HAK dan KEWAJIBAN DOKTER dalam layanan primer · PDF fileHAK dan KEWAJIBAN DOKTER (dalam) layanan primer Poernomo Boedi Setiawan Ketua Umum IDI Jawa Timur Rakorda PDUI cabang Jawa

HAK dan KEWAJIBAN DOKTER (dalam) layanan primer

Poernomo Boedi Setiawan Ketua Umum IDI Jawa Timur

Rakorda PDUI cabang Jawa Timur

Surabaya , 14 Nopember 2013

Customer

Pelayanan kesehatan Tanggung jawab siapa?

Dr

IDI

Kemenkes

Pemda dll

NAKES Masyarak

at

Bermutu, tersedia jumlah cukup terjangkau

Faskes

Etika –sistem hukum

UU 29/2004

Sistem Pelayanan

UU 36/2009 Kesehatan ,

UU 44 /2009 RS

Permenkes Rujukan dll

Sistem Pembiayaan

UU 40 /2004 SJSN

UU 24/2011 BPJS

UU 29/2004 Pradok

Sisdik sebelum – setelah

lulus

UU DikTi 12/2012

UU DikDok 20/2013

Sisdik setelah lulus

UU Pradok 29/2009

‘3 Tunggu Sijarangan ‘ (‘System Dynamics’)

modifikasi Prof A Moeloek

Ideal: PERAN IDI !!!!

‘Dokter Yang Baik’ hanya dapat melakukan Pelayan Kedokteran dlm kesisteman yang baik pula

Struktur KODEKI Kode Etik Kedokteran Indonesia

• Mukadimah

• Kewajiban umum (9 Pasal)

• Kewajiban Dokter terhadap Pasien (4 Pasal)

• Kewajiban Dokter terhadap Teman Sejawat (2 Pasal)

• Kewajiban Dokter terhadap diri sendiri (2 Pasal)

Kewajiban terhadap Pasien

Pasal 10 Tulus ikhlas, mempergunakan segala ilmu/ketrampilan untuk

pasien. Merujuk pasien.

Pasal 11 Memberi kesempatan pada pasien berhubungan dengan

keluarga dan penasehatnya dalam beribadah/masalah lain.

Pasal 12 Rahasia pasien s/d meninggal.

Pasal 13 Wajib pertolongan darurat, tugas perikemanusiaan.

a. Mewawancarai pasien

b. Memeriksa fisik dan mental pasien

c. Menentukan pemeriksaan penunjang

d. Menegakkan diagnosis

e. Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien

f. Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi

g. Menulis resep obat dan alkes

h. Menerbikan surat keterangan Dr/drg

i. Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diijinkan

j. Meracik dan menyerahkan obat pada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil, tidak ada apotik

dr/drg yang memiliki

surat Tanda registrasi UU 29/2004, psl 35

Mempunyai wewenang praktik kedokteran, terdiri atas :

Hak dan Kewajiban dr/drg UU 29/2004 PK, psl 50 -51

• Memperoleh

perlindungan hukum

• Memberikan pelayanan medis mnrt standar profesi dan prosedur op

• Memperoleh informasi lengkap dan jujur dari pasien&kelg

• Menerima imbalan jasa

• Memberikan

pelayanan medis mnrt

standar profesi dan

standar prosedur op

• Merujuk pasien ke

dr/drg lain yang punya

keahlian lbh baik

• Merahasiakn segala

sesuatu ttg pasien,

bahkan setelah pasien

meninggal

• Melakukan

pertolongan darurat

atas dasar

kemanusiaan

• Menambah dan

mengikuti iptek

HAK KEWAJIBAN

D

R

/

D

R

G

HAK KEWAJIBAN

HAK dan KEWAJIBAN PASIEN

UU 29/2004 PK, psl 52 - 53

• Mendapat penjelasan

scr lengkap ttg

tindakan medis

• Meminta pendapat

dr/drg lain

• Mendapat pelayanan

sesuai kebutuhan

medis

• Menolak tindakan

medis

• Mendapat isi rekam

medis

• Memberikan informasi

yang lengkap dan jujur

ttg mslh kesehatannya

• Mematuhi nasehat dan

petunjuk dr/drg

• Mematuhi ketentuan

yang berlaku di

saryankes

• Memberikan imbalan

jasa atas pelayanan

yang diterima

SEBELUM ERA- BPJS 2014 - DIMANA dokter berprofesi ?

