BAB IIPEMBAHASANHAMA. Pengertian Hak asasi adalah hak-hak dasar
(pokok) yang telah dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari
Tuhan YME yang tidak bisa dikurangi atau dicabut oleh siapapun.
Hak-hak tersebut antara lain : Hak Hidup, Hak Kebebasan, dan Hak
Kesamaan.B. Prinsip-prinsip HAMHAM dalam penerapannya memiliki 8
prinsip utama, yang pertama Prinsip universalitas yaitu prinsip
yang dimiliki dalam nilai-nilai etik dan moral yang tersebar
diseluruh wilayah di dunia. Dari prinsip ini dapat dipahami bahwa
HAM ada dan harus di hormati oleh seluruh umat manusia di dunia,
tidak tergantung pada wilayah atau bangsa tertentu dan berlaku
menyeluruh sebagai kodrat lahiriah manusia, namun pada kenyataannya
Universalitas HAM tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh Negara di
dunia karena ada beberapa Negara yang menolak prinsip Universalitas
HAM.Prinsip yang kedua yaitu pemartabatan terhadap manusia (human
dignity). Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk
menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman dengan
menghargai satu sama lain serta membangun toleransi terhadap sesama
manusia. Pemartabatan terhadap manusia sangat berhubungan dengan
pluralism social ,karena hal tersebut akan terjaga dan mendorong
kebersamaan untuk hidup berdampingan sesama makhluk ciptaan Allah.
Permartabatan terhadap manusia bukan hanya dilakukan oleh individu
saja tetapi dalam skala yang lebih majemuk seperti kehidupan
masyarakat maupun bernegara. Sehingga kewajiban untuk menghormati
manusia sebagai manusia merupakan tanggungjawab HAM. Oleh sebab itu
dengan adanya prinsip ini maka tidak diperkenankan praktek yang
melakukan ekplorasi, memperbudak, menyiksa, ataupun membunuh
hak-hak hidup manusia seseorang. Dalam prinsip ini setiap orang
harus menghargai manusia tanpa membeda-bedakan umur, budaya,
keyakinan, etnisitas, ras, gender, orientasi seksual, bahasa,
komunitas disable/berbeda kemampuan atau kelas social.Prinsip yang
ketiga yaitu non diskriminasi. Prinsip ini menjelaskan bahwa tidak
ada perlakuan yang membedakan terhadap penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan hak-hak seseorang. Pembedaan baik berdasarkan
kelas/bangsa tertentu, agama, suku, adat, keyakinan, jenis kelamin,
warna kulit dan sterusnya akan menyebabkan terhambatnya realisasi
terhadap HAM juga secara jelas dan tegas bahwa HAM melarang adanya
diskriminasi terhadap individu maupun komunitas tertentu.Prinsip
keempat yaitu equality atau persamaan. Persamaan merupakan hak yang
dimiliki setiap orang dengan kewajiban yang sama pula antara yang
satu dengan yang lainnya. Konsep dari persamaan menegaskan
pemahaman tentang penghormatan untuk martabat yang melekat pada
setiap manusia. Hal ini seperti yang terjelaskan dalam pasal 1
DUHAM(deklarasi universal hak-hak asasi manusia) 1948, sebagai
prinsip hak-hak asasi manusia : setiap orang dilahirkan merdeka dan
mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. Konsekuensi pemenuhan
persamaan hak-hak juga menyangkut kebutuhan dasar seseorang yang
tidak boleh dikecualikan. Salah satu persamaan yang paling penting
dalam Negara hukum yaitu persamaan di muka hukum, merupakan hak
untuk memperoleh keadilan dalam bentuk perlakuan dalam proses
peradilan.Prinsip yang kelima yaitu indivisibility. Prinsip ini
menerangkan bahwa hak tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu
dengan hak yang lainnya. Prinsip ini menjawab terhadap
pandangan/pemahaman yang menyimpang tntang membeda-bedakan atau
mengutamakan hak-hak tertentu dibandingkan hak-hak lain. Misalnya
hak sipil dan politik tidak mungkin dipisahkan dengan hak ekonomi,
social, dan budaya karena semuanya satu kesatuan dan tidak bisa
dilepaskan satu dengan yang lainnya.Prinsip yang keenam yaitu
inalienability. Prinsip ini memahami bahwa hak tidak bisa
dipindahkan, tidak bisa dirampas, ataupun dipertukarkan dengan hal
tertentu. Misalnya hak pemilih dalam pemilu tidak bisa dihilangkan
hanya dengan dibeli oleh orang yang mampu dan kemudian menggantian
posisi hak pilih. Ataupun hak atas kehidupan yang layak, tidak bisa
dipertukarkan dengan perbudakan, meskipun dibayar ataupun diupahi.
Berdasarkan contoh-contoh tersebut jadi hak berdasarkan prinsip
inalienability adalah sesuatu yang paten juga permanen dan tidak
bisa diubah dengan cara apapun karena manusia yang memiliki hak-hak
asasi tersebut tidak akan bisa dilepaskan dari hak-hak tersebut.
Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip interdependency(saling
ketergantungan). Berdasarkan prinsip ini setiap hak-hak yang
dimiliki setiap orang sangat berhubungan dengan hak-hak asasi
manusia dalam ruang atau lingkungan yang sama dimanapun mereka
berada seperti di sekolah, di pasar, di kantor, di rumah maupun di
desa atau perkotaan. Misalnya untuk kemiskinan ,dalam situasi
tersebut tidak terpenuhi hak atas pendidikan, juga hak atas pangan
atau hak atas kesehatan yang layak serta hak atas penghidupan dan
pekerjaan yang layak. Artinya hak yang satu dengan hak yang lainnya
sangat tergantung dengan pemenuhan atau perlindungan hak
lain.Prinsip yang kedelapan yaitu prinsip responsibilitas atau
pertanggungjawaban (responsibility). Prinsip pertanggungjawaban.
