lapaukata.files.wordpress.com · Hal. 1 dari 377 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2008 P U T U S A N Nomor 68 K/PID.SUS/2008 . DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA . M A H

Hal. 1 dari 377 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2008

P U T U S A N Nomor 68 K/PID.SUS/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADELIN LIS ;

Tempat lahir : Medan ;

Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/15 Agustus 1957 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;

Tempat tinggal : Jln. Hang Jebat No.6, Kelurahan

Madras Hulu, Kota Madya Medan ;

A g a m a : Budha ;

P e k e r j a a n : Direktur Keuangan/Umum PT. Keang

Nam Development Indonesia ;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak Tanggal 10 September 2006 sampai dengan Tanggal

29 September 2006 ;

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut sejak

Tanggal 30 September 2006 sampai dengan Tanggal 08 November

2006 ;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak

Tanggal 09 November 2006 sampai dengan Tanggal 08 Desember

2006 ;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing

Natal sejak Tanggal 9 Desember 2006 sampai dengan Tanggal 07

Januari 2007 ;

5. Pembantaran penahanan sejak Tanggal 08 Januari 2007 ;

6. Penuntut Umum sejak Tanggal 02 Maret 2007 sampai dengan

Tanggal 21 Maret 2007 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak

Tanggal 22 Maret 2007 sampai dengan tanggal 21 April 2007 ;


Tanggal 22 April 2007 sampai dengan tanggal 20 Mei 2007 ;



Tanggal 20 Mei 2007 sampai dengan Tanggal 10 Juni 2007 ;

10. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak Tanggal 11 Juni 2007 sampai

dengan Tanggal 10 Juli 2007 ;

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak Tanggal 11

Juli 2007 sampai dengan Tanggal 08 September 2007 ;

12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera

Utara sejak Tanggal 09 September 2007 sampai dengan Tanggal 08

Oktober 2007 ;

13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera

Utara sejak Tanggal 09 Oktober 2007 sampai dengan Tanggal 07

November 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR:

---------- Bahwa ia terdakwa ADELIN LIS selaku Direktur Keuangan / Umum

PT. Keang Nam Development Indonesia dengan saksi Ir. OSCAR A.

SIPAYUNG selaku Direktur Utama PT. Keang Nam Development

Indonesia dan saksi Ir. WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi

dan Perencanaan PT. Keang Nam Development Indonesia yang masing-

masing diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai

dengan Akta Notaris Nomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapan

Djaidir, SH Notaris di Medan (masing-masing diperiksa dalam berkas

perkara terpisah) serta saksi Ir. SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2000 s/d Tanggal 28

Agustus 2002 dan saksi Ir. BUDI ISMOYO selaku Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Mandailing Natal sejak Tanggal 29 Agustus 2002 s/d 2006

(diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada kurun waktu tahun 2000

sampai dengan Januari 2006 bertempat di kawasan hutan Sungai

Singkuang - Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera

Utara dan di Kantor PT. Keang Nam Development Indonesia Jalan

Mangkubumi No. 15 - 16 Medan, yang berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP

Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, telah

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada


hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu

perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING), yang dilakukan

dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

---------- Bahwa PT. Keang Nam Development Indonesia berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 238/KPKI UM/ 5/1974 Tanggal 12

Mei 1974 yang telah beberapa kali diperpanjang, terakhir diperbaharui

dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 805/KPTS – VI/99

Tanggal 30 September 1999 tentang Pembaharuan hak Pengusahaan

Hutan Kepada PT. Keang Nam Development Indonesia di Propinsi Daerah

Tingkat I Sumatera Utara PT. Keang Nam Develovment Indonesia telah

mendapat fasilitas dari negara berupa izin pengusahaan hutan (sekarang

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/IUPHHK) seluas 58.590 (lima

puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh) Hektar kawasan hutan yang

terletak di kawasan hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal Kabupaten

Mandailing Natal (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan). Dalam

memanfaatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tersebut,

terdakwa dengan saksi Ir. OSCAR A. SIPAYUNG, saksi Ir. WASHINGTON

PANE selaku Direksi PT. Keang Nam Development Indonesia telah

memungut hasil hutan kayu dengan cara memerintahkan Karyawan PT.

Keang Nam Development Indonesia antara lain saksi MUSRAN

TUMANGGOR (Operator Chain Saw) untuk melakukan penebangan kayu

dengan menggunakan alat berupa Chain Saw atau alat penebang lainnya

di luar areal Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan, yakni : -------

1. Pada tahun 2000 tanpa hak dan tanpa izin melakukan penebangan

serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 15.544 (lima

belas ribu lima ratus empat puluh empat) batang dengan volume

seluruhnya 37.608,65 M3 di Jalan Danau KM. 10 pada titik koordinat 000

57‘ 22,4” LU dan 990 03‘ 26,4“ BT di luar RKT PT. Keang Nam

Development Indonesia tahun 2000 namun dari pemungutan hasil

hutan kayu tersebut sama sekali tidak membayar Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dengan rincian sebagai

berikut :

Jenis Kayu Jumlah Batang Volume (M3) Kelompok Jenis Meranti Meranti 3,192 7,644.47 Kapur 4,577 11,256.11


Keruing 1,669 4,103.66 Damar 314 655.57 Resak 1,546 3,631.61 Jelutung 426 1,157.38 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 3,820 9,159.85 Jumlah Tahun 2000 15,544 37,608.65


serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 14.697 (empat

belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) batang dengan volume

seluruhnya 29.090,15 M3 pada lokasi jalan Danau KM. 12 di luar RKT

PT. Keang Nam Development Indonesia tahun 2001 dengan tidak

membayar PSDH dan DR sebagaimana mestinya, dengan rincian

sebagai berikut :

Jenis Kayu Jumlah Batang Volume (M3) Kelompok Jenis Meranti Meranti 2,626 5,215.72 Kapur 3,063 5,995.68 Keruing 2,054 3,801.77 Damar 927 1,922.82 Resak 1,390 2,583.68 Jelutung 630 1,579.52 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,007 7,990.96 Jumlah Tahun 2001 14,697 29,090.15


serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 23.310 (dua

puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) batang dengan volume seluruhnya

55.451,32 M3 di Jalan Koridor KM. 9 pada titik koordinat 000 55’ 06,9 ‘

LU dan 990 07’ 09,0 BT di luar RKT PT. Keang Nam Development

Indonesia tahun 2002 dengan tidak membayar PSDH dan DR

sebagaimana mestinya, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kayu Jumlah Batang Volume (M3) Kelompok Jenis Meranti Meranti 2,122 6,040.98 Kapur 1,958 5,136.77 Keruing 2,070 4,913.19 Damar 810 1,951.27 Resak 785 1,725.49 Jelutung 327 859.02 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,558 6,179.49 Jumlah ……………………….. 10,630 26,806.21


Kelompok Jenis Meranti Meranti 1,989 4,454.07 Kapur 2,347 5,136.56 Keruing 1,842 4,284.55 Damar 1,013 2,198.37 Resak 1,781 4,034.38 Jelutung 790 2,217.39 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,918 6,319.79 Jumlah ………………………. 12,680 28,645.11 Jumlah Tahun 2002 23,310 55,451.32


serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 7,916 (tujuh ribu

sembilan ratus enam belas) batang dengan volume seluruhnya

20,659.73 M3 di Jalan Koridor KM. 9 pada titik koordinat 000 54’ 55,6 “

LU dan 990 06’ 55’,4” di luar RKT PT. Keang Nam Development

Indonesia Tahun 2003 dengan tidak membayar PSDH dan DR


Jenis Kayu Jumlah Batang Volume (M3) Kelompok Jenis Meranti Meranti 1,301 3,372.75 Kapur 1,244 3,172.18 Keruing 1,116 2,903.01 Damar 515 1,285.40 Resak 660 1,661.29 Jelutung 450 1,449.86 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,355 6,050.90 Rengas 275 764.34 Jumlah Tahun 2003 7,916 20,659.73


serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 10,710 (sepuluh

ribu tujuh ratus sepuluh) batang dengan volume seluruhnya 26,652.76 M3 di Jalan Danau KM. 4 pada titik koordinat: 000 55’ 30,8 “ LU dan 990

04’ 25’,3” di luar RKT PT. Keang Nam Development Indonesia Tahun

2004 dengan tidak membayar PSDH dan DR sebagaimana mestinya.

Jenis Kayu Jumlah Batang Volume (M3) Kelompok Jenis Meranti Meranti 1,704 4,274.36 Kapur 1,489 3,645.28 Keruing 1,126 2,842.50 Resak 1,034 2,569.44 Jelutung 901 2,406.17


Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,221 10,363.15 Rengas 235 551.86 Jumlah Tahun 2004 10,710 26,652.76



belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) batang dengan volume

seluruhnya 24.788,32 M3 di Jalan Danau KM. 9 Aek Lambe pada titik

koordinat: 000 56’ 50,4“ LU dan 990 05’ 21’,2”BT di luar RKT PT. Keang

Nam Development Indonesia Tahun 2005 dengan tidak membayar

PSDH dan DR sebagaimana mestinya, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kayu Jumlah Batang Volume (M3) Kelompok Jenis Meranti Meranti 2,085 3,899.00 Kapur 1,684 3,281.36 Keruing 1,425 2,768.52 Resak 1,353 2,572.35 Jelutung 1,232 2,260.80 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,610 9,410.61 Rengas 387 595.68 Jumlah Tahun 2005 12,776 24,788.32

Bahwa penebangan dan pemungutan hasil hutan kayu oleh terdakwa,

saksi Ir. OSCAR A. SIPAYUNG dan saksi Ir. WASHINGTON PANE selaku

Direksi PT. Keang Nam Development Indonesia serta saksi Ir. SUCIPTO L.

TOBING dan saksi Ir. BUDI ISMOYO sebagaimana diuraikan di atas telah

bertentangan dengan : ------------------------------------------------------------------------

1. Kewajiban PT. Keang Nam Development Indonesia sebagaimana

disebutkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan

Perkebunan Nomor : 805/Kpts-VI/99 Tanggal 30 September 1999 yang

antara lain menyebutkan :

Perusahaan harus melaksanakan sistim silvikultur Tebang Pilih

Tanam Indonesia pada areal hutan seluas 58.590 Hektar. ------------------

Perusahaan dilarang melaksanakan penebangan hutan di luar areal

yang telah ditetapkan didalam Rencana Karya Lima Tahun dan

Rencana Karya Tahunan yang telah disahkan.

Perusahaan harus membangun dan memelihara jaringan jalan

didalam areal kerjanya sesuai dengan ketetapan dan ketentuan


tentang pembuatan jalan angkutan serta sesuai dengan Rencana

Karya Pengusahaan Hutan yang telah disahkan.

Perusahaan harus membayar Iuran Hasil Hutan/Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Perusahaan harus mengikutsertakan Koperasi (Koperasi

Masyarakat setempat dan Koperasi Sinar Meranti) 25% sebagai hak

kompensasi masyarakat (15% dialihkan langsung pada saat

Koperasi terbentuk dan 10% diangsur selama 5 tahun dengan hak

opsi kenaikan 1% setiap tahun), Lembaga Pendidikan setempat

10% dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 10% sebagai

Pemegang Saham Perusahaan.

2. Kewajiban PT. Keang Nam Development Indonesia untuk

melaksanakan timber cruising dan membuat Laporan Hasil Cruising

dengan semestinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan

Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 151/KPTS/ IV-

BPHH/1993 Tanggal 19 Oktober 1993 tentang peraturan petunjuk

teknis Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sebagai dasar penerbitan

Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR.

3. Kewajiban PT. Keang Nam Development Indonesia untuk membuat

Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat dengan semestinya sebagai dasar

penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR. -----------------

4. Kewajiban Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 316/Kpts-

II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan Jo. Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : 126/Kpts-II/2003 Tanggal 4 April 2003 tentang

Penatausahaan Hasil Hutan yang antara lain menyebutkan : ”Dinas

Kehutanan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan

hasil hutan di wilayah kerjanya”.

5. Kewajiban Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 16/Kpts-II/2003 Tanggal 8

Januari 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun,

Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Alam Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

: 314/Kpts-II/1999 tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan,

Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan atau Bagan

Kerja Pengusahaan Hutan, yang antara lain menyebutkan : --------------------


Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya

setiap Tanggal 30 Nopember menyampaikan pertimbangan teknis

kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi ;

Pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud wajib mempedomani Quota Tebangan

Tahunan dan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Tebangan

Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota ;

---------- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Ir. OSCAR SIPAYUNG dan

Ir. WASHINGTON PANE serta saksi Ir. H. SUCIPTO L. TOBING dan saksi

IR. BUDI ISMOYO sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya PT.

Keang Nam Development Indonesia dan atau diri terdakwa sendiri sebesar

Rp. 119.802.393.040,00 dan US$ 2.938.556,24 atau setidak-tidaknya

Rp. 83.112.016.591,- (delapan puluh tiga milyar seratus dua belas juta

enam belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah ) yang masuk dalam

rekening pribadi terdakwa pada Bank Buana Cabang Jln. Palang Merah

Medan Nomor Rekening : 002.001783 dan HSBC Cabang Medan Nomor

Rekening : 008-031288-001 yang diperoleh dari penjualan hasil hutan kayu

yang ditebang di luar blok RKT PT. Keang Nam Development Indonesia. ------

---------- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Ir. OSCAR SIPAYUNG serta

Ir. WASHINGTON PANE serta saksi Ir. H. SUCIPTO L. TOBING dan saksi

IR. BUDI ISMOYO sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan

kerugian keuangan Negara sebagaimana hasil perhitungan BPKP

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Nomor : R-

2369/PW02/6/ 2006 Tanggal 22 Juni 2006, dengan rincian perhitungan

sebagai berikut :

NO.

TAHUN

VOLUME

(M³)

Nilai Kayu

(Rp.)

Nilai PSDH

(Rp.)

Nilai DR

(US.$

1. 2000 37.608,65 21.504.778.000 2.150.477.800 508.201,40

2. 2001 29.090,15 16.380.227.200 1.638.022.720 391.280,18

3. 2002 55.451,32 28.484.314.200 2.848.431.420 751.319,92

4. 2003 22.213,24 9.815.232.000 981.523.200 298.071,48

5. 2004 39.722,91 18.238.581.000 1.823.858.100 539.892,00

6. 2005 33.878,88 14.488.134.000 1.448.813.400 449.791,26

Jumlah 217.965,15 108.911.266.400 10.891.126.640 2.938.556,24

Dengan perincian :


a. Nilai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas Pemungutan Hasil Hutan

Kayu di luar areal blok tebangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh

PT. Keang Nam Development Indonesia berdasarkan Laporan Mutasi

Kayu Bulat (LMKB) tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 adalah

sebagai berikut :

No

Periode Tahun

Jenis Kayu

Jumlah Batang

Volume

(M3)

Harga Kayu Bulat

Per M3 (Rp)

Provisi Sumber Daya Hutan

(PSDH) Tarif/M3 Total Nilai

(Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 8 9 1 1-Jan-00 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 3,192 7,644.47 640,000 64,000 489,246,080 31-Dec-00 Kapur 4,577 11,256.11 640,000 64,000 720,391,040 Keruing 1,669 4,103.66 640,000 64,000 262,634,240 Damar 314 655.57 640,000 64,000 41,956,480 Resak 1,546 3,631.61 640,000 64,000 232,423,040 Jelutung 426 1,157.38 640,000 64,000 74,072,320 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 3,820 9,159.85 360,000 36,000 329,754,600 Jumlah Tahun 2000 15,544 37,608.65 ….. ….. 2,150,477,800 2 1-Jan-01 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,626 5,215.72 640,000 64,000 333,806,080 31-Dec-01 Kapur 3,063 5,995.68 640,000 64,000 383,723,520 Keruing 2,054 3,801.77 640,000 64,000 243,313,280 Damar 927 1,922.82 640,000 64,000 123,060,480 Resak 1,390 2,583.68 640,000 64,000 165,355,520 Jelutung 630 1,579.52 640,000 64,000 101,089,280 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,007 7,990.96 360,000 36,000 287,674,560 Jumlah Tahun 2001 14,697 29,090.15 ….. ….. 1,638,022,720 3 1-Jan-02 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,122 6,040.98 40,000 64,000 386,622,720 30-Jun-02 Kapur 1,958 5,136.77 640,000 64,000 328,753,280 Keruing 2,070 4,913.19 640,000 64,000 314,444,160 Damar 810 1,951.27 640,000 64,000 124,881,280 Resak 785 1,725.49 640,000 64,000 110,431,360 Jelutung 327 859.02 640,000 64,000 54,977,280 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,558 6,179.49 360,000 36,000 222,461,640 Jumlah ……………….. 10,630 26,806.21 ….. ….. 1,542,571,720 4 1-Jul-02 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,989 4,454.07 500,000 50,000 222,703,500 31-Dec-02 Kapur 2,347 5,136.56 500,000 50,000 256,828,000 Keruing 1,842 4,284.55 500,000 50,000 214,227,500 Damar 1,013 2,198.37 500,000 50,000 109,918,500 Resak 1,781 4,034.38 500,000 50,000 201,719,000 Jelutung 790 2,217.39 500,000 50,000 110,869,500 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,918 6,319.79 300,000 30,000 189,593,700 Jumlah ………………... 12,680 28,645.11 ….. ….. 1,305,859,700 Jumlah Tahun 2002 23,310 55,451.32 ….. ….. 2,848,431,420


5 1-Jan-03 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,301 3,372.75 500,000 50,000 168,637,500 31-Dec-03 Kapur 1,244 3,172.18 500,000 50,000 158,609,000 Keruing 1,116 2,903.01 500,000 50,000 145,150,500 Damar 515 1,285.40 500,000 50,000 64,270,000 Resak 660 1,661.29 500,000 50,000 83,064,500 Jelutung 450 1,449.86 500,000 50,000 72,493,000 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,355 6,050.90 300,000 30,000 181,527,000 Rengas 275 764.34 500,000 50,000 38,217,000 Jumlah Tahun 2003 7,916 20,659.73 ….. ….. 911,968,500 6 1-Jan-04 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,704 4,274.36 500,000 50,000 213,718,000 31-Dec-04 Kapur 1,489 3,645.28 500,000 50,000 182,264,000 Keruing 1,126 2,842.50 500,000 50,000 142,125,000 Resak 1,034 2,569.44 500,000 50,000 128,472,000 Jelutung 901 2,406.17 500,000 50,000 120,308,500 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,221 10,363.15 300,000 30,000 310,894,500 Rengas 235 551.86 500,000 50,000 27,593,000 Jumlah Tahun 2004 10,710 26,652.76 ….. ….. 1,125,375,000 7 1-Jan-05 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,085 3,899.00 500,000 50,000 194,950,000 31-Dec-05 Kapur 1,684 3,281.36 500,000 50,000 164,068,000 Keruing 1,425 2,768.52 500,000 50,000 138,426,000 Resak 1,353 2,572.35 500,000 50,000 128,617,500 Jelutung 1,232 2,260.80 500,000 50,000 113,040,000 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,610 9,410.61 300,000 30,000 282,318,300 Rengas 387 595.68 500,000 50,000 29,784,000 Jumlah Tahun 2005 12,776 24,788.32 ….. ….. 1,051,203,800 Jumlah Tahun 2000 s/d 2005 ……… 84,953 194,250.93 ….. 9,725,479,240

b. Dana Reboisasi atas Pemungutan Hasil Hutan Kayu di luar areal blok

tebangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh PT. Keang Nam

Development Indonesia berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat

(LMKB) tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 adalah sebagai

berikut:

No

Periode Tahun

Jenis Kayu

Jumlah Batang

Volume

(M3)

Dana Reboisasi (DR)

Tarif/M3 (US$)

Total Nilai (US$)

1 2 3 4 5 10 11 1 1-Jan-00 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 3,192 7,644.47 14.00 107,022.58 31-Dec-00 Kapur 4,577 11,256.11 14.00 157,585.54 Keruing 1,669 4,103.66 14.00 57,451.24 Damar 314 655.57 14.00 9,177.98 Resak 1,546 3,631.61 14.00 50,842.54 Jelutung 426 1,157.38 14.00 16,203.32 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 3,820 9,159.85 12.00 109,918.20


Jumlah Tahun 2000 15,544 37,608.65 ….. 508,201.40 2 1-Jan-01 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,626 5,215.72 14.00 73,020.08 31-Dec-01 Kapur 3,063 5,995.68 14.00 83,939.52 Keruing 2,054 3,801.77 14.00 53,224.78 Damar 927 1,922.82 14.00 26,919.48 Resak 1,390 2,583.68 14.00 36,171.52 Jelutung 630 1,579.52 14.00 22,113.28 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,007 7,990.96 12.00 95,891.52 Jumlah Tahun 2001 14,697 29,090.15 ….. 391,280.18 3 1-Jan-02 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,122 6,040.98 14.00 84,573.72 30-Jun-02 Kapur 1,958 5,136.77 14.00 71,914.78 Keruing 2,070 4,913.19 14.00 68,784.66 Damar 810 1,951.27 14.00 27,317.78 Resak 785 1,725.49 14.00 24,156.86 Jelutung 327 859.02 14.00 12,026.28 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,558 6,179.49 12.00 74,153.88 Jumlah ………………….. 10,630 26,806.21 ….. 362,927.96 4 1-Jul-02 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,989 4,454.07 14.00 62,356.98 31-Dec-02 Kapur 2,347 5,136.56 14.00 71,911.84 Keruing 1,842 4,284.55 14.00 59,983.70 Damar 1,013 2,198.37 14.00 30,777.18 Resak 1,781 4,034.38 14.00 56,481.32 Jelutung 790 2,217.39 14.00 31,043.46 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,918 6,319.79 12.00 75,837.48 Jumlah ………………….. 12,680 28,645.11 ….. 388,391.96 Jumlah Tahun 2002 23,310 55,451.32 ….. 751,319.92 5 1-Jan-03 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,301 3,372.75 14.00 47,218.50 31-Dec-03 Kapur 1,244 3,172.18 14.00 44,410.52 Keruing 1,116 2,903.01 14.00 40,642.14 Damar 515 1,285.40 14.00 17,995.60 Resak 660 1,661.29 14.00 23,258.06 Jelutung 450 1,449.86 14.00 20,298.04 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,355 6,050.90 12.00 72,610.80 Rengas 275 764.34 14.00 10,700.76 Jumlah Tahun 2003 7,916 20,659.73 ….. 277,134.42 6 1-Jan-04 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,704 4,274.36 14.00 59,841.04 31-Dec-04 Kapur 1,489 3,645.28 14.00 51,033.92 Keruing 1,126 2,842.50 14.00 39,795.00 Resak 1,034 2,569.44 14.00 35,972.16 Jelutung 901 2,406.17 14.00 33,686.38 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,221 10,363.15 12.00 124,357.80 Rengas 235 551.86 14.00 7,726.04 Jumlah Tahun 2004 10,710 26,652.76 ….. 352,412.34


7 1-Jan-05 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,085 3,899.00 14.00 54,586.00 31-Dec-05 Kapur 1,684 3,281.36 14.00 45,939.04 Keruing 1,425 2,768.52 14.00 38,759.28 Resak 1,353 2,572.35 14.00 36,012.90 Jelutung 1,232 2,260.80 14.00 31,651.20 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,610 9,410.61 12.00 112,927.32 Rengas 387 595.68 14.00 8,339.52 Jumlah Tahun 2005 12,776 24,788.32 ….. 328,215.26 Jumlah Tahun 2000 s/d 2005 … 84,953 194,250.93 ….. 2,608,563.52

c. Nilai Kayu Bulat atas Pemungutan Hasil Hutan Kayu di luar areal blok


Development Indonesia, berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat

(LMKB) tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, adalah :

No

Periode Tahun

Jenis Kayu

Jumlah Batang

Volume

(M3)

Harga Kayu Bulat

Per M3 (Rp)

Total Nilai

Kayu Bulat (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 1 1-Jan-00 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 3,192 7,644.47 640,000 4,892,460,800 31-Dec-00 Kapur 4,577 11,256.11 640,000 7,203,910,400 Keruing 1,669 4,103.66 640,000 2,626,342,400 Damar 314 655.57 640,000 419,564,800 Resak 1,546 3,631.61 640,000 2,324,230,400 Jelutung 426 1,157.38 640,000 740,723,200 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 3,820 9,159.85 360,000 3,297,546,000 Jumlah Tahun 2000 15,544 37,608.65 ….. 21,504,778,000 2 1-Jan-01 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,626 5,215.72 640,000 3,338,060,800 31-Dec-01 Kapur 3,063 5,995.68 640,000 3,837,235,200 Keruing 2,054 3,801.77 640,000 2,433,132,800 Damar 927 1,922.82 640,000 1,230,604,800 Resak 1,390 2,583.68 640,000 1,653,555,200 Jelutung 630 1,579.52 640,000 1,010,892,800 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,007 7,990.96 360,000 2,876,745,600 Jumlah Tahun 2001 14,697 29,090.15 ….. 16,380,227,200 3 1-Jan-02 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,122 6,040.98 640,000 3,866,227,200 30-Jun-02 Kapur 1,958 5,136.77 640,000 3,287,532,800 Keruing 2,070 4,913.19 640,000 3,144,441,600 Damar 810 1,951.27 640,000 1,248,812,800 Resak 785 1,725.49 640,000 1,104,313,600 Jelutung 327 859.02 640,000 549,772,800 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,558 6,179.49 360,000 2,224,616,400 Jumlah ……………….. 10,630 26,806.21 ….. 15,425,717,200


4 1-Jul-02 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,989 4,454.07 500,000 2,227,035,000 31-Dec-02 Kapur 2,347 5,136.56 500,000 2,568,280,000 Keruing 1,842 4,284.55 500,000 2,142,275,000 Damar 1,013 2,198.37 500,000 1,099,185,000 Resak 1,781 4,034.38 500,000 2,017,190,000 Jelutung 790 2,217.39 500,000 1,108,695,000 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,918 6,319.79 300,000 1,895,937,000 Jumlah ……………….. 12,680 28,645.11 ….. 13,058,597,000 Jumlah Tahun 2002 23,310 55,451.32 ….. 28,484,314,200 5 1-Jan-03 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,301 3,372.75 500,000 1,686,375,000 31-Dec-03 Kapur 1,244 3,172.18 500,000 1,586,090,000 Keruing 1,116 2,903.01 500,000 1,451,505,000 Damar 515 1,285.40 500,000 642,700,000 Resak 660 1,661.29 500,000 830,645,000 Jelutung 450 1,449.86 500,000 724,930,000 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,355 6,050.90 300,000 1,815,270,000 Rengas 275 764.34 500,000 382,170,000 Jumlah Tahun 2003 7,916 20,659.73 ….. 9,119,685,000 6 1-Jan-04 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,704 4,274.36 500,000 2,137,180,000 31-Dec-04 Kapur 1,489 3,645.28 500,000 1,822,640,000 Keruing 1,126 2,842.50 500,000 1,421,250,000 Resak 1,034 2,569.44 500,000 1,284,720,000 Jelutung 901 2,406.17 500,000 1,203,085,000 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,221 10,363.15 300,000 3,108,945,000 Rengas 235 551.86 500,000 275,930,000 Jumlah Tahun 2004 10,710 26,652.76 ….. 11,253,750,000 7 1-Jan-05 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,085 3,899.00 500,000 1,949,500,000 31-Dec-05 Kapur 1,684 3,281.36 500,000 1,640,680,000 Keruing 1,425 2,768.52 500,000 1,384,260,000 Resak 1,353 2,572.35 500,000 1,286,175,000 Jelutung 1,232 2,260.80 500,000 1,130,400,000 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,610 9,410.61 300,000 2,823,183,000 Rengas 387 595.68 500,000 297,840,000 Jumlah Tahun 2005 12,776 24,788.32 ….. 10,512,038,000

Jumlah Tahun 2000 s/d 2005 ……………… 84,953 194,250.93 97,254,792,400

d. Nilai Kayu Bulat, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana

Reboisasi atas Pemungutan Hasil Hutan Kayu di luar areal blok

tebangan/RKT oleh PT. Keang Nam Development Indonesia

berdasarkan perhitungan selisih jumlah batang dan volume kayu bulat

antara dokumen SKSHH dengan Tanda terima nakhoda kapal

pengangkut kayu bulat tahun 2003 sampai dengan 2005, adalah :


No

Periode Tahun Jenis Kayu Jumlah

Batang Volume

(M3)

Harga Kayu Bulat

Per M3 (Rp)

Nilai Kayu Bulat

(Rp)

Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi

(PSDH) (DR)

Tarif/M3 (Rp)

Total Nilai (Rp)

Tarif/M3 (US$)

Total Nilai (Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1 2003 Kelompok Meranti

Meranti 313 1,014.52 500,000 507,260,000 50,000 50,726,000 14.00 14,203.28

Kapur 72 170.58 500,000 85,290,000 50,000 8,529,000 14.00 2,388.12

Keruing 267 641.06 500,000 320,530,000 50,000 32,053,000 14.00 8,974.84

Damar (65) (154.33) 500,000 (77,165,000) 50,000 (7,716,500) 14.00 (2,160.62)

Resak (174) (459.83) 500,000 (229,915,000) 50,000 (22,991,500) 14.00 (6,437.62)

Jelutung (20) (64.53) 500,000 (32,265,000) 50,000 (3,226,500) 14.00 (903.42)

Kelompok Rimba Campuran 142 406.04 300,000 121,812,000 30,000 12,181,200 12.00 4,872.48

Jumlah Thn 2003 535 1,553.51 ……. 695,547,000 ….. 69,554,700 ….. 20,937.06


Meranti 2,289 6,539.37 500,000 3,269,685,000 50,000 326,968,500 14.00 91,551.18

Kapur 4,724 12,809.15 500,000 6,404,575,000 50,000 640,457,500 14.00 179,328.10

Keruing 1,348 2,771.35 500,000 1,385,675,000 50,000 138,567,500 14.00 38,798.90

Damar (242) (545.17) 500,000 (272,585,000) 50,000 (27,258,500) 14.00 (7,632.38)

Resak (1,023) (2,548.33) 500,000 (1,274,165,000) 50,000 (127,416,500) 14.00 (35,676.62)

Jelutung (937) (2,721.14) 500,000 (1,360,570,000) 50,000 (136,057,000) 14.00 (38,095.96)

Kelompok Rimba Campuran (934) (2,248.78) 300,000 (674,634,000) 30,000 (67,463,400) 12.00 (26,985.36)

Rengas (364) (986.3) 500,000 (493,150,000) 50,000 (49,315,000) 14.00 (13,808.20)

Jumlah Thn 2004 4,861 13,070.15 …… 6,984,831,000 ….. 698,483,100 ….. 187,479.66


Meranti 998 3,253.58 500,000 1,626,790,000 50,000 162,679,000 14.00 45,550.12

Kapur 371 1,150.38 500,000 575,190,000 50,000 57,519,000 14.00 16,105.32

Keruing 74 252.86 500,000 126,430,000 50,000 12,643,000 14.00 3,540.04

Damar 45 101.82 500,000 50,910,000 50,000 5,091,000 14.00 1,425.48

Resak (330) (775.01) 500,000 (387,505,000) 50,000 (38,750,500) 14.00 (10,850.14)

Jelutung (319) (746.63) 500,000 (373,315,000) 50,000 (37,331,500) 14.00 (10,452.82)

Kelompok Rimba Campuran 699 2,811.79 300,000 843,537,000 30,000 84,353,700 12.00 33,741.48

Rengas (29) (73.39) 500,000 (36,695,000) 50,000 (3,669,500) 14.00 (1,027.46)

Jumlah Thn 2005 1,509 5,975.40 ….. 2,425,342,000 ….. 242,534,200 ….. 78,032.02 Jumlah ahun 2000 s/d 2005 … T 6,905 20,599.06 ….. 10,105,720,000 ….. -1,010,572,000 ….. -286,448.74

---------- Bahwa dengan demikian telah terjadi kerugian Keuangan Negara

atas pemungutan Hasil Hutan Kayu yang dilakukan di luar areal blok

tebangan Rencana Kerja Tahunan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun

2005, dengan perincian sebagai berikut :

No

Tahun

Jumlah Dan Volume Kerugian Keuangan Negara

Perhitungan Berdasarkan Kayu Bulat Nilai Kayu Nilai PSDH Nilai DR Total

Batang M3 (Rp) (Rp) (US$) (Rp) (US$)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

1 2000 a. Laporan Mutasi Kayu Bulat

(LMKB) 15,544 37,608.65 21,504,778,000 2,150,477,800 508,201.40 23,655,255,800 508,201.40

b. Selisih SKSHH Dengan

Tanda Terima Nakhoda - - - - - - -

Kerugian Keuangan Negara Tahun 2000 15,544 37,608.65 21,504,778,000 2,150,477,800 508,201.40 23,655,255,800 508,201.40


(LMKB) 14,697 29,090.15 16,380,227,200 1,638,022,720 391,280.18 18,018,249,920 391,280.18






(LMKB) 23,310 55,451.32 28,484,314,200 2,848,431,420 751,319.92 31,332,745,620 751,319.92





(LMKB) 7,916 20,659.73 9,119,685,000 911,968,500 277,134.42 10,031,653,500 277,134.42


Tanda Terima Nakhoda 535 1,553.51 695,547,000 69,554,700 20,937.06 765,101,700 20,937.06

Kerugian Keuangan Negara

Tahun 2003 8,451 22,213.24 9,815,232,000 981,523,200 298,071.48 10,796,755,200 298,071.48


(LMKB) 10,710 26,652.76 11,253,750,000 1,125,375,000 352,412.34 12,379,125,000 352,412.34


Tanda Terima Nakhoda 4,861 13,070.15 6,984,831,000 698,483,100 187,479.66 7,683,314,100 187,479.66


Tahun 2004 15,571 39,722.91 18,238,581,000 1,823,858,100 539,892.00 20,062,439,100 539,892.00


(LMKB) 12,776 24,788.32 10,512,038,000 1,051,203,800 328,215.26 11,563,241,800 328,215.26



c. Berita Acara Pengukuran

Barang Bukti 979 3,115.16 1,550,754,000 155,075,400 43,543.98 1,705,829,400 43,543.98

Kerugian Keuangan Negara Tahun 2005 …. 15,264 33,878.88 14,488,134,000 1,448,813,400 449,791.26 15,936,947,400 449,791.26

Total Kerugian Keuangan Negara ………… 92,837 217,965.15 108,911,266,400 10,891,126,640 2,938,556.24 119,802,393,040 2,938,556.24 ---------- Bahwa adapun kerugian Keuangan Negara tersebut adalah terdiri dari : - Nilai kayu bulat yang ditebang di luar RKT Rp. 108.911.266.400,00- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp. 10.891.126.640,00- Dana Reboisasi (DR) US $ 2,938.556,24 Jumlah Rp

US $ 119.802.393.040,00

2.938.556,24 Sehingga dengan demikian, jumlah Kerugian Keuangan Negara seluruhnya

adalah Rp 119.802.393.040,00 (seratus sembilan belas milyar delapan

ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dan

US$ 2.938.556,24 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima

ratus lima puluh enam koma dua puluh empat US dollar) atau setidak-

tidaknya lebih kurang dari jumlah tersebut, sesuai dengan hasil audit BPKP

Propinsi Sumatera Utara Nomor : R-2369/PW02/6/ 2006 Tanggal 22 Juni

2006.

----------- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan UU R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat

(1) KUHPidana.

SUBSIDAIR : ---------- Bahwa ia terdakwa ADELIN LIS selaku Direktur Keuangan / Umum

PT. Keang Nam Development Indonesia dengan saksi Ir. OSCAR A.


Indonesia dan saksi Ir. WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi


dan perencanaan PT. Keang Nam Development Indonesia yang masing-

masing diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai

dengan Akta Notaris Nomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapan

Djaidir, SH Notaris di Medan (masing-masing diperiksa dalam berkas

perkara terpisah) serta saksi Ir. SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2000 s/d Tanggal 28

Agustus 2002 dan saksi Ir. BUDI ISMOYO selaku Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Mandailing Natal sejak Tanggal 29 Agustus 2002 s/d 2006

(diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada kurun waktu tahun 2000

sampai dengan Januari 2006 bertempat di kawasan hutan Sungai

Singkuang - Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera

Utara dan di Kantor PT. Keang Nam Development Indonesia Jalan

Mangkubumi No.15-16 Medan, yang berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP

Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, telah

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana merupakan beberapa

perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE

HANDELING), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai

berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Bahwa PT. Keang Nam Development Indonesia berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 238/KPKI UM/ 5/1974 Tanggal 12

Mei 1974 yang telah beberapa kali diperpanjang, terakhir diperbaharui

dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 805 / KPTS – VI /99

Tanggal 30 September 1999 tentang Pembaharuan hak Pengusahaan

Hutan Kepada PT. Keang Nam Development Indonesia di Propinsi Daerah

Tingkat I Sumatera Utara, PT. Keang Nam Development Indonesia telah

mendapat fasilitas dari negara berupa izin pengusahaan hutan (sekarang

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/IUPHHK) seluas 58.590 (lima

puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh) Hektar kawasan hutan yang

terletak di kawasan hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal Kabupaten

Mandailing Natal (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan). Dalam

memanfaatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tersebut,

terdakwa dengan saksi Ir. OSCAR A. SIPAYUNG, saksi Ir. WASHINGTON


PANE selaku Direksi PT. Keang Nam Development Indonesia telah

memungut hasil hutan kayu dengan cara memerintahkan Karyawan PT.

Keang Nam Development Indonesia antara lain saksi MUSRAN

TUMANGGOR (Operator Chain Saw) untuk melakukan penebangan kayu

dengan menggunakan alat berupa Chain Saw atau alat penebang lainnya

di luar areal Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan, yakni : -------


serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 15.544 (lima


seluruhnya 37.608,65 M3 di Jalan Danau KM. 10 pada titik koordinat 000

57‘ 22,4” LU dan 990 03‘ 26,4“ BT di luar RKT PT. Keang Nam

Development Indonesia tahun 2000 namun dari pemungutan hasil

hutan kayu tersebut sama sekali tidak membayar Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dengan rincian sebagai

berikut :

Jenis Kayu Jumlah Batang Volume (M3) Kelompok Jenis Meranti Meranti 3,192 7,644.47 Kapur 4,577 11,256.11 Keruing 1,669 4,103.66 Damar 314 655.57 Resak 1,546 3,631.61 Jelutung 426 1,157.38 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 3,820 9,159.85 Jumlah Tahun 2000 15,544 37,608.65

2. Pada tahun 2001 tanpa hak dan tanpa izin melakukan penebangan serta memungut

hasil hutan kayu tebangan sebanyak 14.697 (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) batang dengan volume seluruhnya 29.090,15 M3 Dalam tahun 2001 pada lokasi jalan Danau KM. 12 di luar RKT PT. Keang Nam Development Indonesia tahun 2001 dengan tidak membayar PSDH dan DR sebagaimana mestinya, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kayu Jumlah Batang Volume (M3) Kelompok Jenis Meranti Meranti 2,626 5,215.72 Kapur 3,063 5,995.68 Keruing 2,054 3,801.77 Damar 927 1,922.82 Resak 1,390 2,583.68 Jelutung 630 1,579.52 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,007 7,990.96


Jumlah Tahun 2001 14,697 29,090.15 3. Pada tahun 2002 tanpa hak dan tanpa izin melakukan penebangan


puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) batang dengan volume seluruhnya

55.451,32 M3 di Jalan Koridor KM. 9 pada titik koordinat 000 55’ 06,9 ‘

LU dan 990 07’ 09,0 BT di luar RKT PT. Keang Nam Development

Indonesia tahun 2002 dengan tidak membayar PSDH dan DR


Jenis Kayu Jumlah Batang Volume (M3) Kelompok Jenis Meranti Meranti 2,122 6,040.98 Kapur 1,958 5,136.77 Keruing 2,070 4,913.19 Damar 810 1,951.27 Resak 785 1,725.49 Jelutung 327 859.02 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,558 6,179.49 Jumlah ……………………… 10,630 26,806.21 Kelompok Jenis Meranti Meranti 1,989 4,454.07 Kapur 2,347 5,136.56 Keruing 1,842 4,284.55 Damar 1,013 2,198.37 Resak 1,781 4,034.38 Jelutung 790 2,217.39 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,918 6,319.79 Jumlah ………………………. 12,680 28,645.11 Jumlah Tahun 2002 23,310 55,451.32


serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 7,916 (tujuh ribu

sembilan ratus enam belas) batang dengan volume seluruhnya

20,659.73 M3 di Jalan Koridor KM. 9 pada titik koordinat 000 54’ 55,6 “

LU dan 990 06’ 55’,4” di luar RKT PT. Keang Nam Development

Indonesia Tahun 2003 dengan tidak membayar PSDH dan DR


Jenis Kayu Jumlah Batang Volume (M3) Kelompok Jenis Meranti Meranti 1,301 3,372.75 Kapur 1,244 3,172.18 Keruing 1,116 2,903.01 Damar 515 1,285.40 Resak 660 1,661.29 Jelutung 450 1,449.86 Kelompok K R Campuran


Rimba Campuran 2,355 6,050.90 Rengas 275 764.34 Jumlah Tahun 2003 7,916 20,659.73


serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 10,710 (sepuluh

ribu tujuh ratus sepuluh) batang dengan volume seluruhnya 26,652.76 M3 di Jalan Danau KM. 4 pada titik koordinat: 000 55’ 30,8 “ LU dan 990

04’ 25’,3” di luar RKT PT. Keang Nam Development Indonesia Tahun

2004 dengan tidak membayar PSDH dan DR sebagaimana mestinya.

Jenis Kayu Jumlah Batang Volume (M3) Kelompok Jenis Meranti Meranti 1,704 4,274.36 Kapur 1,489 3,645.28 Keruing 1,126 2,842.50 Resak 1,034 2,569.44 Jelutung 901 2,406.17 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,221 10,363.15 Rengas 235 551.86 Jumlah Tahun 2004 10,710 26,652.76



belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) batang dengan volume

seluruhnya 24.788,32 M3. di Jalan Danau KM. 9 Aek Lambe pada titik

koordinat: 000 56’ 50,4 “ LU dan 990 05’ 21’,2”BT di luar RKT PT.

Keang Nam Development Indonesia Tahun 2005 dengan tidak

membayar PSDH dan DR sebagaimana mestinya, dengan rincian

sebagai berikut :

Jenis Kayu Jumlah Batang Volume (M3) Kelompok Jenis Meranti Meranti 2,085 3,899.00 Kapur 1,684 3,281.36 Keruing 1,425 2,768.52 Resak 1,353 2,572.35 Jelutung 1,232 2,260.80 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,610 9,410.61 Rengas 387 595.68 Jumlah Tahun 2005 12,776 24,788.32

--------- Bahwa perbuatan terdakwa, saksi Ir. Oscar Sipayung dan Ir.

Washington Pane serta saksi Ir. H. Sucipto L. Tobing dan atau saksi Ir.

Budi Ismoyo sebagaimana telah diuraikan di atas telah menyalahgunakan


kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

atau kedudukan yakni :

Terdakwa, saksi Ir. OSCAR SIPAYUNG dan Ir. WASHINGTON PANE

telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena kedudukan selaku Direksi PT. Keang Nam

Development Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 805/Kpts-VI/99

Tanggal 30 September 1999 yang antara lain menyebutkan :

Tidak melaksanakan sistim silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia

pada areal hutan seluas 58.590 Hektar ;

Melakukan penebangan / pemungutan hasil hutan kayu di luar areal

yang telah ditetapkan didalam Rencana Karya Lima Tahunan dan

Rencana Karya Tahunan yang telah disahkan ;

Tidak membangun dan memelihara jaringan jalan didalam areal

kerjanya sesuai dengan ketetapan dan ketentuan tentang

pembuatan jalan angkutan serta sesuai dengan Rencana Karya

Pengusahaan Hutan yang telah disahkan ;

Tidak membayar Iuran Hasil Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan

(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagaimana mestinya ;


Masyarakat setempat dan Koperasi Sinar Meranti) 25% sebagai hak

kompensasi masyarakat (15% dialihkan langsung pada saat




Pemegang Saham Perusahaan.

Saksi Ir. SUCIPTO L. TOBING dan saksi Ir. BUDI ISMOYO telah

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Mandailing Natal yakni :

Tidak melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di wilayah

kerjanya sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri

Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 316/KPTS-II/1999 Tentang

Tata Usaha Hasil Hutan jo Keputusan Menteri Kehutanan No.

126/KPTS-II/2003 Tanggal 4 April 2003 tentang Penatausahaan

Hasil Hutan.


Tidak menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas

Kehutanan Propinsi selambat-lambatnya setiap Tanggal 30

Nopember, dan Pertimbangan teknis tidak mempedomani Quota

Tebangan Tahunan dan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC)

Tebangan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota,

sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : 16/Kpts-II/2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Rencana

Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan

Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Alam Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 314/Kpts-II/1999

tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima

Tahun dan Rencana Karya Tahunan atau Bagan Kerja

Pengusahaan Hutan.

----------Bahwa penebangan dan pemungutan hasil hutan kayu oleh

terdakwa dengan saksi Ir. Oscar Sipayung dan Ir. Washington Pane di luar

RKT tidak dikontrol oleh saksi Ir. Sucipto L. Tobing dan atau saksi Ir. BUDI

ISMOYO selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal dan

atau setidak-tidaknya oleh pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing

Natal, sehingga terdakwa dengan saksi Ir. Oscar Sipayung dan Ir.

Washington Pane sangat leluasa melakukan penebangan dan pemungutan

hasil hutan kayu di luar RKT.

---------Bahwa saksi Ir. Sucipto L. Tobing dan saksi Ir. Budi Ismoyo

mengetahui bahwa secara tehnis Tata Cara Pengesahan RKT PT. Keang

Nam Development Indonesia yaitu PT. Keang Nam Development

Indonesia selaku Pemegang Hak IUPHHK tidak melakukan Timber

Cruising di dalam Areal IUPHHK yang akan diajukan RKT untuk tahun

yang akan datang, namun PT. Keang Nam Development Indonesia

mengajukan Cheking Crusing atas Laporan Hasil Crusing yang dibuatnya

sendiri kepada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara dengan

tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal. ------

---------- Bahwa Dinas Kehutanan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran

(SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Surat Perintah

Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) adalah berdasarkan Laporan

Hasil Cruising pohon yang akan ditebang atau berdasarkan Laporan Hasil

Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) yang dibuat oleh PT. Keang Nam

Development Indonesia, dan untuk itu sejak tahun 2001 s/d tahun 2005 PT.

Keang Nam Development Indonesia ada melakukan pembayaran Provisi


Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas Pemungutan

Hasil Hutan Kayu yang belum ditebang/dipungut sesuai dengan Rencana

Kerja Tahunan (RKT) karena kayu yang ditebang/dipungut adalah di luar

areal blok tebangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT. Keang Nam

Development Indonesia.


WASHINGTON PANE serta saksi Ir. H. Sucipto L. Tobing selaku Kepala

Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2000 s/d 2001 dan

saksi Ir. Budi Ismoyo selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Mandailing Natal tahun 2002 s/d 2006 sebagaimana diuraikan di atas telah

menguntungkan PT. Keang Nam Development Indonesia dan atau diri

terdakwa sendiri sebesar Rp. 119.802.393.040,00 dan US$ 2.938.556,24

atau setidak-tidaknya Rp. 83.112.016.591,- (delapan puluh tiga milyar

seratus dua belas juta enam belas ribu lima ratus sembilan puluh satu

rupiah ) yang masuk ke dalam rekening pribadi terdakwa pada Bank Buana

Cabang Jln. Palang Merah Medan Nomor Rekening : 002.001783 dan

HSBC Cabang Medan Nomor Rekening : 008-031288-001 yang diperoleh

dari penjualan hasil hutan kayu yang ditebang di luar blok RKT PT. Keang

Nam Development Indonesia.


WASHINGTON PANE serta saksi Ir. Sucipto L. Tobing selaku Kepala

Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2000 s/d 2001 dan

saksi Ir. Budi Ismoyo selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Mandailing Natal tahun 2002 s/d 2006 sebagaimana diuraikan di atas telah

menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana hasil perhitungan

BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Nomor : R-

2369/PW02/6/ 2006 Tanggal 22 Juni 2006, dengan rincian perhitungan

sebagai berikut :

NO.

TAHUN

VOLUME

(M³)

Nilai Kayu

(Rp.)

Nilai PSDH

(Rp.)

Nilai DR

(US.$

1. 2000 37.608,65 21.504.778.000 2.150.477.800 508.201,40

2. 2001 29.090,15 16.380.227.200 1.638.022.720 391.280,18

3. 2002 55.451,32 28.484.314.200 2.848.431.420 751.319,92

4. 2003 22.213,24 9.815.232.000 981.523.200 298.071,48

5. 2004 39.722,91 18.238.581.000 1.823.858.100 539.892,00

6. 2005 33.878,88 14.488.134.000 1.448.813.400 449.791,26

Jumlah 217.965,15 108.911.266.400 10.891.126.640 2.938.556,24


Dengan perincian :

Nilai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas Pemungutan Hasil Hutan

Kayu di luar areal blok tebangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh PT.

Keang Nam Development Indonesia berdasarkan Laporan Mutasi Kayu

Bulat (LMKB) tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 adalah sebagai

berikut :

No

Periode Tahun

Jenis Kayu

Jumlah Batang

Volume

(M3)

Harga Kayu Bulat

Per M3 (Rp)

Provisi Sumber Daya Hutan

(PSDH) Tarif/M3 Total Nilai

(Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 8 9 1 1-Jan-00 Kelompok Jenis Meranti

s/d Meranti 3,192 7,644.47 640,000 64,000 489,246,080 31-Dec-00 Kapur 4,577 11,256.11 640,000 64,000 720,391,040 Keruing 1,669 4,103.66 640,000 64,000 262,634,240 Damar 314 655.57 640,000 64,000 41,956,480 Resak 1,546 3,631.61 640,000 64,000 232,423,040 Jelutung 426 1,157.38 640,000 64,000 74,072,320 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 3,820 9,159.85 360,000 36,000 329,754,600 Jumlah Tahun 2000 15,544 37,608.65 ….. ….. 2,150,477,800 2 1-Jan-01 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,626 5,215.72 640,000 64,000 333,806,080 31-Dec-01 Kapur 3,063 5,995.68 640,000 64,000 383,723,520 Keruing 2,054 3,801.77 640,000 64,000 243,313,280 Damar 927 1,922.82 640,000 64,000 123,060,480 Resak 1,390 2,583.68 640,000 64,000 165,355,520 Jelutung 630 1,579.52 640,000 64,000 101,089,280 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,007 7,990.96 360,000 36,000 287,674,560 Jumlah Tahun 2001 14,697 29,090.15 ….. ….. 1,638,022,720 3 1-Jan-02 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,122 6,040.98 40,000 64,000 386,622,720 30-Jun-02 Kapur 1,958 5,136.77 640,000 64,000 328,753,280 Keruing 2,070 4,913.19 640,000 64,000 314,444,160 Damar 810 1,951.27 640,000 64,000 124,881,280 Resak 785 1,725.49 640,000 64,000 110,431,360 Jelutung 327 859.02 640,000 64,000 54,977,280 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,558 6,179.49 360,000 36,000 222,461,640 Jumlah ………………… 10,630 26,806.21 ….. ….. 1,542,571,720 4 1-Jul-02 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,989 4,454.07 500,000 50,000 222,703,500 31-Dec-02 Kapur 2,347 5,136.56 500,000 50,000 256,828,000 Keruing 1,842 4,284.55 500,000 50,000 214,227,500 Damar 1,013 2,198.37 500,000 50,000 109,918,500 Resak 1,781 4,034.38 500,000 50,000 201,719,000 Jelutung 790 2,217.39 500,000 50,000 110,869,500 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,918 6,319.79 300,000 30,000 189,593,700 Jumlah ………………….. 12,680 28,645.11 ….. ….. 1,305,859,700


Jumlah Tahun 2002 23,310 55,451.32 ….. ….. 2,848,431,420 5 1-Jan-03 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,301 3,372.75 500,000 50,000 168,637,500 31-Dec-03 Kapur 1,244 3,172.18 500,000 50,000 158,609,000 Keruing 1,116 2,903.01 500,000 50,000 145,150,500 Damar 515 1,285.40 500,000 50,000 64,270,000 Resak 660 1,661.29 500,000 50,000 83,064,500 Jelutung 450 1,449.86 500,000 50,000 72,493,000 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,355 6,050.90 300,000 30,000 181,527,000 Rengas 275 764.34 500,000 50,000 38,217,000 Jumlah Tahun 2003 7,916 20,659.73 ….. ….. 911,968,500 6 1-Jan-04 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,704 4,274.36 500,000 50,000 213,718,000 31-Dec-04 Kapur 1,489 3,645.28 500,000 50,000 182,264,000 Keruing 1,126 2,842.50 500,000 50,000 142,125,000 Resak 1,034 2,569.44 500,000 50,000 128,472,000 Jelutung 901 2,406.17 500,000 50,000 120,308,500 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,221 10,363.15 300,000 30,000 310,894,500 Rengas 235 551.86 500,000 50,000 27,593,000 Jumlah Tahun 2004 10,710 26,652.76 ….. ….. 1,125,375,000 7 1-Jan-05 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,085 3,899.00 500,000 50,000 194,950,000 31-Dec-05 Kapur 1,684 3,281.36 500,000 50,000 164,068,000 Keruing 1,425 2,768.52 500,000 50,000 138,426,000 Resak 1,353 2,572.35 500,000 50,000 128,617,500 Jelutung 1,232 2,260.80 500,000 50,000 113,040,000 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,610 9,410.61 300,000 30,000 282,318,300 Rengas 387 595.68 500,000 50,000 29,784,000 Jumlah Tahun 2005 12,776 24,788.32 ….. ….. 1,051,203,800 Jumlah Tahun 2000 s/d 2005 ……… 84,953 194,250.93 ….. 9,725,479,240

a. Dana Reboisasi atas Pemungutan Hasil Hutan Kayu di luar areal blok


Development Indonesia berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat

(LMKB) tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 adalah sebagai

berikut :

No

Periode Tahun

Jenis Kayu

Jumlah Batang

Volume

(M3)

Dana Reboisasi (DR)

Tarif/M3 (US$)

Total Nilai (US$)

1 2 3 4 5 10 11 1 1-Jan-00 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 3,192 7,644.47 14.00 107,022.58 31-Dec-00 Kapur 4,577 11,256.11 14.00 157,585.54 Keruing 1,669 4,103.66 14.00 57,451.24 Damar 314 655.57 14.00 9,177.98 Resak 1,546 3,631.61 14.00 50,842.54 Jelutung 426 1,157.38 14.00 16,203.32 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 3,820 9,159.85 12.00 109,918.20


Jumlah Tahun 2000 15,544 37,608.65 ….. 508,201.40 2 1-Jan-01 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,626 5,215.72 14.00 73,020.08 31-Dec-01 Kapur 3,063 5,995.68 14.00 83,939.52 Keruing 2,054 3,801.77 14.00 53,224.78 Damar 927 1,922.82 14.00 26,919.48 Resak 1,390 2,583.68 14.00 36,171.52 Jelutung 630 1,579.52 14.00 22,113.28 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,007 7,990.96 12.00 95,891.52 Jumlah Tahun 2001 14,697 29,090.15 ….. 391,280.18 3 1-Jan-02 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,122 6,040.98 14.00 84,573.72 30-Jun-02 Kapur 1,958 5,136.77 14.00 71,914.78 Keruing 2,070 4,913.19 14.00 68,784.66 Damar 810 1,951.27 14.00 27,317.78 Resak 785 1,725.49 14.00 24,156.86 Jelutung 327 859.02 14.00 12,026.28 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,558 6,179.49 12.00 74,153.88 Jumlah ……………………… 10,630 26,806.21 ….. 362,927.96 4 1-Jul-02 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,989 4,454.07 14.00 62,356.98 31-Dec-02 Kapur 2,347 5,136.56 14.00 71,911.84 Keruing 1,842 4,284.55 14.00 59,983.70 Damar 1,013 2,198.37 14.00 30,777.18 Resak 1,781 4,034.38 14.00 56,481.32 Jelutung 790 2,217.39 14.00 31,043.46 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,918 6,319.79 12.00 75,837.48 Jumlah ……………………… 12,680 28,645.11 ….. 388,391.96 Jumlah Tahun 2002 23,310 55,451.32 ….. 751,319.92 5 1-Jan-03 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,301 3,372.75 14.00 47,218.50 31-Dec-03 Kapur 1,244 3,172.18 14.00 44,410.52 Keruing 1,116 2,903.01 14.00 40,642.14 Damar 515 1,285.40 14.00 17,995.60 Resak 660 1,661.29 14.00 23,258.06 Jelutung 450 1,449.86 14.00 20,298.04 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,355 6,050.90 12.00 72,610.80 Rengas 275 764.34 14.00 10,700.76 Jumlah Tahun 2003 7,916 20,659.73 ….. 277,134.42 6 1-Jan-04 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,704 4,274.36 14.00 59,841.04 31-Dec-04 Kapur 1,489 3,645.28 14.00 51,033.92 Keruing 1,126 2,842.50 14.00 39,795.00 Resak 1,034 2,569.44 14.00 35,972.16 Jelutung 901 2,406.17 14.00 33,686.38 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,221 10,363.15 12.00 124,357.80 Rengas 235 551.86 14.00 7,726.04 Jumlah Tahun 2004 10,710 26,652.76 ….. 352,412.34


7 1-Jan-05 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,085 3,899.00 14.00 54,586.00 31-Dec-05 Kapur 1,684 3,281.36 14.00 45,939.04 Keruing 1,425 2,768.52 14.00 38,759.28 Resak 1,353 2,572.35 14.00 36,012.90 Jelutung 1,232 2,260.80 14.00 31,651.20 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,610 9,410.61 12.00 112,927.32 Rengas 387 595.68 14.00 8,339.52 Jumlah Tahun 2005 12,776 24,788.32 ….. 328,215.26 Jumlah Tahun 2000 s/d 2005 ………………. 84,953 194,250.93 ….. 2,608,563.52

c. Nilai Kayu Bulat atas Pemungutan Hasil Hutan Kayu di luar areal blok


Development Indonesia, berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat

(LMKB) tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, adalah :

No

Periode Tahun

Jenis Kayu

Jumlah Batang

Volume

(M3)

Harga Kayu Bulat

Per M3 (Rp)

Total Nilai

Kayu Bulat (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 1 1-Jan-00 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 3,192 7,644.47 640,000 4,892,460,800 31-Dec-00 Kapur 4,577 11,256.11 640,000 7,203,910,400 Keruing 1,669 4,103.66 640,000 2,626,342,400 Damar 314 655.57 640,000 419,564,800 Resak 1,546 3,631.61 640,000 2,324,230,400 Jelutung 426 1,157.38 640,000 740,723,200 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 3,820 9,159.85 360,000 3,297,546,000 Jumlah Tahun 2000 15,544 37,608.65 ….. 21,504,778,000 2 1-Jan-01 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,626 5,215.72 640,000 3,338,060,800 31-Dec-01 Kapur 3,063 5,995.68 640,000 3,837,235,200 Keruing 2,054 3,801.77 640,000 2,433,132,800 Damar 927 1,922.82 640,000 1,230,604,800 Resak 1,390 2,583.68 640,000 1,653,555,200 Jelutung 630 1,579.52 640,000 1,010,892,800 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,007 7,990.96 360,000 2,876,745,600 Jumlah Tahun 2001 14,697 29,090.15 ….. 16,380,227,200 3 1-Jan-02 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,122 6,040.98 640,000 3,866,227,200 30-Jun-02 Kapur 1,958 5,136.77 640,000 3,287,532,800 Keruing 2,070 4,913.19 640,000 3,144,441,600 Damar 810 1,951.27 640,000 1,248,812,800 Resak 785 1,725.49 640,000 1,104,313,600 Jelutung 327 859.02 640,000 549,772,800 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,558 6,179.49 360,000 2,224,616,400 Jumlah ……………………… 10,630 26,806.21 ….. 15,425,717,200


4 1-Jul-02 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,989 4,454.07 500,000 2,227,035,000 31-Dec-02 Kapur 2,347 5,136.56 500,000 2,568,280,000 Keruing 1,842 4,284.55 500,000 2,142,275,000 Damar 1,013 2,198.37 500,000 1,099,185,000 Resak 1,781 4,034.38 500,000 2,017,190,000 Jelutung 790 2,217.39 500,000 1,108,695,000 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,918 6,319.79 300,000 1,895,937,000 Jumlah ……………………… 12,680 28,645.11 ….. 13,058,597,000 Jumlah Tahun 2002 23,310 55,451.32 ….. 28,484,314,200 5 1-Jan-03 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,301 3,372.75 500,000 1,686,375,000 31-Dec-03 Kapur 1,244 3,172.18 500,000 1,586,090,000 Keruing 1,116 2,903.01 500,000 1,451,505,000 Damar 515 1,285.40 500,000 642,700,000 Resak 660 1,661.29 500,000 830,645,000 Jelutung 450 1,449.86 500,000 724,930,000 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 2,355 6,050.90 300,000 1,815,270,000 Rengas 275 764.34 500,000 382,170,000 Jumlah Tahun 2003 7,916 20,659.73 ….. 9,119,685,000 6 1-Jan-04 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 1,704 4,274.36 500,000 2,137,180,000 31-Dec-04 Kapur 1,489 3,645.28 500,000 1,822,640,000 Keruing 1,126 2,842.50 500,000 1,421,250,000 Resak 1,034 2,569.44 500,000 1,284,720,000 Jelutung 901 2,406.17 500,000 1,203,085,000 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,221 10,363.15 300,000 3,108,945,000 Rengas 235 551.86 500,000 275,930,000 Jumlah Tahun 2004 10,710 26,652.76 ….. 11,253,750,000 7 1-Jan-05 Kelompok Jenis Meranti s/d Meranti 2,085 3,899.00 500,000 1,949,500,000 31-Dec-05 Kapur 1,684 3,281.36 500,000 1,640,680,000 Keruing 1,425 2,768.52 500,000 1,384,260,000 Resak 1,353 2,572.35 500,000 1,286,175,000 Jelutung 1,232 2,260.80 500,000 1,130,400,000 Kelompok K R Campuran Rimba Campuran 4,610 9,410.61 300,000 2,823,183,000 Rengas 387 595.68 500,000 297,840,000 Jumlah Tahun 2005 12,776 24,788.32 ….. 10,512,038,000

Jumlah Tahun 2000 s/d 2005 …………………….. 84,953 194,250.93 97,254,792,400

d. Nilai Kayu Bulat, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana

Reboisasi atas Pemungutan Hasil Hutan Kayu di luar areal blok

tebangan/RKT oleh PT. Keang Nam Development Indonesia

berdasarkan perhitungan selisih jumlah batang dan volume kayu bulat

antara dokumen SKSHH dengan Tanda terima nakhoda kapal

pengangkut kayu bulat tahun 2003 sampai dengan 2005, adalah :


No

Periode Tahun Jenis Kayu

Jumlah Batang

Volume

(M3)

Harga Kayu Bulat

Per M3 (Rp)

Nilai

Kayu Bulat (Rp)

Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi

(PSDH) (DR)

Tarif/M3 (Rp)

Total Nilai (Rp)

Tarif/M3 (US$)

Total Nilai (Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.


