Good Clean Governance

GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

YANG BAIK DAN BERSIH

GOOD & CLEAN GOVERNANCE TIDAK TERBATAS PADA

PEMERINTAH

TAPI JUGA

NON PEMERINTAH

PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA

DILAKUKAN DENGAN EFEKTIF, EFISIEN, JUJUR, TRANSFARAN DAN BERTANGGUNGJAWAB

JIKA

PARADIGMA PENGELOLAAN NEGARA

GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

NEGARA MASYARAKAT MADANI

AGAR BERHASIL HARUS DITOPANG DUA UNSUR

MERUBAH POLA PELAYANAN PUBLIK

BIROKRASI ELITIS(DILAYANI)

BIROKRASI POPULIS(MELAYANI)

PRINSIP POKOKGOOD AND CLEAN GOVERNANCE

1. PARTISIPASI (PARTICIPATION)

2. PENEGAKAN HUKUM (RULE OF LAW)

3. TRANSPARANSI (TRANSPARANCY)

4. RESPONSIF (RESPONSIVENESS)

5. ORIENTASI KESEPAKATAN

6. KEADILAN (EQUITY)

7. EFEKTIVITAS AND EFISIEN

8. AKUNTABILITAS (ACOUNTABILITY)

9. Visi stategis (Strategic Vision)

RULE OF LAW

SUPREMASI HUKUM(THE SUPREMACY OF LAW)

KEPASTIAN HUKUM(LEGAL CERTAINTY)

HUKUM YANG RESPONSIF

HUKUM YANG KONSISTEN & NON DISKRIMINATIF

INDEPENDENSI PERADILAN

GOOD & CLEAN GOVERNANCE

PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA

SELURUH MEKANISME PENGELOLAAN NEGARA

HARUS DILAKUKAN SECARA TERBUKA-

TRANSPARAN

JIKA

TUJUH MACAM KORUPSI YANG

DAPAT DILAKUKAN

TRANSACTIVE CORRUPTION

EXTORTIVE CORRUPTION

INVESTIVE CORRUPTION

NEPOTISTIVE CORRUPTION

DEFENSIVE CORRUPTION

AUTUGENIC CORRUPTION

SUPPORTIVE CORRUPTION

Transactive Coroption adalah korupsi yang dilakukan saat transaksi, biasanya terjadi saat tawar menawar pekerjaan publik dengan bargaining harga bersih dan harga kotor dan kedua belah fihak mengambil keuntungan dari transaksi itu dengan merugikan negara.

Extortive coruption adalah korupsi pemerasan, yakni pihak tertentu memeras pelaksana pekerjaan sehingga hasilnya tidak optimal

Investive corruption adalah korupsi dimana terjadi kesalahan dalam kebijakan, yakni investasi yang belum memiliki kepastian dalam perolehan keuntunganya.

Nepotistive corruption adalah korupsi nipotisme, yakni pemberian pekerjaan pada lingkaran keluarga sehingga mengurangi efektifitas kontrol.

Defensive corruption adalah korupsi untuk mempertahankan diri, yakni pihak korban memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mempertahankan diri dan prilaku pemberianya itu merugikan negara

Autogenic corruption adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang dan tidak melibatkan orang lain seperti seorang anggota DPR melahirkan UU yang dapat menguntungkan dirinya

Supportive corruption adalah korupsi untuk melindungi kegiatan

korupsi lain yang telah dilakukanya.

PRINSIP POKOKGOOD AND CLEAN GOVERNANCE

DAPAT DILAKSANAKAN MELALUI 5 PRIORITAS PROGRAM :

1. PENGUTAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PERWAKILAN

2. KEMADIRIAN LEMBAGA PERADILAN

3. PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS APARATUR PEMERINTAHAN

4. PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT MADANI

5. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM KERANGKA DAERAH

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

CORRUPTION

INDONESIAPILIPINAVIETNAMINDIACHINATAILANDKORSELHONGKONGMALAYSIASINGAPORA

Hasil survei persepsi publik mengenai Political and Ekonomic Consultancy (PERC) sejak 1998-2005 menempatkan Indonesia

negara paling korup

KEGAGALAN PEMBANGUNAN INDONESIA

KARENA KORUPSI

EKONOMI BIAYA TINGGI

POLITIK TIDAK SEHAT

MORAL TERUS MEROSOT

MENJADIKAN

APA SIHKORUPSI ?

KORUPSI ADALAH TINGKAH LAKU INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN WEWENANG DAN

JABATAN GUNA MENGERUK KEUNTUNGAN RPIBADI, MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM

DAN NEGARAKARTINI KARTONO

KORUPSI ADALAH TINDAKAN YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM DAN MASYARAKAT LUAS DEMI KEUNTUNGAN PRIBADI ATAU KELOMPOK TERTENTU

BPKP PUSAT JAKARTA

MEKENISME PENANGGULANGAN KORUPSI

KORUPSI

POLITIK LEGAL

EDUKASI RELIGI

KELEMBAGAAN GOOD GOVERNANCE

TUGAS BIROKRASI PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK

MEMBERIKAN JASA BAIK OLEH PEMERINTAH MAUPUN SWASTA KEPADA MASYARAKAT, DENGAN

ATAU TANPA PEMBAYARAN GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT

TIDAK SEMUA APARAT PEMERINTAH

MENYADARINYA

KALAU DAPAT DIPERSULIT MENGAPA DIPERMUDAH

FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI KINERJA BIROKRASI

MANAJEMEN ORGANISASI

BUDAYA KERJA DAN ORGANISASI

KUALITAS SDM YANG DIMILIKI

KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF

KOORDINASI KERJA DALAM BIROKRASI

SEKIAN

TERIMA KASIH

KURANG LEBIHNYA

MOHON MAAF

W A S S A L A M