,95


Sehubungan dengan penerapan kebijakan akuntansi tersebut, perhitunganbeban penyisihan s.d tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2004 dan 2003 sebesarRp3.974.225,33 merupakan beban asuransi yang dibayar dimuka.

Akumulasi peny. piutang bunga PUMPAkumulasi peny. piutang bunga Kopkar

31 Desember 2004 (Rp)

1.167.287.968,30 411.477.529,85 13.795.000,03 8.122.230,09 Akumulasi peny. piutang bunga Provider Pelkes

47

h)

i)

j)

(1) Pinjaman Uang Muka Perumahan Perkembangan posisi PUMP per 31 Desember 2004 dan 2003 sebagaiberikut :

Jumlah 121.410.263.869,24 103.100.233.654,72

DTMK 1.003.131.373,00 1.140.706.500,00 PROVIDER PELKES 576.969.585,98 778.901.015,90

PUMP 106.428.242.238,97 85.009.187.689,21 KOP. KARYAWAN 13.401.920.671,29 16.171.438.449,61


(Rp) (Rp)Pinjaman 121.410.263.869,24 103.100.233.654,72

80.619.688,01


Piutang pada PT Gas Negara 25.240.879,00 Piutang PTBA 4.897.051,01

Piutang pada Merpati Nusantara 25.240.879,00 Piutang pada PTPN VII 25.240.879,00

Jumlah tersebut merupakan piutang lain-lain per 31 Desember 2004 antaralain:

31 Desember 2004(Rp)

(Rp) (Rp)Piutang Lain-lain 80.619.688,01 -


Persekot KerjaJumlah tersebut merupakan saldo persekot kerja per 31 Desember 2004 dan2003 yang belum dipertanggungjawabkan atas kegiatan DPKP tahun 2004 dan2003.

Jumlah Pinjaman per 31 Desember 2004 dan 2003 merupakan saldo-saldopinjaman para peserta Jamsostek atas program DPKP dalam upayameningkatkan kesejahteraan peserta dengan rincian berdasarkan jenis pinjamansebagai berikut:

17.805.000,00 21.005.000,00


48

(2)

(3)

(4)

Angsuran (201.931.429,92) (173.807.217,47) 778.901.015,90 576.969.585,98 Saldo Akhir

Koreksi Saldo Awal - (3.333.333,33)Penyaluran - 489.375.000,00

778.901.015,90 952.708.233,37

Pinjaman Provider Pelayanan Kesehatan

Saldo Awal 778.901.015,90 466.666.566,70

Angsuran - (62.400.000,00)Saldo Akhir 1.003.131.373,00 1.140.706.500,00

Penyaluran - - 1.003.131.373,00 1.203.106.500,00

Saldo Awal 1.140.706.500,00 1.177.275.340,00 Koreksi Saldo Awal (137.575.127,00) 25.831.160,00

Pinjaman Koperasi Karyawan

Pinjaman Dana Talangan Modal Kerja

Angsuran (4.209.517.778,32) (2.843.623.558,73)Saldo Akhir 13.401.920.671,29 16.171.438.449,61

Penyaluran 17.611.438.449,61 19.015.062.008,34

760.227,64 Saldo Awal

Saldo Akhir 106.428.242.238,97 85.009.187.689,21

Penyaluran 41.382.226.350,00

Angsuran (19.963.171.800,24) (13.380.189.240,09)

41.359.775.625,00 126.391.414.039,21 98.389.376.929,30

Saldo Awal 85.009.187.689,21 53.627.737.239,64 Koreksi Saldo Awal - 3.401.864.064,66


Perkembangan posisi pinjaman Kopkar per 31 Desember 2004 dan 2003sebagai berikut :

Perkembangan posisi pinjaman DTMK per 31 Desember 2004 dan 2003sebagai berikut :

Perkembangan posisi pinjaman Provider Pelkes per 31 Desember 2004dan 2003 sebagai berikut :

14.109.351.780,70 Koreksi Saldo Awal -

16.171.438.449,61

1.440.000.000,00 4.904.950.000,00

49

k)

l)

1234

5

(1)

Investasi Jangka Panjang tersebut merupakan nilai perolehan investasi dalambentuk pembangunan Rumah Susun Sewa Peserta Jamsostek per 31 Desember2004 dan 2003 yang terdiri dari :

Investasi Rusun Sewa Batam 41.665.966.826 14.476.479.862 56.142.446.688

49.139.762.570

14.476.479.862 56.142.446.688

2.231.235.625 1.139.619.100 3.370.854.725 37.825.443.050 11.314.319.520

1.486.263.551 109.453.662

(Rp) (Rp)Investasi Jangka Panjang 46.386.601.802,00 56.142.446.688,00

Akum Penyusutan


Jumlah 14.739.691.615,65

DTMK 996.931.373,01 PROVIDER PELKES 56.998.106,08

Akumulasi Penyisihan Pinjaman (14.739.691.615,65)

KOP. KARYAWAN 6.121.189.198,08 PUMP 7.564.572.938,48

(Rp)

Per 31 Desember 2004 dibentuk penyisihan atas pinjaman program DPKPdengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2004

-


- - -

BangunanPeralatanBiaya Pra OperasiHarga Perolehan

1.595.717.213 41.665.966.826

Total 123.024.600 1.913.087.580 2.036.112.180

CikarangBatam

33.044.551.849

1.913.087.580 11.320.563.120 1.139.619.100 466.943.662 14.840.213.462

(1.498.163.509) 13.342.049.953

41.665.966.826 1.486.263.551

NoPer 31 Desember 2003Per 31 Desember 2004

Uraian Batam 123.024.600

CikarangTanah

(10.119.578.486)

49.146.006.170 3.370.854.725

(8.621.414.977)

1.953.207.213 56.506.180.288

Total 2.036.112.180

37.825.443.050 2.231.235.625

46.386.601.802Nilai Buku

Nilai perolehan investasi jangka panjang Rusun Batam per 31 Desember2004 sebesar Rp41.665.966.826,00 berupa investasi dalam bentukPembangunan Rumah Susun Sewa yang dikelola untuk disewakan padapekerja peserta Program Jamsostek, dengan nama Rumah Susun Sewa“Bumi Lancang Kuning” yang terletak:

50

:

:::

::

(2)

::::

Luas Bangunan 5.720 M2

Harga Perolehan

Jl Kedasih No. 4 Jababeka II CikarangLuas Tanah 7.480 M2

Harga Perolehan

Lokasi Gedung

Rp 41.665.966.826,00 (KapitalisasiInvestasi Jangka Panjang sampai dengan 31Desember 2004).

Rp 14.840.213.462,00 (KapitalisasiInvestasi Jangka Panjang sampai dengan 31Desember 2004).

Sesuai PSAK No 17 tentang Penyusutan dan Pedoman Akuntansi DanaPeningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) PT Jamsostek, mulai tahun 2004telah dilakukan penyusutan atas aktiva investasi rumah susun sewa Batam danrumah susun sewa Cikarang. Penyusutan atas aktiva investasi tersebutdilakukan secara retroaktif sejak tahun perolehannya.Penyusutan aktiva investasi rusunawa Batam dan rusunawa Cikarang tahun2004 masing-masing sebesar Rp2.523.212.237,00 dan Rp856.093.434,00dibukukan sebagai beban penyusutan dan amortisasi aktiva investasi (rumahsusun), sedangkan penyusutan rusunawa Batam beban tahun 2001, 2002, 2003sebesar Rp6.098.202.740,00 dan penyusutan rusunawa Cikarang tahun 2003sebesar Rp642.070.075,00 dibukukan sebagai pengurang Aktiva Bersih TidakTerikat tahun lalu (tahun 2003).

Investasi Rusun Sewa Cikarang

Lokasi Gedung

Nilai perolehan investasi jangka panjang per 31 Desember 2004 sebesarRp14.840.213.462,00 berupa investasi dalam bentuk PembangunanRumah Susun Sewa yang dikelola untuk disewakan pada pekerja pesertaProgram Jamsostek, dengan nama Rumah Susun Sewa Jababeka Cikarangyang terletak:

20.004,27 M2

Uang Wajib Tahunan

Luas Bangunan 17.202 M2

Keputusan Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau BatamNo.901/KPFS/KA-AT/2000 tanggal 31Oktober 2000.

Jl. Duyung Batu Ampar Pulau Batam SubWilayah Pengembangan Batu Ampar.

Rp120.024.000,00 Sertifikat / HGB

Luas Tanah

51

m

1)2)3)4)5)6)

(1)

:::::

(2)

:::::

(3)Luas Bangunan Lantai I 14 x 4 M & Lantai II 16 x 6 M

Saldo Bangunan Rumah Baca yang berada dilokasi Rusun Batam per 31Desember 2004 sebesar Rp142.500.000,00 merupakan rumah baca yangsumber dananya berasal dari Program Bina Lingkungan.

Bangunan Rumah Baca Batam

Bukti Kepemilikan SK.OB No : 1192/SKEP/KA-AT/X/1996IMB No. KTPS.72/IMB/XI/2002

Komputer Peralatan Lain

JUMLAHGedung Kantor Pasar Minggu

299.560.000,0079.249.700,00

7.179.741.200,00

158.896.560,5019.812.425,00

2.608.724.360,50

Gedung Kantor Pasar MingguBangunan Ruko BatamBangunan Rumah Baca BatamBangunan Rumah Baca Cikaran

2.388.723.213,0025.698.687,00

7.500.000,008.093.475,00

6.164.447.000,00324.615.000,00150.000.000,00161.869.500,00

140.663.439,5059.437.275,00

4.571.016.839,50

Nilai Buku

3.775.723.787,00298.916.313,00142.500.000,00153.776.025,00

No Akumulasi Penyusutan

Nilai Perolehan Perolehan

Uraian

Saldo Aktiva Tetap per 31 Desember 2004 sebesar Rp4.571.016.839,50merupakan nilai buku dari Aktiva Tetap dalam bentuk Bangunan, Komputerdan peralatan lain dengan nilai perolehan dan akumulasi penyusutan sebagaiberikut:

4.571.016.839,50



Lokasi Gedung Komplek Perumahan Puri Malaka, Batam

Saldo Bangunan Ruko Batam per 31 Desember 2004 sebesarRp298.916.313,00 merupakan penyerahan Ruko Batam sebagaipembayaran Pinjaman Kopkar pada Kopkarjam Batam sesuai Berita AcaraPenyerahan Aset dari Koperasi Karyawan Jamsostek (Kopkarjam) Batamkepada PT Jamsostek No.BA/04/062003, tanggal 05 Juni 2003 denganpenjelasan sebagai berikut:

Sertifikat / HGB HGB No. 391 Kalibata, 13 Mei 1990

Harga Perolehan Rp6.164.447.000,00 IMB No. 6565/IMB/1991, 5 Agustus 1991

Bangunan Ruko Batam

Aktiva Tetap 4.597.233.721,83

Luas Tanah 940 M2Lokasi Gedung Jl. Raya Pasar Minggu, Jaksel

Luas Tanah 102 M2

Saldo gedung kantor per 31 Desember 2004 sebesar Rp3.775.723.787,00merupakan pengadaan gedung kantor pada tahun 1997 yang digunakanuntuk DPP-FSPSI dengan penjelasan sebagai berikut :

52

(4)

(5)

1 32 23 14 85 66 -7 1

(6)

(a)

(b)

n)

6.118.675,00 18.356.025,00

31 Desember 2003(Rp) (Rp)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pos Sementara Dalam Penyelesaian per 31Desember 2004 dan 2003 yang sampai dengan 31 Desember 2004 dan 2003belum diselesaikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Perolehan Nilai Perolehan Akumulasi Nilai Buku

Tahun Perolehan

41.081.250,002004 13.693.750,00

1,001,00

19992000

44.999.999,0019.819.999,00

45.000.000,0019.820.000,00

12.893.645,83

1.437.500,00

2.201.354,1752.983.333,33

16.266.250,0041.662.500,00

4.312.500,00

21.816.666,6739.503.750,0041.662.500,00

2003

Aktiva Lain-lain 573.197.225,38

200320032004

31 Desember 2004

54.775.000,00

Peralatan Lain

Peralatan lain (Furniture) Rumah Baca Batam

Jumlah

2.004,00 24.474.700,00

6.421.427.140,88

140.663.439,50158.896.560,50

Peralatan lain (Furniture) Rumah Baca Cikarang

Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

55.770.000,0083.325.000,00

5.750.000,00299.560.000,00

15.095.000,0074.800.000,00

Komputer

No Unit Harga Perolehan Nilai BukuTahun Perolehan

Akumulasi Penyusutan

2001

Saldo Bangunan Rumah Baca yang berada dilokasi Rusun Cikarang per 31Desember 2004 sebesar Rp153.776.025,00 merupakan rumah baca yangsumber dananya berasal dari Program Bina Lingkungan.

Saldo komputer per 31 Desember 2004 sebesar Rp140.663.439,50merupakan pengadaan sarana dan prasarana komputer yang dibeli daridana DPKP, yang terdiri atas:

Saldo peralatan lain per 31 Desember 2004 sebesar Rp59.437.275,00merupakan pengadaan Furniture untuk Rumah Baca pada Rusun Batamdan Cikarang, yang sumber dananya berasal dari Program BinaLingkungan dengan penjelasan sebagai berikut :

Bangunan Rumah Baca Cikarang

53

(1)

(2)

o)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

KACAB BATAM

T O T A L 5.865.749,00 39.320.335,45 110.329.989,9365.143.905,48

KANWIL III

KACAB SALEMBA

KANWIL IV

KACAB SAMARINDA

KACAB LAMPUNG

KACAB PALEMBANG

KACAB TANJUNG PINANG

KACAB BENGKULU

PPN

895.000,00

24.800,00

KANTOR PUSAT

KANWIL II

2.693.182,00

1.985.318,00 1.985.318,00

1.125.000,00

36.327.350,0036.327.350,00

25.416.300,00

- 1.087.127,00 3.804.945,002.717.818,00

25.416.300,00

958.050,00958.050,00

3.820.949,00 - 9.065.361,005.244.412,00

- -

JUMLAH (Rp)

Jumlah kewajiban (hutang pajak) yang belum terselesaikan per 31 Desember2004 sebesar Rp110.329.989,93 dengan rincian sebagai berikut:

JENIS HUTANG PAJAK

-

27.429.683,93

1.524.800,00

18.396.275,48

1.500.000,00-

No UNIT KERJAPPh Pasal 21 PPh Pasal 23

- 5.989.916.500,00


431.510.640,88 Rusun Dalam Pengerjaan

6.421.427.140,88


Pengalihan hak atas Rusun Makassar kepada Pemda Sulawesi Selatansebesar Rp5.904.916.500,00 sesuai Surat Menteri BUMN No.S-464/MBU/2004 tanggal 8 September 2004 tentang PengesahanPertangungjawaban dan Pengelolaan Dana Peningkatan KesejahteraanPeserta (DPKP) Tahun Buku 2001, 2002 & 2003, dan dicatat sebagaibantuan renovasi balai latihan kerja.Biaya studi kelayakan untuk Rusun Rancaekek dan Gedebage sebesarRp85.000.000,00 dicatat sebagai biaya survei, karena Dewan KomisarisPT Jamsostek tidak menyetujui sistem BOT dalam pengelolaan Rusuntersebut.

Jumlah 573.197.225,38

(Rp)

Penurunan saldo Rusun dalam pengerjaan tahun 2004 sebesarRp5.989.916.500,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

159.544.745,93 (Rp)

1.125.000,00

2.693.182,00

- -

PSDP 573.197.225,38

Hutang Pajak 110.329.989,93

8.138.408,45

54

p)

No123456789101112111213

q)

No123456789

101112131415161718192021

KC BATAM 145.000,00KANWIL I 9.473.369,00

3.283.571,50262.801.200,00

BYMH atas Manajemen Konstruksi PT Indah Karya

BYMH atas realisasi biaya 11 (sebelas) unit Ambulace SPK/89/062004

9.017.800,004.207.335,00

33.537.750,00

KETERANGAN

BYMH atas tagihan listrik Rusunwa Cikarang

JUMLAH ( Rp )

(Rp) (Rp)

BYMH atas gaji Out Sorching Biro DPKP & PKBL bulan Desember 2004BYMH atas realisasi biaya 18 (delapan belas) unit Ambulance SPK/44/042004

Jumlah

BYMH atas realisasi biaya 1 (satu) unit Ambulance SPK/133/082004BYMH atas realisasi biaya 9 (sembilan) unit Ambulance SPK/134/082004

Pos sementara dalam penyelesaian 109.619.810,00 20.026.436,13

KC BOGOR 17.500,00KC TASIKMALAYA 464.000,00

JUMLAH ( Rp )KANTOR

BYMH atas honor Tim Trauma Center

BYMH atas pekerjaan renovasi BLK Kab. Banggai

14.346.300,00

8.098.000,00

BYMH atas sisa tagihan pengelolaan Rusun Batam

Pos Sementara Dalam Penyelesaian merupakan pos penampung sementara yangbersifat hutang sampai dengan 31 Desember 2004 yang belum diselesaikan sebesarRp109.619.810,00 dengan rincian sebagai berikut :

379.050.000,0015.114.450,00

172.436.240,00

22.295.000,00

KC CIREBON


31 Desember 2003

10.300,00

1.887.615,79

(Rp) (Rp)

2.500.000,00

1.086.615.812,29

149.929.450,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember2004 sebesar Rp1.086.615.812,29 dengan rincian sebagai berikut:

BYMH atas renovasi IRNA RS M. Djamil Padang

1.086.615.812,29 3.885.207.942,00

31 Desember 2004

Beban Yang Masih Harus Dibayar

KC UNGARAN 2.400.000,00

KC SERANG 47.500,00KC PURWAKARTA 2.372.124,00

BYMH atas pengelolaan Rusunwa Cikarang (pembayaran ke-7) PER/66/062004

KC SEMARANG 850.000,00

KC YOGYAKARTA

KC SORONG 1.275.000,00

KC SURAKARTA1.000.000,00

KC MAKASSAR 2.750.000,00

204.104,00

KC SULUT 900.000,00

KC NTT2.000.000,00

KANWIL VII 630.913,00KC BALIKPAPAN

KANWIL III 18.480.000,00T O T A L 109.619.810,00

BYMH atas beban air minum & retribusi lingkungan Rusun Cikarang bln Nov 2004 8.111.100,00BYMH atas realisasi biaya 1 (satu) unit Ambulance gigi SPK/113/072004

BYMH atas beban air minum & retribusi lingkungan Rusun Cikarang bln Des 2004

KC TERNATE 25.000,00

726.000,00

KC BALI

849.000,00KC KALSEL 65.000.000,00

55

r)

s)

t)

No123456789

101112

13

637.965.563,00

908.254.289,23 179.590.180,00 4.104.512,00 5.918.612.560,00

BYMH Dibayar Rusun Cikarang Tahun 2003 16.784.514,00 41.117.930,00

14.917.662.633,96 JUMLAH

Biaya Pra-operasi (Biaya Survey) Rusun Bandung Tahun 2003 yang tidak jadi dibangun

Beban Pajak Tahun 2003 yang belum dibukukan

140.075.127,00 116.938.082,19 85.000.000,00

Beban Amortisasi Biaya Pra-operasi Rusun Cikarang Tahun 2003Beban Penyusutan Bangunan & Peralatan Rusun Batam Tahun 2001-2003

Piutang Pinjaman Tahun 2000Kelebihan Catat Bunga Deposito Tahun 2003

(396.869.200,00)

(5.828.942,01)

Beban pembangunan Rumah Baca, Komputer dan peralatan lain pada Rusun Cikarang & Batam

Lainnya

Beban Penyisihan Bunga Pinjaman Tahun 2003Beban Amortisasi Biaya Pra-operasi Rusun Batam Tahun 2001-2003

Beban Penyusutan Bangunan & Peralatan Rusun Cikarang Tahun 2003

492.178.737.297,88 503.396.744.569,89

Beban Penyisihan Pinjaman Tahun 2003KETERANGAN JUMLAH (Rp)

7.271.918.018,55

31 Desember 2003(Rp) (Rp)

Perubahan aktiva bersih 3.699.655.361,95 177.073.145.431,66

325.645.744.672,87 Koreksi kenaikan (penurunan) aktiva (14.917.662.633,96) 677.854.465,36 Aktiva bersih tidak terikat 503.396.744.569,89

31 Desember 2004

Pada tahun 2004 terdapat koreksi saldo aktiva bersih tidak terikat tahun lalusebesar Rp14.917.662.633,96 dengan rincian sbb :

Aktiva Bersih 492.178.737.297,88 503.396.744.569,89 Jumlah aktiva bersih tersebut merupakan saldo aktiva bersih per 31 Desember2004 dan 2003 yang terdiri dari :

7.934.148,83


Hutang PT SanguHutang BNI ’46

976.528,00 6.957.620,83

Jumlah hutang lain-lain per 31 Desember 2004 sebesar Rp 7,934,148.83tersebut terinci sebagai berikut :

(Rp) (Rp)Hutang Lain-lain 7.934.148,83 976.528,00

14.050.338.944,71 8.833.326.249,67


Jumlah rekonsiliasi bank per 31 Desember 2004 sebesar Rp14.050.338.944,71merupakan saldo pinjaman yang belum dapat diidentifikasikan namadebiturnya.