Meranti 313 1,014.52 500,000 507,260,000 50,000 50,726,000 14.00 14,203.28

Kapur 72 170.58 500,000 85,290,000 50,000 8,529,000 14.00 2,388.12

Keruing 267 641.06 500,000 320,530,000 50,000 32,053,000 14.00 8,974.84

Damar (65) (154.33) 500,000 (77,165,000) 50,000 (7,716,500) 14.00 (2,160.62)

Resak (174) (459.83) 500,000 (229,915,000) 50,000 (22,991,500) 14.00 (6,437.62)

Jelutung (20) (64.53) 500,000 (32,265,000) 50,000 (3,226,500) 14.00 (903.42)

Kelompok Rimba Campuran 142 406.04 300,000 121,812,000 30,000 12,181,200 12.00 4,872.48

Jumlah Thn 2003 535 1,553.51 ……. 695,547,000 ….. 69,554,700 ….. 20,937.06


Meranti 2,289 6,539.37 500,000 3,269,685,000 50,000 326,968,500 14.00 91,551.18

Kapur 4,724 12,809.15 500,000 6,404,575,000 50,000 640,457,500 14.00 179,328.10

Keruing 1,348 2,771.35 500,000 1,385,675,000 50,000 138,567,500 14.00 38,798.90

Damar (242) (545.17) 500,000 (272,585,000) 50,000 (27,258,500) 14.00 (7,632.38)

Resak (1,023) (2,548.33) 500,000 (1,274,165,000) 50,000 (127,416,500) 14.00 (35,676.62)

Jelutung (937) (2,721.14) 500,000 (1,360,570,000) 50,000 (136,057,000) 14.00 (38,095.96)

Kelompok Rimba Campuran (934) (2,248.78) 300,000 (674,634,000) 30,000 (67,463,400) 12.00 (26,985.36)

Rengas (364) (986.3) 500,000 (493,150,000) 50,000 (49,315,000) 14.00 (13,808.20)

Jumlah Thn 2004 4,861 13,070.15 …… 6,984,831,000 ….. 698,483,100 ….. 187,479.66


Meranti 998 3,253.58 500,000 1,626,790,000 50,000 162,679,000 14.00 45,550.12

Kapur 371 1,150.38 500,000 575,190,000 50,000 57,519,000 14.00 16,105.32

Keruing 74 252.86 500,000 126,430,000 50,000 12,643,000 14.00 3,540.04

Damar 45 101.82 500,000 50,910,000 50,000 5,091,000 14.00 1,425.48

Resak (330) (775.01) 500,000 (387,505,000) 50,000 (38,750,500) 14.00 (10,850.14)

Jelutung (319) (746.63) 500,000 (373,315,000) 50,000 (37,331,500) 14.00 (10,452.82)

Kelompok Rimba Campuran 699 2,811.79 300,000 843,537,000 30,000 84,353,700 12.00 33,741.48

Rengas (29) (73.39) 500,000 (36,695,000) 50,000 (3,669,500) 14.00 (1,027.46)

Jumlah Thn 2005 1,509 5,975.40 ….. 2,425,342,000 ….. 242,534,200 ….. 78,032.02 Jumlah ahun 2000 s/d 2005 … T 6,905 20,599.06 ….. 10,105,720,000 ….. -1,010,572,000 ….. -286,448.74

---------- Bahwa dengan demikian telah terjadi kerugian Keuangan Negara atas pemungutan Hasil Hutan Kayu yang dilakukan di luar areal blok tebangan Rencana Kerja Tahunan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, dengan perincian sebagai berikut :

No

Tahun

Jumlah Dan Volume Kerugian Keuangan Negara

Perhitungan Berdasarkan Kayu Bulat Nilai Kayu Nilai PSDH Nilai DR Total

Batang M3 (Rp) (Rp) (US$) (Rp) (US$)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11


(LMKB) 15,544 37,608.65 21,504,778,000 2,150,477,800 508,201.40 23,655,255,800 508,201.40





(LMKB) 14,697 29,090.15 16,380,227,200 1,638,022,720 391,280.18 18,018,249,920 391,280.18





(LMKB) 23,310 55,451.32 28,484,314,200 2,848,431,420 751,319.92 31,332,745,620 751,319.92






(LMKB) 7,916 20,659.73 9,119,685,000 911,968,500 277,134.42 10,031,653,500 277,134.42


Tanda Terima Nakhoda 535 1,553.51 695,547,000 69,554,700 20,937.06 765,101,700 20,937.06


Tahun 2003 8,451 22,213.24 9,815,232,000 981,523,200 298,071.48 10,796,755,200 298,071.48


(LMKB) 10,710 26,652.76 11,253,750,000 1,125,375,000 352,412.34 12,379,125,000 352,412.34




Tahun 2004 15,571 39,722.91 18,238,581,000 1,823,858,100 539,892.00 20,062,439,100 539,892.00


(LMKB) 12,776 24,788.32 10,512,038,000 1,051,203,800 328,215.26 11,563,241,800 328,215.26



c. Berita Acara Pengukuran

Barang Bukti 979 3,115.16 1,550,754,000 155,075,400 43,543.98 1,705,829,400 43,543.98

Kerugian Keuangan Negara Tahun 2005 …. 15,264 33,878.88 14,488,134,000 1,448,813,400 449,791.26 15,936,947,400 449,791.26

Total Kerugian Keuangan Negara ………… 92,837 217,965.15 108,911,266,400 10,891,126,640 2,938,556.24 119,802,393,040 2,938,556.24

---------- Bahwa adapun kerugian Keuangan Negara tersebut adalah terdiri dari : - Nilai kayu bulat yang ditebang di luar RKT Rp. 108.911.266.400,00- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp. 10.891.126.640,00- Dana Reboisasi (DR) US $ 2,938.556,24 Jumlah Rp

US $ 119.802.393.040,00

2.938.556,24 Sehingga dengan demikian, jumlah Kerugian Keuangan Negara seluruhnya

adalah Rp 119.802.393.040,00 (seratus sembilan belas milyar delapan

ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dan

US$ 2.938.556,24 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima

ratus lima puluh enam koma dua puluh empat US dollar) atau setidak-

tidaknya lebih kurang dari jumlah tersebut, sesuai dengan hasil audit BPKP

Propinsi Sumatera Utara Nomor : R-2369/PW02/6/ 2006 Tanggal 22 Juni

2006.

----------- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

D A N KEDUA :

PRIMAIR :

---------- Bahwa ia terdakwa ADELIN LIS dan saksi Ir. OSCAR A.

SIPAYUNG serta saksi Ir. WASHINGTON PANE (masing-masing diperiksa

dalam berkas perkara terpisah) oleh dan atas nama badan hukum atau

badan usaha PT. Keang Nam Development Indonesia selaku Pengurus


yakni terdakwa ADELIN LIS selaku Direktur Keuangan / Umum PT. Keang

Nam Development Indonesia dengan saksi Ir. OSCAR A. SIPAYUNG

selaku Direktur Utama PT. Keang Nam Development Indonesia dan saksi

Ir. WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi dan Perencanaan PT.

Keang Nam Development Indonesia yang masing-masing diangkat dalam

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta Notaris

Nomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH Notaris di

Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada kurun waktu

tahun 2000 sampai dengan Januari 2006 bertempat di kelompok hutan

Sungai Singkuang - Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal Propinsi

Sumatera Utara yang berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri

Medan berwenang mengadili perkara ini, yang diberikan izin usaha

pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin

usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin

pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dengan sengaja melakukan

kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, perbuatan mana merupakan

beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE


berikut :

---------- Bahwa PT. Keang Nam Development Indonesia telah mendapat

fasilitas dari negara berupa izin pengusahaan hutan di kelompok hutan

Sungai Singkuang - Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal sesuai

dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 238/KPKI UM/ 5/1974

Tanggal 12 Mei 1974 yang telah beberapa kali diperpanjang terakhir

diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 805 /

KPTS – VI /99 Tanggal 30 September 1999.

---------- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan

Perkebunan Nomor : 805/Kpts-VI/99 Tanggal 30 September 1999 tentang

Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan, sekarang Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) kepada PT. Keang Nam

Development Indonesia di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara,

Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah memberikan pembaharuan

Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Keang Nam Development Indonesia

atas areal hutan yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun (20 tahun ditambah daur

tanaman pokok) seluas lebih kurang 58.590 (lima puluh delapan ribu lima


ratus sembilan puluh) Hektar yang terletak pada kelompok hutan Sungai

Singkuang - Sungai Natal Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. -------------

---------- Bahwa untuk menjalankan hak PT. Keang Nam Development

Indonesia tersebut, terdakwa ADELIN LIS baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama dengan saksi Ir. OSCAR A. SIPAYUNG dan saksi Ir.

WASHINGTON PANE selaku Pengurus, yakni terdakwa ADELIN LIS

selaku Direktur Keuangan/Umum, saksi Ir. OSCAR A. SIPAYUNG selaku

Direktur Utama dan saksi Ir. WASHINGTON PANE selaku Direktur

Produksi oleh dan atas nama PT. Keang Nam Development Indonesia

telah melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, yakni

dengan tidak melaksanakan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan

Hutan menurut ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian

hutan. Bahwa selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu PT. Keang Nam Development Indonesia berdasarkan Surat

Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 151/KPTS/ IV-

BPHH/1993 Tanggal 19 Oktober 1993 tentang peraturan petunjuk teknis

Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) Jo. Pasal 82 UU No. 41 Tahun 1999

harus melakukan sistim Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia ( TPTI )

yang merupakan subsistim dari sistim pengelolaan hutan dengan filosofi

Lestari, antara lain :

a) Penataan Areal Kerja (PAK) Et-3 (Et = Exploitasi Tebangan) :

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Pengusahaan Hutan Nomor : 151/KPTS/ IV-BPHH/1993 Tanggal 19

Oktober 1993 Jo. Pasal 82 UU No. 41 Tahun 1999 tentang peraturan

petunjuk teknis Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Penataan Areal

Kerja (PAK) adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengatur blok kerja

tahunan dan petak kerja guna perencanaan, pelaksanaan, pemantauan

dan pengawasan kegiatan unit pengelolaan hutan. Penataan Areal

Kerja ( PAK ), Tata Batas Blok / Petak Kerja Tahunan sama sekali tidak

pernah dilaksanakan dan tidak terealisasikan sesuai dengan ketentuan,

hal ini terlihat dengan tidak adanya Dokumentasi Photo Pal Batas,

adanya pembuatan Rencana Pal Batas Blok dan Petak Tebangan

namun secara kongkrit pelaksanaan di lapangan tidak ada karena dana

untuk pelaksanaan dilapangan tidak ada karena tidak direalisasikan

oleh terdakwa selaku Direktur Keuangan/Umum, akan tetapi pada

URKT dibuat Rencana dan Realisasinya. Bahwa pembuatan Rencana

Penataan Areal Kerja (PAK) pada Blok Tebangan dan Petak Tebangan


tahunan RKT tahun 2000 s/d 2005 pada perencanaan ada dibuatkan

pada Buku RKT, namun realisasi di areal tidak ada, karena dukungan

dana tidak pernah disalurkan oleh terdakwa selaku Direktur Keuangan

PT. Keang Nam Development Indonesia kepada Manager Camp An.

LEE SUNGMAN Als Mr. LEE di Camp Tabuyung Kec. Muara Batang

Gadis Kab. Madina Prop. Sumut. Sehingga Penataan Areal Kerja, Tata

Batas Blok / Petak Kerja Tahunan sama sekali tidak pernah di

laksanakan dan tidak terealisasikan sesuai dengan ketentuan. Karena

Penataan Areal Kerja ( PAK ) dengan pembuatan Tata Batas HPH,

Tata Batas RKL dan Tata Batas Blok Rencana Kerja Tahunan ( RKT )

dan pembuatan Petak Kerja Tahunan serta Petak Kerja Tebangan

seharusnya dilaksanakan 3 (tiga) tahun sebelum penebangan ( Et-3 ),

namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, melainkan

langsung dilaksanakan penebangan pohon. Dan mengakibatkan terjadi

Eksploitasi yang tidak direncanakan yang mengakibatkan kerusakan

Hutan dan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan yang

direncanakan pada RKT sehingga penebangan pohon dilakukan diluar

RKT yang telah ditentukan.

b) Inventarisasi Tegakan sebelum Penebangan (ITSP) (Et-2) :

Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) adalah kegiatan

pencatatan, pengukuran dan penandaan pohon dalam areal blok kerja

tahunan untuk mengetahui (a) data pohon inti yang mencakup jumlah,

jenis, dan diameternya, (b) data pohon yang dilindungi yang mencakup

jumlah, jenis, dan diameternya, (c) data pohon yang akan dipanen yang

mencakup jumlah, jenis, diameter, dan tinggi bebas cabang.

Maksudnya (a) untuk mengetahui keadaan penyebaran pohon dalam

tegakan yang meliputi jumlah dan komposisi jenisnya serta volume

pohon yang akan ditebang dan (b) untuk mengetahui jumlah dan jenis

pohon inti dan pohon yang dilindungi yang akan dipelihara sampai

dengan rotasi berikutnya. Tujuannya (a) data penyebaran pohon

yang akan ditebang yang antara lain meliputi komposisi jenis,

jumlah, dan volume pohon digunakan untuk (i) menetapkan target

produksi tahunan pada blok kerja tahunan yang bersangkutan, (ii) arah

trace jalan, dan (iii) jumlah dan kapasitas mesin/tenaga kerja yang

harus disiapkan dan (b) data jumlah dan komposisi pohon yang ada

khususnya untuk pohon inti dan pohon yang dilindungi digunakan untuk

merencanakan jumlah dan komposisi pohon yang akan ditinggal di


lapangan untuk dipelihara sampai dengan rotasi tebangan berikutnya.

Bahwa ITSP khususnya ditujukan untuk penyusunan Rencana RKT

yang berkaitan dengan TPTI.

Namun pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan

(ITSP) pada Blok Tebangan RKT tahun 2000 / 2001 sampai tahun

2005, untuk ITSP tidak ada dilaksanakan, karena Rekapitulasi Laporan

Hasil Cruising (LHC) yang dibuat oleh Cruiser saksi KRISTIAN

MANULLANG antara lain Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC)

untuk URKT, pembuatan Rekapitulasinya tidak sesuai dengan Petak

Tebangan, Jenis pohon yang di tebang dan Volumenya di ketik oleh

Saksi Ir. Umasda sendiri atas perintah Direktur Produksi / Perencanaan

yaitu saksi Ir. WASHINGTON PANE, MSc, selanjutnya Saksi Ir.

Umasda diperintahkan untuk mengirimkan Rekapitulasi tersebut

kepada saksi SOESILO SETIAWAN selaku Manager Cabang Sibolga

untuk selanjutnya dikirim ke Camp Pinang kepada Manager Camp

Pinang saksi SIMON AGUSTINUS SIHOMBING untuk dilanjutkan

kepada saksi KRISTIAN MANULLANG (Cruiser) dengan maksud agar

dipedomani Rekapitulasi tersebut untuk di jabarkan pengisiannya ke

dalam LHC bukan berdasarkan data di lapangan. Bahwa pembuatan

Laporan Hasil Cruising (LHC) PT. Keang Nam Development Indonesia,

tidak sesuai format sehingga pelaksanaannya terdapat indikasi tidak

dilaksanakan Timber Cruising dengan intensitas 100%, karena terdapat

duplikasi data pohon yang berulang-ulang. Bahwa setelah dibuatkan

LHC dan di tandatangani kemudian dikirimkan dari Camp Pinang Kec.

Muara Batang Gadis Kab. Madina melalui Manager perwakilan Sibolga

yaitu saksi SOESILO SETIAWAN untuk diteruskan ke kantor PT.

Keang Nam Development Indonesia di Medan guna dijilid untuk bahan

Usulan RKT yang selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan

Prop. Sumatera Utara atas dasar Usulan dari saksi IR. OSCAR A.


Indonesia. Karena salah satu syarat penunjang dalam pengesahaan

RKT IUPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia berdasarkan

Surat Keputusan Dirjen PH Dephut nomor : 152/Kpts/IV-BPHH/1993

tentang Pedoman Penyusunan RKT Pengesahaan Hutan untuk periode

tahun 2000 sampai dengan 2002 adalah telah melaksanakan Timber

Cruising (ITSP Et-2) dengan Intensitas 100 % (seratus persen) hal ini

secara formal Administrasi tetap dibuat guna memenuhi persyaratan


usulan RKT namun pelaksanaan secara fisik dilapangan areal Blok

Tebangan di maksud tidak pernah dilaksanakan. Bahwa kegiatan

Timber Cruising / Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan ( ITSP )

sesuai dengan yang tertera di Rekapitulasi Hasil Timber Cruising /

Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) PT. Keang Nam

Development Indonesia tidak pernah dilaksanakan.

c) Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) (Et-1) :

Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) adalah kegiatan penyediaan

prasarana wilayah bagi kegiatan produksi kayu, pembinaan hutan,

perlindungan hutan, inspeksi kerja, transportasi sarana kerja, dan

komunikasi antar pusat kegiatan. Pembukaan hutan diwujudkan oleh

penyediaan jaringan angkutan, barak kerja, penimbunan kayu, dan lain-

lain. Maksudnya untuk merencanakan pembuatan jalan angkutan dan

prasarana lainnya yang berkaitan erat dengan kegiatan pengusahaan

hutan. Tujuannya adalah untuk menyiapkan jalan angkutan dan

prasarana lainnya (jembatan, gorong-gorong dan lain-lain) dalam upaya

untuk kelancaran angkutan produksi hasil hutan dari masing-masing

blok tebangan.

Pembukaan Wilayah Hutan secara Formil Administrasi ada

dilaksanakan namun secara riil di lapangan tidak dilaksanakan hal ini

terlihat dengan tidak adanya Dokumentasi Photo Pembukaan Wilayah

dan tidak adanya Peta Realisasi Pembuatan Jalan dengan Skala

1:10.000, kemudian dana untuk melakukan PWH dibuat pada Rencana

dan Realisasi namun berdasarkan perkiraan saja, dan faktanya tidak

ada.

Bahwa rencana dan realisasi serta persentase Pembukaan Wilayah

Hutan (PWH) berdasarkan RKT IUPHHK PT. Keang Nam

Development Indonesia periode Tahun 2000 sampai dengan Tahun

2005 adalah sebagai berikut :

(1) Tahun 2000 :

NO Uraian Rencana (KM) Realisasi (KM) % Keterangan 1 2 3 4 5 6 1 Jalan Utama 4,2 - 0 Menuju RKT Tahun

2000 2 Jalan Cabang - - 0

(2) Tahun 2001 :



2 Jalan Cabang 2,53 - 0 2001 dan 2002

(3) Tahun 2002 :


2003 2 Jalan Cabang 6,5 - 0

(4) Tahun 2003 :

NO Uraian Rencana (KM)

Realisasi (KM) % Keterangan

1 2 3 4 5 6 1 Jalan Utama 3,06 - 0 Menuju RKT Tahun

2003 dan 2004 2 Jalan Cabang - - 0 (5) Tahun 2004 :


2005 2 Jalan Cabang 5,44 - 0

(6) Tahun 2005 :


2006 Pembuatan jalan angkutan pada Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

periode tahun 2000 s/d tahun 2005 sebagai jalan yang digunakan

diareal RKT IUPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia di Base

Camp Pinang Desa Manuncang, Kec. Muara Batang Gadis, Kab.

Madina adalah dengan cara menebang kayu pohon yang lainnya untuk

jalan ketempat tegakkan kayu yang akan ditebang. Sehingga

persentase Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) (ET-1) mulai tahun 2000

s/d tahun 2005 pada areal IUPHHK PT. Keang Nam Development

Indonesia adalah 0 %.

d) Penebangan :

Penebangan adalah kegiatan pengambilan kayu dari pohon-pohon

dalam tegakan yang berdiameter sama dengan atau lebih besar dari

diameter batas yang ditetapkan. Kegiatan penebangan pohon meliputi

pekerjaan penentuan arah rebah, pelaksanaan penebangan,

pembagian batang, penyaradan, pengupasan, dan pengangkutan kayu

bulat dari Tempat Pengumpulan Kayu ke Tempat Penimbunan Kayu

maksudnya melaksanakan pemanfaatan kayu secara optimal dari blok


rencana yang telah disahkan atas pohon-pohon yang berdiameter lebih

besar dari batas diameter yang telah ditetapkan, dan meminimalkan

kerusakan terhadap tegakan tinggal. Tujuannya adalah untuk

mendapatkan hasil dan keuntungan perusahaan, berupa kayu dengan

jumlah cukup dan mutu yang memenuhi persyaratan.

Bahwa dalam dokumen RKT perusahaan PT. Keang Nam Development

Indonesia, telah dirumuskan rencana kegiatan penebangan di blok

tebangan dan anggaran yang berkaitan dengan penebangan, namun

hal itu tidak dilaksanakan penebangan di dalam RKT/Blok Tebangan,

melainkan dilakukan diluar RKT/BlokTebangan.

Bahwa penebangan kayu / pohon yang dilakukan petugas PT. Keang

Nam Development Indonesia diluar RKT dalam Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Keang Nam

Development Indonesia dalam kurun waktu tahun 2000 s/d tahun 2005

yang telah dilakukan secara berlanjut.

e) Pengayaan / Rehabilitasi (Et+2) :

Pengayaan/Rehabilitasi adalah kegiatan penanaman pada areal bekas

tebangan yang kurang cukup mengandung permudaan jenis niagawi,

dengan tujuan untuk memperbaiki komposisi jenis, penyebaran pohon

dan nilai tegakan. Maksud Pengayaan / Rehabilitasi adalah untuk

menambah jumlah anakan semai dengan cara penanaman pada

bagian-bagian areal bekas tebangan yang tidak atau kurang memiliki

permudaan jenis komersil sebanyak yang dipersyaratkan dan

penanaman pada areal terbuka seperti bekas Tempat Pengumpulan

Kayu dan Tempat Penimbunan Kayu yang tidak berfungsi lagi serta

areal terbuka lainnya. Tujuannya untuk memperbaiki komposisi jenis

dan penyebaran permudaan jenis komersil dan untuk mengupayakan

peningkatan nilai dan produktivitas tegakan tinggal. Bahwa penanaman

/ Pengayaan secara Administrasi Laporan tetap dilaksanakan akan

tetapi Riil di lapangan tidak pernah dilaksanakan.

----------Bahwa terdakwa selaku Direktur Keuangan PT. Keang Nam

Development Indonesia tidak merealisasikan anggaran biaya yang telah

ditetapkan guna melaksanakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam

Indonesia (TPTI). Bahwa dengan tidak terlaksananya petunjuk teknis

Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) mengakibatkan saksi Washington

Pane selaku Direktur Produksi dan Perencanaan PT. Keang Nam

Development Indonesia telah menerima laporan - laporan dari Camp


Manager yaitu saksi SIMON AGUSTINUS SIHOMBING dan Camp

Manager lainnya di Desa Manuncang Kec. Muara Batang Gadis

Kabupaten Mandailing Natal secara tidak benar dimana Laporan Hasil

Cruising (LHC), Laporan Pelaksanaan Timber Cruising, Laporan Hasil

Produksi Kayu Bulat (LHPKB) adalah tidak benar karena penebangan

pohon yang dilaksanakan dilapangan sejak tahun 2000 sampai dengan

tahun 2005 berada diluar RKT yang telah disetujui dan disahkan oleh

Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan saksi

Washington Pane selaku Direktur Perencanaan dan Produksi setiap

tahunnya mengajukan usul RKT kepada saksi Ir. OSCAR A. SIPAYUNG

selaku Direktur Utama PT. Keang Nam Development Indonesia untuk

ditanda tangani dan diteruskan kepada Dinas Kehutanan, dimana

datanya sebagai lampiran dan usulan RKT tersebut tidak benar bahkan

isi laporan Timber Cruising, laporan hasil cruising dibuat sendiri oleh

saksi Washington Pane selaku Direktur Produksi dan Perencanaan PT.

Keang Nam Development bersama saksi Ir. UMASDA selaku Kepala

Bagian Perencanaan PT. Keang Nam Development Indonesia, kemudian

dikirim kepada Camp Manager di Desa Manuncang dan setelah di

tandatangani dikirim kembali kepada saksi Washington Pane sedangkan

saksi Washington Pane tidak pernah turun ke lapangan dan saksi Ir.

OSCAR A. SIPAYUNG tidak melakukan cek dan ricek atas usulan RKT

yang diajukan oleh saksi Washington Pane tetapi terus menandatangani

usulan RKT yang tidak benar setiap tahunnya, sedangkan terdakwa

selaku Direktur Keuangan dan Umum juga tidak memberikan biaya

kepada saksi Washington Pane dan petugas di lapangan untuk

melakukan timber cruising.

--------- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan

Hutan Nomor : 152 / Kpts / IV / BPHH / 1993, Tanggal 19 Oktober 1993,

tentang Pedoman Penyusunan RKT Pengusahaan Hutan sebagaimana

telah dirubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan

Nomor : 203/KPTS/IV-BPHH/ 1994, Tanggal 7 Nopember 1994, tentang

penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan

Nomor : 152 / Kpts / IV / BPHH / 1993, Tanggal 19 Oktober 1993, tentang

penilaian dan pengesahan Usulan RKT Pengusahaan Hutan Alam dan

Kepmenhut RI Nomor : 16 / Kpts-II / 2003, Tanggal 08 Januari 2003,

tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima tahun, Rencana Kerja

tahunan dan Bagan Kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada


hutan alam Pedoman Penyusunan RKT Pengusahaan Hutan

sebagaimana dalam lampiran 3 Bab II tentang Penilaian RKT UPHHK

pada hutan alam diatur Persyaratan Pokok dan Persyaratan Penunjang

dan wajib dipedomani baik oleh pihak perusahaan PT. Keang Nam

Development Indonesia maupun oleh pihak Dinas Kehutanan Kab.

Madina dan Dinas Kehutanan Propinsi Sumut, serta Bupati Kab.

Mandailing Natal, akan tetapi setiap kali perusahaan PT. Keang Nam

Development Indonesia mengusulkan URKT periode tahun 2000 s/d

tahun 2005 untuk disahkan menjadi RKT oleh Pejabat yang berwenang

(Bupati Kab. Madina dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumut),

ketentuan tersebut diatas tidak dilaksanakan.

---------- Bahwa berdasarkan keterangan ahli DR. IR. BASUKI WASIS,

M.Si dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan dari hasil analisa

di laboratorium menunjukkan telah terjadi penurunan permeabilitas tanah

sebesar 9,22 - 16,17 cm/jam dengan nilai maksimum pada hutan alam

sebesar 18,38 cm/jam, hutan sekunder terbakar sebesar 9,22 cm/jam

dan tanah rusak sebesar 2,21 cm/jam dan jalan diperkeras 0 cm/jam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perusakan tanah

yang diindikasikan terjadinya penurunan permeabilitas tanah. Hal

tersebut akan menurunkan stock air tanah yang mengakibatkan

timbulnya banjir, run off, erosi dan longsor pada musim penghujan dan

kekeringan pada musim kemarau. Pengelolaan hutan produksi terbatas

dan hutan produksi di IUPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia

tidak berpedoman pada sistem silvikultur TPTI akibatnya telah terjadi

kerusakan stratifikasi tajuk pohon secara vertikal dan horisontal, sebaran

diameter batang pohon. Kerusakan yang diakibatkan tersebut akan

mengganggu kelestarian hutan dan akan timbulnya kerusakan

lingkungan. Pada hutan alam yang masih utuh terdapat stratifikasi

vegetasi secara vertikal (tajuk) dan horisontal yang lengkap dari

tumbuhan bawah, tingkat semai, pancang, tiang dan pohon. Pada total

volume hutan alam yang masih baik yaitu 35,90 M3. Pada tanah rusak

tidak dijumpai stratifikasi tajuk pohon secara vertikal dan horizontal. Hasil

pengamatan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada upaya pihak

IUPHHK PT. KEANG NAM DEVELOPMENT INDONESIA untuk

melakukan kegiatan pengelolaan hutan produksi secara baik dengan

berpedoman pada sistem silvikultur TPTI, justru yang terjadi sebaliknya

pihak pengelola telah melakukan kegiatan perusakan lingkungan dan


menyebabkan terjadinya kerusakan hutan alam. Pengelolaan hutan

produksi terbatas dan hutan produksi di IUPHHK PT KEANG NAM

DEVELOPMENT INDONESIA tidak berpedoman pada sistem silvikultur

TPTI akibatnya telah terjadi kerusakan stratifikasi tajuk pohon secara

vertikal dan horisontal, sebaran diameter batang pohon. Kerusakan yang

diakibatkan tersebut akan mengganggu kelestarian hutan dan akan

timbulnya kerusakan lingkungan. Bahwa dampak kerusakan sifat fisik

tanah akibat adanya kegiatan kegiatan Kawasan Hutan Lindung dan

melakukan perusakan hutan produksi lokasi IUPHHK PT KEANG NAM

DEVELOPMENT INDONESIA di Kabupaten Mandailing Natal Propinsi

Sumatera Utara adalah :

a. Konversi lahan hutan dari Hutan alam menjadi tanah terbuka dan

hutan sekunder terbakar telah menyebabkan terjadinya pemadatan

tanah hal ini terlihat dengan meningkatnya kerapatan limbak sebesar

0,06 - 0,68 gram/cc yaitu dari 0,63 gram/cc pada hutan alam menjadi

1,31 gram/cc pada tanah terbuka dan 0,69 gram/cc pada hutan

sekunder terbakar. Hal ini menunjukkan bahwa pada Hutan Produksi

telah terjadi kerusakan struktur tanah.

b. Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka dan hutan sekunder

terbakar secara nyata menurunkan porositas tanah sebesar 4,73 -

26,05 % yaitu dari 76,35 % pada hutan alam menjadi 50,3 % pada

tanah terbuka dan 71,62 % pada hutan sekunder terbakar.

c. Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka dan hutan sekunder

terbakar telah menyebabkan terjadinya penurunan pori drainase

sangat cepat menurun sebesar 1,16 - 9,79 % yaitu dari 18,32 % pada

hutan alam menjadi 8,53 % pada tanah terbuka dan 17,16 % pada

hutan sekunder terbakar.

d. Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka, hutan sekunder terbakar

dan perkebunan sawit telah menyebabkan terjadinya penurunan air

tersedia menurun sebesar 0,91 - 6,52 % yaitu dari 13,74 % pada

hutan alam menjadi 7,22 % pada tanah terbuka dan 12,83 % pada


---------- Bahwa dampak kerusakan sifat kimia tanah akibat adanya

kegiatan penebangan pohon dan perusakan pada kawasan lindung dan

hutan Lindung dan melakukan perusakan hutan produksi lokasi IUPHHK

PT. Keang Nam Development Indonesia Kabupaten Mandailing Natal

Propinsi Sumatera Utara adalah :


a. Perusakan Hutan alam juga telah menyebabkan hilangnya bahan

organik tanah hutan pada luasan 14.695 ha sebanyak 2.736.209 ton

bahan organik, 88.170 ton Nitrogen, 388,8 ton Fosfor, 1.833,9 ton

Kalium, 16.693,5 ton Kalsium dan 2.398,2 ton Magnesium.

b. Konversi lahan hutan alam menjadi tanah terbuka telah menyebabkan

terjadinya peningkatan pH tanah dan menurunkan pH tanah dan KTK

tanah dan meningkatkan kejenuhan basa (KB). Reaksi tanah (pH

tanah) menurun sebesar 0,40 , KTK tanah menurun sebesar 14,45

me/100 gram, dan meningkatkan kejenuhan basa sebesar 1,91 %.

c. Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka telah menyebabkan

kerusakan sifat kimia tanah yaitu menurunkan C organik sebesar 9,31

%, N total sebesar 0,30 %, Fosfor sebesar 13,23 ppm, kalium sebesar

0,16 me/100 gram, kalsium sebesar 2,84 me/100 gram, magnesium

sebesar 0,68 me/100 gram dan natrium sebesar 0,20 me/100 gram.

Perusakan Hutan Produksi Terbatas juga telah menyebabkan

menurunnya unsur hara seperti C Organik, N, P, K, Ca, Mg dan Na,

dari tanah ekosistem tersebut, ini belum termasuk unsur hara yang

hilang karena biomassa tegakan hutan yang ditebang akibat konversi

hutan alam primer menjadi hutan sekunder dan tanah terbuka.

---------- Bahwa dampak kerusakan sifat biologi tanah akibat adanya

kegiatan penebangan pohon dan melakukan perusakan hutan produksi di

IUPHHK PT KEANG NAM DEVELOPMENT INDONESIA Kabupaten

Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara adalah :

a. Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka telah menurunkan jumlah

mikroganisme tanah sebesar 18,25 x 10 6 spk/gr yaitu dari 40,75 x 10 6

spk/gr pada hutan alam menjadi 22,50 x 106 spk/gr pada tanah

terbuka.

b. Perusakan Hutan alam juga telah menurunkan keanekaragaman

genetik yang diindikatorkan menurun atau hilangnya jamur tanah (fungi)

sebesar 3,25 x 10 4 spk/gr yaitu dari 11,0 x 10 4 spk/gr untuk hutan

sekunder menjadi 7,75 x 10 4 spk/gr pada tanah terbuka. Keberadaan

mikroorganisme tanah sangat penting untuk penelitian dan ilmu

pengetahuan dan kesehatan dimana pada lokasi tersebut belum

dilakukan kegiatan tersebut.

c. Pada perusakan Hutan alam juga telah menyebabkan hilangnya/

menurunnya mikroorganisme yang sangat penting untuk menunjang

produktifitas lahan yaitu seperti hilangnya bakteri pelarut fosfat sebesar


0,5 x 10 3 spk/gr yaitu dari 0,50 x 10 3 spk/gr untuk hutan alam

menjadi tidak ada (0) untuk tanah terbuka. Konversi hutan alam

menjadi tanah terbuka menurunnya total respirasi sebesar 4,46 mgC-

CO2/kg tanah/hari yaitu dari 28,20 mgC-CO2/kg tanah/hari untuk hutan

alam menjadi 23,74 mgC-CO2/kg tanah/hari untuk tanah terbuka.

Bahwa rusaknya pada hutan produksi (hutan alam) di IUPHHK PT. Keang

Nam Development Indonesia Kabupaten Mandailing Natal Propinsi

Sumatera Utara tidak dapat dipulihkan dan mustahil untuk mengembalikan

seperti sediakala karena ekosistem hutan alam klimaks yang terbentuk

hasil suksesi vegetasi selama jutaan tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 50 ayat (2) Jo. Pasal 78 ayat (1), ayat (14) UU Nomor : 41

Tahun 1999 Jo. UU Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU

Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHPidana.

S UBSIDAIR :






Nam Development Indonesia, saksi Ir. OSCAR A. SIPAYUNG selaku

Direktur Utama PT. Keang Nam Development Indonesia dan saksi Ir.

WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi dan Perencanaan PT.





Tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan Tanggal 23 Januari 2006 atau

setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 sampai dengan

2006 bertempat di kelompok hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal

Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara yang berdasarkan

Pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili

perkara ini, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau

memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari

Pejabat yang berwenang, perbuatan mana merupakan beberapa

perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus


dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE


berikut :


telah mendapat mendapatkan fasilitas dari negara berupa izin

pengusahaan hutan di kelompok hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal

Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Surat Keputusan Menteri

Pertanian Nomor : 238/KPKI UM/ 5/1974 Tanggal 12 Mei 1974 yang telah

beberapa kali diperpanjang terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor : 805 / KPTS – VI /99 Tanggal 30 September

1999.


Perkebunan Nomor : 805/Kpts-VI/99 Tanggal 30 September 1999, Menteri

Kehutanan Republik Indonesia telah memutuskan sebagai berikut :

PERTAMA : Memberikan Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan kepada

PT. Keang Nam Development Indonesia atas areal hutan

yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

untuk jangka waktu 55 tahun ( 20 tahun ditambah daur

tanaman pokok), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Areal Hak Pengusahaan Hutan tersebut adalah seluas

kurang lebih 58.590 (lima puluh delapan ribu lima ratus

sembilan puluh) hektar yang terletak pada Kelompok

Hutan Sungai Singkuang – Sungai Natal Propinsi Daerah

Tingkat I Sumatera Utara.

2. Luas dan letak defenitif areal Hak Pengusahaan Hutan

tersebut di atas ditetapkan oleh Departemen Kehutanan

dan Perkebunan setelah dilaksanakan pengukuran dan

penataan batas di lapangan.

3. Mengikutsertakan Koperasi (Koperasi Masyarakat

setempat dan Koperasi Sinar Meranti) 25% sebagai hak

kompensasi masyarakat (15% dialihkan langsung pada

saat Koperasi terbentuk dan 10% diangsur selama 5

tahun dengan hak opsi kenaikan 1% setiap tahun),

Lembaga Pendidikan setempat 10% dan Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) 10% sebagai Pemegang Saham

Perusahaan.


KETIGA : 1) Pengalihan Saham PT. Keang Nam Development

Indonesia kepada Koperasi, Lembaga Pendidikan

setempat dan BUMD harus direalisasikan selambat-

lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya

Keputusan ini.

KEEMPAT : 1) Apabila PT. Keang Nam Development Indonesia tidak

merealisasikan pengalokasian saham Koperasi, Lembaga

Pendidikan dan BUMD sebagaimana Amar KETIGA butir

1 maka Keputusan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku

lagi.

---------- Bahwa sesuai dengan Amar KETIGA butir 1 Keputusan Menteri

Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 805/Kpts-VI/99 Tanggal 30

September 1999, adapun Pengalihan Saham PT. Keang Nam

Development Indonesia kepada Koperasi, Lembaga Pendidikan setempat

dan BUMD harus direalisasikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua)

tahun sejak diterbitkannya Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan dan

Perkebunan Nomor : 805/Kpts-VI/99 Tanggal 30 September 1999, yang

berarti selambat-lambatnya pada Tanggal 1 Oktober 2001.

---------- Bahwa ternyata PT. Keang Nam Development Indonesia tidak

pernah mengalokasikan saham kepada Koperasi, Lembaga Pendidikan

dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang berarti berdasarkan Amar

KEEMPAT butir 1, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :

805/Kpts-VI/99 Tanggal 30 September 1999 dinyatakan batal dan tidak

berlaku lagi.

---------- Bahwa terdakwa ADELIN LIS dan Ir. OSCAR A. SIPAYUNG serta

Ir. WASHINGTON PANE oleh dan atas nama badan hukum atau badan

usaha PT. Keang Nam Development Indonesia baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama secara berlanjut antara Tanggal 2 Oktober 2001 sampai

dengan Tanggal 23 Januari 2006 dengan sengaja menebang pohon atau

memanen atau memungut hasil hutan dengan cara menyuruh dan/atau

memerintahkan Karyawan PT. Keang Nam Development Indonesia

menumbang dan memotong kayu dengan mempergunakan Chain Saw

atau alat penumbang dan pemotong lainnya semacam itu di dalam hutan

yakni didalam areal eks IUPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia

di kelompok hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal Kabupaten Mandailing

Natal Propinsi Sumatera Utara tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat

yang berwenang, karena Izin yang dimiliki PT. Keang Nam Development


Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Nomor : 805/Kpts-VI/99 Tanggal 30 September 1999 dinyatakan batal dan

tidak berlaku lagi, yakni :

1. Tahun 2001 lokasi jalan Danau KM. 12 tidak dapat diploting karena

sudah tertutup dan jalan serta jembatan kondisinya rusak dan putus,

dalam IUPHH PT. Keang Nam Development Indonesia telah dilakukan

penebangan kayu sebanyak 14.694 (empat belas ribu enam ratus

sembilan puluh empat) batang dengan volume seluruhnya 29.090,15

M3.

2. Tahun 2002 di Jalan Koridor KM. 9 dengan titik koordinat 000 55’ 06,9‘

LU dan 990 07’ 09,0 BT berada di luar RKT tahun 2002 dalam IUPHHK

PT. Keang Nam Development Indonesia jarak 11,3 KM dari Blok RKT

Tahun 2002, telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 23.320 (dua

puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh) batang dengan volume seluruhnya

55.451,32 M3.

3. Tahun 2003 di Jalan Koridor KM. 9 dengan titik koordinat 000 54’ 55,6“

LU dan 990 06’ 55’,4” berada diluar RKT Tahun 2003 dalam IUPHHK

PT. Keang Nam Development Indonesia, jarak 10 KM dari Blok RKT

Tahun 2003 telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 8.451 (delapan

ribu empat ratus lima puluh satu) batang dengan volume seluruhnya

22.213,24 M3.

4. Tahun 2004 dengan titik koordinat di Jalan Danau KM. 4 : 000 55’ 30,8 “


PT. Keang Nam Development Indonesia, jarak 12,5 Km dari blok RKT

Tahun 2004, telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 15.571 (lima

belas ribu lima ratus tujuh puluh satu) batang dengan volume

seluruhnya 39.722,91 M3.

5. Tahun 2005 dengan titik koordinat di Jalan Danau KM. 9 Aek Lambe :

000 56’ 50,4“ LU dan 990 05’ 21’,2” BT berada diluar RKT Tahun 2005

dalam IUPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia dengan jarak

13 KM dari blok RKT Tahun 2005, telah dilakukan penebangan kayu

sebanyak 12.776 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) batang

dengan volume seluruhnya 24.778,32 M3.

Sesuai dengan hasil pengukuran ahli dari Balai Pemantapan Kawasan

Hutan (BPKH) Wilayah I Medan dan hasil pemeriksaan Rekonstruksi

Lapangan BPKH Wilayah I Medan serta Cruiser, Operator Chain Saw dan

Petugas TPTI didalam Areal IUPHHK PT. Keang Nam Development


Indonesia yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten

Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara.

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5), ayat (14) UU Nomor

: 41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

UU Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR :






Nam Development Indonesia dengan saksi Ir. OSCAR A. SIPAYUNG

selaku Direktur Utama PT. Keang Nam Development Indonesia dan saksi

Ir. WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi dan Perencanaan PT.





tahun 2000 sampai dengan Januari 2006 atau bertempat di kelompok

hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal

Propinsi Sumatera Utara yang berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP

Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, dengan

sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak

dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan,

perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan

berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING), yang dilakukan dengan cara-

cara antara lain sebagai berikut :









1999.

---------- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. UMASDA, selaku Kepala

Bagian Perencanaan dan Pengawasan Eksploitasi Hasil Hutan PT. Keang

Nam Development Indonesia, bahwa jumlah Kayu Bulat hasil Produksi

IUPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia yang berlokasi di

kelompok hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal Kecamatan Muara

Batang Gadis Kabupaten Madina Propinsi Sumatera Utara untuk tahun

2000 s/d 2006 adalah :

Tahun Jumlah Kayu Bulat Jumlah Volume M3 2000 12.153 Batang 30.706,02 M3 2001 11.521 Batang 24.497,95 M3 2002 24.533 Batang 51.340,73 M3 2003 9.027 Batang 20.334,51 M3 2004 7.961 Batang 21.250,51 M3 2005 12.874 Batang 28.299,85 M3 2006 840 Batang 1.144,20 M3

78.909 Batang 177.574,14 M3 ---------- Bahwa untuk mengangkut hasil hutan kayu tersebut adalah

dengan menggunakan alat angkut PONTON yang ditarik dengan KAPAL

TARIK (TUG BOAT) yang dinahkodai saksi RUSLAN NASUTION dan saksi

ROSKI, yang dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya

Hasil Hutan, yang terdiri dari :

a. SKSHH Tahun 2000 :

NO. No. SKSHH Jenis Hsl Hutan Jumlah Vol (M3) Pengirim Tujuan

Pangangkutan Alamat

Lengkap 1

PH AB 526788

26-01-2000 s/d

27-01-2000

Kel.Meranti meranti Keruing

Jelutung

94

188 84

246.35 520.23 238.78

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia

PT.Mujur Timber Jl.Sibolga Arah

Barus Km.10 Pargadungan

Sibolga

IPKH PT.Mujur Timber

Jl.Sibolga Arah Barus Km.10

Pargadungan Sibolga

Jumlah 366 1,005.36 2

PH AB 526775

2-02-200 s/d 02/11/2000

Kel.Meranti meranti

Kapur Keruing Damar Resak

Jelutung Kel.R.Camp.

370 394 143 40 45

113 234

969.03

1,043.54 349.17 86.55

117.15 353.52 681.64

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Rimba Alas

Perkasa Jl. Tambak Langon

No.11 Surabaya

PT.Rimba Alas

Perkasa Jl. Tambak

Langon No.11

Surabaya

Jumlah 1,339 3,600.60 3

PH AB 526789

27-03-2000 s/d

28-03-2000

Kel.Meranti meranti



26 47 37 22 13 21

275

62.26

118.47 93.90 51.99 35.10 56.02

792.26

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Sibolga



Pargadungan Sibolga

Jumlah 441 1,210.00


4. PH AD 005504

06-04-2000 s/d

7/4/2000

Kel. Meranti Kapur

Meranti Keruing

Resak Kel. R. Camp

118 180 94 46 48

559.49 535.02 236.24 140.91 135.88

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Mujur Timber

Jl.Sibolga Arah Barus

Km.10 Pargadungan Sibolga



Pargadungan Sibolga

Jumlah 927 2,817.54 5

PH AD 005505

19-05-2000 s/d

20-05-2000

Kel. Meranti Kapur

Keruing Resak

94

6 24

295.03 13.18 55.75

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Mujur Timber




Barus Km.10

Pargadungan Sibolga

Jumlah 124 363.96 6

DA 017786 15-07-200 s/d

16-07-2000

Kel.Meranti meranti

Kapur Keruing

Resak

207 47 94 94

465.16 139.29 240.06 234.50

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Mujur Timber





Pargadungan Sibolga

Jumlah 442 1,079.01 7

DA 024051 28-07-2000

s/d 7/8/2000

Kel.Meranti meranti

Kapur Keruing


117 180 145 93

465

234.80 384.22 295.90 242.70

1,001.14

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia

Hock Ho Seng Tred. 15 Enggor Hex08-03

Reality Center Singapore 079716

PT.Rimba Alas

Perkasa Jl. Tambak

Langon No.11

Surabaya

Jumlah 1,000 2,158.76 8

DA 024052 10-08-2000

s/d 11/8/2000

Kel.Meranti meranti



26 47 37 22 13 21

275

62.26

118.47 93.90 51.99 35.10 56.02

792.26

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Mujur Timber



IPKH


Barus Km.10

Pargadungan Sibolga

Jumlah 441 1,210.00 9

DA 024053 25-08-2000

s/d 14-09-2000

Kel.Meranti meranti



211 459 40 26

236 2

205

571.99

1,189.00 110.28 49.10

549.31 4.10

562.41

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

Zhoushan Foreign

Trade And Economy

Corp.Ltd No.10 Jie Fang

Dong Lu CHINA

Hock Ho Seng

Tred. 15 Enggor Hex08-03

Reality Center Singapore

079716 Jumlah 1,179 3,036.19

10

DA 024054 20-09-2000

s/d 5/10/2000

Kel.Meranti meranti

Kapur Keruing

Kel.R.Camp.

211 459 40

205

571.99

1,189.00 110.28 562.41

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Alkamal Singapore

PTE LTD,3 Shenton

12-01A, Shenton House

Singapore 068805

Jumlah 915 2,433.68 11

DA 024055 25-09-2000

s/d 26-09-2000

Kel.Meranti meranti

Kapur Keruing

Resak Jelutung

Kel.R.Camp.

106 127 85 25 19 23

273.09 337.87 229.39 61.43 51.48 59.30

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

Zhoushan Foreign

Trade And Economy

Corp.Ltd No.10 Jie Fang

Dong Lu CHINA

Hock Ho Seng

Tred. 15 Enggor Hex08-03

Reality Center Singapore

079716

Jumlah 385 1,012.56


12

DA 017785 24-06-2000 s/d 4/7/2000

Kel.Meranti meranti

Kapur Keruing Damar


255 755 203 14 53

279

573.39

1,846.17 441.60 34.75

178.53 731.37

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT. Rimba Alas

Perkasa Jl.Tambak Lengon

No.11 Surabaya

PT. Sari Anugrah

Jl.Kali anak Barat

No.70-72 Surabaya

Jumlah 1,559 3,805.81 13

DA 322689 11-10-2000

s/d 26-10-2000

Kel.Meranti meranti

Kapur Keruing

Resak Jelutung

Kel.R.Camp.

197 226 66

162 23

166

396.83 478.58 163.99 391.12 59.23

338.96

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Kilang Papan

Bukit Mas SDN BND Batu

3, Jl.Lipis 7600

Raus Pahang Jumlah 840 1,828.71

14

DA 322691 11-10-2000

s/d 12/10/2000

Kel.Meranti meranti


Jelutung

125 143 289 184 18 91

320.42 378.84 750.56 365.12 44.20

232.92

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Mujur Timber



IPKH


Barus Km.10

Pargadungan Sibolga

Jumlah 850 2,092.06 15

DA 328014 16-11-2000

s/d 17-11-2000

Kel.Meranti meranti

Kapur Keruing

Resak Jelutung

29

139 24

207 23

57.88

301.23 53.11

563.40 54.82

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Mujur Timber



IPKH


Barus Km.10

Pargadungan Sibolga

Jumlah 422 1,030.44 16

DA 328015 30-11-2000

s/d 1/12/2000

Kel.Meranti meranti

Kapur Keruing Damar


97

177 25 22 85 72

197.60 372.84 58.45 37.54

178.16 167.64

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT. Rimba Alas

Perkasa Jl.Tambak Lengon

No.11 Surabaya

PT. Sari Anugrah

Jl.Kali anak Barat

No.70-72 Surabaya

Jumlah 478 1,012.23

17

DA 328016 09-12-2000

s/d 10/12/2000

Kel.Meranti meranti



86

187 17 14 75 16 50

176.69 448.45 39.85 26.07

171.42 40.97

105.66

PT.Keang Nam Dev. Indonesia

PT. Rimba Alas Perkasa Jl.Tambak Lengon No.11 Surabaya

PT. Sari Anugrah

Jl.Kali anak Barat

No.70-72 Surabaya

Jumlah 445 1,009.11 TOTAL TAHUN 2000 12,153 30,706.02

b. SKSHH Tahun 2001


Pangangkutan Alamat

Lengkap 1 2 3 4 5 6 7 8

1

DA 333979 23-01-2001

s/d 24-01-2001

Kel.Meranti meranti

Kapur Keruing

Resak Kel.R.Camp.

132 101 17

103 91

275.74 248.59 43.47

222.36 215.46

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Sibolga

IPKH PT.Mujur

Timber Jl.Sibolga Arah

Barus Km.10

Pargadungan Sibolga

jumlah 444 1,005.62


2

DA 333980 4/2/2001

s/d 05-02-2001

Kel.Meranti meranti

Kapur Keruing

Resak Jelutung

Kel.R.Camp.

99

149 26 53 15 97

224.28 376.20 64.62

115.73 37.94

213.61

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Mujur Timber



IPKH

PT.Mujur Timber


Pargadungan Sibolga

jumlah 439 1,032.38 3

DA 333981 15-03-2001

s/d 16-03-2001

Kel.Meranti meranti

Kapur Keruing

Resak Kel.R.Camp.

139 289 19

185 69

294.24 632.66 47.68

384.80 149.58

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Mujur Timber



IPKH

PT.Mujur Timber


Pargadungan Sibolga

Jumlah 701 1,508.96 4

DA 643997 28-05-2001

s/d 29-05-2001

Kel.Meranti meranti



79

169 63

4 34 16 75

192.95 449.91 162.84 11.55 83.38 43.26

186.54

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Mujur Timber



IPKH

PT.Mujur Timber


Pargadungan Sibolga

Jumlah 440 1,130.43 5

DA 643998 9/6/2001 s/d

10/6/2001

Kel.Meranti meranti

Kapur Keruing

Resak Jelutung

Kel.R.Camp.

130 142 111 31 29

173

317.46 350.84 283.87 72.12 83.07

435.54

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Mujur Timber



IPKH

PT.Mujur Timber


Pargadungan Sibolga

Jumlah 616 1,542.90 6

DA 643999 18-06-2001

s/d 19-06-2001

Kel.Meranti meranti



97

190 81 50 76 39

145

227.49 458.61 189.24 130.41 168.85 112.17 343.64

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Mujur Timber



IPKH

PT.Mujur Timber


Pargadungan Sibolga

Jumlah 678 1,630.41 7

DA 877864 8/8/2001

s/d 09-08-2001

Kel.Meranti meranti



140 168 24

9 49

8 42

333.22 416.8 64.86 22.62

120.67 23.77

115.08

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Mujur Timber



IPKH

PT.Mujur Timber


Pargadungan Sibolga

Jumlah 440 1,097.02 8

DA 877891 25-08-2001

s/d 26-08-2001

Kel.Meranti meranti



69

110 49 35 42 32

102

168.70 271.13 119.51 91.11 96.79 91.96

241.90

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Sibolga

IPKH PT.Mujur

Timber Jl.Sibolga Arah

Barus Km.10

Pargadungan Sibolga

Jumlah 439 1,081.10 9

DA 877892 27-08-2001

s/d 10-09-2001

Kel.Meranti meranti



277 331 244 94 98 40

759

500.63 904.66 434.58 177.65 176.77 105.11

1471.72

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

Hock Ho seng

Trading Pte Ltd

15 Enggor Street Hex

08-03 Realty Center Singapore

Alkemal

Singapore Pte.Ltd

2 Shenton Way, Hex-01A

Shenton House Singapore


Jumlah 1843 3771.12 10

DA 882893 1/9/2001

s/d 2-9-2001

Kel.Meranti meranti



76 82 52 31 35 25 98

194.24 206.96 126.66 76.04 89.85 73.56

246.68

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Mujur Timber



IPKH

PT.Mujur Timber


Pargadungan Sibolga

Jumlah 399 1013.99 11

DA 882948 13-09-2001

s/d 14-09-2001

Kel.Meranti meranti



138 206 129 77 69 81

337

358.44 520.93 321.76 193.25 156.6

226.24 833.26

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Mujur Timber



IPKH

PT.Mujur Timber


Pargadungan Sibolga.

Jumlah 1,037 2,610.48 12

DA 882949 18-10-2001

s/d 19-10-2001

Kel.Meranti meranti



61 87 62 15 21 26

237

134.97 186.2

132.84 33.55 43.00 77.35

536.91

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Mujur Timber



IPKH

PT.Mujur Timber


Pargadungan Sibolga

Jumlah 509 1,144.82 13

DA 886006 31-10-2001

s/d 15-11-2001

Kel.Meranti meranti



373 482 481 111 354 94 51

645.42 808.31 811.38 208.42 569.08 198.52 78.88

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia Jl. Sisingamangaraja

No. 83 Sibolga

Hock Ho Seng

Trading Pte Ltd

15 Enggor Street Hex

08-03 Reality Singapore.

Jumlah 1,946 3,320.01 14

DA 886008 28-11-2001

s/d 29-11-2001

Kel.Meranti meranti



66 67 66 28 20

8 1335

102.71 103.64 102.86 43.18 29.95 16.97

2209.4

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Mujur Timber



PT Hock Ho

Seng Trading PTE LTD 15

Enggor Street Hex

08-03. Reality Centre

Singapore 79716

Jumlah 1,590 2,608.71 TOTAL TAHUN 2001 11,521 24.497,95

c. SKSHH Tahun 2002

1.


Pangangkutan Alamat

Lengkap 1 2 3 4 5 6 7 8 1

DA886009 6/2/2002

s/d 07-02-2002

Kel.Meranti meranti Kapur Keruing Damar Resak Jelutung Kel.R.Camp.

161 239 92 60 87 14

294

295.11 411.54 177.04 117.77 157.14 35.95

430.34


PT.Mujur Timber Jl.Sibolga Arah Barus Km.10 Pargadungan Sibolga

IPKH PT.Mujur Timber Jl.Sibolga Arah Barus Km.10 Pargadungan Sibolga

jumlah 947 1,624.89 2

DB 348438 25-02-2002 s/d 26-02-

2002


81 67 72 48 40 38

290

213.55 175.75 197.61 113.42 91.47

111.19 739.93





636 1,642.92 3

DA 886010 13-02-2002 s/d 14-02-

2002

Kel.Meranti meranti Kapur Keruing Resak Jelutung Kel.R.Camp.

244 236 182 152 53 95

377.07 366.26 278.58 233.75 99.75

137.27




962 1,492.68 4

DB 3484.39 04-02-2002

s/d 5/3/2002


102 169 135 20 85 44

221

188.93 303.3

243.61 45.43

140.92 109.5

504.04




Jumlah 776 1,535.73 5

DB 348440 3/4/2002 s/d

3/4/2002

Kel.Meranti meranti Kapur

750 130

2,840.50

620.71

PT.Keang Nam Dev.

PT.Samick Indoneisa Jl.Perkebunan Desa Bogor (Jabar)

Pelabuhan Marunda Tanjung Periok Jakarta

Jumlah 2006 3,461.21 6

DB 348441 16-04-2002

s/d 23-04-2002


533 537 400 210 199 95 29

963.58 975.74 646.91 367.38 350.65 212.01 67.06

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT. Sawita Kencana Gabion-Belawan

Gabion Belawan

Jumlah 2003 3,583.33

7

DB 348442 20-04-2002

s/d 21-04-2002

Kel.Meranti meranti Kapur Damar Resak Jelutung

328 320 73

114 45

783.38 743.63 176.52 265.04 118.69

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



880 2,087.26 8

DC 0033017 28-04-2002

s/d 29-04-2002

Kel. Meranti meranti Kapur Keruing Damar Resak Jelutung Kel.R.Camp.

73

131 99 62 14 11

163

206.91 378.84 255.28 149.63 35.63 28.67

449.09

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Sibolga


Jumlah 553 1,504.05 9

DC 0033018 11-05-2002

s/d 12/5/2002

Kel.Meranti meranti Kapur Keruing Damar Kel.R.Camp.

98 72 52 43 69

289.24 255.07 160.21 116.91 209.09

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Sibolga



Pargadungan Sibolga

Jumlah 334 1,030.52 10

DC 0033019 20-05-2002

s/d 30-05-2002


127 316 929 136 679

324.75 881.53

2,270.74 372.13

1,844.10

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia

PT.Korindo Abadi Kijang Tanjung Pinang Riau

Kijang Tanjung Pinang/Riau

Jumlah 2187 5,693.25 11

DC 0033020 20-05-2002

s/d 21-05-2002


65

118 55 62 34 10 96

151.37 362.84 160.25 215.37 71.66 25.77

282.29

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia




Jumlah 440 1,269.55 12

DC0033021 30-05-2002

s/d 31-05-2002


184 224 171 63

104 13

175

401.72 485.55 379.39 124.07 222.92 31.95

358.94




Jumlah 934 2,004.54 13

DC 0035432 08-06-2002

s/d 9/6/2002


138 95 81 40 65 26

170

298.91 216.61 175.07 84.49

140.52 69.88

381.52

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 615 1,367.00 14

DC 0035433 24-06-2002

s/d 25-06-2002

Kel.Meranti Kapur Keruing Damar Resak Jelutung Kel.R.Camp.

157 81 55 63 34

210

360.15 173.16 118.32 136.96 91.05

462.01

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 600 1,341.65 15

DC 0035434 13-07-2002

s/d 4/7/2002


41

144 100 127 64

244

99.54

337.14 232.56 290.02 164.47 562.33

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 720 1,686.06 16

DC 0035435 27-07-2002

s/d 28-07-2002


89

107 77 54 81 27

162

201.58 235.3

175.81 122.74 181.95 68.73

360.64

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 597 1,346.75 17

DC 0035436 06-08-2002

s/d 7/8/2002


125 86 36 55 24

154

286.4 183.01 77.41

120.45 64.68

335.27

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 480 1,067.22 18

DC 0035437 16-08-2002

s/d 17-08-2002


176 85 51 26 38 15 97

391.86 183.21 116.4 57.58 84.14 40.55

212.29

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 488 1,086.03 19

DC 0035438 24-08-2002

s/d 25-08-2002


149 60 48 40 51 29

103

326.37 125.69 101.82

87.2 113.26 76.24

219.15

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 480 1,049.73


20

DC 0503812 16-09-2002

s/d 17-09-2002


105 134 109 59 81 40

112

236.46 293.18 246.8

124.33 173.62 106.28 239.64

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 640 1,420.31 21

DC 0503813 21-09-2002

s/d 22-09-2002

meranti Kapur Keruing Damar Resak Jelutung Kel.R.Camp.

70 128 65 32 55 25

144

153.08 280.5

136.53 66.48

120.36 66.74

312.79

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 519 1,136.48 22

DC0503814 01-10-2002

s/d 2/10/2002


Keruing Damar Resak


26 163 149 50 75 42 174

58.83 373.27 342.06 114.77 178.43 122.08 390.07

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 679 1,579.51 23

DC 0503815 11-10-2002

s/d 12/10/2002


102 192 144 61 83 48

248

227.53 405.44 448.2

124.75 176.14 125.72 518.73

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 878 2,026.51 24

DC 0503816 23-10-2002

s/d 24-10-2002

Kel.Meranti Damar Resak Jelutung Kel.R.Camp.

