HAM DAN RULE OF LAW

HAM DAN RULE OF LAW

Perkembangan HAM dan Rule of Law

Pada 10 Desember 1948, PBB dalam sidangnya di Paris, membentuk Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipimpin seorang wanita, istri Presiden Amerika Serikat (AS) NY. Franklin Delano Rosevelt, membuat kesepakatan dg menetapkan piagam pernyataan kemanusiaan. “Universal Declaration of Human Rights” disetujui 48 anggota / negara, 8 anggota negara tidak memberikan suara ialah Polandia, Saudi Arabia, Slavia Selatan, Uni Soviet, Checkoslovakia, Ukraina, dan Uni Afrika Selatan.

Kemudian Komisi PBB akhirnya menyusun perjanjian (Covenant) ialah : International Covenant on Civil and Political Rights, optional protocol to the international covenant on civil and political rights, international covenant on economics, social and cultural rights. Ketiga perjanjian tersebut kemudian dinamakan UU internasional mengenai HAM.

Perdebatan mengenai HAM dewasa ini tidak lagi mengenai apa definisi HAM. Sebab telah terjadi kesepatan moral dan prinsip tentang eksistensi HAM. Perdebatan ini bergeser pada masalah ruang lingkup justifikasi, prioritas dan pelaksanaan HAM. Mengenai ruang lingkup / batasan, beberapa teori menyatakan bahwa seharusnya HAM dibatasi oleh hak politik dan hak sipil (political and civil rights). Ada pula yang berpendapat bahwa HAM juga mencakup hak ekonomi, sehingga menjadi pertanyaan, dalam keadaan konfliktual, manakah yang harus diprioritaskan antara hak politik dengan hak ekonomi ? kesulitan lain adalah keunikan budaya, sosial dan politik, karena setiap negara mengklaim adanya perbedaan konseptual dalam mempraktekan masalah HAM.

Fenomena yang dikenal sebagai HAM tidak hanya berkaitan dengan perlindungan individu dalam menghadapi pelaksanaan “otoritas negara” atau pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, tetapi juga mengarah padat terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif untuk mengembangkan potensi individu.

Kesadaran manusia terhadap HAM berasal dari keinsyafan terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, karena HAM sesungguhnya telah ada sejak manusia lahir, dengan demikian HAM bukan merupakan hal yang baru. John Locke menyatakan bahwa “ Man are circumstance naturely isnstates of perfect freedom a states is also in equality no one shall harm another in life, wealth, liberty”. bahwa pada hakekatnya manusia dalam keadaan alamiah adalah mempunyai kebebasan yang sempurna, tidak ada seorang pun yang dapat merusak kehidupan orang lain, kesejahteraan dan kebebasan orang lain (life, liberty ,property)

Jack Donelly (1990) bahwa HAM itu melekat pada kodrat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, landasan HAM yang pertama adalah landasan yang langsung dan pertama-tama adalah Kodrat Manusia.

HAM sebagai hak yang melekat pada kodrat manusia, yang berarti hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensinya dan merupakan konsekuensi hakiki kodratnya, maka sifatnya universal.

Marti Kriele dalam kongres IV R Zir Universalitit der Mencshenrechten, Gottingen (1991) menyatakan bahwa menentang universalitas HAM, berarti menentang manusia itu sendiri.

D. F Schelten dalam bukunya “Men eb Mensenrechten menyatakan bahwa HAM atau Mens yang diperoleh oleh seseorang karena ia lahir sebagai manusia, sehingga sumbernya adalah dari Tuhan. Disamping itu ada “Gronrechten” atau hak dasar manusia yang diperoleh karena menjadi warga negara dari suatu negara, dengan demikian sumbernya adalah negara.

Kondisi objektif dalam kehidupan bernegara, antara HAM dengan hak dasar manusia dianggap sama. Secara filosofis D. F Schelten menyatakan bahwa kedua hak tersebut berbeda. Sebagai pisau analisa adalah hak yang mempunyai konsekensi bahwa negara bukan sebagai “regular of human rights”, melainkan sebagai “Guardian of Human Rights” adalah Tuhan.