Selisih Rekonsiliasi Bank


56

2)

a)(1)(2)

b)(1)(2)

c)d)

a)

(1)

(2)

Jumlah 17.475.819.095,39 20.259.505.163,63

Bunga Deposito ( net ) 16.632.208.442,57 19.012.239.189,99Jasa Giro ( net ) 843.610.652,82 1.247.265.973,64

5.040.245.119,11 5.958.069.846,00Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro

DTMK - 14.554.091,03Provider Pelkes 32.625.156,06 48.624.082,87

PUMP 4.510.507.767,82 5.090.281.419,95Kopkar 497.112.195,24 804.610.252,15

Pendapatan Bunga Pinjaman


(Rp) (Rp)Penambahan Aktiva Bersih 50.458.827.005,69 191.374.475.422,63

Aktiva Bersih akhir tahun 492.178.737.297,88 503.396.744.569,89


Aktiva Bersih awal tahun 503.396.744.569,89 325.645.744.672,87Koreksi Saldo Awal (14.917.662.633,96) 677.854.465,36

Pengurangan Aktiva BersihPenambahan Riil Aktiva Bersih

46.759.171.643,74 14.301.329.990,973.699.655.361,95 177.073.145.431,66

Program tidak bergulir 33.277.368.995,47 13.522.461.379,13Biaya Pengelolaan 13.481.802.648,27 778.868.611,84

191.374.475.422,63Penambahan Aktiva Bersih 50.458.827.005,69Pengurangan Aktiva Bersih :

Penjelasan Laporan Aktivitas Tahun 2004 dan 2003

Pencairan bagian laba tahun lalu


26.807.453.931,51 164.203.391.000,00Penambahan Aktiva Bersih dari :

Hasil pengembangan 23.651.373.074,18 27.171.084.422,63

Penjelasan lebih lanjut perubahan kenaikan (penurunan) Aktiva Bersihsebagaimana penjelasan dari laporan aktivitas.

Aktiva Bersih per 31 Desember 2004. sebesar Rp492.178.737.297,89 diperolehdari perubahan kenaikan (penurunan) tahun 2004 dan Aktiva Bersih awal tahunyang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Aktiva Bersih tahun 2004 dan 2003 tersebut antara lain dari hasilpengembangan berupa bunga pinjaman dan bunga penanaman dana dalambentuk deposito dan giro masing-masing sebesar Rp23.651.373.074,18 danRp27.171.084.422,63, dengan rincian sebagai berikut:

57

(3)

(4)

b)

(1)

(2)

Penggunaan dana untuk Program Tidak Bergulir, adalah untuk programsebagai berikut:

13.481.802.648,27 778.868.611,84

Beban Pemeliharaan Gedung 374.237.700,00 -Beban lain-lain 12.933.000,00 -

Beban Penyisihan Pokok Pinjaman 7.467.773.597,09 -Beban Penyisihan Bunga Pinjaman 692.428.439,05 -

Beban Pengelolaan Investasi Rumah 1.132.038.158,80 426.177.907,67Beban Penyusutan Aktiva Tetap 3.802.391.753,33 352.690.704,17

33.277.368.995,47 13.522.461.379,13Biaya pengelolaan adalah pengelolaan investasi rusun, penyusutan aktiva,penyisihan piutang, dan beban lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

Beban Operasional Program 2.147.514.405,50 1.188.079.015,53Bantuan Kemitraan 7.200.000,00 -

Bantuan PHK 869.750.000,00 538.650.000,00Bantuan Asosiasi Serikat Pekerja - 357.105.246,00

Bantuan Pelatihan Tenaga Kerja 185.801.000,00 296.356.163,00Bantuan Renovasi BLK 5.928.551.265,79 157.853.500,00

Bantuan Kesehatan Cuma-Cuma 1.124.067.993,00 668.656.781,00Bantuan Beasiswa 3.725.790.000,00 3.345.522.000,00

1.135.044.839,00 953.509.413,00


Pendapatan lain-lain 264.020,68 0,00

23.651.373.074,18 27.171.084.422,63

Kantin Rusun Cikarang 2.624.000,00 2.461.650,00Mini Market - 3.570.000,00

Rusun Batam 710.629.839,00 726.462.263,00Kamar Rusun Cikarang 421.791.000,00 221.015.500,00

Pendapatan Investasi Rusun

(Rp) (Rp)

(Rp) (Rp)

Pengurangan Aktiva Bersih 46.759.171.643,74

31 Desember 2003

14.301.329.990,97

Bantuan Mobil Ambulance 14.577.822.800,00 4.517.475.000,00Bantuan Renovasi Fasilitas Pelkes 1.812.529.296,18 2.341.967.675,00

31 Desember 2004

Bantuan Peralatan Medis & Non-Medis

2.898.342.235,00

Pengurangan Aktiva Bersih tahun 2004 dan 2003 tersebut adalah penggunaandana untuk program tidak bergulir dan biaya pengelolaan dengan rinciansebagai berikut:

110.795.998,60

58

(a)

Rp

Rp(b)

(c)

(d)

(e)

3)

63.640.000,0019.812.425,00

7.500.000,008.093.475,00

Beban PBBBeban Asuransi

Beban Listrik

Jumlah penggunaan dana untuk Investasi Rusun Sewa JababekaCikarang sejak per 31 Desember 2004 berjumlahRp1.132.038.158,80 yang terdiri dari:

Pada tahun 2004, selisih rekonsiliasi bank yang pada tahun sebelumnya dicatatpada akun PSDP, dipisahkan menjadi akun tersendiri dan disajikan terpisah.

2.449.081.059,00850.620.751,00

74.131.178,005.472.683,00

Jumlah beban penyisihan bunga pinjaman tahun 2004 sebesarRp692.428.439,05.

3.802.804.671,00

Jumlah beban penyusutan tahun 2004 sebesar Rp3.802.804.671,00terdiri dari:

324.453.100,00

Beban PengelolaanFee Pengelolaan

Beban Air

Jumlah

Beban Penyusutan Bangunan Pasar Minggu

Beban Penyusutan Investasi Rusun Cikarang

Beban Penyusutan Peralatan LainBeban Penyusutan Investasi Rusun Batam

Beban Penyusutan Bangunan Rumah Baca BatamBeban Penyusutan Bangunan Rumah Baca CikarangBeban Penyusutan Peralatan Kantor

Beban pemeliharaan gedung adalah untuk pemeliharaan gedung PasarMinggu yang sampai dengan 31 Desember 2004 berjumlahRp374.237.700.00.

Jumlah beban penyisihan pinjaman pokok tahun 2004 sebesarRp7.467.773.597,09.

Beban Amortisasi Biaya Pra-Operasi BatamBeban Amortisasi Biaya Pra-Operasi CikarangJumlah

831.161.885,0013.773.100,00

148.592.355,0097.908.300,0026.135.950,0014.466.568,80

1.132.038.158,80

59

d. Laporan Sumber & Penggunaan Dana Konsolidasi Tahun 2004 & 2003.No URAIAN TAHUN 2004 TAHUN 2003I SUMBER DANA

Sisa Tahun Lalu 342.444.169.199,72 148.186.514.556,01 Penyisihan Laba : - Penyisihan Laba Tahun 2001 - - - Penyisihan Laba Tahun 2002 - 46.992.228.500,00 - Penyisihan Laba Tahun 2003 26.761.769.000,00 164.203.391.000,00

26.761.769.000,00 211.195.619.500,00 Hasil Pengembangan : - Bunga Deposito (Net) 16.506.129.401,40 18.473.998.037,02 - Jasa Giro (Net) 843.610.652,82 1.250.750.975,74

17.349.740.054,22 19.724.749.012,76 Investasi Jangka Panjang : - Hasil Rumah Susun Sewa 1.208.275.000,00 838.412.219,00 - Hasil Fasilitas Pelkes - -

1.208.275.000,00 838.412.219,00 Pinjaman Perumahan Pekerja : - Pokok Pinjaman 19.529.198.219,55 13.365.357.337,38 - Bunga Pinjaman 3.361.421.756,32 2.629.580.470,01 Pinjaman Koperasi Karyawan : - Pokok Pinjaman 2.613.679.394,54 2.518.314.114,06 - Bunga Pinjaman 225.018.095,76 398.395.936,54 Pinjaman DTMK : - Pokok Pinjaman - 62.400.000,00 - Administrasi DTMK - 759.091,00 Provider Jasa Pelkes : - Pokok Pinjaman 201.931.429,92 170.473.884,14 - Bunga Pinjaman 24.071.907,63 28.209.590,95

25.955.320.803,72 19.173.490.424,08 Penerimaan Non-Program 18.907.238.281,98 11.842.117.425,82 JUMLAH SUMBER DANA 432.626.512.339,64 410.960.903.137,67

II PENGGUNAAN DANA :Dana Bergulir :Investasi Jangka Panjang : - Rumah Susun Sewa 363.733.600,00 3.452.269.527,00 - Fasilitas Pelkes - -

363.733.600,00 3.452.269.527,00 Pinjaman Dana : - Uang Muka KPR 41.382.226.350,00 41.359.775.625,00 - Koperasi Karyawan 1.440.000.000,00 4.904.950.000,00 - D T M K - - - Provider Jasa Pelkes - 489.375.000,00

42.822.226.350,00 46.754.100.625,00 Dana Tidak Bergulir :

- Renovasi Rumah Sakit 1.773.599.622,18 1.173.276.875,00 - Mobil Ambulance 13.598.491.460,00 2.534.058.068,00 - Peralatan Medis/Non-Medis 2.898.342.235,00 1.297.779.632,80 - Kesehatan Cuma-Cuma 1.117.567.993,00 686.362.781,00 - Bea Siswa 3.684.690.000,00 3.345.522.000,00 - Pelatihan TK 182.120.000,00 296.356.163,00 - Rehab/Renov. BLK Pemda 21.747.150,00 157.853.500,00 - Bantuan PHK 869.750.000,00 538.650.000,00 - Bantuan SP & As. Pengusaha 7.200.000,00 357.105.246,00

- Beban Lain-lain 2.334.500.458,00 1.502.074.915,53 26.488.008.918,18 11.889.039.181,33

Pengeluaran Non-Program 16.994.218.144,60 6.421.324.604,62 JUMLAH PENGGUNAAN DANA 86.668.187.012,78 68.516.733.937,95

III SISA DANA 345.958.325.326,86 342.444.169.199,72

60


9. Hal-hal yang perlu diperhatikan

BPK-RI mengarahkan pemeriksaan atas laporan keuangan dan pengelolaan

DPKP tahun buku 2004 dengan melakukan penilaian atas keakuratan dan kesesuaian

laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi DPKP,

manajemen penyaluran dana dan penerimaan angsuran, dan ketaatan terhadap ketentuan

yang berlaku dan perjanjian kerja sama.

Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa jumlah penyaluran DPKP tahun 2004

sebesar Rp86.668.187.012,78 atau 34,51% dari anggarannya sebesar

Rp251.125.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi penyaluran DPKP tahun

2003 sebesar Rp68.516.733.937,95, maka realisasi penyaluran DPKP tahun 2004 sebesar

126,49% dari tahun 2003.

Dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas laporan keuangan dan penyaluran

DPKP tahun 2004, diketahui hal-hal berikut:

a. PT Jamsostek tidak memungut serta menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh)

pasal 23 atas pekerjaan jasa instalasi dan training ambulan

Berdasarkan lampiran surat Menteri Keuangan No.S-521/MK.01/2000 tanggal

27 Oktober 2000, perihal Pedoman Umum Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta

(DPKP) PT Jamsostek, dan pedoman pengelolan DPKP sesuai SK Direksi

No.KEP/33/032002 tanggal 28 Maret 2002 diatur bahwa salah satu penggunaan DPKP

tidak bergulir antara lain adalah untuk bidang kesehatan diantaranya berupa bantuan

mobil ambulan dengan maksud membantu rumah sakit atau Pusat Pelayanan

Kesehatan (PPK) milik Pemerintah atau kawasan industri dalam menyediakan sarana

kesehatan terutama bidang mobilisasi pasien dari PPK I ke PPK II atau sebaliknya.

Selanjutnya atas mobil ambulan bantuan dari DPKP dibagi atas dua kategori

yaitu mobil ambulan untuk Traumatic Center (TC) untuk penanggulangan kecelakaan

kerja peserta Jamsostek dan Non TC.

Pada tahun 2004 telah diadakan mobil ambulan baik ambulan TC maupun Non

TC yang diadakan melalui penunjukan langsung kepada PT Sarandi Karya Nugraha

(PT SKN) dengan lima Surat Perintah Kerja (SPK) yang total nilai pekerjaan sebesar

Rp14.976.292.800,00 dengan rincian sebagai berikut :


No. SPK Nilai Unit Jenis Sumber Dana 1 SPK/01/012004

Tgl 9 Januari 04 1.457.270.000,00 5 4 unit TC

1 unit Non TC DPKP

2 SPK/44/042004 Tgl 1 April 04

5.481.117.000,00 18 TC DPKP

3 SPK/89/062004 Tgl 15 Juni 04

3.309.372.000,00 11 TC DPKP

4 SPK/113/072004 Tgl 28 Juli 04

379.050.000,00 1 Ambulan gigi DPKP

5 SPK/133/082004 Tgl 19 Agust 04



6 SPK/134/082004 Tgl 19 Agust 04

3.448.724.800,00 9 5 unit TC plus 4 unit Bersalin

DPKP

Jumlah 14.976.292.800,00 48

Dari tabel di atas, diketahui dari nilai pekerjaan sebesar Rp14.976.292.800,00,

sumber pendanaannya berasal dari DPKP adalah sebesar Rp14.377.822.800,00, dan

sebesar Rp598.470.000,00 dibebankan pada dana PKBL.

Harga pengadaan ambulan tersebut terdiri dari harga ambulan beserta peralatan

medisnya ditambah dengan instalasi, training dan biaya kirim, serta pajak. Dari harga

pengadaan ambulan sebesar Rp14.976.292.800,00, termasuk didalamnya sebesar


Rp29.700.000,00) adalah berupa biaya instalasi, training, dan biaya kirim.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas pengadaan mobil ambulan TC dan

Non-TC pada tahun 2004, diketahui bahwa PPh pasal 23 atas pekerjaan instalasi dan

training tidak dipungut.

Berdasarkan keenam SPK pengadaan ambulan tersebut, dengan nilai pekerjaan

seluruhnya sebesar Rp14.976.292.800,00 diketahui di dalamnya termasuk biaya

instalasi, training, dan ongkos kirim yang jumlah seluruhnya sebesar


Rp29.700.000,00). Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas pemungutan PPh pasal

23 atas jasa instalasi dan training diketahui bahwa Biro DPKP/PKBL tidak melakukan

pemungutan atas pajak tersebut minimal sebesar Rp10.965.000,00 (perhitungan lihat

lampiran 1).

Seharusnya berdasarkan Undang-undang Nomor.17 Tahun 2000 tentang Pajak

Penghasilan pasal 23 menetapkan antara lain bahwa “Atas penghasilan dengan nama


dan bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak

dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan

luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap, dipotong

oleh pihak yang wajib membayarkan atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa

manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah

dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21”.

Hal ini mengakibatkan kehilangan penerimaan negara dari PPh pasal 23 minimal

sebesar Rp10.965.000,00 yang tidak dipungut dan disetorkan.


melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa dapat memahami hasil temuan BPK-

RI dan akan ditindaklanjuti yaitu, terhadap PPh pasal 23 terhutang tersebut akan

diperhitungkan dengan tagihan pada termijn/pelunasan berikutnya sesuai kesepakatan

dengan PT SKN masing-masing SPK. Selanjutnya masa yang akan datang masalah

pajak akan menjadi perhatian Biro DPKP/PKBL.

BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek supaya memperhitungkan

PPh pasal 23 yang terhutang tersebut dengan tagihan pada termin/pelunasan

berikutnya. Menginstruksikan kepada Biro DPKP/PKBL agar memahami dan

melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkup

kegiatan organisasinya.

b. Penggunaan Gedung Kantor Pasar Minggu milik Biro DPKP/PKBL PT

Jamsostek oleh pihak III dan pembebanan biaya pemeliharaannya belum sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan laporan keuangan DPKP per 31 Desember 2004 diketahui terdapat

Gedung Kantor Pasar Minggu yang digunakan oleh pihak III yaitu Dewan Pimpinan

Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP-KSPSI).


Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut antara lain diketahui sebagai berikut :

1) Tidak ada perjanjian penggunaan Gedung Kantor Pasar Minggu

Berdasarkan penjelasan dari Pjs. Kepala Biro DPKP/PKBL, Gedung Kantor Pasar

Minggu telah digunakan oleh DPP-KSPSI sejak tahun 1997. Atas penggunaan

gedung tersebut tidak dibuat perjanjian, sehingga pemberian ijin penggunaan

gedung tersebut tidak mempunyai dasar hukum.

Seharusnya penggunaan gedung milik Biro DPKP/PKBL oleh pihak lain

dilengkapi dokumen perjanjian untuk menghindari terjadinya perselisihan antar

pihak dikemudian hari.

2) Terdapat biaya pemeliharaan pengelolan Gedung Kantor Pasar Minggu sebesar

Rp374.237.700,00 dibebankan kepada Biro DPKP/PKBL.

a) Setiap bulan Biro DPKP/PKBL memberikan bantuan biaya pemeliharaan

kepada DPP-KSPSI yang pada bulan berikutnya dipertanggungjawabkan

dengan mengirimkan laporan keuangan rutin yang ditandatangani oleh Sekjen

DPP-KSPSI (yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Jamsostek) dan Wakil

Bendahara. Pada tahun 2004 jumlah biaya pemeliharaan tersebut sebesar

Rp374.237.700,00 dan belum mendapat persetujuan RUPS atau Menteri

Keuangan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan lampiran Surat Menteri Keuangan

No.S.521/MK.01/2000 tanggal 27 Oktober 2000, pada pasal 6, yang mengatur

bahwa penggunaan DPKP tidak bergulir dialokasikan untuk menunjang

kegiatan bidang kesehatan dan pendidikan, serta bantuan keuangan bagi tenaga

kerja peserta Jamsostek yang terkena PHK. Penggunaan untuk bidang lainnya

hanya dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan

RUPS atau Menteri Keuangan.