99

172 93

499

244.74 436.97 258.08

1,062.96

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 1989 2,002.75 25

DC 0503817 05-11-2002

s/d 6/11/2002


54

445 147 143

100.22

1,050.41 429.74 327.17

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 789 1,907.54 26

DC 0503818 17-11-2002

s/d 18-11-2002


170 168 137

6 44

7 22

389.59 375.37 295.71 13.92 97.06 18.93 43.39

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia

PT.Mujur Timber Jl.Sibolga Arah Barus Km.10 Pargadungan


Jumlah 554 1,233.97 27

DC 0503819 30-11-2002

s/d 1/12/2002


214 147 143 79

115 41

179

492.51 337.58 323.47 167.78

257 111.4

370.87

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 918 2,060.61


28

DC 0511388 27-12-2002

s/d 28-12-2002


66

248 110 82 94 60

269

130.53 527.07 311.76 184.2

198.53 173.02 573.57

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



929 2,098.68 TOTAL TAHUN 2002 24,533 51,340.73

d. SKSHH Tahun 2003


Pangangkutan Alamat

Lengkap 1 2 3 4 5 6 7 8 1

DC 0511389 22-01-2003

s/d 23-01-2003


127 69 71 46 51 20 96

287.34 160.87 159.54 101.51 112.45 52.52

194.52

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 480 1,068.75 2

DD 0003895 06-02-2003

s/d 7/2/2003


102 98 89 49 50 28

103

229.74 224.27 201.10 109.67 107.39 73.84

200.68

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 519 1,146.69 3

DD 0003896 20-02-2003

s/d 21-02-2003


71 61 61 49 57 32

109

179.83 138.91 138.84 110.47 124.63 92.31

239.38

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 440 1,024.37 4

DD 0003897 05-03-2003

s/d 6/3/2003


131 145 45 26 27 17 49

293.81 315.15 99.23 54.39 58.58 44.95

109.49

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 440 975.60 5

DD 0003898 20-03-2003

s/d 21-03-2003


85 77 81 54 52 34 97

199.67 179.43 171.5

118.73 119.37 101.75 221.47

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 480 1,111.92 6

DD 0003899 28-03-2003

s/d 29-03-2003


76 84 63 39 59 37 82

197.42 191.36 147.85 82.43

133.83 113.44 184.59

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 440 1,050.92


7

DD 0003900 26-04-2003

s/d 7/4/2003


68 82 57 39 69 23

101

155.94 183.71 130.55 84.18

162.84 65.9

224.93

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 439 1,008.05 8

DD 0003901 17-05-2003

s/d 18-05-2003


131 132 132 23 23 18

135

296.97 295.57 296.07 52.22 47.85 53.31

308.51

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 594 1,350.50 9

DD 0003902 27-05-2003

s/d 28-05-2003


108 108 100 31 40 15 78

224.23 222.66 211.08 59.02 90.74 39.28

168.71

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 480 1,015.72 10

DD 0003903 18-06-2003

s/d 19-06-2003


98

102 78 45 63 23 71

215.45 226.46 174.76 99.38

137.94 59.73

156.63

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 480 1,070.35 11

DD 0003904 30-06-2003

s/d 1/7/2003


100 111 85 50 69 30

115

215.60 233.47 191.04 109.40 146.77 80.86

242.28

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 560 1,219.42 12

DD 0534801 31-07-2003

s/d 1/8/2003


127 99 84 40 44 29

137

264.48 197.48 173.84 80.52 92.91 77.84

273.97

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Sibolga


Jumlah 560 1,161.04 13

DD 0534802 11-09-2003

s/d 12/9/2003


118 112 72 40 54 26 97

257.41 238.03 157.76 91.28

112.56 68.4

206.99

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Sibolga


Jumlah 519 1,132.43 14

DD 0534803 05-10-2003

s/d 6/10/2003


101 116 89 47 68 20 79

214.19 241.77 193.03 95.62

142.07 53.42 206.2

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Sibolga


Jumlah 520 1,146.30


15

DD 0534804 12-10-2003

s/d 13-10-2003


96 95 88 44 58 20 76

209.36 204.85 194.68 87.94

119.54 53.55

182.34

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Sibolga


Jumlah 477 1,052.26 16

DD 0534805 27-10-2003

s/d 28-10-2003

Kel. Meranti meranti Kapur Keruing Damar Resak Kel.R.Camp.

85

227 113 38 46 91

193.43 517.94 251.86 83.16

100.17 195.38

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia


IPKH PT.Mujur Timber Jl.Sibolga Arah Barus Km.10 Pargadungan

Jumlah 600 1,341.94 17

DD 0534806 14-11-2003

s/d 15-11-2003


118 138 96 20 44

103

251.56 316.78 219.29 44.33

100.24 222.65

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia


IPKH PT.Mujur Timber Jl.Sibolga Arah Barus Km.10 Pargadungan

Jumlah 519 1,154.85 18

DD 0534807 17-12-2003

s/d 18-12-2003


12 88 21 61

130 20

148

33.53

236.33 57.81

160.31 359.59 64.53

391.30

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia




e. SKSHH Tahun 2004 :


Pangangkutan Alamat

Lengkap 1 2 3 4 5 6 7 8 1

DD 0534808 30-01-2004

s/d 31-01-2004

Kel.Meranti meranti Kapur Keruing Damar Resak Kel.R.Camp.

66

291 57 49 35 71

155.74 714.22 143.62 127.41 84.31

172.12

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 569 1,397.42 2

DD 0534809 06-02-2004

s/d 07-02 2004

Kel.Meranti meranti Kapur Keruing Kel.R.Camp.

78 66 75

243

191.85 190.81 169.97 619.59

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia


Sibolga


Jumlah 462 1,172.22 3

DD 0534810 27-02-2004

s/d 28-02-2004


138 61 22

4 2

159

415.96 209.01 72.04 10.07

3.85 470.43

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 386 1,181.36


4

DD 1465241 15-03-2004

s/d 16-03-2004


72 47 65 31 39 33

133

194.99 114.46 179.70 73.33 95.38

118.53 350.69

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 420 1,127.08 5

DD 1465242 29-03-2004

s/d 30-03-2004


71 53 71 38 51 27

139

192.94 137.73 193.40 99.05

128.49 89.98

377.06

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 450 1,218.65 6

DD 1465243 12-04-2004

s/d 13-04-2004


89 69 88 34 53 14

163

240.51 179.11 243.90 79.60

138.08 48.91

442.05

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 510 1,372.16 7

DD 1465244 29-04-2004

s/d 30-04-2004


76 48 73 34 26 26

167

222.51 126.66 204.03 93.26 67.32 97.97

454.08

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 450 1,265.83 8

DD 1465246 25-05-2004

s/d 26-05-2004


81 31 85 41 40 30

103

211.34 142.57 216.55 107.57 108.18 82.65

267.97

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 411 1,136.83 9

DD 1465245 14-05-2004

s/d 15-05-2004


75 52 63 36 56 22

176

218.95 136.52 171.44 91.78

151.97 69.58

468.94

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 480 1,309.18 10

DD 1465247 14-06-2004

s/d 15-06-2001

Kel.Meranti meranti Keruing Damar Resak Jelutung Kel.R.Camp. Rengas

95 78 28 48 53

105 13

239.62 186.45 62.09

129.27 167.39 275.59 43.91

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 420 1,104.32 11

DD1465248 29-06-2004

s/d 30-06-2004

Kel.Meranti meranti Kapur Keruing Damar Resak Jelutung Kel.R.Camp. Rengas

191 16

100 44 72

120 264 59

469.30 55.18

272.98 124.83 158.24 364.32 716.28 158.50

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 866 2,319.63


12

DD 1465250 30-07-2004

s/d 31-07-2004

Kel.Meranti meranti Kapur Keruing Resak Jelutung Kel.R.Camp. Rengas

94 80 75 32 53

208 18

243.37 202.37 199.69 100.60 131.43 576.08 50.03

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 560 1,503.57 13

DD 1465249 17-07-2004

s/d 18-07-2004

Kel. Meranti meranti Kapur Keruing Damar Resak Jelutung Kel.R.Camp. Rengas

54 37

109 57 18

105 290 203

140.52 94.86

319.97 126.61 38.20

346.00 626.77 561.93

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 873 2,254.86 14

DD 1746045 13-08-2004

s/d 14-08-2004


81 53 49 48 48

224 16

210.12 139.95 125.84 140.51 130.52 625.34 45.76

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 519 1,418.04 15

DD 1746046 31-08-2004

s/d 1/9/2004

Kel. Meranti meranti Kapur Keruing Resak Jelutung Kel.R.Camp. Rengas

71 84 74 77 65

204 10

177.02 228.49 196.40 178.64 175.40 488.68 25.10

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia




f. SKSHH TAHUN 2005


Pangangkutan Alamat

Lengkap 1 2 3 4 5 6 7 8 1

DE 0006715 22-01-2005

s/d 23-01-2005

Kel.Meranti meranti Kapur Keruing Resak Jelutung Kel.R.Camp. K.Indah

91 67 67 63 39

274 2

216.79 159.33 147.61 142.99 104.01 673.44

9.13

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 603 1,453.30 2

DE 0010247 08-02-2005

s/d 9/2/2005


136 123 106 94 52

305 93

307.85 241.24 243.30 181.59 113.52 739.70 190.42

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 909 2,017.62 3

DE 0010248 18-02-2005

s/d 19-02-2005


183 118 69 66 65

320 8

468.68 285.48 158.96 147.36 158.57 812.12 18.19

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 829 2,049.36


4

DE 0010249 02-03- 2005

s/d 3/3/2005


39 83 76 53 49

371 4

87.89

186.88 193.92 169.05 158.11 918.27 12.11

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 675 1,726.23 5

DE 0010250 23-03-2005

s/d 24-03-2005


222 165 84 73 63

216 17

631.87 405.40 212.13 200.35 179.89 365.65 39.23

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 840 2,034.52 6

DE 0010251 07-04-2005

s/d 8/4/2005


85 97 82 47 46

277 6

203.03 189.72 165.70 132.01 99.62

550.07 13.53

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 640 1,353.68 7

DE 0010312 28-04-2005

s/d 29-04-2005


40 45 57 46 64

283

84.21 97.33

124.98 106.17 152.15 591.11

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 535 1,155.95 8

DE 0010313 17-05-2005

s/d 18-05-2005


114 66 94 65 56

251 32

242.34 137.76 212.71 230.00 119.33 253.52 77.65

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 678 1,273.31 9

DE 0010314 29-05-2005

s/d 30-05-2005


184 107 28 20

6 252 10

393.91 258.43 52.23 38.95 11.86

530.75 22.67

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 607 1,308.80 10

DE 0010315 11-06-2005

s/d 12/6/2005


48 35 89

106 105 121

5

91.48 72.44

182.18 233.74 210.86 234.65 12.22

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 509 1,037.57 11

DE 0010316 30-06-2005

s/d 1/7/2005


131 124 71 18 20

187 9

280.10 259.39 150.29 40.68 39.87

392.96 17.04

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia




Km.10 Pargadungan

Sibolga

Jumlah 560 1,180.33


12

DE 0010317 20-07-2005

s/d 21-07-2005


89 55

2 16 46

352 0

177.50 111.01

6.39 34.68 93.17

736.14 0.00

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 560 1,158.89 13

DF 0002852 08-08-2005

/sd 09-08-2005


99 71 42 42 48

253 7

193.49 149.38 94.91 91.76 99.72

495.69 16.90

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 562 1,141.85 14

DF 0002853 13-09-2005

s/d 14-09-2005


138 125 155 100 108 194 18

275.05 232.43 316.21 185.87 207.60 417.94 43.36

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 838 1,678.46 15

DF 0002854 30-09-2005

s/d 1/10/2005


92

127 73

105 82

317 0

189.18 269.83 149.72 231.27 185.34 645.50

0.00

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 796 1,670.84 16

DF 0002855 28-10-2005

s/d 29-10-2005


92

127 73

105 82

317

189.18 269.83 149.72 231.27 185.34 645.50

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia


IPKH

PT.Mujur Timber


Km.10 Pargadungan

Sibolga

Jumlah 796 1,670.84 17

DF 0002856 25-11-2005

s/d 26-11-2005


139 137 94

107 18

129

275.91 277.71 183.54 213.95 34.70

333.74

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia

PT.Mujur Timber Jl.Sibolga Arah Barus

Sibolga



Km.10 Pargadungan

Sibolga Jumlah 624 1,319.55

18

DF 0002857 12-12-2005

s/d 21-12-2005


56 94 54 43 31

401 10

158.33 279.83 175.77 141.06 80.55

1,184.45 26.55

PT.Keang Nam Dev.

Indonesia



Jumlah 689 2,046.54 19

DF 0002858 22-12-2005

s/d 23-12-2005


137 60 73 86 84

128 56

237.68 85.29

120.33 128.66 143.48 216.01 90.76

PT.Keang Nam

Dev. Indonesia



Jumlah 624 1,022.21


TOTAL TAHUN 2005

12,874 28,299.85

---------- Bahwa berdasarkan pengukuran ahli dari Balai Pemantapan

Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan dan hasil pemeriksaan

Rekonstruksi Lapangan BPKH Wilayah I Medan serta Cruiser, Operator

Chain Saw dan Petugas TPTI didalam Areal IUPHHK PT. Keang Nam

Development Indonesia yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis,

Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, adapun lokasi

penebangan kayu / pohon yang dilakukan Karyawan PT. Keang Nam

Development Indonesia pada tahun 2000 s/d tahun 2005 adalah sebagai

berikut :

1. Tahun 2000 di Jalan Danau KM. 10 dengan titik koordinat 000 57‘ 22,4”

LU dan 990 03‘ 26,4“ BT berada diluar RKT Tahun 2000 dalam IUPHH

PT. Keang Nam Development Indonesia jarak 2,5 Km dari blok RKT

tahun 2000 telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 15.544 (lima


seluruhnya 37.608,65 M3..






M3.

3. Tahun 2002 di Jalan Koridor KM. 9 dengan titik koordinat 000 55’ 06,9 ‘

LU dan 990 07’ 09,0 BT berada diluar RKT tahun 2002 dalam IUPHHK




55.451,32 M3.

4. Tahun 2003 di Jalan Koridor KM. 9 dengan titik koordinat 000 54’ 55,6 “



Tahun 2003 telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 8.451

(delapan ribu empat ratus lima puluh satu) batang dengan volume










000 56’ 50,4 “ LU dan 990 05’ 21’,2”BT berada diluar RKT Tahun 2005





----------Pada hari Senin Tanggal 23 Januari 2006 sekira pukul 19.00 Wib

ketika saksi JOSNE PURBA mengangkut hasil hutan kayu di perairan

dekat Pulau Poncan Ketek Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan

cara menarik kayu diatas Ponton dengan menggunakan Tug Boat, saksi

Josne Purba telah ditangkap oleh Kepolisian karena kayu yang diangkut

saksi Josne Purba tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan, karena dokumen Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tidak sesuai dengan keadaan fisik baik jenis,

jumlah maupun volumenya, yakni :

No. SKSHH Isi yang tertulis dalam SKSHH Hasil Pengukuran Ahli

Jenis Hsl Hutan Jumlah (batang) Vol (M3) Jenis Hsl Hutan Jumlah

(batang) Vol (M3) DF 0002859 20-01-2006

s/d 21-01-2006

Kel.Meranti Meranti Kapur Keruing Resak Jelutung Kel.Rimba Camp. Rengas

89 55

102 113 75

311 95

103.17 56.88

141.21 139.32 93.59

463.00 147.03

Kel.Meranti Meranti Kapur Keruing Resak - Kel.Rimba Camp. Rengas

30 32 20

380 -

67 23

53,11 66,89 46,55

834,27 -

140,91 47,04

Jumlah 840 1.144,20 Jumlah 552 1.188,77

---------- Bahwa terdakwa ADELIN LIS baik sendiri-sendiri atau bersama-

sama dengan Ir. OSCAR A. SIPAYUNG dan Ir. WASHINGTON PANE

oleh dan atas nama badan hukum atau badan usaha PT. Keang Nam

Development Indonesia selaku Pengurus, yakni terdakwa ADELIN LIS

selaku Direktur Keuangan/Umum, Ir. OSCAR A. SIPAYUNG selaku

Direktur Utama dan Ir. WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi,

pada periode tahun 2000 s/d tahun 2005 sebagaimana diuraikan di atas

telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak

dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan


(SKSHH), karena Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tidak

sesuai dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 50

ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7), ayat (14) UU Nomor : 41 Tahun 1999

Jo. UU Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor : 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 42 PP No. 45 Tahun 2004

tentang Perlindungan Hutan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

---------- Bahwa ia terdakwa ADELIN LIS dan Ir. OSCAR A. SIPAYUNG

serta Ir. WASHINGTON PANE (berkas perkara terpisah ) oleh dan atas

nama badan hukum atau badan usaha PT. Keang Nam Development

Indonesia selaku Pengurus, yakni terdakwa ADELIN LIS selaku Direktur

Keuangan / Umum, Ir. OSCAR A. SIPAYUNG selaku Direktur Utama dan

Ir. WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi yang masing-masing

diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan

Akta Notaris Nomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH

Notaris di Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada kurun

waktu Tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan Tanggal 23 Januari 2006

atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 sampai dengan

2006 bertempat di kelompok hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal

Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara yang berdasarkan

Pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili

perkara ini, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima

titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau diduga

berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah,

perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan

berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING), yang dilakukan dengan cara-

cara antara lain sebagai berikut : -----------------------------------------------------------








1999.



Perkebunan Nomor : 805/Kpts-VI/99 Tanggal 30 September 1999, Menteri

Kehutanan Republik Indonesia telah memutuskan sebagai berikut : ------------

PERTAMA : Memberikan Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan kepada

PT. Keang Nam Development Indonesia atas areal hutan

yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

untuk jangka waktu 55 tahun ( 20 tahun ditambah daur

tanaman pokok), dengan ketentuan sebagai berikut : ---------------

a. Areal Hak Pengusahaan Hutan tersebut adalah seluas

kurang lebih 58.590 (lima puluh delapan ribu lima ratus

sembilan puluh) hektar yang terletak pada Kelompok

Hutan Sungai Singkuang – Sungai Natal Propinsi Daerah

Tingkat I Sumatera Utara.

b. Luas dan letak defenitif areal Hak Pengusahaan Hutan

tersebut di atas ditetapkan oleh Departemen Kehutanan

dan Perkebunan setelah dilaksanakan pengukuran dan

penataan batas di lapangan.

c. Mengikutsertakan Koperasi (Koperasi Masyarakat

setempat dan Koperasi Sinar Meranti) 25% sebagai hak

kompensasi masyarakat (15% dialihkan langsung pada

saat Koperasi terbentuk dan 10% diangsur selama 5

tahun dengan hak opsi kenaikan 1% setiap tahun),

Lembaga Pendidikan setempat 10% dan Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) 10% sebagai Pemegang Saham

Perusahaan.

KETIGA : 1) Pengalihan Saham PT. Keang Nam Development

Indonesia kepada Koperasi, Lembaga Pendidikan

setempat dan BUMD harus direalisasikan selambat-

lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya

Keputusan ini.

KEEMPAT : 1) Apabila PT. Keang Nam Development Indonesia tidak

merealisasikan pengalokasian saham Koperasi, Lembaga

Pendidikan dan BUMD sebagaimana Amar KETIGA butir

1 maka Keputusan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku

lagi.

---------- Bahwa sesuai dengan Amar KETIGA butir 1 Keputusan Menteri

Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 805/Kpts-VI/99 Tanggal 30


September 1999, adapun Pengalihan Saham PT. Keang Nam



tahun sejak diterbitkannya Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan dan

Perkebunan Nomor : 805/Kpts-VI/99 Tanggal 30 September 1999, yang

berarti selambat-lambatnya pada Tanggal 1 Oktober 2001.

---------- Bahwa ternyata PT. Keang Nam Development Indonesia tidak

mengalokasikan saham kepada Koperasi, Lembaga Pendidikan dan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD), yang berarti berdasarkan Amar KEEMPAT

butir 1, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 805/Kpts-

VI/99 Tanggal 30 September 1999 dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

---------- Sesuai dengan hasil pengukuran ahli dari Balai Pemantapan

Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan dan hasil pemeriksaan

Rekonstruksi Lapangan BPKH Wilayah I Medan serta Cruiser, Operator

Chain Saw dan Petugas TPTI, telah dilakukan penebangan dan

pemungutan hasil hutan kayu didalam Areal IUPHHK PT. Keang Nam

Development Indonesia yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis,

Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, yakni :






M3.

2. Tahun 2002 di Jalan Koridor KM. 9 dengan titik koordinat 000 55’ 06,9 ‘

LU dan 990 07’ 09,0 BT berada diluar RKT tahun 2002 dalam IUPHHK




55.451,32 M3.

3. Tahun 2003 di Jalan Koridor KM. 9 dengan titik koordinat 000 54’ 55,6 “



Tahun 2003 telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 8.451 (delapan

ribu empat ratus lima puluh satu) batang dengan volume seluruhnya

22.213,24 M3.









000 56’ 50,4 “ LU dan 990 05’ 21’,2”BT berada diluar RKT Tahun 2005





---------- Bahwa terdakwa ADELIN LIS dan Ir. OSCAR A. SIPAYUNG serta

Ir. WASHINGTON PANE oleh dan atas nama badan hukum atau badan

usaha PT. Keang Nam Development Indonesia baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama secara berlanjut pada Tanggal 2 Oktober 2001

sampai dengan Tanggal 23 Januari 2006 memiliki hasil hutan yang

diketahui atau diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau

dipungut secara tidak sah, yakni hasil hutan kayu yang dipungut/ditebang

dari eks IUPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia di kelompok

hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal

Propinsi Sumatera Utara karena Izin yang dimiliki PT. Keang Nam

Development Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan

Perkebunan Nomor : 805/Kpts-VI/99 Tanggal 30 September 1999

dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi, dengan perincian antara lain

sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

(SKSHH) yang tidak sah periode tahun 2001 s/d 2006, yakni :

a. Tahun 2001 :

NO. SKSHH JENIS HASIL HUTAN JUMLAH (BATANG)

VOLUME (M3)

1

DA 882949 18-10-2001 s/d 19-10-2001


61 87 62 15 21 26

237

134.97 186.2

132.84 33.55 43.00 77.35

536.91 Jumlah 509 1,144.82


2

DA 886006 31-10-2001 s/d 15-11-2001


373 482 481 111 354 94 51

645.42 808.31 811.38 208.42 569.08 198.52 78.88

Jumlah 1,946 3,320.01 3

DA 886008 28-11-2001 s/d 29-11-2001


66

67 66 28 20 8

1335

102.71 103.64 102.86 43.18 29.95 16.97

2209.4 Jumlah 1,590 2,608.71 TOTAL TAHUN 2001 4.045 7.073,54

b. SKSHH Tahun 2002 :

c.

NO. No. SKSHH Jenis Hsl Hutan Jumlah (Batang)

Volume (M3)

1 2 3 4 5 1

DA886009 6/2/2002s/d 07-02-2002


161 239 92 60 87 14

294

295.11 411.54 177.04 117.77 157.14 35.95

430.34 jumlah 947 1,624.89

2

DB 348438 25-02-2002 s/d 26-02-2002


81 67 72 48 40 38

290

213.55 175.75 197.61 113.42 91.47

111.19 739.93

636 1,642.92 3

DA 886010 13-02-2002 s/d 14-02-2002


244 236 182 152 53 95

377.07 366.26 278.58 233.75 99.75

137.27 962 1,492.68

4

DB 3484.39 04-02-2002 s/d 5/3/2002


102 169 135 20 85 44

221

188.93 303.3

243.61 45.43

140.92 109.5

504.04 Jumlah 776 1,535.73

5

DB 348440 3/4/2002 s/d 3/4/2002


750 130

2,840.50

620.71 Jumlah 2006 3,461.21


6

DB 348441 16-04-2002 s/d 23-04-2002


533 537 400 210 199 95 29

963.58 975.74 646.91 367.38 350.65 212.01 67.06

Jumlah 2003 3,583.33 7

DB 348442 20-04-2002 s/d 21-04-2002

Kel.Meranti meranti Kapur Damar Resak Jelutung

328 320 73

114 45

783.38 743.63 176.52 265.04 118.69

880 2,087.26 8

DC 0033017 28-04-2002 s/d 29-04-2002


73

131 99 62 14 11

163

206.91 378.84 255.28 149.63 35.63 28.67

449.09 Jumlah 553 1,504.05

9

DC 0033018 11-05-2002 s/d 12/5/2002


98 72 52 43 69

289.24 255.07 160.21 116.91 209.09

Jumlah 334 1,030.52 10

DC 0033019 20-05-2002 s/d 30-05-2002


127 316 929 136 679

324.75 881.53

2,270.74 372.13

1,844.10 Jumlah 2187 5,693.25

11

DC 0033020 20-05-2002 s/d 21-05-2002


65

118 55 62 34 10 96

151.37 362.84 160.25 215.37 71.66 25.77

282.29 Jumlah 440 1,269.55

12

DC0033021 30-05-2002 s/d 31-05-2002


184 224 171 63

104 13

175

401.72 485.55 379.39 124.07 222.92 31.95

358.94 Jumlah 934 2,004.54

13

DC 0035432 08-06-2002 s/d 9/6/2002


138 95 81 40 65 26

170

298.91 216.61 175.07 84.49

140.52 69.88

381.52


Jumlah 615 1,367.00 14

DC 0035433 24-06-2002 s/d 25-06-2002


157 81 55 63 34

210

360.15 173.16 118.32 136.96 91.05

462.01

Jumlah 600 1,341.65 15

DC 0035434 13-07-2002 s/d 4/7/2002


41

144 100 127 64

244

99.54

337.14 232.56 290.02 164.47 562.33

Jumlah 720 1,686.06 16

DC 0035435 27-07-2002 s/d 28-07-2002


89

107 77 54 81 27

162

201.58 235.3

175.81 122.74 181.95 68.73

360.64

Jumlah 597 1,346.75 17

DC 0035436 06-08-2002 s/d 7/8/2002


125 86 36 55 24

154

286.4

183.01 77.41

120.45 64.68

335.27

Jumlah 480 1,067.22 18

DC 0035437 16-08-2002 s/d 17-08-2002


176 85 51 26 38 15 97

391.86 183.21 116.4 57.58 84.14 40.55

212.29

Jumlah 488 1,086.03 19

DC 0035438 24-08-2002 s/d 25-08-2002


149 60 48 40 51 29

103

326.37 125.69 101.82

87.2 113.26 76.24

219.15

Jumlah 480 1,049.73


20

DC 0503812 16-09-2002 s/d 17-09-2002


105 134 109 59 81 40

112

236.46 293.18 246.8

124.33 173.62 106.28 239.64

Jumlah 640 1,420.31 21

DC 0503813 21-09-2002 s/d 22-09-2002

meranti Kapur Keruing Damar Resak Jelutung Kel.R.Camp.

70 128 65 32 55 25

144

153.08 280.5

136.53 66.48

120.36 66.74

312.79 Jumlah 519 1,136.48

22

DC0503814 01-10-2002 s/d 2/10/2002


26 163 149 50 75 42 174

58.83 373.27 342.06 114.77 178.43 122.08 390.07

Jumlah 679 1,579.51 23

DC 0503815 11-10-2002 s/d 12/10/2002


102 192 144 61 83 48

248

227.53 405.44 448.2

124.75 176.14 125.72 518.73

Jumlah 878 2,026.51 24

DC 0503816 23-10-2002 s/d 24-10-2002


99

172 93

499

244.74 436.97 258.08

1,062.96

Jumlah 1989 2,002.75 25

DC 0503817 05-11-2002 s/d 6/11/2002


54

445 147 143

100.22

1,050.41 429.74 327.17

Jumlah 789 1,907.54 26

DC 0503818 17-11-2002 s/d 18-11-2002


170 168 137

6 44 7

22

389.59 375.37 295.71 13.92 97.06 18.93 43.39

Jumlah 554 1,233.97


27

DC 0503819 30-11-2002 s/d 1/12/2002


214 147 143 79

115 41

179

492.51 337.58 323.47 167.78

257 111.4

370.87 Jumlah 918 2,060.61

28

DC 0511388 27-12-2002 s/d 28-12-2002


66

248 110 82 94 60

269

130.53 527.07 311.76 184.2

198.53 173.02 573.57


c. SKSHH Tahun 2003

NO. No. SKSHH Jenis Hsl Hutan Jumlah Vol (M3) 1 2 3 4 5 1

DC 0511389 22-01-2003 s/d 23-01-2003


127 69 71 46 51 20 96

287.34 160.87 159.54 101.51 112.45 52.52

194.52 Jumlah 480 1,068.75

2

DD 0003895 06-02-2003 s/d 7/2/2003


102 98 89 49 50 28

103

229.74 224.27 201.10 109.67 107.39 73.84

200.68

Jumlah 519 1,146.69 3

DD 0003896 20-02-2003 s/d 21-02-2003


71 61 61 49 57 32

109

179.83 138.91 138.84 110.47 124.63 92.31

239.38

Jumlah 440 1,024.37 4

DD 0003897 05-03-2003 s/d 6/3/2003


131 145 45 26 27 17 49

293.81 315.15 99.23 54.39 58.58 44.95

109.49

Jumlah 440 975.60


5

DD 0003898 20-03-2003 s/d 21-03-2003


85 77 81 54 52 34 97

199.67 179.43 171.5

118.73 119.37 101.75 221.47

Jumlah 480 1,111.92 6

DD 0003899 28-03-2003 s/d 29-03-2003


76 84 63 39 59 37 82

197.42 191.36 147.85 82.43

133.83 113.44 184.59

Jumlah 440 1,050.92 7

DD 0003900 26-04-2003 s/d 7/4/2003


68 82 57 39 69 23

101

155.94 183.71 130.55 84.18

162.84 65.9

224.93

Jumlah 439 1,008.05 8

DD 0003901 17-05-2003 s/d 18-05-2003


131 132 132 23 23 18

135

296.97 295.57 296.07 52.22 47.85 53.31

308.51

Jumlah 594 1,350.50 9

DD 0003902 27-05-2003 s/d 28-05-2003


108 108 100 31 40 15 78

224.23 222.66 211.08 59.02 90.74 39.28

168.71

Jumlah 480 1,015.72 10

DD 0003903 18-06-2003 s/d 19-06-2003


98

102 78 45 63 23 71

215.45 226.46 174.76 99.38

137.94 59.73

156.63

Jumlah 480 1,070.35


11

DD 0003904 30-06-2003 s/d 1/7/2003


100 111 85 50 69 30

115

215.60 233.47 191.04 109.40 146.77 80.86

242.28

Jumlah 560 1,219.42 12

DD 0534801 31-07-2003 s/d 1/8/2003


127 99 84 40 44 29

137

264.48 197.48 173.84 80.52 92.91 77.84

273.97

Jumlah 560 1,161.04 13

DD 0534802 11-09-2003 s/d 12/9/2003


118 112 72 40 54 26 97

257.41 238.03 157.76 91.28

112.56 68.4

206.99

Jumlah 519 1,132.43 14

DD 0534803 05-10-2003 s/d 6/10/2003


101 116 89 47 68 20 79

214.19 241.77 193.03 95.62

142.07 53.42 206.2

Jumlah 520 1,146.30 15

DD 0534804 12-10-2003 s/d 13-10-2003


96 95 88 44 58 20 76

209.36 204.85 194.68 87.94

119.54 53.55

182.34

Jumlah 477 1,052.26 16

DD 0534805 27-10-2003 s/d 28-10-2003


85

227 113 38 46 91

193.43 517.94 251.86 83.16

100.17 195.38

Jumlah 600 1,341.94 17

DD 0534806 14-11-2003 s/d 15-11-2003


118 138 96 20 44

103

251.56 316.78 219.29 44.33

100.24 222.65

Jumlah 519 1,154.85


18

DD 0534807 17-12-2003 s/d 18-12-2003


12 88 21 61

130 20

148

33.53

236.33 57.81

160.31 359.59 64.53

391.30 Jumlah 480 1,303.40 TOTAL TAHUN 2003 9,027 20,334.51

d. SKSHH Tahun 2004 :

NO. No. SKSHH Jenis Hsl Hutan Jumlah Vol (M3) 1 2 3 4 5 1

DD 0534808 30-01-2004 s/d 31-01-2004


66

291 57 49 35 71

155.74 714.22 143.62 127.41 84.31

172.12 Jumlah 569 1,397.42

2

DD 0534809 06-02-2004 s/d 07-02 2004

Kel.Meranti meranti Kapur Keruing Kel.R.Camp.

78 66 75

243

191.85 190.81 169.97 619.59

Jumlah 462 1,172.22 3

DD 0534810 27-02-2004 s/d 28-02-2004


138 61 22 4 2

159

415.96 209.01 72.04 10.07 3.85

470.43 Jumlah 386 1,181.36

4

DD 1465241 15-03-2004 s/d 16-03-2004


72 47 65 31 39 33

133

194.99 114.46 179.70 73.33 95.38

118.53 350.69

Jumlah 420 1,127.08 5

DD 1465242 29-03-2004 s/d 30-03-2004


71 53 71 38 51 27

139

192.94 137.73 193.40 99.05

128.49 89.98

377.06 Jumlah 450 1,218.65

6

DD 1465243 12-04-2004 s/d 13-04-2004


89 69 88 34 53 14

163

240.51 179.11 243.90 79.60

138.08 48.91

442.05


Jumlah 510 1,372.16 7

DD 1465244 29-04-2004 s/d 30-04-2004


76 48 73 34 26 26

167

222.51 126.66 204.03 93.26 67.32 97.97

454.08 Jumlah 450 1,265.83

8

DD 1465246 25-05-2004 s/d 26-05-2004


81 31 85 41 40 30

103

211.34 142.57 216.55 107.57 108.18 82.65

267.97 Jumlah 411 1,136.83

9

DD 1465245 14-05-2004 s/d 15-05-2004


75 52 63 36 56 22

176

218.95 136.52 171.44 91.78

151.97 69.58

468.94

Jumlah 480 1,309.18 10

DD 1465247 14-06-2004 s/d 15-06-2001

Kel.Meranti meranti Keruing Damar Resak Jelutung Kel.R.Camp. Rengas

95 78 28 48 53

105 13

239.62 186.45 62.09

129.27 167.39 275.59 43.91

Jumlah 420 1,104.32 11

DD1465248 29-06-2004 s/d 30-06-2004

Kel.Meranti meranti Kapur Keruing Damar Resak Jelutung Kel.R.Camp. Rengas

191 16

100 44 72

120 264 59

469.30 55.18

272.98 124.83 158.24 364.32 716.28 158.50

Jumlah 866 2,319.63 12

DD 1465250 30-07-2004 s/d 31-07-2004


94 80 75 32 53

208 18

243.37 202.37 199.69 100.60 131.43 576.08 50.03

Jumlah 560 1,503.57 13

DD 1465249 17-07-2004 s/d 18-07-2004

Kel. Meranti meranti Kapur Keruing Damar Resak Jelutung Kel.R.Camp. Rengas

54 37

109 57 18

105 290 203

140.52 94.86

319.97 126.61 38.20

346.00 626.77 561.93


Jumlah 873 2,254.86 14

DD 1746045 13-08-2004 s/d 14-08-2004


81 53 49 48 48

224 16

210.12 139.95 125.84 140.51 130.52 625.34 45.76

Jumlah 519 1,418.04 15

DD 1746046 31-08-2004 s/d 1/9/2004

Kel. Meranti meranti Kapur Keruing Resak Jelutung Kel.R.Camp. Rengas

71 84 74 77 65

204 10

177.02 228.49 196.40 178.64 175.40 488.68 25.10


e. SKSHH TAHUN 2005

NO. No. SKSHH Jenis Hsl Hutan Jumlah Vol (M3)

1 2 3 4 5 1

DE 0006715 22-01-2005 s/d 23-01-2005

Kel.Meranti meranti Kapur Keruing Resak Jelutung Kel.R.Camp. K.Indah

91 67 67 63 39

274 2

216.79 159.33 147.61 142.99 104.01 673.44

9.13 Jumlah 603 1,453.30

2

DE 0010247 08-02-2005 s/d 9/2/2005


136 123 106 94 52

305 93

307.85 241.24 243.30 181.59 113.52 739.70 190.42

Jumlah 909 2,017.62 3

DE 0010248 18-02-2005 s/d 19-02-2005


183 118 69 66 65

320 8

468.68 285.48 158.96 147.36 158.57 812.12 18.19

Jumlah 829 2,049.36 4

DE 0010249 02-03- 2005 s/d 3/3/2005


39 83 76 53 49

371 4

87.89

186.88 193.92 169.05 158.11 918.27 12.11


Jumlah 675 1,726.23 5

DE 0010250 23-03-2005 s/d 24-03-2005


222 165 84 73 63

216 17

631.87 405.40 212.13 200.35 179.89 365.65 39.23

Jumlah 840 2,034.52 6

DE 0010251 07-04-2005 s/d 8/4/2005


85 97 82 47 46

277 6

203.03 189.72 165.70 132.01 99.62

550.07 13.53

Jumlah 640 1,353.68 7

DE 0010312 28-04-2005 s/d 29-04-2005


40 45 57 46 64

283

84.21 97.33

124.98 106.17 152.15 591.11

Jumlah 535 1,155.95 8

DE 0010313 17-05-2005 s/d 18-05-2005


114 66 94 65 56

251 32

242.34 137.76 212.71 230.00 119.33 253.52 77.65

Jumlah 678 1,273.31 9

DE 0010314 29-05-2005 s/d 30-05-2005


184 107 28 20 6

252 10

393.91 258.43 52.23 38.95 11.86

530.75 22.67

Jumlah 607 1,308.80 10

DE 0010315 11-06-2005 s/d 12/6/2005


48 35 89

106 105 121

5

91.48 72.44

182.18 233.74 210.86 234.65 12.22

Jumlah 509 1,037.57


11

DE 0010316 30-06-2005 s/d 1/7/2005


131 124 71 18 20

187 9

280.10 259.39 150.29 40.68 39.87

392.96 17.04

Jumlah 560 1,180.33 12

DE 0010317 20-07-2005 s/d 21-07-2005


89 55 2

16 46

352 0

177.50 111.01

6.39 34.68 93.17

736.14 0.00

Jumlah 560 1,158.89 13

DF 0002852 08-08-2005 /sd 09-08-2005


99 71 42 42 48

253 7

193.49 149.38 94.91 91.76 99.72

495.69 16.90

Jumlah 562 1,141.85 14

DF 0002853 13-09-2005 s/d 14-09-2005


138 125 155 100 108 194 18

275.05 232.43 316.21 185.87 207.60 417.94 43.36

Jumlah 838 1,678.46 15

DF 0002854 30-09-2005 s/d 1/10/2005


92

127 73

105 82

317 0

189.18 269.83 149.72 231.27 185.34 645.50

0.00

Jumlah 796 1,670.84 16

DF 0002855 28-10-2005 s/d 29-10-2005


92

127 73

105 82

317

189.18 269.83 149.72 231.27 185.34 645.50

Jumlah 796 1,670.84 17

DF 0002856 25-11-2005 s/d 26-11-2005

Kel.Meranti meranti Kapur Keruing Resak Jelutung

139 137 94

107 18

275.91 277.71 183.54 213.95 34.70


Kel.R.Camp.

129 333.74

Jumlah 624 1,319.55 18

DF 0002857 12-12-2005 s/d 21-12-2005


56 94 54 43 31

401 10

158.33 279.83 175.77 141.06 80.55

1,184.45 26.55

Jumlah 689 2,046.54 19

DF 0002858 22-12-2005 s/d 23-12-2005


137 60 73 86 84

128 56

237.68 85.29

120.33 128.66 143.48 216.01 90.76


1. DF 0002859 20-01-2006 s/d 21-01-2006

Kel.Meranti Meranti Kapur Keruing Resak Kel.Rimba Camp. Rengas

30 32 20

380 67 23

53,11 66,89 46,55

834,27 140,91 47,04

Jumlah 552 1.188,77

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5), ayat (14) UU Nomor :

41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

UU Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Medan Tanggal 22 Oktober 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADELIN LIS bersalah melakukan tindak pidana

“Korupsi” secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU R.I. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan UU R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan


bersalah melakukan tindak pidana “Kehutanan” secara bersama-sama dan

berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (1),

ayat (14) UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 64

ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan

Kedua Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADELIN LIS dengan pidana penjara

selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam

tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan

dan membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan Ir. OSCAR

SIPAYUNG dan Ir. WASHINGTON PANE, Msc, Ir. BUDI ISMOYO dan Ir.

SUCIPTO LUMBAN TOBING sebesar Rp.119.802.393.040,00 (seratus

sembilan belas milyar delapan ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga

ribu empat puluh rupiah) dan US$ 2.938.556,24 (dua juta sembilan ratus tiga

puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam koma dua puluh empat US

dollar) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, setelah

memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak dapat melunasi uang

pengganti tersebut maka hartanya disita dan apabila hartanya tidak cukup

maka diganti dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun ;

3. Barang bukti berupa :

1. 1. 9 (Sembilan) unit Tractor.

2. 6 (enam) unit Logging Truck.

3. 2 (dua) unit Log Loader.

4. 2 (dua) unit Crane.

5. Masing-masing 1 (satu) buku RKT tahun 1999/2000, 2001,

2002/2003, 2004 dan 2005.

6. 1 (satu) bundel foto copy Akte Pendirian IUPHHK PT. Keang Nam

Dev. Indonesia.

7. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan pengamanan hutan milik

IUPHHK PT. Keang Nam Dev. Indonesia.

8. 1 (satu) bundel Laporan Pengadaan bibit tahun 2001 s/d tahun 2002

milik IUPHHK PT. Keang Nam Dev. Indonesia.

9. 1 (satu) bundel Laporan pengadaan bibit system pangkas tahun

2003/2004 milik IUPHHK PT. Keang Nam Dev. Indonesia

10. 1 (satu) bundel Surat Tugas Dinas Kehutanan dan Aplikasi transfer

dana reboisasi.


11. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Produksi (LHP) milik IUPHHK PT.

Keang Nam Dev. Indonesia.

12. 1 (satu) laporan pelaksanaan penanaman tanah kosong areal

kurang produktif tahun 2001, tahun 2003, tahun 2004 IUHPHHK PT.


13. 1 (satu) laporan pelaksanaan TPTI tahun 2000 s/d tahun 2005.

14. 1 (satu) laporan pelaksanaan penanaman pada kiri kanan jalan

angkutan tahun 2001, tahun 2003, tahun 2004 dan tahun 2005.

15. 1 (satu) bundel tanda terimaan kayu tanpa SKSHH.

16. 26 (dua puluh enam) berkas SKSHH beserta tanda terima kayu dari

tahun 2001 s/d tahun 2005.

17. 2 (dua) unit Chain Saw merek Stihl berikut Bar dan Rantai.

18. 2 (dua) unit Radio SSB.

19. 2 (dua) unit Radio HT (1 unit dalam keadaan rusak).

20. 2 (dua) unit Ponton (Tongkang Besi).

21. 3 (tiga) unit Tug Boat Sideka.

2. 1. 434 (empat ratus tiga puluh empat) batang atau volume 1.413,90 M³

kayu bulat di daratan TPK Logs Pond Pinang.

2. 492 (empat ratus sembilan puluh dua) batang atau Volume 1451,87

M³ Kayu bulat di daratan TPK Camp Tabuyung.

3. 7 (tujuh) batang kayu bulat dengan volume 39,48 M³ (tiga puluh

sembiIan koma empat puluh delapan meter kubik) di TPK KM 4

(empat) Jalan Danau Tinggal.

4. 46 (empat puluh enam) batang kayu bulat dengan volume 209,91 M³

(dua ratus sembilan koma sembilan puluh satu meter kubik) di TPK

KM 9 (sembilan) Jalan Danau (Aek Lambe).

3. 1. 1. lbr SKSHH (Lembar ke-5) No. Seri : DD 0534807, Tgl. 17-12-2003,

yang ditandatangani oleh P2SKSHH An. H. ZAIRUN HARAHAP.

2. 16 Ibr Daftar Hasil Hutan (DHH-KB) Nomor : 073/DHH/KNDI, Tgl.

17-12-2003, yang ditandatangani oleh IMBALO, PS.

3. 1 Ibr Surat Permohonan Penerbitan SKSHH kepada Pejabat

Penerbit SKSHH No.: KNS-04/1/2004, Tgl. 14 Januari 2004, yang

ditandatangani oleh SOESILO SETIAWAN (Manager).

4. 1 lbr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No. 12, Tanggal 31

Desember 2003, yang ditandatangani oleh IMBALO, PS.

5. 1 Ibr SKSHH (Lembar ke-5) No. Seri DD 0534808, Tgl. 30-01-2004,



6. 19 Ibr Daftar Hasil Hutan (DHH-KB) Nomor 074/DHH/KNDI, Tgl.30-

01-2004, yang ditandatangani oleh IMBALO, PS.



8. 16 Ibr Daftar Hasil Hutan (DHH-KB) Nomor 075/DHH/KNDI, Tgl. 06-



Penerbit SKSHH No. KNS-16/III/2004, Tgl. 05 Maret 2004, yang


10. 1 Ibr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No. 02, Tanggal 29

Februari 2004, yang ditandatangani oleh IMBALO, PS.



12. 14 Ibr Daftar Hasil Hutan (DHH-KB) Nomor 077/DHH/KNDI, Tgl.15-



Penerbit SKSHH No. KNS-19/III/2004, Tgl. 20 Maret 2004, yang


14. 1 Ibr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No.: 03 Tanggal 20 Maret

2004, yang ditandatangani oleh IMBALO, PS.






Penerbit SKSHH No. KNS-23/IV/2004, Tgl. 01 April 2004, yang


18. 1 Ibr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No. 03, Tanggal 31 Maret

2003. yang ditandatangani oleh IMBALO, PS.




04-2004, yang ditandatangani oleh SOESILO SETIAWAN

(Manager).






(Manager).

23. 1 Ibr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No. 04, Tanggal 30 April

2003, yang ditandatangani oleh SOESILO SETIAWAN (Manager).

24. 1 lbr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No. 04, Tanggal 30 April


25. 1 Ibr SKSHH (Lembar ke-5) No. Seri DD 1465245, Tgl. 14-05--2004,



14-05-2004, yang ditandatangani oleh SOESILO SETIAWAN

(Manager).


Penerbit SKSHH No. KNS-32/V/2004, Tgl. 18 Mei 2004, yang


28. 1 Ibr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No. 05, Tanggal 18 Mei






(Manager).

31. 8 Ibr Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Mandailing Natal untuk melakukan pemeriksaan Kayu Bulat HPH

PT. Keang Nam Dev. Indonesia di Tabuyung yang akan diangkut ke

PT. Mujur Timber Sibolga :

1. Nomor: 090/087/DISHUT/2004 , Tanggal 26 Januari 2004.

2. Nomor: 090/522-21/DISHUT/2004, Tanggal 04 Februari 2004.

3. Nomor: 090/241/DISHUT/2004, Tanggal 11 Maret 2004.


5. Nomor: 090/302/DISHUT/2004, Tanggal 02 April 2004.


7. Nomor: 090/431/DISHUT/2004, Tanggal 11 Mei 2004.


32. 8 Ibr Berita Acara Serah Terah Terima Dokumen Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH ) pada :


a. Hari Rabu, Tanggal 17 Desember 2003, yang diserahkan oleh H.

ZAIRUN HARAHAP kepada SOESILO SETIAWAN.

b. Hari Jumat, Tanggal 30 Januari 2004, yang diserahkan oleh H.


c. Hari Jumat, Tanggal 6 Februari 2004, yang diserahkan oleh H.


d. Hari Senin, Tanggal 15 Maret 2004, yang diserahkan oleh H.


e. Hari Senin, Tanggal 29 Maret 2004, yang diserahkan oleh H.


f. Hari Senin, Tanggal 12 April 2004, yang diserahkan oleh H.


g. Hari Kamis, Tanggal 29 April 2004, yang diserahkan oleh H.


h. Hari Jumat, Tanggal 14 Mei 2004, yang diserahkan oleh H.


33. 5 Ibr Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat oleh Pejabat Penerbit

SKSHH, Tanggal 17 Desember 2003 dan lampirannya Daftar

Pemeriksaan Kayu Bulat ( DPKB).


SKSHH, Tanggal 30 Januari 2004 dan lampirannya Daftar

Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).


SKSHH, Tanggal 06 Februari 2004 dan lampirannya Daftar



SKSHH, Tanggal 14 Maret 2004 dan lampirannya Daftar






SKSHH, Tanggal 08 April 2004 dan lampirannya Daftar







SKSHH, Tanggal 22 Mei 2004 dan lampirannya Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat ( DPKB ).

4. 109 (seratus sembilan) lembar Surat Tugas/Jalan Tug Boat dan Ponton

yang mengangkut kayu bulat dari TPK Tabuyung IUPHHK PT. Keang

Nam Development Indonesia di Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Madina

ke PT. Mujur Timber di Sibolga, periode tahun 2000 s/d bulan Januari

2006, dengan nomor surat sebagai berikut :

a. Tahun 2000 :

- 08/PLY/SBG/PLS/1/00.

- 046/PLY/SBG/PLS/III/00

- 56/PLY/SBG/PLS/III/00.

- 17/PLY/SBG/PLS/IV/00.

- 61/PLY/SBG/PLS/VII/00.

- 75/PLY/SBG/PLS/VIII/00.

- 125/PLY/SBG/PLS/XI/00.


- 147/PLY/SBG/PLS/XII/00.

- 94/PLY/SBG/PLS/VIII/00,

- 109/PLY/SBG/PLS/IX/00.

b. Tahun 2001:

- ……/PLY/SBG/PLS/I/01.

- 015/PLY/SBG/PLS/II/01.


- 067/PLY/SBG/PLS/V/01.

- 081/PLY/SBG/PLS/VI01.






- 106/PLY/SBG/PLS/X/01.



c. Tahun 2002 :

- 015/PLY/SBG/PLS/I/02.










- 080/PLY/SBG/PLS/VI/02.



- 105/PLY/SBG/PLS/VII/02













d. Tahun 2003 :



















- 155/PLY/SBG/PLS/XII/03

e. Tahun 2004 :
























f. Tahun 2005 :




















g. Tahun 2006 :


5. 1. 1 (satu) buku foto copy Laporan Pemeriksaan atas Laporan

Keuangan PT. Keang Nam Development Indonesia untuk tahun

yang berakhir 31 Desember 2001 yang dilakukan oleh Kantor

Akuntan DRS. BIASA SITEPU.

2. 1 (satu) buku foto copy Laporan Pemeriksaan atas Laporan












6. 1. 1 (satu) buku Laporan Tahunan Kegiatan Pengusahaan Hutan (bulan

April 1999 s/d bulan Maret 2000 ) PT. Keang Nam Development

Indonesia, yang dibuat di Medan pada bulan April 2000 :

2. 1 (satu) buku Laporan Tahunan Kegiatan Pengusahaan Hutan

(bulan Januari 2001 s/d bulan Desember 2001) PT. Keang Nam

Development Indonesia, yang dibuat di Medan pada bulan Januari

2002.


3. 1 (satu) buku Laporan hasil pemeriksaan dan Berita Acara

Pemeriksaan PT. Keang Nam Development Indonesia, yang dibuat

di Medan pada bulan April 2000.

4. 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara


di Medan pada bulan Januari 2001.




6. 1 (satu) buku Laporan hasil Pemeriksaan dan Berita Acara



7. 1. 24 (dua puluh empat) Set Asli Laporan Hasil Penebangan (LHP) dari

bulan Maret 2003 s/d 31 Desember 2003.

2. 24 (dua puluh empat) Set Foto Copy Rekapitulasi Laporan Hasil

Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) untuk tahun 2004.


Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) untuk tahun 2005 ;

4. 1 (satu) buah Palu Tok Kode DK 0213-02 ;

5. 24 (dua puluh empat) Set Asli Laporan Hasil Produksi (LHP) PT.

Keang Nam Development Indonesia periode Januari 2004 s/d

Desember 2004.



Desember 2005.

7. 10 (sepuluh) Set Asli Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) PT. Keang

Nam Development Indonesia periode Maret 2003 s/d Desember

2003.

8. 12 (dua belas) Set Asli Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) PT.


Desember 2004.

9. 12 (dua belas) Set Asli Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) PT.


Desember 2005.

10. 1 (satu) Set Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Propinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/4510/V.b/2003 Tanggal 30

Juni 2003 tentang Pengesahan Buku Rencana Kerja Tahunan


Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam tahun

2003 PT. Keang Nam Development Indonesia Propinsi Sumatera

Utara.



Januari 2004 tentang Pengesahan Buku Rencana Kerja Tahunan



Utara.


Propinsi Sumatera Utara No: 522.21/4076/V.b/2004 Tanggal 19 Juli

2004 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan





Utara.



Februari 2005 tentang Pengesahan Buku Rencana Kerja Tahunan



Utara.



November 2005 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/928/V.b/2005

Tanggal 14 Februari 2005 tentang Pengesahan Buku Rencana

Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Alam tahun 2005 PT. Keang Nam Development Indonesia Propinsi

Sumatera Utara.

15. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dinas Kehutanan Kab. Mandailing

Natal Nomor: 522.21/1330/Dishut/2005 Tanggal 30 Desember 2005

perihal Penugasan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi

(P2LHP).

16. 1 (satu) Set Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Propinsi

Sumatera Utara Nomor : 800/4378/VI/2005 Tanggal 18 Juli 2005


tentang Penunjukan dan Penempatan Pejabat Pengesah Laporan

Hasil Produksi (P2LHP).


Propinsi Sumatera Utara Nomor : 800/2965/VI/2004 Tanggal 31 Mei

2004 tentang Penunjukan dan Penempatan Pejabat Pengesah

Laporan Hasil Produksi (PPLHP).

18. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab.

Mandailing Natal Nomor: 800/158/Dishut/2003 Tanggal 20 Februari

2003 perihal Penunjukan dan Penempatan P2LHP dan P3KB.

19. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi

Sumatera Utara Nomor : 800/883/VI Tanggal 3 Januari 2003 perihal

Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara

tentang Penunjukan dan Penempatan P2LHP.

20. 1 (satu) set Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi

Sumatera Utara Nomor : 800/870/VI/2003 Tanggal 3 Februari 2003


Hasil Produksi (PPLHP).

21. 12 (dua belas) Set Asli surat Pejabat Pengesah LHP PT. Keang

Nam Development Indonesia Tabuyung Hasil Laporan Bulanan

Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan kepada

Kepala Balai Sertifikasi Pengujian Hasil Hutan Wilayah II Medan

periode Januari 2004 s/d Desember 2004.

22. 12 (dua belas) Set Asli Surat Pejabat Pengesah LHP PT. Keang

Nam Development Indonesia Tabuyung perihal Hasil Laporan

bulanan Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan

kepada Kepala Balai Sertifikasi Pengujian Hasil Hutan Wilayah II

Medan periode Januari 2005 s/d Desember 2005.

8. 1. 3 (tiga) buku Register Petugas Pemeriksa dan Penerimaan Kayu

Bulat (P3KB) di PT. Mujur Timber Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah

dari Tahun 2000 s/d Februari 2006.

2. 6 (enam) Set Berita Acara Pemeriksaan Surat Angkutan Kayu Bulat

(SAKB) yang dibuat oleh SURIADI selaku Koordinator P3KB di PT.

Mujur Timber Sibolga.

3. 15 (lima belas) Set Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan

Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dibuat oleh JOJOR MT.

SIMAMORA selaku Koordinator P3KB di PT. Mujur Timber Sibolga.


4. 34 (tiga puluh empat) Set Berita Acara Pemeriksaan Surat

Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dibuat oleh N.

SIANIPAR selaku Koordinator P3KB di PT. Mujur Timber Sibolga.

5. 24 (dua puluh empat) Set Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat

oleh P3KB yang dibuat oleh M. SINAGA selaku Koordinator P3KB di

PT. Mujur Timber Sibolga.

6. 9 (sembilan) Set Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat oleh P3KB

yang dibuat oleh PARTALIAN HUTABARAT selaku Koordinator

P3KB di PT. Mujur Timber Sibolga.

7. Surat Pengiriman Laporan RPKB IPKH PT. Mujur Timber Sibolga

bersama dengan Lampirannya berupa Rekapitulasi Pemeriksaan

Kayu Bulat (RPKB) untuk tahun 2000.


















Kayu Bulat ( RPKB ) untuk tahun 2006.

9. 1. 1 (satu) Buku Register Penerimaan Kayu Bulat di PT. Mujur Timber

Sibolga untuk bulan Desember 1999 s/d bulan Maret 2000. (Kode

No.1).

2. 1 (satu) Buku Register Penerimaan Kayu Bulat di PT. Mujur Timber

Sibolga untuk bulan April 2000 s/d bulan September 2000. (Kode

No.2).



Sibolga untuk bulan Oktober 2000 s/d bulan Desember 2000. (Kode

No.3).


Sibolga untuk bulan Januari 2001 s/d bulan Juli 2001. (Kode No.4).


Sibolga untuk bulan Agustus 2001 s/d bulan Desember 2001. (Kode

No.5).


Sibolga untuk bulan Januari 2002 s/d bulan Maret 2003. (Kode No.

6).


Sibolga untuk bulan April 2003. ( Kode No.7).


Sibolga untuk bulan Oktober 2004 s/d bulan Desember 2004. ( Kode

No.8).


Sibolga untuk bulan Juli 2005. ( Kode No.9).

10. 1 (satu) buku Penggunaan Balok di PT. Mujur Timber Sibolga mulai

bulan November 1999 s/d bulan Desember 2003.


bulan Januari 2004 s/d bulan Februari 2006.

10. 1 (satu) buku RKL Ke-VII PT. Keang Nam Dev. Indonesia tahun 2004-

2008, Nomor : 805/Kpts-VI/1999, Tgl. 30 September 1999.

2. 1 (satu) buku RKT PT. Keang Nam Dev. Indonesia tahun 1999-2000,

Nomor Kpts/Kwl-3.1/1999,Tgl: 19 April 1999.

3. RKT PT. Keang Nam Dev. Indonesia tahun 2000-2001, Nomor

467/Kpts/Kwl-3.1/2000, Tgl. 8 Februari 2000.

4. RKT PT. Keang Nam Dev. Indonesia tahun 2001, Nomor

4876/Kpts/Kwl-3.1/2000, Tgl. 20 Oktober 2000.


522.21/123/K/ 2002, Tgl. 5 April 2002.


522.21/4510/V.b /2003, Tgl. 30 Juni 2003.


522.21/4076/V.b/2004, Tgl. 19 Juli 2004.



522.12/928/V.b /2005, Tgl. 14 Februari 2005.

9. Usulan RKT PT. Keang Nam Dev. Indonesia tahun 2006, Nomor

Tgl. 21 Oktober 2005.

10. Permohonan Pemeriksaan LHP No. 01-KNDG/I/03, tanggaI 10-01-

2003.

11. Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP No. 01-

KNDG/I/04, periode I Bulan Januari 2004, Tanggal 15 Januari 2004.

12. Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP tahun 2005.

13. 12 (dua belas) lembar LMKB (Laporan Mutasi Kayu Bulat) tahun

2000.


2001.


2002.


2003.


2004.


2005.

19. LPKB (Laporan Produksi Kayu Bulat RKT) Tahun 2000.





24. Neraca Laporan Keuangan PT. Keang Nam Development Indonesia

per 31 Desember 2000 dan 1999.









29. 6 (enam) Set Dokumen SKSHH/DHH tahun 2000.


30. 15 (lima belas) Set Dokumen SKSHH/DHH tahun 2001.

31. 28 (dua puluh delapan) Set Dokumen SKSHH/DHH tahun 2002.

32. 19 (sembilan belas) Set Dokumen SKSHH/DHH tahun 2003.

33. 8 (delapan) Set Dokumen SKSHH/DHH tahun 2004.

34. 19 (sembilan belas) Set Dokumen SKSHH/DHH tahun 2005.

35. 1 (satu) Set Dokumen SKSHH/DHH tahun 2006.

36. 13 (tiga belas) Set Bukti pembayaran PSDH melalui Bank Mandiri

Cabang Medan tahun 2001.

37. 20 (dua puluh) Set Bukti pembayaran PSDH melalui Bank Mandiri


38. 12 (dua belas) Set Bukti pembayaran PSDH melalui Bank Mandiri


39. 17 (tujuh belas) Set Bukti pembayaran PSDH melalui Bank Mandiri


40. 21 (dua puluh satu) Set Bukti pembayaran PSDH melalui Bank

Mandiri Cabang Medan tahun 2005.

41. 116 (seratus enam belas) Laporan Realisasi Pembayaran PSDH/

DR tahun 2003.

42. 24 (dua puluh empat) Laporan Realisasi Pembayaran PSDH/DR

tahun 2004.

43. 64 (enam puluh empat) Laporan Realisasi Pembayaran PSDH/DR

tahun 2005.

44. 1 (satu) Set Akta Notaris SUTJIPTO, SH No. 39 Tanggal 3 Juni

1992 dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. M-

13.HT.03.05-TH. 1988, Tanggal 11 April 1988, tentang pernyataan

keputusan rapat perubahan anggaran dasar PT. Keang Nam


45. 1 (satu) Set Berita Acara Notaris DJAIDIR, SH Nomor 33.

46. 1 (satu) set Perseroan Terbatas PT. Keang Nam Development

Indonesia No. 33.

47. 1 (satu) set Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 238/Kpts/Um/5/

1974, tentang Pemberian hak pengusahaan hutan kepada PT.

Keang Nam Development Indonsia.

48. 1 (satu) set Akta Notaris DJAIDIR, SH Nomor 53, Tanggal 10

Oktober 1994, tentang Penyimpanan PT. Keang Nam Development

Indonesia.


