1. HAK MENDAPAT PENGAJARAN,2. HAK PERLINDUNGAN HUKUM
3. HAK MENGELUARKAN PENDAPAT4. HAK KEBEBASAN MEMELUK AGAMA
5. HAK MENDAPAT PENGHIDUPAN LAYAK
1. HAK DAN KEWAJIBAN BID. POLITIK2. HAK DAN KEAWAJIBAN BID. SOS
BUD3. HAK DAN KEWAJIBAN BID.HANKAM4. HAK DAN KEWAJIBAN BID.
EKONOMI
PASAL 27 ayat (1) “Tiap-tiap warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu:
Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan
PASAL 28 bahwa “Kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Artinya adalah:
Hak berserikat dan berkumpul.
Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).
Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran (pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya)
Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.
Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.
Pasal 32 menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.
pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum maupun kejuruan.
Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah. Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan.
Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertibannya. Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.
Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah
Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya,
Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Pasal 30 Tiap-tiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara
Pesannya Tiap warga negara
berhak dan wajib dalam usaha bela negara
Pasal 33 ayat (1), menyatakan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.
Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pasal 34 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.
Maksud dan pesannya
Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat.
Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar.
Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam.
Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain.
Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya membayar pajak tepat waktu.
SELAMAT BERTANYA DAN BERDISKUSI DENGAN BATIN, HATI DAN JIWA SELANJUTNYA GORESKAN
DALAM SEBUAH KERTAS YANG PENUH MAKNA
1. MENGASUH ANAK ADALAH HAK KITA TETAPI MEMBERIKAN CONTOH TERBAIK ADALAH KEWAJIBAN KITA
2. ANAK TERGANTUNG DARI APA YANG DIA LIHAT, DENGAR DAN PELAJARI JADI KEWAJIBAN KITA MEMBERIKAN TAULADAN YANG BAIK BAGI MEREKA KARENA ITU HAK ANAK.