Perlindungan HAM di seluruh negara-negara yang berdaulat, secara regional dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahun 1975 muncul Helsinki Accord suatu perjanjian tingkat regional, yaitu “Congrence on Security and Cooperation in Europe (CSCE), oleh 35 negara (anggota NATO, AS, Kanada, anggota Pakta Warsawa dan 13 negara netral). CSCE mengatur masalah keamanan dan pengakuan batas negara eropa pasca PD II serta rumusan HAM;

Pada 4 Juli 1976 : “The Unanimous of The Thirteen United States of America” awal dari pandangan HAM secara sistematis yang kemudian tersebar di dunia internasional;

Pada tahun 1981 : African Carter on Human and People Rights atau dikenal sebagai Banjul Charter merumuskan ciri khas bangsa-bangsa Afrika dan hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosbud titikberat pd kolektivitas dan kelompok, kewajiban individu dan keseimbangan sosial;

Pada tahun 1990 : Cairo Declaration on Human Rights in Islam dlm 25 pasal, acuannya Syari’ah Islam ;ttg hak ekonomi, sosbud. Hak sipil dan politik seperti hak menyampaikan pendapat secara bebas dibatasi syari’ah islam. Selain itu a bahwa semua individu adalah sama di muka hukum, keluarga merupakan dasar masyarakat, wanita sama dengan pria dalam martabat manusia (woman is equal to man in human dignity), hak atas hidup dijamin, pekerjaan ad. hak yang dijamin negara, hak atas pelayanan medis/ sosial dan kehidupan yang layak, dan tidak akan ada sanksi kecuali seperti ditentukan dalam syari’ah;

Pada tahun 1991 : Identitas Singapura, dicanangkan pada akhir 1988 dan diterima parlemen pada tanggal 11 Januari 1991, sebagai negara pulau dengan penduduk multi agama dan multi ras, agar dapat digunakan sebagai ideologi pemersatu generasi muda Singapura.

“Identitas Singapura”, kemudian setelah diperdebatkan selama tiga tahun dipiagamkan menjadi “Singapore White Paper on Shared Values (buku putih tentang nilai bersama) yang berisi lima nilai :

Nation before Community and Society above Self (kepentingan negara di atas kepentingan komunitas dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi) berarti walaupun mayoritas penduduk Singapura adalah Cina, tapi tidak boleh menganggap dirinya sebagai masyarakat Cina;

Family as the Basic Unit of Society ( keluarga sebagai kesatuan dasar masyarakat), dalam bangsa negara, keluarga menjadi dasar;

Community Support and Respect for the Individual (dukungan komunitas dan menghormati individu), perlu keseimbangan masyarakat dengan individu;

Consensus not Conflict (arah perkembangan masyarakat didukung konsensus, agar tidak terjadi konflik);

Racial an Religius Harmony (Harmoni rasial dan religius).

B. HAM menurut Pancasila dan UUD 1945

Hak Asasi

Hak asasi manusia tumbuh berkembang berdasarkan falsafah dan sistem kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dari masing-masing negara, sehingga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan pemahaman dan pelaksanaan HAM dari negara yang satu dengan yang lainnya. Di negara penganut faham liberal (Amerika dan Eropa) dikenal 4 kebebasan yang merupakan kriteria pokok HAM, yaitu :Freedom of Speech (kebebasan

berbicara)Freedom of Religion (kebebasan

beragama)Freedom of Want (kebebasan

dari kemiskinan)Freedom from Fear (kebebasan

dari ketakutan)

Sedangkan di negara-negara sosialis ada tiga jenis HAM yang meliputi : Hak untuk memperoleh pekerjaan (Right

to a job); Hak untuk memperoleh pendidikan (Right

to education) Hak untuk hidup sebagai manusia (Right

to human existance). Secara kultural dasar-dasar pemikiran dan

orientasi Pancasila pada hakekatnya bertumpu pada budaya nilai-nilai Pancasila. Pada dasarnya terdapat scara fragmentasi dan sporadis telah ada pada budaya bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara. Oleh karena itu, Pancasila mencerminkan nilai-nilai budaya, baik tradisional maupun nodern, yang telah dirangkai oleh para pendiri bangsa menjadi keseluruhan nilai idiologis yang utuh dan terpadu.