Hubungan antara PT Jamsostek dhi. Biro DPKP/PKBL dan DPP-KSPSI dapat

menimbulkan benturan kepentingan secara langsung (sebagai Sekjen DPP-

KSPSI dan Komisaris PT Jamsostek) berkaitan dengan pertanggungjawaban

biaya pemeliharaan Gedung Kantor Pasar Minggu mengingat Sekjen DPP-


KSPSI juga menjabat sebagai Komisaris PT Jamsostek dapat menimbulkan

benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung.

Selain itu juga tidak sesuai dengan Perubahan Anggaran Dasar PT Jamsostek

yang dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah No.45 tanggal 28 Mei

2002, pasal 15 ayat 17.b, yang mengatur bahwa para Komisaris tidak boleh

merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan yang diawasinya

dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

b) Terdapat pembayaran langganan telepon (dua nomor telepon), listrik dan Pajak

Bumi & Bangunan untuk kepentingan DPP-KSPSI untuk tahun 2004 sebesar

Rp160.274.643,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Langganan telepon (dua nomor pesawat) : Rp 19.971.643,00 - Langganan listrik : Rp126.436.760,00 - Pajak Bumi & Bangunan : Rp 13.866.240,00 Jumlah : Rp160.274.643,00

Dari bukti pembayaran telepon, listrik dan Pajak Bumi & Bangunan, diketahui

masih atas nama PT Gelora Mitra Tiga (pemilik lama) dan belum diubah atas

nama PT Jamsostek, sedangkan sertifikat tanahnya sudah dibalik nama.

Seharusnya kepemilikan telepon, dan pembebanan biaya listrik serta Pajak

Bumi & Bangunan atas nama PT Jamsostek.

c) Dari hasil uji petik atas voucher pengeluaran biaya pengelolan gedung,

diketahui nominalnya berbeda dengan bukti pendukungnya, yaitu sebagai

berikut:

Voucher Bulan Tgl Nomor Jum lah

Bukti Pendukung

Selisih Lebih (Kurang)

Jan & Febr 26/3/2004 RB101-39506 33.662.200 34.561.888 (899.688)Mar & Apr 17/5/2004 RB101-39507 52.710.000 52.619.979 90.021Sep & Okt 21/12/2004 RB101-39002 64.206.791 64.666.791 (460.000)

Seharusnya semua voucher pengeluaran biaya pemeliharaan gedung didukung

dengan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan akurat.


Kondisi tersebut di atas mengakibatkan :

1) Peminjaman dan bantuan biaya pengelolaan Gedung Kantor Pasar Minggu kepada

DPP-KSPSI tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Sarana telepon, listrik dan Pajak Bumi Bangunan belum didukung bukti

kepemilikan sebagai milik PT Jamsostek.

3) Pengeluaran untuk pengelolaan gedung tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut terjadi karena Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek dalam mengelola

Gedung Kantor Pasar Minggu tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dan

kurang melindungi kepentingan PT Jamsostek.


RI dan akan ditindaklanjuti sebagai berikut :

1) Penggunaan Gedung Kantor Pasar Minggu oleh DPP KFSPSI akan segera

ditindaklanjuti dengan perjanjian penggunaan gedung.

2) PT Jamsostek akan mengatur lebih tegas dan jelas mengenai pengeluaran yang

terkait dengan serikat-serikat pekerja, dengan mempertimbangkan kontribusi

masing-masing serikat pekerja terhadap kepesertaan tenaga kerja dalam program

Jamsostek.

3) Pembayaran langganan telepon, listrik dan PBB memang masih atas nama pemilik

lama (PT Gelora Mitra Tiga) dan saat ini sedang dalam proses Balik Nama ke PT

Jamsostek oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta

Selatan,Telkom dan PLN.

4) Perbedaan antara voucher dengan bukti pendukung yang disebabkan karena

kekeliruan perhitungan pada saat pertanggungjawaban, akan diselesaikan.

BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek supaya:

1) Membuat perjanjian penggunaan gedung dengan DPP KFSPSI dengan memuat

hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas.

2) Menyelesaikan proses balik nama atas semua dokumen yang seharusnya milik PT

Jamsostek.


3) Menyelesaikan perbedaan voucher dan bukti pendukungnya.

c. Prosedur penempatan deposito pada Bank Global, Bank Dagang Bali (BDB), dan

Bank Asiatic dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga Biro

DPKP/PKBL PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan

sebesar Rp3.031,80 juta

Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) adalah dana yang dihimpun

dari penyisihan laba PT Jamsostek atau sumber lainnya, dan digunakan untuk

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja peserta program Jamsostek dan atau

keluarganya yang dikategorikan kurang mampu menurut ketentuan yang berlaku, dan

membantu usaha kecil yang mempunyai keterkaitan dengan PT Jamsostek yang

bersifat padat karya, serta pihak-pihak lainnya yang terkait dengan keberadaan PT

Jamsostek maupun penyelenggaraan program Jamsostek.

Sisa alokasi dana yang tidak digunakan oleh Biro DPKP/PKBL ditanamkan

dalam bentuk deposito baik pada bank Pemerintah maupun bank swasta. Berdasarkan

konfirmasi kepada Biro DPKP/PKBL, diketahui bahwa penempatan deposito pada

bank-bank tersebut tidak dilakukan melalui analisa dan alternatif perbandingan dengan

bank lain, namun hanya berdasarkan konfirmasi lisan dari Direktorat Investasi, karena

Biro DPKP/PKBL tidak mempunyai pedoman analisa investasi dan tidak mempunyai

analis investasi.

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan (unaudited) DPKP PT

Jamsostek tahun 2004 diketahui bahwa portofolio deposito per 31 Desember 2004

adalah sebesar Rp328.800.000.000,00. Sedangkan pendapatan bunga deposito bersih

untuk tahun 2004 adalah sebesar Rp16.138.030.533,44. Dari portofolio deposito,

diantaranya sebesar Rp83.000.000.000,00 merupakan deposito pada bank yang telah

dibekukan operasinya oleh Bank Indonesia, dengan rincian sebagai berikut.

1) Deposito Bank Global sebesar Rp30.000.000.000,00

Pada tanggal 2 Agustus 2004 PT Bank Global International, Tbk (PT BGIN)

menawarkan kepada Direksi PT Jamsostek untuk melaksanakan penambahan dana


deposito baru dengan bunga sebesar bunga penjaminan BI. Atas penawaran

tersebut melalui surat No.R/1104/082004 tanggal 4 Agustus 2004 atas nama

Direksi PT Jamsostek, Direktur Utama dan Kepala Biro DPKP/PKBL menyetujui

penempatan deposito berjangka atas nama DPKP sebesar Rp30.000.000.000,00

dengan jangka waktu tiga bulan yaitu sejak 4 Agustus s.d. 4 Nopember 2004

dengan tingkat bunga 7,30%. Kemudian melalui surat No.R/1105/082004 tanggal

4 Agustus 2004 Direktur Utama dan Kepala Biro DPKP/PKBL memerintahkan

Bank Mandiri Cabang Gedung Jamsostek Jakarta untuk membayarkan atas beban

rekening giro No.070-0098666535 sebesar Rp30.000.000.000,00 untuk

penempatan deposito pada PT BGIN.

Berkaitan dengan deposito tersebut, Biro DPKP/PKBL menjelaskan bahwa

penempatannya tidak didasarkan analisa yang memadai karena Biro DPKP/PKBL

tidak mempunyai pedoman investasi dan tidak mempunyai analis investasi,

sehingga hanya berdasarkan konfirmasi lisan dari Direktorat Investasi PT

Jamsostek, dan surat keterangan bahwa PT BGIN ikut serta dalam program

penjaminan Pemerintah sampai dengan 31 Januari 2005.

Selanjutnya, sebelum jatuh tempo deposito pada tanggal 4 Nopember 2004, Biro

DPKP/PKBL bermaksud untuk mencairkan deposito yang akan jatuh tempo

tanggal 4 Nopember 2004, akan tetapi tidak disetujui oleh Direktur Utama PT

Jamsostek dan diperintahkan secara lisan untuk memperpanjang deposito tersebut

(surat pencairan belum diberi nomor dan tanggal). Kemudian melalui surat

No.R/1869/11204 tanggal 4 Nopember 2004 yang ditandatangani Direktur Utama

dan Kepala Biro DPKP/PKBL penempatan deposito tersebut diperpanjang untuk

tiga bulan sampai tanggal 4 Pebruari 2005.

Pada tanggal 13 Januari 2005 melalui Surat Keputusan Gubernur BI

No.7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005, ijin usaha Bank Global dicabut

dan sesuai program penjaminan Pemerintah kewajiban bank dijamin oleh

Pemerintah. Bunga deposito termasuk dalam program penjaminan, sehingga akan

dibayarkan dan dihitung sampai dengan tanggal bank dicabut ijinnya yaitu tanggal

13 Januari 2005.


Deposito beserta bunganya telah dicairkan pada tanggal 14 Maret 2005. Dengan

demikian, dari tanggal 13 Januari s.d. 14 Maret 2005, DPKP PT Jamsostek

kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil investasi atas dana tersebut.

Dengan menggunakan asumsi tingkat bunga deposito penjaminan BI untuk jangka

waktu satu bulan, DPKP PT Jamsostek kehilangan kesempatan untuk memperoleh

pendapatan minimal sebesar Rp362.500.000,00 (perhitungan lihat lampiran 2).

Deposito Bank Asiatic sebesar Rp35.000.000.000,00

Penempatan deposito pada Bank Asiatic dilakukan pada tahun 2003 dengan

rincian sebagai berikut: No. No.

Bilyet Nominal (Rp) Jangka

waktu Masa deposito Rate Keterangan

1. 008115 5.000.000.000 3 bulan 28/4/03 s.d. 28/7/03 13,59% Penempatan I 008431 5.000.000.000 12 bulan 28/7/03 s.d. 28/7/04 11,39% Perpanjangan 2. 008451 10.000.000.000 6 bulan 31/7/03 s.d. 31/1/04 11,39% Penempatan I 6 bulan 31/1/04 s.d. 31/7/04 6,51% Perpanjangan 3. 008496 10.000.000.000 6 bulan 15/8/03 s.d. 15/2/04 10,02% Penempatan I 3 bulan 15/2/04 s.d. 15/3/04 6,16% Perpanjangan 4. 008832 10.000.000.000 6 bulan 26/9/03 s.d. 26/3/04 9% Penempatan I 3 bulan 26/3/04 s.d. 26/6/04 6,14% Perpanjangan

Berkaitan dengan deposito tersebut, Biro DPKP/PKBL menjelaskan bahwa

penempatannya tidak didasarkan pada analisa penempatan. Selain itu, diketahui

bahwa Direktorat Investasi PT Jamsostek tidak melakukan penempatan deposito

pada Bank Asiatic. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan deposito tidak pula

berdasarkan konfirmasi dari Direktorat Investasi.

Gubernur BI melalui SK No.6/6/KEP-GBI/2004 tanggal 8 April 2004 mencabut

ijin usaha Bank Asiatic. Sesuai dengan program penjaminan Pemerintah, bunga

atas deposito termasuk dalam program penjaminan dan dihitung s.d. tanggal


Deposito beserta bunganya telah dapat dicairkan tanggal 4 Maret 2005. Dengan

demikian, dari tanggal 8 April 2004 s.d. 4 Maret 2005, DPKP PT Jamsostek


Menggunakan asumsi tingkat bunga deposito penjaminan BI untuk jangka waktu


satu bulan, DPKP PT Jamsostek kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil

investasi minimal sebesar Rp2.301.366.666,67 (perhitungan lihat lampiran 2).

2) Deposito BDB sebesar Rp18.000.000.000,00

Penempatan deposito pada BDB tidak didasarkan analisa yang memadai karena

Biro DPKP/PKBL tidak mempunyai pedoman investasi dan analis investasi,

sehingga hanya berdasarkan konfirmasi lisan dari Direktorat Investasi PT

Jamsostek.

Gubernur BI melalui SK No.6/7/KEP-GBI/2004 tanggal 8 April 2004 mencabut

ijin usaha BDB. Sesuai dengan program penjaminan Pemerintah, bunga atas

deposito termasuk dalam program penjaminan dan dihitung s.d. tanggal


Deposito beserta bunganya telah dapat dicairkan tanggal 23 Juli 2004. Dengan

demikian, dari tanggal 8 April s.d. 23 Juli 2004, DPKP PT Jamsostek kehilangan

kesempatan untuk memperoleh hasil investasi atas dana tersebut. Menggunakan

asumsi tingkat bunga deposito penjaminan BI untuk jangka waktu satu bulan,

DPKP PT Jamsostek kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi

minimal sebesar Rp367.935.000,00. (rincian terlampir)

Penempatan dana dalam bentuk deposito seharusnya memperhatikan :

1) SK Menteri Keuangan No.S-521/ML.01/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang

Pedoman Umum DPKP dalam pasal 4 ayat (3), yang menetapkan bahwa terhadap

sisa alokasi DPKP yang tidak diprogramkan penggunaannya setiap tahun, harus

dikelola secara hati-hati dan diusahakan memperoleh hasil yang optimal.

2) SK Direksi No.KEP-166/102002 tanggal 8 Oktober 2002 tentang Pedoman

Akuntansi DPKP, yang mengatur bahwa Kaur Administrasi Keuangan bertugas

membuat usulan besarnya dana yang akan diinvestasikan termasuk jangka waktu

dan banknya kemudian Kepala Biro DPKP/PKBL melakukan evaluasi atas usulan

tersebut.


Kondisi tersebut di atas mengakibatkan DPKP PT Jamsostek kehilangan

kesempatan memperoleh pendapatan bunga deposito sebesar Rp3.031.801.666,67

(Rp362.500.000,00 + Rp2.301.366.666,67 + Rp367.935.000,00).

Hal tersebut terjadi karena Biro DPKP/PKBL :

1) Tidak mematuhi SK Menteri Keuangan No.S-521/ML.01/2000 dan SK Direksi

No. KEP-166/102002.

2) Tidak mempunyai kebijakan dan pedoman analisa investasi.


RI dan akan ditindaklanjuti bersama dengan reorganisasi yang sedang dilakukan oleh

manajemen PT Jamsostek. Terkait dengan pelaksanaan investasi dana program DPKP,

pengelolaan Investasi tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan sistem dan prosedur

investasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Investasi PT Jamsostek.

Untuk masa yang akan datang penempatan deposito akan dilaksanakan secara

lebih hati-hati dan diprioritaskan pada bank pemerintah.

BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek supaya dalam penempatan

dananya dalam bentuk deposito senantiasa berpedoman pada ketentuan dan menyusun

kebijakan, sistem dan prosedur investasi DPKP yang terintegrasi dengan kebijakan,

sistem dan prosedur investasi yang dilakukan oleh Direktorat Investasi PT Jamsostek.

d. Penggunaan penasehat hukum untuk pencairan deposito Bank Asiatic belum

memiliki dasar yang memadai

Dalam laporan keuangan unaudited DPKP PT Jamsostek tahun 2004 diketahui

bahwa portofolio deposito per 31 Desember 2004 adalah sebesar

Rp328.800.000.000,00, dari jumlah tersebut diantaranya terdapat deposito Bank

Asiatic sebesar Rp35.000.000.000,00 yang ijin operasinya telah dibekukan oleh Bank

Indonesia pada tanggal 8 April 2004 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur BI

No.6/6/KEP-GBI/2004, dan sesuai dengan program penjaminan Pemerintah kewajiban

bank dijamin oleh Pemerintah. Untuk percepatan penyelesaian pencairan deposito


tersebut, PT Jamsostek menunjuk Kantor Pengacara C.A.W & Partners sebagai

penasehat hukum.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen proses pencairan deposito tersebut

diketahui bahwa :

1) Biro DPKP/PKBL tidak memberikan informasi yang memadai kepada Direktur

Utama untuk pengambilan keputusan penunjukan penasehat hukum. Pjs. Kepala

Biro DPKP/PKBL melalui Memo Nomor.M/405/BDP/122004 tanggal 9 Desember

2004 kepada Direktur Utama tentang penyelesaian deposito Bank Asiatic, antara

lain menjelaskan bahwa :

a) Masalah penempatan deposito Bank Asiatic telah diserahkan oleh Unit

Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) Departemen Keuangan kepada

Mabes Polri untuk proses penyidikan, untuk memberikan rekomendasi layak

atau tidaknya untuk dibayar.

b) Untuk percepatan penyelesaian, maka diusulkan melalui beberapa opsi, yaitu :

(1) Biro DPKP/PKBL yang menyelesaikan, tetapi membutuhkan sumber daya

dan waktu, serta kemungkinan membutuhkan dana yang tidak dapat


(2) Pengacara yang memiliki akses yang luas yang menyelesaikan dengan

pertimbangan bahwa :

(a) Asosiasi Dana Pensiun Indonesia yang terkait dengan deposito Bank

Asiatic dan YKK Jamsostek telah menunjuk pengacara.

(b) Perkiraan tarif pengacara adalah professional fee Rp100.000.000,00

dan success fee 1,5% s.d. 2% dari penempatan deposito.

(c) Nilai fee cukup signifikan, tetapi disisi lain jika deposito ini tidak

segera dapat dicairkan, maka akan kehilangan kesempatan memperoleh

hasil.

Atas dasar memo tersebut, Direktur Utama melalui disposisi No.4479 tanggal 9

Desember 2004 menyetujui pengajuan biaya & perjanjiannya dapat ditandatangani

Karo DPKP/PKBL.


Pengumuman Departemen Keuangan c.q. UP3 terkait dengan pencabutan izin

usaha PT Bank Asiatic tanggal 10 April 2004, menyatakan antara lain bahwa :

a) Kewajiban pembayaran PT Bank Asiatic kepada penyimpan/kreditur dijamin

oleh Pemerintah.

b) Pembayaran akan dilakukan setelah dilakukan verifikasi oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, Peraturan Bank Indonesia No.6/11/PBI/2004 tanggal 12 April 2004

menyatakan bahwa Bank Indonesia dan Menteri Keuangan mengumumkan bahwa

simpanan nasabah baik dalam rupiah maupun valuta asing US Dollar pada Bank

Umum dengan tingkat suku bunga lebih tinggi dari suku bunga maksimum yang

diumumkan oleh Bank Indonesia untuk masing-masing jangka waktu, tidak

disediakan jaminan Pemerintah untuk keseluruhan jumlah nominal dan bunga

simpanan tersebut.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, Biro DPKP/PKBL melalui Memo

No.M/405/BDP/122004 tanggal 9 Desember 2004 tersebut seharusnya

memberikan analisa yang memadai mengenai pemenuhan syarat-syarat pencairan

deposito tersebut, dengan memberikan informasi antara lain mengenai hal-hal

sebagai berikut :

a) tingkat suku bunga deposito tersebut tidak melebihi maksimum suku bunga

penjaminan pemerintah;

b) penempatan deposito tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c) deposito tersebut mendapat penjaminan pemerintah, sehingga pembayarannya

hanya menunggu waktu saja.