49. 1 (satu) set Surat Persetujuan persamaan perlakuan penanaman

modal Luar Negeri PT. Keang Nam Development Indonesia Nomor

178/III/PMA/1990, Tanggal 16 Mei 1993.

50. 1 (satu) set Surat persetujuan atas perobahan status Penanaman

Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Keang

Nam Dev. Indonesia, Nomor 03/V/PMDN/93, Tanggal 25 Februari

1993.

51. 1 (satu) set Berita Acara DJAIDIR, SH Nomor 63.

52. 12 (dua belas) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) Nomor

01 s/d 12 dari bulan Januari s/d Desember 2005.

53. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Kehutanan tentang Persetujuan

dan Pengesahan RKL ke VII dari Tanggal 1 Januari 2004 sampai

dengan 31 Desember 2008 PT. Keang Nam Dev. Indonesia Nomor

SK.4339/Menhut-VI/BRPHP/2004, Tanggal 6 Juli 2004.

54. 1 (satu) Set Keputusan Menhut Prop. Sumatera Utara tentang

Perubahan Keputusan Kepada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera

Utara Pengesahan Buku Rencana Kerja Tahunan PT. Keang Nam

Dev. Indonesia Nomor 522.21/7460/V.b/2005, Tanggal 14 Februari

2005.

55. 1 (satu) Buku Laporan Keuangan PT. Keang Nam Dev. Indonesia

Neraca 31 Desember 2000 dan Laporan Laba Rugi untuk tahun

Buku 2000 No. 1108/GA/VI/2001, Tanggal 29 Juni 2001.

56. 1 (satu) Buku Laporan pemeriksaan atas laporan keuangan untuk

tahun yang berakhir 31 Desember 2001 PT. Keang Nam Dev.

Indonesia No. 125/203/AK/2002, Tanggal 26 Juni 2002.



Indonesia No. 179/203/AK/2003, Tanggal 25 Juni 2003.



Indonesia No. 152/203/AK/ 2004, Tanggal 25 Juni 2003.



Indonesia No : 261/203/AK/ 2005, Tanggal 20 Juni 2005.

60. 13 (tiga belas) lembar Surat Pengantar Laporan Penggunaan

Tenaga Kerja.


61. 31 (tiga puluh satu) lembar Laporan Peralatan PT. Keang Nam

Development Indonesia tahun 2000.

62. 24 (dua puluh empat) lembar Laporan Peralatan PT. Keang Nam


63. 27 (dua puluh tujuh) lembar Laporan Peralatan PT. Keang Nam








67. 282 (dua ratus delapan puluh dua) Laporan bulanan TPTI tahun

2000.

68. 453 (empat ratus lima puluh tiga) Laporan bulanan TPTI tahun

2001.

69. 342 (tiga ratus empat puluh dua) Laporan bulanan TPTI tahun 2002.

70. 223 (dua ratus dua puluh tiga) Laporan bulanan TPTI tahun 2003.

71. 210 (dua ratus sepuluh) Laporan bulanan TPTI tahun 2004.

72. 1 (satu) Buku TPTI Tahun 1995/1996 s/d 1999/2000.

11. 1. 12 (dua belas) Set Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan

IIUPH yang ditandatangani oleh IR. W. PANE, MSc selaku Direktur

Produksi/Perencanaan PT. Keang Nam Development Indonesia

untuk tahun 2005.

2. 1 (satu) Lembar Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan


Produksi I Perencanaan PT. Keang Nam Development Indonesia

untuk tahun 2006, dengan Nomor 001/KND/MDN/I/06, Tanggal 05

Januari 2006.

3. 12 (dua belas) Set Laporan Pembayaran luran Kehutanan (LPIK)

yang ditandatangani oleh IR. W. PANE, MSc selaku Direktur


untuk tahun 2004.

4. 5 (lima) Set Pengantar Penyampaian Laporan SPB (Surat

Perhitungan Pembayaran) yang ditandatangani oleh IR. W. PANE,

MSc selaku Direktur Produksi/Perencanaan PT. Keang Nam

Development Indonesia untuk tahun 2004.


5. 3 (tiga) Set Laporan Pembayaran luran Kehutanan (LPIK) yang

ditandatangani oleh IR. W. PANE, MSc selaku Direktur Produksi/

Perencanaan PT. Keang Nam Development Indonesia untuk tahun

2003.

6. 12 (dua belas) Set Pengantar Penyampaian Laporan SPB (Surat


MSc selaku Direktur Produksi/Perencanaan PT. Keang Nam


7. 12 (dua belas) Set Laporan TU-PSDH/DR (HPH) yang

ditandatangani oleh SOESILO SETIAWAN selaku Manager PT.

Keang Nam Development Indonesia Cabang Sibolga untuk tahun

2001.

8. 12 (dua belas) Set Penyampaian Laporan SPB (Surat Perhitungan

Pembayaran) PT. Keang Nam Development Indonesia Cabang

Sibolga untuk tahun 2002.

9. 6 (enam) buku SPT Rampung/SPT HPH PT Keang Nam

Development Indonesia yang ditandatangani oleh Ir. A. OSCAR

SIPAYUNG selaku Direktur PT. Keang Nam Development Indoensia

terdiri dari tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005.

10. 1 (satu) set Photo copy Surat Men Hut No. 1683/Menhut-IV/96,

Tanggal 25 November1996.

11. 1 (satu) set Photo copy Surat Perintah Pembayaran luran Hak

Pengusahaan Hutan No.917/IV-PPHH/1995, Tanggal 13 April 1995.


Pengusahaan Hutan No.1563/IV-PPHH/1996, Tanggal 03 Juni

1996.


Pengusahaan Hutan No. 2597/IV-PPHH/1997, Tanggal 03

November 1997.




Pengusahaan Hutan No. 1528/IV-PPHH/1999, Tanggal 05 Juli

1999.


Pengusahaan Hutan No. 2928/IV-PPHH/1995, Tanggal 24

Desember 1999.


17. 1 (satu) Set LHC Blok Tebangan tahun 2001 unit 2 Singkuang Petak

13-17.

18. 1 (satu) Set LHC Blok Tebangan tahun 2000/2001 unit 1 Tabuyung

Petak 308-312.

19. 1 (satu) Set LHC Blok Tebangan tahun 2000/2001 unit 2 Singkuang

Petak 8-21.

20. 1 (satu) Set LHC Blok Tebangan tahun 2002 unit 1 Tabuyung Petak

362-334.

21. 1 (satu) Set LHC Blok Tebangan tahun 2002 unit 2 Singkuang Petak

18-12.

22. 1 (satu) Set LHC Blok Tebangan tahun 2003 unit 1 Tabuyung Petak

335-343.

23. 1 (satu) Set LHC Blok Tebangan tahun 2004 Lokasi Aek Raso Petak

344-351.

24. 1 (satu) Set LHC Blok Tebangan tahun 2005 Lokasi Aek Raso Hulu

Petak 352-362.

25. 1 (satu) Set LHC Blok Tebangan tahun 2006 Aek Garut Petak 363-

375.

26. 1 (satu) Set terdiri dari 6 (enam) buku Rencana Pengelolaan

Lingkungan PT. Keang Nam Development Indonesia (asli).

27. 1 (satu) Buku Usulan Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan

PT. Keang Nam Development Indonesia Tahun 2002 beserta Peta

Usulannya dan Peta Usulan Carry Over RKT Tahun 2001.

28. 2 (dua) Set Foto Copy Buku LHC URKL VI Periode thn 1999/2000

s/d 2003 terdiri dari : 1 ( satu ) buku unit 1 Tabuyung dan 1 (satu)

buku unit 2 Singkuang PT. Keang Nam Dev Indonesia.

29. Pemeriksaan Citra Landset Nomor S.356/VIII/Pusin-I/2005 Tanggal

10 Oktober 2005 dan 1 (satu) lembar Foto Penafsiran Citra Landset

ETM + Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT. Keang Nam Dev

Indonesia.

30. 6 (enam) lembar Foto Copy Daftar SKSHH PT. Keang Nam

Development Indonesia Tahun 2000 s/d Tahun 2005.

31. 1 (satu) set foto copy Permohonan Rekomendasi Persyaratan

Ekspor Kayu Bulat An. PT. Keang Nam Development Indonesia

Nomor 106/KND/MDN/IV/99, Tanggal 27 April 1999.

32. 1 (satu) set foto copy Keputusan Direktorat Jenderal Pengusahaan

Hutan Nomor 135/KPTS/IV-PPHH/1998, tentang Petunjuk


Pelaksanaan Ketentuan Ekspor Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih,

Tanggal 30 Juni 1998.

33. 1 (satu) set foto copy Keputusan Direktorat Jenderal Pengusahaan

Hutan Nomor 158/KPTS/IV-PPHH/1998, tentang Perubahan

Keputusan Derektorat Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor

135/KPTS/IV-PPHH/1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan

Ekspor Kayu Bulat dan Bahan baku Serpih, Tanggal 10 Agustus

1998.

34. 1 (satu) set foto copy Keputusan Menteri Kehutanan dan

Perkebunan Republik Indonesia Nomor 510/KPTS-II/1998, tentang

Ketentuan Pelaksanaan Ketentuan Ekspor Kayu Bulat dan Bahan

baku Serpih, Tanggal 24 Juni 1998.

35. 1 (satu) set foto copy Keputusan Menteri Kehutanan dan

Perkebunan Republik Indonesia Nomor 582/KPTS-II/1998, tentang

Perubahan Keputusan Menteri dan Perkebunan Republik Indonesia

Nomor 510/KPTS-II/1998, tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor

Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih, Tanggal 05 Agustus 1998.

36. 1 (satu) set foto copy Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor 185/MPP/Kep/4/1998, tentang Ketentuan

Ekspor Kayu Bulat, Tanggal 20 April 1998.

12. 1. 1 buku Laporan Rekapitulasi Penerbitan SPP PSDH dan Realisasi

Pembayaran PSDH.

2. 1 buku Laporan Rekapitulasi Penerbitan SPP DR dan Realisasi

Pembayaran DR.

3. Arsip Penerbitan SPP PSDH. DR tahun 2005 :

1. 1 Ibr surat penyampain SPP PSDH dan DR Nomor 973/

45/PP/Dishut/2005.

2. 1 Ibr Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH) Nomor 1 8 0 9 0 5.

3. 1 Ibr Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)

Nomor 180905.

4. (4) 1 Ibr Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH

Nomor 001/KND/MDN/I/06.

5. 1 Ibr Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH

Tahun Anggaran 2005 (s/d Desember 2005).

6. 1 Ibr Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran PSDH

Rp. 99.887.925.


7. 1 Ibr SSBP-IK (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak -

luran Kehutanan) PSDH.

8. 1 Ibr Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DR

Rp.302.795.483,00.


luran Kehutanan) DR.

10. 1 Ibr Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor 973/62/PP/

Dishut/2005.




Nomor 251205.

13. 1 Ibr Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan

Desember Nomor KNS-94/XII/2005.

14. 1 Ibr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor 973/621

PP/Dishut/2005.



16. 1 lbr Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)

Nomor 2 5 1 2 0 5.


Desember Nomor KNS-94/XII/2005.


Rp.302.795.483,00 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk

Pembayaran PSDH Rp. 98.887.925.-.


Nomor 198/KND/MDN/XII/05.


Tahun Anggaran 2005 (s/d November 2005).




Rp.77.785.825,-.




Rp.220.960.455,60.


25. 1 lbr Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor

973/57/PP/Dishut/2005.




Nomor 2 3 1 1 0 5.


November Nomor KNS-85/XI/2005.

29. 1 lbr Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor

973/57/PP/Dishut/2005.




Nomor 2 3 1 1 0 5.

32. 1 Ibr Usulan Laporan Hasil Produksi Pertengahan Bulan

November Nomor KNS-85/XI/2005.

33. 1 Ibr Facsimile Message bukti setor pembayaran PSDH dan DR

Tgl. 22 November 2005.

34. 1 lbr Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DR


pembayaran PSDH Rp.77.785.825,-


Nomor 184/KND/MDN/XI/05.


Tahun Anggaran 2005 (s/d Oktober 2005).


Rp.62.963.500,-.




Rp.210.174.526,00.



41. 1 lbr Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor 973/52/PP/

Dishut/2005.





Nomor 2 1 1 0 0 5.

44. 1 Ibr Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Oktober

Nomor KNS-81/X/2005.


Dishut/2005.




Nomor 2 1 1 0 0 5.

48. 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan

November Nomor KNS-81/X/2005.


Tgl 24 Oktober 2005.



Pembayaran PSDH Rp.62.963.500,-.


November Nomor KNS-75/IX/2005.

52. 1 Ibr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor 973/45/PP/

Dishut/2005.




Nomor 180905.


November Nomor KNS-75/IX/2005.


Nomor 168/KND/MDN/X/05.


Tahun Anggaran 2005 (s/d September 2005).




Rp.237.091.336,3.





Rp.75.191.230,-.


Nomor 149/KND/MDN/IX/05.


Tahun Anggaran 2005 (s/d Agustus 2005).


Rp.346.936.857,60.


Iuran Kehutanan) DR.


Rp.116.29.1675,-.


Dishut/2005.




Nomor 1 5 0 8 0 5.

70. 1 Ibr Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Agustus

Nomor KNS-68/VIII/2005.


Dishut/2005.




Nomor 1 5 0 8 0 5.




Rp.116.291.675,- dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk

Pembayaran DR Rp.346.936.857,60.





Nomor 123/KND/MDN/VIII/05.



Tahun Anggaran 2005 (s/d Juli 2005).


Rp.379.479.614,00.




Rp.124.981.300,-.



83. 1 Ibr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor

973/33/PP/Dishut/2005.




Nomor 130705.


Juli Nomor KNS-59/VII/2005.

87. 1 Ibr surat Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DR

Rp.379.479.614,00.


Rp.124.981.300,-.


973/33/PP/Dishut/2005.




Nomor 130705.


Juli Nomor KNS-59/VII/2005.

93. 1 Ibr surat Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH

Nomor 108/KND/MDN/VII/05.

94. 1 lbr surat Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH

Tahun Anggaran 2005 (s/d Juni 2005).

95. 1 lbr surat SSBP-IK (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan

Pajak-Iuran Kehutanan) DR.



Rp.340.262.592.00.

97. 1 Ibr surat SSBP-IK (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan

Pajak-luran Kehutanan) PSDH.


Rp.117.033.285,-.


973/26/PP/Dishut/2005.




Nomor 1 0 0 6 0 5.

102. 1 lbr surat Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan

Juni Nomor KNS-54/VI/2005.





973/26/PP/Dishut/2005.




Nomor 100605.

107. 1 lbr Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Juni

Nomor KNS- 54/VI/2005.


Nomor 091/KND/MDN/VI/05.


Tahun Anggaran 2005 (s/d Mei 2005).




Rp.124.724.765.


Pajak-luran Kehutanan) DR.


Rp.368.760.621,96.



973/16/PP/Dishut/2005.




Nomor 0 7 0 5 0 5.


Mei Nomor KNS-44/VI/2005.





973/16/PP/Dishut/2005.




Nomor 0 7 0 5 0 5.

122. 1 lbr surat Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan

Mei Nomor KNS-44/VI/2005.


Nomor 070/KND/MDN/V/05.




Rp.362.978.668,80.




Rp.126.487.370,-.


Tahun Anggaran 2005 (s/d April 2005).


Nomor 409/KND/MDN/IV/05.


Tahun Anggaran 2005 (s/d Maret 2005).


Rp.149.981.965,-.





Rp.443.354.517,20.




Maret Nomor KNS-26/III/2005.


Rp.443.354.517,20.




Rp.149.981.965,-.

139. 1 Ibr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor 973/021

PP/Dishut/2005.




Nomor 020305.


Maret Nomor KNS-26/III/2005.

4. Arsip Penerbitan SPP PSDH.DR tahun 2004 :

(1) 1 Ibr Laporan Pembayaran luran Kehutanan (LPIK) Nomor :

108/KND/MDN/VI/04.

(2) 1 Ibr Laporan Pembayaran luran Kehutanan/DR (LPIK) Bulan

Mei 2004.

(3) 1 Ibr surat SSBP-IK (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan


(4) 1 lbr Laporan Pembayaran luran Kehutanan/PSDH (LPIK) Bulan

Mei 2004.

(5) 1 Ibr Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran PSDH

Rp.65.681.615,-

(6) 1 Ibr surat SSBP-IK (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan


(7) 1 lbr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor

973/514/Dishut/2004.


(8) 1 Ibr Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya


(9) 1 Ibr Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)

Nomor 0 4 0 6 0 4.

(10) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan

Mei Nomor KNS-36/V/2004.


Rp.65.681.615.-.

(12) 1 lbr Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DR USD

20.097.52.

(13) 1 lbr surat Penjelasan Atas Tanggal bukti Setor PSDH dan DR

Nomor 143/KND/MDN/VII/04.

(14) 1 lbr surat Ralat Tanggal bukti Setor PSDH dan DR Nomor

123/KND/MDN/VI/04.

(15) 1 Ibr surat Penyampaian Bukti Setor PSDH dan DR Nomor

120/KND/MDN/VI/04.



Pembayaran DR .USD 20.097.52.

(17) 1 lbr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor

974/514/Dishut/2004.

(18) 1 Ibr Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Reboisasi (DR)

Nomor 0 4 0 6 0 4.



(20) 1 Ibr Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DR USD

20.007.52.

(21) 1 Ibr Laporan Pembayaran luran Kehutanan (LPIK) Nomor

127/KND/MDN/VII/04.

(22) 1 Ibr SSBP-IK (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak -


(23) 1 Ibr Laporan Pembayaran luran Kehutanan/PSDH (LPIK) Bulan

Juni 2004.


Rp.124.977.930,-

(25) 1 Ibr SSBP-IK (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak-




Juni 2004.


38.484.18.

(28) 1 Ibr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor

973/02/PP/Dishut/2004.




Nomor 0 5 0 7 0 4.


Juni Nomor KNS-43/VI/2004.


152/KND/MDN/VIII/04.


Juli 2004.


Rp.131.117.745,-


Juli 2004


39.776.58


luran Kehutanan) DR


973/06/PP/Dishut/2004


Hutan (PSDH) Nomor 0 7 0 8 0 4


Nomor 0 7 0 8 0 4

(41) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Akhir Bulan Juli Nomor

KNS- 53/VII/2004.


Rp.131.177.745,-.


39.776.58.



181/KND/MDN/IX/04.


Agustus 2004.

(46) 1 lbr Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran PSDH

Rp.166.246.885,-.




Agustus 2004.

(49) 1 Ibr Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DR

Rp.473.194.067,20.




973/11/PP/Dishut/2004.




Nomor 1 1 0 9 0 4.

(54) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Akhir Bulan Agustus




Pembayaran DR Rp. 473.194.067,20.

(56) 1 Ibr surat Laporan Pembayaran luran Kehutanan (LPIK) Nomor

204/KND/MDN/X/04.

(57) 1 Ibr surat Laporan Pembayaran luran Kehutanan/DR (LPIK)

Bulan September 2004.


Rp..421.579.443,60.



(60) 1 Ibr surat Laporan Pembayaran luran Kehutanan/PSDH (LPIK)



Rp.146.634.385,-






(64) 1 lbr Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Reboisasi (DR)

Nomor 1 3 1 0 0 4.

(65) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Akhir Bulan

September Nomor KNS-69/IX/2004.





229/KND/MDN/XI/04.


Oktober 2004.




Oktober 2004.




Rp.126.424.830,-.


973/20/PP/Dishut/2004.




Nomor 1 5 1 1 0 4.

(76) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Akhir Bulan Oktober

Nomor KNS-78/X/2004.


Rp.126.424.830,-.


Rp.367.888.654,-


973/24/PP/Dishut/2004.



Hutan (PSDH) Nomor 1 8 1 2 0 4


Nomor 1 8 1 2 0 4.

(82) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Akhir Bulan November

Nomor KNS-84/XI/2004.


Rp.121.686.075,-.


Rp.331.571.990,-.

(85) 1 Ibr Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH

Nomor 010/KND/MDN/I/05.

(86) 1 Ibr Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH

Tahun Anggaran 2004.


Rp.759.904.860,-.


Rp.264.895.865,-


973/27/PP/Dishut/2004.




Nomor 2 0 1 2 0 4.

(92) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Akhir Bulan Desember

Nomor KNS-94/XII/2004.



Pembayaran DR Rp.759.904.860,-

5. Foto Copy Arsip SPB tahun 2001 :

(1) 1 Ibr Surat Perhitungan Pembayaran/Pemungutan dan

Penyetoran Bulanan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana

Reboisasi (SPB) Nomor SPB A 02 012 12 01.

(2) 1 Ibr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) Bulan

Desember 2001.

(3) 1 Ibr Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK)

Bulan Desember 2001.






November 2001.


Bulan November 2001.

(7) 1 Ibr Formulir Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran PSDH

Rp. 58.235.000,-.

(8) 1 lbr Surat Perhitungan Pembayaran/Pemungutan dan




Oktober 2001.


Bulan Oktober 2001.

(11) 1 Ibr Surat Perintah Telex Bank Mandiri untuk Pembayaran

PSDH Rp.201.390.720,- dan Formulir Transfer Bank Mandiri

untuk Pembayaran DR USD 48,582.70.

(12) 1 lbr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) Bulan

Mei 2001.

(13) 1 lbr Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK)

Bulan Mei 2001.





April 2001.


Bulan April 2001.

(17) 1 Ibr Formulir Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DR USD

20,826.28 dan Formulir Transfer Bank Mandiri untuk

Pembayaran PSDH Rp. 92.385.200,-.






Maret 2001.


Bulan Maret 2001.


Rp.60.091.240,- dan Formulir Transfer Bank Mandiri untuk

Pembayaran DR USD 14.026,10



Reboisasi (SPB) Nomor SPB A 02 012 02 01


Februari 2001.


Bulan Februari 2001.

(25) 1 Ibr surat Formulir Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran

PSDH Rp.58.326.800,- dan Formulir Transfer Bank Mandiri

untuk Pembayaran DR USD 13.647,76.





Januari 2001.


Bulan Januari 2001.

(29) 1 Ibr Lampiran : Kwitansi Bukti Pungut PSDH dan DR.






Januari 2002.


Bulan Januari 2002.






Februari 2002.



(7) 1 Ibr Formulir Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran IHH

Rp.175.963.101,70.





Bulan Maret 2002.

(10) 1 Ibr Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Setoran DR USD

16.186,32,-

(11) 1 Ibr Surat Perhitungan PembayaranIPemungutan dan




April 2002.


Bulan April 2002.

(14) 1 lbr Surat Perintah Telex karena penerimaan IHH

Rp.232.157.278,65.

(15) 1 Ibr Surat Perhitungan PembayaranIPemungutan dan


Reboisasi (SPB) Nomor SPB A 02 012 05 02


Mei 2002.


Bulan Mei 2002.

(18) 1 lbr Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Setoran DR USD

14,035,74 dan Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Setoran

DR US$ 14,035,74 dan Formulir Transfer USD 40.000.

(19) 1 Ibr Formulir Transfer Bank Mandiri karena penerimaan IHH

senilai Rp. 59.284.480.-

(20) 1 Ibr Surat Perhitungan PembayaranIPemungutan bulanan

Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB), No

A.02.012.06.02, Tanggal 30 Juni 2002.



Juni 2002


Bulan Juni 2002.

(23) 1 Ibr Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Penerimaan IHH

Rp. 251.686.080,- dan Formulir Transfer Bank Mandiri Karena

Setoran DR US$12,409,85..

(24) 1 Ibr Surat Perhitungan Pembayaran I Pemungutan bulanan

Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB), No :

A.02.012.07.02.


Juli 2002


Bulan Juli 2002



Setoran DR US$ 36.234,46..



A.02.012.08.02,.


Agustus 2002.


Bulan Agustus 2002.



Setoran DR US$ 40,613,40.


Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB), No

A.02.012.09.02,.


September 2002.


Rp.239.777.601,06 dan Formulir Transfer Bank Mandiri Karena

Setoran IHH Rp. 183.522.840,-.

(35) 1 lbr Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Setoran DR US$

43,308,30.



Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB), No.

A.02.012.10.02.




A.02.012.01.03.


Januari 2003.

(3) 1 Ibr Laporan Realisasi Mutasi Produksi Kayu Bulat danIatau

Bahan Baku Serpih (LRMP) Bulan Januari 2003.



A.02.012.01.03.



A.02.012.02 03.

(6) 3 Ibr Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Penerimaan PSDH

Rp. 200.000.000,-





A.02.012.02 03.

(9) 3 lbr Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Pembayaran DR

USD 50.000,00.


Bahan Baku Serpih (LRMP) Bulan Februari 2003.


Februari 2003.





A.02.012.03 03.


Bulan Maret 2003.




A.02.012.03 03.


Bahan Baku Serpih (LRMP) Bulan Maret 2003.


Maret 2003.


Bulan Maret 2003.



A.02.012.04 03.

(20) 1 Ibr Laporan Realisasi Mutasi Produksi Kayu Bulat dan/atau

Bahan Baku Serpih (LRMP) Bulan April 2003.


40.644,66.

(22) 3 Ibr Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Pembayaran DR

USD 29,962,55.


40.644,66.


Bulan April 2003.


April 2003.

(26) 1 Ibr Surat Perhitungan Pembayaran/Pemungutan bulanan


A.02.012.04 03.


Rp. 200.000.000,-.


Bulan April 2003.



A.02.012.05 03.


Rp. 200.000.000,-.



40.000,00.


Bulan Mei 2003.


Bulan Mei 2003.



A.02.012.05 03.


Mei 2003.


Bahan Baku Serpih (LRMP) Bulan Mei 2003.



A.02.012.06 03.


40.000,00.


Bulan Juni 2003.



A.02.012.06 03.

(41) 1 Ibr Laporan Realisasi Mutasi Produksi Kayu Bulat dan/atau

Bahan Baku Serpih (LRMP) Bulan Juni 2003.


Bulan Juni 2003.


Juni 2003.

(44) 2 lbr Surat Kelebihan Penyetoran PSDH Nomor

150/KND/MDN/VII/03.


Rp. 200.000.000,-.


Rp. 200.000.000,-.


Rp. 200.000.000,-.



Rp. 168.256.680,-.


Rp. 183.522.840,-.


Rp.148.166.520,-.


Rp. 303.752.000,-.


Rp. 436.674.712,80.



A.02.012.07 03.


Bulan Juli 2003.


40.000,00.

(56) 1 Ibr Surat Perhitungan Pembayaran / Pemungutan bulanan


A.02.012.07 03.


Bulan Juli 2003.


Juli 2003.

(59) 1 Ibr Laporan Realisasi Mutasi Produksi Kayu Bulat dan / atau

Bahan Baku Serpih (LRMP) Bulan Juli 2003.



A.02.012.08 03.


40.000,00.


Bulan Agustus 2003.


Bulan Agustus 2003.




A.02.012.09 03.





A.02.012.10 03.


Bulan Oktober 2003.



A.02.012.11 03.


Bulan November 2003.



A.02.012.12 03.


Bulan Desember 2003.


50.000,00.


(1) 1 Ibr Penyampaian Laporan Bulanan Rekapitulasi Penerbitan

dan Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor : 973/01.

(2) 1 Ibr Laporan Rekapitulasi Penerbitan SPP PSDH dan

Pembayaran PSDH Bulan Desember 2004.

(3) 1 Ibr Laporan Rekapitulasi Penerbitan SPP DR dan Pembayaran

DR Bulan Desember 2004.


dan Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor:

973/03/SK.PP/V/2004.


Pembayaran PSDH Bulan April 2004.


DR Bulan April 2004.


(7) 2 Ibr Data Penerbitan SPP PSDH/DR dan Penyetoran PSDH/DR

tahun 2004 PT KEANG NAM DEV IND.



973/07/.PP/V/2004.


Pembayaran PSDH Bulan Juni 2004.


DR Bulan Juni 2004.

(11) 1 Ibr Surat Penyampaian Laporan Bulanan Rekapitulasi

Penerbitan dan Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor :

973/03/.PP/Dishut/2004.




DR Bulan Juni 2004.

(14) 1 Ibr surat Penyampaian Laporan Bulanan Rekapitulasi

Penerbitan dan Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor:

973/09/.PP/Dishut/2004.


Pembayaran PSDH Bulan Juli 2004.


DR Bulan Juli 2004.


dan Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor :

973/12/.PP/Dishut/2004.


Pembayaran PSDH Bulan Agustus 2004.


DR Bulan Agustus 2004.



973/19/.PP/Dishut/2004.


Pembayaran PSDH Bulan September 2004.


DR Bulan September 2004.




973/22/.PP/Dishut/2004.


Pembayaran PSDH I Bulan Oktober 2004.


DR Bulan Oktober 2004.



973/25/PP/Dishut/2004.


Pembayaran PSDH Bulan November 2004.


DR Bulan November2004.




973/01/.PP/Dishut/2005.







973/01/.PP/Dishut/2006.


Pembayaran PSDH Bulan Januari 2005.


DR Bulan Januari 2005.



973/01a.


Pembayaran PSDH Bulan Februari 2005.


DR Bulan Februari 2005.




973/02A.







973/04.


Pembayaran PSDH Bulan Maret 2005.


DR Bulan Maret 2005.


Penerbitan dan .Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor :

973/13/PP/Dishut/2005.







973/21/PP/Dishut/2005.


Pembayaran PSDH Bulan Mei 2005.


DR Bulan Mei 2005.



973/31/PP/Dishut/2005.




DR Bulan Juni 2005.




973/36/PP/Dishut/2005.




DR Bulan Juli 2005.



973/42/PP/Dishut/2005.





(31) 1 lbr surat Penyampaian Laporan Bulanan Rekapitulasi


973/50/PP/Dishut/2005.







973/55/PP/Dishut/2005.


Pembayaran PSDH Bulan Oktober 2005.





973/60/PP/Dishut/2005.




DR Bulan November 2005.


13. 1. Foto Copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Blanko

Dokumen SKSHH dari Dinas Kehutanan Prop. Sumut Kepada Dinas

Kehutanan Kab. Madina :

(1) 4 lbr Berita Acara Serah Terima Blangko Dokumen Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Tanggal 09 bulan

April Tahun 2001.


Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Tanggal 28 Bulan

Mei Tahun 2001.

(3) 4 Ibr Berita Acara Serah Terima Blangko Dokumen Surat


Juli Tahun 2001.



Agustus Tahun 2001.



Oktober Tahun 2001.



Januari Tahun 2002.



Maret Tahun 2002.



April Tahun 2002.



Mei Tahun 2002.



September Tahun 2002.


Keterangan Sahnya Hasil Hutan Tanggal 13 Bulan November

Tahun 2002.



Keterangan Sahnya Hasil Hutan Tanggal 30 Bulan Januari

Tahun 2003.


Keterangan Sahnya Hasil Hutan Tanggal 20 Bulan Juni Tahun

2003.


Keterangan Sahnya Hasil Hutan Tanggal 24 Bulan Februari

Tahun 2004.


Keterangan Sahnya Hasil Hutan Tanggal 11 Bulan Agustus

Tahun 2004.



November Tahun 2004.



Januari Tahun 2005.



Februari Tahun 2005.



April Tahun 2005.

(20) 4 lbr Berita Acara Serah Terima Blangko Dokumen surat


Juli Tahun 2005.



Agustus Tahun 2005.

2. Foto Copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Blanko

Dokumen SKSHH dari Dinas Kehutanan Kab. Madina Kepada

P2SKSHH :



Agustus Tahun 2001.




Agustus Tahun 2001.



Oktober Tahun 2001.




(5) 5 Ibr Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Tanggal

01 Bulan Februari Tahun 2002.






Maret Tahun 2002.



April Tahun 2002.



Mei Tahun 2002.



Mei Tahun 2002.



Juni Tahun 2002.



Juli Tahun 2002.



Agustus Tahun 2002.




Agustus Tahun 2002.






Oktober Tahun 2002.



Oktober Tahun 2002.






Januari Tahun 2003.






Maret Tahun 2003.



April Tahun 2003.



Juni Tahun 2003.



Juli Tahun 2003.



Agustus Tahun 2003.




Oktober Tahun 2003.



Oktober Tahun 2003.



Januari Tahun 2004.



April Tahun 2004.



Juni Tahun 2004.



Juni Tahun 2004.



Juli Tahun 2004.



Agustus Tahun 2004.












Desember 2004.










April Tahun 2005.



April Tahun 2005.



Mei Tahun 2005.



Agustus Tahun 2005.



Agustus Tahun 2005.







(47) 8 Ibr Laporan Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian

Blangko Dokumen SKSHH Nomor : 522.21/201/Kehut/2001,

Tgl 16 Mei 2001 dan Daftar Penerimaan Pendistribusian

Blangko Dokumen SKSHH untuk Bln April 2001.


Blangko Dokumen SKSHH Nomor : 522.21/244/Kehut/2001,

Tgl 18 Juni 2001 dan Daftar Penerimaan, Penyimpanan dan

Pendistribusian Blangko Dokumen SKSHH untuk Bln Mei 2001.


Blangko Dokumen SKSHH bulan Juni 2001 Nomor :


522.21/57/Hutbun/2001, Tgl 10 Juli 2001 dan Daftar Laporan,

Penerimaan, Penyimpanan dan Persediaan Blangko Dokumen

SKSHH untuk Bln Juni 2001.


Blangko Dokumen SKSHH Nomor : 522.21/87/Hutbun/2001,

Tgl 13 Agustus 2001 dan Daftar Penerimaan, Penyimpanan

dan Pendistribusian Blangko Dokumen SKSHH untuk Bln Juli

2001.


Blangko Dokumen SKSHH Bulan Agustus 2001 Nomor:

522.21/96/Hutbun/2001, Tgl 14 September 2001 dan Daftar

Laporan Penerimaan, Penyimpanan dan Persediaan Blangko

Dokumen SKSHH untuk Bulan Agustus 2001.

(52) 8 lbr Laporan Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian

Blangko Dokumen SKSHH Nomor 522.21/1359 Hutbun /2001,

Tgl 09 Oktober 2001 dan Daftar Penerimaan, Penyimpanan

dan Persediaan Blangko Dokumen SKSHH untuk Bulan

September 2001.


Blangko Dokumen SKSHH Nomor 522 21/661/Hutbun/2001 Tgl

06 November 2001 dan Daftar Penerimaan, Penyimpanan dan

Persediaan Blangko Dokumen SKSHH untuk Bulan Oktober

2001


Blangko Dokumen SKSHH Nomor 522.21/1080/Hutbun/2001,

Tgl 16 Desember 2001 dan Daftar Laporan Penerimaan

Penyerahan dan Pendistribusian Blangko Dokumen Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk Bulan

November 2001.


Blangko Dokumen SKSHH Nomor 522.21/54/Hutbun/2002, Tgl

15 Januari 2001 dan Daftar Laporan Penerimaan, Penyimpan

dan Persediaan Blangko Dokumen SKSHH untuk Bln

Desember 2001.



Tgl 14 Februari 2002 dan Register Penerimaan, Penyerahan


dan Persediaan Blangko Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

(SKSHH) Bln Januari Tahun 2002.



Tgl 12 Maret 2002 dan Register Penerimaan, Penyerahan dan

Persediaan Blangko Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

(SKSHH) Bln Februari Tahun 2002


Blangko Dokumen SKSHH Nomor 522.21/116/Hutbun/2002 Tgl

10 April 2002 dan Register Penerimaan, Penyerahan dan


(SKSHH) Bln Maret Tahun 2002.



Tgl 16 Mei 2002 dan Register Penerimaan, Penyerahan dan


(SKSHH) Bulan April Tahun 2002.



Tgl 06 Juni 2002 dan Register Penerimaan, Penyerahan dan


(SKSHH) Bln Mei Tahun 2002.

(61) 8 Ibr Laporan Penerimaan Penyimpanan dan Pendistribusian


Tgl 15 Juli 2002 dan Register Penerimaan, Penyerahan dan




Blangko Dokumen SKSHH Bln Juli 2002 Nomor

522.21/417/Hutbun/2002, Tgl 08 Agustus 2002 dan Register

Penerimaan, Penyerahan dan Persediaan Blangko Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln Juli Tahun 2002.


Blangko Dokumen SKSHH Bln Agustus 2002 Nomor

522.21/18/Dishut/2002, Tgl 11 September 2002 dan Regisler



Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln Agustus Tahun

2002.


Blangko Dokumen SKSHH Bln September 2002 Nomor

522.21/103/Dishut/2002, Tgl 15 Oktober 2002 dan Register


Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln September

Tahun 2002.


Blangko Dokumen SKSHH Bln Oktober 2002 Nomor

522.21/159/Dishut/2002 Tgl 07 November 2002 dan Register


Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln Oktober Tahun

2002.


Blangko Dokumen SKSHH Bln November 2002 Nomor :

522.21/266/Dishut/2002, Tgl 16 Desember 2002 dan Register


Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln November

Tahun 2002.


Blangko Dokumen SKSHH Bulan Desember 2002 Nomor :

522.21/038/Dishut/2002, Tgl 15 Januari 2003 dan Register


Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bulan Desember

Tahun 2002.


Blangko Dokumen SKSHH Bln Januari 2003 Nomor : 522.21/

106/Dishut/2003, Tgl. 05 Februari 2003 dan Register


Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln Januari Tahun

2003.


Blangko Dokumen SKSHH Bln Februari 2003 Nomor :

522.21/221/Dishut/2003, Tgl 12 Maret 2003 dan Register



Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln Februari Tahun

2003.


Blangko Dokumen SKSHH Bln Maret 2003 Nomor : 522.21/325

/Dishut /2003, Tgl 10 April 2003 dan Register Penerimaan,

Penyerahan dan Persediaan Blangko Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln Tahun 2003.


Blangko Dokumen SKSHH Bln April 2003 Nomor : 522.21/420

/Dishut/2003, Tgl 13 Mei 2003 dan Blangko Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln April Tahun 2003.


Blangko Dokumen SKSHH Bln Mei 2003 Nomor : 522.21/501

/Dishut/2003, Tgl 13 Juni 2003 dan Blangko Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln Mei Tahun 2003.


Blangko Dokumen SKSHH Bln Juni 2003 Nomor :522.21/600/

Dishut/2003, Tgl 15 Juli 2003 dan Blangko Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln Juni Tahun 2003.


Blangko Dokumen SKSHH BIn Juli 2003 Nomor : 522.21/670/

Dishut /2003, Tgl 15-08-2003 dan Blangko Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln Juli Tahun 2003.


Blangko Dokumen SKSHH Bln Agustus 2003 Nomor :

522.21/739 /Dishut/2003, Tgl 15-09-2003 dan Blangko Surat


2003.

(76) 16 Lbr Laporan Penerimaan, Penyimpanan dan

Pendistribusian Blangko Dokumen SKSHH Bln September

2003 Nomor : 522.21/855/Dishut/2003, Tgl 10-10-2003 dan

Blangko Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln



Blangko Dokumen SKSHH Bln Oktober 2003 Nomor :

522.21/924/Dishut/2003, Tgl 14 November 2003 dan Blangko


Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln Oktober

Tahun 2003.



522.21/994/Dishut/2003, Tgl 03 Desember 2003 dan Blangko

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln November

Tahun 2003.


Blangko Dokumen SKSHH Bln Desember 2003 Nomor :

522.21/047/Dishut/2004, Tgl 15 Januari 2004 dan Blangko

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln Desember

Tahun 2003.


Blangko Dokumen SKSHH Bln Januari 2004 Nomor :

522.21/178/Dishut/2004, Tgl 18 Februari 2004 dan Daftar



2004.


Blangko Dokumen SKSHH Bln Februari 2004 Nomor : 522.21/

242/Dishut/2004, Tgl 11 Maret 2004 dan Register Penerimaan,

Pendistribusian dan Persediaan Blangko Dokumen Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Dinas Kehutanan

Kabupaten Mandailing Natal.


Blangko Dokumen SKSHH Bin Maret 2004 Nomor :522.21/355/

Dishut/2004, Tgl 15 April 2004 dan Register Penerimaan,





Blangko Dokumen SKSHH Bln April 2004 Nomor : 522.21/410/

Dishut /2004, Tgl 05 Mei 2004 dan Register Penerimaan,






Blangko Dokumen SKSHH Bln Mei 2004 Nomor : 522.21/

547/Dishut /2004, Tgl 08 Juni 2004 dan Register Penerimaan,





Blangko Dokumen SKSHH Bin Juni 2004 Nomor :522.21/

/Dishut/2004, Tgl Juli 2004 dan Register Penerimaan,

Pendistribusian dan Persediaan Blangko SKSHH Dinas

Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal.


Blangko Dokumen SKSHH Bln Juli 2004 Nomor :

522.21/835/Dishut/2004, Tgl 18 Agustus 2004 dan Register

Penerimaan, Pendistribusian dan Persediaan Blangko Surat





522.21/724/Dishut/2004, Tgl 14 September 2004 dan Register





Blangko Dokumen SKSHH Bin September 2004 Nomor :

522.21/987/Dishut/2004, Tgl 15-10-2004 dan Register






522.21/1134/Dishut/2004, Tgl 18 November 2004 dan Register



















174/Dishut/2005, Tgl 16 Februari 2005 dan Register

Penerimaan, Pendistribusian dan Persediaan Blangko

Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal.




Penerimaan, Pendistribusian dan Persediaan Blangko


Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal.



/Dishut/2005, Tgl 19 April 2005 dan Register Penerimaan,





Blangko Dokumen SKSHH Bln April 2005 Nomor :522.21/360/

Dishut/2005, Tgl 11 Mei 2005 dan Register Penerimaan,





Blangko Dokumen SKSHH Bln Mei 2005 Nomor : 522.21/593/

Dishut/2005, Tgl 20 Juni 2005 dan Register Penerimaan,






Blangko Dokumen SKSHH Bln Juni 2005 Nomor : 522.21/

Dishut/2005, Tgl Juli 2005 dan Register Penerimaan,





Blangko Dokumen SKSHH Bln Juli 2005 Nomor :522.21/

Dishut/2005, Tgl Agustus 2005 dan Register Penerimaan,







Penerimaan Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Dinas



Blangko Dokumen SKSHH Bln September 2005 Nomor :





Blangko Dokumen SKSHH Bln Oktober 2005 Nomor : 522.21/

Dishut/2005, Tgl November 2005 dan Register Penerimaan





522.21/1273/Dishut/2005, Tgl Desember 2005 dan Register


Kehutanan Kab. Madina.







3. Foto Copy yang telah dilegalisir Permohonan Blanko Dokumen

SKSHH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Madina Kepada

Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumut :

(1) 2 Ibr Permohonan Blangko Dokumen SKSHH Nomor :

522.21/138/Kehut/2001 Tanggal 02 April 2001 dan Berita

Acara serah terima Blanko Dokumen Surat Keterangan Sahnya

Hasil Hutan (SKSHH) Tanggal 09 bulan April 2001.

(2) 3 Ibr Permohonan Blanko Dokumen SKSHH Nomor :

522.21/206/Kehut/2001 Tanggal 25 Mei 2001 dan Daftar

Penerimaan Penyerahan dan Persediaan Blanko Dokumen

SKSHH s/d Tanggal 25-05-2001 serta Berita Acara serah

terima Blanko Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

(SKSHH) Tanggal 28 bulan Mei 2001.


522.21/258/Kehut/2001 Tanggal 02 Juli 2001 dan Berita Acara

serah terima Blanko Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil

Hutan ( SKSHH) Tanggal 09 bulan Juli 2001.


522.21/91/Kehut/2001 Tanggal 13 Agustus 2001 dan Daftar

penerimaan dan pendistribusian blangko dokumen SKSHH s/d

Tanggal 13-8-2001 serta Berita Acara serah terima Blanko


Tanggal 16 bulan Agustus 2001.


522.21/360/Hutbun/2001 Tanggal 00 Oktober 2001 dan Berita

Acara Serah Terima Blanko Dokumen Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Tanggal 18 bulan Oktober 2001.


522.21/129/Hutbun/2002 Tanggal 12 April 2002 dan Rencana

Penggunaan dokumen SKSHH untuk bulan Mei 2002 serta

Berita Acara serah terima Blanko Dokumen SKSHH, Tanggal

18 bulan April 2002.


522.21/465/Hutbun/2002 Tanggal 29 Agustus 2002 dan Daftar


Rencana kebutuhan dokumen SKSHH bulan September 2002

serta Berita Acara serah terima Blanko Dokumen Surat


September 2002.


522.21/145/Dishut/2002 Tanggal 01 November 2002 dan

Daftar Rencana kebutuhan dokumen SKSHH bulan November

2002 serta Berita Acara serah terima Blanko Dokumen Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan Tanggal 13 bulan November

2002.

(9) 4 Ibr Permohonan Blanko Dokumen SKSHH Nomor : 522.211/

Dishut/2003 Tanggal Januari 2003 dan Daftar Rencana

kebutuhan dokumen SKSHH bulan Januari 2003 serta Berita


Hasil Hutan Tanggal 30 bulan Januari 2003.


509/Dishut/2003 Tanggal 17 Juni 2003 dan Daftar Rencana

kebutuhan dokumen SKSHH bulan Juni 2003 serta Berita


Hasil Hutan Tanggal 20 bulan Juni 2003.


791a/Dishut/2004 Tanggal 09 Agustus 2004 dan Berita Acara

serah terima Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)



1190/Dishut/2004 Tanggal 05 November 2004 dan Berita

Acara serah terima Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

(SKSHH) Tanggal 09 bulan November 2004.

(13) 6 lbr Permohonan Blanko Dokumen SKSHH Nomor : 522.21/

131/Dishut/2005 Tanggal 03 Februari 2005 dan Daftar

Rekapitulasi pertanggung jawaban penggunaan dokumen

SKSHH Tanggal Februari 2005 berikut lampiran, serta Berita


(SKSHH) Tanggal 7 bulan Februari 2005.


386/Dishut/2005 Tanggal 19 April 2005 dan Berita Acara serah


terima Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Tanggal 27 bulan April 2005.


648/Dishut/2005 Tanggal 07 Juli 2005, berserta lampiran

permohonan penerbitan SKSHH Nomor KNS-51/VI/2005

Tanggal 07 Juli 2005 dari PT. Keang Nam Development

Indonesia serta Berita Acara serah terima Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Tanggal 13 bulan Juli 2005.


776/Dishut/2004 Tanggal 04 Agustus 2005 dan Berita Acara



4. Buku Penerimaan Pendistribusian dan Persediaan Dokumen

SKSHH Dishut Kab. Madina Prop. Sumut :

(1) 1 buku Pendistribusian Blangko SKSHH dari Kadishut Kab.

Madina kepada P2SKSHH dari tahun 2001 dan tahun 2002.


Madina kepada P2SKSHH dari bulan Januari Tahun 2003 s/d

Juni 2003.


Madina kepada P2SKSHH dari bulan Juli 2003 s/d bulan

Januari 2004.


Madina kepada P2SKSHH dari bulan Februari 2004 s/d

Desember.

14. 1. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Bupati Madina kepada Direktur

Utama PT. Keang Nam Development Indonesia, No :

522.11/395/Dishut/2003 Tanggal 06 Maret 2003, perihal

Penyelesaian Kewajiban HPH PT. Keang Nam Development

Indonesia yang disahkan oleh Dishut Kab. Madina dan

ditandatangani oleh Drs. H. HASIM NASUTION selaku Sekretaris

Daerah Kabupaten Madina.

2. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Bupati Mandailing Natal kepada

Direktur Utama PT. Keang Nam Development Indonesia, Nomor :

522.11/042/Dishut/2006, tgl 06 Januari 2006, perihal Penyelesaian

Kewajiban HPH PT. Keang Nam Development Indonesia yang


disahkan oleh Dishut Kab. Madina dan ditandatangani oleh AMRU

DAULAY, SH selaku Bupati Mandailing Natal. (SUSULAN-I ).


Menteri Kehutanan RI di Jakarta Nomor : 522.11/2616/Dishut/2005,

Tanggal 30 Desember 2005, perihal Evaluasi HPH IIUPHHK PT.

Inanta Timber dan PT. Keang Nam Development Indonesia yang

disahkan oleh Dinas Kehutanan Kab. Madina dan ditandatangani

oleh AMRU DAULAY, SH selaku Bupati Mandailing Natal.

4. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Bupati Mandailing Natal kepada


522.21/14/Dishut/2003 Tanggal … April 2003, perihal Pengesahan

Rekapitulasi LHC Blok Tebangan RKT Tahun 2003 yang disahkan

oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel

dan ditandatangani oleh AMRU DAULAY,SH selaku Bupati

Mandailing Natal berserta lampirannya berupa :

a. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekapitulasi Hasil Cruising (LHC)

Blok Tebangan RKT-PH/RKT-UPHHK Tahun 2003 per nomor

Petak PT. Keang Nam Development Indonesia, Tanggal 05

Maret 2003 disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang

Sidempuan Kab. Tapsel, diketahui oleh Ir. W. PANE, MSc selaku

Direktur Produksi/Perencanaan PT. Keang Nam Development

Indonesia dan disahkan dan ditandatangani oleh AMRU

DAULAY, SH selaku Bupati Mandailing Natal.

b. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekapitulasi Hasil Cruising (LHC)

Pembukaan Wilayah Hutan dalam Blok URKT 2004 (Et-l) PT.

Keang Nam Development Indonesia, Tanggal 05 Maret 2003

disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan

Kab. Tapsel, diketahui oleh Ir. W. PANE, MSc selaku Direktur


dan disahkan dan ditandatangani oleh AMRU DAULAY, SH

selaku Bupati Mandailing Natal.

c. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising

(LHC) Blok Tebangan RKT-PH/RKT-UPHHK Tahun 2003 PT.









Direktur Utama PT. Keang Nam Development Indonesia Nomor :

522/1963/Dishut/2004, Tanggal 26 November 2004, perihal

Pengesahan Rekapitulasi LHC Blok Tebangan URKT UPHHK

Tahun 2005, yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri

Padang Sedempuan Kab. Tapsel dan ditandatangani oleh AMRU

DAULAY, SH selaku Bupati Mandailing Natal, beserta Lampiran

berupa :

a. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising

(LHC) Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) Tahun 2006, Tanggal

26 November 2004 disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri

Padang Sidempuan Kab. Tapsel, yang mengetahui AMRU

DAULAY, SH selaku Bupati Mandailing Natal dan dibuat/ditanda

tangani Ir. BUDI ISMOYO selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab.

Mandailing Natal.

b. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan

Tahun 2005, Tanggal 26 November 2004 disahkan oleh Panitera

Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel, dibuat/

ditanda tangani Ir. BUDI ISMOYO selaku Kepala Dinas

Kehutanan Kab. Mandailing Natal dan mengetahui AMRU



Direktur PT. Keang Nam Development Indonesia, Nomor :

522/2173/Dishut/2005, Tanggal 24 Oktober 2005, perihal

Pengesahan Rekapitulasi LHC Blok Tebangan RKT Tahun 2006

yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal,

dan ditandatangani oleh AMRU DAULAY, SH selaku Bupati

Mandailing Natal beserta lampiran berupa :

a. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan

Tahun 2006, Tanggal 24 Oktober 2005 disahkan oleh Panitera

Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang dibuat/ditanda tangani

Ir. BUDI ISMOYO selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab.

Mandailing Natal dan mengetahui AMRU DAULAY, SH selaku

Bupati Mandailing Natal.


b. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising

Pembukaan wilayah Hutan (PWH) Tahun 2007, Tanggal 24

Oktober 2005 disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri

Mandailing Natal, dibuat/ditanda tangani Ir. BUDI ISMOYO

selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal dan

mengetahui AMRU DAULAY, SH selaku Bupati Mandailing

Natal.

7. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Pemerintah Kab. Mandailing Natal, Nomor:

090/823/SPT/2001, Tanggal 20 November 2001, disahkan oleh

Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan

ditanda tangani oleh SUCIPTO L TOBING selaku Kepala Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kab. Mandailing Natal berserta

Lampiran berupa :

4 (empat) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Batas

Blok Tebang Usulan Rencana Karya Tahunan Pengusahaan

Hutan (URKT-PH) Tahun 2002 Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

PT. Keang Nam Development Indonesia, Tanggal 29 November

2001 disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang

Sidempuan Kab. Tapsel dan ditanda tangani oleh Ir. BENTENG

SIHOMBING selaku Pendamping Perusahaan Kabag

Perencanaan PT. Keang Nam Development Indonesia.


Mandailing Natal, Nomor: 090/820/Dishut/2003, Tanggal 01 Oktober

2003, disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang

Sidempuan Kab. Tapsel dan ditanda tangani oleh Ir. BUDI ISMOYO

selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal berserta

Lampiran berupa :

5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Batas Blok

Tebang Usulan Rencana Karya Tahunan Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu (URKTUPHHK) Tahun 2004 PT. Keang Nam

Development Indonesia, Tanggal 20 Oktober 2003 disahkan oleh


ditanda tangani oleh Ir. BENTENG SIHOMBING selaku Pihak

Perusahaan Kabag Perencanaan PT. Keang Nam Development

Indonesia.



Mandailing Natal, Nomor : 090/1009/Dishut/2004, Tanggal 8

Oktober 2004 disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang


selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal beserta

Lampiran berupa :

8 (delapan) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Batas Blok Tebang dan Inventarisasi Tegakan Sebelum

Penebangan Usulan Rencana Karya Tahunan Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (URKTUPHHK) Tahun 2005 PT.

Keang Nam Development Indonesia, Tanggal 30 Oktober 2004


Kab. Tapsel dan ditanda tangani oleh Ir. UMASDA selaku Wakil

Perusahaan Kabag Perencanaan dan Pengawasan Eksploitasi

Hutan PT. Keang Nam Development Indonesia.


Mandailing Natal, Nomor: 090/186/Dishut/2002, Tanggal 14

November 2002, disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang


selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal. berserta

Lampiran berupa :

3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Batas Blok

Tebang Usulan Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan

(URKT-PH) Tahun 2003 Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT.

Keang Nam Development Indonesia, Tanggal 23 November

2002 ditanda tangani oleh Ir. BENTENG SIHOMBING selaku

Pendamping Perusahaan Kabag Perencanaan PT. Keang Nam


11. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kab. Mandailing Natal Nomor: 090/089/Hutbun/2002, Tanggal 25

Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT.

Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh Panitera

Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditanda

tangani oleh SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kab. Mandailing Natal.

12. 7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal

Nomor: 522.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihal


Pertimbangan Teknis URKT Tahun 2003 An. PT. Keang Nam

Development Indonesia ditanda tangani oleh Ir. BUDI ISMOYO

selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal, berserta

Lampiran berupa :

5 (lima) lembar Asli Lampiran Surat Pertimbangan Teknis Kepala

Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal Nomor :

522.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihal



selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal.

13. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal

Nomor: 522.11/447/Dishut/2003, Tanggal 26 Mei 2003, perihal


Development Indonesia disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri

Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditanda tangani oleh Ir. BUDI

ISMOYO selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal,

berserta Lampiran berupa :

6 (enam) lembar Foto Copy Lampiran Surat Pertimbangan

Teknis Kadis Hut Kab. Mandailing Natal Nomor :

522.11/447/Dishut/2003, tgl 26 Mei 2006 disahkan oleh Panitera


tangani oleh Ir. BUDIISMOYO selaku Kadis Hut Kab. Madina.

14. 2 (dua) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal Nomor:





Lampiran berupa :

9 (sembiIan) lembar Asli Lampiran Surat Pertimbangan Teknis

Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal, Nomor :

522.11/999/Dishut/2003, Tanggal 04 Desember 2003 ditanda

tangani oleh Ir. BUDI ISMOYO selaku Kepala Dinas Kehutanan

Kab. Mandailing Natal.


Nomor: 522/1240/Dishut/2004, Tanggal 30 November 2004, perihal






beserta Lampiran berupa :

7 (tujuh) lembar Foto Copy Lampiran Nomor :

522/1240/Dishut/2004 Tanggal 30 November 2004 disahkan

oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab.

Tapsel dan ditanda tangani oleh Ir. BUDI ISMOYO selaku

Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal.

16. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Dinas Kehutanan Kab. Mandailing

Natal Nomor: 522.11/1133/Dishut/2005, Tanggal 17 November

2005, perihal Pertimbangan Teknis URKT Tahun 2006 An. PT.




Kab. Mandailing Natal, berserta Lampiran berupa :

6 (enam) lembar Foto Copy Lampiran Nomor : 522.11/

1133/Dishut/2005, Tanggal 17 November 2005 disahkan oleh


ditanda tangani oleh Ir. BUDI ISMOYO selaku Kepala Dinas

Kehutanan Kab. Mandailing Natal.

17. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dinas Kehutanan Kab. Mandailing

Natal Nomor: 522.21/220/Dishut/2002, Tanggal 27 November 2002,

perihal Pengesahan Blok Tebangan URKT-PH Tahun 2003 An. PT.

Keang Nam Development Indonesia, disahkan oleh Panitera




18. 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal

Nomor: 522.11/957/Dishut/2003, Tanggal 17 November 2003,


Keang Nam Development Indonesia ditanda tangani oleh Ir. BUDI

ISMOYO selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal.


Natal Nomor: 522/1235/Dishut/2004, Tanggal 29 November 2004,

perihal Pengesahan Blok Tebangan URKT -PH Tahun 2005 An. PT.







Natal Nomor: 522/1077/Dishut/2005, Tanggal 24 Oktober 2005,






Masing-masing terhadap Barang Bukti tersebut di atas digunakan

dalam berkas perkara Ir. Washington Pane, MSc.

15. 4 (empat) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda yang terdiri

dari :

a. 1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas nama

BUDI ISMOYO Nomor : 6377 496 934, tujuan Medan - Jakarta,

Tanggal 16 Januari 2004.

b. 1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas nama

BUDI ISMOYO Nomor : 6377 496 935, tujuan Jakarta - Medan,


c. 1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas nama

BUDI ISMOYO Nomor: 5462 848 234, tujuan Medan, Tanggal 14

Januari 2005.

d. 1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas nama

BUDI ISMOYO Nomor: 5462 848 237, tujuan Jakarta - Medan,


16. 31 (tiga puluh satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda,

dengan perincian sebagai berikut :

Tiket Pesawat yang dipesan/diorder oleh PT. Keang Nam Development

Indonesia untuk tahun 2004 dan tahun 2005 :

1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas nama

AMRU DAULAY, Nomor : 5460 250 877, tujuan Medan - Jakarta -

Medan, Tanggal 14 April 2004.


AMRU DAULAY, Nomor : 5461 884 759, tujuan Jakarta – Solo -

Jakarta, Tanggal 09 Oktober 2004.




Medan, Tanggal 15 Juli 2005.


AMRU DAULAY, Nomor : 5155402412, tujuan Medan - Jakarta -

Medan, Tanggal 17 September 2005.



Medan, Tanggal 10 Oktober 2005.



Medan, Tanggal Desember2005.


AMRU DAULAY, Nomor : 5156474060, tujuan Jakarta - Denpasar -

Jakarta, Tanggal 13 Desember 2005.

Tiket Pesawat yang dipesan / diorder oleh PT. Mujur Timber untuk

tahun 2004 dan tahun 2005.



Medan, Tanggal 03 Februari 2004.



Medan, Tanggal 17 Maret 2004.






Medan, Tanggal 08 Mei 2004.






Medan, Tanggal 17 Juni 2004.



AMRU DAULAY, Nomor : 5461 017 950, tujuan Balikpapan -

Jakarta, Tanggal 26 Juni 2004.











AMRU DAULAY, Nomor : 5461 420995, tujuan Medan - Jakarta -

Jokyakarta - Jakarta - Medan, Tanggal 25 Agustus 2004.









Medan, Tanggal 11 November 2004.



Medan, Tanggal 09 Desember 2004.



Medan, Tanggal 14 Januari 2005.

Masing-masing terhadap Barang Bukti tersebut di atas digunakan dalam

berkas perkara Ir. Budi Ismoyo.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2240/Pid.B/2007/

PN.Mdn Tanggal 5 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :


1. Menyatakan Terdakwa ADELIN LIS tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan ke-satu dan dalam dakwaan

ke-dua ;

2. Membebaskan Terdakwa ADELIN LIS oleh karena itu dari segala dakwaan ;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta

martabatnya semula ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dikelua;rkan dari dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :





5. Masing-masing 1 (satu) buku RKT tahun 1999/2000, 2001,

2002/2003, 2004 dan 2005.


Dev. Indonesia.



8. 1 (satu) bundel Laporan Pengadaan bibit tahun 2001 s/d tahun 2002

milik IUPHHK PT. Keang Nam Dev. Indonesia.



10. 1 (satu) bundel Surat Tugas Dinas Kehutanan dan Aplikasi transfer

dana reboisasi.

11. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Produksi ( LHP ) milik IUPHHK PT.


12. 1 (satu) laporan pelaksanaan penanaman tanah kosong areal kurang

produktif tahun 2001, tahun 2003, tahun 2004 IUHPHHK PT. Keang

Nam Dev. Indonesia.




15. 1 (satu) bundel tanda terima kayu tanpa SKSHH.

16. 26 (dua puluh enam) berkas SKSHH beserta tanda terima kayu dari

tahun 2001 s/d tahun 2005.




19. 2 (dua) unit Radio HT ( 1 unit dalam keadaan rusak).

20. 2 (dua) unit Ponton ( Tongkang Besi ).


2. 1. 434 (empat ratus tiga puluh empat) batang atau volume 1.413,90 M³

Kayu bulat di daratan TPK Logs Pond Pinang.

2. 492 (empat ratus sembilan puluh dua) batang atau Volume 1.451,87

M³ Kayu bulat didaratan TPK Camp Tabuyung.

3. 7 (tujuh) batang kayu bulat dengan volume 39,48 M³ ( Tiga Puluh

SembiIan koma Empat Puluh Delapan Meter Kubik) di TPK KM 4

(Empat) Jalan Danau Tinggal.

4. 46 (empat puluh enam) batang kayu bulat dengan volume 209,91 M³ (

dua ratus sembilan koma sembilan puluh satu meter kubik) di TPK

KM 9 (sembilan) Jalan Danau (Aek Lambe).