Dari segi politis, sebenarnya Pancasila merupakan hasil kompromi bangsa Indonesia yang serba majemuk, beraneka ragam dalam suatu konsensus nasional, guna menggalang dan menjamin persatuan bangsa menuju cita-cita bersama.

Hubungan HAM dengan Pancasila Dari kelima sila dalam Pancasila dapat diuraikan hubungan antara HAM

dengan Pancasila sebagai berikut : Sila Pertama, Ketuhanan YME

Pengertian sila ini ialah percaya dan taqwa kepada Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing atas dasar kesamaan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan HAM bahwa setiap agama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu atau Budha, sebagai agama surgawi mengajarkan kewajiban umatnya untuk taat kepada Tuhan dan perintah negara. Termasuk memberikan apa yang menjadi kewajiban kepada negara dan masyarakat. Pada dasarnya setiap agama mengajarkan kasih sayang terhadap sesama, serta berperilaku toleransi terhadap pandangan, sikap serta perilaku yang berlainan dengan tidak memaksakan kehendak. Sila ini juga mengamanatkan agar tidak menciptakan kondisi yang mengarah pada diskriminasi untuk beragama sesuai kepercayaan masing-masing selaras dengan Deklarasi Universal tentang HAM pasal 2 ialah perlindungan dari diskriminasi atas dasar kelamin, warna kulit, ras, agama, bahasa, politik atau pandangan lain. Asal-usul kebangsaan dan rasial, kekayaan dan kelebihan ataupun statusnya. Oleh karena itu, perlu dipahami bersama bahwa RI sebagai Negara Indonesia bukan negara berdasarkan agama, harus tetap konsisten untuk tidak terjebak pada upaya-upaya pihak tertentu yang akan menciptakan kondisi ke arah atau pembuatan aturan publik berdasarkan hukum salah satu agama.

Sila Kedua, Kemanusian yang Adil dan Beradab

Persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia merupakan salah satu wujud pengamalan sila kedua Pancasila. Sikap demikian juga dianut dalam deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi terhadap setiap manusia

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia Wujud dari sila ketiga ini ialah rela berkorban demi

kepentingan bangsa dan negara serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal yang demikian didasari bila sesuai dengan prinsip HAM, bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama, mereka dikaruniai akal sehat dan hati nurani dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Bahwa dalam Deklarasi HAM, tidak seorang pun dibenarkan melanggar kebebasan orang lain dan di dalam menyeleseikan setiap masalah atau pengambil keputusan perlu dijamin atas hak-haknya disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Agar tidak terjadi pelanggaran sepihak maka atas musyawarah dan mufakat dapat merupakan langkah tindakan yang tepat untuk tidak melanggar HAM.

Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Asas keadilan dalam HAM dapat tercermin pada sila ini, karena wujud dan keadilan itu

sendiri ditunjukan bagi kepentingan umum. Tidak ada pembedaan individu dari orang perorang semunya. Tapi lebih mengacu pada kepentingan umum yang diprioritaskan. Sehingga tujuan adil makmur bagi seluruh bangsa Indonesia dapat segera tercapai.

Dari rumusan-rumusan tersebut di atas maka Pancasila sebagai pandangan hidup, falsafah negara yang digunakan sebagai landasan idil bangsa dan sebagai sumber hukum yang tidak bertentangan dengan Deklarasi Universal tentang HAM, maupun nilai-nilai kepribadian bangsa

Akan tetapi di sisi lain, saat ini telah dikembangkan oleh beberapa individu atau kelompok dalam masyarakat yang memposisikan dirinya sebagai tokoh atau elite politik yang membangun opini negatif tentang Pancasila. Tanpa memahami tentang wawasan yang lebih luas sebagai anak bangsa yang bernegara. Hanya didasari alasan kepentingan sempit kelompok, atau bahkan adanya dendam politik masa lalu, berusaha secara apriori untuk menaifkan setiap upaya sosialisasi falsafah bangsa yang telah bergeser atau terdegradasi dari makna nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

○ Hubungan HAM dan UUD 1945  

Utk mewujudkan cita-cita proklamasi yaitu masyarakat adil dan makmur Indonesia yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat), maka hukum harus dijadikan prinsip pokok, serta pedoman dasar untuk diterapkan dlm penyelenggaraan negara. Dengan adanya pedoman bernegara tersebut diharapkan dalam kehidupan masyarakat menjadi tertib, teratur, terkendali, efektif dan efisien. Guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat seutuhnya. maka hukum dapat berfungsi sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dan sangat berperan dalam pengayoman masyarakat dalam pencapaian kepentingan manusia.