Dengan tidak memberikan informasi tersebut, maka Direktur Utama dapat

melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

2) Penggunaan jasa penasehat hukum tersebut tidak memiliki dasar yang memadai

dan tidak sesuai arahan UP3 sebagai instansi yang mewakili Pemerintah dalam

penjaminan, dengan pertimbangan sebagai berikut :


a) UP3 melalui press release tanggal 14 Mei 2004, menghimbau agar para

nasabah Bank Asiatic untuk tidak terpancing oleh pihak-pihak yang mengaku

dapat mempercepat atau mengurus pembayaran tagihan/klaim.

b) UP3 melalui Press release tentang perkembangan penanganan penjaminan

menyatakan bahwa terdapat permasalahan indikasi rekening deposito milik

deposan Bank Asiatic terkait excess rate yang ditangani oleh Kepolisian

Republik Indonesia. Proses tersebut diperlukan untuk mendapatkan kesimpulan

ada atau tidak adanya bukti rekening deposito terkait excess rate dan

diharapkan proses penanganan tersebut dapat diselesaikan dan deposito yang

dinyatakan dijamin dapat segera dibayarkan.

c) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.6/6/KEP-GBI/2004 tanggal 8

April 2004 menetapkan bahwa :

(1) Kewajiban pembayaran PT Bank Asiatic kepada para nasabah

penyimpan/kreditur dijamin oleh Pemerintah.

(2) Pembayaran tagihan nasabah penyimpan/kreditur yang berstatus bukan

pihak terkait dengan bank dan tidak mempunyai utang/kewajiban

pembayaran kepada bank, akan dilakukan dengan prioritas sebagai berikut :

(a) Tahap I : bagi nasabah penyimpan yang memiliki tagihan layak bayar

berupa tabungan, giro, deposito berjangka, deposit on call, dan atau

setoran jaminan nasabah, pembayaran dilakukan segera setelah UP3

menerima hasil verifikasi dari BPKP.

(b) Tahap II : bagi nasabah penyimpan/kreditur yang memiliki tagihan

layak bayar dalam bentuk sekain tersebut pada huruf a, pembayaran

dilakukan setelah verifikasi diselesaikan secara menyeluruh.

Berdasarkan pengumuman dari UP3 tersebut, PT Jamsostek seharusnya tidak

menggunakan penasehat hukum untuk mempercepat pencairan deposito tersebut, akan

tetapi melakukan upaya proaktif untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pencairan

deposito tersebut.


Dalam rangka mencairkan deposito tersebut, PT Jamsostek seharusnya

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pengambilan keputusan seharusnya didukung dengan data dan analisa yang

memadai

2) Press release UP3 tanggal 14 Mei 2004 yang menghimbau agar para nasabah

Bank Asiatic untuk tidak terpancing oleh pihak-pihak yang mengaku dapat

mempercepat atau mengurus pembayaran tagihan/klaim.

3) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.6/6/KEP-GBI/2004 tanggal 8 April

2004 menetapkan antara lain bahwa kewajiban pembayaran PT Bank Asiatic

kepada para nasabah penyimpan/kreditur dijamin oleh Pemerintah.

4) Direksi dan Komisaris diminta komitmennya untuk menjaga agar kegiatan-

kegiatan yang tidak direncanakan dan berdampak pada pengeluaran biaya dapat

dihindari.

5) Direksi dan Komisaris diminta melaksanakan disiplin anggaran dan menghindari

penyaluran dana yang tidak dianggarkan dan tidak diatur dalam pedoman umum

DPKP.

Keadaan tersebut di atas mengakibatkan pengeluaran biaya yang lebih besar dari

program DPKP sebesar Rp726.000.000,00 (Rp82.500.000,00 + Rp643.500.000,00).

Hal tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1) PT Jamsostek tidak memperhatikan arahan UP3 untuk tidak terpancing

berhubungan dengan pihak-pihak yang mengaku dapat mempercepat atau

mengurus pembayaran tagihan/klaim.

2) Biro DPKP/PKBL tidak melakukan analisa yang lengkap atas penggunaan

penasehat hukum.


RI, akan tetapi Direksi merasa perlu menggunakan jasa penasehat hukum untuk

mengantisipasi dan menyelesaikan proses pencairan deposito tidak berlangsung lama

dan dapat dipastikan waktu pencairannya.


Pada prinsipnya permasalahan tersebut terkait dengan belum adanya sistem dan

prosedur investasi dana program DPKP, sehingga akan ditindaklanjuti bersama dengan

perbaikan sistem dan prosedur investasi Biro DPKP/PKBL sesuai reorganisasi yang

sedang dilakukan oleh manajemen PT Jamsostek.

Untuk masa yang akan datang penggunaan penasehat hukum, akan dikaji lebih

dahulu dengan mengoptimalkan fungsi Biro Hukum PT Jamsostek, sehingga

diharapkan bila terjadi permasalahan sejenis dapat diselesaikan dengan lebih cermat.

BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek supaya memberikan teguran

kepada Biro DPKP/PKBL karena tidak memberikan kajian yang lengkap atas

penggunaan penasehat hukum dan untuk yang akan datang lebih mengoptimalkan

fungsi Biro Hukum.

e. Pengendalian atas penyaluran dana program DPKP belum sepenuhnya tertib

Dalam rangka pengelolaan program DPKP dan PKBL, PT Jamsostek telah

memisahkan rekening bank untuk masing-masing program tersebut, yaitu:

1) Rekening Bank DPKP: khusus untuk menampung dan menyalurkan dan program

DPKP Bergulir dan Tidak Bergulir termasuk biaya operasional DPKP.

2) Rekening Bank Kemitraan: khusus untuk menampung dan menyalurkan dana

Program Kemitraan bersifat pinjaman dan hibah serta biaya operasional kegiatan

kemitraan

3) Rekening Bina Lingkungan: khusus untuk menampung dan menyalurkan dana

program lingkungan (hanya bersifat hibah)

Berdasarkan pemeriksaan atas pengeluaran-pengeluaran dari rekening bank

masing-masing program diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Kantor Wilayah/Cabang belum sepenuhnya menggunakan rekening bank secara

terpisah untuk masing-masing program tersebut. Ketidaktertiban tersebut terlihat

pada uraian sebagai berikut :

a) Penyaluran/penggunaan dana Program Kemitraan didebet dari rekening bank

program DPKP atau sebaliknya penyaluran DPKP didebet dari rekening bank

Kemitraan.


b) Penyaluran/penggunaan dana program Bina Lingkungan dari rekening bank

program DPKP atau Kemitraan

c) Penyaluran/penggunaan dana program Bina Lingkungan ditransfer ke rekening

Bank DPKP pada kantor cabang atau rekening bank kemitraan.

d) Pendebetan dari rekening Operasional PT Jamsostek/Rekening Kantor

Wilayah/Cabang untuk penyaluran/penggunaan program DPKP atau

Kemitraan atau Bina Lingkungan.

e) Saldo dana pada rekening Bank untuk masing-masing program tidak

mencukupi dan tidak segera meminta tambahan dropping Kantor Pusat atau

Kantor Wilayah.

f) Dan lain-lain penggunaan anggaran dengan mendebet dari rekening bank yang

tidak sesuai dengan pos mata anggaran masing-masing program.

2) Penggunaan/pengeluaran dana dari rekening bank yang tidak sebagaimana


masing-masing program. PSDP pada masing-masing program tersebut dicatat pada

dua akun, yaitu PSDP aktiva (Piutang pada program lain) dan PSDP pasiva

(hutang pada program lain), dan menimbulkan saldo pada PSDP dengan rincian

sebagai berikut :

1) PSDP DPKP : Saldo Per 31 Desember 2004 (Rp) - Aktiva 573.197.225,38- Pasiva 109.619.810,00

2) PSDP PKBL - Aktiva 10.698.000,00- Pasiva 2.563.650,00

Jumlah 696.078.685,38

3) Dalam rangka penyelesaian masalah tersebut, Biro DPKP/PKBL melalui surat

No.B/2108/032005 tanggal 16 Maret 2005 kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah

memberitahukan bahwa dana program DPKP, program Kemitraan dan program

Bina Lingkungan harus terpisah. Akan tetapi, pemberitahuan Biro DPKP/PKBL

tersebut belum diketahui perkembangan tindak lanjut dan efektivitasnya.


4) Lebih lanjut, Kepala Biro Akuntansi melalui Memo No.M/145/AK/032005 tanggal

10 Maret 2005 meminta konfirmasi dana DPKP/PKBL pada rekening Program

Jamsostek Kantor Wilayah VIII dan Kacab Makassar.

Atas memo tersebut, Biro DPKP/PKBL belum memberikan jawaban konfirmasi

sehingga adanya dana sebesar Rp2.541.667,00 dan Rp44.988.720,00 pada Kantor

Cabang Makassar dan Rp6.739.550,00 pada Kantor Wilayah VII belum dapat

diyakini.

Penyaluran/penggunaan dana program DPKP seharusnya dipisahkan dengan

program yang lain agar pengendalian dan penggunaan dana masing-masing program

tersebut dapat lebih mudah mempertanggungjawabkannya.

Kondisi di atas mengakibatkan adanya saldo PSDP DPKP sebesar

Rp682.817.035,38 yang belum dapat ditelusuri.

Hal tersebut terjadi karena kantor cabang/wilayah belum sepenuhnya tertib

dalam penggunaan rekening bank program DPKP, Program Kemitraan dan Program

Bina Lingkungan.


RI, Biro DPKP/PKBL akan terus memonitor penyelesaian masalah PSDP, dengan

mengirim petunjuk pelaksanaan penyelesaiannya dan pembinaan langsung dengan

membentuk tim untuk menyelesaikan PSDP pada kantor Wilayah/Cabang yang

dimaksud.

Terhadap Memo Kepala Biro Akuntansi No.M/145/AK/032005, tentang

konfirmasi dana DPKP & PKBL pada Rekening Program Jamsostek Kantor Wilayah

VIII dan Kacab Makassar, telah diberikan penjelasan sesuai dengan Memo

No.M/117/BDP/052005 tanggal 20 Mei 2005 kepada Biro Akuntansi yang intinya

telah sesuai dengan Memo Biro Akuntansi di atas dan meminta kepada Biro Akuntansi

untuk menyelesaikannya.


BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek melalui Biro DPKP/PKBL

supaya menginstruksikan kembali kepada Kanwil dan KC agar menggunakan rekening

bank DPKP, rekening Program Kemitraan dan rekening program Bina Lingkungan

secara terpisah, dan menyelesaikan PSDP yang ada di Kanwil dan KC dimaksud.

f. Terdapat penggunaan DPKP tidak bergulir tahun 2004 yang belum sepenuhnya

sesuai ketentuan

Berdasarkan Pedoman Umum DPKP PT Jamsostek, DPKP adalah dana yang

dihimpun dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja peserta

program Jamsostek dan atau keluarganya yang dikategorikan kurang mampu menurut

ketentuan yang berlaku dan membantu usaha kecil yang mempunyai keterkaitan

dengan PT Jamsostek yang bersifat padat karya.

Menurut sifat penyalurannya DPKP dibagi menjadi dua, yaitu dana bergulir

(pinjaman/revolving fund) dan dana tidak bergulir (hibah). Dana bergulir dialokasikan

untuk pemberian pinjaman dan investasi jangka panjang. Pemberian pinjaman berupa:

1) Pinjaman dana sebagian uang muka Kredit Pemilikan Rumah Sederhana atau

Rumah Sangat Sederhana bagi peserta Jamsostek.

2) Pinjaman dana kepada Koperasi Tenaga Kerja pada perusahaan peserta program

Jamsostek.

3) Pinjaman dana talangan modal kerja kepada perusahaan kecil dan menengah

sektor jasa konstruksi yang mengerjakan proyek fisik bersifat padat karya yang

dibiayai anggaran Pemerintah.

4) Pinjaman kepada provider bidang jasa pelayanan kesehatan milik swasta yang

telah bekerjasama dengan PT Jamsostek.

Dana bergulir investasi jangka panjang meliputi rumah susun sewa dan fasilitas

pelayanan kesehatan. Sedangkan DPKP tidak bergulir merupakan bagian DPKP yang

dialokasikan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PT

Jamsostek, terutama bidang kesehatan dan pendidikan. Bantuan bidang kesehatan

berupa bantuan renovasi/rehabilitasi/membangun Pusat Pelayanan Kesehatan milik

Pemerintah, bantuan mobil ambulan, bantuan peralatan medis, dan bantuan pelayanan


kesehatan cuma-cuma. Bantuan bidang pendidikan meliputi bantuan beasiswa bagi

anak peserta Jamsostek, pelatihan bagi peserta Jamsostek dan bantuan kepada Balai

Latihan Kerja milik Pemerintah.

Berdasarkan data buku besar DPKP tahun buku 2004 diketahui bahwa total

realisasi penggunaan DPKP yang sudah disalurkan tahun 2004 adalah sebesar

Rp69.673.968.868,18, dengan rincian sebagai berikut:

Program Penggunaan Dana (Rp)

Persentase (%)

Dana Bergulir 43.185.959.950,00 61,98 Dana Tidak Bergulir termasuk Beban Operasional Program 26.488.008.918,18 38,02 Total Penggunaan dana 69.673.968.868,18 100,00

Alokasi penggunaan DPKP setiap tahunnya telah diatur dalam Pedoman Umum

DPKP sesuai Surat Menteri Keuangan No.S-521/MK.01/2000 tanggal 27 Oktober

2000 sebagai berikut:

1) minimal 80% dialokasikan untuk DPKP yang sifatnya bergulir.

2) maksimal 20% dialokasikan untuk DPKP yang sifatnya tidak bergulir termasuk

untuk beban operasional.

Sesuai dengan risalah RUPS PT Jamsostek tentang pengesahan RKAP tahun

2004 tanggal 15 Januari 2004, pada point 6 antara lain diatur bahwa dalam

melaksanakan RKAP DPKP tahun 2004, kepada Direksi dan Komisaris diminta untuk

menjaga rasio penyaluran DPKP bergulir dan tidak bergulir sesuai dengan ketentuan.

Kondisi tersebut mengakibatkan dana tidak bergulir termasuk beban operasional

program digunakan melebihi pagu yang telah ditetapkan, yaitu sebesar

Rp12.553.215.144,56 {Rp26.488.008.918,18 – ( 20% x Rp69.673.968.868,18)} atau

lebih l8,02% dari rasio sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.


1) Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek tidak mematuhi Surat Menteri Keuangan No.S-

521/MK.01/2000.


2) Direksi dan Komisaris PT Jamsostek belum sepenuhnya melaksanakan amanat

RUPS dalam menjaga rasio penyaluran DPKP bergulir dan tidak bergulir.


RI dengan penjelasan bahwa rendahnya realisasi penyaluran dana bergulir disebabkan

tidak terealisasinya rencana investasi jangka panjang dan tidak optimalnya penyaluran

pinjaman dana antara lain:

1) Rencana pembangunan rumah susun sewa dengan sistem BOT dengan PT JIEP

Pulogadung tidak disetujui Dewan Komisaris.

2) Rencana pembangunan rumah sakit pekerja di Cikarang kerjasama dengan PT

Hosana Internasional tidak disetujui Dewan Komisaris.

3) Rencana kerjasama dengan rumah sakit Krakatau Medika belum disetujui Dewan

Komisaris.

4) Penyaluran Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) belum optimal dikarenakan

faktor eksternal.

Untuk masa yang akan datang, penyaluran akan diupayakan sesuai rasio yang

telah ditetapkan.

BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek supaya bersama-sama

Komisaris PT Jamsostek mengupayakan agar rasio penyaluran DPKP bergulir dan

tidak bergulir sesuai dengan ketentuan.

g. Terdapat pemborosan biaya sebesar Rp194,08 juta atas kegiatan Jamsostek

Peduli Mudik Lebaran 2004 oleh Biro DPKP/PKBL dan proses pengadaannya

belum sesuai ketentuan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama para

pekerja dan keluarganya yang melakukan mudik Lebaran, PT Jamsostek memberikan

bantuan pelayanan kesehatan cuma-cuma untuk pos komando (posko) mudik Lebaran

melalui program DPKP/PKBL.

Salah satu kantor wilayah (Kanwil) PT Jamsostek yang melaksanakan kegiatan

Jamsostek Peduli Mudik Lebaran 2004 adalah Kanwil III. Dana yang digunakan untuk


kegiatan pelayanan kesehatan cuma-cuma melalui posko mudik lebaran adalah sebesar

Rp321.348.600,00 yang bersumber dari program DPKP/PKBL masing-masing sebesar

Rp194.079.600,00 dan Rp127.269.000,00.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal yang sama yaitu 11 s.d 13 Nopember 2004,

dengan tujuan kegiatan yang sama yaitu kepedulian PT Jamsostek terhadap para

pekerja yang akan melakukan mudik lebaran dengan memberikan bantuan pengobatan

cuma-cuma.

Penjelasan mengenai kegiatan dari masing-masing program adalah sebagai

berikut :

1) Pelaksanaan pada Program DPKP

Dalam rangka menindaklanjuti keputusan rapat pimpinan Kanwil III, pada tanggal

19 Oktober 2004 Ka Kanwil III melalui surat No.B/791/102004 (nomor surat

sama) mengundang tiga rekanan, yaitu Yayasan Mas Isman Medika Bintaro Klinik

24 jam (YMIMB), Yayasan Bina Program Husada, dan Klinik Indosehat untuk

mengajukan penawaran harga dengan spesifikasi pekerjaan antara lain sebagai

berikut :

a) Jumlah yang akan dapat pelayanan pengobatan cuma-cuma selama tiga hari

adalah 3600 orang.

b) Jadwal pelaksanaan tanggal 11 s.d 13 Nopember 2004 dengan dua shift (pagi

dan malam).

c) Kegiatan akan diselenggarakan pada empat lokasi yaitu : terminal bus Pulo

Gadung, Kampung Rambutan, Lebak Bulus dan Stasiun KA Senen.

Dari ketiga rekanan tersebut YMIMB mengajukan penawaran harga terendah yaitu

sebesar Rp199.056.000,00. Setelah dilakukan negosiasi sesuai dengan Berita

Acara Negosiasi Harga (tanpa nomor) tanggal 25 Oktober 2004 diperoleh

kesepakatan harga sebesar Rp194.079.600,00 atau turun sebesar Rp4.976.400,00.

Akan tetapi, dari negosiasi harga tersebut tidak dibuat revisi rincian biaya,

sehingga tidak diketahui harga untuk bagian pekerjaan mana yang dikurangi

biayanya .


Atas kesepakatan tersebut dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) No.SPK/24/102004

tanggal 27 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Kakanwil III dan Direksi

Yayasan Mas Isman Medika Bintaro dengan harga pekerjaan Rp194.079.600,00

yang antara lain mengatur :

a) Harga pekerjaan adalah sebesar Rp176.436.000,00 dan PPN 10% sebesar

Rp17.643.600,00 sehingga totalnya sebesar Rp194.079.600,00.

b) Pembayaran dilakukan setelah SPK ditandatangani sebesar 50% dari nilai SPK

dan 50% setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, yang didukung dengan berita

acara pekerjaan serta dibayar penuh dan tetap berdasarkan pada jumlah 3.600

orang tidak terpengaruh kurang atau lebih pada frekuensi kunjungan pasien.