Prinsip pertanggungjawaban hak-hak asasi manusia ini menegaskan
bahwa perlu mengambil tindakan atau langkah tertentu dalam
menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia serta
menegaskan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka
memajukan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini menekankan pentingnya
peran pertanggungjawaban oleh Negara dalam memberikan perlindungan
bagi warga negaranya. Termasuk dalam mempertanggungjawabkan setiap
langkah atau tindakan dalam bentuk kebijakan tertentu yang
berpegaruh terhadap kelangsungan hak-hak rakyat. Peran Negara
menjadi sangat vital bukan dalam mengambil tindakan tertentu (by
commission) tetapi dalam pertanggungjawaban ketika terjadi
pelanggaran hak-hak asasi manusia. Unsur pertanggungjawaban menjadi
bagian yang tidak bisa dipisahkan dari prinsip hak-hak asasi
manusia agar bisa terwujudkan meskipun demikian bukan berarti yang
menjadi pertanggungjawaban hanya Negara karena actor non Negara
juga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam memajukan hak-hak
asasi manusia. Baik secara individu maupun secara bersama-sama
dalam kelompok organisasi masyarakat. Secara individu setiap orang
dituntut untuk berani melawan ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak
asasi manusia juga mengajarkan serta mendorong pemahaman dan
penghormatan atas hak-hak asasi manusia bagi sesama.Kedelapan
prinsip tersebut menjadi hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan
HAM serta dapat digunkan dalam mengkaji hak-hak asasi manusia
seperti sejarahnya, instrument hukum,dan praktek dalam
implementasinya di lapangan.C. Macam Macam HAMHAM digolongkan
menjadi:a. Hak asasi pribadi(personal right), meliputi kebebasan
menyatakan pendapat, memeluk agama, menyatakan pikiran dan
kebebasan bergerakb. Hak asasi ekonomi (economical right),
merupakan hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual dan
memanfaatkannya.c. Hak asasi untuk memperoleh pengakuan yang sama
dalam hukum dan pemerintahan (legal of equality right) merupakan
hak yang sama dikenakan sanksi/hukuman dan duduk dalam pemerintahan
Negara.d. Hak asasi social dan budaya (social and culture right)
merupakan hak untuk memilih pendidikan serta mengembangkan
pendidikan dan kebudayaan.e. Hak asasi politik (political right)
merupakan hak untuk ikut serta dalam politik, hak untuk dipilih
serta melilih dalam pemilu, hak masuk dan ikut dalam parpol juga
mendirikan dan mengembangkan parpol.f. Hak asasi untuk memperoleh
perlakuan dan tata cara peradilan serta perlindungan yang adil dan
sama. Misalnya dalam penangkapan, pemeriksaan, penyedikan,
pembelaan, penggeledahan dan peradilan.
D. HAM secara universalHam yang berlaku secara internasional
ditetapkan oleh PBB melalui Universal Declaration of Human Rights
(DUHAM) yaitu :1. Hak untuk hidup2. Kemerdekaan dan keamanan badan
3. Hak untuk diakui kepribadiannya 4. Hak untuk memperoleh
pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum5. Hak untuk
mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di
muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah6. Hak
untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara7. Hak untuk mendapatkan
hak milik atas benda8. Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan
perasaan9. Hak untuk bebas memeluk agama10. Hak untuk berapat dan
berkumpul11. Hak untuk mendapat jaminan social12. Hak untuk
mendapatkan pekerjaan13. Hak untuk berdagang14. Hak untuk
mendapatkan pendidikan15. Hak untuk turut serta dalam gerakan
kebudayaan dalam masyarakat16. Hak untuk menikmati kesenian dan
turut serta dalam kemajuan keilmuanHAM DI INDONESIAA. Dasar Hukum
HAM di INDONESIAIndonesia sebagai salah satu Negara yang menjunjung
tinggi HAM, dalam pelaksanaannya berlandaskan Konstitusi NKRI yang
digunakan sebagai dasar hukum yaitu : pembukaan UUD 1945 (alinea
1), pancasila sila ke-4, batang tubuh UUD 1945 (pasal 27, 29, dan
30) UU no. 39/1999 tentang HAM dan UU no. 26/2000 tentang
pengadilan HAM serta PP no.7 tahun 2005 meliputi pemberantasan
korupsi, antiterorisme, serta pembasmian penyalagunaan narkotika
dan obat berbahaya. Penjelasan dari dasar hukum HAM sebagai berikut
: I. Pembukaan UUD 1945Menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak
segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri
keadilan. Ini adalah suatu pernyataan universal karena semua bangsa
ingin merdeka. Bahkan, didalm bangsa yang merdeka, juga ada rakyat
yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh penguasa,
kelompok atau manusia lainnya.
II. Batang Tubuh UUD 19451) Persamaan kedudukan warga Negara
dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)2) Hak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)3) Kemerdekaan
berserikat dan berkumpul (pasal 28)4) Hak mengeluarkan pikiran
dengan lisan atau tulisan (pasal 28)5) Kebebasan memeluk agama dan
beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaanya itu (pasal 29 ayat
2)6) hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (pasal 31 ayat 1)7)
BAB XA pasal 28 a s.d 28 j tentang Hak Asasi ManusiaIII. UU no.
39/1999 tentang HAM1) Bahwa setiap hak asasi seseorang menimbulkan
kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain
secara timbale balik.2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orangbwajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh
UU.IV. UU no. 26/2000 tentang pengadilan HAMUntuk ikut serta
memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta
member I perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman
kepada masyarakat, perlu segera dibentuk suatu pengadilan HAM untuk
menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat.B. Pelaksanaan HAM di
INDONESIAIndonesia merupakan Negara yang mengunakan system
pemerintahan demokratis yang sangat menghargai kebebasan serta
menghormati HAM. Hal ini tercermin dengan adanya TAP No.
XVII/MPR/1998 tentang HAM, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang
HAM, UU No. 26/2000 tentang peradilan HAM, dibentuknya KOMNAS HAM
dan Pengadilan HAM serta dipilihnya para hakim ad hoc akan membuat
pelaksanaan ham di indonesi yang lebih baik.Hal-hal yang telah
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan HAM seperti yang
ada diatas mengindikasikan keinginan pemerintah dalam rangka
memberikan kebenaran hukum dan keadilan untuk setiap warga Negara,
dengan adanya political will dari pemerintah terhadap penegakkan
HAM akan berimplikasi terhadap budaya politik yang lebih sehat
danproses demokratisasiyang lebihcerah. Kenyataan menunjukkan bahwa
masalah HAM di indonesia selalu menjadisorotan tajam dan bahan
perbincangan terus-menerus, khususnya dalam realita di lapangan
yang ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebab-sebab
pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi kewanangan
dankekuasaanyangdimiliki seorang pejabat yang berkuasa, yang
mengakibatkan sulit mengendalikandirinya sendiri sehingga terjadi
pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Terutama dalam kurun waktu
sepuluh tahun terakhir ini, issue mengenaiHAM di Indonesia bergerak
dengan cepat dan dalam jumlah yang sangat mencolok. Gerak yang
cepat tersebut terutama karena memang telah terjadi begitu banyak
pelanggaran HAM, mulai dari yang sederhana sampai pada HAM
berat(gross human right violation). Disamping itu juga karena
gigihnyaorganisasi-organisasi masyarakat dalam memperjuangkan
pemajuan danperlindungan HAM.Masalah Hak Azasi Manusia (HAM)
populer di Indonesia pada masa pemerintahan Orde
Baru,dimasainibanyakperistiwayangdinilai merupakan pelanggaran HAM.
