i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillaahirobbil alamiin Segala Puja dan Puji hanya kepada
Allah SWT, karena
atas berkat limpahan dan rahmatnya, akhirnya Pemerintah Kota
Sukabumi dapat
menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun
2015, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja
Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi. Shalawat & Salam semoga senantiasa selalu
tercurah kepada Nabi Muhammad
SAW, Keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.
Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota
Sukabumi merupakan
sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem
akuntabilitas instansi
pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan
kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan,
misi dan visi Pemerintah
Kota Sukabumi.
Laporan Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2015 merupakan
media
pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Penetapan
Kinerja tahun 2015 dan
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sukabumi sebagaimana
tertuang dalam Peraturan
Walikota Nomor 23 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota
Sukabumi, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan
pemerintahan yang transparan dan
akuntabel, guna mewujudkan Clean Government dan Good Governance.
Hasil pencapaian
ii
kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota
Sukabumi tidak terlepas
dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat,
swasta dan aparat
pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, implementasi
maupun
pengawasannya.
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat
digunakan sebagai
masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja
dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada
masyarakat.
Sukabumi, Maret 2016
WALIKOTA SUKABUMI
H. MOHAMAD MURAZ, S.H,.MM
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Ikhtisar Eksekutif iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota
Sukabumi berupaya
menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola
kepemerintahan yang
baik dan berorientasi kepada hasil (result oriented government)
sesuai dengan
kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting
yang perlu
diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas
kinerja setidaknya harus
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan
tolok ukur yang jelas atas
rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil
yang ingin dicapai
dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan
diandalkan.
Tahun 2015 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan
dan sasaran
RPJMD 2013-2018, secara umum pencapaian sasaran melalui
indikator-indikator sasaran
menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan
sebagaimana yang tertuang
dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang
RPJMD Kota
Sukabumi Tahun 2013-2018 dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor
20 Tahun 2013
tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Menengah Daerah Tahun 2013-2018 serta Peraturan Walikota
Sukabumi Nomor 23
Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota
Sukabumi.
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kota Sukabumi menetapkan 22 sasaran dengan 33
indikator kinerja dan
mengacu kepada 5 tujuan dengan rincian sebagai berikut :
Misi pertama terdiri 1 sasaran dan 2 indikator kinerja;
Misi kedua terdiri 2 sasaran dan 2 indikator kinerja;
Misi ketiga terdiri 10 sasaran dan 16 indikator kinerja;
Misi keempat terdiri 6 sasaran dan 9 indikator kinerja;
Misi kelima terdiri 3 sasaran dan 4 indikator kinerja.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 33 indikator
sasaran, disimpulkan
bahwa :
Pertama, Indikator sasaran pada Misi I, terdiri atas 2 indikator
sasaran dengan
realisasi 2 indikator sasaran telah mencapai target yang
ditetapkan. Kedua, indikator sasaran
pada Misi II berjumlah 2 indikator sasaran dengan realisasi
ketercapaian sebanyak 2
indikator sasaran. Ketiga, indikator sasaran pada Misi III yang
berjumlah 16 indikator
sasaran dengan realisasi pencapaian sasaran sebanyak 14
indikator dan indikator yang
belum/tidak tercapai adalah 2 indikator sasaran. Keempat sasaran
pada misi IV yang
berjumlah indikator 9 sasaran dengan realisasi ketercapaian
sebanyak 7 sasaran dan
indikator yang belum/tidak tercapai sebanyak 2 sasaran. Kelima,
indikator sasaran pada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Ikhtisar Eksekutif iv
misi V yang berjumlah 4 indikator sasaran dengan realisasi
ketercapaian sebanyak 4
indikator sasaran.
Pemerintah Kota Sukabumi akan melakukan segala upaya yang
diperlukan sesuai
dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan
berprinsip pada tata
kelola kepemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil
(result oriented government).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Daftar Isi v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
...........................................................................................
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
.....................................................................................
iii
DAFTAR ISI
..........................................................................................................
v
BAB I PENDAHULUAN
..............................................................................