Mudik Lebaran 2004 tanggal 22 Nopember 2004 yang dibuat oleh YMIMB antara

lain menyebutkan Selanjutnya dari dokumen yang diperoleh diketahui bahwa

sesuai Memo Kabag Progsus No.M/01/Progsus/112004 tanggal 1 Nopember 2004

perihal kegiatan Jamsostek Peduli Mudik Lebaran telah dilaporkan kepada

Kakanwil III mengenai rencana kegiatan pelayanan terhadap peserta Jamsostek

pada saat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1425 H/tahun 2004. Kemudian Kakanwil

III memberikan disposisi tanggal 1 Nopember 2004 yang antara lain menyebutkan

agar dibuat perencanaan yang matang, dicari pembanding yang lain minimal tiga,

diminta membuat proposal yang jelas, mengundang peserta untuk menawarkan

biaya, dan memproses sesuai dengan ketentuan.

Laporan Pelaksanaan Jamsostek Peduli bahwa :

a) Realisasi jumlah pasien yang minta pelayanan kesehatan sebanyak 658 orang

atau hanya 18,27 % dari target sebanyak 3.600 orang pekerja dengan rincian

sebagai berikut :

No Lokasi Pasien (orang) 1 Terminal Lebak Bulus 167 2 Terminal Kampung Rambutan 213 3 Terminal Pulo Gadung 131 4 Stasiun Senen 147

Jumlah 658


b) Realisasi dari absensi kehadiran pelaksana yang tidak sesuai dengan

proposalnya yaitu:

Uraian Realiasi - Dokter - Perawat - Administrasi

8 orang/hari 4 orang/hari 4 orang/hari

Pembayaran atas kegiatan tersebut telah dilakukan sebesar Rp194.079.600,00

melalui dua tahap yaitu :

a) Uang muka (tahap I) tanggal 3 Nopember 2004 sebesar Rp88.218.000,00

dengan kuitansi No.015/KW/YMB/XI/2004.

b) Tahap II tanggal 22 Nopember 2004 sebesar Rp105.861.600,00 dengan

kuitansi No.025/KW/YMIMB/IX/2004.

2) Pelaksanaan pada PKBL

Dalam rangka menindaklanjuti surat Direksi No.B/9805/112004 tanggal 2

Nopember 2004, PT Jamsostek membentuk Tim Koordinator kegiatan yang akan

melakukan koordinasi kegiatan Jamsostek Peduli Mudik Lebaran 2004 secara

nasional. Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut di Kanwil III, pada

tanggal 3 Nopember 2004 Biro DPKP/PKBL memberikan dana sebesar

Rp127.269.000,00 kepada tim koordinator tersebut melalui mekanisme porsekot

kerja atas nama Drg. Endro Sucahyono (tim koordinator). Tim Koordinator

selanjutnya menyerahkan dana tersebut ke Kanwil III, kemudian Kanwil III

mendistribusikan dana tersebut ke kantor-kantor cabang yang ditunjuk sebagai

koordinator lokasi pelaksanaan kegiatan secara kas.

Sesuai laporan pertanggungjawaban persekot kerja dalam rangka kegiatan tersebut

diketahui untuk pos kesehatan/pengobatan di lokasi adalah sebesar

Rp127.269.000,00 dengan rincian biaya sebagai berikut :

a) Terminal Pulo Gadung Rp22.650.000,00

b) Terminal Lebak Bulus Rp22.650.000,00

c) Terminal Kp Rambutan Rp22.650.000,00

d) Stasiun KA Senen Rp28.650.000,00


e) Pelabuhan Tanjung Priok Rp13.150.000,00

f) Kacab Grogol (bantuan keamanan) Rp6.000.000,00

g) Ambulan keliling Rp11.519.000,00

Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui realisasi total pasien

keseluruhan adalah sebanyak 934 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a) Terminal Pulo Gadung = 157 orang

b) Terminal Lebak Bulus = 229 orang

c) Terminal Kp Rambutan = 239 orang

d) Stasiun KA Senen = 105 orang

e) Pelabuhan Tanjung Priok = 126 orang

f) Ambulan keliling = 78 orang

Dengan target 3.600 orang pasien untuk enam lokasi di atas (secara rata-rata untuk

satu lokasi targetnya adalah 600 orang pasien) realisasinya hanya tercapai 25,94%

dari target.

Berdasarkan pemeriksaan atas kegiatan Jamsostek Peduli Mudik Lebaran 2004

di Kanwil III diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Penggunaan dana sebesar Rp321.348.600,00 tidak efisien.

Penjelasan atas hal tersebut adalah sebagai berikut :

a) Jumlah estimasi pemudik yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 3.600

orang tidak memiliki dasar yang memadai.

Surat Permintaan Penawaran Harga dari Kepala Kanwil III kepada YMIMB

No.B/791/102004 tanggal 19 Oktober 2004, yang menyebutkan spesifikasi

pekerjaan antara lain adalah jumlah pasien yang akan mendapat pelayanan

kesehatan cuma-cuma per lokasi per hari ± 300 orang atau 3.600 orang untuk

empat lokasi selama tiga hari, akan tetapi penggunaan data tersebut tidak

didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Memo Kabag Progsus No.M/01/PROGSUS/112004 terkait dengan rencana

pelaksaan kegiatan tersebut yang baru disampaikan tanggal 1 Nopember 2004

atau 13 hari setelah surat permintaan penawaran harga antara lain melaporkan


bahwa data jumlah pasien yang akan mendapat pelayanan per hari per lokasi

adalah sebanyak ± 100 s.d 150 orang atau 1.200 s.d 1.800 orang untuk empat

lokasi selama tiga hari.

Evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa penggunaan estimasi sebanyak 300

orang per hari per lokasi merupakan estimasi yang sangat optimis. Dengan

asumsi 300 orang per hari per lokasi oleh empat orang dokter dengan dua kali

shift, berarti satu orang dokter melayani 75 orang selama 12 jam atau terdapat

satu pasien setiap 10 menit.

Ketidakakuratan estimasi yang digunakan oleh Kanwil III juga ditunjukkan

pencapaian realisasi pasien hanya 934 orang untuk PKBL atau 25,94% dari

target 3.600 orang dan 658 orang atau 18,27% dari target 3.600 orang untuk

DPKP.

Dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan data 3.600 orang

sangat mengandung ketidakpastian, akan tetapi Kanwil III tidak melakukan

antisipasi yang memadai atas ketidakpastian tersebut. Hal tersebut ditunjukkan

pada penentuan syarat pembayaran dalam SPK antara Kanwil III dengan

YMIMB yang menyatakan dibayar penuh dan tetap pada jumlah 3.600 orang

tidak terpengaruh oleh adanya ketidakpastian tersebut.

b) Penambahan dana dari PKBL sebesar Rp127.269.000,00 untuk kegiatan

Jamsostek Peduli Mudik Lebaran 2004 tidak dikoordinasikan kegiatan yang

sama yang dilaksanakan oleh program DPKP sehingga terdapat indikasi

overlapping penggunaan dana.

Berdasarkan kronologis kegiatan tersebut yang dilaksanakan baik oleh program

DPKP/PKBL di Kanwil III, kegiatan Jamsostek Peduli Mudik Lebaran 2004

yang dilaksanakan oleh program DPKP merupakan kegiatan yang berdasarkan

rapat pimpinan Kanwil III dan telah dimulai sejak tanggal 18 Oktober 2004

sedangkan kegiatan Jamsostek Peduli Mudik Lebaran 2004 yang dilaksanakan

oleh program PKBL merupakan kegiatan yang berdasarkan surat Direksi

No.B/9805/112004 tanggal 2 Nopember 2004 dan dimulai baru pada tanggal 3


Nopember 2004. Akan tetapi, Kanwil III tidak melakukan koordinasi yang

memadai atas kegiatan yang sama yang sumber dananya berasal dari program

DPKP/PKBL. Oleh karena itu, terdapat indikasi overlapping antara program

PKBL dengan program DPKP untuk proyek, tanggal dan tujuan pelaksanaan

yang sama di empat titik lokasi yaitu terminal Lebak Bulus, Kampung

Rambutan, Pulo Gadung dan Stasiun KA Senen, dengan target 2400 orang

pasien. Realisasi atas target tersebut adalah 730 orang atau 31,41%.

Panitia pelaksana kegiatan tersebut dibentuk berdasarkan Surat Perintah

Kakanwil III No. SPRIN/78/112004 tanggal 12 Nopember 2004 yang secara

keseluruhan berjumlah 13 orang, akan tetapi pelaksanaan kegiatan Jamsostek

Peduli Mudik Lebaran telah dilaksanakan dari tanggal 11 s.d 13 Nopember

2004.

c) Makanan/snack dalam proposal dan laporan pelaksanaannya tidak disebutkan

peruntukannya sehingga jumlah 4800 paket dapat diragukan kewajarannya,

minimal untuk peruntukan pasien saja dari perhitungan realisasi jumlah pasien

yang dilayani terdapat kerugian sebesar Rp14.710.000,00 {(3.600-

658)xRp5.000,00/paket)}.

d) Sesuai rincian penawaran YMIMB terdapat pengajuan biaya untuk Tim Medis

yang terdiri dari Dokter, Perawat, paramedis. Akan tetapi dalam laporan

pelaksanaannya oleh YMIMB untuk paramedis (selain dokter dan perawat)

dengan biaya sebesar Rp3.600.000,00 diganti dengan tenaga adminsitrasi.

2) Penunjukan YMIMB belum sepenuhnya sesuai prosedur yang berlaku.

Berdasarkan dokumen yang ada diketahui bahwa YMIMB sebagai pelaksana

kegiatan sesuai SPK No.SPK/24/102004 tanggal 27 Oktober 2004 dengan nilai

pekerjaan sebesar Rp194.079.600,00. Penunjukan YMIMB tersebut dilakukan

dengan membandingkan tiga penawaran yaitu YMIMB, Yayasan Bina Program

Husada, dan Klinik Indosehat, yang diundang melalui surat No.B/791/102004

tanggal 19 Oktober 2004 (nomor surat sama).


Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen yang ada diketahui bahwa atas penawaran

tersebut tidak dilakukan kegiatan pembukaan penawaran harga sesuai dengan

ketentuan, yang dibuktikan dengan tidak adanya berita acara pembukaan

penawaran harga. Selain itu, tidak dilakukan kegiatan evaluasi atas administrasi

dan harga penawaran sesuai ketentuan, yang dibuktikan dengan tidak adanya berita

acara evaluasi administrasi dan harga.

Berdasarkan SK Direksi No.KEP/138/072004 tanggal 8 Juli 2004 tentang

pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Jamsostek yang ruang ringkup

berlakunya termasuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya dibebankan

pada RKA DPKP/PKBL, untuk pengadaan yang dilakukan melalui pemilihan

langsung antara lain mengatur :

a) Kegiatan penawaran, antara lain melakukan pembukaan dokumen penawaran

dan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP).

b) Kegiatan evaluasi dan negosisasi harga, antara lain melakukan evaluasi

terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa tersebut dengan

membuat berita acara hasil evaluasi.

3) Pemberian uang muka tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada

jaminan uang muka.

Berdasarkan SPK No.SPK/24/102004 tanggal 27 Oktober 2004, antara lain diatur

bahwa pembayaran uang muka sebesar 50% dari nilai pekerjaan setelah SPK

ditandatangani. Realisasi uang muka dibayarkan pada uang muka (tahap I) tanggal

3 Nopember 2004 sebesar Rp88.218.000,00 dengan kuitansi

No.015/KW/YMB/XI/2004. Sedangkan kegiatan dilaksanakan pada tangal 11 s.d

13 Nopember. Atas uang muka tersebut tidak diberikan jaminan uang muka.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direksi No.KEP/138/072004 tanggal 8

Juli 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Jamsostek,

yang antara lain menyatakan bahwa uang muka yang diberikan maksimal 30% dari

nilai pekerjaan bagi golongan Usaha Kecil dan Koperasi dan sebesar 20% bagi

bukan golongan UKK. Pembayaran uang muka dilakukan setelah penyedia


barang/jasa menyerahkan surat jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh Bank

Umum atau perusahaan asuransi kerugian yang memiliki program surety bond dan

nilai jaminan uang muka sekurang-kurangnya sebesar uang muka yang diberikan.

4) Kanwil III tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pekerjaan

yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa Kanwil III tidak membuat HPS atas

pekerjan yang akan dilaksanakan sebagai pembanding untuk menilai kewajaran

harga yang ditawarkan oleh rekanan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direksi No.KEP/138/072004 tanggal 8

Juli 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Jamsostek,

yang antara lain menyatakan bahwa pada persiapan penunjukan langsung

diantaranya pejabat pengadaan yang mengadakan pemilihan langsung yaitu Kabag

Umum dan SDM pada Kantor Wilayah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

yang dikalkulasikan secara teliti, cermat dan akurat.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa harga yang ditawarkan dan disepakati

dengan YMIMB tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini juga terlihat dari tidak

adanya rincian biaya pada SPK, dan pada berita acara negosiasi harga tidak

dijelaskan satuan-satuan biaya yang berubah.

5) Terdapat kelebihan pembayaran biaya tenaga medis dan PPh pasal 23 tidak

dipotong.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang ada, diketahui bahwa terdapat rencana

pekerjaan yang dilakukan oleh dokter, perawat dan paramedis dengan biaya

sebagai berikut.

Tenaga Medis - Dokter - Perawat - Paramedis

16 orang/hari16 orang/hari8 orang/hari

Rp400.000,00/hari Rp200.000,00/hari Rp150.000,00/hari

19.200.000,00 9.600.000,00 3.600.000,00

Total 32.400.000,00


Realisasi pekerjaan yang dilaksanakan adalah :

Uraian Realisasi - Dokter - Perawat - Administrasi

8 orang/hari 4 orang/hari 4 orang/hari

Akan tetapi yang dibayarkan tetap seperti yang direncanakan, sehingga terjadi

kelebihan pembayaran kepada Yayasan Mas Isman Medika Bintaro sebesar

Rp18.600.000,00 dengan rincian :

a) Biaya dokter sebesar Rp9.600.000,00 {(16-8)x3 harixRp400.000,00}

b) Biaya perawat sebesar Rp7.200.000,00 {(16-4)x3 harixRp200.000,00}

c) Biaya tenaga administrasi sebesar Rp1.800.000,00 {(8-4)x3

harixRp150.000,00}

Lebih lanjut diketahui bahwa atas pembayaran biaya tenaga medis sebesar

Rp32.400.000,00 tidak dipotong PPh pasal 23 sebesar 6,00% yaitu sebesar

Rp1.944.000,00 (6% x Rp32.400.00,00).


1) Terjadi pemborosan biaya sebesar Rp194.079.600,00 dalam pelaksanaan kegiatan

yang sama dalam waktu yang sama.

2) Penunjukan YMIMB sebagai pelaksana kegiatan Jamsostek Peduli Mudik Lebaran

2004 Program DPKP belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Hal tersebut di atas terjadi karena :

1) Kanwil III dalam melaksanakan kegiatan posko mudik lebaran tidak menyusun

perencanaan dan koordinasi dengan baik.

2) Kanwil III belum sepenuhnya mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa yang

telah ditetapkan.

3) Biro DPKP/PKBL Kantor Pusat belum maksimal dalam melakukan monitoring

kegiatan Kanwil III dalam rangka Jamsostek Peduli Mudik Lebaran 2004.


RI dan akan ditindaklanjuti dengan memberikan surat teguran untuk menyelesaikan


permasalahan-permasalahan tersebut, meskipun pelaksanaan kesehatan cuma-cuma

dalam rangka mudik lebaran masyarakat pekerja yang dilakukan oleh Kanwil III

dengan anggaran dari program DPKP dan program BL Kantor Pusat telah

dipertanggungjawabkan secara formal.

Untuk masa yang akan datang, penyaluran dana program Bina Lingkungan

dalam rangka pelayanan kesehatan cuma-cuma bagi masyarakat umum yang

melaksanakan mudik lebaran akan lebih terkendali dan hati-hati (prudent) serta dapat


BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek supaya menegur pelaksana

kegiatan yang tidak merencanakan dan melaksanakan kegiatan PT Jamsostek mudik

lebaran tersebut dengan baik, dan untuk masa yang akan datang, setiap kegiatan agar

senantiasa direncanakan dengan baik dan cermat sehingga pelaksanaan kegiatan dapat

dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang

berlaku.

h. Penggunaan beban operasional DPKP belum sepenuhnya sesuai ketentuan

Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) adalah dana yang dihimpun

dari penyisihan laba PT Jamsostek atau sumber lainnya dan digunakan untuk

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja peserta program Jamsostek dan atau

keluarganya melalui program dana bergulir maupun tidak bergulir.

Berdasarkan Laporan Arus Kas DPKP Tahun 2004 diketahui terdapat realisasi

penyaluran DPKP sebesar Rp69.673.968.868,18 dengan rincian Rp43.185.959.950,00

untuk program dana bergulir dan Rp26.488.008.918,18 untuk program dana tidak

begulir dan sebesar Rp2.334.500.458,00 untuk beban operasional. Dengan demikian,

rasio antara beban operasional program dengan realisasi alokasi penyaluran DPKP

setelah dikurangkan beban operasional program tersebut adalah 3,47%

{Rp2.334.500.458,00 : (Rp69.673.968.868,18- Rp2.334.500.458,00 )}.

Penyaluran dana bergulir dan tidak begulir dialokasikan untuk program

Traumatic Centre (TC) dan Non-Traumatic Centre (NTC) masing-masing sebesar


Rp15.721.285.310,18 dan Rp53.952.683.558,00 termasuk beban operasional sebesar

Rp2.334.500.458,00 yang terdiri dari TC dan NTC masing-masing sebesar

Rp694.530.228,00 dan Rp1.639.970.230,00.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas beban operasional tersebut di atas

diketahui antara lain :

1) Terdapat beban operasional yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan

program TC dan NTC tidak efisien.

a) Program TC

Beban operasional untuk program TC mencapai sebesar Rp694.530.228,00

atau sebesar 4,62% dari total beban program TC setelah dikurangkan dengan

beban operasionalnya. Beban operasional tersebut sebagian besar digunakan

untuk beban peresmian TC sebesar Rp568.464.130,00 dan beban pembinaan

sebesar Rp82.463.690,00. Diantara beban pembinaan, terdapat biaya

perjalanan dinas yang terkait dengan peresmian program TC mencapai sebesar

Rp50.613.590,00. Dengan demikian, total beban operasional yang terkait

dengan peresmian kegiatan program TC sebesar Rp619.077.720,00

(Rp568.464.130,00 + Rp50.613.590,00) atau mencapai sebesar 89,14% dari

beban operasional program TC.

b) Program NTC

Beban operasional untuk program NTC mencapai sebesar Rp1.639.970.230,00

atau 3,13% dari total beban program NTC setelah dikurangkan dengan beban

operasionalnya.

Dengan demikian, beban operasional TC dan NTC yang masing-masing mencapai

4,62% dan 3,13% dari penyelenggaraan programnya mengindikasikan terjadi

penggunaan dana yang tidak efisien.

2) Beban operasional tidak efisien dan tidak memberikan hasil yang proporsional

dengan realisasi penyaluran dana program DPKP

Berdasarkan RKA DPKP tahun 2004 dan realisasi alokasi dana DPKP program

bergulir dan tidak bergulir diketahui sebagai berikut :


Jenis RKA (Rp) Realisasi (Rp) 1. Program Bergulir 225.000.000.000,00 43.185.959.950,002. Program Tidak Bergulir 22.550.000.000,00 24.153.508.460,18

Total Penyaluran 247.550.000.000,00 67.339.468.410,18 3. Beban Operasional Program 2.475.500.000,00 2.334.500.458,00

Total Dana Program 251.125.000.000,00 69.673.968.868,18Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

1) Realisasi alokasi kegiatan program bergulir dan tidak bergulir masing-masing

sebesar Rp43.185.959.950,00 dan Rp24.153.508.460,18 mencapai 19,19% dan

107,11% dari target alokasi tahun 2004 sebesar Rp225.000.000.000,00 dan

Rp22.550.000.000,00 atau secara keseluruhan realisasinya sebesar

Rp67.339.468.410,18 hanya mencapai 27,20% dari target sebesar

Rp247.550.000.000,00.