Pada dasarnya HAM terdapat pada UUD 1945BAB X-A pasal 28-A sampai
dengan pasal 28-J. Sebagian kalangan menafsirkan dengan adanya
dasar hukum tersebut maka masyarakat Indonesia berhak
ataspengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuanyang sama dihadapan hukum (UUD 1945 Amandemen ke-2
pasal 28-D ayat1). Memang jika ditilik dari defenisi HAM maka di
Indonesia tercatat banyak sekalikasus yang terjadi khususnya di
bidang HAM. Misalnya kasus-kasus penggusuran rumah-rumah warga yang
dibangun di sekitar jembatan, pembersihan parapedagang kaki lima
yang sering meresahkan para pengguna jalan raya seperti
parapengguna kendaraan bermotor dan para pejalan kaki.Pada masa
menjelang peralihan pemerintahan dari masa Orde Baru ke
masaReformasi banyak sekali kejadian menyangkut pelanggaran HAM
ini. Peristiwa1998 yang berujung penguduran diri Presiden Soeharto
pada waktu itu sebetulnya adalah puncak dari segela peristiwayang
terjadi sebelumnya. C. PELANGGARAN HAM DI INDONESIA1.TRAGEDI
TRISAKTI
PENYEBAB.Ekonomi Indonesiamulai goyah pada awal1998, yang
terpengaruh olehkrisis finansial Asiasepanjang1997-1999. Mahasiswa
pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran kegedung DPR/MPR,
termasuk mahasiswa Universitas Trisakti.Mereka melakukan aksi damai
dari kampus Trisakti menujuGedung Nusantarapada pukul 12.30. Namun
aksi mereka dihambat oleh blokade dariPolridan militer datang
kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak
Polri.Akhirnya, pada pukul 5.15 sore hari, para mahasiswa bergerak
mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan
pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa
panik dan bercerai berai, sebagian besar berlindung di universitas
Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban
pun berjatuhan, dan dilarikan ke RS Sumber Waras.Satuan pengamanan
yang berada di lokasi pada saat itu adalahBrigade MobilKepolisian
RI,Batalyon Kavaleri9,Batalyon Infanteri 203, Artileri Pertahanan
UdaraKostrad,Batalyon Infanteri 202,Pasukan Anti Huru HaraKodamseta
Pasukan Bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng,gas air
mata,Styer, danSS-1.Pada pukul 20.00 dipastikan empat orang
mahasiswa tewas tertembak dan satu orang dalam keadaan kritis.
Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakanpeluru
tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam.
Hasil sementaradiprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah
peluru tajam untuk tembakan peringatan.
HAK YANG DI LANGGARSalah satu hak yang dilanggar dalam peristiwa
tersebut adalah hak dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Hak
menyampaikan pendapat adalah kebebasan bagi setiap warga negara dan
salah satu bentuk dari pelaksanan sistem demokrasi pancasila di
Indonesia. Peristiwa ini menggoreskan sebuah catatan kelam di
sejarah bangsa Indonesia dalam hal pelanggaran pelaksanaan
demokrasi pancasila.. Dari awal terjadinya peristiwa sampai
sekarang, pengusutan masalah ini begitu terlunta-lunta. Sampai
sekarang, masalah ini belum dapat terselesaikan secara tuntas
karena berbagai macam kendala. Sebenarnya, beberapa saat setelah
peristiwa tersebut terjadi, Komnas HAM berinisiatif untuk memulai
untuk mengusut masalah ini. Komnas HAM mengeluarkan pernyataan
bahwa peristiwa ini adalah pelanggaran HAM yang berat. Masalah ini
pun selanjutnya dilaporkan ke Kejaksaan Agung untuk diselesaikan.
Namun, ternyata sampai sekarang masalah ini belum dapat
diselesaikan bahkan upayanya saja dapat dikatakan belum ada. Belum
ada satupun langkah pasti untuk menyelesaikan masalah ini. Alasan
terakhir menyebutkan bahwa syarat kelengkapan untuk melakukan
siding belum terpenuhi sehingga siding tidak dapat dilaksanakan.
Seharusnya jika pemerintah benar-benar menjunjung tinggi HAM,
seharusnya masalah ini harus diselesaikan secara tuntas agar jelas
agar segala penyebab terjadinya peristiwa dapat terungkap sehingga
keadilan dapat ditegakan.PENYELESAIANAgar masalah ini dapat cepat
diselesaikan, diperlukan partisipasi masyarakat untuk ikut turut
serta dalam proses penuntasan kasus ini. Namun, sampai sekarang
yang masih berjuang hanyalah para keluarga korban dan beberapa
aktivis mahasswa yang masih peduli dengan masalah ini. Seharusnya
masyarakat dan mahasiswa tidak tinggal diam karena pengusutan kasus
ini yang belum sepenuhnya selesai. Walaupun sulit untuk menuntaskan
kasus tersebut secara sepenuhnya, tetapi jika masyarakat dan
mahasiswa ingin bekerjasama dengan pihak terkait seharusnya masalah
bisa diselesaikan, dengan catatan stakeholder yang bersangkutan
harus jujur dalam memberikan informasi. Di luar itu semua, ada hal
lain yang sebenarnya bisa diambil oleh masyarakat dan mahasiswa
dalam peristiwa tersebut, yaitu semangat melawan pemerintahan yang
tidak adil dan tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Walaupun bisa
dibilang bahwa Indonesia dari tahun ke tahun terus membaik dan
berkembang dari segi pembangunan, tetapi tetap banyak masalah yang
sebenarnya bisa terlihat jika kita berbicara dari tentang
pemerintahan. Beberapa contoh masalah-masalah pemerintahan yang
ada, yaitu korupsi, perebutan kekuasaan untuk kepentingan golongan,
berbagai praktik kecurangan dalam menapai kekuasaan, dan masalah
lainnya. Dari masalah-masalah tersebut, seharusnya masyarakat dan
mahasiswa banyak mengambil peran dalam pengarahan dan evaluasi
kepemimpinan. Untuk peran mahasiswa tak dapat dipungkiri akan
semakin besar karena di pundak mereka ada sebuah beban tanggung
jawab dimana para mahasiswa dituntut harus membentuk
pemimpin-pemimpin yang cakap untuk mengelola Indonesia yang lebih
baik di masa depan. Agar peristiwa ini tak kembali terulang, Hak
kebebasan berpendapat setiap warga negara benar-benar harus
ditegakan.2. Marsinah
PENYEBAB
Marsinah adalah salah seorang karyawati PT. Catur Putera Perkasa
yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsinah dalam
aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang
membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggul
Angin Sidoarjo. 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya
bekerja. Komando Rayon Militer (Koramil) setempat turun tangan
mencegah aksi buruh. 4 Mei 1993, para buruh mogok total mereka
mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah
pokok dari Rp 1.700 per hari menjadi Rp 2.250. Tunjangan tetap Rp
550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh
buruh yang absen.Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih
aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan
perundingan-perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15
orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak
perusahaan.
Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap
menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim)
Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS.
Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan
masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk
menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil
pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah
lenyap.Mulai tanggal 6,7,8, keberadaan Marsinah tidak diketahui
oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat
pada tanggal 8 Mei 1993.
HAK YANG DI LANGGAR
Kasus pembunuhan Marsinah merupakan pelanggaran hak asasi
manusia (HAM) berat. Alasannya adalahkarena telah melanggar hak
hidup seorang manusia. Dan jugakarena sudah melanggar dari unsur
penyiksaan dan pembunuhansewenang-wenang di luar putusan pengadilan
terpenuhi. Dengan demikian, kasus tersebut tergolong patut dianggap
kejahatan kemanusiaan yang diakui oleh peraturan hukum Indonesia
sebagai pelanggaran HAM berat.
Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945), jelas bahwa tindakan pembunuhan
merupakan upaya berlebihan dalam menyikapi tuntutan marsinah dan
kawan-kawan buruh. Jelas bahwa tindakan oknum pembunuh melanggar
hak konstitusional Marsinah, khususnya hak untuk menuntut upah
sepatutnya. Hak tersebut secara tersurat dan tersirat ditegaskan
dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI tahun 1945, bahwasetiap orang
berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja.
PenyelesaianHak Asasi setiap manusia harus dihargai oleh manusia
yang lain yang dalam kasus ini adalah hak asasi berpendapat dan hak
untuk hidup. Selain itu, kasus marsinah yang tak kunjung usai ini
diakibatkan oleh kurangnya transparansi dan kredibilitas para
penyidik. Seharusnya kredibilitas dan transparansi penyidikan
lembaga terhadap suatu kasus haruslah dijaga oleh para penegak
hukum sehingga tercipta keadilan dan ketentraman masyarakat
Indonesia
3. Peristiwa Pembunuhan Munir
PENYEBABDelapan tahun silam, tepatnya pada 2004, Indonesia
dikejutkan oleh meninggalnya seorang aktivis HAM, Munir Saib
Thalib. Kematianya menimbulkan kegaduhan politik yang menyeret
Badan Intelijen Negara (BIN) dan instituti militer negeri ini.
Berdasarkan hasil autopsi, diketahui bahwa penyebab kematian sang
aktivis yang terkesan mendadak adalah karena adanya kandungan
arsenik yang berlebihan di dalam tubuhnya. Munir meninggal ketika
melakukan perjalanan menuju Belanda. Ia berencana melanjutkan studi
S2 Hukum di Universitas Utrecht, Belanda, pada 7 September 2004.
Dia menghembuskan nafas terakhirnya ketika pesawat sedang mengudara
di langi Rumania.
HAK YANG DI LANGGARHak yang di langgar dalam kasus munir yaitu
karena telah menghilangkan nyawa dengan sengaja atau sudah
melanggar hak untuk hidup. Banyak orang yang terlibat dalam
kejadian itu. Orang pertama yang menjadi tersangka pertama
pembunuhan Munir (dan akhirnya terpidana) adalah Pollycarpus
Budihari Priyanto. Selama persidangan, terungkap bahwa pada 7
September 2004, seharusnya Pollycarpus sedang cuti. Lalu ia membuat
surat tugas palsu dan mengikuti penerbangan Munir ke Amsterdam.
Aksi pembunuhan Munir semakin terkuat tatkala Pollycarpus meminta
Munir agar berpindah tempat duduk dengannya. Sebelum pembunuhan
Munir, Pollycarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah
telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior. Dan pada
akhirnya, 20 Desember 2005 Pollycarpus BP dijatuhi vonis 20 tahun
hukuman penjara. Meskipun sampai saat ini, Pollycarpus tidak
mengakui dirinya sebagai pembunuh Munir, berbagai alat bukti dan
skenario pemalsuan surat tugas dan hal-hal yang janggal. Namun,
timbul pertanyaan, untuk apa Pollycarpus membunuh Munir. Apakah dia
bermusuhan atau bertengkar dengan Munir. Tidak ada historis yang
menggambarkan hubungan mereka berdua.Selidik demi selidik, akhirnya
terungkap nomor yang pernah menghubungi Pollycarpus dari agen
Intelinjen Senior adalah seorang mantan petinggi TNI, yakni Mayor
Jenderal (Purn) Muchdi Purwoprandjono. Mayjen (Purn) Muchdi PR
pernah menduduki jabatan sebagai Komandan Koppassus TNI Angkatan
Darat yang ditinggali Prabowo Subianto (pendiri Partai Gerindra).
Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Badan Intelijen
Indonesia
PENYELESAIANKasus Munir merupakan contoh lemahnya penegakan HAM
di Indonesia. Kasus Munir juga merupakan hasil dari sisa-sisa
pemerintahan orde baru yang saat itu lebih bersifat otoriter.
Seharusnya kasus Munir ini dijadikan suatu pelajaran untuk bangsa
ini agar meninggalkan cara-cara yang bersifat otoriter k arena
setiap manusia atau warga Negara memiliki hak untuk memperoleh
kebenaran, hak hidup, hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa
aman. Sedangkan bangsa Indonesia saat ini memiliki sistem
pemerintahan demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi HAM
seluruh masyarakat Indonesia.
4. Peristiwa Tanjung Priok
Kronologi
Abdul Qadir Djaelani adalah salah seorang ulama yang dituduh
oleh aparat keamanan sebagai salah seorang dalang peristiwa Tanjung
Priok. Karenanya, ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.