Negara berdasarkan hukum berarti dalam penyelenggaraan negara harus sesuai dg ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Utk mewujudkan suatu supremasi hukum, maka harus menjunjung tinggi hukum. Pancasila sebagai segala sumber hukum dan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis, merupakan pedoman untuk membuat aturan perundangan selanjutnya, atau dengan perkataan lain bahwa aturan perundangan yang dibuat harus tidak menyimpang dari nilai yang ada pada Pancasila dan UUD 1945.

Di dalam penjelasan umum UUD 1945, diterangkan bahwa UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung yang terkandung dalam “pembukaan” dan pasal-pasalnya. Di dalam pokok pikiran yang terkandung arti bahwa negara mengatasi segala paham golongan dan paham perorangan, mewujudkan keadilan sosial, berdasarkan kerakyatan-perwakilan, dan ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan demikian UUD 1945 telah merumuskan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi HAM, serta lebih mengutamakan kepentingan bersama manusia.Hukum di samping berfungsi melindungi, juga berfungsi sebagai pembatasan agar HAM dapat ditegakkan atau pembatasan terhadap pelanggaran HAM orang lain. Adanya hubungan korelasi tersebut menyebabkan HAM bersifat relatif “tidak mutlak”.

Hak asasi individu tetap diakui dan mendapat perlindungan dari negara sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang serta kepentingan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan hak setiap individu lainnya atau masyarakat yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME.

Bangsa Indonesia saat ini sedang dibuat bingung oleh beberapa anak bangsa yang sebenarnya terpelajar. “dengan istilah konstitusional”, seolah-olah apa yang menjadi tafsir perundangan sesuai dengan tafsirnya merupakan yang paling benar. Padahal istilah konstitusional berarti berdasarkan konstitusi yang dalam hal ini dimaksudkan konstitusi adalah UUD 1945.

Apabila diperlukan perubahan (amandemen) ataupun pembuatan aturan perundangan turunannya harus tetap berpatokan pada hal-hal sebagai berikut :

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

Memajukan kesejahteraan umum,. Mencerdaskan kehidupan bangsa. dengan

semboyan “to build the nation a new”. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

berdasarkan kemerdekaan, perdamian abadi dan keadilan sosial. Membangun bangsa yang mandiri, serta kewajiban menyumbangkan pada masyarakat bangsa-bangsa lain.

Hubungan HAM dengan UUD 1945 dapat diterjemahkan dalam moral kebangsaan sebagai berikut :

Kebijaksanaan harus diarahkan pada kebijaksanaan politik dan hukum, dengan perlakuan serta hak dan kewajiban yang sama bagi siapapun, perorangan atau kelompok yang berada di dalam batas wilayah NKRI;

Kebijaksanaan ekonomi dan kesejahteraan, dengan kesempatan serta beban tanggungjawab yang sama, bagi siapapun yang ingin berusaha atas dasar persaingan sehat;

Kebijaksanaan Pendidikan dan Kebudayaan, dengan kebebasan serta batasan-batasan yang perlu menjaga ketahanan dan pertahanan mental terhadap anasir dan eksplorasi dari dalam dan luar negeri;

Kebijaksanaan Luar Negeri, meningkatkan kehormatan bangsa yang merdeka yang bisa mengatur diri sendiri, serta mampu menyumbang kepada hubungan yang baik antar bangsa-bangsa di dunia.