3. 1. 1 Ibr SKSHH ( Lembar ke-5 ) No. Seri : DD 0534807, Tgl. 17-12-2003,


2. 16 Ibr Daftar Hasil Hutan (DHH-KB) Nomor : 073/DHH/KNDI, Tgl. 17-


3. 1 Ibr Surat Permohonan Penerbitan SKSHH kepada Pejabat Penerbit

SKSHH No.: KNS-04/1/2004, Tgl. 14 Januari 2004, yang

ditandatangani oleh SOESILO SETIAWAN ( Manager).

4. 1 lbr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No.: 12, Tanggal 31


5. 1 Ibr SKSHH ( Lembar ke-5 ) No. Seri : DD 0534808, Tgl. 30-01-2004,


6. 19 Ibr Daftar Hasil Hutan (DHH-KB) Nomor : 074/DHH/KNDI, Tgl.30-







SKSHH No.: KNS-16/III/2004, Tgl. 05 Maret 2004, yang


10. 1 Ibr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No.: 02, Tanggal 29








SKSHH No. KNS-19/III/2004, Tgl. 20 Maret 2004, yang


14. 1 Ibr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No.: 03 Tanggal 20 Maret

2004, yang ditandatangani oleh IMBALO, PS.






SKSHH No. KNS-23/IV/2004, Tgl. 01 April 2004, yang ditandatangani

oleh SOESILO SETIAWAN ( Manager).

18. 1 Ibr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No.: 03, Tanggal 31 Maret

2003. yang ditandatangani oleh IMBALO, PS.




04-2004, yang ditandatangani oleh SOESILO SETIAWAN (Manager).





23. 1 Ibr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No.: 04, Tanggal 30 April

2003, yang ditandatangani oleh SOESILO SETIAWAN ( Manager).

24. 1 Ibr SKSHH (Lembar ke-5) No. Seri : DD 1465245, Tgl. 14-05--2004,





SKSHH No.: KN S-32/V/2004, Tgl. 18 Mei 2004, yang ditandatangani

oleh SOESILO SETIAWAN (Manager).

27. 1 Ibr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No.: 05, Tanggal 18 Mei



28. 1 Ibr SKSHH (Lembar ke-5) No. Seri : DD 1465246, Tgl. 25-05-2004,



05-2004, yang ditandatangani oleh SOESILO SETIAWAN ( Manager).


Mandailing Natal untuk melakukan pemeriksaan Kayu Bulat HPH PT.

Keang Nam Dev. Indonesia di Tabuyung yang akan diangkut ke PT.

Mujur Timber Sibolga :

a. Nomor: 090/087/DISH UT/2004, Tanggal 26 Januari 2004.

b. Nomor: 090/522-21/DISHUT/2004, Tanggal 04 Februari 2004.

c. Nomor: 090/241/DISHUT/2004, Tanggal 11 Maret 2004.

d. Nomor: 090/5268/DISHUT/2004, Tanggal 24 Maret 2004.

e. Nomor: 090/302/DISHUT/2004, Tanggal 02 April 2004.

f. Nomor: 090/386/DISHUT/2004, Tanggal 26 April 2004.

g. Nomor: 090/431/DISHUT/2004, Tanggal 11 Mei 2004.

h. Nomor: 090/470/DISHUT/2004, Tanggal 19 Mei 2004.

31. 8 Ibr Berita Acara Serah Terah Terima Dokumen Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH ) pada :

a. Hari Rabu, Tanggal 17 Desember 2003, yang diserahkan oleh H.



























SKSHH, Tanggal 14 Maret 2004 dan lampirannya Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB).


SKSHH, Tanggal 26 Maret 2004 dan lampirannya Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB).


SKSHH, Tanggal 08 April 2004 dan lampirannya Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB).


SKSHH, Tanggal 29 April 2004 dan lampirannya Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB).

39. Ibr Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat oleh Pejabat Penerbit

SKSHH, Tanggal 22 Mei 2004 dan lampirannya Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat ( DPKB ).

4. 109 (seratus sembilan) lembar Surat Tugas / Jalan Tug Boat dan Ponton

yang mengangkut kayu bulat dari TPK Tabuyung IUPHHK PT. Keang

Nam Development Indonesia di Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Madina

ke PT. Mujur Timber di Sibolga, periode tahun 2000 s/d bulan Januari

2006, dengan nomor surat sebagai berikut :

a. Tahun 2000 :

- 08/PLY/SBG/PLS/1/00.

- 046/PLY/SBG/PLS/III/00








- 94/PLY/SBG/PLS/VIII/00,



b. Tahun 2001:

- ……/PLY/SBG/PLS/I/01.




- 081/PLY/SBG/PLS/VI01.









c. Tahun 2002 :













- 105/PLY/SBG/PLS/VII/02














d. Tahun 2003 :










- 75/PL Y /SBG/PLS/VI/03.






- 134/PLY /SBG/PLS/X/03.


- 155/PLY/SBG/PLS/XII/03

e. Tahun 2004 :

























f. Tahun 2005 :



















g. Tahun 2006 :


5. 1. 1 (satu) buku foto copy Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

PT. Keang Nam Development Indonesia untuk tahun yang berakhir 31

Desember 2001 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan DRS. BIASA

SITEPU.


Keuangan PT. Keang Nam Development Indonesia untuk tahun yang


berakhir 31 Desember 2002 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan

DRS. BIASA SITEPU.




DRS. BIASA SITEPU.

4. 1 (satu) buku toto copy Laporan Pemeriksaan atas Laporan



DRS. BIASA SITEPU.



Indonesia, yang dibuat di Medan pada bulan April 2000.

2. 1 (satu) buku Laporan Tahunan Kegiatan Pengusahaan Hutan (bulan

Januari 2001 s/d bulan Desember 2001 ) PT. Keang Nam


2002.


Pemeriksaan PT. Keang Nam Development Indonesia, yang dibuat di

Medan pada bulan April 2000.



Medan pada bulan Januari 2001.







7. 1. 24 (dua puluh empat) Set Asli Laporan Hasil Penebangan (LHP) dari



Penebangan Kayu Bulat (RLHP- KB) untuk tahun 2004.







Desember 2004.



Desember 2005.


Nam Development Indonesia periode Maret 2003 s/d Desember 2003.

8. 12 (dua belas) Set Asli Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) PT. Keang

Nam Development Indonesia periode Januari 2004 s/d Desember

2004.



2005.



Juni 2003 tentang Pengesahan Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam tahun 2003 PT.

Keang Nam Development Indonesia Propinsi Sumatera Utara.




Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam tahun 2004

PT. Keang Nam Development Indonesia Propinsi Sumatera Utara.


















Tanggal 14 Februari 2005 tentang Pengesahan Buku Rencana Kerja

Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam

tahun 2005 PT. Keang Nam Development Indonesia Propinsi

Sumatera Utara.




(P2LHP).






Propinsi Sumatera Utara Nomor : 800/2965/V1/2004 Tanggal 31 Mei







Sumatera Utara Nomor : 800/883/VI/2003 Tanggal 3 Januari 2003

perihal Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera

Utara tentang Penunjukan dan Penempatan P2LHP.





21. 12 (dua belas) Set Asli surat Pejabat Pengesah LHP PT. Keang Nam

Development Indonesia Tabuyung Hasil Laporan Bulanan

Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan kepada Kepala

Balai Sertifikasi Pengujian Hasil Hutan Wilayah II Medan periode

Januari 2004 s/d Desember 2004.


22. 12 (dua belas) Set Asli Surat Pejabat Pengesah LHP PT. Keang Nam

Development Indonesia Tabuyung perihal Hasil Laporan bulanan




8. 1. 3 (tiga) buku Register Petugas Pemeriksa dan Penerimaan Kayu Bulat

(P3KB) di PT. Mujur Timber Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah dari

Tahun 2000 s/d Februari 2006.





Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dibuat oleh JOJOR MT.



Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dibuat oleh N.


5. 24 (dua puluh empat) Set Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat oleh

P3KB yang dibuat oleh M. SINAGA selaku Koordinator P3KB di PT.



yang dibuat oleh PARTALIAN HUTABARAT selaku Koordinator P3KB

di PT. Mujur Timber Sibolga.
























Sibolga untuk bulan Desember 1999 s/d bulan Maret 2000. (Kode

No.1).


Sibolga untuk bulan April 2000 s/d bulan September 2000. (Kode

No.2).


Sibolga untuk bulan Oktober 2000 s/d bulan Desember 2000. (Kode

No.3).


Sibolga untuk bulan Januari 2001 s/d bulan Juli 2001. (Kode No.4).



No.5).


Sibolga untuk bulan Januari 2002 s/d bulan Maret 2003. (Kode No. 6).





No.8).








10. 1. 1 (satu) buku RKL Ke-VII PT. Keang Nam Dev. Indonesia tahun 2004-



Nomor : Kpts/Kwl-3.1/1999,Tgl: 19 April 1999.

3. RKT PT. Keang Nam Dev. Indonesia tahun 2000-2001, Nomor:

467/Kpts/Kwl- 3.1/2000, Tgl: 8 Februari 2000.

4. RKT PT. Keang Nam Dev. Indonesia tahun 2001, Nomor:

4876/Kpts/Kwl-3.1/2000, Tgl : 20 Oktober 2000.

5. RKT PT. Keang Nam Dev. Indonesia tahun 2002, Nomor :

522.21/123/K/ 2002, Tgl: 5 April 2002.


522.21/4510/V.b/2003, Tgl: 30 Juni 2003.


522.21/4076/V.b/2004, Tgl: 19 Juli 2004.


522.12/928/V.b/2005, Tgl: 14 Februari 2005.

9. Usulan RKT PT. Keang Nam Dev. Indonesia tahun 2006, Nomor : Tgl

: 21 Oktober 2005.


2003.

11. Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP No. : 01-KNDG/I/04,

periode Bulan Januari 2004, Tanggal 15 Januari 2004.



2000.


2001.


2002.


2003.


2004.


2005.


20. LPKB ( Laporan Produksi Kayu Bulat RKT ) Tahun 2002.



22. LPKB ( Laporan Produksi Kayu Bulat RKT) Tahun 2004.












29. 6 (enam) Set Dokumen SKSHH / DHH tahun 2000.

30. 15 (lima belas) Set Dokumen SKSHH / DHH tahun 2001.

31. 28 (dua puluh delapan) Set Dokumen SKSHH / DHH tahun 2002.

32. 19 (sembilan belas) Set Dokumen SKSHH / DHH tahun 2003.

33. 8 (delapan) Set Dokumen SKSHH / DHH tahun 2004.


35. 1 (satu) Set Dokumen SKSHH / DHH tahun 2006.











41. 116 (seratus enam belas) Laporan Realisasi Pembayaran PSDH / DR

tahun 2003.

42. 24 (dua puluh empat) Laporan Realisasi Pembayaran PSDH / DR

tahun 2004.

43. 64 (enam puluh empat) Laporan Realisasi Pembayaran PSDH / DR

tahun 2005.


44. 1 (satu) Set Akta Notaris SUTJIPTO, SH No. 39 Tanggal 3 Juni 1992

dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. : M-13.HT.03.05-TH.

1988, Tanggal 11 April 1988, tentang pernyataan keputusan rapat

perubahan anggaran dasar PT. Keang Nam Development Indonesia.



Indonesia No. 33.


1974, tentang Pemberian hak pengusahaan hutan kepada PT. Keang


48. 1 (satu) set Akta Notaris DJAIDIR, SH Nomor : 53, Tanggal 10


Indonesia.


modal Luar Negeri PT. Keang Nam Development Indonesia Nomor :




Nam Dev. Indonesia, Nomor : 03/V/PMDN/93, Tanggal 25 Februari

1993.

51. 1 (satu) set Berita Acara DJAIDIR, SH Nomor : 63.

52. 12 (dua belas) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat ( LM-KB ) Nomor :




dengan 31 Desember 2008 PT. Keang Nam Dev. Indonesia Nomor :

SK.4339/Menhut- VI/BRPHP/2004, Tanggal 6 Juli 2004.




Dev. Indonesia Nomor : 522.21/7460/V.b/2005, Tanggal : 14 Februari

2005.


Neraca 31 Desember 2000 dan Laporan Laba Rugi untuk tahun Buku

2000 No : 1108/GA/VI/2001, Tanggal 29 Juni 2001.




Indonesia No : 125/203/AK/2002, Tanggal 26 Juni 2002.



Indonesia No : 179/203 AK/2003, Tanggal 25 Juni 2003.







60. 13 (tiga belas) lembar Surat Pengantar Laporan Penggunaan Tenaga

Kerja.













67. 282 (dua ratus delapan puluh dua) Laporan bulanan TPTI tahun 2000.

68. 453 (empat ratus lima puluh tiga) Laporan bulanan TPTI tahun 2001.







Produksi/Perencanaan PT. Keang Nam Development Indonesia untuk

tahun 2005.


2. 1 (satu) Lembar Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan



untuk tahun 2006, dengan Nomor : 001/KND/MDN/I/06, Tanggal 05

Januari 2006.

3. 12 (dua belas) Set Laporan Pembayaran luran Kehutanan (LPIK)

yang ditandatangani oleh IR. W. PANE, MSc selaku Direktur Produksi

I Perencanaan PT. Keang Nam Development Indonesia untuk tahun

2004.

4. 5 (lima) Set Pengantar Penyampaian Laporan SPB (Surat


MSc selaku Direktur Produksi / Perencanaan PT. Keang Nam



ditandatangani oleh IR. W. PANE, MSc selaku Direktur Produksi /


2003.





7. 12 (dua belas) Set Laporan TU-PSDH/DR (HPH) yang ditandatangani

oleh SOESILO SETIAWAN selaku Manager PT. Keang Nam

Development Indonesia Cabang Sibolga untuk tahun 2001.




9. 6 (enam) buku SPT Rampung / SPT HPH PT Keang Nam

Development Indonesia yang di tanda tangani oleh Ir. A. OSCAR

SIPAYUNG selaku Direktur PT. Keang Nam Development Indonesia


10. 1 ( satu ) set Photo copy Surat Men Hut No.: 1683/Menhut-IV/96,

Tanggal 25 November 1996.




Pengusahaan Hutan No.1563 IIV-PPHH/1996, Tanggal 03 Juni 1996.



Pengusahaan Hutan No.2597 IIV-PPHH/1997, Tanggal 03 November

1997.




Pengusahaan Hutan No. 1528/IV-PPHH/1999, Tanggal 05 Juli 1999.


Pengusahaan Hutan No.2928/IV-PPHH/1995, Tanggal 24 Desember

1999.

17. 1 (satu) Set LHC Blok Tebangan tahun 2001 unit 2 Singkuang Petak:

13-17.


Petak: 308-312.


Petak: 8-21.

20. 1 (satu) Set LHC Blok Tebangan tahun 2002 unit 1 Tabuyung Petak:

362-334.


18-12.


335-343.

23. 1 (satu) Set LHC Blok Tebangan tahun 2004 Lokasi Aek Raso Petak:

344-351.


Petak: 352-362.

25. 1 (satu) Set LHC Blok Tebangan tahun 2006 Aek Garut Petak: 363-

375.






28. 2 (dua) Set Foto Copy Buku LHC URKL VI Periode thn 1999/2000 s/d

2003 terdiri dari : 1 ( satu ) buku unit 1 Tabuyung dan 1 ( satu ) buku

unit 2 Singkuang PT. Keang Nam Dev Indonesia.


29. Pemeriksaan Citra Landset Nomor : S.356/VIII/Pusin-I/2005 Tanggal

10 Oktober 2005 dan 1 ( satu ) lembar Foto Penafsiran Citra Landset


Indonesia.

30. 6 (enam) lembar Foto Copy Daftar SKSHH PT. Keang Nam


31. 1 (satu) set fotocopy Permohonan Rekomendasi Persyaratan Ekspor

Kayu Bulat An. PT. Keang Nam Development Indonesia Nomor

106/KND/MDN/IV/99, Tanggal 27 April 1999.

32. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Direktorat Jenderal Pengusahaan

Hutan Nomor : 135/KPTS/IV-PPHH/1998, tentang Petunjuk

Pelaksanaan Ketentuan Ekspor Kayu Bulat dan Bahan baku Serpih,



Hutan Nomor : 158/KPTS/IV-PPHH/1998, tentang Perubahan

Keputusan Derektorat Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor :



1998.

34. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Republik Indonesia Nomor : 510/KPTS-II/1998, tentang Ketentuan




Republik Indonesia Nomor : 582/KPTS-II/1998, tentang Perubahan

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia

Nomor : 510/KPTS-II/1998, tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor

Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih, Tanggal 05 Agustus 1998.

36. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor : 185/MPP/Kep/4/1998, tentang Ketentuan



Pembayaran PSDH.


Pembayaran DR.



(1) 1 Ibr surat penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor : 973/

45/PP/Dishut/2005.


Hutan (PSDH) Nomor : 1 8 0 9 0 5 .


Nomor: 180905.

(4) (4) 1 Ibr Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH

Nomor : 001/KND/MDN/I/06.

(5) 1 Ibr Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH Tahun

Anggaran : 2005 (s/d Desember 2005).

(6) 1 Ibr Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran PSDH Rp.

99.887.925.

(7) 1 Ibr SSBP- IK ( Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak -

luran Kehutanan ) PSDH.


Rp.302.795.483,00.

(9) 1 Ibr SSBP - IK ( Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak -

luran Kehutanan ) DR.

(10) 1 Ibr Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor :

973/62/PP/Dishut/2005.




Nomor: 251205.

(13) 1 Ibr Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Desember

Nomor : KNS-94/XII/2005.

(14) 1 Ibr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor : 973/621

PP/Dishut/2005.


Hutan (PSDH) Nomor : 2 5 1 2 0 5.

(16) 1 lbr Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)

Nomor: 2 5 1 2 0 5.

(17) 1 Ibr Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Desember




Pembayaran PSDH Rp. 98.887.925.


(19) 1 Ibr Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH Nomor

: 198/KND/MDN/XII/05.


Anggaran : 2005 (s/d November 2005).

(21) 1 Ibr SSBP-IK ( Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak -



Rp.77.785.825.




Rp.220.960.455,60.

(25) 1 lbr Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor :

973/57/PP/Dishut/2005.




Nomor: 2 3 1 1 0 5.

(28) 1 Ibr Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan November

Nomor : KNS-85/XI/2005.


973/57/PP/Dishut/2005.




Nomor: 2 3 1 1 0 5.

(32) 1 Ibr Usulan Laporan Hasil Produksi Pertengahan Bulan

November Nomor : KNS-85/X1/2005.

(33) 1 Ibr Facsimile Message bukti setor pembayaran PSDH dan DR

Tgl 22 November 2005.

(34) 1 lbr Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DR




: 184/KND/MDN/XI/05.


Anggaran : 2005 (s/d Oktober 2005).



Rp.62.963.500.




Rp.210.174.526,00.




973/52/PP/Dishut/2005.




Nomor : 2 1 1 0 0 5.

(44) 1 Ibr Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Oktober

Nomor : KNS-81/X/2005.


973/52/PP/Dishut/2005.




Nomor: 2 1 1 0 0 5.


November Nomor: KNS-81/X/2005.

(49) 1 Ibr Facsimile Message bukti setor pembayaran PSDH dan DR






November Nomor: KNS-75/1X/2005.

(52) 1 Ibr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor :

973/45/PP/Dishut/2005.




Nomor: 180905



November Nomor : KNS-75/1X/2005.


: 168/KND/MDN/X/05.


Anggaran : 2005 (s/d September 2005)


luran Kehutanan ) DR


Rp.237.091.336,3


luran Kehutanan ) PSDH


Rp.75.191.230,-


: 149/KND/MDN/IX/05.


Anggaran : 2005 (s/d Agustus 2005)


Rp.346.936.857,60




Rp.116.291.675,-


973/38/PP/Dishut/2005.




Nomor: 1 5 0 8 0 5.

(70) 1 Ibr Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Agustus

Nomor : KNS-68/VIII/2005.


973/38/PP/Dishut/2005.





Nomor: 1 5 0 8 0 5.

(74) 1 Ibr Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Agustus




Pembayaran DR Rp.346.936.857,60



pembayaran DR Rp.346.936.857,60


: 123/KND/MDN/VIII/05.


Anggaran : 2005 (s/d Juli 2005).


Rp.379.479.614,00




Rp.124.981.300,-.




973/33/PP/Dishut/2005.




Nomor: 130705.

(86) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Juli

Nomor : KNS-59/VII/2005.

(87) 1 Ibr surat Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DR

Rp.379.479.614,00.


Rp.124.981.300,-


973/33/PP/Dishut/2005.





Nomor: 130705.

(92) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Juli


(93) 1 Ibr surat Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH

Nomor : 108/KND/MDN/VII/05.

(94) 1 lbr surat Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH

Tahun Anggaran : 2005 (s/d Juni 2005).

(95) 1 lbr surat SSBP-IK (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan

Pajak - Iuran Kehutanan ) DR.


Rp.340.262.592.00.

(97) 1 Ibr surat SSBP- IK ( Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan

Pajak - luran Kehutanan ) PSDH.


Rp.117.033.285,-


973/26/PP/Dishut/2005.




Nomor: 1 0 0 6 0 5.

(102) 1 lbr surat Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Juni

Nomor : KNS-54/VI/2005.



Pembayaran DR Rp.340.262.592.00.


973/26/PP/Dishut/2005.




Nomor: 100605.

(107) 1 lbr Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Juni

Nomor : KNS- 54/VI/2005.



: 091/KND/MDN/VI/05.


Anggaran : 2005 (s/d Mei 2005).


Pajak- luran Kehutanan ) PSDH.


Rp.124.724.765.


Pajak- luran Kehutanan ) DR.


Rp.368.760.621,96.


973/16/PP/Dishut/2005.




Nomor: 0 7 0 5 0 5.

(117) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Mei






973/16/PP/Dishut/2005.




Nomor: 0 7 0 5 0 5.

(122) 1 lbr surat Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Mei



; 070/KND/MDN/V/05.

(124) 1 lbr surat SSBP- IK (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan

Pajak - luran Kehutanan ) DR.


Rp.362.978.668,80.





Rp.126.487.370.


Anggaran : 2005 (s/d April 2005).


: 409/KND/MDN/IV/05.


Anggaran : 2005 (s/d Maret 2005).


Rp.149.981.965.




Rp.443.354.517,20




Maret Nomor: KNS-26/III/2005.


Rp.443.354.517,20




Rp.149.981.965,-

(139) 1 Ibr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor : 973/021/

PP/Dishut/2005.




Nomor: 020305.





108/KND/MDN/VI/04.


(2) 1 Ibr Laporan Pembayaran luran Kehutanan / DR (LPIK) Bulan Mei

2004.

(3) 1 Ibr surat SSBP- IK (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan


(4) 1 lbr Laporan Pembayaran luran Kehutanan / PSDH (LPIK) Bulan

Mei 2004.


Rp.65.681.615,-



(7) 1 lbr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor :

973/514/Dishut/2004.




Nomor: 0 4 0 6 0 4.


Nomor : KNS-36/V/2004.


Rp.65.681.615.-


20.097.52.



(14) 1 lbr surat Ralat Tanggal bukti Setor PSDH dan DR Nomor :

123/KND/MND/VI/04.

(15) 1 Ibr surat Penyampaian Bukti Setor PSDH dan DR Nomor :

120/KND/MDN/VI/04.



Pembayaran DR .USD 20.097.52

(17) 1 lbr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor:

974/514/Dishut/2004.


Nomor : 0 4 0 6 0 4.


Hutan (PSDH) Nomor: 0 4 0 6 0 4.



20.007.52.


127/KND/MDN/VII/04.



(23) 1 Ibr Laporan Pembayaran luran Kehutanan / PSDH (LPIK) Bulan

Juni 2004.


Rp.124.977.930,-

(25) 1 Ibr SSBP- IK (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak-


(26) 1 Ibr Laporan Pembayaran luran Kehutanan DR (LPIK) Bulan Juni

2004.


38.484.18.


973/02/PP/Dishut/2004.




Nomor : 0 5 0 7 0 4.

(31) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Juni





Juli 2004.


Rp.131.117.745,-

(35) 1 Ibr Laporan Pembayaran luran Kehutanan / DR (LPIK) Bulan Juli

2004


39.776.58





973/06/PP/Dishut/2004


Hutan (PSDH) Nomor: 0 7 0 8 0 4


Nomor : 0 7 0 8 0 4

(41) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Akhir Bulan Juli Nomor :

KNS- 53/VII/2004


Rp.131.177.745,-


39.776.58


181/KND/MDN/IX/04


Agustus 2004.


Rp.166.246.885,-



(48) 1 Ibr Laporan Pembayaran luran Kehutanan / DR (LPIK) Bulan

Agustus 2004.

(49) 1 Ibr Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DR Rp.

473.194.067,20




973/11/PP/Dishut/2004.




Nomor : 1 1 0 9 0 4.

(54) 1 Ibr surat Usulan Laporan Hasil Produksi Akhir Bulan Agustus






(56) 1 Ibr surat Laporan Pembayaran luran Kehutanan (LPIK) Nomor :

204/KND/MDN/X/04.

(57) 1 Ibr surat Laporan Pembayaran luran Kehutanan / DR (LPIK)



Rp.421.579.443,60.



(60) 1 Ibr surat Laporan Pembayaran luran Kehutanan / PSDH (LPIK)



Rp.146.634.385,-






Nomor : 1 3 1 0 0 4.

(65) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Akhir Bulan September

Nomor : KNS-69/IX/2004.



pembayaran DR Rp.421.579.443,60


229/KND/MDN/XI/04.


Oktober 2004.




Oktober 2004.




Rp.126.424.830,-


973/20/PP/Dishut/2004.





Nomor: 1 5 1 1 0 4.




Rp.126.424.830,-

(78) 1 Ibr Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DR , Rp.

367.888.654,-


973/24/PP/Dishut/2004.




Nomor : 1 8 1 2 0 4.


Nomor : KN S-84/XI/2004.


Rp.121.686.075,-


331.571.990,-


: 010/KND/MDN/I/05.


Anggaran 2004.


759.904.860,-


Rp.264.895.865,-


973/27/PP/Dishut/2004.




Nomor : 2 0 1 2 0 4.


(92) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Akhir Bulan Desember

Nomor : KN S-94/XII/2004.





(1) 1 Ibr Surat Perhitungan Pembayaran Pemungutan dan Penyetoran

Bulanan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB)

Nomor SPB : A 02 012 12 01.


Desember 2001.

(3) 1 Ibr Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK) Bulan

Desember 2001.

(4) 1 Ibr Surat Perhitungan Pembayaran / Pemungutan dan


Reboisasi (SPB) Nomor SPB : A 02 012 11 01.


November 2001.


November 2001.

(7) 1 Ibr Formulir Transfer bank Mandiri untuk Pembayaran PSDH Rp.

58.235.000,-.

(8) 1 lbr Surat Perhitungan Pembayaran / Pemungutan dan




Oktober 2001.


Oktober 2001.

(11) 1 Ibr Surat Perintah Telex Bank Mandiri untuk Pembayaran PSDH


Pembayaran DR USD 48,582.70.

(12) 1 lbr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) Bulan Mei

2001.

(13) 1 lbr Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK) Bulan

Mei 2001.





(15) 1 Ibr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) Bulan April

2001.


April 2001.


20,826.28 dan Formulir Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran

PSDH Rp. 92.385.200,-.





Maret 2001.


Maret 2001.






Reboisasi (SPB) Nomor SPB : A 02 012 02 01


Februari 2001.


Februari 2001.


PSDH Rp.58.326.800,- dan Formulir Transfer Bank Mandiri untuk

Pembayaran DR USD 13.647,76.





Januari 2001.


Januari 2001.








Januari 2002.


Januari 2002.





Februari 2002.


Februari 2002.


Rp.175.963.101,70.





Maret 2002.


16.186,32,-

(11) 1 Ibr Surat Perhitungan Pembayaran I Pemungutan dan


Reboisasi (SPB) Nomor SPB :A 02 012 04 02.

(12) 1 lbr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) Bulan April

2002.


April 2002.

(14) 1 lbr Surat Perintah Telex karena penerimaan IHH Rp.

232.157.278,65.






2002.


Mei 2002.

(18) 1 lbr Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Setoran DR USD

14,035,74 dan Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Setoran DR

US$ 14,035,74 dan Formulir Transfer USD 40.000.


senilai Rp. 59.284.480.-



A.02.012.06.02, Tanggal 30 Juni 2002.

(21) 1 Ibr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) Bulan Juni

2002


Juni 2002.

(23) 1 Ibr Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Penerimaan IHH Rp.

251.686.080,- dan Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Setoran

DR US$ 12,409,85.



A.02.012.07.02.

(25) 1 Ibr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) Bulan Juli

2002


Juli 2002



DR US$ 36.234,46..



A.02.012.08.02,.


Agustus 2002.


Agustus 2002.




DR US$ 40,613,40.



A.02.012.09.02,.


September 2002.





43,308,30.


Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB), No:

A.02.012.10.02.




A.02.012.01.03.


Januari 2003.

(3) 1 Ibr Laporan Realisasi Mutasi Produksi Kayu Bulat dan I atau

Bahan Baku Serpih (LRMP) Bulan Januari 2003.



A.02.012.01.03.



A.02.012.02 03.


Rp. 200.000.000,-


Februari 2003.



A.02.012.02 03.


(9) 3 lbr Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Pembayaran DR USD

50.000,00.


Bahan Baku Serpih (LRMP) Bulan Februari 2003.


Februari 2003.


Februari 2003.



A.02.012.03 03.


Maret 2003.



A.02.012.03 03.


Bahan Baku Serpih (LRMP) Bulan Maret 2003.


Maret 2003.


Maret 2003.



A.02.012.04 03.


Bahan Baku Serpih (LRMP) Bulan April 2003.


40.644,66.

(22) 3 Ibr Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Pembayaran DR USD

29,962,55.


40.644,66.


April 2003.


2003.




A.02.012.04 03.


Rp. 200.000.000,-.


April 2003.



A.02.012.05 03.


200.000.000,-.


40.000,00.


Mei 2003.


Mei 2003.



A.02.012.05 03.


2003.





A.02.012.06 03.

(38) 1 lbr Aplikasi Trasfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DR USD

40.000,00.


Juni 2003.



A.02.012.06 03.





Juni 2003.

(43) 1 lbr Dattar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) Bulan Juni

2003.

(44) 2 lbr Surat Kelebihan Penyetoran PSDH Nomor:

150/KND/MDN/VII/03.


Rp. 200.000.000,-.


Rp. 200.000.000,-.


Rp. 200.000.000,-.


Rp. 168.256.680,-.


Rp. 183.522.840,-.


Rp.148.166.520,-.


303.752.000,-.


436.674.712,80.



A.02.012.07 03.


Juli 2003.


40.000,00.



A.02.012.07 03.


Juli 2003.


2003.






A.02.012.08 03.


40.000,00.


Agustus 2003.


Agustus 2003.



A.02.012.09 03.


September 2003.



A.02.012.10 03.


Oktober 2003.



A.02.012.11 03.


November 2003.



A.02.012.12 03.


Desember 2003.


50.000,00.


(1) 1 Ibr Penyampaian Laporan Bulanan Rekapitulasi Penerbitan dan

Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor : 973/01.







Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor: 973/03/SK.PP/V/2004.








Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor: 973/07/.PP/V/2004.




DR Bulan Juni 2004.



973/03/.PP/Dishut/2004.




DR Bulan Juni 2004.

(14) 1 Ibr surat Penyampaian Laporan Bulanan Rekapitulasi Penerbitan


973/09/.PP/Dishut/2004.




DR Bulan Juli 2004.


Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor :

973/12/.PP/Dishut/2004.








973/19/.PP/Dishut/2004.







973/22/.PP/Dishut/2004.







973/25/PP/Dishut/2004.








973/01/.PP/Dishut/2005.







973/01/.PP/Dishut/2006.








973/01a.







973/02A.







973/04.







973/13/PP/Dishut/2005.







973/21/PP/Dishut/2005.





DR Bulan Mei 2005.



973/31/PP/Dishut/2005.




DR Bulan Juni 2005.



973/36/PP/Dishut/2005.




DR Bulan Juli 2005.



973/42/PP/Dishut/2005.





(31) 1 lbr surat Penyampaian Laporan Bulanan Rekapitulasi


973/50/PP/Dishut/2005.







973/55/PP/Dishut/2005.








973/60/PP/Dishut/2005.





13. 1. Foto Copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Blanko





April Tahun 2001.


Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Tanggal 28 Bulan Mei

Tahun 2001.


Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Tanggal 19 Bulan Juli

Tahun 2001.



Agustus Tahun 2001.



Oktober Tahun 2001.



Januari Tahun 2002.



Maret Tahun 2002.



April Tahun 2002.



Tahun 2002.







Tahun 2002.



Tahun 2003.


Keterangan Sahnya Hasil Hutan Bulan Tanggal 20 Bulan Juni

Tahun 2003.



Tahun 2004.



Tahun 2004.






Januari Tahun 2005.






April Tahun 2005.



Tahun 2005.



Agustus Tahun 2005.




P2SKSHH :



Agustus Tahun 2001.



Agustus Tahun 2001.



Oktober Tahun 2001.











Maret Tahun 2002.



April Tahun 2002.



Tahun 2002.



Tahun 2002.



Juni Tahun 2002.




Tahun 2002.



Agustus Tahun 2002.



Agustus Tahun 2002.






Oktober Tahun 2002.



Oktober Tahun 2002.






Januari Tahun 2003.






Maret Tahun 2003.



April Tahun 2003.



Juni Tahun 2003.




Tahun 2003.



Agustus Tahun 2003.



Oktober Tahun 2003.



Oktober Tahun 2003.



Januari Tahun 2004.



April Tahun 2004.



Juni Tahun 2004.



Juni Tahun 2004.



Tahun 2004.



Agustus Tahun 2004.













Desember 2004.









April Tahun 2005.



April Tahun 2005.



Tahun 2005.



Agustus Tahun 2005.



Agustus Tahun 2005.








Blangko Dokumen SKSHH Nomor : 522.21/201/Kehut/2001, Tgl

16 Mei 2001 dan Daftar Penerimaan Pendistribusian Blangko

Dokumen SKSHH untuk Bln April 2001.




18 Juni 2001 dan Daftar Penerimaan, Penyimpanan dan








Blangko Dokumen SKSHH Nomor : 522.21/87/Hutbun/2001, Tgl

13 Agustus 2001 dan Daftar Penerimaan, Penyimpanan dan

Pendistribusian Blangko Dokumen SKSHH untuk Bln Juli 2001.


Blangko Dokumen SKSHH Bln Agustus 2001 Nomor:



Dokumen SKSHH untuk Bln Agustus 2001.



Tgl 09 Oktaber 2001 dan Daftar Penerimaan, Penyimpanan dan

Persediaan Blangko Dokumen SKSHH untuk Bln September

2001.




Persediaan Blangko Dokumen SKSHH untuk Bln Oktober 2001.





Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk Bln November

2001.



15 Januari 2002 dan Daftar Laporan Penerimaan, Penyimpanan


dan Persediaan Blangko Dokumen SKSHH untuk Bln Desember

2001.



14 Februari 2002 dan Register Penerimaan, Penyerahan dan





12 Maret 2002 dan Register Penerimaan, Penyerahan dan










16 Mei 2002 dan Register Penerimaan, Penyerahan dan


(SKSHH) Bln April Tahun 2002.



06 Juni 2002 dan Register Penerimaan, Penyerahan dan





15 Juli 2002 dan Register Penerimaan, Penyerahan dan







Keterangan Sahnya Hasil Hulan (SKSHH) Bln Juli Tahun 2002.



Blangko Dokumen SKSHH Bln Agustus 2002 Nomor

522.21/18/Dishut/2002, Tgl 11 September 2002 dan Regisler



2002.





Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln September Tahun

2002.






2002.





Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln November Tahun

2002.





Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln Desember Tahun

2002.






2003.







2003.




Penyerahan dan Persediaan Blangko Surat Keterangan Sahnya

Hasil Hutan (SKSHH) Bln Tahun 2003.





















2003.

(76) 16 Lbr Laporan Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian


522.21/855/Dishut/2003, Tgl 10-10-2003 dan Blangko Surat


2003.






Tahun 2003.





Tahun 2003.



522.21/047/Dishut/2004, Tgl 15 Januari 2004 dan Blangko Surat


2003.






2004.








Blangko Dokumen SKSHH Bln Maret 2004 Nomor :522.21/355/














547/Dishut/2004, Tgl 08 Juni 2004 dan Register Penerimaan,





Blangko Dokumen SKSHH Bln Juni 2004 Nomor :522.21/












































Penerimaan, Pendistribusian dan Persediaan Blangko Dokumen

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Dinas





































































522.21/138/Kehut/2001 Tanggal 02 April 2001 dan Berita Acara


Hutan (SKSHH) Tanggal 09 bulan April 2001.




SKSHH s/d Tanggal 25-05-2001 serta Berita Acara serah terima

Blanko Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan














Acara Serah Terima Blanko Dokumen Surat Keterangan Sahnya

Hasi Hutan (SKSHH) Tanggal 18 bulan Oktober 2001.





Berita Acara serah terima Blanko Dokumen SKSHH, Tanggal 18

bulan April 2002.






September 2002.


522.21/145/Dishut/2002 Tanggal 01 November 2002 dan Daftar

Rencana kebutuhan dokumen SKSHH bulan November 2002



2002.



kebutuhan dokumen SKSHH bulan 2003 serta Berita Acara


Hutan Tanggal 30 bulan Januari 2003.



kebutuhan dokumen SKSHH bulan Juni 2003 serta Berita Acara


Hutan Tanggal 20 bulan Juni 2003.






1190/Dishut/2004 Tanggal 05 November 2004 dan Berita Acara


Tanggal 09 bulan November 2004.



Rekapitulasi pertanggung jawaban pengunaan dokumen SKSHH

Tanggal Februari 2005 berikut lampiran, serta Berita Acara serah


terima Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Tanggal

7 bulan Februari 2005.















4. Buku Penerimaan Pendistribusian dan Persediaan Dokumen SKSHH

Dishut Kab. Madina Prop. Sumut :





Juni 2003.


Madina kepada P2SKSHH dari bulan Juli 2003 s/d bulan Januari

2004.



Desember.

14. 1. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Bupati Mandina kepada Direktur


522.11/395/Dishut/2003 Tanggal 06 Maret 2003, perihal Penyelesaian


disahkan oleh Dishut Kab. Madina dan ditandatangani oleh Drs. H.

HASIM NASUTION selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Madina.






disahkan oleh Dishut Kab. Madina dan ditandatangani oleh AMRU

DAULAY, SH selaku Bupati Mandailing Natal. (SUSULAN-I ).



Tanggal 30 Desember 2005, perihal Evaluasi HPH IUPHHK PT.


disahkan oleh Dinas Kehutanan Kab. Madina dan ditandatangani oleh

AMRU DAULAY, SH selaku Bupati Mandailing Natal.





oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan

ditandatangani oleh AMRU DAULAY, SH selaku Bupati Mandailing

Natal berserta lampirannya berupa :

a. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekapitulasi Hasil Cruising (LHC) Blok

Tebangan RKT-PH/RKT-UPHHK Tahun 2003 per nomor Petak

PT. Keang Nam Development Indonesia, Tanggal 05 Maret 2003




dan disahkan dan ditandatangani oleh AMRU DAULAY, SH selaku






















Pengesahan Rekapitulasi LHC Blok Tebangan URKT UPHHK Tahun

2005, yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang

Sedempuan Kab. Tapsel dan ditandatangani oleh AMRU DAULAY,

SH selaku Bupati Mandailing Natal, beserta Lampiran berupa :


(LHC) Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) Tahun 2006, Tanggal 26

November 2004 disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri




Mandailing Natal.




ditanda tangani Ir. BUDI ISMOYO selaku Kepala Dinas Kehutanan

Kab. Mandailing Natal dan mengetahui AMRU DAULAY, SH




522/2173/Dishut/2005, Tanggal 24 Oktober 2005, perihal Pengesahan


oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan

ditandatangani oleh AMRU DAULAY, SH selaku Bupati Mandailing

Natal beserta lampiran berupa :











Mandailing Natal, dibuat/ditanda tangani Ir. BUDI ISMOYO selaku

Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal dan mengetahui

AMRU DAULAY, SH selaku Bupati Mandailing Natal.






Kehutanan dan Perkebunan Kab. Mandailing Natal berserta Lampiran

berupa :

4 (empat) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Batas Blok



Keang Nam Development Indonesia, Tanggal 29 November 2001


Kab. Tapsel dan ditanda tangani oleh Ir. BENTENG SIHOMBING

selaku Pendamping Perusahaan Kabag Perencanaan PT. Keang




2003, disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan

Kab. Tapsel dan ditanda tangani oleh Ir. BUDI ISMOYO selaku

Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal berserta Lampiran

berupa :

(lima) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Batas Blok







Indonesia.


Mandailing Natal, Nomor : 090/1009/Dishut/2004, Tanggal 8 Oktober


2004 disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan


Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal beserta Lampiran

berupa :















Lampiran berupa :




Keang Nam Development Indonesia, Tanggal 23 November 2002

ditanda tangani oleh Ir. BENTENG SIHOMBING selaku





Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT. Keang

Nam Development Indonesia disahkan oleh Panitera Pengadilan

Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditanda tangani oleh

SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kab. Mandailing Natal.

12. 7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal Nomor:



Development Indonesia ditanda tangani oleh Ir. BUDI ISMOYO selaku


Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal, berserta Lampiran

berupa :

5 (lima) lembar Asli Lampiran Surat Pertimbangan Teknis Kepala













6 (enam) lembar Foto Copy Lampiran Surat Pertimbangan Teknis

Kadis Hut Kab. Mandailing Natal Nomor : 522.11/447/Dishut/2003,

tgl 26 Mei 2006 disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang

Sidempuan Kab. Tapsel dan ditanda tangani oleh Ir. BUDI

ISMOYO selaku Kadis Hut Kab. Madina.




Development Indonesia ditanda tangani oleh Ir. BUDI ISMOYO selaku

Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal, berserta Lampiran

berupa :















522/1240/Dishut/2004 Tanggal 30 November 2004 disahkan oleh






perihal Pertimbangan Teknis URKT Tahun 2006 An. PT. Keang Nam















tangani oleh Ir. BUDI ISMOYO selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab.

Mandailing Natal.


Nomor: 522.11/957/Dishut/2003, Tanggal 17 November 2003, perihal

Pengesahan Blok Tebangan URKT-PH Tahun 2004 An. PT. Keang

Nam Development Indonesia ditanda tangani oleh Ir. BUDI ISMOYO




perihal Pengesahan Blok Tebangan URKT -PH Tahun 2005 An. PT.





Mandailing Natal.


Natal Nomor: 522/1077/Dishut/2005, Tanggal 24 Oktober 2005,





Mandailing Natal.


berkas perkara Ir. Washington Pane, MSc.

15. 4 (empat) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda yang terdiri dari :


BUDI ISMOYO Nomor : 6377 496 934, tujuan Medan - Jakarta,



BUDI ISMOYO Nomor : 6377 496 935, tujuan Jakarta - Medan,



BUDI ISMOYO Nomor: 5462 848 234, tujuan Medan, Tanggal 14

Januari 2005.






Tiket Pesawat yang dipesan/diorder oleh PT. Keang Nam Development

Indonesia untuk tahun 2004 dan tahun 2005 :

o 1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda atas nama


















Medan, Tanggal Desember 2005.


AMRU DAULAY, Nomor : 5156474060, tujuan Jakarta - Denpasar -

Jakarta, Tanggal 13 Desember 2005.

o Tiket Pesawat yang dipesan / diorder oleh PT. Mujur Timber untuk




















o 1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda alas nama

AMRU DAULAY, Nomor : 5461 017 950, tujuan Balikpapan -Jakarta,































berkas perkara Ir. Budi Ismoyo.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi No. 85/Akta.Pid/2007/

PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang

menerangkan, bahwa pada Tanggal 15 November 2007 Jaksa/Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap

putusan Pengadilan Negeri tersebut ;


Memperhatikan memori kasasi Tanggal 27 November 2007 dari

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal

28 November 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan

Negeri Medan tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan

tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan

dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Medan pada Tanggal 5 November 2007 dan Pemohon kasasi/Jaksa/

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada Tanggal 15 November

2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Medan pada Tanggal 28 November 2007 dengan demikian permohonan kasasi

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap

putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan

lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum

dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali

terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa

selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap

putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna

menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah

ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat

diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada

penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat

dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan

yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan


putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun

mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung

atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan

pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2240/Pid.B/2007/PN-Mdn

Tanggal 5 November 2007 bukan merupakan putusan bebas murni (vrisjpraak)

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 (1) KUHAP, melainkan lepas

dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging), dengan alasan

sebagai berikut :

I. Terhadap Dakwaan Kesatu :

1. Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya halaman 308

menyatakan "bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Direksi (yakni

sebagai Direktur Keuangan/Umum) pada PT. Keang Nam Development

Indonesia yang berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas "Direksi adalah organ

perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk

kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di

dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran

dasar" sehingga di dalam hal ini meskipun yang dipandang sebagai

pelaku tindak pidana sehubungan dengan tindak pidana yang

didakwakan kepada Terdakwa adalah berkaitan dengan tindakan

Perseroan dalam menjalankan usahanya adalah badan hukum atau

KORPORASI atas nama KEANG NAM DEVELOPMENT INDONESIA,

namun Terdakwa ADELIN LIS sebagai Organ Perseroan haruslah

dipandang sebagai orang yang turut bertanggungjawab dan dapat

dihadapkan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara tindak pidana

yang dilakukan untuk dan atas nama badan hukum Perseroan

(Korporasi); Bahwa hal ini sesuai pula dengan bunyi ketentuan Pasal 1

angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "setiap orang adalah orang

perseorangan atau termasuk korporasi". Berdasarkan uraian dan

pertimbangan kami tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "setiap

orang" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa atas nama


ADELIN LIS selaku Direktur Keuangan / Umum PT. KEANG NAM

DEVELOPMENT INDONESIA telah terpenuhi.

2. Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya halaman 314

menyatakan "sesungguhnya soal sistim Silvikultur Tebang Pilih Tanam

Indonesia adalah menyangkut soal-soal teknis, yang kewenangannya

berada pada instansi kehutanan dan sanksi atas pelanggarannya sesuai

Keputusan Menteri Kehutanan adalah dapat dicabut ijin HPH perusahaan

yang bersangkutan dan bukan merupakan tindak pidana ….".


menyatakan "bila seandainya telah terjadi penebangan di luar RKT, maka

hal ini sesuai dengan PP. No. 34 Tahun 2002 dipandang sebagai

pelanggaran yang bersifat administratif yang sanksinya adalah berupa

sanksi administratif, penjatuhan sanksi mana dilakukan setelah melalui

tahapan-tahapan proses yang ditentukan dan kewenangan untuk

menjatuhkan sanksi administratif dimaksud berada pada instansi

Departemen Kehutanan".

4. Bahwa Hakim dalam pertimbangan putusannya halaman 310-317

mengakui nyata-nyata telah terjadi perbuatan melawan hukum, antara

lain :

- Tidak dilakukannya Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia.

- Penebangan telah dilakukan di luar areal blok RKT PT. KNDI.

- Tidak dilaksanakannya timber cruising dan pembuatan Laporan Hasil

Cruising (LHC).

Namun oleh karena perbuatan tersebut hanya dikenakan sanksi

administrasi, oleh Majelis dianggap bukan suatu perbuatan melawan

hukum (melawan hukum formil) a quo putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor : 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006. Jadi perbuatan itu

adalah perbuatan melawan hukum secara formil. Oleh karena itu Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru melakukan penerapan

penafsiran melawan hukum dalam kasus ini.


menyatakan "kewajiban perusahaan PT. KNDI melaksanakan timber

cruising dan membuat LHC (Laporan Hasil Cruising) dan membuat LHP

(Laporan Hasil Produksi), bahwa hal ini sesuai dengan fakta-fakta di

persidangan telah dilaksanakan oleh PT. KNDI dan bila seandainya

terjadi pelanggaran atas hal ini, maka hal tersebut merupakan


pelanggaran administratif sesuai dengan ketentuan di dalam PP No. 34

tahun 2002".

Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan sebagaimana

diuraikan di atas, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik

dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan

Terdakwa serta persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain,

Pengadilan Negeri Medan membenarkan sistim Silvikultur Tebang Pilih

Tanam Indonesia adalah menyangkut soal-soal teknis, yang

kewenangannya berada pada instansi kehutanan dan sanksi atas

pelanggarannya sesuai Keputusan Menteri Kehutanan adalah dapat dicabut

ijin HPH perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan tindak

pidana dan bila seandainya telah terjadi penebangan di luar RKT, maka hal

ini sesuai dengan PP. No. 34 Tahun 2002 dipandang sebagai pelanggaran

yang bersifat administratif yang sanksinya adalah berupa sanksi

administratif, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan

atas Dakwaan Kesatu seharusnya bukan putusan bebas murni (vrijspraak),

melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).

II. Terhadap Dakwaan Kedua :


menyatakan "berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi di bawah sumpah,

keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan

keberadaan barang bukti berupa sejumlah surat atau dokumen yang

telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, khususnya yang berkaitan

dengan akte pendirian dan akte lain yang berkaitan dengan susunan

pengurus dan perubahan susunan pengurus PT. KEANG NAM

DEVELOPMENT INDONESIA, maka di dalam perkara ini yang

dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana adalah orang secara pribadi

yakni Terdakwa atas nama ADELIN LIS dalam kapasitasnya selaku

pengurus yaitu sebagai Direktur Keuangan / Umum PT. KNDI yang

merupakan bahagian dari Pengurus PT. KEANG NAM DEVELOPMENT

INDONESIA; Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Direksi (yakni

sebagai Direktur Keuangan / Umum) pada PT. KEANG NAM

DEVELOPMENT INDONESIA yang berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-

Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebut "Direksi

adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan

perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili


perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar" sehingga di dalam hal ini meskipun yang

dipandang sebagai pelaku tindak pidana sehubungan dengan tindak

pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah berkaitan dengan

tindakan Perseroan dalam menjalankan usahanya adalah badan hukum

atau Korporasi atas nama PT. KEANG NAM DEVELOPMENT

INDONESIA, namun Terdakwa ADELIN LIS sebagai Organ Perseroan

haruslah dipandang sebagai orang yang turut bertanggungjawab dan

dapat dihadapkan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara pidana

yang dilakukan untuk dan atas nama badan hukum Perseroan

(Korporasi), maka dengan demikian unsur "setiap orang" yang

dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa atas nama ADELIN LIS

selaku Direktur Keuangan/Umum PT.KEANG NAM DEVELOPMENT

INDONESIA telah terpenuhi".


menyatakan "berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah

ternyata bahwa Terdakwa ADELIN LIS adalah selaku Direktur

Keuangan/Umum PT. KEANG NAM DEPELOPMENT INDONESIA, dan

PT. KEANG NAM DEPELOPMENT INDONESIA sendiri adalah

pemegang Hak Pengusaha Hutan (HPH) atau IUPHHK (Ijin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) berdasarkan Surat Keputusan No.

805/Kpts-VI/99 Tanggal 30 September 1999 tentang Pembaharuan Hak

Pengusahaan Hutan kepada PT. KNDI dan yang masih berlaku sah

hingga pada tahun 2049 (untuk jangka waktu 55 tahun terhitung sejak

tahun 1994), sehingga oleh karenanya unsur yang diberikan izin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu telah terbukti".

3. Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya halaman 326

"berdasarkan keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, MSi bahwa perusakan

hutan merupakan tindakan yang mengakibatkan perubahan secara

langsung terhadap sifat-sifat fisik dan hayatinya, contohnya harus adanya

pohon yang tidak boleh ditebang, namun ditebang karena akan merubah

turunannya, akan tetapi keterangan ahli ini tidak ada menjelaskan dan

atau membuktikan sejauh mana perubahan secara langsung terhadap

sifat-sifat fisiknya apalagi mengenai hayatinya telah terjadi pada lokasi

areal HPH seluas 58.000 Ha milik PT. KNDI, dan Ahli hanya menjelaskan

telah terjadi penurunan permeabilitas tanah sebesar 9,22-16,17 cm/jam

dengan nilai maksimum pada hutan alam sebesar 18,38 cm/jam, hutan


sekunder terbakar sebesar 9,22 cm/jam dan tanah rusak sebesar 2,21

cm/jam dan jalan diperkeras 0 cm/jam. Hasil penelitian ini menunjukan

telah terjadi perusakan tanah yang diindikasikan dengan penurunan

permeabilitas tanah. Hal tersebut akan menurunkan stock air tanah yang

mengakibatkan banjir, run off, erosi dan longsor pada musim penghujan

dan kekeringan pada musim kemarau tetapi tidak menguraikan apakah

dalam hal ini telah terjadi perubahan fisik, sifat fisik, atau hayati di areal

lokasi HPH milik PT. KNDI seluas 58.000 Ha tersebut. Bahwa sesuai

dengan keterangan ahli, Penelitian yang dilakukan oleh Ahli

dilaksananakan hanya dalam waktu 1 hari dan dengan hanya mengambil

sample tanah 2 kg, kayu dan kulit kayu, namun ahli dapat menyimpulkan

kerusakan hutan seluas 58.000 Ha, hal ini menimbulkan keraguan bagi

Majelis Hakim dalam memberi penilaian tingkat akurasi penelitian yang

dilakukan oleh ahli. Karena hal ini juga bertentangan dengan keterangan

Ahli Dr. Ir. Bedjo Santoso yang pada pokoknya mengatakan “KALAU

INGIN MENGETAHUI APAKAH TPTI DILAKUKAN DENGAN BAlK DAN

BENAR, DEPHUT MEMINTA AGAR LPI YANG MELAKUKAN

PENILAIAN MAKA UNTUK ITU DIPERLUKAN WAKTU SAMPAI 2

BULAN".


menyatakan "sesuai dengan fakta di persidangan dalam setiap

pengapalan kayu yang akan diangkut selalu diperiksa dan dicek atau

diteliti oleh Petugas Dinas Kehutanan setempat barulah SKSHH diisi dan

ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Surat Keterangan Sahnya Hasil

Hutan (P2SKSHH) dan setelah itu barulah alat pengangkutan dapat

diberangkatkan. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

di bidang kehutanan dokumen SKSHH adalah sebagai tanda legalitas

kayu yang diangkut dan adalah tidak lazim bila dokumen SKSHH

dikaitkan dengan tanda terima kayu oleh Nakhoda kapal, oleh karena

tanda terima kayu oleh Nakhoda kapal tidak dikenal sebagai dokumen di

dalam lalu lintas pengangkutan kayu ;

Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan sebagaimana

diuraikan di atas, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik

dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan

Terdakwa serta persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain,

Pengadilan Negeri Medan membenarkan :


a. Telah terjadi kerusakan hutan, namun oleh karena penelitian yang

dilakukan Ahli dilaksanakan hanya dalam waktu 1 hari dan dengan hanya

mengambil sample tanah 2 kg, kayu dan kulit kayu, namun ahli dapat

menyimpulkan kerusakan hutan seluas 58.000 Ha, hal ini menimbulkan

keraguan bagi Majelis Hakim dalam memberi penilaian tingkat akurasi

penelitian yang dilakukan oleh ahli. Karena hal ini juga bertentangan

dengan keterangan Ahli Dr. lr. Bedjo Santoso yang pada pokoknya

mengatakan “KALAU INGIN MENGETAHUI APAKAH TPTI DILAKUKAN

DENGAN BAlK DAN BENAR, DEPHUT MEMINTA AGAR LPI YANG

MELAKUKAN PENILAIAN MAKA UNTUK ITU DIPERLUKAN WAKTU

SAMPAI 2 BULAN".

b. Bahwa telah terjadi perbedaan jumlah, jenis dan volume kayu yang

diangkut berdasarkan dokumen SKSHH dengan tanda terima Nakhoda,

yang berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan "dilengkapi

bersama-sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan,

atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus

disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara

isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama

dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil

hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai

bukti", namun Pengadilan berpendapat bahwa dokumen SKSHH adalah

sebagai tanda legalitas kayu yang diangkut dan adalah tidak lazim bila

dokumen SKSHH dikaitkan dengan tanda terima kayu oleh Nakhoda

kapal, oleh karena tanda terima kayu oleh Nakhoda kapal tidak dikenal

sebagai dokumen di dalam lalu lintas pengangkutan kayu.

sehingga dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Medan atas

Dakwaan Kedua seharusnya bukan putusan bebas murni (vrijspraak),

melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van recht vervolging).

Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum masih

dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang

dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn

Tanggal 5 November 2007 bukan putusan bebas murni (vrijspraak)

melainkan Iepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van recht vervolging),

maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum secara formil dapat

diterima.


Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili

perkara tersebut, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak

sebagaimana mestinya, dalam hal sebagai berikut :

I. Terhadap Dakwaan Kesatu :

1. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak

sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 KUHAP, dalam hal sebagai

berikut :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai

kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-

sungguh memperhatikan:

a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi

keterangan yang tertentu ;

d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada

umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu

dipercaya ;

- Bahwa terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1) Saksi Ir. Umasda (Kabag Perencanaan dan Pengawasan

Eksploitasi Hutan PT. KNDI) memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam RKT antara lain meliputi aspek kegiatan

pengelolaan hutan, aspek dampak lingkungan, aspek sosial

budaya, pendapatan dan pengeluaran arus uang.

Bahwa dalam pembuatan RKT ada 23 item yang merupakan

syarat yang harus diperhatikan namun dalam kenyataannya

saksi mengatakan hal itu tidak terealisasi. Bahwa RKT 2003

s/d 2006 tidak terealisasi oleh karena tidak dilakukannya

penataan areal kerja, peta tidak dibuat/dikirim dan tidak adanya

register padahal hal itu mutlak dilakukan.

Bahwa saksi tidak pernah ke lapangan karena tidak ada

perintah dari Direktur Produksi, hal itu sudah dilaporkan namun

menurut Direktur Produksi agar saksi menunggu dari laporan

saja.


Bahwa adanya Rencana dan realisasi dalam RKT hanya

bersifat administrasi belaka yang tidak didukung oleh data-data

lapangan dan kenyataannya di lapangan realisasinya 0 %.

Bahwa saksi dalam PT. KNDI memiliki kedudukan sebagai

Kabag Perencanaan dan Pengawasan namun saksi hanya

melaksanakan tugas dalam hal Perencanaan saja, sedangkan

untuk bidang Pengawasan Perusahaan tidak dilaksanakan.

Bahwa Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum

Penebangan (ITSP) adalah pada Blok Tebangan RKT tahun

2000 / 2001 sampai tahun 2005, untuk ITSP tidak ada

dilaksanakan, hal ini terlihat bahwa dalam Rekapitulasi

Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dibuat oleh Cruiser yaitu

KRISTIAN MANULLANG antara lain Rekapitulasi Laporan

Hasil Cruising (LHC) untuk URKT tahun 2006 pembuatan

Rekapitulasinya sesuai dengan Petak Tebangan, Jenis pohon

yang di tebang dan Volumenya di ketik oleh Saksi sendiri atas

perintah Direktur Produksi/Perencanaan yaitu Ir.

WASHINGTON PANE, MSc, selanjutnya Saksi diperintahkan

untuk mengirimkan Rekapitulasi tersebut kepada SOESILO

SETIAWAN selaku Manager Cabang Sibolga untuk dilanjutkan

dikirim ke Camp Pinang kepada Manager Camp Pinang yaitu

SIMON AGUSTINUS SIHOMBING untuk dilanjutkan kepada

KRISTIAN MANULLANG (Cruiser) dengan maksud agar

dipedomani Rekapitulasi tersebut untuk dijabarkan

pengisiannya ke dalam LHC sehingga bukan berdasarkan data

di lapangan dan setelah dibuatkan LHC dan ditandatangani

kemudian dkirimkan dari Camp Pinang Kec. Muara Batang

Gadis Kab. Madina melalui Manager perwakilan Sibolga yaitu

SOESILO SETIAWAN untuk diteruskan ke kantor Medan guna

dijilid untuk bahan Usulan RKT tahun 2006, bahwa

pelaksanaan demikian Saksi laksanakan atas perintah Direktur

Produksi/Perencanaan yaitu Ir. WASHINGTON PANE, MSc

sejak usulan RKT 2003 sampai dengan 2005, sedangkan yang

menjabat staf Perencanaan PT. Keang Nam Development

Indonesia mulai tahun 2000 sampai dengan 2002 adalah Ir.

BARUSTA TARIGAN (Alm).


Bahwa TPTI tidak terlaksana disebabkan Direktur Keuangan

yaitu Terdakwa sendiri tidak pernah mencairkan uang.

Bahwa pembukaan wilayah hutan sebagai suatu kewajiban PT.

KNDI dimaksudkan untuk kelancaran pengambilan kayu dan

pembinaan hutan, namun realisasi dilapangan adalah 0 %

berdasarkan laporan dari petugas lapangan.

Bahwa RKT yang dibuat hanyalah berdasarkan imaginasi,

sedangkan realisasinya adalah 0%.

Bahwa perencanaan yang mengalami gangguan berdampak

pada kelestarian hutan oleh karena tahapan TPTI tidak

terpenuhi.

2) Ahli Anderiyan (Staf Sub Dinas Penatagunaan Hutan Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara) memberikan keterangan di

bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

a. Bahwa lokasi-lokasi penebangan ditentukan oleh Pihak PT.

Keang Nam Development Indonesia (KRISTIAN MANULLANG

selaku Cruiser dan MUSRAN TUMANGGOR selaku Operator

Chain Saw) dan disaksikan oleh IR. UMASDA selaku Kabag

Perencanaan dan Pengawasan Eksploitasi Hasil Hutan PT.


b. Berdasarkan petunjuk KRISTIAN MANULLANG selaku Cruiser

dan MUSRAN TUMANGGOR selaku Operator Chain Saw dan

disaksikan oleh IR. UMASDA selaku Kabag Perencanaan dan

Pengawasan Eksploitasi Hasil Hutan PT. Keang Nam Dev.