Sebagai seorang ulama dan tokoh masyarakat Tanjung Priok, sedikit
banyak ia mengetahui kronologi peristiwa Tanjung Priok. Berikut
adalah petikan kesaksian Abdul Qadir Djaelani terhadap peristiwa
Tanjung Priok 12 September 1984, yang tertulis dalam eksepsi
pembelaannya berjudul Musuh-musuh Islam Melakukan Ofensif terhadap
Umat Islam Indonesia.Tanjung Priok, Sabtu, 8 September 1984Dua
orang petugas Koramil (Babinsa) tanpa membuka sepatu, memasuki
Mushala as-Saadah di gang IV Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Mereka menyiram pengumuman yang tertempel di tembok mushala dengan
air got (comberan). Pengumuman tadi hanya berupa undangan pengajian
remaja Islam (masjid) di Jalan Sindang. Tanjung Priok, Ahad, 9
September 1984 Peristiwa hari Sabtu (8 September 1984) di Mushala
as-Saadah menjadi pembicaran masyarakat tanpa ada usaha dari pihak
yang berwajib untuk menawarkan penyelesaan kepada jamaah kaum
muslimin. Tanjung Priok, Senin, 10 September 1984 Beberapa anggota
jamaah Mushala as-Saadah berpapasan dengan salah seorang petugas
Koramil yang mengotori mushala mereka. Terjadilah pertengkaran
mulut yang akhirnya dilerai oleh dua orang dari jamaah Masjid
Baitul Makmur yang kebetulan lewat. Usul mereka supaya semua pihak
minta penengahan ketua RW, diterima. Sementara usaha penegahan
sedang.berlangsung, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan
tidak ada urusannya dengan permasalahan itu, membakar sepeda motor
petugas Koramil itu. Kodim, yang diminta bantuan oleh Koramil,
mengirim sejumlah tentara dan segera melakukan penangkapan. Ikut
tertangkap 4 orang jamaah, di antaranya termasuk Ketua Mushala
as-Saadah.Tanjung Priok, Selasa, 11 September 1984Amir Biki
menghubungi pihak-pihak yang berwajib untuk meminta pembebasan
empat orang jamaah yang ditahan oleh Kodim, yang diyakininya tidak
bersalah. Peran Amir Biki ini tidak perlu mengherankan, karena
sebagai salah seorang pimpinan Posko 66, dialah orang yang
dipercaya semua pihak yang bersangkutan untuk menjadi penengah jika
ada masalah antara penguasa (militer) dan masyarakat. Usaha Amir
Biki untuk meminta keadilan ternyata sia-sia.Tanjung Priok, Rabu,
12 September 1984Dalam suasana tantangan yang demikian, acara
pengajian remaja Islam di Jalan Sindang Raya, yang sudah
direncanakan jauh sebelum ada peristiwa Mushala as-Saadah, terus
berlangsung juga. Penceramahnya tidak termasuk Amir Biki, yang
memang bukan mubalig dan memang tidak pernah mau naik mimbar. Akan
tetapi, dengan latar belakang rangkaian kejadian di hari-hari
sebelumnya, jemaah pengajian mendesaknya untuk naik mimbar dan
memberi petunjuk. Pada kesempatan pidato itu, Amir Biki berkata
antara lain, Mari kita buktikan solidaritas islamiyah.Kita meminta
teman kita yang ditahan di Kodim. Mereka tidak bersalah. Kita
protes pekerjaan oknum-oknum ABRI yang tidak bertanggung jawab itu.
Kita berhak membela kebenaran meskipun kita menanggung risiko.
Kalau mereka tidak dibebaskan maka kita harus memprotesnya.
Selanjutnya, Amir Biki berkata, Kita tidak boleh merusak apa pun!
Kalau adayang merusak di tengah-tengah perjalanan, berarti itu
bukan golongan kita (yang dimaksud bukan dan jamaah kita). Pada
waktu berangkat jamaah pengajian dibagi dua: sebagian menuju Polres
dan sebagian menuju Kodim.Setelah sampai di depan Polres, kira-kia
200 meter jaraknya, di situ sudah dihadang oleh pasukan ABRI
berpakaian perang dalam posisi pagar betis dengan senjata otomatis
di tangan. Sesampainya jamaah pengajian ke tempat itu, terdengar
militer itu berteriak, Mundur-mundur! Teriakan mundur-mundur itu
disambut oleh jamaah dengan pekik, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saat
itu militer mundur dua langkah, lalu memuntahkan senjata-senjata
otomatis dengan sasaran para jamaah pengajian yang berada di
hadapan mereka, selama kurang lebih tiga puluh menit. Jamaah
pengajian lalu bergelimpangan sambil menjerit histeris;
beratus-ratus umat Islam jatuh menjadi syuhada. Malahan ada anggota
militer yang berteriak, Bangsat! Pelurunya habis. Anjing-anjing ini
masih banyak! Lebih sadis lagi, mereka yang belum mati
ditendang-tendang dan kalau masih bergerak maka ditembak lagi
sampai mati.Tidak lama kemudian datanglah dua buah mobil truk besar
beroda sepuluh buah dalam kecepatan tinggi yang penuh dengan
pasukan. Dari atas mobil truk besar itu dimuntahkan peluru-peluru
dan senjata-senjata otomatis ke sasaran para jamaah yang sedang
bertiarap dan bersembunyi di pinggir-pinggir jalan. Lebih
mengerikan lagi, truk besar tadi berjalan di atas jamaah pengajian
yang sedang tiarap di jalan raya, melindas mereka yang sudah
tertembak atau yang belum tertembak, tetapi belum sempat menyingkir
dari jalan raya yang dilalui oleh mobil truk tersebut. Jeritan dan
bunyi tulang yang patah dan remuk digilas mobil truk besar
terdengarjelas oleh para jamaah umat Islam yang tiarap di
got-got/selokan-selokan di sisi jalan.