Konstitusi kita telah mengamanatkan permasalahan HAM dalam tujuh (7) pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang HAM. Bahkan belum terdapat dalam Deklarasi PBB, seperti hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri (Alinea I) Pembukaan UUD 1945). Pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan masalah-masalah HAM yang berkaitan dengan hak politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam seperti tercantum pada pasal-pasal :

Pasal 27 tentang kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, tanpa ada kecuali serta setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan;

Pasal 29 tentang kemerdekaan untuk memeluk agam dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya;

Pasal 30 tentang hak untuk membela negara; Pasal 31 tentang hak mendapatkan pengajaran; Pasal 33 tentang hak perekonomian atas asas kekeluargaan; Pasal 34 tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara.

D. HAM dalam Sistem Perundangan di Indonesia  Di dalam sejarah perkembangan HAM memang dapat ditelusuri pada zaman kerajaan-kerajaan

di Eropa misalnya, Magna Charta pada tahun 1215, telah memberikan jaminan dari Raja Inggris tentang hak para bangsawan Inggris, yang berkaitan hak politik dan hak sipil. Pada dasarnya perjanjian tersebut menginginkan agar kepatuhan pada raja tidak dalam bentuk ketakutan dan emosional, akan tetapi dalam bentuk rasional.

Kemudian pemikiran tersebut dikembangkan oleh penganut liberalisme seperti, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquie dan JJ Rousseu yang pada intinya bahwa manusia hidup dalam keadaan sama derajatnya dan semua harus tunduk pada hukum alam yang sudah dimiliki hak-hak alam.

John Locke seorang filsuf pada saat itu, mengembangkan pemikiran tentang hak-hak alam yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan dan hak milik (life, liberty, property). Serta pemikiran tentang pengusa harus memerintah dengan persetujuan rakyat. Kemudian berkembang menjadi Bill of Rights tentang pengaturan hak-hak rakyat yang tidak boleh dilanggar oleh raja atau ratu sekalipun. Di Perancis setelah Revolusi Perancis muncul Declaration des Droits de L Hoomme er Du Oetoyen, tentang hak atas kebebasan (liberte), hak atas kesamaan (egalite), dan hak atas kesetiakawanan (fraternite).

Di Amerika Bill of Right dikembangkan oleh Presiden Roosevelt tentang kebebasan, ialah kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech), kebebasan beragama (freedom of religion), kebebasan dari ketakutan (freedom from fear) dan kebebasan dari kemiskinan (freedom from want).

Dalam perkembangan selanjutnya Deklarasi PBB diresmikan sebagai International Bill of Human Rights, dan baru 28 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1976 perjanjian PBB mulai berlaku yang meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial budaya, setelah diratifikasikan 35 negara anggota. Hak-hak politik dan ekonomi merupakan hak-hak yang sulit untuk dipersamakan, karena adanya perbedaan sifat serta perbedaan budaya antar negara.

Perjanjian tersebut pada hakekatnya merupakan kewajiban tiap negara (yang telah meratifikasi) untuk mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya, sedangkan PBB tidak mengatur yang berkaitan dengan sanksi. Hal ini dipertegas dengan pasal 2 (dua) piagam PBB, bahwa PBB tidak diperkenankan untuk campur tangan dalam hal-hal yang berkenaan dengan yuridiksi domestik setiap negara. “Tiada dalam PBB ini memberi wewenang kepada PBB untuk campur tangan dalam hal-hal yang pada hakaketnya termasuk yuridiksi domestik setiap negara” (nothing contained in the present charter shall authorized the UN to intervence the domestic juridiction on any state).

Oleh karena setiap perundangan perlu dibatasi oleh UU nasional yang berlaku di negara masing-masing, dan mempertimbangkan keamanan dan ketertiban nasional masing-masing negara yang perlu dipertahankan. Untuk mengawasi hak-hak politik dan hak sipil, PBB telah membentuk panitia HAM (Human Rights Committee) yang berhak menyelidiki dan menerima pengaduan dari suatu negara terhadap negara lain. Bahkan kepada perorangan diberi peluang untuk mengadukan suatu negara atau negaranya sendiri melalui optional protokol. Catatan AS belum meratifikasi termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, India dan Bangladesh.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnnya, UUD 1945 setidaknya telah mencantumkan dalam 7 pasal yang berkaitan dengan HAM. Dalam UUD 1945, justru terdapat hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri, sebagaimana yang tercantum dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang tidak terdapat dalam Deklarasi Universal PBB. Hak-hak ekonomi dan sosial budaya serta hak politik terdapat pada pasal 27, 28, 29, 30,31 UUD 1945.