Indonesia, Ahli menentukan titik koordinat penebangan

kemudian memploting titik-titik koordinat tersebut ke Peta RKT

tahun 2000 s/d 2005 PT. Keang Nam Development Indonesia

serta menghitung jaraknya, dengan hasil sebagai berikut :

1) Lokasi penebangan Tahun 2000 berada di Jalan Danau

Km. 10 dengan titik koordinat 00º 57' 22,4" LU dan 99º 03'

26,4" BT, dengan jarak ± 2,5 (dua koma lima) Km dari Blok

RKT tahun 2000

2) Lokasi penebangan Tahun 2001 ( di Jalan Danau Km. 12 )

tidak dapat ditentukan titik koordinat dan dihitung jaraknya,

karena lokasi sudah tertutup dan kondisi jalan serta

jembatan putus dan tidak memungkinkan untuk dilalui


sehingga pengambilan titik koordinat penebangan tidak

dapat dilaksanakan.

3) Lokasi penebangan Tahun 2002 berada di Jalan Koridor


09,0" BT, dengan jarak ± 11,3 (sebelas koma tiga ) Km dari

Blok RKT tahun 2002.

4) Lokasi penebangan Tahun 2003 berada di Jalan Koridor


55,4" BT, dengan jarak:± 10 (sepuluh) Km dari Blok RKT

tahun 2003.

5) Lokasi penebangan Tahun 2004 berada di Jalan Danau


25,3" BT dengan jarak ± 12,5 (dua belas koma lima) Km

dari Blok RKT tahun 2004.

6) Lokasi penebanganTahun 2005:

a) Di Jalan Danau Km. 9 Aek Lambe dengan titik koordinat

00º 56' 50,4" LU dan 99º 05' 21,2" BT dengan jarak ±:

13 (tiga belas) Km dari Blok RKT tahun 2005.

b) Di Jalan Koridor Km. 4 dengan titik koordinat : 00º 54'

06,9" LU dan 99º 06' 43,3" BT dengan jarak ± 8,75

(delapan koma tujuh puluh lima) Km dari Blok RKT

tahun 2005.

3) Saksi Cipto Sejati (Staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Wilayah I Medan), memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa penentuan hasil yang didapat dari alat GPS yang

dipergunakan oleh saksi adalah benar / tidak salah.

Adapun hasil pengambilan titik koordinat tersebut adalah :

1) 00º 50' 26,7" LU dan 99º 00' 40,5" BT, yaitu TPK Tabuyung.

2) 00º 53' 38,9" LU dan 99º 03' 32,0" BT, yaitu TPn Pinang.

3) 00º 54' 02,6" LU dan 99º 04' 45,3" BT, yaitu Camp Pinang,

Perumahan Karyawan, Mess, Bengkel, Pool Kendaraan

dan alat berat.

4) 00º 56' 51,3" LU dan 99º 05' 21,8" BT, yaitu Km. 9 Aek

Lambe.

5) 00º 55' 13,1" LU dan 99º 04' 03,2" BT, yaitu TPn Km. 4,

Jalan Danau.


6) 00º 53' 56,5" LU dan 99º 06' 39,8" BT, yaitu Camp. Tarik

Km. 4 KLI Coridor.

- Bahwa setelah saksi memfloating titik-titik koordinat dari hasil

pelaksanaan tugas tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam

Peta Kerja RKT tahun 2005 dengan Skala 1 : 50.000 dan

disimpulkan untuk 6 (enam) titik koordinat tersebut berada di

luar areal RKT tahun 2005 IUPHHK PT. KNDI ;

- Bahwa saksi membuat di dalam areal kerja sedangkan untuk

titik koordinat tahun 2005 di luar RKT 2005 dan berdasarkan

dari data pendukung setelah difloating RKT yang ternyata

memang berada di luar areal RKT ;

4) Saksi SUGIANTO (Anggota Polri pada Polda Sumatera Utara)

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan :

- Bahwa sebelum dilakukan floating, saksi menanyakan lokasi

penebangan kepada pihak PT. KNDI yang dalam hal ini

operator Chain Saw, dan setelah ditemukan lokasinya yang

dibuktikan dengan tunggul kayu bekas penebangan 2000,

2002, 2003, 2004, 2005, barulah pihak Kehutanan mengambil

titik koordinat ;

- Bahwa pada tahun 2001 tidak dapat dilakukan floating karena

jalan menuju lokasi tidak memungkinkan ;

- Bahwa tim gabungan rekonstruksi lapangan terdiri dari pihak

Polda SU sebanyak 2 (dua) orang, pihak Kehutanan sebanyak

4 (empat) orang dan Pihak PT. KNDI sebanyak 4 (empat)

orang;

- Bahwa pengukuran pada titik koordinat I di TPK Tabuyung

dilakukan untuk menentukan apakah masih berada di wilayah

TPK ;

- Titik koordinat II berada di TPN Pinang ± 5-8 km dari titik

koordinat ketiga ;

- Titik koordinat III berada di Mess dan bengkel Camp Pinang ;

- Titik koordinat IV untuk melihat penebangan th 2000 tahu ada

penebangan pada tahun 2000 dari operator chain saw yang

mengatakan karena ada tunggul juga, selanjutnya ditentukan

ada penebangan untuk tahun 2000 ;


- Titik koordinat V pada tahun 2001 lokasi jalannya rusak dan

jembatan patah dan tidak ada dilakukan pengukuran ;

- Titik koordinat VI pada tahun 2002 JI. Koridor tersebut

seharusnya itu penebangan untuk tahun yang berada di bawah

tahun 2002 ;

- Bahwa antara lokasi penebangan dengan lokasi RKT pada

setiap tahunnya terdapat perbedaan ;

- Bahwa pada saat difloating antara titik koordinat di lapangan

dengan yang ada di peta yang dilakukan oleh petugas Dinas

Kehutanan dan disaksikan oleh saksi dari Polda SU dan pihak

PT. KNDI ;

- Bahwa yang mengetahui adanya penebangan ada!ah Operator

chain saw pada tahun 2002 s/d 2006 dan Cruiser yaitu Kristian

Manulang untuk tahun 2000;

- Bahwa penebangan tahun 2002 s/d 2006 berada di luar areal

RKT dan jarak antara kedua lokasi tersebut telah ditunjukkan

oleh pihak PT KNDI kepada petugas Dinas Kehutanan yang

akan melakukan pengukuran;

5) Saksi GISTO SINAGA, (Anggota Polri pada Polda Sumatera

Utara) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperintah oleh pimpinan untuk

melaksanakan rekonstruksi di lapangan yaitu pada Tanggal 04,

05, 06 April 2006 ;

- Bahwa yang melakukan pengukuran areal dari pihak Dinas

Kehutanan yaitu (Anderyan) dan pihak Polda SU hanya

mendampingi dan tidak ada juru ukur, sedangkan yang

membuat berita acara adalah saksi sendiri ;

- Bahwa setelah titik koordinat ditentukan oleh tim, kemudian

dilanjutkan dengan menaiki boat selama 2 jam menuju Camp

Pinang (kira-kira 2 km dengan menggunakan RBT) ;

- Bahwa setelah berada di Camp Pinang, kemudian dibuat titik

koordinat atas permintaan dari penyidik karena di sana adalah

Camp Pinang setelah itu ke JI. Danau dengan jarak tempuh

sekitar 10 km menurut petunjuk dari pihak PT. KNDI yaitu

Kristian Manulang dan di situlah penebangan pada tahun 2000

(cruiser) karena tahun 2000 Kristian Manulang ikut melakukan


- Bahwa untuk penebangan pada tahun 2002 menurut Kristian

Manulang, Musran Tumanggor dan 2 (dua) orang teman

lainnya karena ada bekas tebangan tapi luasnya tidak jelas,

untuk tahun 2003 JI. Koridor Km 9 dan selanjutnya JI. Danau

Km 4 ;

- Bahwa ada penebangan yang berada di luar areal RKT, namun

saksi tidak mengetahuinya pada tahun berapa hanya

berdasarkan pendapat dari saudara Anderyan ;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dari Dinas Kehutanan

ternyata penebangan tersebut dilakukan berada di luar areal

RKT yang telah ditentukan ;

- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan saudara Ir.

Umasda, Kristian Manullang, Charles Sinaga dan Musran

Tumanggor ketika berada di lapangan dan saksi menanyakan

kepada mereka dimana saja lokasi penebangan pada tahun

2000 s/d 2005, dan saksi tidak pernah mengarahkan pihak PT.

KNDI uuntuk menentukan lokasi penebangan ;

- Bahwa keterangan dari pihak PT. KNDI diambil terlebih dahulu

baru dilakukan pengukuran di lapangan ;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya halaman 315-

316 telah menyimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal item 1 poin kedua yang berbunyi

"Perusahaan dilarang melaksanakan penebangan hutan di luar areal

yang telah ditetapkan di dalam Rencana Karya Lima Tahun dan

Rencana Karya Tahunan yang telah disahkan", berdasarkan fakta-

fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa PT. KNDI

di dalam melaksanakan kegiatan usahanya setiap tahun telah terlebih

dahulu menyusun dan mengajukan (yang diajukan sekitar bulan

Oktober-November tiap tahun) usulan RKT untuk disahkan dengan

cara Kabag Perencanaan dan Pengawasan Eksploitasi Hutan PT.

KNDI atas nama Ir. Umasda setelah mendapat perintah dari Direktur

Produksi/Operasional atas nama Ir. Washington Pane untuk

membuat/menyusun RKT, yang kemudian RKT tersebut terlebih

dahulu dikirimkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing


Natal untuk memperoleh pertimbangan teknis, lalu setelah penelitian

berkas dan/atau pemeriksaan lapangan dilakukan oleh petugas Dinas

Kehutanan Kabupaten, lalu keluarlah pertimbangan teknis dari Dinas

Kehutanan Kabupaten, kemudian setelah memperoleh pertimbangan

teknis, usulan RKT diteruskan ke Dinas Kehutanan Propinsi, dan

setelah RKT disahkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi maka

perusahaan melakukan kegiatannya dengan berpedoman kepada

RKT yang sudah disahkan; Bahwa dalam setiap usulan RKT juga

berisi tentang realisasi RKT tahun sebelumnya yang telah

dilaksanakan guna sebagai bahan pertimbangan dan penilaian dalam

menyetujui atau pengesahan RKT yang diusulkan; Bahwa selama

kurun waktu RKT tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 tidak pernah

ada penilaian dari Dinas Kehutanan yang berakibat tidak disetujuinya

RKT yang diusulkan, dan ada masa periode ini juga PT. KNDI tidak

pernah mendapat tegoran atau peringatan dari pihak Dinas

Kehutanan yang memandang bahwa PT. KNDI melakukan

penyimpangan dalam kegiatan usahanya dalam pengambilan I

pemungutan hasil hutan diluar RKT; Bahwa RKT -RKT yang diajukan

setiap tahun oleh perusahaan PT.KNDI adalah merupakan RKT yang

berkesinambungan dan belum pernah ada temuan soal adanya

penebangan di luar RKT; Namun pada sekitar bulan Januari tahun

2006, ketika tim penyidik dari Polda Sumatera Utara bersama petugas

dari Dinas Kehutanan turun ke lokasi untuk menentukan titik-titik

koordinat, petugas penyidik Polda Sumatera Utara bersama petugas

dari Dinas Kehutanan mengukur titik-titik koordinat setelah menanyai

operator chain saw di lapangan, dan menentukan 6 titik-titik koordinat

yakni :

1) 00º 50' 26,7" LU dan 99º 00' 40,5" BT, yaitu TPK Tabuyung.

2) 00º 53' 38,9" LU dan 99º 03' 32,0" BT, yaitu TPn Pinang.

3) 00º 54' 02,6" LU dan 99º 04' 45,3" BT, yaitu Camp Pinang,

Perumahan Karyawan, Mess, Bengkel, Pool Kendaraan dan alat

berat.

4) 00º 56' 51,3" LU dan 99º 05' 21,8" BT, yaitu Km. 9 Aek Lambe.

5) 00º 55' 13,1" LU dan 99º 04' 03,2" BT, yaitu TPn Km. 4, Jalan

Danau.

6) 00º 53' 56,5" LU dan 99º 06' 39,8" BT, yaitu Camp. Tarik Km. 4

KLI Coridor.


Sebagai titik-titik yang berada di areal I lokasi penebangan untuk

tahun 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 ; Akan tetapi para petugas dari

Polda Sumatera Utara dan dari Dinas Kehutanan tidak pernah

mengetahui dan tidak pernah meninjau mana yang sesungguhnya

areal I lokasi penebangan untuk tahun 2000, 2001, 2003, 2004 dan

2005 ;

- Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, belum terlihat dengan jelas

sejauh mana penebangan yang telah dilakukan oleh PT. KNDI yang

diduga telah dilakukan di luar RKT untuk tahun 2001, 2002, 2003,

2004 dan 2005 atau dengan kata lain belum dapat terlihat dengan

jelas apakah benar telah dilakukan penebangan di luar RKT semenjak

masa periode tahun 2000 sampai dengan periode tahun 2005,

terlebih di dalam perkara ini petugas penyidik yang melakukan

pengukuran titik-titik koordinat baru mengetahui dari petugas operator

chain saw di lapangan ; "Akan tetapi sebaliknya" sesuai dengan bukti

dokumen-dokumen kayu yang ditebang dari areal HPH PT. KNDI

semenjak tahun 2000 s/d 2005, yang diterbitkan sejalan dengan

kronologis penebangan dan pengangkutan I perpindahan kayu di

lokasi areal HPH PT. KNDI yang antara lain berupa dokumen

Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Hasil Cruising (LHC),

Laporan Hasil Produksi (LHP), Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB),

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang di dalamnya di

samping memuat tentang volume kayu, juga memuat asal (blok

tebangan kayu), sehingga tidak terlihat adanya indikasi penebangan

di luar RKT ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan halaman 315-316

tersebut di atas adalah dengan tidak menerapkan peraturan hukum atau

menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 ayat

(6) huruf a, b dan c KUHAP, yakni Pengadilan Negeri Medan dalam

menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim tidak dengan

sungguh-sungguh memperhatikan:





Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Ir. Umasda, saksi Cipto

Sejati, saksi Sugianto dan saksi Gisto Sinaga serta keterangan Ahli


Anderiyan serta persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dan

alasan saksi memberikan keterangan tersebut diperoleh fakta hukum

sebagai berikut :

- Lokasi penebangan Tahun 2000 berada di Jalan Danau Km. 10

dengan titik koordinat 00º 57' 22,4" LU dan 99º 03' 26,4" BT, dengan

jarak ± 2,5 (dua koma lima) Km dari BIok RKT tahun 2000.

- Lokasi penebangan Tahun 2001 (di Jalan Danau Km. 12) tidak dapat

ditentukan titik koordinat dan dihitung jaraknya, karena lokasi sudah

tertutup dan kondisi jalan serta jembatan putus dan tidak

memungkinkan untuk dilalui sehingga pengambilan titik koordinat

penebangan tidak dapat dilaksanakan.

- Lokasi penebangan Tahun 2002 berada di Jalan Koridor Km. 9


jarak ± 11,3 (sebelas koma tiga) Km dari BIok RKT tahun 2002.

- Lokasi penebangan Tahun 2003 berada di Jalan Koridor Km. 9


jarak ± 10 (sepuluh) Km dari BIok RKT tahun 2003.

- Lokasi penebangan Tahun 2004 berada di Jalan Danau Km. 4

dengan titik koordinat 00º 55' 30,8" LU dan 99º 04' 25,3" BT dengan

jarak ± 12,5 (dua belas koma lima) Km dari BIok RKT tahun 2004.

- Lokasi penebangan Tahun 2002 :

a. Di Jalan Danau Km. 9 Aek Lambe dengan titik koordinat 00º 56'

50,4" LU dan 99º 05' 21,2" BT dengan jarak ± 13 (tiga belas) Km

dari BIok RKT tahun 2005.

b. Di Jalan Koridor Km. 4 dengan titik koordinat : 00º 54' 06,9" LU

dan 99º 06' 43,3" BT dengan jarak ± 8,75 (delapan koma tujuh

puluh lima) Km dari Blok RKT tahun 2005.

2) Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak

sebagaimana mestinya, yakni Pasal 182 KUHAP, dalam menilai "unsur

secara melawan hukum" dalam hal sebagai berikut :

- Berdasarkan dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP telah diatur

sebagai berikut :

Ayat (3)

Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk

mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan

setelah Terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan

hadirin meninggalkan ruangan sidang.


Ayat (4)

Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat

dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di

sidang.

Bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa dengan saksi Ir.

OSCAR A. SIPAYUNG, saksi Ir. WASHINGTON PANE selaku Direksi

PT. Keang Nam Development Indonesia telah memungut hasil hutan

kayu dengan cara memerintahkan Karyawan PT. Keang Nam

Development Indonesia antara lain saksi MUSRAN TUMANGGOR

(Operator Chain Saw) untuk melakukan penebangan kayu dengan

menggunakan alat berupa Chain Saw atau alat penebang lainnya di luar

areal Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan, yakni :

Pada tahun 2000 tanpa hak dan tanpa izin melakukan penebangan serta

memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 15.544 (lima belas ribu

lima ratus empat puluh empat) batang dengan volume seluruhnya

37.608,65 M³ di Jalan Danau KM. 10 pada titik koordinat 00º 57' 22,4" LU

dan 99º 03' 26,4" BT di luar RKT PT. Keang Nam Development Indonesia

tahun 2000 namun dari pemungutan hasil hutan kayu tersebut sama

sekali tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana

Reboisasi (DR) ;


memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 14.697 (empat belas ribu

enam ratus sembilan puluh tujuh) batang dengan volume seluruhnya

29.090,15 M³ pada lokasi jalan Danau KM. 12 di luar RKT PT. Keang

Nam Development Indonesia tahun 2001 dengan tidak membayar PSDH

dan DR sebagaimana mestinya ;


memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 23.310 (dua puluh tiga

ribu tiga ratus sepuluh) batang dengan volume seluruhnya 55.451,32 M³

di Jalan Koridor KM.9 pada titik koordinat 00º 55’ 06,9’ LU dan 99º 07’

09,0 BT di luar RKT PT. Keang Nam Development Indonesia tahun 2002

dengan tidak membayar PSDH dan DR sebagaimana mestinya ;


memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 7,916 (tujuh ribu

sembilan ratus enam belas) batang dengan volume seluruhnya 20,659.73

M³ di Jalan Koridor KM. 9 pada titik koordinat 00º 54' 55,6 " LU dan 99º


06' 55',4" di luar RKT PT. Keang Nam Development Indonesia Tahun

2003 dengan tidak membayar PSDH dan DR sebagaimana mestinya ;


memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 10,710 (sepuluh ribu

tujuh ratus sepuluh) batang dengan volume seluruhnya 26,652.76 M³ di

Jalan Danau KM. 4 pada titik koordinat 00º 55' 30,8" LU dan 99º 04'

25',3" di luar RKT PT. Keang Nam Development Indonesia Tahun 2004

dengan tidak membayar PSDH dan DR sebagaimana mestinya ;


memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 12,776 (dua belas ribu

tujuh ratus tujuh puluh enam) batang dengan volume seluruhnya

24,788.32 M³ di Jalan Danau KM. 9 Aek Lambe pada titik koordinat 00º

56' 50,4 " LU dan 99º 05' 21',2" BT di luar RKT PT. Keang Nam

Development Indonesia Tahun 2005 dengan tidak membayar PSDH dan

DR sebagaimana mestinya ;

- Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan

mengadili perkara ini telah salah menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum untuk Dakwaan Kesatu, yakni mengenai unsur “melawan hukum”,

di mana Pengadilan Negeri Medan hanya melihat unsur “melawan

hukum” dari :

1. Kewajiban PT. Keang Nam Development Indonesia sebagaimana



yang antara lain menyebutkan :

Perusahaan harus melaksanakan sistim Silvikultur Tebang Pilih

Tanam Indonesia pada areal hutan seluas 58.590 Hektar ;

Perusahaan dilarang melaksanakan penebangan hutan di luar

areal yang telah ditetapkan di dalam Rencana Karya Lima Tahun

dan Rencana Karya Tahunan yang telah disahkan ;

Perusahaan harus membangun dan memelihara jaringan jalan di

dalam areal kerjanya sesuai dengan ketetapan dan ketentuan


Karya Pengusahaan Hutan yang telah disahkan ;

Perusahaan harus membayar luran Hasil Hutan/Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) ;


Masyarakat setempat dan Koperasi Sinar Meranti) 25% sebagai


hak kompensasi masyarakat (15% dialihkan langsung pada saat




Pemegang Saham Perusahaan ;

2. Kewajiban PT. Keang Nam Development Indonesia untuk



Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor: 151/KPTS/IV-



Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR ;

3. Kewajiban PT. Keang Nam Development Indonesia untuk membuat


penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR ;

yakni dari sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan, tanpa

menghubungkannya dengan ketentuan kewajiban tata cara pembayaran

PSDH dan Dana Reboisasi sebagaimana yang telah diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan

Penggunaan Kawasan Hutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 35

Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya halaman 310

menimbang bahwa oleh karenanya untuk mempertimbangkan unsur

"secara melawan hukum" ini Majelis Hakim berbeda pandang dengan

Jaksa Penuntut Umum yang didalam surat tuntutannya masih

menggunakan pengertian dengan faham lama (berdasarkan penjelasan

asli Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999), namun Majelis

Hakim berpandangan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.

003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 pengertian secara melawan

hukum di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini

hanya dilihat dalam pengertian formil saja dalam arti harus ada ketentuan

perundang-undangan (maksudnya hukum tertulis yang dilanggar dan

perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana). Dalam hal ini

Majelis Hakim telah salah menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi

tentang apa yang dimaksud dengan melawan hukum formil oleh karena :


Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak pernah menyatakan

bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil adalah

harus ada ketentuan perundang-undangan (maksudnya hukum

tertulis yang dilanggar dan perbuatan tersebut dinyatakan sebagai

tindak pidana) sebagaimana yang dimaksud oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya di atas.

Perlu diketahui bahwa perbuatan melawan hukum tidak sama atau

identik dengan tindak pidana atau perbuatan pidana oleh karena yang

dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu kewajiban atau

larangan yang ditetapkan oleh suatu peraturan tertulis dan apabila

tidak dilaksanakan maka mengakibatkan suatu tindak pidana.

Contoh : Seorang pegawai negeri yang membeli barang untuk

keperluan kantor dengan harga yang tidak sebenarnya (mark up).

Dalam hal ini tentunya perbuatan mark up bukan merupakan tindak

pidana melainkan suatu perbuatan melawan hukum yang

mengakibatkan kerugian negara yang diancam dengan Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh lain seorang

kontraktor mengerjakan pekerjaan proyek tidak sesuai dengan bestek.

Dalam hal ini perbuatan mengerjakan tidak sesuai bestek bukan

merupakan tindak pidana yang ada sanksi pidananya melainkan

suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara

yang diancam dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa

dengan perbuatan melawan hukum secara formil yaitu bertentangan

dengan kewajibannya sebagai berikut :

(1) Kewajiban PT. Keang Nam Development Indonesia sebagaimana



yang antara lain menyebutkan :

Perusahaan harus melaksanakan sistim silvikultur Tebang Pilih

Tanam Indonesia pada areal hutan seluas 58.590 Hektar ;

Perusahaan dilarang melaksanakan penebangan hutan di luar

areal yang telah ditetapkan di dalam Rencana Karya Lima Tahun

dan Rencana Karya Tahunan yang telah disahkan ;

Perusahaan harus membangun dan memelihara jaringan jalan di

dalam areal kerjanya sesuai dengan ketetapan dan ketentuan



Karya Pengusahaan Hutan yang telah disahkan ;

Perusahaan harus membayar luran Hasil Hutan/Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) ;


Masyarakat setempat dan Koperasi Sinar Meranti) 25% sebagai

hak kompensasi masyarakat (15% dialihkan langsung pada saat


opsi kenaikan 1 % setiap tahun), Lembaga Pendidikan setempat


Pemegang Saham Perusahaan ;

(2) Kewajiban PT. Keang Nam Development Indonesia untuk



Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 151/KPTS/IV-



Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR ;

(3) Kewajiban PT. Keang Nam Development Indonesia untuk membuat


penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR ;

(4) Kewajiban Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 316/Kpts-

II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan Jo. Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : 126/Kpts-II/2003 Tanggal 4 April 2003 tentang

Penatausahaan Hasil Hutan yang antara lain menyebutkan : "Dinas

Kehutanan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya".

(5) Kewajiban Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 16/Kpts-II/2003 Tanggal 8

Januari 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun,

Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Alam Jo. Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : 314/Kpts-II/1999 tentang Rencana Karya Pengusahaan

Hutan, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan


atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan, yang antara lain menyebut-

kan :

a. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya

setiap Tanggal 30 November menyampaikan pertimbangan teknis

kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi ;

b. Pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud wajib mempedomani Quota Tebangan

Tahunan dan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC)

Tebangan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota ;

yakni dari perbuatan Terdakwa di atas telah menimbulkan kerugian

keuangan negara yaitu kewajiban pembayaran PSDH dan Dana

Reboisasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor :

34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan

Hutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2002 tentang

Dana Reboisasi, hal mana merupakan suatu tindak pidana

sebagaimana diatur dalam UU R.I Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak, Pidana Korupsi;

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun

2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, diatur

sebagai berikut:

Pasal 48:

Ayat (1) : luran Pemanfaatan Hutan merupakan penerimaan negara

bukan pajak yang berasal dari sumber daya hutan, terdiri dari :

a. luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);

b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan

c. Dana Reboisasi (DR).

Ayat (2) : luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dikenakan kepada pemegang izin

usaha pemanfaatan hutan berdasarkan pada luas hutan yang diberikan

dalam izin.

Ayat (3) : luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipungut sekali pada saat izin usaha

pemanfaatan hutan diberikan.


Ayat (4) : Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf b, dikenakan kepada pemegang izin pemanfaatan

hutan.

Ayat (5) : Pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu yang berasal dari

hutan alam didasarkan pada :

a. laporan hasil cruising pohon yang akan ditebang untuk kayu bulat

sedang;

b. laporan hasil produksi untuk kayu bulat;

c. laporan sisa pembalakan; dan

d. laporan hasil hutan lainnya.

Ayat (6) : Pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu yang berasal dari

hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil cruising (LHC) pohon yang

akan ditebang.

Ayat (7) : Setiap hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berasal dari izin

penggunaan kawasan hutan atau kawasan hutan yang mengalami

perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan dan dibebani atas

titel/hak atas tanah dikenakan PSDH dan atau DR.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2002 Tentang Dana Reboisasi, adapun pembayaran Dana Reboisasi

telah diatur sebagai berikut :

Pasal 3 :

Ayat (1) : Pengenaan Dana Reboisasi dengan sistem silvikultur TPTI

berdasarkan atas :

a. Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon

berdiameter 50 cm ke atas di hutan produksi.

b. Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon

berdiameter 60 cm ke atas di hutan produksi terbatas.

c. Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon

berdiameter 40 cm ke atas di hutan produksi tipe hutan rawa.

Ayat (2) : Pengenaan Dana Reboisasi dengan sistem silvikultur THPB

berdasarkan usulan LHP untuk pohon berdiameter 10 cm ke atas.

Ayat (3) : Dalam hal penggunaan sistem silvikultur TPTI sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), setiap pemanfaatan limbah

penebangan dikenakan Dana Reboisasi untuk pohon berdiameter 10 cm

ke atas berdasarkan usulan LHP.

Ayat (4) : Penebangan hutan alam berdasarkan izin yang sah di luar

sistem silvikultur TPTI dan THPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)


dan ayat (2) dan hutan mangrove dikenakan Dana Reboisasi

berdasarkan usulan LHP.

Ayat (5) : Format dokumen LHC dan LHP ditetapkan lebih lanjut dengan

Keputusan Menteri Teknis.

Pasal 7 :

Ayat (1) : Berdasarkan SPP DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) dan ayat (3), Wajib Bayar menyetor Dana Reboisasi ke Kas

Negara dengan menggunakan SSBP.

Ayat (2) : Pembayaran Dana Reboisasi berdasarkan LHC sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) paling lambat dilakukan :

a. Pada setiap akhir triwulan untuk triwulan kesatu dan kedua;

b. Pada setiap awal triwulan untuk triwulan ketiga dan keempat.

Ayat (3) : Pembayaran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) masing-masing tiap triwulan minimal sebesar 25% (dua puluh

lima persen) dari total kewajiban Dana Reboisasi.

Ayat (4) : Pembayaran Dana Reboisasi berdasarkan LHP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari

kerja setelah diterbitkan SPP DR sebelum LHP disahkan petugas

kehutanan yang berwenang.

Ayat (5) : Dana Reboisasi yang harus dibayar sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disetor dengan mata uang rupiah

berdasarkan kurs jual dolar Amerika Serikat yang berlaku di Bank

Indonesia pada saat pembayaran dengan biaya transfer/korespondensi

dibebankan pada Wajib Bayar,

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan

Penggunaan Kawasan Hutan, pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu

yang berasal dari hutan alam didasarkan pada laporan hasil cruising

(LHC) pohon yang akan ditebang untuk kayu bulat sedang, jadi bukan

berdasarkan hasil hutan kayu yang telah ditebang ;

- Bahwa demikian juga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana

Reboisasi, pengenaan Dana Reboisasi (DR) dengan sistem silvikultur

TPTI berdasarkan atas :

a. Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon

berdiameter 50 cm ke atas di hutan produksi.


b. Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon

berdiameter 60 cm ke atas di hutan produksi terbatas.

c. Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon

berdiameter 40 cm ke atas di hutan produksi tipe hutan rawa.

dan dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan Pembayaran Dana Reboisasi

berdasarkan LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat

dilakukan pada setiap akhir triwulan untuk triwulan kesatu dan kedua dan

pada setiap awal triwulan untuk triwulan ketiga dan keempat ;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2002 tersebut di atas, jelas bahwa pembayaran Dana

Reboisasi adalah berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC)

yang dibuat berdasarkan Timber Cruising 2 (dua) tahun sebelum

pemungutan hasil hutan yang telah disahkan dalam Rencana Kerja

Tahunan (RKT), bukan berdasarkan hasil hutan kayu yang telah

dipungut/dipotong ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, benar PT.

Keang Nam Development Indonesia ada membayar Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan kayu

yang dipungut (telah ditebang) sesuai dengan SKSHH di luar Rencana

Kerja Tahunan ;

- Berdasarkan keterangan Ahli Hayun Indra (Auditor pada BPKP

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara), bahwa pembayaran Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) harus sesuai

dengan Laporan Hasil Cruising (LHC) dan Laporan Hasil Produksi (LHP)

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan

mendapat pengesahan dari Bupati/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi,

dan apabila ternyata pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

dan Dana Reboisasi (DR) dilakukan atas hasil hutan kayu yang

dipungut/ditebang dari luar Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah

mendapat pengesahan dari Bupati/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi,

maka pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana

Reboisasi (DR) pembayaran tersebut bukan atas hasil hutan kayu yang

telah dipungut/ditebang, akan tetapi atas kayu yang belum dipungut/

ditebang sesuai dengan RKT ;


- Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya halaman 316-

317 menyatakan sebagai berikut :

Bahwa bersamaan dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum

Terdakwa, oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan sejumlah

surat-surat dan foto-foto sebagai bukti / lampiran Nota Pembelaannya

yang diantaranya adalah Surat Menteri Kehutanan kepada Law Firm

Hotman Paris & Partners No. S.613/Menhut-II/2006 Tanggal 27

September 2006 sebagai jawaban atas pertanyaan yang bersangkutan

kepada Menteri Kehutanan yang antara lain pada pokoknya berisi

penjelasan tentang soal penebangan di areal HPH, namun penebangan

dilakukan diluar RKT yang disahkan, dipandang merupakan pelanggaran

administrasi dengan merujuk kepada ketentuan di dalam PP No. 34

Tahun 2002. Bahwa demikian juga dengan lampiran Nota Pembelaan

Penasihat Hukum Terdakwa berupa Surat Kepala Kepolisian Daerah

Sumatera Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan

Sumatera Utara No.Pol : K/102/VII/2007/Dit Reskrim terTanggal 19 Juli

2007, perihal pelimpahan perkara yang meskipun surat tersebut tidak

berkaitan langsung dengan perkara ini, namun dapat dipertimbangkan

sebagai bahan perbandingan, pada pokoknya menyebutkan

"persangkaan terhadap unsur Pasal 2 ayat (1) dan (3) UU RI No. 31

Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001

terpenuhi karena PT. Panel Mitra Makmur (PT. PMM) dalam melakukan

penebangan pohon kayu sebanyak 15.593,55 m³ telah melunasi

kewajibannya dengan membayar PSDH dan DR dan selanjutnya

menyebut bahwa perbuatan seperti tersebut bukan perbuatan pidana

tetapi pelanggaran administratif sehingga yang berwenang melakukan

penjatuhan sanksi administrasi adalah Dinas Kehutanan Propinsi Sumut

dengan merujuk kepada ketentuan P.P. No. 34 Tahun 2002. Bahwa apa

yang disimpulkan dalam kedua surat di atas sudah tepat dan benar serta

sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002,

sehingga jika seandainya benar ada penebangan yang dilakukan di luar

RKT tetapi masih dalam areal HPH PT. KNDI maka hal tersebut

dipandang sebagai pelanggaran administratif dan bukan merupakan

perbuatan pidana ;

- Bahwa pertimbangan Hakim yang menyimpulkan bahwa Surat Menteri

Kehutanan kepada Law Firm Hotman Paris & Partners No.

S.613/Menhut-II/2006 Tanggal 27 September 2006 dan Surat Kepala


Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Kehutanan Sumatera Utara No.Pol : K/102/VII/2007/Dit Reskrim

terTanggal 19 Juli 2007 sudah tepat dan benar serta sesuai dengan

ketentuan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, sehingga jika

seandainya benar ada penebangan yang dilakukan di luar RKT tetapi

masih dalam areal HPH PT. KNDI maka hal tersebut dipandang sebagai

pelanggaran administratif dan bukan merupakan perbuatan pidana,

adalah tanpa berdasarkan hukum dengan alasan :

1. Bahwa Menteri Kehutanan maupun Direktur Reskrim Poldasu tidak

mempunyai kompetensi untuk menyatakan suatu perbuatan

merupakan tindak pidana atau tindakan administratif;

2. Bahwa yang berwenang menyatakan apakah suatu perbuatan

merupakan suatu tindak pidana adalah Hakim;

3. Bahwa tindakan Hakim yang membenarkan isi kedua surat tersebut

adalah suatu pembenaran bagi lembaga lain selain Pengadilan untuk

bertindak sebagai Hakim;

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang menyimpulkan bahwa unsur

"secara melawan hukum" tidak terbukti adalah karena Hakim tidak

menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak

sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 ayat (6) huruf a, b dan c

KUHAP, yakni Pengadilan Negeri Medan dalam menilai kebenaran

keterangan seorang saksi, Hakim tidak dengan sungguh-sungguh

memperhatikan :





2. Bahwa apabila Pengadilan Negeri Medan dalam menilai unsur

“secara melawan hukum" dengan menerapkan peraturan hukum atau

menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 ayat (6)

huruf a, b dan c KUHAP, yakni Pengadilan Negeri Medan dalam

menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim dengan

sungguh-sungguh memperhatikan keterangan saksi-saksi Ir. Umasda,

saksi Cipto Sejati, saksi Sugianto, saksi Gisto Sinaga, Ahli Anderiyan

dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu


dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat

bukti lain dan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk

memberi keterangan yang tertentu, maka dipastikan Pengadilan

Negeri Medan akan berpendapat bahwa unsur "melawan hukum"

TELAH TERBUKTI;

Tentang kerugian keuangan Negara :

Salah satu unsur dari tindak pidana korupsi adalah mengenai

kerugian negara. Majelis Hakim dalam putusan tidak

mempertimbangkan unsur kerugian negara karena unsur melawan

hukum dinyatakan tidak terbukti. Hal ini merupakan jalan pintas yang

ditempuh oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas,

karena dalam dakwaan sudah nyata-nyata dapat dihitung dan

dibuktikan oleh ahli dari BPKP akibat pengangkutan kayu yang tidak

dilindungi dokumen dan tidak dibayarkannya PSDH dan DR.

Perhitungan kerugian negara menurut keterangan ahli dari BPKP

antara lain sebagai berikut : selisih jumlah kayu yang diterima di atas

kapal dengan yang tercantum dalam SKSHH bernilai

Rp.11.116.292.000.- dan US$ 286,448.74. Apabila dihitung secara

keseluruhan maka kerugian negara yang ditimbulkan adalah

Rp.108.911.266.400.- begitu juga kerugian negara yang bersumber

dari PSDH sebesar Rp. 10.891.126.640.- dan DR sebesar US$

2,938,556.24 dengan jumlah total Rp. 119.802.393.040.- dan US$

2,938,556.24. Seandainya Majelis Hakim mempunyai kearifan maka

jumlah total Rp. 119.802.393.040.- dan US$ 2,938,556.24. adalah

kekayaan negara yang dinikmati oleh Terdakwa dengan

mengorbankan kepentingan rakyat banyak, hati nuraninya akan

terpanggil untuk menggapai keadilan melalui kewenangan yang ada

padanya sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1)

UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi

"Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hayun Indra (Auditor pada BPKP

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara), telah terjadi kerugian Keuangan

Negara atas pemungutan Hasil Hutan Kayu yang dilakukan di luar

areal blok tebangan Rencana Kerja Tahunan sejak tahun 2000

sampai dengan tahun 2005 ;


Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara dari

BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tersebut, adapun kerugian

keuangan Negara terdiri dari :

1) Kerugian keuangan Negara atas belum dibayarnya Nilai Kayu

Bulat, PSDH dan Dana Reboisasi yang dihitung berdasarkan

Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) sejumlah

Rp.106.980.271.64.0,00 (seratus enam milyar sembiIan ratus

delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus

empat puluh rupiah) dan US$ 2.608.563,52 ;


Bulat, PSDH dan DR berupa selisih antara dokumen Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan Tanda Terima

Nakhoda sejumlah Rp. 11.116.292.000,00 (sebelas milyar seratus

enam belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan

US$ 286.448,74 ;


Bulat, PSDH dan DR yang dihitung berdasarkan Berita Acara

Pengukuran Barang Bukti sejumlah Rp. 1.705.829.400,00 (satu

milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus dua puluh sembiIan ribu

empat ratus rupiah) dan US$ 43.543,98 ;

Bahwa dengan demikian, kerugian keuangan Negara seluruhnya

adalah sejumlah Rp. 119.802.393.040,00 (seratus sembilan belas

milyar delapan ratus dua juta tiga ratus sembiIan puluh tiga ribu

empat puluh rupiah) dan US$ 2.938.556.24 (dua juta sembiIan ratus

tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam koma dua puluh

empat US dollar).

atau setidak-tidaknya lebih kurang Rp. 11.116.292.000,00 (sebelas

milyar seratus enam belas juta dua ratus sembiIan puluh dua ribu

rupiah) dan US$ 286.448,74 berupa Nilai Kayu Bulat, PSDH dan DR

yang belum dibayarkan berupa selisih antara dokumen Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan Tanda Terima

Nakhoda.

II. Terhadap Dakwaan Kedua :

1. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak

sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 KUHAP, dalam hal sebagai

berikut:


- Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai

kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-

sungguh memperhatikan:





d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada

umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu

dipercaya ;

- Bahwa terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1) Saksi Ir. Umasda (Kabag Perencanaan dan Pengawasan

Eksploitasi Hutan PT. KNDI) memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam pembuatan RKT ada 23 item yang merupakan

syarat yang harus diperhatikan namun dalam kenyataannya

saksi mengatakan hal itu tidak terealisasi. Bahwa RKT 2003

s/d 2006 tidak terealisasi oleh karena tidak dilakukannya

penataan areal kerja, peta tidak dibuat/dikirim dan tidak adanya

register padahal hal itu mutlak dilakukan.

Bahwa saksi tidak pernah ke lapangan karena tidak ada

perintah dari Direktur Produksi, hal itu sudah dilaporkan namun

menurut Direktur Produksi agar saksi menunggu dari laporan

saja.

Bahwa adanya Rencana dan realisasi dalam RKT hanya

bersifat administrasi belaka yang tidak didukung oleh data-data

lapangan dan kenyataannya di lapangan realisasinya 0 %.

Bahwa saksi dalam PT. KNDI memiliki kedudukan sebagai

Kabag Perencanaan dan Pengawasan namun saksi hanya

melaksanakan tugas dalam hal Perencanaan saja, sedangkan

untuk bidang Pengawasan Perusahaan tidak dilaksanakan.

Bahwa Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum

Penebangan (ITSP) adalah pada Blok Tebangan RKT tahun

2000/2001 sampai tahun 2005, untuk ITSP tidak ada

dilaksanakan, hal ini terlihat bahwa dalam Rekapitulasi

Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dibuat oleh Cruiser yaitu

KRISTIAN MANULLANG antara lain Rekapitulasi Laporan


Hasil Cruising (LHC) untuk URKT tahun 2006 pembuatan

Rekapitulasinya sesuai dengan Petak Tebangan, Jenis pohon

yang di tebang dan Volumenya di ketik oleh Saksi sendiri atas

perintah Direktur Produksi / Perencanaan yaitu Ir.

WASHINGTON PANE, MSc, selanjutnya Saksi diperintahkan

untuk mengirimkan Rekapitulasi tersebut kepada SOESILO

SETIAWAN selaku Manager Cabang Sibolga untuk dilanjutkan

dikirim ke Camp Pinang kepada Manager Cabang Sibolga

untuk dilanjutkan dikirim ke Camp Pinang kepada Manager

Camp Pinang yaitu SIMON AGUSTINUS SIHOMBING untuk

dilanjutkan kepada KRISTIAN MANULLANG (Cruiser) dengan

maksud agar dipedomani Rekapitulasi tersebut untuk

dijabarkan pengisiannya ke dalam LHC dan ditandatangani

kemudian dikirimkan dari Camp Pinang Kec. Muara Batang

Gadis, Kab. Madina melalui Manager perwakilan Sibolga yaitu

SOESILO SETIAWAN untuk diteruskan ke kantor Medan guna

dijilid untuk bahan Usulan RKT tahun 2006, bahwa

pelaksanaan demikian Saksi laksanakan atas perintah Direktur

Produksi / Perencanaan yaitu Ir. WASHINGTON PANE, MSc

sejak usulan RKT 2003 sampai dengan 2005, sedangkan yang

menjabat staf Perencanaan PT. Keang Nam Development

Indonesia mulai tahun 2000 sampai dengan 2002 adalah Ir.

BARUSTA TARIGAN (Alm).

Bahwa TPTI tidak terlaksana disebabkan Direktur Keuangan

yaitu Terdakwa sendiri tidak pernah mencairkan uang.

Bahwa pembukaan wilayah hutan sebagai suatu kewajiban PT.

KNDI dimaksudkan untuk kelancaran pengambilan kayu dan

pembinaan hutan, namun realisasi di lapangan adalah 0 %

berdasarkan laporan dari petugas lapangan.

Bahwa RKT yang dibuat hanyalah berdasarkan imaginasi,

sedangkan realisasinya adalah 0%.

Bahwa perencanaan yang mengalami gangguan berdampak

pada kelestarian hutan oleh karena tahapan TPTI tidak

terpenuhi.

2) Ahli Anderiyan (Staf Sub Dinas Penatagunaan Hutan Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara) memberikan keterangan di

bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :


a. Bahwa lokasi-lokasi penebangan ditentukan oleh Pihak PT. Keang

Nam Development Indonesia (KRISTIAN MANULLANG selaku

Cruiser dan MUSRAN TUMANGGOR selaku Operator Chain Saw)

dan disaksikan oleh Ir. UMASDA selaku Kabag Perencanaan dan


Indonesia.

b. Berdasarkan petunjuk KRISTIAN MANULLANG selaku Cruiser

dan MUSRAN TUMANGGOR selaku Operator Chain Saw dan

disaksikan oleh Ir. UMASDA selaku Kabag Perencanaan dan


Indonesia, Ahli menentukan titik koordinat penebangan kemudian

memploting titik-titik koordinat tersebut ke Peta RKT tahun 2000

s/d 2005 PT. Keang Nam Development Indonesia serta

menghitung jaraknya, dengan hasil sebagai berikut :

1) Lokasi penebangan Tahun 2000 berada di Jalan Danau Km. 10

dengan titik koordinat 00º 57' 22,4" LU dan 99º 03’ 26,4" BT,

dengan jarak ± 2,5 (dua koma lima) Km dari Blok RKT tahun

2000.

2) Lokasi penebangan Tahun 2001 (di Jalan Danau Km. 12) tidak

dapat ditentukan titik koordinat dan dihitung jaraknya, karena

lokasi sudah tertutup dan kondisi jalan serta jembatan putus

dan tidak memungkinkan untuk dilalui sehingga pengambilan

titik koordinat penebangan tidak dapat dilaksanakan.

3) Lokasi penebangan Tahun 2002 berada di Jalan Koridor Km. 9

dengan titik koordinat 00º 55' 06,9" LU dan 99º 07' 09,0" BT,

dengan jarak ± 11,3 (sebelas koma tiga) Km dari Blok RKT

tahun 2002.

4) Lokasi penebangan Tahun 2003 berada di Jalan Koridor Km. 9

dengan titik koordinat 00º 54' 55,6" LU dan 99º 06' 55,4" BT,

dengan jarak ± 10 (sepuluh) Km dari Blok RKT tahun 2003.

5) Lokasi penebangan Tahun 2004 berada di Jalan Danau Km. 4

dengan titik koordinat 00º 55' 30,8" LU dan 99º 04' 25,3" BT

dengan jarak ± 12,5 (dua belas koma lima) Km dari Blok RKT

tahun 2004.

6) Lokasi penebangan Tahun 2005:


a) Di Jalan Danau Km. 9 Aek Lambe dengan titik koordinat 00º

56' 50,4" LU dan 99º 05’ 21,2" BT dengan jarak ± 13 (tiga

belas) Km dari Blok RKT tahun 2005.

b) Di Jalan Koridor Km. 4 dengan titik koordinat 00º 54' 06,9"

LU dan 99º 06' 43,3" 8T dengan jarak ± 8,75 (delapan koma

tujuh puluh lima) Km dari Blok RKT tahun 2005.

3) Saksi Cipto Sejati (Staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I

Medan), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan :

Bahwa penentuan hasil yang didapat dari alat GPS yang

dipergunakan oleh saksi adalah benar / tidak salah;

Adapun hasil pengambilan titik koordinat tersebut adalah :

1. 00º 50' 26,7" LU dan 99º 00' 40,5" BT, yaitu TPK Tabuyung.

2. 00º 53' 38,9" LU dan 99º 03' 32,0" BT, yaitu TPn Pinang.

3. 00º 54' 02,6" LU dan 99º 04' 45,3" BT, yaitu Camp Pinang,

Perumahan Karyawan, Mess, Bengkel, Pool Kendaraan dan

alat berat.

4. 00º 56' 51,3" LU dan 99º 05' 21,8" BT, yaitu Km. 9 Aek Lambe.

5. 00º 55' 13,1" LU dan 99º 04' 03,2" BT, yaitu TPn Km. 4, Jalan

Danau.

6. 00º 53' 56,5" LU dan 99º 06' 39,8" BT, yaitu Camp. Tarik Km. 4

KLI Coridor.

Bahwa setelah saksi memfloating titik-titik koordinat dari hasil

pelaksanaan tugas tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam Peta

Kerja RKT tahun 2005 dengan Skala 1 : 50.000 dan disimpulkan

untuk 6 (enam) titik koordinat tersebut berada di luar areal RKT

tahun 2005 IUPHHK PT. KNDI ;

Bahwa saksi membuat di dalam areal kerja sedangkan untuk titik

koordinat tahun 2005 di luar RKT 2005 dan berdasarkan dari data

pendukung setelah difloating RKT yang ternyata memang berada

di luar areal RKT ;

4) Saksi SUGIANTO (Anggota Polri pada Polda Sumatera Utara)


menerangkan :

Bahwa sebelum dilakukan floating, saksi menanyakan lokasi

penebangan kepada pihak PT. KNDI yang dalam hal ini operator

Chain Saw, dan setelah ditemukan lokasinya yang dibuktikan


dengan tunggul kayu bekas penebangan 2000, 2002, 2003, 2004,

2005, barulah pihak Kehutanan mengambil titik koordinat ;

Bahwa pada tahun 2001 tidak dapat dilakukan floating karena

jalan menuju lokasi tidak memungkinkan ;

Bahwa tim gabungan rekonstruksi lapangan terdiri dari pihak

Polda SU sebanyak 2 (dua) orang, pihak Kehutanan sebanyak 4

(empat) orang dan Pihak PT. KNDI sebanyak 4 (empat) orang;

Bahwa pengukuran pada titik koordinat I di TPK Tabuyung

dilakukan untuk menentukan apakah masih berada di wilayah

TPK ;

Titik koordinat II berada di TPN Pinang ± 5-8 Km dari titik koordinat

ketiga ;

Titik koordinat III berada di Mess dan bengkel Camp Pinang ;

Titik koordinat IV untuk melihat penebangan th 2000 tahu ada

penebangan pada tahun 2000 dari operator chain saw yang

mengatakan karena ada tunggul juga, selanjutnya ditentukan ada

penebangan untuk tahun 2000 ;

Titik koordinat V pada tahun 2001 lokasi jalannya rusak dan

jembatan patah dan tidak ada dilakukan pengukuran.

Titik koordinat VI pada tahun 2002 JI. Koridor tersebut seharusnya

itu penebangan untuk tahun yang berada di bawah tahun 2002.

Bahwa antara lokasi penebangan dengan lokasi RKT pada setiap

tahunnya terdapat perbedaan ;

Bahwa pada saat difloating antara titik koordinat di lapangan

dengan yang ada di peta yang dilakukan oleh petugas Dinas

Kehutanan dan disaksikan oleh saksi dari Polda SU dan pihak PT.

KNDI ;

Bahwa yang mengetahui adanya penebangan adalah Operator

chain saw pada tahun 2002 s/d 2006 dan Cruiser yaitu Kristian

Manulang untuk tahun 2000;

Bahwa penebangan tahun 2002 s/d 2006 berada di luar areal RKT

dan jarak antara kedua lokasi tersebut telah ditunjukkan oleh pihak

PT. KNDI kepada petugas Dinas Kehutanan yang akan melakukan

pengukuran.

5) Saksi GISTO SINAGA, (Anggota Polri pada Polda Sumatera Utara)


menerangkan :


Bahwa saksi pernah diperintah oleh pimpinan untuk melaksanakan

rekonstruksi di lapangan yaitu pada Tanggal 04, 05, 06 April 2006;

Bahwa yang melakukan pengukuran areal dari pihak Dinas

Kehutanan yaitu (Anderyan) dan pihak Polda SU hanya

mendampingi dan tidak ada juru ukur, sedangkan yang membuat

berita acara adalah saksi sendiri;

Bahwa setelah titik koordinat ditentukan oleh tim, kemudian

dilanjutkan dengan menaiki boat selama 2 jam menuju Camp

Pinang (kira-kira 2 km dengan menggunakan RBT) ;

Bahwa setelah berada di Camp Pinang, kemudian dibuat titik

koordinat atas permintaan dari penyidik karena di sana adalah

Camp Pinang setelah itu ke JI. Danau dengan jarak tempuh

sekitar 10 km menurut petunjuk dari pihak PT. KNDI yaitu Kristian

Manulang dan disitulah penebangan pada tahun 2000 (cruiser)

karena tahun 2000 Kristian Manulang ikut melakukan penebangan

karena terdapat bekas penebangan, selanjutnya ke JI. Danau Km.

12, penebangan pada tahun 2001 saudara Kristian Manullang

mengatakan jarak tempuh sekitar 2 km ;

Bahwa untuk penebangan pada tahun 2002 menurut Kristian

Manulang, Musran Tumanggor dan 2 (dua) orang teman lainnya

karena ada bekas tebangan tapi luasnya tdk jelas, untuk tahun

2003 JI. Koridor Km 9 dan selanjutnya JI. Danau Km 4 ;

Bahwa ada penebangan yang berada di luar areal RKT, namun

saksi tidak mengetahuinya pada tahun berapa hanya berdasarkan

pendapat dari ahli Anderyan ;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran dari Dinas Kehutanan

ternyata penebangan tersebut dilakukan berada di luar areal RKT

yang telah ditentukan ;

Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan saudara Ir. Umasda,

Kristian Manullang, Charles Sinaga dan Musran Tumanggor ketika

berada di lapangan dan saksi menanyakan kepada mereka di

mana saja lokasi penebangan pada tahun 2000 s/d 2005, dan

saksi tidak pernah mengarahkan pihak PT. KNDI untuk

menentukan lokasi penebangan ;

Bahwa keterangan dari pihak PT. KNDI diambil terlebih dahulu

baru dilakukan pengukuran di lapangan ;


6) Ahli Ir. DARMAWI BULKIS, MM, memberikan pendapatnya di bawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa PT. FOCUS CONSULTING GROUP pernah melakukan

penilaian lapangan terhadap Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari ( PHPL ) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK)

PT. Keang Nam Development Indonesia berdasarkan:

1) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 128/Kpts-II/2005,

Tanggal 17 Mei 2005, tentang Penetapan Kembali Nama-nama

Perusahaan sebagai Lembaga Penilai Independen (LPI)

Mampu di Bidang Jasa Penilaian Kinerja Izin Usaha

Pemanfaatan Hutan Alam Produksi Lestari di mana disebutkan

LPI ditunjuk untuk melaksanakan jasa Penilaian Kinerja

Pemanfaatan Hutan Produksi Lestari pada unit manajemen

UPHHK atau calon pemegang ijin UPHHK Hutan Alam dengan

menggunakan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam

Keputusan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor :

42/Kpts/Vl-PHP/2003 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada

Hutan Alam di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan

Hutan Secara Lestari dengan kesimpulan dapat berupa status

kinerja Sangat Baik, Baik, Sedang, Buruk dan Sangat Buruk ;

2) Surat dari Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.573/VI-

BPHA/2005, Tanggal 20 September 2005, tentang

Pemberitahuan kedatangan LPI;

3) Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam

Nomor SK. 20/VI/BPHA-4/2005 tentang Penunjukkan Lembaga

Penilai Independen (LPI) Mampu Sebagai Pelaksana Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) UPHHK

Hutan Alam Tahun 2005.

4) Surat Keterangan Tugas Ir. GUNAWAN ISMAIL selaku Direktur

PT. FOCUS CONSULTING GROUP, Nomor: FCG-

SKT/X/2005, Tanggal Oktober 2005, dan yang ditugaskan

adalah :

a) IR. DARMAWI BULKIS sebagai Ketua Tim Penilai

Lapangan Bidang Prasyarat (saya sendiri).

b) IR. RUHIYAT sebagai Anggota Tim Penilai Lapangan

Bidang Produksi.


c) IR. YOYO SUHAYA sebagai Anggota Tim Penilai Lapangan

Bidang Ekologi.

d) IR. RINALDI SANTOSO, MM sebagai Anggota Tim Penilai

Lapangan Bidang Sosial.

Kesimpulan dari Lembaga Penilai Independen PT. FOCUS

CONSULTING GROUP yang telah melakukan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu (UPHHK) PT. Keang Nam Development

Indonesia adalah :

1) Hasil akhir dari penilaian kinerja PHPL Unit Manajemen PT.

Keang Nam Development Indonesia dikaitkan dengan lampiran

2 Keputusan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No : 42/Kpts/VI-

PHP/2003, maka peringkat kinerja PHPL PT. Keang Nam

Development Indonesia masuk dalam Peringkat "BURUK"

(Nilai 143-96) dengan perolehan nilai 131. Hasil penilaian

terhadap pihak UPHHK hutan alam PT. Keang Nam

Development Indonesia dengan peringkat buruk ini lebih

dipengaruhi oleh aspek implementasi di lapangan yang kurang

baik serta kekurangan beberapa dokumen yang diperlukan.

2) Berdasarkan hasil analisa data survey potensi diketahui bahwa

di areal konsesi UPHHK PT. Keang Nam Development

Indonesia telah terjadi degradasi (tidak ditemukan) untuk jenis

tertentu pada limit diameter tertentu, hal ini mengindikasikan

untuk jenis-jenis tersebut akan menuju ke arah kepunahan.

Jenis-jenis tersebut, yaitu : Alim, Basul, Keruing Minyak,

Resak, Kayu Layang-layang, Semangkok dan Tumus. Bahkan

untuk jenis kayu indah (Resak Tembaga) sudah tidak

ditemukan lagi.

3) Pada penilaian bobot Indikator 3.1 pada kenyataannya adalah

Kawasan Lindung tidak tertata baik, karena tidak dilakukan

penataan batas kawasan lindung dan demikian juga dengan

pemeliharaannya tidak dilakukan, untuk kondisi tersebut tidak

terdapat bobot yang sesuai dengan kriteria yang telah

ditentukan. Pembobotan nilai Buruk dengan landasan kawasan

lindung lokasinya masih ada walaupun tidak tertata dan

terpelihara dengan baik.


4) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan ditemukan adanya

perambahan di dalam areal Unit Manajemen sekitar petak 235

(Koordinat GPS : 00º 58' 10,6" LU dan 099º 11' 14,06" BT

berupa kebun karet yang baru dibuka dengan tanaman karet

berumur + 1 tahun dengan luasan ± 20 ha (ditemukan ± 6-7

gubuk), yang dilakukan oleh masyarakat dari sekitar wilayah

Lubuk Kapundung. Areal tersebut masuk dalam kawasan

lindung Perlindungan dan Pengungsian Satwa (PPS).

Rekomendasi dari Lembaga Penilai Independen PT. FOCUS

CONSULTING GROUP yang telah melakukan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu (UPHHK) PT. Keang Nam Development

Indonesia adalah :

1) Aspek Prasyarat :

Pihak Unit Manajemen PT. Keang Nam Development

Indonesia harus melengkapi dokumen SK Pengukuran, Berita

Acara Tata Batas, Peta (Peta RKPH, RKL, RKT dan peta

RTRW-TGHK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di

lapangan.

Dalam implementasi kegiatan ITSP di lapangan sebaiknya

berdasarkan Juknis (petunjuk tehnis) TPTI, terutama mengenai

tanda-tanda pohon di lapangan (penandaan pohon yang telah

diinventarisasi dengan menggunakan label plastik warna

merah untuk pohon yang akan ditebang sesuai dengan standar

(3 bagian), sedangkan untuk penandaan pohon inti

menggunakan label plastik warna kuning.

2) Aspek Produksi :

Ditinjau dari aspek produksi, UPHHK PT. Keang Nam

Development Indonesia hampir semua kriteria memiliki kinerja

yang buruk. Berbagai aktivitas pengelolaan hutan seperti

Penataan Areal Kerja (PAK), PWH, ITSP, Pembalakan hingga

kegiatan pemeliharaan dan perlindungan hutan mencerminkan

rendahnya komitmen Unit Manajemen dalam membangun

hutan menuju satu kesatuan yang utuh dalam upaya

pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha menekan

dampak negatif terhadap kerusakan fisik dan biologi baik pada


struktur dan komposisi tegakan tinggal maupun kondisi

tapaknya.

3) Aspek Ekologi :

Hasil penilaian lapangan untuk aspek ekologi menunjukkan

kinerja yang buruk dan sangat buruk. Kawasan lindung diareal

UPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia

(Perlindungan Plasma Nutfah, Areal Sumber Daya Genetik/

Kebun Benih, Perlindungan dan Pengungsian Satwa, areal

sekitar mata air, sekeliling danau dan kanan kiri sungai) tidak

dilakukan tata batas. Untuk menjamin kepastian kawasan

maka perlu dilakukan penataan batas kawasan lindung,

sehingga ada kepastian lokasi dan luas masing-masing

kawasan lindung tersebut. Perlindungan dan pemeliharaan

kawasan lindung perlu dilakukan dengan pembuatan dan

pemeliharaan pal/tanda batas, pemasangan papan larangan/

peringatan untuk mencegah terjadinya pengambilan,

penebangan dan pengrusakan baik flora maupun fauna dalam

kawasan hutan, dan kontrol atau pengawasan periodik pada

areal-areal kawasan lindung. Sehingga pada akhirnya akan

menjamin kelangsungan areal beserta isi dari kawasan yang

dilindungi.

4) Aspek Sosial :

Melihat kondisi di lapangan mengenai belum adanya batas

yang jelas antara kawasan IUPHHK PT. Keang Nam

Development Indonesia dengan kawasan hukum adat dan

kompensasi hak ulayat, maka pemerintah perlu bertindak

sebagai fasilitator dalam upaya menjembatani kepentingan

masyarakat, pengusaha/unit manajemen dan pemerintah

dalam memastikan luas dan batas wilayah adat serta nilai

kompensasi hak ulayat atas nilai kayu secara adil dan wajar.

Bahwa kriteria penilaian dengan klasifikasi "Buruk" atas penilaian

(LPI) PT. FOCUS CONSULTING GROUP yang menyimpulkan

bahwa kinerja PHPL PT. Keang Nam Development Indonesia

masuk dalam peringkat buruk adalah dengan status penilaian

kinerja BURUK dapat diartikan bahwa Unit Manajemen PT. Keang

Nam Development Indonesia tidak mampu mengelola hutan


secara lestari ditinjau dari ketiga aspek kelestarian yaitu aspek

produksi, ekologi dan sosial.

Bahwa laporan hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(UPHHK) PT. Keang Nam Development Indonesia dikirimkan

kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) PT.

Keang Nam Development Indonesia ditembuskan kepada Unit

Manajemen PT. Keang Nam Development Indonesia dengan

maksud memberikan kesempatan bagi Unit Manajemen PT.

Keang Nam Development Indonesia mengajukan keberatan atas

temuan dari Tim LPI PT. FOCUS CONSULTING GROUP, namun

dalam tempo waktu yang ditentukan yaitu 10 hari kerja sejak

diterimanya Laporan dari LPI bahkan sampai saat ini tidak ada

tanggapan dari Unit Manajemen PT. Keang Nam Development

Indonesia.

Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap Hutan yang dikelola oleh

UPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia atas temuan dari

Lembaga Penilai Independen (LPI) PT. FOCUS CONSULTING

GROUP yang menyimpulkan bahwa kinerja PHPL PT. Keang Nam

Development Indonesia masuk dalam peringkat BURUK dengan

sasaran penilaian Lembaga Penilai Independen ( LPI ) PT.