2) Realisasi beban operasional program untuk kegiatan program DPKP Tahun 2004

sebesar Rp2.334.500.458,00 mencapai 94,30% dari anggaran sebesar

Rp2.475.500.000,00.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan pencapaian realisasi

kegiatan program bergulir dan tidak bergulir yang hanya 27,20% berarti Biro

DPKP/PKBL belum optimal menyalurkan dana DPKP. Selain itu, penggunaan beban

operasional tidak efisien karena mencapai 94,30% dari anggarannya karena tidak

proporsinal dengan realisasi alokasi dana hanya tercapai 27,20% dari anggarannya.

Dalam mengelola DPKP, Biro DPKP/PKBL seharusnya berpedoman pada:

1) Risalah RUPS PT Jamsostek tanggal 15 Januari 2004 tentang Pengesahan RKAP

Tahun 2004 memutuskan antara lain kepada Direksi dan Komisaris diminta

melaksanakan rencana kerja secara efektif dan dengan biaya yang efisien serta

selalu bersikap hati-hati.

2) Surat Menteri Keuangan No.S-521/MK.01/2000 tanggal 27 Oktober 2000, pada

pasal 9 antara lain mengatur bahwa beban operasional yang berkaitan dengan

pelaksanaan program DPKP dibebankan sebagai beban operasional DPKP

maksimum sebesar 1% dari alokasi DPKP setiap tahunnya dan menjadi bagian

alokasi DPKP tidak bergulir. Ketentuan tersebut dipertegas dengan keputusan


Direksi PT Jamsostek No.KEP/33/032002 tanggal 28 Maret 2002 yang

menyebutkan bahwa besarnya beban operasional per tahun maksimum sebesar 1%

dari alokasi DPKP.


1) Realisasi biaya operasional yang mencapai 3,47% dari realisasi kegiatan program

DPKP melebihi ketentuan sebesar Rp1.661.105.773,90 {Rp2.334.500.458,00 -

(1%x Rp67.339.468.410,18)}.

2) Biro DPKP/PKBL belum optimal menyalurkan dana DPKP untuk meningkatkan

kesejahteraan tenaga kerja peserta program Jamsostek.

3) Terdapat penggunaan beban operasional yang mencapai 94,30% dari anggarannya

tidak efisien dibandingkan dengan realisasi dana program yang hanya mencapai

27,20% dari anggarannya.


1) Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek tidak efisien dalam penggunaan biaya

operasional DPKP dan tidak mentaati pedoman pengelolaan dana DPKP.

2) Direksi dan Komisaris PT Jamsostek belum sepenuhnya melaksanakan hasil

keputusan RUPS RKAP Tahun 2004.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa realisasi beban operasional atas

penyaluran tahun 2004 melebihi ketentuan karena beban operasional DPKP juga

termasuk realisasi biaya operasional atas penyaluran tahun sebelumnya, antara lain :

1) Seremonial/peresmian penyerahan bantuan program DPKP yaitu bantuan

ambulan, bantuan peralatan medis, bantuan renovasi ruang perawatan kepada

rumah sakit, bantuan beasiswa Jamsostek dsb.

2) Biaya pembinaan dan penagihan atas penyaluran pinjaman pada tahun–tahun

sebelumnya.

Untuk masa yang akan datang, penggunaan beban operasional program DPKP

akan lebih prudent dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek supaya memperhatikan

ketentuan yang berlaku tentang penggunaan biaya operasional dalam melaksanakan

kegiatan DPKP, dan ke depan dalam membuat rencana kegiatan dilakukan dengan

lebih cermat, sehingga biaya operasional tidak melampaui RKA yang ditetapkan

RUPS.

i. Pengadaan Ambulan tahun 2004 yang berasal dari DPKP melampaui anggaran

dan ketentuan serta pelaksanaannya belum memadai

Berdasarkan pedoman pengelolan DPKP tersebut dalam SK Direksi

No.KEP/33/032002 tanggal 28 Maret 2002 diatur bahwa salah satu penggunaan DPKP

tidak bergulir adalah untuk bidang kesehatan diantaranya berupa bantuan mobil

ambulan dengan maksud membantu rumah sakit atau Pusat Pelayanan Kesehatan

(PPK) milik Pemerintah atau kawasan industri dalam menyediakan sarana kesehatan

terutama bidang mobilisasi pasien dari PPK I ke PPK II atau sebaliknya. Mobil

ambulan bantuan tersebut dibagi atas dua kategori yaitu mobil ambulan untuk

Traumatic Center (TC) untuk penaggulangan kecelakaan kerja peserta Jamsostek dan

Non TC.

Pada tahun 2004 telah diadakan mobil ambulan, baik ambulan TC maupun Non-

TC yang diadakan melalui penunjukan langsung kepada PT Sarandi Karya Nugraha

(PT SKN) dengan lima Surat Perintah Kerja (SPK). Total nilai pekerjaan tersebut

sebesar Rp14.976.292.800,00 dengan rincian sebagai berikut : No. SPK Nilai Unit Jenis Sumber Dana 1 SPK/01/012004

Tgl 9 Januari 04 1.457.270.000,00 5 4 unit TC

1 unit Non TC DPKP

2 SPK/44/042004 Tgl 1 April 04

5.481.117.000,00 18 TC DPKP

3 SPK/89/062004 Tgl 15 Juni 04

3.309.372.000,00 11 TC DPKP

4 SPK/113/072004 Tgl 28 Juli 04

379.050.000,00 1 Ambulan gigi DPKP

5 SPK/133/082004 Tgl 19 Agust 04


DPKP: Rp302.289.000,00 PKBL : Rp598.470.000,00

6 SPK/134/082004 Tgl 19 Agust 04

3.448.724.800,00 9 5 unit TC plus 4 unit Bersalin

DPKP

Jumlah 14.976.292.800,00 48


Dari tabel di atas, diketahui dari nilai pekerjaan sebesar Rp14.976.292.800,00,

sumber pendanaannya berasal dari DPKP adalah sebesar Rp14.377.822.800,00, dan

sebesar Rp598.470.000,00 dibebankan pada dana PKBL.

Hasil pemeriksaan atas pengadaan ambulan tersebut di atas menunjukkan

beberapa hal sebagai berikut :

1) Jumlah ambulan yang diadakan jauh melebihi RKA yang disahkan RUPS

Berdasarkan RKA DPKP tahun 2004 yang disahkan pada RUPS tanggal 15

Januari 2004, PT Jamsostek menganggarkan biaya untuk bantuan ambulan sebesar

Rp5.400.000.000,00 untuk keperluan rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang

melayani para peserta Jamsostek. Pengadaannya dilakukan oleh Kantor Pusat, dan

telah diterima oleh pihak Kantor Wilayah dan Kantor Cabang di seluruh

Indonesia.

Lebih lanjut mengenai pengadaan ambulan tahun 2004 kepada PT SKN diketahui

bahwa pengadaan dilakukan melalui enam SPK dengan nilai sebesar

Rp14.976.292.800,00 (DPKP sebesar Rp14.377.822.800,00 dan PKBL

Rp598.470.000,00), sehingga terdapat pelampauan dari RKA sebesar 166,26%.

Pemegang Saham dalam RUPS RKA tahun 2004 antara lain mengamanatkan

untuk melaksanakan disiplin anggaran dan menghindari penyaluran dana yang

tidak dianggarkan dan tidak diatur dalam Pedoman Umum DPKP.

2) Penunjukan PT SKN belum sepenuhnya didukung ketentuan yang memadai.

Sesuai SK Direksi No.KEP/98/072002 tanggal 9 Juli 2002, pengadaan sarana TC

telah dilakukan standarisasi, telah ditentukan spesifikasi teknis atas peralatan

medis dan ambulan TC yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam pengadaan.

Pelaksanaan pengadaan ambulan tahun 2004 oleh Biro DPKP/PKBL dilakukan

dengan menunjuk langsung PT SKN sebagai pelaksana pengadaan. Proses tersebut

pada tahun 2004 diawali dengan adanya kebutuhan untuk diadakannya ambulan

TC sesuai Memo Direktur Operasi dan Pelayanan No.M/70/DIROP/122003

tanggal 31 Desember 2003 sebanyak empat ambulan TC dan satu ambulan Non-

TC.


Berdasarkan Memo Direktur Keuangan No.M/42/DIRKEU/022004 tanggal 9

Februari 2004 kepada Direktur Utama, diketahui bahwa penunjukan PT SKN

didasarkan atas :

a) Perbandingan harga berdasarkan surat penawaran beberapa rekanan.

b) PT SKN telah memiliki sertifikat desain industri untuk perangkat mobil

ambulan dan assesoris-nya.

Selanjutnya pengadaan diikat melalui SPK No.SPK/01/012004 tanggal 9 Januari

2004. Proses pengadaan ambulan berikutnya selama tahun 2004 dilakukan dengan

langsung menunjuk PT SKN yang disetujui Direktur Utama. Lebih lanjut

diketahui hal-hal berikut :

a) Perbandingan harga dari beberapa rekanan (Memo No.M/42/DIRKEU/022004

tanggal 9 Februari 2004) dilakukan hanya dengan membandingkan harga dari

surat penawaran rekanan meskipun spesifikasi teknis ambulan yang ditawarkan

berbeda.

b) Memo Direktur Keuangan No.M/42/DIRKEU/022004 tanggal 9 Februari 2004

kepada Direktur Utama perihal pelaksanaan pekerjaan pengadaan ambulan dan

assesoris untuk TC, antara lain menyampaikan draft surat penunjukan dan

perintah kerja kepada PT SKN untuk ditandatangani, baru disetujui Direktur

Utama tanggal 13 Februari 2004. Sedangkan SPK yang ada yaitu SPK

No.SPK/01/012004 bertanggal 9 Januari. Dengan demikian, SPK

ditandatangani sebelum ada usulan Direktur Keuangan dan persetujuan dari

Direktur Utama.

c) Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa PT SKN memiliki pengalaman dalam

pekerjaan sejenis. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya dokumen

perjanjian/kontrak atas pekerjaan pembuatan/pengadaan ambulan yang

merupakan bukti atas pengalaman telah melakukan pekerjaan yang sejenis. PT

SKN mendapat ijin produksi alat kesehatan dari Departemen Kesehatan

pertama tanggal 29 Nopember 1999 dan terakhir tanggal 14 Maret 2003, akan

tetapi mendapat sertifikat beberapa desain industri dari departemen Kehakiman


dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2003 dan atas perangkat mobil ambulan

dan asesorisnya pada tanggal 11 Desember 2003.

d) Belum dapat diketahui kinerja perusahaan tiga tahun terakhir, karena tidak ada

laporan audit tiga tahun terakhir dari auditor independen.

e) PT SKN tidak memiliki sertifikasi kualifikasi/klasifikasi yang dikeluarkan

asosiasi perusahaan/profesi yang bersangkutan, yang merupakan bukti

keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang

usahanya.

Berdasarkan pedoman pengadaan barang dan jasa PT Jamsostek sesuai SK Direksi

No.KEP/80/062001 tanggal 29 Juni 2001 yang diperbaharui dengan SK

No.KEP/138/072004 tanggal 8 Juli 2004, antara lain mengatur bahwa pengadaan

barang/jasa tertentu dapat langsung ditunjuk penyedia barang/jasanya, walaupun

nilainya sudah diatas batasan nilai penunjukan langsung antara lain pengadaan

barang oleh perusahaan yang hak paten dari barang tersebut adalah milik

perusahaan itu sendiri.

Akan tetapi atas penunjukan langsung tersebut tidak mengatur syarat-syarat

administratif yang harus dipenuhi oleh penyedia barang dan jasa, sehingga

evaluasi adminsitratif yang dilakukan oleh BPS sebagai pelaksana pengadaan

melalui penunjukan langsung tidak dilakukan.

Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan ambulan yang

dilakukan oleh Program DPKP tahun 2004 yang dilakukan melalui penunjukan

langsung, tidak didukung oleh ketentuan yang mengatur mengenai syarat syarat

administrasi yang harus dipenuhi untuk mendukung penunjukkan langsung

rekanan tersebut, sehingga pada proses penunjukannya tidak didukung oleh

evaluasi adminsitrasi untuk mendapatkan keyakinan bahwa PT SKN mampu

melaksanakan pekerjaan tersebut.

3) Terdapat peruntukan ambulan yang tidak sesuai ketentuan, yaitu :

a) Untuk Yayasan Nurani Dunia, ambulan tersebut menurut Berita Acara

Penyerahan Ambulan tanggal 2 Maret 2004 adalah untuk penanganan darurat


perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan berdasarkan surat permohonan

bantuan dari Yayasan Nurani Dunia No.193/YND/E/XI/2003 tanggal 10

November 2003 adalah untuk penanganan darurat terhadap TKI yang menjadi

korban kekerasan yang tiba di Bandara Sukarno-Hatta

b) Untuk Universitas Mustopo Beragama, menurut surat No.201/D/FKG/III/2004

tanggal 15 Maret 2004, perihal permohonan bantuan mobil ambulan, diketahui

mobil ambulan akan digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

dan pekerja dalam lingkungan industri.

c) Untuk Kantor Wakil Presiden, menurut surat dari sekretaris Wakil Presiden

No.B-461 tanggal 2 April 2004 perihal bantuan satu unit ambulan diketahui

untuk mendukung operasional dari unit kesehatan yang sedang dibangun yang

melayani karyawan beserta keluarga yang jumlahnya diperkirakan 1000 orang.

d) Untuk Depnakertrans.

Seharusnya berdasarkan Pedoman Pengelolaan DPKP sesuai SK Direksi

No.KEP/33/032001 tanggal 28 Maret 2002 antara lain diatur bahwa maksud

bantuan mobil ambulan adalah membantu rumah sakit atau PPK milik Pemerintah

atau kawasan industri dalam menyediakan sarana kesehatan terutama bidang

mobilisasi pasien dari PPK I ke PPK II atau sebaliknya. Sedangkan tujuannya

adalah meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien peserta Jamsostek dan

masyarakat umum. Sedangkan persyaratannya adalah :

a) Rumah Sakit atau PPK yang terikat perjanjian kerjasama dengan PT Jamsostek

dalam program JKK dan JPK dengan memperhatikan :

(1) Kepesertaan yang dilayani minimal 10.000 tertanggung untuk PPK I

(2) Kepesertaan yang dilayani minimal 20.000 tertanggung untuk PPK II

(3) Angka kunjungan PPK I mencapai 12,00%-17,00% per bulan

(4) Angka rawat jalan PPK II dari PPK I 0,60%-0,80%.

(5) Angka rawat inap PPK II 0,20%-0,30% dari tertanggung.

b) Dibuatkan perjanjian dengan rumah sakit atau PPK bahwa bantuan ambulan

digunakan untuk kepentingan peserta Jamsostek.


4) Terdapat ambulan yang diserahkan sebelum SPK ditandatangani.

Berdasarkan lampiran Berita Acara Serah Terima ambulan TC tanggal 20 April

2004 sebanyak sembilan unit dari 18 unit yang diadakan sesuai SPK

No.SPK/44/042004 tanggal 1 April 2004, diketahui bahwa terdapat dua unit

ambulan yang telah diserahkan sebelum SPK tersebut ditandatangani, yaitu :

No No. Chasis/ No. Mesin

Tujuan Pemakai Dikirim ke lokasi

1. MHCNH55EY4J009695/M009695

KC Dumai

RSUD Kota Dumai

23 Februari 2004

2. MHCNH55EY4J009368/M009368

KC Samarinda

Puskesmas Plus Tanjung ilir

12 Februari 2004

5) Pengadaan ambulan TC Plus tidak didukung oleh perencanaan yang

memadai

Perencanaan pengadaan ambulan TC dilaksanaakan sesuai SK Direksi

No.KEP/98/072002 tanggal 9 Juli 2002 tentang standarisasi pengadaan sarana TC

menetapkan standarisasi kualitas pengadaan sarana TC berupa peralatan medis dan

ambulan dengan spesifikasi yang ditentukan.

Kemudian berdasarkan SK Direksi No.KEP/27/032004 tanggal 1 Maret 2004

tentang penetapan RKA DPKP Tahun 2004, penetapan satuan biaya untuk satu

unit TC diantaranya ambulan adalah sebesar Rp300.000.000,00 per unit.

Berdasarkan pemeriksaan atas pengadaan ambulan tahun 2004, diketahui bahwa

selain pengadaan ambulan TC juga terdapat pengadaan ambulan TC Plus sesuai

SPK No.SPK/134/082004 tanggal 19 Agustus 2004 sebanyak enam unit dengan

harga sebesar Rp322.500.000,00 per unit. Atas pengadaan ambulan TC Plus

tersebut belum didukung oleh perencanaan mengenai standarisasi spesifikasi,

kualitas dan harga.

6) Terdapat bantuan ambulan bersalin yang tidak sesuai ketentuan

Berdasarkan SPK No.SPK/134/082004 tanggal 19 Agustus 2004 diadakan

sembilan ambulan yaitu lima ambulan TC Plus dan empat ambulan bersalin.


Ambulan bersalin tersebut diperuntukkan bagi Puskesmas Kecamatan Tanjung

Priok, RSUD Sunan Kalijaga, Puskesmas Kecamatan Cakra NTB, dan Puskesmas

Kecamatan Sambalia NTB.

Atas bantuan ambulan bersalin kepada empat tempat pelayanan kesehatan tersebut,

diketahui bahwa tidak terdapat kajian atas bantuan tersebut apakah keempat

tempat pelayanan kesehatan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk

memperoleh bantuan ambulan.

Seharusnya berdasarkan Pedoman Pengelolaan DPKP sesuai SK Direksi

No.KEP/33/032001 tanggal 28 Maret 2002 antara lain diatur bahwa maksud

bantuan mobil ambulan adalah membantu rumah sakit atau PPK milik Pemerintah

atau kawasan industri dalam menyediakan sarana kesehatan terutama bidang

mobilisasi pasien dari PPK I ke PPK II atau sebaliknya. Sedangkan tujuannya

adalah meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien peserta Jamsostek dan

masyarakat umum. Sedangkan persyaratannya adalah :

a) Rumah Sakit atau PPK yang terikat perjanjian kerjasama dengan PT Jamsostek

dalam program JKK dan JPK dengan memperhatikan :

(1) Kepesertaan yang dilayani minimal 10.000 tertanggung untuk PPK I

(2) Kepesertaan yang dilayani minimal 20.000 tertanggung untuk PPK II

(3) Angka kunjungan PPK I mencapai 12,00%-17,00% per bulan

(4) Angka rawat jalan PPK II dari PPK I 0,60%-0,80%.

(5) Angka rawat inap PPK II 0,20%-0,30% dari tertanggung.

b) Dibuatkan perjanjian dengan rumah sakit atau PPK bahwa bantuan ambulan

digunakan untuk kepentingan peserta Jamsostek.


1) Terjadinya pengeluaran dana di luar RKA DPKP yang telah disahkan dalam RUPS

sebesar Rp8.977.822.800,00 (Rp14.377.822.800,00 - Rp5.400.000.000,00).

2) Pengadaan ambulan belum sepenuhnya sesuai ketentuan.



1) Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek belum sepenuhnya mematuhi keputusan yang

telah ditetapkan dalam RUPS dan keputusan Direksi.