1
1.1 Latar Belakang
........................................................................
1
1.2 Urusan Pemerintahan
............................................................ 4
1.3 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
............................................. 5
1.4 Aspek Strategis Kota
Sukabumi........................................... 6
1.5 Struktur Organisasi
................................................................
8
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 10
2.1 Rencana Strategis
...................................................................
10
2.2 Visi dan Misi Kota Sukabumi
............................................... 10
2.3 Arah Kebijakan Umum dan Strategi
................................... 12
2.4 Tujuan dan
Sasaran................................................................
18
2.4.1 Tujuan
.............................................................................
18
2.4.2 Sasaran
............................................................................
19
2.5 Prioritas Pembangunan Tahun 2015
................................... 21
2.6 Target Indikator Makro
......................................................... 22
2.7 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja
............................. 23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
............................................. 27
3.2 Capaian Indikator Makro
..................................................... 28
3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja ...
32
3.4 Akuntabilitas Keuangan
....................................................... 110
BAB IV PENUTUP
......................................................................................................
117
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Lampiran vi
Lampiran
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Kota Sukabumi Tahun
2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Bab I Pendahuluan 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan
bahwa Pemerintah Daerah
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan menurut Asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang
seluas-luasnya. Pemberian
otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah tersebut diarahkan
untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat. Kota Sukabumi sebagai salah satu daerah
otonom berkewajiban
menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi
dan tugas
pembantuan. Konsekuensi logis menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Kota Sukabumi
menyelenggarakan urusan
wajib yang terkait dengan pelayanan dasar maupun yang tidak
terkait dengan pelayanan
dasar, sehingga terjamin hak konstitusional masyarakat. Dengan
demikian, terwujud
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan
berorientasi pada hasil di
lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dalam kerangka negara
kesatuan, dimana
keberhasilan pencapaian kinerja pemerintahan daerah akan
berdampak pada keberhasilan
pembangunan regional maupun nasional.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat
dikatakan berhasil
jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam
mencapai tujuan serta
cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan good
governance. Di samping
itu diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat,
jelas, terukur, dan legitimate.
Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses
penyelenggaraan
kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and
services, istilah
governance adalah pemerintahan atau kepemerintahan, sedangkan
praktek terbaiknya
disebut good governance(kepemerintahan yang baik). Agar good
governance dapat menjadi
kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan
keterlibatan semua
pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good
governance yang efektif
menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan integritas,
profesional serta etos
kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep
tersebut merupakan
tantangan tersendiri dan peluang dalam pembangunan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk
mewujudkan
aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa
dan Negara, dan
diperlukan pengembangan serta penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dapat berlangsung
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
2 Bab I Pendahuluan
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab
serta bebas KKN. Perlu
diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi
akuntabilitas pada setiap instansi
pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas legislatif, serta
tersedianya akses yang
sama bagi masyarakat luas akan ketersediaan informasi tentang
penyelenggaraan
pemerintahan maupun pembangunan.
Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi
responsibilitas manajerial
pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk
pelaksanaan kegiatan pada
tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur
bertanggung jawab atas
kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang
membedakan adanya
kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan
kegiatan yang tidak terkendali
(uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan
kegiatan yang secara nyata
dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti,
kegiatan tersebut benar-
benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak
yang berwenang.
Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi
organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi,
akuntabilitas instansi pemerintah
merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang
bersangkutan, sebagaimana
amanat TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang
Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan
setiap Pemerintah Daerah
menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) atau
Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden melalui
Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai
perwujudan kewajiban
suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik
setiap akhir tahun anggaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dibuat dalam rangka
perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap
Instansi Pemerintah,
berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan
Kinerja juga berperan
sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong
terwujudnya good governance.
Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi
sebagai media
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Bab I Pendahuluan 3
pertanggungjawaban kepada publik yang memerlukan dukungan dan
peran aktif seluruh
lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi
masyarakat.