FOCUS CONSULTING GROUP adalah Unit Manajement PT.

Keang Nam Development Indonesia dengan hasil Buruk, dengan

demikian pengelolaan hutan tidak Lestari dan dibuat rekomendasi

oleh LPI agar pengelolaan hutan tersebut dilaksanakan secara

Lestari sesuai dengan Kriteria dan Indikator yang ditetapkan oleh

Departemen Kehutanan RI.

Bahwa apa dan bagaimana tanggapan dan tindakan dari

Departemen Kehutanan RI kepada PT. Keang Nam Development

Indonesia setelah diperoleh status penilaian BURUK dari Lembaga

Penilai Independen (LPI) PT. FOCUS CONSULTING GROUP

saksi tidak mengetahuinya, karena hanya menilai kinerja PT.

Keang Nam Development Indonesia dan menyajikan laporan hasil

pemeriksaan LPI kepada Menteri Kehutanan RI dan yang

berkompeten lainnya sesuai dengan tembusan surat.


Bahwa Hasil wawancara Tim Lembaga Penilai Independen ( LPI )

PT. FOCUS CONSULTING GROUP terhadap Mandor Lapangan

(tidak diketahui namanya) dengan disaksikan oleh KRISTIAN

MANULLANG selaku Petugas Lapangan dan Karyawan lainnya

dari PT. Keang Nam Development Indonesia menjelaskan dan

mengatakan bahwa “PT. Keang Nam Development Indonesia

pada saat proses penebangan di areal HPH / IUPHHK yang

terletak di Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, Prop.

Sumatera Utara tidak mempunyai dasar, dan penebangan

terhadap pohon kayu hasil hutan dan tempat penebangan

dilakukan tidak teratur, di mana ada pohon yang bagus langsung

ditebang, serta tidak berdasarkan Peta RKT dan Peta penyebaran

pohon".

7) Saksi Ir. Rura S. Ginting Munthe (Kasubdin Pengusahaan Hutan pada

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara), memberikan keterangan

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa terdapat penyimpangan RKT yang dibuat oleh PT. KNDI

pada tiap tahun khususnya tentang TPTI, setelah laporan dari

Dinas Kehutanan Kab. Madina yang dilaporkan kepada Dinas

Kehutanan Tingkat-I Prop. Sumut ternyata hasilnya 0 ;

Bahwa untuk tahun 2005 dan tahun 2006 pemeliharaan tebangan

yang mana batas-batas blok tebangan sudah tidak ada ditemukan

lagi ;

Bahwa saksi pernah melaporkan apa yang terjadi di lapangan

kepada Kadis Kehutanan Tingkat I Prop. Sumut, namun Kadis

Kehutanan Tingkat I Prop. Sumut tak menanggapi dan tidak

memerintahkan untuk melakukan pengecekan ulang ke lapangan ;

8) Saksi Ir. Prie Supriyadi, MM (Mantan Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara), memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi tidak melihat dari Pemeriksaan TPTI, hanya

berdasarkan LHC saja ;

Bahwa saksi mendapat info adanya kewajiban PT. KNDI yang

tidak dilaksanakan, namun saksi tidak ada kewajiban untuk

memeriksa/mengecek ke lapangan, padahal saudara Rura Ginting

ada melakukan pengecekan ke lapangan, tetapi tidak ada tindak

lanjut dari saksi karena tidak ada petunjuk untuk hal tersebut ;


Bahwa persyaratan penunjang yang tidak dipenuhi untuk tahun

2003 adalah tidak adanya Citra Satelit ;

Bahwa fungsinya TPTI adalah untuk kelestarian hutan dan apabila

tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan terganggunya

kelestarian hutan ;

Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan ke lapangan pada saat

saudara Rura Ginting melakukan pengecekan di lapangan

ternyata tidak sesuai dengan dokumen, sehingga salah satu hal

yang menyebabkan RKT tahun 2006 disahkan tetapi intensitasnya

0%;

Bahwa adapun LHC yang diperlihatkan, dibaca, diamati sehingga

hal tersebut adalah fakta yang saksi lihat karena adanya duplikasi

dari data pohon, dan terlihat volume, diameter semua sama ;

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap ketidakamanan di

IUPHHK PT. KNDI adalah pemegang IUPHHK ;

9) Saksi Ir. Wahyu Hidayat (Wakil Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Madina) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan" sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Kadis Kehutanan Kab.

Madina untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan PT.

KNDI yaitu pada bulan Oktober 2004 ketika saksi menjabat

sebagai Kasubdin Bina Program mendapat tugas untuk melakukan

pemeriksaan batas blok tebangan dan Checking Cruising dan

diperintahkan bersama-sama secara tim yang diketuai oleh saksi

sendiri beserta anggota tim sebanyak 7 orang yang terdiri dari

saudara Kamaruddin, Zairun Harahap, Cardi Riswandi, Ahmad

Irwan Pulungan, Sariman Pulungan, Salahsawadi ;

Bahwa pada saat saksi selaku Ketua Tim didampingi oleh Petugas

PT. KNDI melakukan pemeriksaan ke lapangan hasil yang didapat

adalah tidak adanya alur batas blok tebangan (perintis jalan

selebar 2 meter), Pal batas petak blok tebangan dan

melaporkannya kepada PT. KNDI dan akan berjanji untuk

membuatnya, namun pada kenyataannya realisasi tersebut tidak

dilaksanakan ;

Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Petugas PT KNDI kenapa

alur batas blok tebangan (perintis jalan selebar 2 meter) dan Pal


batas petak blok tebangan belum dibuat sedangkan permohonan

dari PT. KNDI sudah masuk ke Dinas Kehutanan Kab. Madina ;

Bahwa saksi sebagai Ketua Tim setelah sampai ke lapangan tidak

melaksanakan tugas keseluruhan secara prosedural karena

kondisi medan yang sulit di jalan belum ada alur jalan ;

Bahwa alat yang dibawa ketika melakukan pemeriksaan ke

lapangan adalah GPS, Kompas, Tali, Meteran ;

Bahwa kewajiban saksi dalam membuat Berita Acara hanya

diambil berdasarkan Peta Areal Lokasi yang diajukan PT. KNDI

dan bukan berdasarkan hasil dari pemeriksaan lapangan ;

Bahwa waktu yang diberikan dalam melaksanakan kegiatan

pemeriksaan ke lapangan selama 20 hari sedangkan saksi beserta

tim hanya melaksanakannya selama 4 hari ;

Bahwa di samping menjalankan tugas melakukan pemeriksaan ke

lapangan, saksi juga melakukan checking cruising yaitu kegiatan

pengukuran, pencatatan, pengamatan, penandaan terhadap

Dohan dalam areal blok kerja untuk mengetahui data pohon yang

akan ditebang, data pohon inti dan data pohon yang dilindungi ;

Bahwa tidak ada ditemukan label plastik dengan warna berbeda-

beda yang seharusnya ada dipergunakan untuk penandaan pohon

yang akan ditebang, pohon inti dan pohon yang dilindungi ;

Bahwa baik tim maupun orang-orang yang melakukan

pemeriksaan blok tebangan sama dengan tim atau orang-orang

yang melaksanakan checking cruising dan kegiatan tersebut

dilaksanakan pada waktu yang bersamaan ;

Bahwa checking cruising dilakukan berdasarkan Usulan Laporan

Hasil Cruising yang dibuat oleh PT. KNDI dan setelah saksi pergi

ke lapangan untuk melakukan checking cruising ternyata antara

ULHC PT. KNDI dengan hasil checking cruising tidak sesuai

ketentuan ;

Bahwa di dalam Timber Cruising seharusnya terdapat penandaan

pohon dengan label plastik, sedangkan ketika saksi ke lapangan

tidak terdapat tanda tersebut, kemudian penandaan terhadap

pohon inti yang ditandai dengan tanda melingkar di pohon

sedangkan di lapangan tidak ada ditemui hal tersebut ;

Bahwa pada waktu saksi melakukan checking cruising ke

lapangan tidak memasuki seluruh kawasan hutan karena sesuai


dengan ketentuan intensitasnya hanya 10% dan dari intensitas

10% tersebut ada ditemukan ketidaksesuaian secara prosedural

yang diatur dalam Skala Sistem Pengusahaan Hutan No. 151

Tahun 1995, diantaranya adalah penandaan yang tidak dilakukan

dengan menggunakan label plastik warna kuning dan warna

merah ;

Bahwa saksi dalam menyampaikan Berita Acara checking cruising

hanya mempedomani kebenaran pengukuran Timber Cruising dari

Direktur Produksi PT. KNDI yaitu Ir. Washington Pane, MSc,

sedangkan hasil temuan di lapangan pada saat checking cruising

di lapangan yang tidak sesuai ketentuannya secara prosedural,

saksi tidak pernah melaporkan dan menyampaikannya dalam

Berita Acara checking cruising;

Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan ke lapangan tidak

dilaksanakan secara benar sesuai dengan petunjuk yang terdapat

dalam SK Menteri Kehutanan Nomor : 126/Kpts-II/2003 Tanggal 4

April 2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan karena hanya

dilaksanakan sebagian dan petunjuk teknisnya tidak ada ;

Bahwa dalam URKT PT. KNDI tahun 2005 seluas 690 Ha dengan

11 blok tebangan dan intensitas 10% dari pelaksanaannya,

sedangkan untuk data-data hasil pemeriksaan menyesuaikan dari

tahun-tahun sebelumnya bukan berdasarkan hasil temuan yang

didapatkan pada waktu melaksanakan pemeriksaan di lapangan ;

Bahwa untuk pohon yang akan ditebang ditandai dengan label

plastik warna merah, sedangkan untuk pohon inti dan pohon yang

dilindungi sama-sama menggunakan label plastik warna kuning

yang mana pohon inti mempunyai diameter 20-59 cm dan pohon

yang dilindungi diameternya antara 60 cm ;

Bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan ada dilakukan

pengukuran, namun tidak ada menemukan label plastik di

lapangan ;

10) Ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si, memberikan pendapatnya di bawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa ahli pernah diminta oleh pihak Polda SU untuk melihat

kualitas tanah dan kawasan hutan PT. KNDI yang didampingi

penyidik dan dari pihak PT. KNDI selama 3 hari ;


Bahwa pengrusakan hutan merupakan tindakan yang

mengakibatkan perubahan secara langsung terhadap sifat fisik

dan hayatinya, contohnya seharusnya pohon tidak boleh ditebang,

namun ditebang oleh karenanya akan merubah turunannya ;

Bahwa apabila terjadi pengrusakan hutan, maka akan berdampak

pada tanah yang menyebabkan terjadinya erosi karena lapisannya

telah hilang dan hutan Indonesia merupakan salah satu paru-paru

dunia yang memerlukan jutaan tahun untuk memperbaikinya ;

Bahwa apabila system TPTI dilaksanakan oleh PT. KNDI maka

kerusakan hutan tidak akan terjadi ;

Bahwa apabila ada penebangan liar maka hal tersebut

dikarenakan PT. KNDI tidak menjalankan system TPTI dan

pengawasannya ;

Bahwa system TPTI merupakan kewajiban bagi perusahaan yang

harus dilaksanakan seluruhnya (100%).

Bahwa apabila ditebang dengan system TPTI, maka akan dapat

mengurangi / meminimalisir / memperkecil terjadinya kerusakan

hutan ;

Bahwa penebangan hutan dapat menimbulkan dampak, laju

permeabilitas tanah, tegakan yang ditebang, terjadinya perusakan

tanah yang diindikasikan akan menyebabkan terjadinya penurunan

permeabilitas tanah, hal tersebut akan menurunkan stock air tanah

yang mengakibatkan timbulnya banjir, run off, erosi dan longsor

pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau,

harus ada penandaan, sedangkan di lapangan tidak ada,

seharusnya pelabelan tersebut harus ada ;

Bahwa apabila perusahaan yang mempunyai izin namun tidak

melaksanakan system TPTI, maka dianggap penebangan liar

karena di dalam system TPTI sudah ditentukan pohon-pohon yang

bisa ditebang, karena system TPTI sangat menentukan dalam

mencegah terjadinya kerusakan hutan ;

Bahwa ahli dalam melakukan penelitiannya berdasarkan metode

legal sampling yang dibenarkan menurut standar operasi dan

prosedur suatu penelitian ;

Bahwa dalam penelitian yang dilakukan di PT. KNDI seperti

Orientasi Lapangan, untuk dianalisis misalnya di daerah koordinat

ada kayu yang terbakar seharusnya tidak boleh dilakukan


pembakaran, ada lahan kelapa sawit, tidak terdapat pelabelan

berwarna merah dan kuning, ITSP yang tidak dilaksanakan, tidak

terdapat tulisan hutan adalan paru-paru dunia, kemudian ahli

mengambil sample tanah, kemudian dianalisis di laboratorium dan

hasil analisa di laboratorium menunjukkan telah terjadi penurunan

permeabilitas tanah sebesar 9,22 – 16,17 cm/jam dengan nilai

maksimum pada hutan alam sebesar 18,38 cm/jam, hutan

sekunder terbakar sebesar 9,22 cm/jam dan tanah rusak sebesar

2,21 cm/jam dan jalan diperkeras 0 cm/jam dan hasil penelitian ini

menunjukkan telah terjadi perusakan tanah yang diindikasikan

dengan penurunan permeabilitas tanah, hal tersebut akan

menurunkan stock air tanah yang mengakibatkan timbulnya banjir,

run off, erosi dan longsor pada musim penghujan dan kekeringan

pada musim kemarau ;

Bahwa dampak kerusakan sifat fisik tanah akibat adanya kegiatan

kegiatan Kawasan Hutan Lindung dan melakukan perusakan

hutan produksi lokasi IUPHHK PT. KNDI di Kab. Madina Prop.

Sumut adalah : Konversi lahan hutan dari Hutan alam menjadi

tanah terbuka dan hutan sekunder terbakar telah menyebabkan

terjadinya pemadatan tanah hal ini terlihat dengan meningkatnya

kerapatan limbak sebesar 0,06 – 0,68 gram/cc yaitu dari 0,63

gram/cc pada hutan alam menjadi 1,31 gram/cc pada tanah

terbuka dan 0,69 gram/cc pada hutan sekunder terbakar. Hal ini

menunjukkan bahwa pada Hutan Produksi telah terjadi kerusakan

struktur tanah ;

Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka dan hutan sekunder

terbakar secara nyata menurunkan porositas tanah sebesar 4,73 –

26,-5 % yaitu dari 76,35 % pada hutan alam menjadi 50,3 pada

tanah terbuka dan 71,62 % pada hutan sekunder terbakar ;

Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka dan hutan sekunder

terbakar telah menyebabkan terjadinya penurunan pori drainase

sangat cepat menurun sebesar 1,16 – 9,79 % yaitu dari 18,32 %

pada hutan alam menjadi 8,53 % pada tanah terbuka dan 17,16 %

pada hutan sekunder terbakar ;

Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka, hutan sekunder

terbakar dan perkebunan sawit telah menyebabkan terjadinya

penurunan air tersedia menurun sebesar 0,91-6,52 % yaitu dari


13,74 % pada hutan alam menjadi 7,22 % pada tanah terbuka dan

12,83 % pada hutan sekunder terbakar;

Bahwa dampak kerusakan sifat kimia tanah akibat adanya

kegiatan penebangan pohon dan perusakan pada kawasan

lindung dan hutan lindung dan melakukan perusakan hutan

produksi lokasi IUPHHK PT. KNDI Kab. Madina Prop. Sumut

sebagai berikut :

Perusakan Hutan alam juga telah menyebabkan hilangnya bahan

organik tanah hutan pada luasan 14.695 ha sebanyak 2.736.209

ton bahan organik, 88.170 ton Nitrogen, 388,8 ton Fosfor, 1.833,9

ton Kalium, 16.693,5 ton Kalsium dan 2.398,2 ton Magnesium;

Konversi lahan hutan alam menjadi tanah terbuka telah

menyebabkan terjadinya peningkatan pH tanah dan menurunkan

pH tanah dan KTK tanah dan meningkatkan kejenuhan basa (KB).

Reaksi tanah (pH tanah) menurun sebesar 0,40, KTK tanah

menurun sebesar 14,45 me/100 gram, dan meningkatkan

kejenuhan basa sebesar 1,91 % ;

Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka telah menyebabkan

kerusakan sifat kimia tanah yaitu menurunkan C organik sebesar

9,31 %, N total sebesar 0,30 %, Fosfor sebesar 13,23 ppm, kalium

sebesar 0,16 me/100 gram, kalsium sebesar 2,84 me/100 gram,

magnesium sebesar 0,68 me/100 gram dan natrium sebesar 0,20

me/100 gram;

Bahwa perusakan hutan produksi terbatas juga telah

menyebabkan menurunnya unsur hara seperti C Organik, N, P, K,

Ca, Mg dan Na, dari tanah ekosistem tersebut, ini belum termasuk

unsur hara yang hilang karena biomassa tegakan hutan yang

ditebang akibat konversi hutan alam primer menjadi hutan

sekunder dan tanah terbuka ;

Bahwa dampak kerusakan sifat biologi tanah akibat adanya

kegiatan penebangan pohon dan melakukan perusakan hutan

produksi di IUPHHK PT. KNDI Kab. Madina Prop. Sumut adalah :

Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka telah menurunkan

jumlah mikroganisme tanah sebesar 18,25 x 10 6 spk/gr yaitu dari

40,75 x 10 6 spk/gr pada hutan alam menjadi 22,50 x 10 6 spk/gr

pada tanah terbuka.


Perusakan Hutan alam juga telah menurunkan keanekaragaman

genetik yang diindikatorkan menurun atau hilangnya jamur tanah

(fungi) sebesar 3,25 x 10 4 spk/gr yaitu dari 11,0 x 10 4 spk/gr

untuk hutan sekunder menjadi 7,75 x 10 4 spk/gr pada tanah

terbuka. Keberadaan mikroorganisme tanah sangat penting untuk

penelitian dan ilmu pengetahuan dan kesehatan di mana pada

lokasi tersebut belum dilakukan kegiatan tersebut.

Pada perusakan Hutan alam juga telah menyebabkan hilangnya/

menurunnya mikroorganisme yang sangat penting untuk

menunjang produktifitas lahan yaitu seperti hilangnya bakteri

pelarut fosfat sebesar 0,5 x 10 3 spk/gr yaitu dari 0,50x 10 3 spk/gr

untuk hutan alam menjadi tidak ada (0) untuk tanah terbuka.

Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka menurunnya total

respirasi sebesar 4,46 mgC-CO2/kg tanah/hari yaitu dari 28,20

mgC-CO2/kg tanah/hari untuk hutan alam menjadi 23,74 mgC-

CO2/kg tanah/hari untuk tanah terbuka.

Bahwa akibat kerusakan biologi tanah dikawasan hutan tersebut

dapat mempengaruhi kehidupan binatang di kawasan tersebut ;

Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang tanah sehingga dapat

menentukan mana tanah yang baik dan mana tanah yang rusak

sehingga dapat menentukan sampel yang dapat diambil ;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 324 -

326 berpendapat "bahwa pertanyaan berikutnya adalah apakah di

dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan hasil hutan dari lokasi areal

hutan produksi yang ijin HPH atau IUPHHK nya dimiliki oleh PT. KNDI

benar ada kerusakan yang bersifat terjadinya perubahan fisik, sifat

fisik atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu dan

tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”.

Bahwa mengenai fungsi hutan sendiri sebagaimana disebut dalam

Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.

19 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41

Tahun 1999 Tentang Kehutanan :

1. Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu :

a. Fungsi konservasi,

b. Fungsi Lindung, dan

c. Fungsi produksi.


2. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokoknya

sebagai berikut :



c. Fungsi Produksi.

Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf c dinyatakan

Hutan punya fungsi sesuai dengan fungsi pokoknya, maka

sesungguhnya fungsi Pokok Hutan Produksi adalah untuk

berproduksi, dan maksud dan tujuan pemberian ijin HPH

No.805/Kpts-VI/1999 Tanggal 30 September 1999 oleh Menteri

Kehutanan dan Perkebunan terhadap PT. KNDI adalah untuk

menjalankan fungsi hutan produksi yakni menghasilkan kayu yang

bersumber dari lokasi hutan produksi ;

Namun apakah dalam kegiatan menjalankan usahanya di areal HPH

yang dimiliki PT. KNDI ada kerusakan hutan yang mengakibatkan

hilangnya fungsi hutan ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini,

ternyata tidak ditemukan fakta bahwa pengelolaan pemungutan hasil

hutan dari areal lokasi HPH yang diberikan kepada PT. KNDI telah

mengakibatkan kerusakan yang sedemikian rupa yang dapat

berakibat terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, karena

sampai saat ini sesuai keterangan saksi-saksi areal lokasi ijin HPH

milik PT.KNDI di seputar sungai Singkuang Kabupaten Mandailing

Natal Propinsi Sumatera Utara masih tetap sebagai hutan produksi,

dan belum mengalami perubahan fisik, atau sifat fisik misalnya

menjadi daerah padang pasir atau tanah tandus dan kering dan lain

sebagainya ;

Bahwa benar di persidangan telah didengar ahli Dr. lr. Basuki Wasis,

MSi yang pada pokoknya mengatakan bahwa perusakan hutan

merupakan tindakan yang mengakibatkan perubahan secara

langsung terhadap sifat-sifat fisik dan hayatinya, contohnya harus

adanya pohon yang tidak boleh ditebang, namun ditebang karena

akan merubah turunannnya, akan tetapi keterangan ahli ini tidak ada

menjelaskan dan atau membuktikan sejauh mana perubahan secara

langsung terhadap sifat-sifat fisiknya apalagi mengenai hayatinya

telah terjadi pada lokasi areal HPH seluas 58.000 Ha milik PT. KNDI,

dan Ahli hanya menjelaskan telah terjadi penurunan permeabilitas


tanah sebesar 9,22-16,17 cm/jam dengan nilai maksimum pada hutan

alam sebesar 18,38 cm/jam, hutan sekunder terbakar sebesar 9,22

cm/jam dan tanah rusak sebesar 2,21 cm/jam dan jalan diperkeras 0

cm/jam. Hasil penelitian ini menunjukan telah terjadi perusakan tanah

yang diindikasikan dengan penurunan permeabilitas tanah.Hal

tersebut akan menurunkan stock air tanah yang mengakibatkan

banjir, run off, erosi dan longsor pada musim penghujan dan

kekeringan pada musim kemarau tetapi tidak menguraikan apakah

dalam hal ini telah terjadi perubahan fisik, sifat fisik, atau hayati di

areal lokasi HPH milik PT. KNDI seluas 58.000 Ha tersebut ;

Bahwa sesuai dengan keterangan ahli, Penelitian yang dilakukan oleh

Ahli dilaksananakan hanya dalam waktu 1 hari dan dengan hanya

mengambil sample tanah 2 kg, kayu dan kulit kayu, namun ahli dapat

menyimpulkan kerusakan hutan seluas 58.000 Ha, hal ini

menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim dalam memberi penilaian

tingkat akurasi penelitian yang dilakukan oleh ahli. Karena hal ini juga

bertentangan dengan keterangan Ahli Dr. lr.Bedjo Santoso yang pada

pokoknya mengatakan "KALAU INGIN MENGETAHUI APAKAH TPTI

DILAKUKAN DENGAN BAIK DAN BENAR, DEPHUT MEMINTA

AGAR LPI YANG MELAKUKAN PENILAIAN MAKA UNTUK ITU

DIPERLUKAN WAKTU SAMPAI 2 BULAN" ;

- Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas,

Pengadilan Negeri Medan berpendapat unsur ketiga “melakukan

kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”tidaklah terbukti ;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan halaman 324-326

tersebut di atas yang menyimpulkan bahwa unsur ketiga "melakukan

kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan” tidaklah terbukti adalah

dengan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum

tidak sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 ayat (6) huruf a, b dan

c KUHAP, yakni Pengadilan Negeri Medan dalam menilai kebenaran

keterangan seorang saksi, Hakim tidak dengan sungguh-sungguh

memperhatikan:






- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Ir. Umasda, saksi Cipto

Sejati, saksi Sugianto, saksi Gisto Sinaga, saksi Ir. Rura S Ginting

Munthe, saksi Ir. Prie Supriyadi, MM, saksi Ir. Wahyu Hidayat serta

keterangan Ahli Ir. Darmawi Bulkis, MM, Ahli Anderiyan dan Ahli DR.

Ir. Basuki Wasis, M.Si serta persesuaiannya antara yang satu dengan

yang lain dan alasan saksi/Ahli memberikan keterangan tersebut

diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sistim Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)

dengan filosofi lestari dimaksudkan untuk menjaga agar hutan

lestari sesuai dengan fungsi hutan, yakni :

a. Fungsi konservasi.

b. Fungsi lindung.

c. Fungsi produksi.

2. Bahwa PT. KNDI dalam melaksanakan haknya selaku pemegang

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) telah tidak

melaksanakan sistim Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia

(TPTI) dengan filosofi lestari, yakni kelestarian sesuai dengan

fungsi hutan sebagai fungsi produksi, hal mana terbukti dari hasil

penilaian Lembaga Independen (LPI) PT. FOCUS CONSULTING

GROUP, yang melakukan penilaian atas kinerja PT. KNDI

didasarkan pada permintaan Departemen Kehutanan R.I ;

3. Bahwa penilaian (LPI) PT. FOCUS CONSULTING GROUP yang

melakukan penilaian atas kinerja PT. KNDI menyimpulkan bahwa

kinerja PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) PT. Keang

Nam Development Indonesia masuk dalam peringkat BURUK.

Penilaian kinerja BURUK diartikan bahwa Unit Manajemen PT.

Keang Nam Development Indonesia tidak mampu mengelola

hutan secara lestari ditinjau dari ketiga aspek kelestarian yaitu

aspek produksi, ekologi dan sosial.

4. Bahwa PT, FOCUS CONSULTING GROUP yang melakukan

penilaian atas kinerja PT. KNDI adalah selama hal mana sesuai

dengan keterangan Ahli Dr. Ir. Bedjo Santoso yang diajukan oleh

Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan

JIKALAU INGIN MENGETAHUI APAKAH TPTI DILAKUKAN

DENGAN BAlK DAN BENAR, DEPHUT MEMINTA AGAR LPI

YANG MELAKUKAN PENILAIAN MAKA UNTUK ITU

DIPERLUKAN WAKTU SAMPAI 2 BULAN”.


5. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M,Si,

yang melakukan penelitian berdasarkan metode legal sampling

yang dibenarkan menurut standar operasi dan prosedure suatu

penelitian atas akibat tidak dilaksanakannya TPTI oleh PT. KNDI

menyimpulkan :

1) Bahwa PT. KNDI tidak berpedoman pada sistem silvikultur

TPTI akibatnya telah terjadi kerusakan stratifikasi tajuk pohon

secara vertikal dan horisontal, sebarang diameter batang

pohon, Kerusakan yang diakibatkan tersebut akan

mengganggu kelestarian hutan dan akan timbulnya kerusakan

lingkungan. Bahwa dampak kerusakan sifat fisik tanah akibat

adanya kegiatan kegiatan Kawasan Hutan Lindung dan

melakukan perusakan hutan produksi lokasi IUPHHK PT

KEANG NAM DEVELOPMENT INDONESIA di Kabupaten

Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara adalah :

a. Konversi lahan hutan dari Hutan alam menjadi tanah

terbuka dan hutan sekunder terbakar telah menyebabkan

terjadinya pemadatan tanah hal ini terlihat dengan

meningkatnya kerapatan limbak sebesar 0,06 -0,68 gram/cc

yaitu dari 0,63 gram/cc pada hutan alam menjadi 1,31

gram/cc pada tanah terbuka dan 0,69 gram/cc pada hutan

sekunder terbakar. Hal ini menunjukkan bahwa pada Hutan

Produksi telah terjadi kerusakan struktur tanah.

b. Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka dan hutan

sekunder terbakar secara nyata menurunkan porositas

tanah sebesar 4,73 - 26,05 % yaitu dari 76,35 % pada

hutan alam menjadi 50,3 % pada tanah terbuka dan 71,62

% pada hutan sekunder terbakar.

c. Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka dan hutan

sekunder terbakar telah menyebabkan terjadinya

penurunan pori drainase sangat cepat menurun sebesar

1,16 -9,79 % yaitu dari 18,32 % pada hutan alam menjadi

8,53 % pada tanah terbuka dan 17,16 % pada hutan

sekunder terbakar.

d. Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka, hutan

sekunder terbakar dan perkebunan sawit telah

menyebabkan terjadinya penurunan air tersedia menurun


sebesar 0,91 -6,52 % yaitu dari 13,74 % pada hutan alam

menjadi 7,22 % pada tanah terbuka dan 12,83 % pada


2) Bahwa dampak kerusakan sifat kimia tanah akibat adanya

kegiatan penebangan pohon dan perusakan pada kawasan

lindung dan hutan Lindung dan melakukan perusakan hutan

produksi lokasi IUPHHK PT. Keang Nam Development

Indonesia Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera

Utara adalah :

a. Perusakan Hutan alam juga telah menyebabkan hilangnya

bahan organik tanah hutan pada luasan 14.695 ha

sebanyak 2.736.209 ton bahan organik, 88.170 ton

Nitrogen, 388,8 ton Fosfor, 1.833,9 ton Kalium, 16.693,5 ton

Kalsium dan 2.398,2 ton Magnesium.

b. Konversi lahan hutan alam menjadi tanah terbuka telah

menyebabkan terjadinya peningkatan pH tanah dan

menurunkan pH tanah dan KTK tanah dan meningkatkan

kejenuhan basa (KB). Reaksi tanah (pH tanah) menurun

sebesar 0,40, KTK tanah menurun sebesar 14,45 me/100

gram, dan meningkatkan kejenuhan basa sebesar 1,91 %.

c. Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka telah

menyebabkan kerusakan sifat kimia tanah yaitu

menurunkan C organik sebesar 9,31 %, N total sebesar

0,30 %, Fosfor sebesar 13,23 ppm, kalium sebesar 0,16

me/100 gram, kalsium sebesar 2,84 me/100 gram,

magnesium sebesar 0,68 me/100 gram dan natrium

sebesar 0,20 me/100 gram.

Perusakan Hutan Produksi Terbatas juga telah

menyebabkan menurunnya unsur hara seperti C Organik,

N, P, K, Ca, Mg dan Na, dari tanah ekosistem tersebut, ini

belum termasuk unsur hara yang hilang karena biomassa

tegakan hutan yang ditebang akibat konversi hutan alam

primer menjadi hutan sekunder dan tanah terbuka.

3) Bahwa dampak kerusakan sifat biologi tanah akibat adanya

kegiatan penebangan pohon dan melakukan perusakan hutan

produksi di IUPHHK PT KEANG NAM DEVELOPMENT


INDONESIA Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera

Utara adalah :

a. Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka telah

menurunkan jumlah mikro organisme tanah sebesar 18,25 x

10 6 spk/gr yaitu dari 40,75 x 106 spk/gr pada hutan alam

menjadi 22,50 x 106 spk/gr pada tanah terbuka.

b. Perusakan Hutan alam juga telah menurunkan

keanekaragaman genetik yang diindikatorkan menurun atau

hilangnya jamur tanah (fungi) sebesar 3,25 x 10 4 spk/gr

yaitu dari 11,0 x 10 4 spk/gr untuk hutan sekunder menjadi

7,75 x 10 4 spk/gr pada tanah terbuka. Keberadaan

mikroorganisme tanah sangat penting untuk penelitian dan

ilmu pengetahuan dan kesehatan dimana pada lokasi

tersebut belum dilakukan kegiatan tersebut.

c. Pada perusakan Hutan alam juga telah menyebabkan

hilangnya/menurunnya mikroorganisme yang sangat

penting untuk menunjung produktifitas lahan yaitu seperti

hilangnya bakteri pelarut fosfat sebesar 0,5 x 10 3 spk/gr

yaitu dari 0,50 x 10 3 spk/gr untuk hutan alam menjadi tidak

ada (0) untuk tanah terbuka. Konversi hutan alam menjadi

tanah terbuka menurunnya total respirasi sebesar 4,46

mgC-CO2/kg tanah/hari yaitu dari 28,20 mgC-CO2/kg

tanah/hari untuk hutan alam menjadi 23,74 mgC- CO2/kg

tanah/hari untuk tanah terbuka.

4) Bahwa Rusaknya pada hutan produksi (hutan alam) di IUPHHK

PT. Keang Nam Development Indonesia Kabupaten Mandailing

Natal Propinsi Sumatera Utara tidak dapat dipulihkan dan

mustahil untuk mengembalikan seperti sediakala karena

ekosistem hutan alam klimaks yang terbentuk hasil suksesi

vegetasi selama jutaan tahun.

6. Berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor

41 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan kerusakan hutan

adalah terjadinya perubahan fisik, sitar fisik, atau hayatinya, yang

menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan

sesuai dengan fungsinya ;


7. Bahwa mengenai fungsi hutan sendiri sebagaimana disebut dalam

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan

mempunyai tiga fungsi, yaitu :



c. Fungsi Produksi.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 6 disebutkan :

Ayat (1) : Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi

konservasi, lindung, dan produksi. Setiap wilayah hutan

mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan

fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan

ekosistemnya.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan fungsi pokok hutan adalah

fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan.

8. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 Tentang Kehutanan dikaitkan dengan Keputusan

Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 805/Kpts-VI/1999

Tanggal 30 September 1999 tentang Pembaharuan hak

Pengusahaan Hutan Kepada PT. Keang Nam Development

Indonesia di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara PT. Keang

Nam Development Indonesia telah mendapat fasilitas dari negara

berupa izin pengusahaan hutan (sekarang Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/IUPHHK) seluas 58.590 (lima

puluh delapan ribu lima ratus sembiIan puluh) Hektar kawasan

hutan yang terletak di kawasan hutan Sungai Singkuang - Sungai

Natal Kabupaten Mandailing Natal, diperoleh fakta hukum :

1) Bahwa fungsi hutan seluas 58.590 hektar kawasan hutan yang

terletak di kawasan hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal

Kabupaten Mandailing Natal yang diberikan Izin Usaha

Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) kepada PT. KNDI

adalah HUTAN PRODUKSI;

2) Bahwa untuk menjaga agar fungsi hutan tetap terjaga, yakni

sebagai hutan produksi, maka Pemerintah telah mengatur tata


cara pengelolaan hutan dengan sistim Silvikultur Tebang Pilih

Tanam Indonesia (TPTI) ;

3) Bahwa sesuai dengan laporan (LPI) PT. FOCUS

CONSULTING GROUP yang melakukan penilaian atas kinerja

PT. KNDI menyimpulkan bahwa kinerja PHPL PT. Keang Nam

Development Indonesia masuk dalam peringkat BURUK.

Penilaian kinerja BURUK diartikan bahwa Unit Manajemen PT.

Keang Nam Development Indonesia tidak mampu mengelola

hutan secara lestari ditinjau dari ketiga aspek kelestarian yaitu

aspek produksi, ekologi dan sosial ;

4) Bahwa di samping itu, sesuai dengan keterangan ahli DR. Ir.

Basuki Wasis, MSi, yang melakukan penelitian atas akibat

tidak dilaksanakannya TPTI oleh PT. KNDI yang dilakukan

berdasarkan metode legal sampling menyimpulkan :

a) Telah terjadi kerusakan sifat fisik tanah ;

b) Telah terjadi kerusakan sifat kimia tanah ;

c) Terjadi kerusakan sifat biologi tanah;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam

pertimbangannya hal 325 yang pada pokoknya sebagai berikut

"bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini,

ternyata tidak ditemukan fakta bahwa pengelolaan pemungutan hasil

hutan dari areal lokasi HPH yang diberikan kepada PT. KNDI telah

mengakibatkan kerusakan yang sedemikian rupa yang dapat

berakibat terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, karena

sampai saat ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi areal lokasi ijin

HPH milik PT. KNDI diseputar sungai Singkuang Kabupaten

Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara masih tetap sebagai hutan

produksi, dan belum mengalami perubahan fisik atau sifat fisik

misalnya menjadi daerah padang pasir atau tanah tandus dan kering

dan lain sebagainya". Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di

atas telah salah menerapkan atau menerapkan hukum tidak

sebagaimana mestinya dalam menafsirkan pengertian unsur

"kerusakan hutan" dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999

tentang Kehutanan. Berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.41

Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan kerusakan


hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya,

yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat

berperan sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini Majelis Hakim

dalam pertimbangannya sangat tendensius dan seolah-olah sangat

berkepentingan dan mencari alasan pembenar untuk membebaskan

Terdakwa dari dakwaan oleh karena terjadinya kerusakan hutan tidak

perlu menunggu hutan tersebut menjadi tandus atau menjadi gurun

pasir, akan tetapi cukup apabila fungsi hutan terganggu atau tidak

dapat berperan sesuai dengan fungsinya dalam hal ini sebagai hutan

produksi;

- Bahwa Majelis mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

undang-undang di mana :

1. Majelis tidak mempertimbangkan dua keterangan ahli di dalam

berkas dan persidangan secara tepat dan benar yaitu

pertimbangan pada halaman 325 yang menyatakan tidak terjadi

kerusakan hutan karena belum mengalami perubahan fisik/sifat

fisik misalnya menjadi daerah padang pasir/tanah tandus, kering

dan lain sebagainya adalah suatu kesimpulan yang keliru dan

terlalu naif bagi seorang penegak hukum.

Keterangan ahli yang disajikan dalam berkas perkara dan

persidangan terdapat dua ahli yaitu Ahli dari IPS DR. IR. Basuki

Wasis, Msi (melakukan penelitian secara random) dan ahli dari

Lembaga Penilai Independen/LPI yaitu Ir. Darmawi Bulkis

(melakukan penelitian lapangan secara detail), akan tetapi yang

dijadikan pertimbangan adalah keterangan dari DR. IR. Basuki

Wasis, Msi (IPB) sehingga Majelis Hakim meragukan hasil

penelitian ahli sedangkan keterangan ahli dari LPI yaitu Ir.

Darmawi Bulkis tidak dipertimbangkan oleh Majelis yang intinya :

Bahwa kinerja PT. KNDI masuk dalam peringkat buruk artinya

managemen PT. KNDI tidak mampu mengelola hutan secara

lestari ditinjau dari aspek produksi, ekologi di mana hal tersebut

sejalan dengan penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun

1999 "bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan

fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan

tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan

fungsinya;


Telah terjadi kepunahan beberapa jenis pohon (spesies

tanaman) di lokasi IUPHHK PT. KNDI seperti : pohon alim,

basul, keruing minyak, resak kayu layang-layang, semangkok

dan tumus bahkan untuk jenis kayu indah (resak tembaga)

sudah tidak ditemukan lagi yang tertuang dalam surat LPI

kepada PT. KNDI Nomor : 184/FPG/XI/2005 Tanggal 18

November 2005. Bahkan atas penelitian LPI tersebut, Menteri

Kehutanan secara sadar telah mengeluarkan Keputusan No.

SK. 351/Menhut-II/2007 Tanggal 22 Oktober 2007 mencabut

Keputusan Menhut No. 805/Kpts-VI/1999 Tanggal 30

September 1999 tentang Pembaharuan HPH PT. KNDI di

Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara. Jadi

sifat negarawan Menteri Kehutanan dengan mencabut SK

tersebut adalah suatu sifat yang terpuji dan Hakimpun akan

lebih mempunyai rasa keadilan apabila hal ini sudah diketahui

sebelumnya.

2. Tidak melakukan klarifikasi dan pendalaman terhadap keterangan

7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di

persidangan. Keterangan saksi sebanyak tujuh orang yang terdiri

dari : Simon Agustinus Sihombing, Wilson Marpaung, Ruslan

Nasution, Hanafi Hasibuan, Samad Lubis, Biasa Sitepu dan

Mahadi didengar di persidangan telah memberikan keterangan

berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada

tingkat penyidikan. Dalam hal persidangan ditemukan keterangan

yang berbeda dengan BAP bagi Hakim untuk menggali kebenaran

keterangan para saksi, alasan saksi memberikan keterangan yang

tidak sama dengan BAP dan alasan apa yang menyebabkan

keterangannya berbeda. Harus dapat diklarifikasi dalam

persidangan untuk mencari kebenaran formil dan kebenaran

materil sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang. Jadi adalah

tidak sesuai dengan aturan beracara atau kelaziman persidangan

apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam

menyidangkan/mengadili perkara atas nama Terdakwa Adelin Lis

dimaksud dan tidak melaksanakan bunyi dari Pasal 28 ayat (1) UU

No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut :


• Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang menyimpulkan bahwa

unsur ketiga "melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan

hutan" tidak terbukti adalah karena Hakim tidak menerapkan

peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana

mestinya, yakni Pasal 185 ayat (6) huruf a, b dan c KUHAP, yakni

Pengadilan Negeri Medan dalam menilai kebenaran keterangan

seorang saksi, Hakim tidak dengan sungguh-sungguh

memperhatikan:





• Bahwa apabila Pengadilan Negeri Medan dalam menilai unsur

ketiga "melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan"

dengan menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum

sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 ayat (6) huruf a, b dan c

KUHAP, yakni Pengadilan Negeri Medan dalam menilai kebenaran

keterangan seorang saksi, Hakim dengan sungguh-sungguh

memperhatikan keterangan saksi-saksi Ir. Umasda, saksi Cipto

Sejati, saksi Sugianto, saksi Gisto Sinaga, saksi Ir. Rura S Ginting

Munthe, saksi Ir. Prie Supriyadi, MM, saksi Ir. Wahyu Hidayat serta

keterangan Ahli Ir. Darmawi Bulkis, MM, Ahli Anderiyan dan Ahli

DR. Ir. Basuki Wasis, MSi dengan memperhatikan persesuaian

antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian

antara keterangan saksi dengan alat bukti lain dan alasan yang

mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang

tertentu, maka dipastikan Pengadilan Negeri Medan akan

berpendapat bahwa unsur ketiga "melakukan kegiatan yang

menimbulkan kerusakan hutan" TELAH TERBUKTI;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan juga telah salah menerapkan hukum

atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2004, yakni Pengadilan Negeri Medan menyimpulkan dalam

putusannya bahwa apabila telah ditetapkan sanksi administratif dalam peraturan

tersebut, maka tidak dapat lagi dikenakan sanksi pidana (pertimbangan dalam

putusan antara lain halaman 316 dan 317) ;


Bahwa adapun kesimpulan Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah

tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

telah diatur sebagai berikut :

Ayat (1) :

Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini,

dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78

mewajibkan kepada penanggungjawab perbuatan itu untuk membayar ganti

rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada

Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain

yang diperlukan ;

Ayat (2) :

Setiap izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa

lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil

hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di

luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi

administratif;

Ayat (3) :

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tersebut jelas bahwa ketentuan sanksi administratif hanya

dikenakan apabila perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ;

- Bahwa di samping itu, sesuai dengan asas "Lex Superior Legi Inferior”

bahwa peraturan lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih

tinggi, yang berarti semua ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang kehutanan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor

41 Tahun 1999 ;

Bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa telah didakwa yang disusun

secara subsidair dan oleh karena kami selaku Jaksa Penuntut Umum

berkeyakinan bahwa dakwaan kedua primair telah terbukti bagi perbuatan

Terdakwa maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu lagi kami buktikan,

Bahwa namun demikian oleh karena Majelis Hakim telah membebaskan

Terdakwa dari semua dakwaan kedua maka kami akan membuktikan bahwa

pembebasan Terdakwa dari dakwaan kedua subsidiair dan lebih subsidiair

sangat tidak berdasar.


Bahwa dalam dakwaan kedua subsidiair Terdakwa telah didakwa

melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5), ayat (14) UU Nomor :

41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU

Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan

usaha ;

- Unsur dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut

hasil hutan di dalam hutan ;

- Unsur tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang ;

- Unsur perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada


perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE HANDELlNG) ;

Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangannya hal. 328 yang pada pokoknya

sebagai berikut :

“Bahwa tentang unsur kedua menebang atau memanen atau memungut hasil

hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang

tentang hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan

adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemungutan hasil hutan dan telah

memiliki izin hak pengusahaan hutan berdasarkan keputusan Menteri

Kehutanan No. 805/Kpts-VI/1999 Tanggal 30 September 1999 yang masih sah

berlaku karena belum ada pencabutan hingga saat ini bahwa apa yang telah

kami pertimbangkan perihal yang menyangkut tentang keabsahan izin HPH

yang dimiliki oleh PT. KNDI berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No.

805/Kpts-VI/1999 Tanggal 30 September 1999 adalah penimbangan kami juga

di dalam dakwaan subsidiair ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa izin HPH yang dimiliki oleh PT. KNDI tersebut dipandang

masih sah berlaku sepanjang tidak ada pencabutan izin oleh karenanya

berdasarkan uraian dan penimbangan kami tersebut di atas maka unsur kedua

menebang pohon memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa

memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang tidaklah terbukti menurut

hukum."

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau

menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, di mana berdasarkan


Tanggal 30 September 1999, Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah

memutuskan sebagai berikut :


PERTAMA :

Memberikan Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Keang Nam

Development Indonesia atas areal hutan yang terletak di Propinsi Daerah

Tingkat I Sumatera Utara untuk jangka waktu 55 tahun (20 tahun ditambah daur

tanaman pokok), dengan ketentuan sebagai berikut: :

1. Areal Hak Pengusahaan Hutan tersebut adalah seluas kurang lebih 58.590

(lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh) hektar yang terletak

pada Kelompok Hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal Propinsi Daerah

Tingkat I Sumatera Utara ;

2. Luas dan letak defenitif areal Hak Pengusahaan Hutan tersebut di atas

ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan setelah

dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.

3. Mengikutsertakan Koperasi (Koperasi Masyarakat setempat dan Koperasi

Sinar Meranti) 25% sebagai hak kompensasi masyarakat (15% dialihkan

langsung pada saat Koperasi terbentuk dan 10% diangsur selama 5 tahun

dengan hak opsi kenaikan 1 % setiap tahun), Lembaga Pendidikan setempat

10% dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 10% sebagai Pemegang

Saham Perusahaan.

KETIGA :

1. Pengalihan Saham PT. Keang Nam Development Indonesia kepada

Koperasi, Lembaga Pendidikan setempat dan BUMO harus direalisasikan

selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya

Keputusan ini.

KEEMPAT :

1. Apabila PT. Keang Nam Development Indonesia tidak merealisasikan

pengalokasian saham Koperasi, Lembaga Pendidikan dan BUMD

sebagaimana Amar KETIGA butir 1 maka Keputusan ini dinyatakan batal

dan tidak berlaku lagi. Bahwa sesuai dengan Amar KETIGA butir 1

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 805/Kpts-VI/99

Tanggal 30 September 1999, adapun Pengalihan Saham PT. Keang Nam



tahun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Nomor : 805/Kpts-VI/99 Tanggal 30 September 1999, yang berarti selambat-

lambatnya pada Tanggal 1 Oktober 2001.

Bahwa ternyata PT. Keang Nam Development Indonesia tidak pernah

mengalokasikan saham kepada Koperasi, Lembaga Pendidikan dan Badan


Usaha Milik Daerah (BUMD), yang berarti berdasarkan Amar KEEMPAT butir 1,


Tanggal 30 September 1999 dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

Bahwa ketentuan di dalam Amar KEEMPAT butir 1 (dinyatakan batal dan

tidak berlaku lagi) dalam pelaksanaannya tidak memerlukan keputusan

(Beschiking) lagi melainkan bersifat batal demi hukum (Nietigbaar) bukan dapat

dibatalkan (Vernietigbaar) sebagaimana ditafsirkan oleh Majelis Hakim. Oleh

karena selambat-lambatnya pada Tanggal 1 Oktober 2001 kewajiban PT. KNDI

belum direalisasikan maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Nomor: 805/Kpts-VI/99 Tanggal 30 September 1999 dinyatakan batal dan tidak

berlaku lagi. Dan oleh karena IUPHHK PT. KNDI sudah dinyatakan batal dan

tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Oktober 2001 maka tindakan atau perbuatan

PT. KNDI di dalam melakukan penebangan pohon atau memanen atau

memungut hasil hutan di dalam hutan tidak dapat dibenarkan.

Bahwa sesuai dengan uraian di atas apabila Majelis Hakim menerapkan

hukum pembuktian dengan benar, khususnya mengenai penilaian tentang

kewajiban PT. KNDI yang belum direalisasikan sebagaimana dalam Amar


Tanggal 30 September 1999, maka seharusnya Majelis Hakim akan

berpendapat unsur dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau

memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat

yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidiair telah terbukti

secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Bahwa dalam dakwaan kedua lebih subsidiair Terdakwa telah didakwa

melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7), ayat (14) UU Nomor :

41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU

Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 42 PP No. 45 Tahun 2004

tentang Perlindungan Hutan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-

unsurnya sebagai berikut:

- Unsur apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan

usaha.

- Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan ;

- Unsur tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil

hutan ;

- Unsur perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada


perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING);


Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangannya hal. 329 yang pada pokoknya

sebagai berikut : unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang

tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat sahnya hasil hutan, berdasarkan

fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi,

keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dan beserta sejumlah barang bukti

beserta dokumen dan surat-surat telah terungkap fakta bahwa PT. KNDI di

dalam mengangkut hasil hutan yang diproduksi/dieksploitasi dari areal HPH

milik PT. KNDI di Sungai Singkuang Kabupaten Mandailing Natal Propinsi

Sumatera Utara dengan menggunakan sarana alat angkut laut/tug

boat/tongkang terlebih dahulu kayu-kayu yang telah ditumpuk di tempat

penumpukan kayu/TPk atau log pond melakukan pengurusan SKSHH sebagai

dokumen yang akan menyertai kayu/hasil hutan yang akan diangkut menuju

lokasi PT. Mujur Timber di Sibolga dan sesuai dengan fakta dipersidangan

dalam setiap pengapalan kayu yang akan diangkut selalu diperiksa dan dicek

atau diteliti oleh petugas Dinas Kehutanan setempat barulah SKSHH diisi dan

ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

(P2SKSHH) dan selelah itu barulah alat pengangkutan dapat diberangkatkan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan

dokumen SKSHH adalah sebagai tanda legalitas kayu yang diangkut dan tidak

lazim bila dokumen SKSHH dikaitkan dengan tanda terima kayu oleh nahkoda

kapal, oleh karena tanda terima oleh nahkoda kapal tidak dikenal sebagai

dokumen di dalam lalu lintas pengangkutan kayu.

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau

menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni hukum pembuktian, di

mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menilai tanda terima

nahkoda sebagai tanda terima saja padahal dari bukti tanda terima nahkoda

tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk tentang adanya

pengangkutan kayu yang dilakukan oleh PT. KNDI di mana data dalam tanda

terima nahkoda volumenya lebih besar dari apa yang tertera dalam SKSHH.

Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 50 (3) huruf h UU

No. 41 Tahun 1999 khususnya penjelasan yang berbunyi "yang dimaksud

dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa setiap pengangkutan,

penguasaan, atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan tempat yang sama

harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara

isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan

keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut

dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti'.


Di depan persidangan terungkap fakta adanya pengangkutan kayu oleh PT.

KNDI yang jumlahnya tidak sesuai dengan dokumen SKSHH yang

menyertainya karena jumlah kayu yang diangkut sesuai dengan tanda terima

nakhoda lebih besar dari jumlah kayu yang tertera dalam SKSHH. Namun

demikian Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan tanda terima kayu

tersebut tidak lazim sebagai dokumen untuk lalu lintas pengangkutan kayu,

seharusnya sesuai dengan penjelasan Pasal 50 (3) huruf h kayu-kayu yang

diangkut tersebut dinyatakan sebagai kayu yang illegal karena adanya ketidak

sesuaian jumlah kayu dengan dokumen yang menyertai.

Majelis tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak

sebagaimana mestinya dalam hal :

- Di dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999

apabila antara isi dokumen Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun

volumenya maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-

surat yang sah sebagai bukti.

- Di dalam kasus ini sebagaimana didalilkan Jaksa Penuntut Umum dalam

surat dakwaan jelas terbukti bahwa jumlah kayu yang tercantum dalam

SKSHH tidak sama dengan kayu yang diangkut, dengan bukti surat tanda

terima barang (kayu) di atas kapal yang dibuat oleh nakhoda sebagai

dokumen resmi pengangkutan pelayaran (Daftar Muatan Kapal atau B/L).

- Menurut ketentutan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41

Tahun 1999 maka kayu-kayu yang diangkut itu sama dan sebangun dengan

pengertian tidak mempunyai SKSHH (bukti).

- Jadi pertimbangan Majelis di halaman 330 yang menyatakan "…. adalah

tidak lazim dokumen SKSHH dikaitkan dengan tanda terima kayu oleh

nakhoda kapal, oleh karena tanda terima kayu oleh nakhoda kapal tidak

dikenal sebagai dokumen di dalam lalu lintas pengangkutan kayu" adalah

keliru.

Bahwa sesuai dengan uraian di atas apabila Majelis Hakim menerapkan hukum

pembuktian dengan benar, khususnya mengenai penilaian tentang tanda terima

nakhoda yang dengan tanda terima nakhoda tersebut dapat diperoleh petunjuk

bahwa benar terjadi perbedaan mengenai jumlah, jenis dan volume kayu yang

diangkut, maka seharusnya Majelis Hakim akan berpendapat unsur dengan

sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi

bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana


dalam dakwaan kedua lebih subsidiair telah terbukti secara sah dan

menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 : bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, menurut Mahkamah Agung

dapat dibenarkan, dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut

Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri tesebut

adalah pembebasan yang tidak murni, sebab didasarkan pada penafsiran yang

keliru tentang unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu

Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tentang

perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu unsur

melawan hukum dan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian

sehubungan dengan terbukti atau tidaknya “unsur melawan hukum” dalam

perbuatan Terdakwa dan Pasal 50 ayat (2) Jo. Pasal 78 ayat (1), ayat (14) UU

Nomor : 41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas UU Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selanjutnya mempertimbangkan

keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku

Pemohon Kasasi sebagai berikut :

Selanjutnya menurut Mahkamah Agung judex facti salah menerapkan hukum,

karena dalam hal cara mengadili judex facti tidak melaksanakan menurut

undang-undang karena judex facti telah membenarkan bahwa Terdakwa telah

melakukan perbuatan yang didakwakan namun menyatakan bahwa perbuatan

tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan yang tunduk

dalam hukum administrasi, yang sanksinya berupa tindakan administratif

belaka;

- Bahwa judex facti juga keliru dalam menafsirkan Surat Menteri Kehutanan

No. S.613/Menhut-II/2006 tanggal 27 September 2006 dan Surat Kepala

Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Kehutanan Sumatera Utara No.Pol : K/102/VII/2007/ Dit Reskrim tertanggal

19 Juli 2007 karena menyatakan sudah tepat dan benar serta sesuai dengan

ketentuan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, karena penebangan-

penebangan yang dilakukan diluar RKT, dan menurut Mahkamah Agung


bahwa Menteri Kehutanan maupun Direktur Reskrim Poldasu tidak

mempunyai kompetensi untuk menyatakan suatu perbuatan merupakan

tindak pidana atau tindakan administratif, karena yang berwenang

menyatakan apakah suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana atau

bukan adalah Hakim ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan

keterangan saksi–saksi bahwa benar PT. Keang Nam Development

Indonesia telah mendapat fasilitas dari negara berupa izin pengusahaan

hutan di kawasan hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal Kabupaten

Mandailing Natal sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No:

238/KPTS Um/5/1974 yang telah beberapakali diperpanjang dan terakhir

diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

805/KPTS-VI/1999 tanggal 30 September 1999. Selanjutnya berdasarkan

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 805/Kpts-

IV/1999, tanggal 30 September 1999, PT. Keang Nam Development

Indonesia mendapatkan fasilitas dari Negara Republik Indonesia Cq.

Departemen Kehutanan RI berupa Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(UPHHK) seluas ± 58.590 (lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan

puluh) Ha yang terletak pada kelompok hutan produksi sungai Singkuang-

Sungai Natal, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, (dahulu

sebelum tahun 2000 adalah Kec. Natal, Kab. Tapanuli Selatan), Propinsi

Sumatera Utara, diberikan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, yang

berlaku surut sejak tahun 1994 s/d tahun 2029 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, sistim silvikultur

TPTI tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan PT. Keang Nam Development

Indonesia akibatnya menimbulkan kerusakan hutan di areal IUPHHK PT. Keang

Nam Development Indonesia, sesuai keterangan para saksi serta temuan

Lembaga Penilai Independen (LPI-Mampu) PT. Focus Consulting Group,

dengan hasil penilaian lapangan sangat buruk ;

Semua ini terjadi karena Terdakwa ADELIN LIS selaku Direktur

Keuangan / Umum di PT. Keang Nam Development Indonesia tidak pernah

mengeluarkan dana operasional untuk kegiatan sistim Silvikultur Tebang Pilih

Tanam Indonesia (TPTI) yang mengakibatkan penebangan pohon kayu hasil

hutan dari periode tahun 2000 s/d tahun 2005 tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, antara lain lokasi penebangan berada di luar Blok Tebangan /

Petak Tebangan Rencana Karya Tahunan (RKT) telah menimbulkan kerusakan

hutan;


Bahwa Mahkamah Agung juga menilai Keputusan Direktur Jenderal

Pengusahaan Hutan No. 152/Kpts/IV/BPHH/1993, tanggal 19 Oktober 1993

tentang Pedoman Penyusunan RKT Pengusahaan Hutan sebagaimana telah

dirubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor

203/Kpts/IV-BPHH/1994, tanggal 7 November 1994 tentang Penyempurnaan

Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 152/Kpts/IV-BPHH/ 1993,

tanggal 19 Oktober 1993 tentang penilaian dan pengesahan Usulan RKT

Pengusahaan Hutan Alam dan Kepmenhut RI No. 16/Kpts-II/2003, tanggal 8

Januari 2003, tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana

Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada

hutan alam Pedoman Penyusunan RKT Pengusahaan Hutan bahwa Penilaian

RKT UPHHK pada hutan alam diatur Persyaratan Pokok dan Persyaratan

Penunjang yang wajib dipedomani baik oleh pihak perusahaan PT. Keang Nam

Development Indonesia ;

Menimbang bahwa apabila Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan

tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta bahwa ternyata penebangan

pohon yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Keang Nam Development

Indonesia pada periode tahun 2000 s/d tahun 2005 terbukti berada di luar

Rencana Karya Tahunan (RKT).Sementara saksi Sucipto Tobing menyatakan

bahwa dalam melakukan penebangan tidak bisa dilakukan di luar areal RKT,

tetapi harus di dalam areal RKT sendiri. Selanjutnya berdasarkan hasil

pengukuran Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wil-1 Medan

dan Hasil Pemeriksaan Rekonstruksi Lapangan yang dilaksanakan oleh

Penyidik, Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wil-I Medan

serta Saksi dari Karyawan PT. Keang Nam Development Indonesia (Cruiser,

Operator Chain Saw dan petugas TPTI) di dalam Areal IUPHHK PT. Keang

Nam Development Indonesia yang terletak di Kec. Muara Batang Gadis, Kab.

Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, diketahui Penebangan Pohon Kayu

hasil hutan pada :

1. Tahun 2000 berada pada titik koordinat 000 57’ 22,4” LU dan 990 03’ 26,4”

BT, kemudian diploting ke dalam Peta Lampiran Rencana Kerja Tahunan

(RKT) 2000, diketahui Posisi Titik Koordinat tersebut berada di luar RKT

2000 dalam IUPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia, dengan

menggunakan alat mesin Chain Saw dan hasil penebangan 12.153 batang

atau volume 30.706,02 M³, dengan jenis Meranti, Kapur, Keruing, Damar,

Resak, Jelutung dan Kelompok Rimba Campuran.


2. Tahun 2001 berada di lokasi Jalan Danau KM 12, berada di luar Rencana

Kerja Tahunan (RKT) 2001, dengan menggunakan alat mesin Chain Saw

dan hasil penebangan 11.521 batang atau volume 24.497,95 M³, dengan

jenis Meranti, Kapur, Keruing, Damar, Resak, Jelutung dan Kelompok Rimba

Campuran.





menggunakan alat mesin Chain Saw dan hasil penebangan 24.533 batang

atau volume 51,340.73 M³, dengan jenis Meranti, Kapur, Keruing, Damar,






menggunakan alat mesin Chain Saw dan hasil penebangan 9,027 batang




BT, kemudian diploting kedalam Peta Lampiran Rencana Kerja Tahunan







BT dan titik koordinat 000 54’ 06,9” LU dan 990 06’ 43,3” BT, kemudian

diploting ke dalam Peta Lampiran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2005,

diketahui Posisi Titik Koordinat tersebut berada di luar RKT 2005 dan juga

berada di luar IUPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia, dengan


atau volume 28.299,85 M³, dengan jenis Meranti, Kapur, Keruing, Damar,


Bahwa penebangan–penebangan yang dilakukan di luar RKT juga dibenarkan

oleh saksi CIPTO SEJATI, yang menerangkan bahwa :


- bahwa saksi mencatat hasil yang didapat berdasarkan alat GPS, kemudian

di floating dan disesuaikan dengan Peta, ternyata hasil floating berada di luar

RKT ; bahwa penentuan hasil yang didapat dari alat GPS yang dipergunakan

oleh saksi adalah benar / tidak salah ;

- Adapun hasil pengambilan titik koordinat tersebut adalah :

1) 00° 50′ 26,7′′ LU dan 99° 00′ 40,5′′ BT, yaitu TPK

Tabuyung.

2) 00° 53′ 38,9′′ LU dan 99° 03′ 32,0′′ BT, yaitu TPn

Pinang.

3) 00° 54′ 02,6′′ LU dan 99° 04′ 45,3′′ BT, yaitu Camp

Pinang, Perumahan Karyawan, Mess, Bengkel, Pool Kenderaan dan alat

berat.

4) 00° 56′ 51,3′′ LU dan 99° 05′ 21,8′′ BT, yaitu Km.