2) Pengawasan dan pengendalian anggaran oleh Biro DPKP/PKBL belum


3) Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek tidak mematuhi ketentuan mengenai syarat

pemberian batuan ambulan

4) Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Jamsostek belum mengatur secara rinci

tentang syarat-syarat administrasi dari penyedia barang.


RI, dan atas masing-masing permasalahan yang diungkap dalam hasil pemeriksaan

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Jumlah ambulan yang diadakan jauh melebihi RKA yang disahkan RUPS.

Terhadap jumlah ambulan yang melebihi RKA, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Adanya pembentukan TC tahun 2003 yang menjadi beban anggaran tahun

2004 sebesar Rp 2.160.000.000,00 akan tetapi tidak dianggarkan pada RKA

2004.

b) Realokasi anggaran pembentukan TC tahun 2004 dilakukan atas dasar

permintaan Pemerintah Daerah dan untuk memenuhi azas pemerataan sehingga

realisasinya menjadi 26 unit TC.

c) Adanya permintaan bantuan ambulan dari Menakertrans dan Sekretaris Wakil

Presiden RI.

Untuk masa yang akan datang, pengadaan ambulan akan berdasarkan anggaran

yang telah ditetapkan oleh RUPS.

2) Penunjukan PT SKN sebagai pelaksana pengadaan belum sepenuhnya didukung

dengan ketentuan yang memadai

Pedoman pengadaan yang berkaitan dengan penunjukan langsung sesuai SK

Direksi No.KEP/138/072004 akan dilakukan penyempurnaan.


3) Terdapat peruntukan ambulan yang tidak sesuai ketentuan.

Peruntukan ambulan tersebut memang tidak sesuai dengan ketentuan, akan tetapi

dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Penyerahan ambulan dalam bentuk Non-TC juga diberikan kepada lembaga-

lembaga lain yang dipandang berkaitan dengan penanganan kesehatan dan

kemanusiaan dengan pertimbangan permintaan khusus dari Menteri Tenaga

Kerja dan Sekretaris Wakil Presiden RI.

b) Penyerahan Ambulan kepada Yayasan Nurani Dunia terkait dengan

penanganan darurat perlindungan terhadap perempuan dan anak korban

kekerasan serta TKI, sehingga dirasa perlu dilakukan penyerahan bantuan

tersebut.

4) Terdapat ambulan yang diserahkan sebelum SPK ditandatangani.

Terhadap penyerahan ambulan yang SPK-nya belum ditandatangani, hal tersebut

disebabkan oleh adanya perubahan peruntukan.

5) Penetapan TC Plus tidak didukung oleh kebijakan yang memadai.

Penetapan TC Plus (ambulan bersalin) dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa

pada lokasi tersebut angka kematian relatif tinggi pada kasus persalinan, dimana

mereka adalah keluarga dari peserta Jamsostek. Untuk selanjutnya bila dirasa perlu

akan dibuatkan kebijakan secara formal yang mengatur tentang TC Plus tersebut.

6) Terdapat bantuan ambulan bersalin yang tidak sesuai ketentuan

Dokumen kelengkapan ambulan bersalin untuk kepentingan peserta Jamsostek dan

keluarganya akan dilengkapi secepatnya.

BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek supaya melakukan revisi

atas Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Jamsostek yang belum mengatur secara

rinci tentang syarat-syarat administrasi dari penyedia barang yang ditunjuk melalui



j. Sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas DPKP dan PKBL tidak

memadai

Dalam rangka memperlancar pengelolaan dana Program DPKP/PKBL, Biro

DPKP/PKBL mengelola kas dalam perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan per 31

Desember 2004, saldo kas program DPKP/PKBL masing-masing sebesar

Rp7.169.002,00 dan Rp1.755.973,00.

Berdasarkan pemeriksaan fisik kas tanggal 9 Mei 2005 yang dikelola oleh Biro

DPKP/PKBL, diketahui hal-hal sebagai berikut.

1) Biro DPKP/PKBL tidak melakukan pemisahan penyimpanan antara kas Program

DPKP dan PKBL.

2) Penutupan saldo harian kas tidak dilakukan secara periodik.

3) Sistem aplikasi yang baru belum dapat diterapkan dengan sempurna.

4) Terdapat beberapa peminjaman kas bon oleh beberapa staf Biro DPKP/PKBL


5) Petugas kasir merangkap sebagai petugas pembukuan pengeluaran kas.

Biro DPKP/PKBL seharusnya melakukan praktik pengelolaan kas dengan

sistem pengendalian intern yang memadai dengan memisahkan pengelolaan kas milik

DPKP/PKBL.

Hal tersebut mengakibatkan sistem pengendalian intern pengelolaan kas oleh

Biro DPKP/PKBL tidak memadai dan terdapat peminjaman kas bon oleh beberapa staf


Hal tersebut disebabkan oleh Biro DPKP/PKBL yang tidak tertib dalam

pengelolaan kas perusahaan.


1) Tidak memadainya pengendalian intern atas pengelolaan kas Program DPKP,

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dikarenakan adanya perangkapan tugas


kasir/pemegang kas sebagai petugas pembukuan, hal tersebut disebabkan

kekurangan personil pada Biro DPKP/PKBL.

2) Sementara belum ada kasir yang definitif, tugas kasir dibebankan kepada salah

satu staf yang menangani tugas-tugas keuangan yang terpisah dengan fungsi

pembukuan. Selanjutnya akan diusulkan personil khusus yang menangani tugas

kasir.

3) Untuk selanjutnya akan dilakukan pembenahan Struktur Organisasi pada Biro

DPKP/PKBL.

BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek supaya menata kembali

fungsi pengelolaan kas pada Biro DPKP/PKBL, agar diperoleh pengendalian intern

yang memadai, selain itu menginstruksikan agar pihak pengelola kas agar

menjalankan fungsinya dengan tertib.

10. Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun Sebelumnya

Terdapat temuan pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang masih dipantau, yaitu:

a. Tindak Lanjut Temuan BPK-RI

1) Hasil Pemeriksaan Tahun 2003

Hasil audit tahun 2003 sebanyak lima temuan masih perlu dipantau tindak

lanjutnya, karena penyelesaiannya masih dalam proses, yaitu:

a) Terdapat pembayaran angsuran pinjaman yang belum jelas pengirim dan jenis

pinjamannya sebesar Rp8.978,94 juta.

BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek melalui Biro

DPKP/PKBL untuk menelusuri pembayaran angsuran yang tidak jelas

pengirim dan jenis pinjamannya.


(a) Direksi PT Jamsostek melalui Biro DPKP/PKBL sudah melakukan upaya

meminimalisir Pos Sementara Dalam Penyelesaian (PSDP) dengan mengirimkan

surat konfirmasi ke 182 debitur dengan nilai saldo pinjaman sejumlah

Rp8.200.428.545,17.


(b) Terhadap Pos Sementara Dalam Penyelesaian (PSDP) tersebut telah diselesaikan

sejumlah Rp297.503.942,64.

(c) Sehingga Saldo PSDP berdasarkan Temuan Auditor setelah dikurangi dengan yang

telah diselesaikan menjadi Rp 7.902.924.602,53.

(d) Terhadap saldo Pos Sementara Dalam Penyelesaian (PSDP) sebesar Rp 7,9 milyar

tersebut akan diupayakan penyelesaiannya dalam tahun 2005 ini.

Terhadap permasalahan tersebut masih perlu dipantau tindak lanjutnya karena Pos

Sementara Dalam Penyelesaian masih akan diupayakan penyelesaiannya dalam tahun

2005, sehingga belum memenuhi saran BPK-RI.

b) Terdapat pemberian pinjaman sebesar Rp3.793,75 juta kepada beberapa

Koperasi Karyawan tidak sesuai dengan ketentuan.

BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek supaya memberi sanksi

kepada petugas yang bertanggung jawab dalam penyaluran pinjaman tersebut

dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan penyaluran pinjaman di masa yang

akan datang, mengambil langkah-langkah penyelamatan atas dana yang

dipinjamkan dengan meminta agunan/jaminan aset dari penerima pinjaman.


(a) PT Jamsostek sedang melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap

penyaluran pinjaman tersebut sebagai dasar pemberian sanksi, jika terjadi

penyimpangan.

(b) Telah dilaksanakan upaya penagihan dalam bentuk peneguran secara tertulis kepada

debitur yang menunggak angsuran dalam rangka mengusahakan pengembalian

pinjaman dan permintaan jaminan/agunan, sesuai surat No.B/422/072004 dan

No.B/423/072004 tgl. 02 Juli 2004.

(c) Sebagai tindak lanjut dari surat peneguran tersebut, salah satu debitur yaitu Yayasan

Bina Program Husada yang mempunyai pinjaman sebesar Rp289.375.000,00

memberikan agunan berupa sebidang tanah seluas 1200 m2 di Kuningan, Jawa Barat

(sertifikat terlampir).


(d) Upaya penagihan kepada debitur lainnya yang menunggak angsuran terus

dilaksanakan sampai tuntas.

Terhadap permasalahan tersebut masih perlu dipantau tindak lanjutnya karena sedang

dilakukan penelitian yang mendalam terhadap penyaluran pinjaman sebagai dasar

pemberian sanksi, sehingga belum memenuhi saran BPK-RI.

c) Terdapat penyaluran pinjaman Koperasi Karyawan sebesar Rp600,00 juta yang

tidak sesuai dengan ketentuan

BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek supaya memberi sanksi

kepada petugas yang bertanggungjawab dalam penyaluran pinjaman tersebut

dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan penyaluran pinjaman di masa yang

akan datang, mengambil langkah-langkah penyelamatan atas dana yang

dipinjamkan dengan meminta agunan/jaminan aset dari penerima pinjaman.


(a) PT Jamsostek sedang melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap

penyaluran pinjaman tersebut sebagai dasar pemberian sanksi, jika terjadi

penyimpangan.

(b) Telah dilaksanakan upaya penagihan dalam bentuk peneguran secara tertulis kepada

debitur yang menunggak angsuran dalam rangka mengusahakan pengembalian

pinjaman dan permintaan jaminan/ agunan, sesuai surat No.B/425/072004 dan

No.B424/072004 tanggal 02 Juli 2004.

(c) Sebagai tindak lanjut dari surat peneguran tersebut, dua debitur yaitu Tunggal Cipta

Koperasi sudah melaksanakan pembayaran angsuran sebesar Rp9.163.700 pada

tanggal 19 Juli 2004 dan Piramid Tunggal Koperasi sebesar Rp22.350.000 pada

tanggal 30 Juli 2004.

(d) Upaya penagihan kepada debitur yang menunggak angsuran terus dilaksanakan.

(e) Telah dilakukan pembenahan struktur organisasi dengan membentuk Bagian

Program Khusus di Kanwil III yang antara lain bertugas menangani

program DPKP & PKBL sesuai dengan pedoman yang ditetapkan


berdasarkan SK Direksi No.KEP/140/072004 tanggal 8 Juli 2004 tentang

Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Jamsostek sebagaimana terlampir.

Dengan adanya penyempurnaan Struktur Organisasi diharapkan dapat

melakukan pengawasan secara intensif atas penyimpangan pinjaman di masa

yang akan datang.

Terhadap permasalahan tersebut masih perlu dipantau tindak lanjutnya karena sedang

dilakukan penelitian yang mendalam terhadap penyaluran pinjaman sebagai dasar

pemberian sanksi, sehingga belum memenuhi saran BPK-RI.

d) Terdapat keterlambatan penyetoran PPN atas pembelian Rusunawa Pekerja

Jamsostek di Jababeka Cikarang sebesar Rp1.233,93 juta.

BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek melalui Biro

DPKP/PKBL di masa yang akan datang untuk mencatat,

membayar/menyetorkan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang

berlaku dan menyetor denda keterlambatan sebesar Rp197.428.800,00.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa PPN Rusun telah dibayar,

sedangkan denda atas keterlambatan pembayaran PPN dimaksud akan

dilaksanakan setelah adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Terhadap permasalahan tersebut masih perlu dipantau tindak lanjutnya karena denda akan

dibayar setelah adanya SKP, sehingga belum memenuhi saran BPK-RI.

e) Pengadaan peralatan medis sebesar Rp2.850,56 juta belum sepenuhnya sesuai

dengan ketentuan

BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek supaya memberikan

sanksi kepada pelaksana yang melakukan pengadaan tidak sesuai dengan

ketentuan dan Biro DPKP/PKBL sebagai pelaksana program melakukan

koordinasi dengan divisi terkait, serta melakukan monitoring yang lebih baik

atas pengadaan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan programnya dan

BPS mematuhi ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.


Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa sudah

dilaksanakan melalui koordinasi Divisi/Biro terkait dan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Terhadap permasalahan tersebut belum ada tindak lanjutnya karena sanksi kepada

pelaksana pengadaan belum dilaksanakan, sehingga saran BPK-RI belum dilaksanakan.

2) Hasil Pemeriksaan Tahun 2002

Hasil audit tahun 2002 sebanyak satu temuan masih perlu dipantau tindak

lanjutnya, karena penyelesaiannya masih dalam proses, yaitu: perjanjian kerjasama

pembangunan Asrama Pekerja Makassar senilai Rp6.000,00 juta tidak mengatur

hak kepemilikan & pengelolaan.


a) Menteri BUMN minta pertanggungjawaban Direksi atas penyaluran dana

DPKP yang belum dimintakan persetujuan Menteri.

b) RUPS menetapkan penyelesaian status aset dan memintakan persetujuan

Menteri BUMN.


a) Direksi PT Jamsostek sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban

kepada RUPS melalui Surat No.B/4266/062002 tanggal 27 Juni 2002;

B/3536/052003 tanggal 27 Mei 2003 dan B/5025/062004 tanggal 7 Juni 2004

tentang penyampaian laporan manajemen/keuangan DPKP & PUKK/PKBL

tahun 2001, 2002 & 2003.

b) Menteri BUMN melalui Surat No.S-464/MBU/2004 tanggal 8 September 2004

telah mengesahkan pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Peningkatan

Kesejahteraan Peserta (DPKP) Tahun Buku 2001, 2002, & 2003 antara lain

menyetujui penghibahan bangunan Asrama Pekerja Makassar kepada Pemda

Sulsel.


c) Saat ini masih dalam proses penyerahan melalui Berita Acara Penyerahan

Hibah.

Terhadap permasalahan tersebut masih perlu dipantau tindak lanjutnya karena Berita Acara

Penyerahan Hibah masih dalam proses, sehingga belum memenuhi saran BPK-RI.

3) Hasil Pemeriksaan Tahun 2001/2000

Hasil audit tahun 2003 sebanyak satu temuan masih perlu dipantau tindak

lanjutnya, karena penyelesaiannya masih dalam proses, yaitu pemberian pinjaman

sebesar Rp13.453,17 juta dan hibah sebesar Rp4.200,00 juta kepada koperasi

pekerja tidak sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut:

a) Pemberian bantuan pinjaman sebesar Rp8.000,00 juta dan hibah sebesar

Rp3.000,00 juta kepada Induk Koperasi Rokok Tembakau Makanan dan

Minuman (Inkop RTMM).

b) Pemberian hibah sebesar Rp1.200,00 juta kepada Kopag SBSI

c) Pemberian bantuan pinjaman uang muka perumahan kepada Kopkar JHI


d) Pinjaman kepada PT Havilah sebesar Rp2.075.170.196,00 yang digunakan

untuk membayar PHK dan gaji.

e) Pemberian bantuan pinjaman tambahan uang muka perumahan kepada

YAPPARI sebesar Rp798,00 juta

BPK-RI menyarankan kepada Pemegang Saham/Menteri BUMN supaya meminta

pertanggungjawaban Direksi, dan atas dana yang dipinjamkan agar Direksi terus

mengupayakan penagihannya serta meminta jaminan yang memadai.


INKOP RTMM :

a) Inkop RTMM telah menyampaikan Surat No.026/Inkop.RTMM/IV/2003

tanggal 15 April 2004 tentang restrukturisasi pembayaran pinjaman.

b) Dewan Komisaris telah menyampaikan pendapat melalui Surat

No.36/DK/042004 tanggal 22 April 2004, menyetujui pinjaman sebesar Rp 8


Milyar kepada Inkop RTMM, dengan pertimbangan untuk penambahan

kepesertaan di sektor rokok.

c) Direksi PT Jamsostek sudah menyampaikan pertanggungjawaban kepada

RUPS melalui Surat No.B/4266/062002 tanggal 27 Juni 2002; B/3536/052003

tanggal 27 Mei 2003 dan B/5025/062004 tanggal 7 Juni 2004 tentang

penyampaian laporan manajemen /keuangan DPKP & PUKK/PKBL tahun

2001, 2002 & 2003.

d) Menteri BUMN melalui Surat No.S-464/MBU/2004 tanggal 8 September 2004

tentang pengesahan pertanggungjawaban atas pengelolaan Program DPKP

tahun 2001, 2002 dan 2003. Dalam pengesahan tersebut telah disetujui

penyaluran dana program DPKP bersifat hibah kepada Inkopkar RTMM

sebesar Rp 3 milyar.

e) Terhadap penyaluran yang bersifat pinjaman, Pihak RTMM secara resmi telah

meminta rescheduling melalui surat No.066/-INKOP-RTMM/XII/2004 tanggal

6 Desember 2004.

f) Terhadap saldo pinjaman Inkopkar RTMM PT Jamsostek akan tetap

menindaklanjuti dengan melakukan rescheduling.

KOPAG SBSI :

Menteri BUMN melalui Surat No.S-464/MBU/2004 tanggal 8 September 2004

tentang pengesahan pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Peningkatan

Kesejahteraan Peserta (DPKP), tahun 2001, 2002 dan 2003 yang pada prinsipnya

dapat menyetujui penyaluran dana Program DPKP bersifat hibah kepada KOPAG-

SBSI untuk pembangunan BLK Non-Pemerintah.

PT HAVILAH :

a) Pinjaman kepada PT Havilah telah dikembalikan oleh Tim Percepatan

Penyelesaian PHK Massal PT Havilah Citra Footwear. Sesuai Surat Direktur

Utama PT Jamsostek No.B/9410/102004 tanggal 20 Oktober 2004 tentang

Penyelesaian atas Pinjaman Dana PT Havilah Citra Footwear dan dituangkan

dalam Perjanjian antara PT Jamsostek dengan Tim Percepatan Penyelesaian


PHK Massal PT Havilah Citra Footwear No.PER/107/112004, jumlah yang

dikembalikan adalah sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima

puluh juta rupiah).

b) Sisanya sejumlah Rp525.170.196,00 akan diusulkan kepada RUPS untuk di

write off, karena tidak mungkin ditagih kembali.

KOPKAR JAKARTA HILTON :

a) PT Jamsostek telah menyampaikan surat Nomor.B/2535/042003 tanggal 15

April 2003, kepada Sdr.Mardiano tentang penyelesaian pinjaman DPKP, bahwa

apabila tidak dapat dipenuhi, maka akan diserahkan kepada DJPLN.

b) Atas Piutang macet ini telah diserahkan kepada KP2LN berdasarkan Surat PT

Jamsostek Nomor.B/2855/042004 tgl. 1 April 2004 tentang Penyerahan

Piutang macet Program DPKP & PUKK.

c) Telah dilaksanakan Penelitian Lapangan atas Piutang Macet ini bersama

KP2LN Jakarta V sesuai dengan surat No.B/40/012005 tanggal 4 Januari 2005.

d) Berdasarkan hasil penelitian lapangan sesuai surat Kepala KP2LN Jakarta V

Nomor. S-224/WPL.03/KP.05/2005 tanggal 17 Februari 2005, Terhadap

Piutang Macet ini Sdr. Mardiano menyatakan akan menyelesaikan hutangnya

secara langsung di PT Jamsostek Kantor Pusat.

e) Pada tanggal 22 Februari 2005 Sdr.Mardiano hadir di Kantor Pusat PT

Jamsostek dan siap menyerahkan tanah sebagai pengganti hutangnya kepada

PT Jamsostek dan akan menyampaikan surat permohonan untuk

menyelesaikan pinjamannya dengan sebidang tanah.