Bertitik tolak dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan RPJMD Kota
Sukabumi Tahun
2013 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi
Tahun 2015 dan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah,
penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 berisi ikhtisar pencapaian
sasaran sebagaimana
yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen
perencanaan. Pencapaian
sasaran merupakan informasi mengenai pencapaian sasaran
Indikator Kinerja Utama (IKU),
realisasi pencapaian indikator kinerja disertai dengan
penjelasan yang memadai atas
pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja
dengan kinerja tahun
sebelumnya. Dengan demikian, Laporan Kinerja Kota Sukabumi Tahun
2015 merupakan
bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan oleh
Walikota selama Tahun 2015 telah disusun dan disesuaikan dengan
peraturan yang berlaku.
Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan
hasil pencapaian sasaran
pada tahun 2015.
Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi
Tahun 2015
dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang
melandasi
pelaksanaan akuntabilitas kinerja, yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih
dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih
dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
4 Bab I Pendahuluan
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kota
Sukabumi;
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Organisasi Perangkat
Daerah Kota Sukabumi;
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2013 -
2018;
13. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2013 2018.
1.2 Urusan Pemerintahan
Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 12 bahwa urusan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
f. sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar meliputi :
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Bab I Pendahuluan 5
r. kearsipan.
1.3 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB
Salah satu variabel penting dari PDRB adalah Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE)
yang diperoleh dengan membandingkan PDRB atas dasar harga
konstan tiap tahun dengan
tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan
atau pertumbuhan
riil perekonomian, atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan
dari suatu periode ke
periode sebelumnya.
PDRB juga dapat menginformasikan struktur perekonomian daerah,
yang
menggambarkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap
perekonomian secara makro.
Prioritas pembangunan melalui kerangka kebijakan pembangunan
daerah dapat dengan
mudah dilaksanakan dengan mempertimbangkan struktur
perekonomian. Manfaat lain dari
informasi struktur perekonomian ini adalah keterbandingan
kekuatan ekonomi baik antar
sektor ekonomi maupun antar wilayah kecamatan di Kota
Sukabumi.
Pertumbuhan yang cukup tinggi belum menjamin meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat karena pertumbuhan penduduk melebihi tingkat
pertumbuhan ekonomi maka
kesejahteraan masyarakat akan menurun. Namun demikian, dengan
mengamati
pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai untuk menunjukkan
perkembangan
kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah. Meningkatnya PDRB per
kapita yang
diterima penduduk, maka daya beli (purchasing power) masyarakat
akan bertambah,
sehingga kebutuhan rumah tangganya (demand) terhadap barang dan
jasa akan terpenuhi.
Demand yang diikuti purchasing power, akan mengakibatkan
kesejahteraan masyarakat
meningkat.
Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total output
produksi barang
dan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.
Oleh karena demikian,
pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan perkembangan aktivitas
ekonomi dalam kurun
waktu tertentu. Adapun peningkatan output produksi barang dan
jasa tersebut terjadi
apabila terdapat peningkatan permintaan baik oleh masyarakat
daerah tersebut atau luar
daerah.
Laju pertumbuhan PDRB Kota Sukabumi menunjukan perkembangan yang
positif
yang ditunjukan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE Kota
Sukabumi pada Tahun
2015 terhadap Tahun 2014 sebesar 4,88 persen, sementara di tahun
sebelumnya tercatat 5,29
persen. Hal ini menunjukan bahwa kinerja perekonomian di Kota
Sukabumi di Tahun 2015
bergerak positif, hanya saja terindikasi mengalami perlambatan
dibanding tahun
sebelumnya. Berdasarkan kontribusi terhadap perekonomian di
Wilayah Kota Sukabumi,
sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah
dari sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 47,80 persen, yang
disusul oleh sektor
pengangkutan dan komunikasi sebesar 16,43 persen, serta sektor
jasa-jasa lainnya sebesar
12,53 persen.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
6 Bab I Pendahuluan
1.4 Aspek Strategis Kota Sukabumi
Wilayah Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Jawa
Barat pada titik
koordinat 10652'12,23" BT10657'36,32" BT, dan 653'32,69"
LS-658'44,32" LS, terletak di
kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 344 657
Mdpl, dengan
kemiringan 0 3 dan 3 8 di bagian utara.