UPAYA

KES

Strata-2

Strata-3

Strata-1•Puskesmas

•Pos-2 Kesehatan

•Dinkes Kab/Kota

•UPT-2

•Dinkes Prov

•Depkes

• Institut-2 Kes

•Puskesmas

•Praktik-2 Nakes, Klinik

•Apotek, Lab, toko

obat, Optik, dll

•Praktik Nakes Spes Kons

•RS C & B

•Apotek, Lab, Optik, T Obt

•Balai-2 Kes, dll

•Praktik Nakes Spes Kons

•RS B & A

•Apotek, Lab, Optik, T Obt

•Pst-2 Unggulan Nas,

PemSwsta/

UKBMPem Swasta

UKM UKP

Self Care

Primary Care

Secondary

Tertiary

Tertiary Care

Asuransi Semesta (BPJS – 1 Jan 2014) pelayanan

kedokteran yang ‘unstructured’ ke ‘structured’

Rujukan -

Kewenagan

Dokter Layanan

Primer

Potensial problem Etik – Profesionalisme Era 2014 -

1. Sistem Rujukan

2. Standard pelayanan kedokteran

(pengaturan “ kewenangan” faskes )

3. Pembiayaan : Pemahaman

Kapitasi vs Free for service ??

4. Kesejawatan

Fakta Fasilitas Kesehatan

• Praktik swasta mandiri (dr , dr sp , dr sub sp) ( Peraturan ??)

• Klinik (Pemenkes 028/2011)

• Rumah sakit (UU no 44/2009)

PERBEDAAN KOMPETENSI DOKTER

Dokter umum 144 penyakit

SPESIALIS SUB SPESIALIS

KLINIK PERMENKES NOMOR 028/MENKES/PER/I/2011

Pasal 1

• Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan :

- pelayanan medis dasar dan / atau

- spesialistik,

diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan

dipimpin oleh seorang tenaga medis.

KLINIK PERMENKES NOMOR 028/MENKES/PER/I/2011

Pasal 2 : Jenis

Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi

Klinik Pratama : menyelenggarakan pelayanan medik dasar.

Klinik Utama : menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik

atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.

Klinik Pratama atau Klinik Utama dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenispenyakit tertentu.

BPJS kerjasama Klinik ??

Pemahaman ?

•UU no 29 /2004 Pradok Jasa – Imbalan Praktik Dokter

• Fee for Service !!

VS

• Borongan / Kapitasi !!

Pemahaman Tarif Layanan Dokter Fee For Service vs Borongan Kapitasi

“ Fee for service Borongan kapitasi (diluar obat/lab)

Keterangan

Pendapatan dokter Sesuai kunjungan “Gaji diri sendiri”

“Fix “ sesuai jumlah warga peserta “Digaji” faskes

Keadilan sosio ekonomi dll ??

Pembatasan kunjungan

Jumlah pasien/ jam kerja

Sulit dibatasi ? Maksimal jamkerja 35 jam/ minggu

Hak pasien memilih dokter

Ada “Doctor Shoping”

“tidak ada” Peran informasi BPJS pada peserta

Tarif layanan / tindakan dokter

Jelas - setiap pasien/ aktivitas

Tidak dapat dipastikan

Service excellent Sangat mungkin !!! No patient no money

??? No patient , Much money

Potensi KOLUSI Dokter - pasien Dokter – oknum BPJS

Transparansi

Pemahaman Tarif Layanan Dokter Fee For Service vs Borongan Kapitasi

Fee for service Borongan kapitasi (diluar obat/lab)

Keterangan

Potensi boros Labor/Ro/Obat

Bisa terjadi Sulit terjadi KRITERIA PEMERIISAAN

Potensi boros Rujukan

Sulit terjadi Bisa terjadi KRITERIA RUJUKAN

Tanggung jawab hukum

Pribadi Pribadi dan FASKES Asuransi Profesi ??

Akses dokter baru

Dimungkinkan, risiko sendiri

“ SULIT “ ???

Co sharing pemeriksaan - obat

??? ???

MORAL HAZZARDS ??? ??? ???

KESIMPULAN

BPJS/SJSN

Dampak Dr Layanan Primer

Dampak Dr Spesialis- Dr Sub Spesialis

1. Praktik pribadi (?) 2. Klinik Utama 3. Rumah Sakit 4. Pemerataan 5. Dokter Asing

Hubungan dokter paasien

dan Pemberi kerja

Keselamatan pasien dan kesejahteraan dokter

Hungan dokter pasien dan

pemberi kerja

1. Praktik pribadi 2. Praktik di Klinik

3. Praktik diluar sistem 4. Pemerataan ?

KESIMPULAN

BPJS/SJSN

KESEJAHTERAAN

BENCANA

1. PREMI MURAH 2. TARIF MURAH

3. KAPITASI MURAH

????

MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN DOKTER

DIUNTUNGKAN

Tanggung jawab profesi

1. PREMI RASIONAL 2. TARIF RASIONAL

3. KAPITASI RASIONAL

TERIMA KASIH

BINA KESEJAWATAN