Dalam perjalanan sejarah HAM di Indonesia setelah melalui proses yang panjang, kemudian melalui Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 yang telah dibentuk Komite Nasional HAM (Komnas HAM) dan pada sidang MPR bulan Maret 1998, telah dikeluarkan TAP MPR No. II/MPR/1998 dan pada sidang istimewa MPR bulan November 1998 telah ditetapkan TAP MPR No XVII/MPR/1998 bagian II tentang Piagam HAM yang memuat 44 pasal, yang berarti 14 lebih lengkap dari pada Universal Declaration of Human Rights PBB yang hanya terdiri dari 30 pasal.

Dalam sidang tahunan MPR bulan Agustus 2000 dalam perubahan amandemen UUD 1945, salah satu pasal dari 10 pasal yang diamandemen adalah pasal 28, dengan menempatkan bab tertunda pada BAB XA dengan judul HAM yang dirumuskan dalam 10 pasal yakni pasal 28A sampai dengan 28 J.

Dengan demikian, sebagai bangsa dalam lingkungan internasional, walaupun Universal Declaration of Human Rights tidak mengikat bagi negara-negara yang menandatangani. Indonesia telah memenuhi harapan PBB, yakni dengan mengikat masalah HAM dalam piagam sebagaimana terdapat pada bagian II TAP MPR No. XVII/MPR/1998, serta dalam konstitusi seperti yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945. Dalam implementasinya telah membentuk Komnas HAM, UU RI No.39 tahun 1999 tentang HAM serta UU RI No 26 tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang pengadilan HAM.

Dari uraian pada butir a dan b maka Indonesia telah mentaati sesuai ketentuan hukum internasional tentang HAM, sesuai klarifikasi sebagai berikut : Deklarasi PBB tentang HAM menggariskan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan

mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. Setiap manusia dikarunia akal dan hati nurani, serta saling mengenal, bergaul satu sama yang lain dengan semangat persaudaraan tanpa adanya diskriminasi.

Sejalan dengan itu sesuai TAP MPR No XVII tahun 1998 telah menetapkan tentang HAM, dan sesuai pasal 3 TAP MPR-RI menyebutkan bahwa penghormatan, pengakuan, penegakan, dan penyebarluasan HAM oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. TAP MPR tersebut dijabarkan pada UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Dan sesuai pasal 67, ditegaskan bahwa setiap warga negara di wilayah RI wajib patuh pada peraturan perundangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh RI.

Penjabaran lanjutan telah dikeluarkan UU RI tahun 2000 pada tanggal 23 November 2000, tentang penjabaran HAM, serta amandemen UUD 1945 yang kedua sesuai pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Di dalam deklarasi universal tentang HAM, juga dicantumkan bahwa setiap orang berhak

atas hak-hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi tersebut, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik ataupun pandangan lain. Asal-usul kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran ataupun status lainnya. Selanjutnya, tidak boleh diadakan pembedaan atas dasar status politik. Hukum maupun status internasional dan selanjutnya.

Setelah dilanda berbagai masalah, bangsa ini sedang menata diri sehingga proses aturan perundangan dengan pelaksanaan masih belum sinergi dan masih banyak terjadi pelanggaran HAM, baik secara moral maupun internasional.

E. HAM Menurut KUHAP Bagi Tersangka dan Terdakwa

Penegakan hukum khususnya bidang hukum pidana, pada dasarnya adalah suatu perampasan sebagaian HAM oleh aparat yang berwenang dalam rangka melindungi atau menegakkan kepentingan umum. Dalam konsep negara (hukum) berdasarkan Pancasila, maka penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai perampasan hak asasi individu oleh aparat penegak hukum dalam rangka melindungi hak asasi kebanyakan individu dalam kehidupan bermasyarakat (kepentingan umum). Perampasan hak asasi individu (lebih konkret adalah tersangka/ terdakwa) dalam proses hukum pidana diatur dan sekaligus dibatasi oleh ketentuan perundangan dalam hukum acara pidana (KUHAP), atau dengan perkataan lain bahwa hak asasi tersangka atau terdakwa diatur dan dilindungi dalam KUHAN (UU No.8 tahun 1981) yang merupakan pelaksanaan asas-asas yang terkandung dalam UU No.14 tahun 1970, antara lain adalah :