Secara geografis Kota Sukabumi terletak di antara pusat
pertumbuhan mega urban
Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari Ibukota Provinsi Jawa
Barat (Bandung) 92 km
dan jarak dari Ibukota Negara (Jakarta) 120 km. Cukup dekatnya
jarak membuat tingginya
pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut. Luas
Wilayah Kota Sukabumi adalah
48 km dengan jarak terjauh dari Utara ke Selatan 7,5 km dan dari
Barat ke Timur 6 km
yang terdiri dari 7 Kecamatan, 33 Kelurahan, 355 Rukun Warga
(RW) dan 1.550 Rukun
Tetangga (RT).
Secara topografi Kota Sukabumi merupakan dataran tinggi, yang
menurut
penggunaannya yaitu untuk lahan pertanian sebesar 1.751 Ha
(36,48%) dari seluruh wilayah
dan sisanya seluas 3.049 Ha (63,52%) adalah lahan kering.
Fenomena yang terjadi di daerah
perkotaan adalah adanya perubahan fungsi lahan pertanian ke
penggunaan lain sebagai
akibat banyaknya pembangunan di bidang perumahan, perdagangan
dan industri sehingga
berdampak pada menyempitnya luas tanah pertanian, khususnya
sawah.
Letak Kota Sukabumi yang strategis yaitu berada pada jalur
lintasan Ibukota Provinsi
Jawa Barat (Bandung) dengan Ibukota Negara (Jakarta) serta
didukung oleh infrastruktur
yang cukup memadai, menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu
tujuan para migran
dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai
penanam modal maupun
sebagai pencari kerja. Secara ekonomis hal tersebut
menguntungkan Kota Sukabumi karena
dapat menciptakan lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan
pendapatan baik dari
sektor jasa, perdagangan dan sektor lainnya, namun demikian
masuknya para migran juga
harus diimbangi oleh penyediaan sarana perumahan, penyediaan air
bersih, dan
infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu dari aspek
kesehatan, dengan adanya para
migran tersebut berpotensi membawa penyakit dan masalah
kesehatan lainnya.
Jumlah Penduduk Kota Sukabumi pada Tahun 2015 berdasarkan data
dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat sebanyak 321.328 jiwa.
Untuk lebih jelasnya
terlihat pada tabel berikut ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Bab I Pendahuluan 7
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Sukabumi Tahun 2015
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Gunungpuyuh 23.152 22.493 45.645
2 Cikole 30.139 30.345 60.484
3 Citamiang 25.548 25.182 50.730
4 Warudoyong 28.206 26.935 55.141
5 Baros 16.968 16.542 33.510
6 Lembursitu 18.609 18.525 37.134
7 Cibeureum 19.689 18.995 38.684
Kota Sukabumi 162.311 159.017 321.328
Potensi penduduk tersebut diharapkan mampu memiliki daya dukung
untuk
pelaksanaan program dalam pembangunan yang ditujukan untuk upaya
pencapaian visi
dan misi Kota Sukabumi, program dan kegiatan prioritas pada
setiap bidang atau sektor
pembangunan, diharapkan mampu mencerminkan adanya kesatuan
pembangunan antara
aspek pemerintahan dan agama, aspek ekonomi, aspek sosial
budaya, aspek tata ruang dan
infrastruktur Kota Sukabumi.
Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu
dirumuskan strategi
pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan
dalam tataran operasional
dan strategi pembangunan kota yang mengacu pada Master Plan
(Rencana Induk
Pembangunan Kota), kondisi eksisting (potensi) dan Grand
Planning Strategic (program
strategi pelayanan yang mendasar) yang dimiliki Kota Sukabumi,
sehingga kebijakan
pembangunan kota selain bersifat normatif dan komprehensif juga
tanggap terhadap
aspirasi dan tuntutan masyarakat sesuai dengan kondisi dan
potensi kota. Oleh karena itu,
pembangunan Kota Sukabumi dirumuskan ke dalam 4 (empat)
strategi, yaitu sebagai
berikut:
1. Aspek Pemerintahan dan Agama
Strategi pembangunan Aspek Pemerintahan dan Agama mencakup
upaya
pembangunan kelembagaan Pemerintahan Daerah yang dinamis dan
demokratis disertai
dengan pengembangan profesionalisme aparatur, berdasarkan
kompetensi sesuai
dengan prinsip Civil Servant dan Civil Mission, dan kebijakan
pokok pelayanan
masyarakat, manajemen pemerintahan diselenggarakan secara
kreatif dan tanggap
terhadap kehendak masyarakat dan taat kepada asas
pertanggungjawaban publik.
Upaya menumbuhkembangkan keyakinan, pelayanan, dan toleransi
umat beragama
dengan pemanfaatan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai
landasan moral
spiritual dan etika dalam kehidupan masyarakat.
2. Aspek Ekonomi
Strategi pembangunan aspek ekonomi mencakup upaya membuka
peluang investasi
untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pendayagunaan potensi
ekonomi. Adanya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
8 Bab I Pendahuluan
investasi serta pemanfaatan potensi ekonomi secara optimal
diharapkan memberikan
kontribusi terhadap indikator ekonomi makro yaitu PDRB, Inflasi,
Laju Pertumbuhan
Ekonomi, Laju Investasi, konsumsi pemerintah dan indikator
sosial makro yaitu jumlah
pengangguran terbuka.
3. Aspek Sosial Budaya
Strategi pembangunan aspek sosial budaya mencakup upaya
meningkatkan derajat dan
kondisi sosial masyarakat yang bertumpu pada peningkatan derajat
kesehatan,
pendidikan, ketenagakerjaan, dan menurunkan keluarga miskin
serta memelihara
harmonisasi sosial dan nilai-nilai budaya daerah yang dapat
merespon dinamika
kehidupan yang humanistis.
4. Aspek Tata Ruang dan Infrastruktur Kota
Strategi pembangunan tata ruang dan infrastruktur kota merupakan
upaya untuk
mendukung keselarasan pemanfaaatan ruang yang mampu
mengembangkan fungsi
setiap kawasan. Menciptakan hubungan sinergis antara wilayah
Kota Sukabumi dengan
wilayah/daerah sekitar. Mendukung kota agar dapat berfungsi
optimal sesuai peran dan
beban yang diemban sebagai Pusat Pelayanan Jasa Terpadu di
Bidang Perdagangan,
Pendidikan, dan Kesehatan.
1.5 Struktur Organisasi
Organisasi Perangkat Daerah sebagai wadah penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan menjadi penentu
keberhasilan pencapaian
tujuan pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi
haruslah kokoh.Struktur
organisasi Pemerintah Kota Sukabumi mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang
ditindaklanjuti melalui Peraturan
Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kota
Sukabumi. Susunan Organisasi Pemerintah Kota Sukabumi terdiri
dari:
1. Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
2. Sekretaris Daerah;
3. Tiga Asisten, yaitu Asisten Pemerintahan yang membawahkan 3
bagian yaitu Bagian
Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi dan Tata
Laksana, Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang membawahkan 3 bagian yaitu
Bagian
Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat dan Bagian
Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Daerah, dan Asisten
Administrasi yang
membawahkan 3 bagian yaitu Bagian Umum dan Protokol, Bagian
Keuangan dan
Kepegawaian, dan Bagian Perlengkapan Setda dan Rumah
Jabatan;
4. Tiga Staf Ahli yaitu Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Politik, Staf Ahli Bidang
Perekonomian dan Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan
dan Sumber
Daya Manusia.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Bab I Pendahuluan 9
5. Sepuluh Lembaga Teknis terdiri dari Bappeda, Inspektorat,
Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Keluarga
Berencana, Kantor Komunikasi dan informatika, Badan Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Perpustakan
Umum dan Arsip
Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Satuan Polisi
Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat, serta Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;
6. Sebelas Dinas terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Dinas Kesehatan, Dinas
Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Sampah,
Pertamanan dan
Pemakaman, Dinas Tata ruang, Perumahan dan Pemukiman, Dinas
Pertanian, Perikanan
dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemuda, Olahraga,Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatif,
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi;
7. Lima puluh sembilan UPT terdiri dari 15 UPT Puskesmas, 25 UPT
sekolah-sekolah, 7
UPT TK/SD, 1 UPT PPNFI, 1 UPT Pemadam Kebakaran, 1 UPT
Laboratorium Kesehatan,
1 UPT Terminal, 1 UPT Parkir , 3 UPT pada Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan, 2
UPT Pasar, 1 UPT Unit Layanan Pengadaan, dan 1 unit UPT
Pelayanan Pajak.