YAPPARI :

a) Ketua YAPPARI (Sdr.Sudarno) selaku penanggung jawab pinjaman uang

muka perumahan bagi karyawan hotel-hotel di Jakarta telah meninggal pada

bulan Agustus 2001 disamping itu YAPPARI saat ini sudah bubar. Dengan

demikian, akan menjadi sulit untuk melakukan penagihan atas pinjaman

dimaksud.


b) Atas piutang macet ini telah diserahkan kepada KP2LN berdasarkan surat

Nomor. B/2847/042004 tanggal 01 April 2004 tentang Penelitian Lapangan

terhadap Mitra Binaan PUKK.

c) Telah dilaksanakan Penelitian Lapangan atas piutang macet ini bersama

KP2LN Jakarta V sesuai dengan surat No.B/40/012005 tanggal 4 Januari 2005.

d) Berdasarkan hasil penelitian lapangan sesuai surat Kepala KP2LN Jakarta V

No.S-224/WPL.03/KP.05/2005 tanggal 17 Februari 2005 piutang macet ini

dinyatakan sulit ditagih karena alamat tidak diketemukan, yang selanjutnya

dapat diusulkan untuk penghapusbukuan di DJPLN.

Terhadap permasalahan tersebut masih perlu dipantau tindak lanjutnya karena pinjaman

kepada Inkop RTMM, Kopkar JHI, YAPPARI belum selesai, dan sisa pinjaman PT Havilah

akan diusulkan kepada RUPS untuk di write off karena tidak mungkin ditagih

kembali, sehingga belum memenuhi saran BPK-RI. Sedangkan penyaluran hibah sebesar

Rp4.200,00 kepada Inkop RTMM dan Kopag SBSI, Menteri BUMN melalui surat No.S-

464/MBU/2004 tanggal 8 September 2004 menyetujui penyaluran hibah tersebut.

4) Hasil Pemeriksaan Tahun 2000/1999

Pemberian pinjaman Dana Talangan Modal Kerja (DTMK) kepada kontraktor

sebesar Rp3.176,08 juta tidak sesuai dengan tujuan pedoman umum DPKP.


a) Direksi selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam mengambil

kebijakan yang berhubungan dengan Program DPKP.

b) Terhadap piutang dana talangan modal kerja yang belum dilunasi agar terus

dilakukan penagihan melalui kerjasama dengan pihak Departemen Pekerjaan

Umum dan Gapensi.

c) Mekanisme pengembalian Dana Talangan Modal Kerja dari kontraktor

disempurnakan dengan melibatkan pihak Departemen PU dan Gapensi, serta

dilaksanakan secara konsisten.



a) Pada saat ini PT Jamsostek telah melaksanakan program DPKP sesuai dengan


b) Pada saat pemberian DTMK memang melibatkan Departemen Pekerjaan

Umum dan Gapensi, tetapi saat ini Departemen PU di daerah tidak ada lagi.

c) Sehubungan dengan penjelasan butir b) di atas Direksi PT Jamsostek telah

mengusahakan penagihan melalui KP2LN dengan memerintahkan kepada

Kantor Wilayah untuk berkoordinasi dengan KP2LN setempat melalui surat

Nomor. B/8622/092004 tanggal 28 September 2004 .

Terhadap permasalahan tersebut masih perlu dipantau tindak lanjutnya karena pengembalian

pinjaman tersebut masih macet, sehingga belum memenuhi saran BPK-RI. Sedangkan

penyaluran hibah sebesar Rp4.200,00 juta kepada Inkop RTMM dan Koperasi

Anggota SBSI, Menteri BUMN melalui surat No.S-464/MBU/2004 tanggal 8

September 2004 menyetujui penyaluran hibah tersebut.

b. Tindak Lanjut Temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Perkembangan tindak lanjut temuan-temuan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan dan analisa atas upaya-upaya penyelesaiannya diketahui bahwa

berdasarkan rekapitulasi berita acara pemutakhiran temuan BPKP atas program DPKP

tahun 2000 s.d. 2002 sebanyak 13 temuan sembilan temuan diantanya disimpulkan

tuntan. Selanjutnya empat temuan lainnya Direksi PT Jamsostek masih melakukan

upaya penyelesaian, yaitu:

1) Temuan tahun 2001

Pemberian pinjaman sebesar Rp8.000.000.000,00 kepada Induk Koperasi Pekerja

Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) yang beralamat Jl. Panjang

No.10, Kebun Jeruk Jakarta Barat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku karena sebelum menerima bantuan tidak mempunyai asset sama sekali.

Terhadap permasalahan diatas Direktur Utama PT Jamsostek harus

mempertanggungjawabkan penyimpangan penyimpangan yang terjadi dalam

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).


Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa Direksi PT Jamsostek sudah

menyampaikan kepada RUPS Laporan Keuangan tahun 2001, dan hingga saat ini

belum mendapat pengesahan dari RUPS.

Menteri BUMN melalui surat No.S-464/MBU/2004 tanggal 8 September 2004

menyetujui penyaluran hibah kepada KOPAG SBSI dan Inkop RTMM masing-

masing sebesart Rp1.200,00 juta dan Rp3.000,00 juta.

2) Temuan Tahun 2000

a) Pemberian pinjaman uang muka perumahan (PUMP) kepada Koperasi

Karyawan Jakarta Hilton (Perjanjian No.PER/11/122000 tanggal 20 Desember

2000) belum dipertanggung jawabkan karena bermasalah yaitu perjanjian

pinjaman didukung dengan dokumen penunjang palsu.

b) Pemberian pinjaman uang muka perumahan kepada Koperasi Karyawan

Pekerja Pariwisata Indonesia (YAPPARI) senilai Rp789.000.000,00

diindikasikan fiktif

c) Pinjaman Dana Talangan Modal Kerja (DTMK) kepada kontraktor anggota

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) per 31

Desember 2001 senilai Rp1.284.112.500,00 untuk 55 kontraktor/proyek telah

diangsur sebesar Rp106.837.160,00 sehingga saldo pinjaman DTMK per 31

Desember 2002 adalah sebesar Rp1.177.275.340,00.

Direksi PT Jamsostek menjelaskan sebagai berikut:

a) Atas Piutang macet kepada Koperasi Karyawan Jakarta Hilton (Sdr. Mardiano)

telah diserahkan kepada KP2LN berdasarkan Surat No. B/2855/042004 tanggal

1 April 2004 tentang Penyerahan Piutang macet Program DPKP & PUKK

b) Atas Piutang macet kepada Koperasi Karyawan YAPPARI telah diserahkan

kepada KP2LN berdasarkan surat No.B/2847/042004 tanggal 01 April 2004

tentang Penelitian Lapangan terhadap Mitra Binaan PUKK

c) Pinjaman Dana Talangan Modal Kerja (DTMK) kepada GAPENSI telah

dilakukan verifikasi kembali atas pelunasan DTMK Tahun 2000 s/d 2002, dan

posisi DTMK per 31 Desember 2003 sebesar Rp1.178.206.500,00. Terhadap


saldo tersebut akan diprioritaskan untuk dilaksanakan penagihan melalui

kerjasama dengan DJPLN / KP2N.

Temuan-temuan tersebut masih dipantau karena upaya penyelesaian tindak

lanjutnya selain masih dalam proses ada juga yang terkait dengan pihak-pihak lain.

BPK-RI menyarankan kepada Direksi lebih maksimal mengupayakan

penyelesaian temuan-temuan pemeriksaan tersebut di atas.


REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : 1/1

PENGADAAN AMBULANCE TAHUN 2004DPKP DAN PKBL

HARGA /UNIT PPN BBN SUB TOTAL KIRIM INSTAL &TRAIN SUB TOTAL PPN SUBTOTAL1 SPK/01/012004 TC 4

TGL 9 Januari 2004 310.040.000 SORONG SORONG 292.000.000 16.400.000 1.640.000 18.040.000 310.040.000 DPKP - Tidak dapat dihitung293.980.000 BOGOR BOGOR 292.000.000 1.800.000 180.000 1.980.000 293.980.000 DPKP - karena tidak pisah

1.457.270.000 294.750.000 SERANG SERANG 292.000.000 2.500.000 250.000 2.750.000 294.750.000 DPKP - antara biaya instalasi308.500.000 LHOKSEUMAWE LHOKSEUMAWE 292.000.000 15.000.000 1.500.000 16.500.000 308.500.000 DPKP - dan training dan biaya

NON-TC 1 - kirim250.000.000 DKI IMAM PRASOJO 250.000.000 - - 250.000.000 DPKP

YAYASAN IBU DAN ANAK 1.457.270.000 - - - 1.418.000.000 - - 35.700.000 3.570.000 39.270.000 1.457.270.000 -

2 SPK/44/042004 TC 18TGL 1 APRIL 2004 305.799.000 BINJAI BINJAI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.240.000 5.850.000 12.090.000 1.209.000 13.299.000 305.799.000 DPKP 351.000

305.799.000 PADANG PADANG 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.240.000 5.850.000 12.090.000 1.209.000 13.299.000 305.799.000 DPKP 351.000 304.776.000 MUARA ENIM MUARA ENIM 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 5.760.000 5.400.000 11.160.000 1.116.000 12.276.000 304.776.000 DPKP 324.000

5.481.117.000 305.799.000 DUMAI DUMAI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.240.000 5.850.000 12.090.000 1.209.000 13.299.000 305.799.000 DPKP 351.000 307.845.000 BATAM BATAM 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 7.200.000 6.750.000 13.950.000 1.395.000 15.345.000 307.845.000 DPKP 405.000 294.975.000 DKI GROGOL 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.250.000 2.250.000 225.000 2.475.000 294.975.000 DPKP 135.000 294.975.000 DKI BEKASI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.250.000 2.250.000 225.000 2.475.000 294.975.000 DPKP 135.000 294.975.000 DKI TANGERANG 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.250.000 2.250.000 225.000 2.475.000 294.975.000 DPKP 135.000 305.799.000 SURAKARTA SURAKARTA 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.240.000 5.850.000 12.090.000 1.209.000 13.299.000 305.799.000 DPKP 351.000 305.799.000 TANJUNG PERAK TANJUNG PERAK 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.240.000 5.850.000 12.090.000 1.209.000 13.299.000 305.799.000 DPKP 351.000 307.845.000 NTT NTT 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 7.200.000 6.750.000 13.950.000 1.395.000 15.345.000 307.845.000 DPKP 405.000 307.845.000 NTB NTB 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 7.200.000 6.750.000 13.950.000 1.395.000 15.345.000 307.845.000 DPKP 405.000 306.822.000 SAMARINDA SAMARINDA 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.720.000 6.300.000 13.020.000 1.302.000 14.322.000 306.822.000 DPKP 378.000 306.822.000 KALSEL KALSEL 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.720.000 6.300.000 13.020.000 1.302.000 14.322.000 306.822.000 DPKP 378.000 305.799.000 PONRIANAK PONRIANAK 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.240.000 5.850.000 12.090.000 1.209.000 13.299.000 305.799.000 DPKP 351.000 307.845.000 PALANGKARAYA PALANGKARAYA 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 7.200.000 6.750.000 13.950.000 1.395.000 15.345.000 307.845.000 DPKP 405.000 304.776.000 MAKASAR MAKASAR 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 5.760.000 5.400.000 11.160.000 1.116.000 12.276.000 304.776.000 DPKP 324.000 306.822.000 AMBON AMBON 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.720.000 6.300.000 13.020.000 1.302.000 14.322.000 306.822.000 DPKP 378.000

5.481.117.000 4.622.580.000 462.258.000 180.162.000 5.265.000.000 97.920.000 98.550.000 196.470.000 19.647.000 216.117.000 5.481.117.000 5.913.000

3 SPK/89/062004 TC 11TGL 15 JUNI 2004 310.485.000 BANDA ACEH BANDA ACEH 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 10.500.000 5.850.000 16.350.000 1.635.000 17.985.000 310.485.000 DPKP 351.000

305.799.000 KISARAN KISARAN 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.240.000 5.850.000 12.090.000 1.209.000 13.299.000 305.799.000 DPKP 351.000 3.309.372.000 310.485.000 BATAM II BATAM II 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 10.500.000 5.850.000 16.350.000 1.635.000 17.985.000 310.485.000 DPKP 351.000

304.776.000 BENGKULU BENGKULU 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 5.760.000 5.400.000 11.160.000 1.116.000 12.276.000 304.776.000 DPKP 324.000 306.327.000 TARAKAN TARAKAN 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 6.720.000 5.850.000 12.570.000 1.257.000 13.827.000 306.327.000 DPKP 351.000 295.250.000 DKI DKI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 295.250.000 DPKP 150.000 295.250.000 DKI DKI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 295.250.000 DPKP 150.000 295.250.000 DKI DKI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 295.250.000 DPKP 150.000 295.250.000 DKI DKI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 295.250.000 DPKP 150.000 295.250.000 DKI DKI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 295.250.000 DPKP 150.000 295.250.000 DKI DKI 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 295.250.000 DPKP 150.000

3.309.372.000 2.824.910.000 282.491.000 110.099.000 3.217.500.000 39.720.000 43.800.000 83.520.000 8.352.000 91.872.000 3.309.372.000 2.628.000

4 SPK/113/072004 379.050.000,00 GIGI 1TGL 28 JULI 2004 DKI DKI - - - - - - - - - 379.050.000 DPKP

- - - - - - - - - 379.050.000

AMBULANPERUNTUKANNO SPK NILAI JENIS UNIT BIAYA KIRIM, INSTALASI DAN TRAINING ANGGARAN

BEBAN PPh Ps 23 KeteranganTOTAL

BPK-RI/AUDITAMA V

Lampiran : 1/2

HARGA /UNIT PPN BBN SUB TOTAL KIRIM INSTAL &TRAIN SUB TOTAL PPN SUBTOTALAMBULANPERUNTUKANNO SPK NILAI JENIS UNIT BIAYA KIRIM, INSTALASI DAN TRAINING ANGGAR

ANBEBAN PPh

Ps 23 KeteranganTOTAL

5 SPK/133/082004 TC 1TGL 19 AGUST 2004 302.289.000 BATU RAJA BATU RAJA 256.810.000 25.681.000 10.009.000 292.500.000 3.500.000 5.400.000 8.900.000 890.000 9.790.000 302.290.000 DPKP 324.000

2 - 900.759.000 202.570.000 BIASA NTT NTT 167.000.000 16.700.000 10.009.000 193.709.000 7.200.000 4.500.000 11.700.000 1.170.000 12.870.000 206.579.000 PKBL 270.000

199.600.000 LAHAT LAHAT 167.000.000 16.700.000 10.009.000 193.709.000 4.500.000 4.500.000 9.000.000 900.000 9.900.000 203.609.000 PKBL 270.000 1 -

196.300.000 JENAZAH LAHAT LAHAT 164.000.000 16.400.000 10.009.000 190.409.000 4.500.000 4.500.000 9.000.000 900.000 9.900.000 200.309.000 PKBL 270.000 900.759.000 754.810.000 75.481.000 40.036.000 870.327.000 19.700.000 18.900.000 38.600.000 3.860.000 42.460.000 912.787.000 1.134.000

6 SPK/134/082004 TC-PLUS 5TGL 19 AGUST 2004 325.250.000 DKI DKI 284.083.000 28.408.300 10.009.000 322.500.300 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 325.250.300 DPKP 150.000

325.250.000 DKI DKI 284.083.000 28.408.300 10.009.000 322.500.300 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 325.250.300 DPKP 150.000 3.448.724.800 325.250.000 DKI DKI 284.083.000 28.408.300 10.009.000 322.500.300 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 325.250.300 DPKP 150.000

325.250.000 DKI DKI 284.083.000 28.408.300 10.009.000 322.500.300 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 325.250.300 DPKP 150.000 325.250.000 DKI DKI 284.083.000 28.408.300 10.009.000 322.500.300 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 325.250.300 DPKP 150.000 447.258.700 BERSALIN DKI DKI 395.000.000 39.500.000 10.009.000 444.509.000 - 2.500.000 2.500.000 250.000 2.750.000 447.259.000 DPKP 150.000 453.308.700 DEMAK DEMAK 395.000.000 39.500.000 10.009.000 444.509.000 3.500.000 4.500.000 8.000.000 800.000 8.800.000 453.309.000 DPKP 270.000 460.953.700 NTB NTB 395.000.000 39.500.000 10.009.000 444.509.000 7.200.000 7.750.000 14.950.000 1.495.000 16.445.000 460.954.000 DPKP 465.000 460.953.700 NTB NTB 395.000.000 39.500.000 10.009.000 444.509.000 7.200.000 7.750.000 14.950.000 1.495.000 16.445.000 460.954.000 DPKP 465.000

3.448.724.800 3.000.415.000 300.041.500 90.081.000 3.390.537.500 17.900.000 35.000.000 52.900.000 5.290.000 58.190.000 3.448.727.500 2.100.000

14.976.292.800,00 11.202.715.000 1.120.271.500 420.378.000 14.161.364.500 175.240.000 196.250.000 407.190.000 40.719.000 447.909.000 14.988.323.500 11.775.000 Beban DPKP 14.377.822.800 377.490.000 10.965.000 Beban PKBL 598.470.000 29.700.000 810.000

BPK-RI/AUDITAMA V

Lampiran : 2/1

Bank Bulan Nominal Lama hari Suku Bunga Jml BungaBANK ASIATIC Apr-04 35.000.000.000,00 22 6,11 130.686.111,11

Mei-04 35.000.000.000,00 31 7,25 218.506.944,44 Jun-04 35.000.000.000,00 30 7,24 211.166.666,67 Jul-04 35.000.000.000,00 31 7,25 218.506.944,44

Agust-04 35.000.000.000,00 31 7,25 218.506.944,44 Sep-04 35.000.000.000,00 30 7,25 211.458.333,33 Okt-04 35.000.000.000,00 31 7,25 218.506.944,44 Nop-04 35.000.000.000,00 30 7,25 211.458.333,33 Des-04 35.000.000.000,00 31 7,25 218.506.944,44 Jan-05 35.000.000.000,00 31 7,25 218.506.944,44 Feb-05 35.000.000.000,00 28 7,25 197.361.111,11 Mar-05 35.000.000.000,00 4 7,25 28.194.444,44

Sub jumlah 2.301.366.666,67

BANK GLOBAL Jan-05 30.000.000.000,00 18 7,25 108.750.000,00 Feb-05 30.000.000.000,00 28 7,25 169.166.666,67 Mar-05 30.000.000.000,00 14 7,25 84.583.333,33

Sub jumlah 362.500.000,00

BANK DAGANG BALI Apr-04 18.000.000.000,00 22 6,11 67.210.000,00 Mei-04 18.000.000.000,00 31 7,25 112.375.000,00 Jun-04 18.000.000.000,00 30 7,24 108.600.000,00 Jul-04 18.000.000.000,00 22 7,25 79.750.000,00

Sub jumlah 367.935.000,00

Jumlah seluruhnya 3.031.801.666,67

PERHITUNGAN BUNGA

BPK-RI/AUDITAMA V

04. PT JAMSOSTEK

Documents