Setelah itu, truk-truk besar itu berhenti dan turunlah
militer-militer itu untuk mengambil mayat-mayat yang bergelimpangan
itu dan melemparkannya ke dalam truk, bagaikan melempar karung goni
saja. Dua buah mobil truk besar itu penuh oleh mayat-mayat atau
orang-orang yang terkena tembakan yang tersusun bagaikan karung
goni.Sesudah mobil truk besar yang penuh dengan mayat jamaah
pengajian itu pergi, tidak lama kemudian datanglah mobil-mobil
ambulans dan mobil pemadam kebakaran yang bertugas menyiram dan
membersihkan darah-darah di jalan raya and di sisinya, sampai
bersih.Sementara itu, rombongan jamaah pengajian yang menuju Kodim
dipimpin langsung oleh Amir Biki. Kira-kirajarak 15 meter dari
kantor Kodim, jamaah pengajian dihadang oleh militer untuk tidak
meneruskan perjalanan, dan yang boleh meneruskan perjalanan hanya 3
orang pimpinan jamaah pengajian itu, di antaranya Amir Biki. Begitu
jaraknya kira-kira 7 meter dari kantor Kodim, 3 orang pimpinan
jamaah pengajian itu diberondong dengan peluru yang keluar dari
senjata otomatis militer yang menghadangnya. Ketiga orang pimpinan
jamaah itu jatuh tersungkur menggelepar-gelepar. Melihat kejadian
itu, jamaah pengajian yang menunggu di belakang sambil duduk,
menjadi panik dan mereka berdiri mau melarikan diri, tetapi
disambut oleh tembakan peluru otomatis. Puluhan orang jamaah
pengajian jatuh tersungkur menjadi syahid. Menurut ingatan saudara
Yusron, di saat ia dan mayat-mayat itu dilemparkan ke dalam truk
militer yang beroda 10 itu, kira-kira 30-40 mayat berada di
dalamnya, yang lalu dibawa menuju Rumah Sakit Gatot Subroto (dahulu
RSPAD).Sesampainya di rumah sakit, mayat-mayat itu langsung dibawa
ke kamar mayat, termasuk di dalamnya saudara Yusron. Dalam keadaan
bertumpuk-tumpuk dengan mayat-mayat itu di kamar mayat, saudara
Yusron berteriak-teriak minta tolong. Petugas rumah sakit datang
dan mengangkat saudara Yusron untuk dipindahkan ke tempat
lain.Sebenarnya peristiwa pembantaian jamaah pengajian di Tanjung
Priok tidak boleh terjadi apabila PanglimaABRI/Panglima Kopkamtib
Jenderal LB Moerdani benar-benar mau berusaha untuk mencegahnya,
apalagi pihak Kopkamtib yang selama ini sering sesumbar kepada
media massa bahwa pihaknya mampu mendeteksi suatu kejadian sedini
dan seawal mungkin. Ini karena pada tanggal 11 September 1984,
sewaktu saya diperiksa oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta
Raya, saya sempat berbincang-bincang dengan Kolonel Polisi Ritonga,
Kepala Intel Kepolisian tersebut di mana ia menyatakan bahwa jamaah
pengajian di Tanjung Priok menuntut pembebasan 4 orang rekannya
yang ditahan, disebabkan membakar motor petugas. Bahkan, menurut
petugas-petugas satgas Intel Jaya, di saat saya ditangkap tanggal
13 September 1984, menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 1984,
kira-kira pukul 10.00 pagi. Amir Biki sempat datang ke kantor
Satgas Intel Jaya. Penyebab
1.Petugas koramil menyiram pengumuman yang tertempel di tembok
mushala dengan air got (comberan)2. Pembakaran motor anggota
koramil oleh orang tidak dikenal yang menyebabkan pihak koramil
tidak terima. HaK yang dilanggarDibunuhnya jamaah-jamaah pengajian
oleh pasukan ABRI Penyelesaian1.Warga seharusnya tidak melakukan
demonstrasi karena bisa berakibat pada kerusuhan.2.Jika melakukan
demonstrasi, seharusnya kedua belah pihak yaituABRI dan warga
menahan emosi agar tidak terjadi hal-hal yangtidak
diinginkan.3.Pelaku pembunuhan (ABRI) wajib diadili dengan
seadil-adilnyaagar menimbulkan efek jera.
C. Penegakan HAM di Indonesia Indonesia dalam upaya menegakkan
HAM di Indonesia membentuk beberapa lembaga terkait fungsi dan
tugas dalam penegakan HAM yaitu :1. Komisi Nasional (KOMNAS)
HAMdibentuk dengan keppres nomor 50tahun 1993.Pembentukan komisi
ini merupakan jawabanterhadap tuntutan masyarakat maupun
tekanandunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi
manusia diIndonesia. Kemudian dengan lahirnya UURI no.39 tahun 1999
tentang hak asasi manusia yang di dalamnya mengatur tentang komnas
HAM (BAB VIII pasal 75 sd 99).
Tujuan terbentunya komnas HAM sebagai berikut :a. Mengembangkan
kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hakasasimanusia sesuai
dengan pancasila, UUD 1945, danpiagam PBB sertadeklarasi universal
hakasasi manusia.b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan
hakasasi manusia gunaberkembangnya pribadi manusia indonesia
seutuhnya dan kemampuanberpartisipasi dalam berbagai
bidangkehidupan.
2. Pengadilan
HAMPengadilanhammerupakanpengadilankhususyangberadadilingkungan
peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota.
Pengadilan ham pengadilan khusus terhadap pelanggaran hamberat yang
meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan
maksuduntuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian
kelompokbangsa, ras, kelompok, etnis, dan agama. Sedangkan yang
dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalahsalah satu perbuatan
yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluasatau
sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan
secaralangsung terhadap penduduk sipil.Pengadilan ham bertugas dan
berwenang memeriksa dan memutusperkara pelanggaran ham yang berat.
Pengadilan HAM juga berwenangmemeriksa dan memutus perkara
pelanggaran HAM yang berat yang dilakukandi luar batas territorial
wilayah negara RI oleh warga negara indonesia (WNI).3. Komisi
Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Tugas dari KNPA yaitu melakukan perlindungan anak dari perlakuan
seperti diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun
seksual,penelantaraan, kekejaman, kekerasan,
penganiayaan,ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain. Sedangkan
KPAI bertugas untuk :a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan
peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan perlindungan
anak.b. mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan
masyarakat, melakukanpenelaahan, pemantauan, evaluasi, dan
pengawasan terhadap penyelenggaraanperlindungan anak.c. memberikan
laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden
dalamrangka perlindungan anak
4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap WanitaDibentuk
berdasarkan Keppres no 181 tahun 1998. Dasar pembentukan komisi
nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus
segalabentuk kekerasan terhadap perempuan. Komisi nasional ini
bersifatindependen dan bertujuan :a. Mengembangkan kondisi yang
kondusif bagi penghapusan segalabentuk kekerasan terhadap perempuan
dan penegakan hak-hak asasimanusia perempuan di Indonesiab.
Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segal
bentukkekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak
asasiperempuanDalam rangka mewujudkan dan mendukung tujuan tersebut
maka komnas nasional ini melakukan kegiatan seperti :a.
penyebarluasan pemahaman, pencegahan, penanggulangan,
penghapusansegala bentuk kekerasan terhadap perempuanb. Pengkajian
dan penelitian terhadap berbagai instrumen PBBmengenaiperlindungan
hak asasi manusia terhadap perempuan
5. Komisi Kebenaran dan
RekonsiliasiKomisikebenarandanrekonsilialisidibentukberdasarkanUURInomor
27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan
rekonsilialisi.Keberadaan komisi kebenaran dan rekonsilialisi (KKR)
berfungsi untuk :a. Menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia
yang berat yang terjadi pada masa lalu diluar pengadilan guna
mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa. b. Mewujudkan
rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling Pengertian.
