Hakikat dari suatu konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu pada umumnya menyangkut dua hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya, dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu. Pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isi ialah pembatasan yang berkenaan dengan tugas, wewenang serta berbagai macam hal yang diberikan kepada masing-masing lembaga, sedangkan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu ialah pembatasan yang berkenaan dengan masa jabatan yang diberikan kepada pemangku jabatan tertentu serta berapa kali seorang pejabat dapat dipilih kembali dalam jabatan itu. Prof. Bagir Manan mengatakan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara. 1 Sehingga negara dan konstitusi adalah satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap negara tentu mempunyai konstitusi, meskipun mungkin tidak tertulis. Konstitusi mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting bagi negara, baik secara formil, materiil, maupun konstitusionil. Konstitusi juga mempunyai fungsi konstitusional, sebagai sumber dan dasar cita bangsa dan negara yang berupa nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar bagi kehidupan bernegara. Ia selalu mencerminkan semangat yang oleh penyusunnya ingin diabadikan dalam konstitusi tersebut sehingga mewarnai seluruh naskah konstitusi tersebut. Selain itu juga C.F.Strong mengemukakan bawa konstitusi itu merupakan kumpulan asas-asas yang tiga materi pokok, yaitu tentang kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah.
6
Embed
Hakikat Dari Suatu Konstitusi Ialah Mengatur Pembatasan Kekuasaan Dalam Negara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Hakikat dari suatu konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara.
Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu pada umumnya menyangkut dua hal,
yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya, dan pembatasan kekuasaan yang
berkaitan dengan waktu. Pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isi ialah pembatasan
yang berkenaan dengan tugas, wewenang serta berbagai macam hal yang diberikan kepada
masing-masing lembaga, sedangkan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu ialah
pembatasan yang berkenaan dengan masa jabatan yang diberikan kepada pemangku jabatan
tertentu serta berapa kali seorang pejabat dapat dipilih kembali dalam jabatan itu.
Prof. Bagir Manan mengatakan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang
mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara.1 Sehingga negara dan
konstitusi adalah satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap negara tentu mempunyai
konstitusi, meskipun mungkin tidak tertulis. Konstitusi mempunyai arti dan fungsi yang sangat
penting bagi negara, baik secara formil, materiil, maupun konstitusionil. Konstitusi juga
mempunyai fungsi konstitusional, sebagai sumber dan dasar cita bangsa dan negara yang berupa
nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar bagi kehidupan bernegara. Ia selalu mencerminkan semangat
yang oleh penyusunnya ingin diabadikan dalam konstitusi tersebut sehingga mewarnai seluruh
naskah konstitusi tersebut. Selain itu juga C.F.Strong mengemukakan bawa konstitusi itu
merupakan kumpulan asas-asas yang tiga materi pokok, yaitu tentang kekuasaan pemerintahan,
hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah.
Dengan melihat teori-teori dasar tentang konstitusi di atas, maka kita akan melihat
bagaimana halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis bagi Negara