  Perlakuan sama setiap orang di muka hukum; Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya berdasarkan perintah

tertulis dai pejabat yang berwenang dalam hal dan cara diatur UU; Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka

persidangan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang terhadap kesalahan penangkapan, penahanan, penuntutan yang tidak berdasarkan hukum;

Pengadilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas jujur dan tidak memihak;

Setiap orang yang terssangkut perkara diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum dalam kepentingan pembelaan;

Seorang tersangka sejak ditangkap dan/atau ditahan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum, serta wajib diberitahu haknya untuk menghubungi penasihat hukum;

Pemeriksaan di pengadilan dengan hadirnya terdakwa; Sidang pemeriksaan di pengadilan terbuka untuk umum, kecuali diatur lain dalam undang-undang. Pasal-pasal dalam KUHAP merealisasikan asas-asas tersebut di atas guna memberikan perlakuan

terhadap tersangka atau terdakwa sebagai individu yang selayaknya memiliki hak. Hak-hak tersebut sejak tahap penyidikan sampai penuntutan antara lain adalah :

Hak tersangka segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan selanjutnya diteruskan kepada penuntut umum (pasal 50 ayat 1);

Hak tersangka untuk memberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dapat dimengerti, tentang apa yang disangkakan pada waktu pemeriksaan dimulai (pasal 51 huruf a);

Pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (pasal 52);

Guna kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukumny selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54);

Tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (pasal 55); Kewajiban pejabat pemeriksa (merupakan hak tersangka) untuk menunjuk penasehat hukum dalam hal

tersangka atau terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana diancam pidana mati atau 15 tahun ke atas, bagi yang tidak mampy (pasal 56 ayat 1);

Hak tersangka atau terdakwa yang tidak mampu mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma; Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasehat hukumnya (pasal 57 ayat 1); Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi bagi tersangka yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili

tanpa berdasar UU (pasal 68).

2. Perlindungan Hak Asasi Bagi Saksi dan/atau Korban (Victim Rights)

Dalam kasus perkara pidana maka pihak-pihak yang terlibat di luar aparat penegak hukum adalah tersangka atau terdakwa disatu pihak, sedangkan pihak lain adalah saksi atau korban. KUHAP memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi bagi tersangka dan terdakwa. Tetapi sebaliknya perlindungan hak asasi bagi saksi khususnya, korban masih dirasakan kurang seimbang dengan hak asasi tersangka dan terdakwa. Beberapa ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi adalah :

Pertama, seseorang dapat mengundurkan diri sebagai saksi apabila terdapat hubunga keluarga dengan terdakwa (pasal 168, a, b,c KUHAP);

Kedua, seseorang dapat memberikan kesaksiannya mengenai hal-hal tertentu tanpa kehadiran terdakwa (pasal 173 KUHAP);

Ketiga, bagi seseorang saksi yang tidak paham bahasa Indonesia atau bisu. Hakim menunjuk juru bahasa yang tersumpah / berjanji sebagai penerjemahnya (pasal 177,178 KUHAP).

Lebih dari pasal-pasal di atas, maka tidak terdapat ketentuan yang menjamin atau melindungi hak asasi bagi seseorang yang menjadi saksi, demikian pula saksi “korban. Bahkan secara umum ditekankan seseorang bahwa menjadi kewajiban untuk bertindak sebagai saksi ancaman sanksi tertentu misalnya :

Pertama, orang yang dipanggil (saksi) wajib datang kepada penyidik dan jika tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi yang seterusnya dengan perintah untuk membawa secara paksa (pasal 112 ayat 2 KUHAP);

Kedua, saksi yang menyebut nama dan alamat pelapor diancam dengan pidana selama-lamanya 3 tahun dengan denda setinggi-tingginya Rp 2 Juta (pasal 31 UU No.3/1971 yang sekarang tidak berlaku lagi).