Dengan demikian diharapkan masalah pelanggaran HAM berat dapat
diselesaikan. Apabila rasa keadilan dan keinginan masyarakat untuk
mengungkap kebenaran dapat diwujudkan, maka akan dapat diwujudkan
rekonsiliasi (perdamaian/perukunan kembali). Rekonsiliasi ini
penting agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dihindarkan
dari konflik dan dendam sejarah yang berkepanjangan antar sesama
anak bangsa.komisi kebenaran dan rekonsiliasi mempunyai tugas: a.
menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga
korban yang merupakan ahli warisnyab. melakukan penyelidikan dan
klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang beratc.
memberikan rekomendasi kepada presiden dalam hal permohonan amnesti
d. menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian
kompensasi dan/ atau rehabilitasie. menyampaikan laporan tahunan
dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan
dengan perkara yang ditanganinya, kepada presiden dan dewan
perwakilan rakyat dengan tembusan kepada mahkamah agung.Komisi
kebenaran dan rekonsiliasi mempunyai wewenang: a. melaksanakan
penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku,
dan/atau pihak lain, baik didalam maupun diluar negerib. meminta
dan medapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta
badan lain, baik yang ada didalam maupun diluar negeric. melakukan
koordinasi dengan instansi terkait, baik didalam maupun diluar
negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor,
pelaku, dan barang bukti sesuai dengan peraturan
perundang-undangand. memanggil setiap orang yang terkait untuk
memberikan keterangan dan kesaksian; memutuskan pemberian
kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, apa bila perkara
sudah didaftarkan kepengadilan hak asasi manusia.
D. Upaya Pemerintah Dalam Hal Penghormatan, Pengakuan dan
Penegakan Hukum dan HAMUntuk mewujudkan dan menegakkan Hak Asasi
Manusia (HAM) di Indonesia tidaklah semudah menuliskan serta
mengucapkannya. Hal ini disebabkan banyak hambatan dan tantangan
yang tidak lagi sebatas terorika, melainkan sudah menjadi realita
yang tidak dapat dihindari apalagi ditunda-tunda. Dalam penegakan
HAM melalui sistem hukum pidana yang telah berlaku di Indonesia
terdapat kendala-kendala atau hambatan yang bersifat prinsipil
substansil dan klasik. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab
menghormati, melindungi, menegakkan, Dan memajukan Hak asasi
manusia melalui langkah implementasi yang efektif dalam bidang
hukum, politik, social, budaya, pertahanan dan keamanan Negara, dan
bidang lainnya. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia
dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan
perlindungan , kepastian keadilan dan perasaan aman kepada
perorangan ataupun masyarakat, perlu dibentuk suatu pengadilan Hak
asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi manusia
yang berat sesuai dengan ketentuan pasal 104 ayat (1) UU No. 39
tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yakni UU No. 26 tahun
2000.
Program pemerintah dalam penegakan Hukum dan HAM (PP Nomor 7
tahun 2005) yaitu meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme,
dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh
sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus selalu ditegakkan secara
tegas, tidak diskriminatif dan konsisten. Partisipasi masyarakat
dapat pula berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan
pemajuan hak asasi manusia. Masyarakat disini meliputi antara lain
: setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan
lainnya seperti Perguruan Tinggi dan lembaga studi.
Rule Of Law INDONESIAPengertian Rule Of lawFriedman (1959)
membedakan rule of law menjadi dua yaitu:Pertama, pengertian secara
formal (in the formal sence) diartikan sebagai kekuasaan umum yang
terorganisasi (organized public power), misalnya negara. Kedua,
secara hakiki/materiil(ideological sense), lebih menekankan pada
cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan
buruk (just and unjust law). Rule of law terkait erat dengan
keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh
masyarakat.Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat
dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang
objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.
2.2 Sejarah berdirinya rule of lawLatar belakang kelahiran rule
of law:a. Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan
kekuasaan pemerintahan Negara.b. Sarana yang dipilih untuk maksud
tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional.c. Perumusan yuridis dari
Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum.Rule of law
adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke 19, seiring degan
negara konstitusidan demokrasi.
Rule of law adalah konsep tentang common lawUnsur-unsur rule of
law menurut A.V. Dicey terdiri dari:Supremasi aturan-aturan hukum
Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum. Terjaminnya hak-hak
asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan
pengadilan.Paham rule of law di Inggris diletakan pada hubungan
antara hukum dan keadilan, di Amerika diletakan pada hak-hak asasi
manusia, dan di Belanda paham rule of law lahir dari paham
kedaulatan Negara, melalui paham kedaulatan hukum untuk mengawasi
pelaksanaan tugas kekuatan pemerintah. Di Indonesia, inti dari rule
of law adalah jaminan adanya keadilan bagi seluruh masyarakatnya,
khususnya keadilan social.
Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang
demokrasi menurut rule of law adalah: Adanya perlindungan
konstitusional Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
Pemilihan umum yang bebas. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi. Pendidikan
kewarganegaraan.
berdiri sendiri; dengan pemerintahan sendiri: daerah Ajaran dari
suatu rezim yang dianggap benar sehingga harus dipatuhi (1) segala
ketentuan dan aturan tt ketatanegaraan (undang-undang dasar dsb);
(2) undang-undang dasar suatu Negara Penegakan hokum seluruh aspek
negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas
prinsip keadilan dan egalitarian. kekuasaan tertinggi (teratas).
bersangkutan dng, sesuai dengan, atau diatur oleh konstitusi suatu
Negara.
2.3 Fungsi Rule Of LawFungsi Rule Of Law pada hakikat nya adalah
jaminan adanya keadilan social bagi masyarakat, terutama keadilan
social.Penjabaran prinsip-prinsip Rule Of Law secara formal termuat
dalam pasal-pasal UUD 1945 yaitu: Pasal 1 ayat 3 Pasal 24 ayat 1
Pasal 27 ayat 1 Pasal 28D ayat 1 dan 2
2.4 Pelaksanaan Rule of LawAgar pelaksanaan rule of law bisa
berjalan dengan yang diharapkan, maka:
Keberhasilan the enforcement of the rules of law harus
didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan
kepribadian masing-masing setiap bangsa. Rule of law yang merupakan
intitusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh
danberkembang pada bangsa. Rule of law sebagai suatu legalisme yang
memuat wawasan social, gagasan tentang hubungan antar manusia,
masyarakat dan negara, harus ditegakan secara adil juga memihak
pada keadilan.
mewujudkannya perlu hukum progresif (Setjipto Raharjo: 2004),
yang memihak hanyapada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat
politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hokumprogresif bahwa
hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif
memuatkandungan moral yang kuat.Arah dan watak hukum yang dibangun
harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki
bangsa yang bersangkutan atau back to law and order, kembali pada
hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu.Adapun negara
yang merupakan negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi. Ada peradilan yang
bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan
ataukekuatan apapun Legalitas terwujud dalam segala bentuk.