9 Aek Lambe.

5) 00° 55′ 13,1′′ LU dan 99° 04′ 03,2′′ BT, yaitu TPn

Km. 4, Jalan Danau.

6) 00° 53′ 56,5′′ LU dan 99° 06′ 39,8′′ BT, yaitu Camp.

Tarik Km. 4 KLI Coridor.

- Bahwa setelah saksi memfloating titik-titik koordinat dari hasil pelaksanaan

tugas tersebut, kemudian di masukkan ke dalam Peta Kerja RKT tahun 2005

dengan Skala 1 : 50.000 dan disimpulkan untuk 6 (enam) titik koordinat

tersebut berada di luar areal RKT tahun 2005 IUPHHK PT. KNDI ;

- Bahwa saksi membuat di dalam areal kerja sedangkan untuk titik koordinat

tahun 2005 diluar RKT 2005 dan berdasarkan dari data pendukung setelah

difloating RKT yang ternyata memang berada di luar areal RKT ;

- Bahwa untuk RKT tahun 2005 yang ditunjukkan penyidik adalah berada di

luar areal RKT tahun 2005 ;

- Bahwa saksi mengatakan Penyidik membawa saksi jauh dari RKT tahun

2005 ;

- Bahwa ketika itu saksi tidak mengetahui TPK Tabuyung, TPK Pinang, TPK

Camp Pinang TPK Logs Pond ;

- Bahwa saksi mempunyai tujuan untuk mengambil data ke lapangan ;

- Bahwa TPK Tabuyung tidak berada di lokasi RKT tahun 2005 ;

- Bahwa TPK Pinang diluar RKT tahun 2005 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, bahwa pengangkutan kayu

bulat hasil hutan selalu dengan menggunakan alat angkut ponton yang ditarik


dengan kapal tarik (Tug Boat) oleh Ruslan Nasution salah seorang karyawan

PT. Keang Nam Development Indonesia.

Bahwa pada periode tahun 2000 s/d tahun 2005 terbukti disertai dengan

Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang tidak sah,

karena dokumen SKSHH disalin dari isi Laporan Hasil Cruising (LHC) fiktif,

sehingga dapat dinyatakan bahwa dokumen SKSHH yang menyertai

pengangkutan kayu bulat hasil hutan secara otomatis adalah fiktif / tidak sama

dengan keadaan fisik kayu bulat, baik jenis, jumlah, maupun volumenya, sesuai

keterangan para saksi, (Cruiser, Operator Chain Saw, P2LHP dan P2SKSHH),

dokumen SKSHH dan kayu bulat tersebut sebagian besar dijual dan diterima di

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT. Mujur Timber, yang terletak di Jln.

Sibolga – Barus Km. 10 Desa Pargadungan, Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan

alat bukti surat dan alat bukti lainnya, selaku pemegang ijin pengelolaan hutan,

Terdakwa bersama-sama saksi Ir. Oscar Sipayung, saksi Ir. Washington Pane

selaku Direksi PT Keang Nam Development Indonesia, beserta saksi Ir. Sucipto

L. Tobing dan saksi Ir. Budi Ismoyo, melakukan tindakan secara tidak sah

dengan cara melakukan pemungutan hasil hutan di luar Rencana Kerja tahunan

yang telah disahkan.

Hal ini terlihat dari data-data sebagai berikut :

1. Tahun 2000 melakukan penebangan serta telah memungut hasil hutan

berupa kayu tebangan sebanyak 15.544 batang dengan volume seluruhnya

37.608,65 M³ di Jalan Danau KM.10 yang berada pada titik koordinat 000 57’

22,4” LU dan 990 03’ 26,4” BT, di luar RKT PT. Keang Nam Development

Indonesia tahun 2000;


berupa kayu tebangan sebanyak 14.697 dengan volume seluruhnya

29.090,15 M³, di lokasi di Jalan Danau KM.12 di luar RKT PT. Keang Nam

Development Indonesia tahun 2001 ;



55.451,32 M³ di Jalan Koridor KM 9 pada titik koordinat 000 55’ 06,9” LU dan

990 07’ 09,0” BT, berada di luar RKT PT. Keang Nam Development




20.659,73 M³ di Jalan Koridor KM 9 berada pada titik koordinat 000 54’


55,6” LU dan 990 06’ 55,4” BT, berada di luar RKT PT. Keang Nam

Development Indonesia tahun 2003;



26.652 , 76 M³ di Jalan Danau KM.4 berada pada titik koordinat 000 55’

30,8” LU dan 990 04’ 25,3” BT, di luar RKT PT. Keang Nam Development




24.788,32 M³ di Jalan Danau KM.9 berada pada titik koordinat 000 56’ 50,4”

LU dan 990 05’ 21,2” BT diluar RKT PT. Keang Nam Development Indonesia

Tahun 2005 ;

Kemudian hasil hutan kayu yang telah dipungut di luar RKT yang telah disahkan

untuk Tahun 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005 ini oleh Terdakwa, saksi

Ir.Oscar Sipayung dan saksi Washington Pane selaku Direksi PT. Keang Nam

Development Indonesia. Bahwa perbuatan ini telah menguntungkan Terdakwa

dan perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia, bahkan Terdakwa

sendiri yang menerima hasil penjualan kayu, selain itu Terdakwa juga

menandatangani perjanjian penjualan kayu. Pada waktu jual beli kayu baik itu di

dalam maupun di luar negeri kontrak-kontraknya ditandatangani Terdakwa di

mana hasil penjualan itu masuk ke rekening Terdakwa selaku Direktur

Keuangan/Umum PT. Keang Nam Development Indonesia, di Bank Mandiri;

Menimbang bawa judex facti salah menerapkan hukum karena tidak

mempertimbangkan dengan benar, keterangan ahli Hayan Indra auditor BPKP

Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan isi dokumen dan keterangan ahli

penebangan adalah illegal dan kerugian Negara adalah :

- nilai kayu yang dilelang secara illegal Rp.108.911.266.400;

- PSDH Rp.10.891.126.640;

- DR US $ 2.938.556,24;

- Kerugian denda administrative Rp.190.022.260.800;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah Agung berdasarkan fakta-fakta

tersebut di atas, bahwa ternyata judex facti keliru dalam menilai unsur secara

melawan hukum, karena dengan memperhatikan, bahwa sejak yurisprudensi

perkara Lindenbaum Cohen tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum

sudah diperluas sehingga meliputi :

1. bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku

2. melanggar hak subyektif orang lain


3. melanggar kaidah tata susila

4. bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang

seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga

masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Yurisprudensi ini dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah”.....

”atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak

disyaratkan adanya keempat hal di atas secara kumulatif. Dengan dipenuhinya

salah satu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan

melanggar hukum;

Menimbang, bahwa “pelanggaran hukum administrasi negara” yang di-

jadikan alasan penghapus tindak pidana oleh judex facti adalah tidak tepat,

karena perbuatan tersebut termasuk dalam kwalifikasi bertentangan dengan

kewajiban hukum si pelaku, yang merupakan salah satu kriteria suatu perbuatan

melawan hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah

memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Keberatan-keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum

lainnya juga dapat dibenarkan karena judex facti telah salah dalam menerapkan

hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap

keterangan-keterangan saksi serta telah mengabaikan formalitas serta

persesuaian hubungan antara saksi satu dengan lainnya sebagaimana

digariskan di dalam Pasal 185 KUHAP ;

- Dalam kasus a quo judex facti telah memeriksa serta mendengarkan

keterangan 32 (tiga puluh dua) orang saksi fakta, 6 (enam) orang saksi ahli,

3 (tiga) orang saksi ade charge, akan tetapi judex facti tidak memeriksa 20

orang saksi fakta yang telah diperiksa pada tingkat penyidikan, dan tidak

pula dibacakan keterangannya di persidangan, sehingga dapat dipandang

sebagai kelalaian Hakim karena tidak bersungguh-sungguh mencari serta

menemukan fakta-fakta yang harus dibuktikan melalui keterangan saksi

dengan alasan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan sudah cukup, hal mana

telah menimbulkan dugaan bahwa Majelis Hakim telah lalai memenuhi

ketentuan undang-undang serta melanggar asas imparsialitas, dan

cenderung memihak kepada Terdakwa, karena keterangan saksi yang

diberikan pada tingkat penyidikan dikategorikan keterangan di luar sidang

yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk menemukan bukti petunjuk,

apabila keterangannya terdapat persesuaian hubungan dengan saksi-saksi

lainnya ;


- Peradilan pidana menganut “inquisitorial sytem” yang memberikan

kewenangan kepada Hakim untuk lebih aktif guna melakukan pemeriksaan

secara komprehensif menggali fakta melalui bukti-bukti yang telah

dikumpulkan pada tingkat penyidikan, bahkan jika bukti-bukti yang tersedia

tidak memberikan keyakinan bagi Hakim, maka Hakim berkewajiban untuk

melakukan pemeriksaan di lapangan sebagai suatu proses mencari dan

menemukan keadilan dan kebenaran materiel serta keyakinan Hakim ;

- Judex facti telah tidak menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya

karena tanpa menanyakan alasan-alasan juridis tentang adanya perbedaan

keterangan dari para saksi “Simon Agustinus Sihombing, Nirwan Rangkuti,

SH, Hanafi Hasibuan yang di persidangan telah mencabut keterangannya

yang telah diberikan pada tingkat penyidikan, akan tetapi pencabutan

keterangan itu serta merta diterima oleh judex facti Pengadilan Negeri,

sekalipun keterangannya terdapat persesuaian hubungan satu sama lain ;

- Demikian pula saksi-saksi lain yang telah didengar keterangannya di

persidangan antara lain : Marbun Hasiholan Sirait, Ruslan Nasution, Ir.

Sucipto Lumban Tobing, Ir. Budi Ismoyo, Drs. Biasa Sitepu, Mahdi Ak, M.

Saleh Nasution, Drs. H. Tohir, di dalam pertimbangan putusan disebutkan

bahwa di persidangan telah mencabut sebagian keterangan yang diberikan

pada tingkat penyidikan akan tetapi di dalam berita acara sidang tidak ada

catatan bahwa saksi-saksi tersebut telah mencabut keterangannya,

bermakna bahwa judex facti telah mereduksi fakta-takta yang seharusnya

diungkapkan di persidangan ;

- Judex facti menerapkan sistim hukum pembuktian terbalik secara tidak

proporsional, karena sistim pembuktian terbalik di dalam tindak pidana

korupsi terbatas pada dan dimungkinkan hanya dalam kaitannya dengan

gratifikasi dan “perampasan harta kekayaan” dalam kasus a quo judex facti

memandang bahwa surat Menteri Kehutanan No. S.613/Men.Hut-II/2006,

Tanggal 27 September 2006 dan surat dari Dit Reskrim. Polda SUMUT No.

K/102/VII/2007/Dit Reskrim tertanggal 19 Juli 2007, yang antara lain

menerangkan bahwa “Penebangan kayu yang dilakukan oleh PT. KNDI di

luar RKT bukan perbuatan pidana, akan tetapi pelanggaran administrasi

“walaupun kedua surat tersebut diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa (tidak

pernah dilakukan penyitaan oleh Penyidik), dan menyatakan bahwa kedua

surat tersebut sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2002, dan kemudian

dijadikan dasar oleh judex facti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa

bukanlah merupakan tindak pidana. Dengan uraian tersebut judex facti telah


menerapkan sistim pembuktian terbalik secara tidak proporsional

sebagaimana digariskan di dalam Pasal 12 A, Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 yo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang terbatas pada

kasus gratifikasi & perampasan harta kekayaan dalam konteks tindak pidana

korupsi ;

- Bahwa selanjutnya terhadap dakwaan kedua yaitu dalam Pasal 50 ayat (2)

Jo. Pasal 78 ayat (1), ayat (14) UU Nomor : 41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor :

19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor : 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya

sebagai berikut :

- Setiap orang, yang meliputi (subyek hukum, orang perorangan maupun

badan hukum/badan usaha) ;

- Yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan

jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,

serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu ;

- Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan (kerusakan hutan

adalah terjadinya “perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang

menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai

dengan fungsinya) ;

Apakah dengan unsur-unsur tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan

terhadap dakwaan tersebut dipertimbangkan dari fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak ditujukan kepada korporasi

atau / badan hukum (PT. Keang Nam Development Indonesia), akan tetapi

ditujukan kepada Terdakwa Adelin Lis dalam posisinya sebagai organ

sebuah korporasi ;

2. PT. Keang Nam Development Indonesia yang memiliki izin usaha

pemanfaatan kawasan hutan seluas 58.590 ha, yang terletak di kawasan

hutan Sungai Singkuang – Sungai Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dan

diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (IUPHK), adalah hutan

produksi. Di dalam hal ini Terdakwa menjabat sebagai Direktur Keuangan

yang memiliki posisi dominan di dalam seluruh aktivitas pengendalian

korporasi yang dipimpinnya sehingga padanya dapat diminta pertanggung

jawaban, terhadap semua perbuatan yang dilakukannya baik perdata

maupun pidana ;

3. Agar supaya fungsi hutan tetap lestari sebagai hutan produksi, maka semua

pemegang izin IUHHK harus tetap menjaga keseimbangan oleh karena itu

adalah menjadi kewajiban pemegang izin untuk melaksanakan ketentuan-


ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, antara lain dengan

melaksanakan sistim “Silvikultur (Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) ;

4. Sesuai laporan (LPI) PT. Focus Consulting Group, yang melakukan penilaian

secara independent atas kinerja PT KNDI, menyimpulkan bahwa kinerja

PHPL, PT. Keang Nam Development Indonesia masuk dalam peringkat

kinerja “BURUK” bermakna bahwa PT KNDI tidak mampu mengelola hutan

secara lestari yang meliputi “aspek kelestarian, aspek produksi, ekologi dan

social” ;

5. Sesuai dengan keterangan saksi ahli dari IPB, Dr. Ir. Basuki Wasis, MSi, dan

ahli dari Lembaga Penilaian Independen (LPI) Ir. Barmawi Bulkis, yang pada

intinya menerangkan bahwa PT KNDI dalam operasionalnya mengelola

kawasan hutan telah gagal menjaga keseimbangan karena tidak mampu

mengelola hutan secara lestari dalam kontek fungsinya sebagai hutan

produksi, sehingga telah “terjadi kerusakan hutan karena adanya perubahan

fisik atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu perannya

sebagai hutan produksi ;

6. Telah terjadi kepunahan beberapa jenis pohon (species tanaman) di lokasi

antara lain : pohon alim, basul, keruing, minya, resak kayu layang-layang,

semangkok dan tumus demikian pula, untuk jenis kayu indah (resak

tembaga) sudah tidak dapat ditemukan lagi (vide surat LPI kepada PT KNDI

No. 184/FPG/XI/2005 tertanggal 18 Agustus 2005), yang kemudian telah

ditindak lanjuti oleh Menteri kehutanan dengan mengeluarkan Surat

keputusan No. SK.351/Menhut/II/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 yang

mencabut keputusan MenHut No. 805/Kpts/VI/1999 Tanggal 30 September

1999, tentang pembaharuan HPH PT. KNDI di Kabupaten Mandailing Natal ;

7. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi antara lain Ir.Umasda, Cipto

Sejati,Sugiarto,Gisto Sinaga, Ir. Rura S.Ginting Munthe, Ir.Pri Supriadi

MM,Ir.Wahyu Hidayat, yang dihubungkan dengan keterangan ahli Ir.

Darmawi Bulkis MM, ahli Andreyan, Dr.Ir.Basuki Wasis M.Si, yang terdapat

persesuaian hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan alat bukti

lainnya, bahwa operasional PT.KNDI yang dipimpin oleh Terdakwa Adelin

Lis telah nyata-nyata mengakibatkan kerusakan hutan karena tidak lagi

berfungsi sebagai hutan produksi;

8. Bahwa penebangan kayu dihutan produksi sering kali tidak sesuai dengan

RKT yang dilakukan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2006,

setidaknya telah mencapai lebih kurang 177.574,14 M3, dengan rincian


sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing sebagai

berikut :

- Tahun 2000 sebanyak 12.153 batang berjumlah 30.706,02 M3;



- Tahun 2003 sebanyak 9.027 batang berjunlah 20.334,51 M3;



- Tahun 2006 sebanyak 840 batang berjumlah 1.144,20 M3;

Yang meliputi jenis-jenis kayu , meranti, kapur, keruing, dammar, jelutung;

9. Bahwa kerusakan kawasan hutan pada umumnya memiliki fungsi-fungsi

konservasi, hutan lindung dan atau produksi, yang tentunya disetiap

kawasan memiliki kondisi yang berbeda-beda pula, sesuai dengan keadaan

fisik, topografi, lora, auna, serta keanekaragaman hayati dan eko

sistemnya,tetapi fungsi-fungsi produksi tersebut telah tidak lagi berada

karena berbagai kerusakan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Mahkamah Agung

berpendapat bahwa unsur-unsur Dakwan Kedua Primair tersebut telah dan

terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa “pelanggaran hukum administrasi

negara” yang dijadikan alasan penghapus tindak pidana oleh judex facti adalah

tidak tepat, karena perbuatan tersebut termasuk dalam kwalifikasi bertentangan

dengan kewajiban hukum si pelaku, yang merupakan salah satu kriteria

perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa

telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua

primair Jaksa Penuntut Umum, dan karenanya terdakwalah harus dinyatakan

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dan tindak pidana kehutanan

secara bersama-sama dan berlanjut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia

harus dijatuhi pidana, dan agar pidana yang dijatuhkan setimpal dengan

perbuatannya, maka Mahkamah Agung sebelumnya akan mempertimbangkan

hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung

akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :


- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara dalam jumlah yang sangat

besar, sebesar Rp 119.802.393.040,00 (seratus sembilan belas milyar

delapan ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh

rupiah) dan US$ 2.938.556,24 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan

ribu lima ratus lima puluh enam koma dua puluh empat US dollar)

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerusakan Hutan di Kabupaten

Mandailing Natal, Sumatera Utara dalam skala besar;

- Pada saat akan dimulai penyidikan Terdakwa melarikan diri ke luar negeri

dan dinyatakan sebagai buron, kemudian tertangkap di Beijing RRC bulan

Desember 2006, - Pada saat perkaranya diputus bebas oleh Majelis hakim, Terdakwa

melarikan diri lagi dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi

baik didalam maupun diluar negeri; Hal-hal yang meringankan : - Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas

Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor 2240/Pid.B/ 2007/PN.Mdn. tanggal 5 November 2007, tidak dapat

dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung

akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut

Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada

Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang

No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah

diubah dan ditamban dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2240/Pid.B/

2007/PN.Mdn. Tanggal 5 November 2007 ;

MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan Terdakwa ADELIN LIS telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” secara bersama-


sama dan berlanjut, dan tindak pidana kehutanan secara bersama-sama dan

berlanjut ;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10

(sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar

Rp.119.802.393.040,- (seratus sembilan belas milyar delapan ratus dua juta

tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dan US$

2.938.556,24 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima

puluh enam koma dua puluh empat US Dollar) dengan ketentuan apabila

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Terdakwa tidak dapat melunasi uang

pengganti tersebut maka hartanya disita dan apabila hartanya tidak cukup

maka diganti dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun ;

4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan

seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :







7. 2 (dua) unit Radio HT ( 1 unit dalam keadaan rusak).

8. 2 (dua) unit Ponton ( Tongkang Besi ).


10. 434 (empat ratus tiga puluh empat) batang atau volume 1.413,90

M³ Kayu bulat di daratan TPK Logs Pond Pinang.

11. 492 ( Empat ratus sembilan puluh dua) batang atau Volume

1451,87 M³ Kayu bulat didaratan TPK Camp Tabuyung.

12. 7 (tujuh) batang kayu bulat dengan volume 39,48 M³ ( Tiga Puluh

SembiIan koma Empat Puluh Delapan Meter Kubik) di TPK KM 4

(Empat) Jalan Danau Tinggal.

13. 46 (empat puluh enam) batang kayu bulat dengan volume 209,91

M³ ( dua ratus sembilan koma sembilan puluh satu meter kubik) di

TPK KM 9 (sembilan) Jalan Danau (Aek Lambe).

Dirampas untuk Negara ;


2. 1. Masing-masing 1 (satu) buku RKT tahun 1999/2000, 2001,

2002/2003, 2004 dan 2005.


Dev. Indonesia.



4. 1 (satu) bundel Laporan Pengadaan bibit tahun 2001 s/d tahun

2002 milik IUPHHK PT. Keang Nam Dev. Indonesia.



6. 1 (satu) bundel Surat Tugas Dinas Kehutanan dan Aplikasi

transfer dana reboisasi.

7. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Produksi ( LHP ) milik IUPHHK PT.


8. 1 (satu) laporan pelaksanaan penanaman tanah kosong areal

kurang produktif tahun 2001, tahun 2003, tahun 2004 IUHPHHK

PT. Keang Nam Dev. Indonesia.




11. 1 (satu) bundel tanda terimaan kayu tanpa SKSHH.

12. 26 (dua puluh enam) berkas SKSHH beserta tanda terima kayu

dari tahun 2001 s/d tahun 2005.

3. 1. 1 Ibr SKSHH ( Lembar ke-5 ) No. Seri : DD 0534807, Tgl. 17-12-

2003, yang ditandatangani oleh P2SKSHH An. H. ZAIRUN

HARAHAP.




Penerbit SKSHH No.: KNS-04/I/2004, Tgl. 14 Januari 2004, yang


4. 1 lbr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No.: 12, Tanggal 31


5. 1 Ibr SKSHH ( Lembar ke-5 ) No. Seri : DD 0534808, Tgl. 30-01-


HARAHAP.


6. 19 Ibr Daftar Hasil Hutan (DHH-KB) Nomor : 074/DHH/KNDI,

Tgl.30-01-2004, yang ditandatangani oleh IMBALO, PS.



HARAHAP.




Penerbit SKSHH No.: KNS-16/III/2004, Tgl. 05 Maret 2004, yang






HARAHAP.




Penerbit SKSHH No.: KNS-19/III/2004, Tgl. 20 Maret 2004, yang


14. 1 Ibr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No.: 03 Tanggal 20

Maret 2004, yang ditandatangani oleh IMBALO, PS.



HARAHAP.




Penerbit SKSHH No.: KNS-23/IV/2004, Tgl. 01 April 2004, yang



Maret 2003. yang ditandatangani oleh IMBALO, PS.



HARAHAP.




(Manager).



HARAHAP.



(Manager).

23. 1 Ibr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No.: 04, Tanggal 30 April


24. 1 Ibr SKSHH ( Lembar ke-5 ) No. Seri : DD 1465245, Tgl. 14-05--


HARAHAP.



(Manager).


Penerbit SKSHH No.: KN S-32/V/2004, Tgl. 18 Mei 2004, yang

ditandatangani oleh SOESILO SETIAWAN ( Manager ).

27. 1 Ibr Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) No.: 05, Tanggal 18 Mei




HARAHAP.


Tgl.25-05-2004, yang ditandatangani oleh SOESILO SETIAWAN (

Manager).


Mandailing Natal untuk melakukan pemeriksaan Kayu Bulat HPH

PT. Keang Nam Dev. Indonesia di Tabuyung yang akan diangkut

ke PT. Mujur Timber Sibolga :

1. Nomor: 090/087/DISH UT/2004, Tanggal 26 Januari 2004.

2. Nomor: 090/522-21/DISHUT/2004, Tanggal 04 Februari 2004.








31. 8 Ibr Berita Acara Serah Terah Terima Dokumen Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH ) pada :

a. Hari Rabu, Tanggal 17 Desember 2003, yang diserahkan oleh

H. ZAIRUN HARAHAP kepada SOESILO SETIAWAN.






































SKSHH, Tanggal 22 Mei 2004 dan lampirannya Daftar

Pemeriksaan Kayu Bulat ( DPKB ).

4. 109 (seratus sembilan) lembar Surat Tugas / Jalan Tug Boat dan

Ponton yang mengangkut kayu bulat dari TPK Tabuyung IUPHHK PT.

Keang Nam Development Indonesia di Kec. Muara Batang Gadis, Kab.

Madina ke PT. Mujur Timber di Sibolga, periode tahun 2000 s/d bulan

Januari 2006, dengan nomor surat sebagai berikut :

a. Tahun 2000 :

08/PLY/SBG/PLS/1/00.

046/PLY/SBG/PLS/III/00

56/PLY/SBG/PLS/III/00.

17/PLY/SBG/PLS/IV/00.

61/PLY/SBG/PLS/VII/00.

75/PLY/SBG/PLS/VIII/00.

125/PLY/SBG/PLS/XI/00.


147/PLY/SBG/PLS/XII/00.

94/PLY/SBG/PLS/VIII/00,

109/PLY/SBG/PLS/IX/00.

b. Tahun 2001:

……/PLY/SBG/PLS/I/01.

015/PLY/SBG/PLS/II/01.


067/PLY/SBG/PLS/V/01.

081/PLY/SBG/PLS/VI01.







106/PLY/SBG/PLS/X/01.



c. Tahun 2002 :

015/PLY/SBG/PLS/I/02.









080/PLY/SBG/PLS/VI/02.



105/PLY/SBG/PLS/VII/02













d. Tahun 2003 :











75/PL Y /SBG/PLS/VI/03.






134/PLY /SBG/PLS/X/03.


155/PLY/SBG/PLS/XII/03

e. Tahun 2004 :
























f. Tahun 2005 :




















g. Tahun 2006 :


5. 1. 1 (satu) buku foto copy Laporan Pemeriksaan atas Laporan



















Indonesia, yang dibuat di Medan pada bulan April 2000.

2. 1 (satu) buku Laporan Tahunan Kegiatan Pengusahaan Hutan

(bulan Januari 2001 s/d bulan Desember 2001 ) PT. Keang Nam


2002.



di Medan pada bulan April 2000.







6. 1 (satu) buku Laporan hasil Pemeriksaan dan Berita Acara



7. 1. 24 (dua puluh em pat) Set Asli Laporan Hasil Penebangan (LHP) dari



Penebangan Kayu Bulat (RLHP- KB) untuk tahun 2004.






Desember 2004.



Desember 2005.


Nam Development Indonesia periode Maret 2003 s/d Desember 2003.



2004.




2005.



Juni 2003 tentang Pengesahan Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam tahun 2003 PT.

Keang Nam Development Indonesia Propinsi Sumatera Utara.






















Tanggal 14 Februari 2005 tentang Pengesahan Buku Rencana Kerja

Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam

tahun 2005 PT. Keang Nam Development Indonesia Propinsi

Sumatera Utara.




(P2LHP).







Propinsi Sumatera Utara Nomor : 800/2965/VI/2004 Tanggal 31 Mei







Sumatera Utara Nomor : 800/883/VI/2003 Tanggal 3 Januari 2003

perihal Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera

Utara tentang Penunjukan dan Penempatan P2LHP.





21. 12 (dua belas) Set Asli surat Pejabat Pengesah LHP PT. Keang Nam

Development Indonesia Tabuyung Hasil Laporan Bulanan




22. 12 (dua belas) Set Asli Surat Pejabat Pengesah LHP PT. Keang Nam

Development Indonesia Tabuyung perihal Hasil Laporan bulanan




8. 1. 3 (tiga) buku Register Petugas Pemeriksa dan Penerimaan Kayu Bulat

(P3KB) di PT. Mujur Timber Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah dari

Tahun 2000 s/d Februari 2006.






Syahnya Hasil Hutan ( SKSHH ) yang dibuat oleh JOJOR MT.



Keterangan Syahnya Hasil Hutan ( SKSHH ) yang dibuat oleh N.


5. 24 (dua puluh empat) Set Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat oleh

P3KB yang dibuat oleh M. SINAGA selaku Koordinator P3KB di PT.



yang dibuat oleh PARTALIAN HUTABARAT selaku Koordinator P3KB

di PT. Mujur Timber Sibolga.























Sibolga untuk bulan Desember 1999 s/d bulan Maret 2000. ( Kode

No.1).



Sibolga untuk bulan April 2000 s/d bulan September 2000. ( Kode

No.2).


Sibolga untuk bulan Oktober 2000 s/d bulan Desember 2000 (Kode

No.3).


Sibolga untuk bulan Januari 2001 s/d bulan Juli 2001. ( Kode No.4).



No.5).


Sibolga untuk bulan Januari 2002 s/d bulan Maret 2003. (Kode No. 6).





No.8).







10. 1. 1 (satu) buku RKL Ke-VII PT. Keang Nam Dev. Indonesia tahun 2004-



Nomor : Kpts/Kwl-3.1/1999,Tgl: 19 April 1999.

3. RKT PT. Keang Nam Dev. Indonesia tahun 2000-2001, Nomor:

467/Kpts/Kwl- 3.1/2000, Tgl: 8 Februari 2000.


4876/Kpts/Kwl- 3.1/2000, Tgl : 20 Oktober 2000.

5. RKT PT. Keang Nam Dev. Indonesia tahun 2002, Nomor :

522.21/123/K/2002, Tgl: 5 April 2002.


522.21/4510/V.b/2003, Tgl: 30 Juni 2003.



522.21/4076/V.b 12004, Tgl: 19 Juli 2004.


522.12/928/V.b/2005, Tgl: 14 Februari 2005.

9. Usulan RKT PT. Keang Nam Dev. Indonesia tahun 2006, Nomor : Tgl

: 21 Oktober 2005.


2003.

11. Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP No. : 01-KNDG/I/04,

periode Bulan Januari 2004, Tanggal 15 Januari 2004.


13. 12 (dua belas) lembar LMKB ( Laporan Mutasi Kayu Bulat) tahun

2000.


2001.


2002.


2003.


2004.


2005.

















29. 6 (enam) Set Dokumen SKSHH / DHH tahun 2000.

30. 15 (lima belas) Set Dokumen SKSHH / DHH tahun 2001.

31. 28 (dua puluh delapan) Set Dokumen SKSHH / DHH tahun 2002.


33. 8 (delapan) Set Dokumen SKSHH / DHH tahun 2004.


35. 1 (satu) Set Dokumen SKSHH / DHH tahun 2006.











41. 116 (seratus enam belas) Laporan Realisasi Pembayaran PSDH / DR

tahun 2003.

42. 24 (dua puluh empat) Laporan Realisasi Pembayaran PSDH / DR

Tahun 2004.

43. 64 (enam puluh empat) Laporan Realisasi Pembayaran PSDH / DR

tahun 2005.

44. 1 (satu) Set Akta Notaris SUTJIPTO, SH No. 39 Tanggal 3 Juni 1992

dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. : M-13.HT.03.05-TH.

1988, Tanggal 11 April 1988, tentang pernyataan keputusan rapat

perubahan anggaran dasar PT. Keang Nam Development Indonesia.



Indonesia No. 33.


1974, tentang Pemberian hak pengusahaan hutan kepada PT. Keang



48. 1 (satu) set Akta Notaris DJAIDIR, SH Nomor : 53, Tanggal 10


Indonesia.


modal Luar Negeri PT. Keang Nam Development Indonesia Nomor :




Nam Dev. Indonesia, Nomor : 03/V/PMDN/93, Tanggal 25 Februari

1993.

51. 1 (satu) set Berita Acara DJAIDIR, SH Nomor : 63.

52. 12 (dua belas) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat ( LM-KB ) Nomor :




dengan 31 Desember 2008 PT. Keang Nam Dev. Indonesia Nomor :

SK.4339/Menhut- VI/BRPHP/2004, Tanggal 6 Juli 2004.




Dev. Indonesia Nomor : 522.21/7460/V.b/2005, Tanggal : 14 Februari

2005.


Neraca 31 Desember 2000 dan Laporan Laba Rugi untuk tahun Buku

2000 No : 1108/GA/VI/2001, Tanggal 29 Juni 2001.














60. 13 (tiga belas) lembar Surat Pengantar Laporan Penggunaan Tenaga

Kerja.













67. 282 (dua ratus delapan puluh dua) Laporan bulanan TPTI tahun 2000.

68. 453 (empat ratus lima puluh tiga) Laporan bulanan TPTI tahun 2001.







Produksi/Perencanaan PT. Keang Nam Development Indonesia untuk

tahun 2005.

2. 1 (satu) Lembar Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH

yang ditandatangani oleh IR. W. PANE, MSc selaku Direktur Produksi

I Perencanaan PT. Keang Nam Development Indonesia untuk tahun

2006, dengan Nomor : 001/KND/MDN/I/06, Tanggal 05 Januari 2006.

3. 12 (dua belas) Set Laporan Pembayaran luran Kehutanan (LPIK) yang



2004.

4. 5 (lima) Set Pengantar Penyampaian Laporan SPB (Surat Perhitungan

Pembayaran) yang ditandatangani oleh IR. W. PANE, MSc selaku

Direktur Produksi / Perencanaan PT. Keang Nam Development

Indonesia untuk tahun 2004.





2003.





7. 12 (dua belas) Set Laporan TU-PSDH/DR (HPH) yang ditandatangani

oleh SOESILO SETIAWAN selaku Manager PT. Keang Nam

Development Indonesia Cabang Sibolga untuk tahun 2001.




9. 6 (enam) buku SPT Rampung / SPT HPH PT Keang Nam

Development Indonesia yang di tanda tangani oleh Ir. A. OSCAR

SIPAYUNG selaku Direktur PT. Keang Nam Development Indonesia


10. 1 (satu) set Photo copy Surat Men Hut No.: 1683/Menhut-IV/96,

Tanggal 25 November1996.




Pengusahaan Hutan No.1563/IV-PPHH/1996, Tanggal 03 Juni 1996.


Pengusahaan Hutan No.2597/IV-PPHH/1997, Tanggal 03 November

1997.




Pengusahaan Hutan No. 1528/IV-PPHH/1999, Tanggal 05 Juli 1999.


Pengusahaan Hutan No.2928/IV-PPHH/1995, Tanggal 24 Desember

1999.


13-17.



Petak: 308-312.


Petak: 8-21.


362-334.


18-12.


335-343.

23. 1 (satu) Set LHC Blok Tebangan tahun 2004 Lokasi Aek Raso Petak:

344-351.


Petak: 352-362.

25. 1 (satu) Set LHC Blok Tebangan tahun 2006 Aek Garut Petak: 363-

375.






28. 2 (dua) Set Foto Copy Buku LHC URKL VI Periode thn 1999/2000 s/d

2003 terdiri dari : 1 ( satu ) buku unit 1 Tabuyung dan 1 ( satu ) buku

unit 2 Singkuang PT. Keang Nam Dev Indonesia.

29. Pemeriksaan Citra Landset Nomor : S.356/VIII/Pusin-I/2005 Tanggal

10 Oktober 2005 dan 1 ( satu ) lembar Foto Penafsiran Citra Landset


Indonesia.

30. 6 (enam) lembar Foto Copy Oaf tar SKSHH PT. Keang Nam


31. 1 (satu) set fotocopy Permohonan Rekomendasi Persyaratan Ekspor

Kayu Bulat An. PT. Keang Nam Development Indonesia Nomor

106/KND/MDN/IV/99, Tanggal 27 April 1999.


Hutan Nomor : 135/KPTS/IV-PPHH/1998, tentang Petunjuk





Hutan Nomor : 158/KPTS/IV-PPHH/1998, tentang Perubahan

Keputusan Derektorat Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor :



1998.


Republik Indonesia Nomor : 510/KPTS-II/1998, tentang Ketentuan




Republik Indonesia Nomor : 582/KPTS-II/1998, tentang Perubahan

Keputusan Menteri dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor :

510/KPTS-II/1998, tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor Kayu

Bulat dan Bahan Baku Serpih, Tanggal 05 Agustus 1998.

36. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor : 185/MPP/Kep/4/1998, tentang Ketentuan



Pembayaran PSDH.


Pembayaran DR.


1. 1 Ibr surat penyampain SPP PSDH dan DR Nomor : 973/

45/PP/Dishut/2005.




Nomor: 180905.

4. (4) 1 Ibr Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH

Nomor : 001/KND/MDN/I/06.

5. 1 Ibr Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH Tahun

Anggaran : 2005 (s/d Desember 2005).

6. 1 Ibr Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran PSDH Rp.

99.887.925.

7. 1 Ibr SSBP- IK ( Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak -




Rp.302.795.483,00.

9. 1 Ibr SSBP - IK ( Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak -


10. 1 Ibr Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor :

973/62/PP/Dishut/2005.




Nomor: 251205.

13. 1 Ibr Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Desember


14. 1 Ibr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor : 973/621

PP/Dishut/2005.




Nomor: 2 5 1 2 0 5.

17. 1 Ibr Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Desember




Pembayaran PSDH Rp. 98.887.925.

19. 1 Ibr Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH Nomor

: 198/KND/MDN/XII/05.


Anggaran : 2005 (s/d November 2005).

21. 1 Ibr SSBP-IK ( Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak -



Rp.77.785.825.




Rp.220.960.455,60.

25. 1 lbr Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor :

973/57/PP/Dishut/2005.





Nomor: 2 3 1 1 0 5.

28. 1 Ibr Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan November

Nomor : KNS-85/XI/2005.


973/57/PP/Dishut/2005.




Nomor: 2 3 1 1 0 5.

32. 1 Ibr Usulan Laporan Hasil Produksi Pertengahan Bulan

November Nomor : KNS-85/XI/2005.


Tgl 22 November 2005.

34. 1 lbr Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DR




: 184/KND/MDN/XI/05.


Anggaran : 2005 (s/d Oktober 2005).


Rp.62.963.500.




Rp.210.174.526,00.




973/52/PP/Dishut/2005.




Nomor : 2 1 1 0 0 5.


44. 1 Ibr Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Oktober



973/52/PP/Dishut/2005.




Nomor: 2 1 1 0 0 5.


November Nomor: KNS-81/X/2005.







November Nomor: KNS-75/IX/2005.

52. 1 Ibr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor :

973/45/PP/Dishut/2005.




Nomor: 180905


November Nomor : KNS-75/IX/2005.


: 168/KND/MDN/X/05.


Anggaran : 2005 (s/d September 2005)




Rp.237.091.336,3




Rp.75.191.230,-



: 149/KND/MDN/IX/05.


Anggaran : 2005 (s/d Agustus 2005)


Rp.346.936.857,60




Rp.116.29.1675,-


973/38/PP/Dishut/2005.




Nomor: 1 5 0 8 0 5.




973/38/PP/Dishut/2005.




Nomor: 1 5 0 8 0 5.










: 123/KND/MDN/VIII/05.


Anggaran : 2005 (s/d Juli 2005).



Rp.379.479.614,00




Rp.124.981.300,-.




973/33/PP/Dishut/2005.




Nomor: 130705.

86. 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Juli


87. 1 Ibr surat Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DR

Rp.379.479.614,00.


Rp.124.981.300,-


973/33/PP/Dishut/2005.




Nomor: 130705.

92. 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Juli


93. 1 Ibr surat Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH


94. 1 lbr surat Laporan Realisasi Pembayaran DR, PSDH dan IIUPH

Tahun Anggaran : 2005 (s/d Juni 2005).


Pajak - Iuran Kehutanan ) DR.


Rp.340.262.592.00.


97. 1 Ibr surat SSBP- IK ( Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan



Rp.117.033.285,-


973/26/PP/Dishut/2005.




Nomor: 1 0 0 6 0 5.

102. 1 lbr surat Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Juni




Pembayaran DR Rp.340.262.592.00.


973/26/PP/Dishut/2005.




Nomor: 100605.

107. 1 lbr Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Juni

Nomor : KNS- 54/VI/2005.


: 091/KND/MDN/VI/05.


Anggaran : 2005 (s/d Mei 2005).


Pajak- luran Kehutanan ) PSDH.


Rp.124.724.765.


Pajak- luran Kehutanan ) DR.


Rp.368.760.621,96.


973/16/PP/Dishut/2005.





Nomor: 0 7 0 5 0 5.

117. 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Mei






973/16/PP/Dishut/2005.




Nomor: 0 7 0 5 0 5.

122. 1 lbr surat Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Mei



; 070/KND/MDN/V/05.

124. 1 lbr surat SSBP- IK (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan



Rp.362.978.668,80.




Rp.126.487.370.


Anggaran : 2005 (s/d April 2005).


: 409/KND/MDN/IV/05.


Anggaran : 2005 (s/d Maret 2005).


Rp.149.981.965.





Rp.443.354.517,20






Rp.443.354.517,20




Rp.149.981.965,-

139. 1 Ibr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor : 973/021

PP/Dishut/2005.




Nomor: 020305.





108/KND/MDN/VI/04.

(2) 1 Ibr Laporan Pembayaran luran Kehutanan / DR (LPIK) Bulan Mei

2004.



(4) 1 lbr Laporan Pembayaran luran Kehutanan / PSDH (LPIK) Bulan

Mei 2004.


Rp.65.681.615,-



(7) 1 lbr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor :

973/514/Dishut/2004.





Nomor: 0 4 0 6 0 4.


Nomor : KNS-36/V/2004.


Rp.65.681.615.-


20.097.52.



(14) 1 lbr surat Ralat Tanggal bukti Setor PSDH dan DR Nomor :

123/KND/MDN/VI/04.

(15) 1 Ibr surat Penyampaian Bukti Setor PSDH dan DR Nomor :

120/KND/MDN/VI/04.



Pembayaran DR .USD 20.097.52

(17) 1 lbr surat Penyampaian SPP PSDH dan DR Nomor:

974/514/Dishut/2004.


Nomor : 0 4 0 6 0 4.




20.007.52.


127/KND/MDN/VII/04.




Juni 2004.


Rp.124.977.930,-

(25) 1 Ibr SSBP- IK (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak-


(26) 1 Ibr Laporan Pembayaran luran Kehutanan DR (LPIK) Bulan Juni

2004.



38.484.18.


973/02/PP/Dishut/2004.




Nomor : 0 5 0 7 0 4.

(31) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Pertengahan Bulan Juni





Juli 2004.


Rp.131.117.745,-

(35) 1 Ibr Laporan Pembayaran luran Kehutanan / DR (LPIK) Bulan Juli

2004


39.776.58




973/06/PP/Dishut/2004




Nomor : 0 7 0 8 0 4

(41) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Akhir Bulan Juli Nomor :

KNS- 53/VII/2004


Rp.131.177.745,-


39.776.58


181/KND/MDN/IX/04



Agustus 2004.


Rp.166.246.885,-




Agustus 2004.


Rp. 473.194.067,20




973/II/PP/Dishut/2004.




Nomor : 1 1 0 9 0 4.

(54) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Akhir Bulan Agustus





(56) 1 Ibr surat Laporan Pembayaran luran Kehutanan (LPIK) Nomor :

204/KND/MDN/X/04.

(57) 1 Ibr surat Laporan Pembayaran luran Kehutanan / DR (LPIK)



Rp..421.579.443,60.



(60) 1 Ibr surat Laporan Pembayaran luran Kehutanan / PSDH (LPIK)



Rp.146.634.385,-







Nomor : 1 3 1 0 0 4.

(65) 1 Ibr surat Usulan Laporan hasil Produksi Akhir Bulan September

Nomor : KNS-69/IX/2004.





229/KND/MDN/XI/04.


Oktober 2004.




Oktober 2004.




Rp.126.424.830,-


973/20/PP/Dishut/2004.




Nomor: 1 5 1 1 0 4.




Rp.126.424.830,-

(78) 1 Ibr Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DR , Rp.

367.888.654,-


973/24/PP/Dishut/2004.





Nomor : 1 8 1 2 0 4.


Nomor : KN S-84/XI/2004.


Rp.121.686.075,-


Rp. 331.571.990,-


: 010/KND/MDN/I/05.


Anggaran 2004.


Rp. 759.904.860,-


Rp.264.895.865,-


973/27/PP/Dishut/2004.




Nomor : 2 0 1 2 0 4.

(92) 1 Ibr surat Usulan Laporan Hasil Produksi Akhir Bulan Desember

Nomor : KN S-94/XII/2004.









Desember 2001.


Desember 2001.






November 2001.


November 2001.

(7) 1 Ibr Formulir Transfer bank Mandiri untuk Pembayaran PSDH Rp.

58.235.000,-.

(8) 1 lbr Surat Perhitungan Pembayaran / Pemungutan dan

Penyetoran Bulanan Provisi sumber Daya Hutan dan Dana



Oktober 2001.

(10) (10) 1 Ibr Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK)

Bulan Oktober 2001.

(11) 1 Ibr Surat Perintah Telex Bank Mandiri untuk Pembayaran PSDH


Pembayaran DR USD 48,582.70.


2001.


Mei 2001.




(15) 1 Ibr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) Bulan April

2001.


April 2001.


20,826.28 dan Formulir Transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran

PSDH Rp. 92.385.200,-.






Maret 2001.


Maret 2001.








Februari 2001.


Februari 2001.


PSDH Rp.58.326.800,- dan Formulir Transfer Bank Mandiri untuk

Pembayaran DR USD 13.647,76.





Januari 2001.


Januari 2001.







Januari 2002.


Januari 2002.






Februari 2002.


Februari 2002.


Rp.175.963.101,70.





Maret 2002.


16.186,32,-



Reboisasi (SPB) Nomor SPB :A 02 012 04 02.


2002.


April 2002.

(14) 1 lbr Surat Perintah Telex karena penerimaan IHH

Rp. 232.157.278,65.





2002.


Mei 2002.

(18) 1 lbr Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Setoran DR

USD14,035,74 dan Formulir Transfer Bank Mandiri Karena

Setoran DR US$14,035,74 dan Formulir Tranfer USD 40.000.


senilai Rp. 59.284.480.-



A.02.012.06.02, Tanggal 30 Juni 2002.


(21) 1 Ibr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) Bulan Juni

2002


Juni 2002.



DR US$12,409,85..



A.02.012.07.02.


2002


Juli 2002



DR US$ 36.234,46.



A.02.012.08.02.


Agustus 2002.


Agustus 2002.



DR US$ 40,613,40.



A.02.012.09.02.


September 2002.





43,308,30.




A.02.012.10.02,.




A.02.012.01.03.


Januari 2003.


Bahan Baku Serpih (LRMP ) Bulan Januari 2003.



A.02.012.01.03.



A.02.012.02 03.


Rp. 200.000.000,-


Februari 2003.



A.02.012.02 03.

(9) 3 lbr Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Pembayaran DR USD

50.000,00.


Bahan Baku Serpih (LRMP ) Bulan Februari 2003.


Februari 2003.


Februari 2003.



A.02.012.03 03.


Maret 2003.




A.02.012.03 03.


Bahan Baku Serpih (LRMP ) Bulan Maret 2003.


Maret 2003.


Maret 2003.



A.02.012.04 03.


Bahan Baku Serpih (LRMP ) Bulan April 2003.


40.644,66.

(22) 3 Ibr Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Pembayaran DR USD

29,962,55.


40.644,66.


April 2003.


2003.



A.02.012.04 03.


Rp. 200.000.000,-.


April 2003.



A.02.012.05 03.


200.000.000,-.



40.000,00.


Mei 2003.


Mei 2003.



A.02.012.05 03.


2003.





A.02.012.06 03.


40.000,00.


Juni 2003.



A.02.012.06 03.




Juni 2003.

(43) 1 lbr Dattar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) Bulan Juni

2003.

(44) 2 lbr Surat Kelebihan Penyetoran PSDH Nomor:

150/KND/MDN/VII/03.


Rp. 200.000.000,-.


Rp. 200.000.000,-.


Rp. 200.000.000,-.



Rp. 168.256.680,-.


Rp. 183.522.840,-.


Rp.148.166.520,-.


303.752.000,-.


436.674.712,80



A.02.012.07 03.


Juli 2003.


40.000,00.



A.02.012.07 03.


Juli 2003.


2003.





A.02.012.08 03.


40.000,00.


Agustus 2003.


Agustus 2003.




A.02.012.09 03.


September 2003.



A.02.012.10 03.


Oktober 2003.



A.02.012.11 03.


November 2003.



A.02.012.12 03.


Desember 2003.


50.000,00.



Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor : 973/01.






Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor: 973/03/SK.PP/V/2004.









Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor: 973/07/.PP/V/2004.




DR Bulan Juni 2004.



973/03/.PP/Dishut/2004.




DR Bulan Juni 2004.



973/09/.PP/Dishut/2004.




DR Bulan Juli 2004.


Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor :

973/12/.PP/Dishut/2004.







973/19/.PP/Dishut/2004.






Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor: 973/22/.PP/Dishut/2004.



Pembayaran PSDH I Bulan Oktober 2004.





973/25/PP/Dishut/2004.








973/01/PP/Dishut/2005.







973/01/PP/Dishut/2006.






dan Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor: 973/01a.






dan Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor : 973/02A.







dan Pembayaran SPP PSDH dan DR, Nomor : 973/04.







973/13/PP/Dishut/2005.







973/21/PP/Dishut/2005.




DR Bulan Mei 2005.



973/31/PP/Dishut/2005.




DR Bulan Juni 2005.



73/36/PP/Dishut/2005.




DR Bulan Juli 2005.




973/42/PP/Dishut/2005.





(31) 1 lbr surat Penyampaian Laporan Bulanan Rekapitulasi Penerbitan


973/50/PP/Dishut/2005.







973/55/PP/Dishut/2005.







973/60/PP/Dishut/2005.





13.1. Foto Copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Blanko





April Tahun 2001.



Tahun 2001.




Tahun 2001.



Agustus Tahun 2001.


Keterangan Sahnya I Hasil Hutan (SKSHH) Tanggal 18 Bulan

Oktober Tahun 2001.



Januari Tahun 2002.



Maret Tahun 2002.



April Tahun 2002.



Tahun 2002.






Tahun 2002.



Tahun 2003.


Keterangan Sahnya Hasil Hutan Bulan Tanggal 20 Bulan Juni

Tahun 2003.



Tahun 2004.




Tahun 2004.






Januari Tahun 2005.






April Tahun 2005.



Tahun 2005.



Agustus Tahun 2005.



P2SKSHH :



Agustus Tahun 2001.



Agustus Tahun 2001.



Oktober Tahun 2001.












Maret Tahun 2002.



April Tahun 2002.



Tahun 2002.



Tahun 2002.



Juni Tahun 2002.



Tahun 2002.



Agustus Tahun 2002.



Agustus Tahun 2002.






Oktober Tahun 2002.




Oktober Tahun 2002.






Januari Tahun 2003.






Maret Tahun 2003.



April Tahun 2003.



Juni Tahun 2003.



Tahun 2003.



Agustus Tahun 2003.



Oktober Tahun 2003.



Oktober Tahun 2003.



Januari Tahun 2004.




April Tahun 2004.



Juni Tahun 2004.



Juni Tahun 2004.



Tahun 2004.



Agustus Tahun 2004.












Desember 2004.









April Tahun 2005.




April Tahun 2005.



Tahun 2005.



Agustus Tahun 2005.



Agustus Tahun 2005.









16 Mei 2001 dan Daftar Penerimaan Pendistribusian Blangko

Dokumen SKSHH untuk Bln April 2001.



18 Juni 2001 dan Daftar Penerimaan, Penyimpanan dan








Blangko Dokumen SKSHH Nomor : 522.21/87/Hutbun/2001, Tgl

13 Agustus 2001 dan Daftar Penerimaan, Penyimpanan dan

Pendistribusian Blangko Dokumen SKSHH untuk Bln Juli 2001.


Blangko Dokumen SKSHH Bln Agustus 2001 Nomor:




Dokumen SKSHH untuk Bln Agustus 2001.


Blangko Dokumen SKSHH Nomor 522.21/1359 IHutbun /2001,

Tgl 09 Oktober 2001 dan Daftar Penerimaan, Penyimpanan dan

Persediaan Blangko Dokumen SKSHH untuk Bln September

2001.




Persediaan Blangko Dokumen SKSHH untuk Bln Oktober 2001





Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk Bln November

2001.



15 Januari 2001 dan Daftar Laporan Penerimaan, Penyimpan

dan Persediaan Blangko Dokumen SKSHH untuk Bln Desember

2001.



14 Februari 2002 dan Register Penerimaan, Penyerahan dan





12 Maret 2002 dan Register Penerimaan, Penyerahan dan











16 Mei 2002 dan Register Penerimaan, Penyerahan dan


(SKSHH) Bln April Tahun 2002.



06 Juni 2002 dan Register Penerimaan, Penyerahan dan





15 Juli 2002 dan Register Penerimaan, Penyerahan dan







Keterangan Sahnya Hasil Hulan (SKSHH) Bln Juli Tahun 2002.


Blangko Dokumen SKSHH Bin Agustus 2002 Nomoar



Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bin Agustus Tahun

2002.



522.21/103/Dishut/2002, Tgl 15 Oktober 2002 dan Regisler



2002.







2002.





Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bln November Tahun

2002.






2002.






2003.






2003.



/Dishut /2003, Tgl 10 April 2003 dan Register Penerimaan,

Penyerahan dan Persediaan Blangko Surat Keterangan Sahnya

Hasil Hutan (SKSHH) Bln Tahun 2003.






















2003.

(76) 16 Lbr Laporan Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian


522.21/855/Dishut/2003, Tgl 10-10-2003 dan Blangko Surat


2003.





Tahun 2003.





Tahun 2003.



522.21/047/Dishut/2004, Tgl 15 Januari 2004 dan Blangko Surat


2003.







2004.








Blangko Dokumen SKSHH Bln Maret 2004 Nomor :522.21/355/













547/Dishut /2004, Tgl 08 Juni 2004 dan Register Penerimaan,





Blangko Dokumen SKSHH Bln Juni 2004 Nomor :522.21/


















































































































522.21/138/Kehut/2001 Tanggal 02 April 2001 dan Berita Acara


Hutan (SKSHH) Tanggal 09 bulan April 2001.





SKSHH s/d Tanggal 25-05-2001 serta Berita Acara serah terima

Blanko Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan










Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasi Hutan (SKSHH)




Acara Serah Terima Blanko Dokumen Surat Keterangan Sahnya

Hasil Hutan (SKSHH) Tanggal 18 bulan Oktober 2001.




Berita Acara serah terima Blanko Dokumen SKSHH, Tanggal 18

bulan April 2002.






September 2002.


522.21/145/Dishut/2002 Tanggal 01 November 2002 dan Daftar

Rencana kebutuhan dokumen SKSHH bulan November 2002



2002.



kebutuhan dokumen SKSHH bulan 2003 serta Berita Acara



Hutan Tanggal 30 bulan Januari 2003.



kebutuhan dokumen SKSHH bulan Juni 2003 serta Berita Acara


Hutan Tanggal 20 bulan Juni 2003.






1190/Dishut/2004 Tanggal 05 November 2004 dan Berita Acara


Tanggal 09 bulan November 2004.



Rekapitulasi pertanggung jawaban penggunaan dokumen

SKSHH Tanggal Februari 2005 berikut lampiran, serta Berita


(SKSHH) Tanggal 7 bulan Februari 2005.















4. Buku Penerimaan Pendistribusian dan Persediaan Dokumen SKSHH

Dishut Kab. Madina Prop. Sumut :






Juni 2003.


Madina kepada P2SKSHH dari bulan Juli 2003 s/d bulan Januari

2004.



Desember.

14.1. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Bupati Mandina kepada Direktur


522.11/395/Dishut/2003 Tanggal 06 Maret 2003, perihal

Penyelesaian Kewajiban HPH PT. Keang Nam Development

Indonesia yang disahkan oleh Dishut Kab. Madina dan

ditandatangani oleh Drs. H. HASIM NASUTION selaku Sekretaris

Daerah Kabupaten Madina.





disahkan Dishut Kab. Madina dan ditandatangani oleh AMRU

DAULAY SH selaku Bupati Mandailing Natal. (SUSULAN-I ).



Tanggal 30 Desember 2005, perihal Evaluasi HPH IIUPHHK PT.


disahkan oleh Dinas Kehutanan Kab. Madina dan ditandatangani

oleh AMRU DAULAY, SH selaku Bupati Mandailing Natal.







Mandailing Natal berserta lampirannya berupa :


a. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekapitulasi Hasil Cruising (LHC)

Blok Tebangan RKT-PH/RKT-UPHHK Tahun 2003 per nomor

Petak PT. Keang Nam Development Indonesia, Tanggal 05

Maret 2003 disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang

Sidempuan Kab. Tapsel, diketahui oleh Ir. W. PANE, MSc selaku

Direktur Produksi/Perencanaan PT. Keang Nam Development

Indonesia dan disahkan dan ditandatangani oleh AMRU





















Pengesahan Rekapitulasi LHC Blok Tebangan URKT UPHHK

Tahun 2005, yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri

Padang Sedempuan Kab. Tapsel dan ditandatangani oleh AMRU

DAULAY, SH selaku Bupati Mandailing Natal, beserta Lampiran

berupa :


(LHC) Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) Tahun 2006, Tanggal

26 November 2004 disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri





Mandailing Natal.




ditanda tangani Ir. BUDI ISMOYO selaku Kepala Dinas

Kehutanan Kab. Mandailing Natal dan mengetahui AMRU




522/2173/Dishut/2005, Tanggal 24 Oktober 2005, perihal

Pengesahan Rekapitulasi LHC Blok Tebangan RKT Tahun 2006

yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal,


Mandailing Natal beserta lampiran berupa :










Mandailing Natal, dibuat/ditanda tangani Ir. BUDI ISMOYO

selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal dan

mengetahui AMRU DAULAY, SH selaku Bupati Mandailing

Natal.






Kehutanan dan Perkebunan Kab. Mandailing Natal berserta

Lampiran berupa :

4 (empat) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Batas

Blok Tebang Usulan Rencana Karya Tahunan Pengusahaan


Hutan (URKT-PH) Tahun 2002 Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

PT. Keang Nam Development Indonesia, Tanggal 29 November

2001 disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang

Sidempuan Kab. Tapsel dan ditanda tangani oleh Ir. BENTENG

SIHOMBING selaku Pendamping Perusahaan Kabag

Perencanaan PT. Keang Nam Development Indonesia.



2003, disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang


selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal berserta

Lampiran berupa :

5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Batas Blok







Indonesia.


Mandailing Natal, Nomor : 090/1009/Dishut/2004, Tanggal 8

Oktober 2004 disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang


selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal beserta

Lampiran berupa :
















Lampiran berupa :




Keang Nam Development Indonesia, Tanggal 23 November

2002 ditanda tangani oleh Ir. BENTENG SIHOMBING selaku





Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT.



tangani oleh SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kab. Mandailing Natal.

12. 7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal

Nomor: 522.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihal




Lampiran berupa :

(lima) lembar Asli Lampiran Surat Pertimbangan Teknis Kepala














6 (enam) lembar Foto Copy Lampiran Surat Pertimbangan

Teknis Kadis Hut Kab. Mandailing Natal Nomor :

522.11/447/Dishut/2003, tgl 26 Mei 2006 disahkan oleh Panitera


tangani oleh Ir. BUDIISMOYO selaku Kadis Hut Kab. Madina.






Lampiran berupa :














522/1240/Dishut/2004 Tanggal 30 November 2004 disahkan

oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab.

Tapsel dan ditanda tangani oleh Ir. BUDI ISMOYO selaku



Natal Nomor: 522.11/1133/Dishut/2005, Tanggal 17 November

2005, perihal Pertimbangan Teknis URKT Tahun 2006 An. PT.




Kab. Mandailing Natal, berserta Lampiran berupa :







17. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dinas Kehutanan Kab.

Mandailing Natal Nomor: 522.21/220/Dishut/2002, Tanggal 27

November 2002, perihal Pengesahan Blok Tebangan URKT-PH

Tahun 2003 An. PT. Keang Nam Development Indonesia,





Nomor: 522.11/957/Dishut/2003, Tanggal 17 November 2003,

perihal Pengesahan Blok Tebangan URKT-PH Tahun 2004 An.

PT. Keang Nam Development Indonesia ditanda tangani oleh Ir.

BUDI ISMOYO selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing

Natal.



perihal Pengesahan Blok Tebangan URKT -PH Tahun 2005 An.

PT. Keang Nam Development Indonesia, disahkan oleh Panitera




20. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dinas Kehutanan Kab.

Mandailing Natal Nomor: 522/1077/Dishut/2005, Tanggal 24

Oktober 2005, perihal Pengesahan Blok Tebangan URKT-PH

Tahun 2006 An. PT. Keang Nam Development Indonesia disahkan


dan ditanda tangani oleh Ir. BUDI ISMOYO selaku Kepala Dinas


Masing-masing terhadap Barang Bukti tersebut di atas digunakan

dalam berkas perkara Ir. Washington Pane, MSc.

15. 4 (empat) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda yang terdiri

dari :


BUDI SMOYO Nomor : 6377 496 934, tujuan Medan - Jakarta,




BUDI SMOYO Nomor : 6377 496 935, tujuan Jakarta - Medan,



BUDI SMOYO Nomor: 5462 848 234, tujuan Medan, Tanggal 14

Januari 2005.






Tiket Pesawat yang dipesan/disorder oleh PT. Keang Nam

Development Indonesia untuk tahun 2004 dan tahun 2005 :


















Medan, Tanggal Desember2005.


AMRU DAULAY, Nomor : 5156474060, tujuan Jakarta - Denpasar

-Jakarta, Tanggal 13 Desember 2005.

o Tiket Pesawat yang dipesan / diorder oleh PT. Mujur Timber untuk





















o 1 (satu) lembar pertinggal tiket pesawat udara Garuda alas nama

AMRU DAULAY, Nomor : 5461 017 950, tujuan Balikpapan -

Jakarta, Tanggal 26 Juni 2004.





























o Masing-masing terhadap Barang Bukti tersebut di atas digunakan

dalam berkas perkara lain.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan

sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari KAMIS, Tanggal 31 JULI 2008 oleh BAGIR MANAN, Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DJOKO SARWOKO, S.H., M.H., DR.

H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM., dan H.

MANSUR KARTAYASA, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

dibantu oleh ROKI PANJAITAN, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh

para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis :

Ttd./ DJOKO SARWOKO, S.H., M.H.,

Ttd./ DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Ttd./

Ttd./ DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.,

Ttd./ H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH. BAGIR MANAN


Panitera Pengganti :

Ttd./

ROKI PANJAITAN, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A/N PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

S U H A D I, SH. MH.

NIP : 040 033 261

lapaukata.files.wordpress.com · Hal. 1 dari 377 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2008 P U T U S A N Nomor 68 K/PID.SUS/2008 . DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA . M A H

Documents