Perlindungan hak asasi bagi korban dalam suatu tindak pidana (misalnya dalam kasus pemerkosaan, peipuan, penganiayaan dan lainnya) hampir tidak ditemukan dalam KUHAP. Apabila secara sepintas diatur maka hak-hak korban tidak mendapat porsi yang seimbang dengan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.

Beberapa pasal dalam KUHAP yang tersirat melindungi hak-hak asasi korban (victim rights) tindak kejahatan adalah : Usaha penegakan hukum pada hakekatnya adalah perampasan atau pelanggaran HAM bagi si tersangka atau terdakwa.

Sedangkan penegakan HAM adalah upaya agar HAM (apapun statusnya) terutam tersangka atau terdakwa tidak dilanggar atau dirampas secara semena-mena. Sehingga permasalahannya adalah bagaimana penegakan hukum tanpa harus melanggar atau merampas HAM. Atau dengan kata lain “bagaimana penegakan hukum dapat selaras berjalan dengan penegakan HAM”.

F. Praperadilan Sebagai Kontrol Terhadap Penegakan Hukum Adanya pengakuan dan jaminan perlindungan HAM (bagi tersangka) dalam KUHAP

menuntut para pihak, khususnya penegak hukum, untuk senantiasa bertindak hati-hati. Tindakan penegakan hukum yang dianggap merugikan tersangka dapat dituntut di muka pengadilan, yaitu melalui praperadilan. Praperadilan sebagai lembaga baru dalam hukum acara pidana Indonesia, merupakan sarana bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap masalah tindakan hukum dalam proses pemeriksaan pendahuluan.

Pengawasan tersebut bertujuan agar para penegak hukum dalam proses pendahuluan tindak bertindak sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa. Sebab pada dasarnya tersangka atau terdakwa dianggap belum bersalah. Penegak hukum dituntut untuk senantiasa bertindak sesuai dengan prosedur hukum.

Di beberapa negra juga dikenal lembaga yang mirip dengan praperadilan. Di AS lembaga tersebut bernama Habeas Corpus. Gregory Churchir menjelaskan bahwa : Habeas Corpus merupakan upaya hukum yang menentang dilangsungkannya penahanan seseorang. Fungsi Habeas Corpus adalah pengawasan oleh pengadilan terhadap tindakan resmi yang membatasi atau mempengaruhi kemerdekaan probadi orang. Fungsi tersebut hampir sama dengan fungsi praperadilan di Indonesia. Di Belanda lembaga semacam ini disebut Rechther Commissaris. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas, Rechter Commissaris mengawasi apakah upaya paksa dilakukan dengan sah atau tidak.

Kembali pada masalah praperadilan, persoalannya adalah sejauhmana Lembaga Praperadilan di Indonesia berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan penegak

Permasalahan dalam Sistem Perundangan Saat Ini Permasalahan dalam sistem perundangan saat ini yang sangat

dirasakan terdapat ketidak adilan serta tampak melanggar HAM adalah adanya beda pendapat antara sebagian kelompok bangsa dengan Negara/ Pemerintah daerah, tentang Undang-Undang Perkawinan serta pendirian Rumah Ibadah.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa di negara yang mengakui kemajemukan serta berdasarkan Pancasila, Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi atau mengayomi setiap warga negaranya yang melaksanakan kawin campur atau mendirikan rumah ibadah sesuai agamanya masing-masing. Akan tetapi dengan aturan perundangan yang ada pada kedua hal tersebut di atas, beberapa individu ataupun kelompok bangsa merasa terpaksa, walau harus berlawanan dengan nurani yang sebenarnya dilindungi oleh UU tentang HAM melanggar peraturan perundangan yang ada.

Oleh karena itu perlu dikaji kembali tentang kendala-kendala bermasyarakat dan berbangsa sesuai Pancasila sebagai sumber hukum negara, agar tidak terjadi “Pemunafikan” dengan pemaksaan satu agama bila hendak menikah atau terjadi pembakaran rumah ibadah dengan alasan yang dicari-cari, mengarah pada hidup ‘intolerancy’.