Contoh: Indonesia adalah salah satu Negara terkorup di dunia
(Masyarakat Transparansi Internasional: 2005).Beberapa kasus dan
ilustrasi dalam penegakan rule of law antara lain: Kasus korupsi
KPU dan KPUD; Kasus illegal logging Kasus dan reboisasi hutan yang
melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Kasus-kasus perdagangan
narkoba dan psikotripika Kasus perdagangan wanita dan anak.
2.5 Dinamika Pelaksanaan Rule Of Law di Indonesia
Dalam Proses Penegakan hokum di Indonesia di lakukan oleh
lembaga penegak hukum yang terdiri dari:asas (kebenaran yg menjadi
pokok dasar berpikir, bertindak, dsb); dasar
1. Kepolisianfungsinya memelihara keamanan dalam negeri. Yang
memiliki tugas pokok yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat. Menegakan Hukum. Memberi perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat.wewenang Mengawasi aliran yang
menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuanbangsa.
Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangkapencegahan Memberikan bantuan pengamanan
dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiataninstansi
lain, serta kegiatan masyarakat. Memberikan izin dan mengawasi
kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Memberikan
izin melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata
tajam.
2. Kejaksaanwewenang dan tugas kejaksaan Melakukan penuntutan
Melaksanakan penetapan hakim dan putusa pengadilan yang telah
memperoleh kekuatanhukum tetap. melakukan pengawasan tehadap
pelaksanaan putusan pidana masyarakat, putusan pidanapengawasan,
dan keputusa lepas bersyarat. Melakukan penyidikan terhadap tindak
pidana tertentu berdasarkan undang-undang Melengkapi berkas perkara
tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahansebelum
dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan
denganpenyidik.
3. KPK( komisi Pemberantasn Korupsi)KPK di tetapkan dengan UU no
20 tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya gunadan hasil guna
terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.
a. Tugas KPK berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Supervisi terhadap
instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap
tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan
tindak pidana korupsi. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan
pemerintahan Negara.wewenang KPK Melakukan pengawasan, penelitian,
penelaahan, terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang
dengan pemberantasan tindak korupsi. Mengambil alih penyidikan dan
penuntutan terhadap pelaku tindak korupsi yang sedang dilakukan
oleh kepolisian dan kejaksaan. Menetapkan system pelaporan dalam
kegiatan pemberantasan korupsi. Meminta laporan instansi terkait
mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. hanya menangani perkara
korupsi yang terjadi setelah 27 Desember 2002. peradilan tindak
pidana korupsi tidak bisa berjalan dengan landasan hukum UU KPK.4.
Badan peradilan
1) Mahkamah Agung (MA)merupakan puncak kekuasaan kehakiman di
Indonesia. MA mempunyai kewenangan: Mengadili pada tingkat kasai
terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir
olehperadilan. Menguji peraturan perundang- undangan di bawah
undang-undang terhadap Undang-undang Kewanangan lain yang
ditentukan undang-undang. 2) Mahkamah Konstitusi (MK)merupakan
lembaga peradilan pada tignkat pertama dan terakhir: Menguji
undang-undang terhadap UUD 1945 Memutuskan sengketa kewenangan
lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD1945 Memutuskan
pembubaran parpol Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan
umum
3) Peradilan Tinggi dan Negerimerupakan peradilan umum di
tingkat provinsi dan kabupaten. Fungsi kedua peradilan tersebut
adalah menyelenggarakan peradilan baik pidana dan perdata di
tingkat kabupaten, dan tingkat banding di peradilan tinggi. Pasal
57 UU No. 8 tahun 2004 menetapkan agar peradilan memberikan
prioritas peradilan terhadap tindak korupsi, terorisme, narkotika
atau psikotropika ,pencucian uang, dan selanjutnya, tindak
pidana.
hubungan rule of law dengan ham ( hak asasi manusia) peerenboom
menyatakan bahwa yang menjadi persoalan bukanlah prinsip-prinsip
rule of law, tetapi adalah kegagalan untuk menaati prinsip-prinsip
tersebut. akan tetapi yang jelas menurutnya adalah bahwa rule of
law bukanlah obat mujarab yang dapat mengobati semua masalah. bahwa
rule of law saja tidak dapat menyelesaikan masalah. peerenboom
menyatakan bahwa rule of law hanyalah satu komponen untuk sebuah
masyarakat yang adil. nilai-nilai yang ada dalam rule of law
dibutuhkan untuk jalan pada nilai-nilai penting lainnya. dengan
demikian rule of law adalah jalan tetapi bukan tujuan itu
sendiri.berkaitan dengan hak asasi manusia sendiri, terutama hak
ekonomi, sosial dan budaya, adalah menarik bahwa peerenboom
menyatakan rule of law sangat dekat dengan pembangunan ekonomi.
selanjutnya dia menyatakan bahwa memperhitungkan pentingnya
pembangunan ekonomi bagi hak asasi manusia maka dia menyatakan agar
gerakan hak asasi manusia memajukan pembangunan. di sini sangat
penting untuk diingat bahwa menurut peerenboom sampai sekarang kita
gagal untuk memperlakukan kemiskinan sebagai pelanggaran atas
martabat manusia dan dengan demikian hak ekonomi, sosial dan budaya
tidak diperlakukan sama dalam penegakan hukumnya seperti hak sipil
dan politik. dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya,
menurutnya rule of law saja tidak akan cukup untuk dapat menjamin
pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya tanpa adanya perubahan
tata ekonomi global baru dan adanya distribusi sumber alam global
yang lebih adil dan seimbang. oleh karena itu menurutnya pemenuhan
hak ekonomil, sosial dan budaya juga memerlukan perubahan yang
mendasar pada tata ekonomi dunia. terakhir yang harus dicatat
adalah peringatan peerenboom tentang bahaya demokratisasi yang
prematur. menurutnya kemajuan hak asasi manusia yang signifikan
hanya dapat tercapai dalam demokrasi yang consolidated, sementara
demokrasi yang prematur mengandung bahaya yang justru melemahkan
rule of law dan hak asasi manusia terutama pada negara yang
kemudian terjadi kekacauan sosial (social chaos) atau pun perang
sipil (civil war). hal lain yang penting dikemukakan oleh
peerenboom adalah bahwa rule of law membutuhkan stabilitas politik,
dan negara yang mempunyai kemampuan untuk membentuk dan menjalankan
sistem hukum yang fungsional. stabilitas politik saja tidak cukup.
dalam hal ini dibutuhkan hakim yang kompeten dan peradilan yang
bebas dari korupsi. pada intinya peerenboom menyatakan bahwa
walaupun rule of law bukanlah obat mujarab bagi terpenuhinya hak
asasi manusia, namun demikian,adalah benar pelaksanaan rule of law
akan menyebakan kemajuan kulitas hidup dan pada akhirnya
terpenuhinya hak asasi manusia.