8. RSUD R. Syamsudin, SH;
9. Tiga BUMD terdiri dari PDAM Tirta Bumi Wibawa, PD. BPR Pasar,
PD Waluya;
10. Tujuh Kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Cikole,
Citamiang, Warudoyong,
Baros, Cibeureum, Lembursitu dan 33 Kelurahan; dan Sekretariat
DPRD
Secara fungsional landasan pemikiran pembentukan perangkat
daerah diawali
dengan kegiatan pengkajian dan analisis terhadap:
a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki atau yang telah
ditetapkan menjadi
kewenangan daerah;
b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
c. Kemampuan keuangan daerah;
d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
e. Mampu membangun pola pengembangan kerja sama antar daerah dan
atau dengan
pihak ketiga.
Sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah dalam
penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsinya, telah dibentuk Tim Evaluasi Kelembagaan dan
secara
berkesinambungan diadakan evaluasi, baik dari aspek kelembagaan,
kepegawaian,
ketatalaksanaan, dan pembangunan kesisteman, melalui evaluasi
diharapkan dapat
terbentuk kelembagaan yang mempunyai visi dan misi organisasi
yang pada akhirnya
mampu memenuhi tuntutan kebutuhan serta dapat dipahami dan
diaplikasikan oleh
seluruh aparatur yang menjalankan organisasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
10 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ini,
mengacu pada
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, juga masih mengacu
pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 Tahun 2003
tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dengan
penambahan outline pada Bab II yaitu penyampaian dokumen
Perjanjian Kinerja tahun 2015.
2.1 Rencana Strategis
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global
dan tetap berada dalam
tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena demikian,
pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis,
instansi pemerintah lebih dapat
menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan
kendala yang dihadapi dalam
upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sukabumi
Tahun 2015 ini,
mengacu pada Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2015
tentang Indikator
Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Sukabumi, berpedoman pada
Peraturan Walikota
Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2015,
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Indikator Kinerja Utama
RPJMD 2013 2018, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi
Tahun
2013 2018 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun
dan dirumuskan
setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang
menggambarkan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis
mengedepankan isu-isu
lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan
rencana pembangunan
yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat
diimplementasikan secara
bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran
pembiayaan.
2.2. Visi Misi Kota Sukabumi
VISI
Visi pembangunan daerah di dalam RPJMD adalah merupakan visi
Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu
pemilihan kepala daerah.
Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Sukabumi
menggambarkan arah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 11
pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai
(desired future) dalam
masa jabatan selama 5 ( lima) tahun sesuai misi yang
diemban.
Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Sukabumi saat ini,
permasalahan dan tantangan
yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor
strategis dan potensi
yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta
Pemerintah Daerah, maka
dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode
2013-2018, ditetapkan
Visi Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah
sebagai berikut :
Dengan Iman Dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Rahmatan Lil
Alamin
Bahasa visi ini mengandung nilai-nilai dan harapan yang luhur,
dalam menjalankan
pemerintahan sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan,
sebagai kerangka
amanat pencapaian Visi Pembangunan Kota Sukabumi Tahun
2005-2025, yaitu
Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas
Bidang Pendidikan,
Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan
Takwa.
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna
terjalinnya sinergi
yang dinamis antar masyarakat, pemerintah dan seluruh
stakeholder dalam merealisasikan
pembangunan Kota Sukabumi secara terpadu, yang dijalankan
melalui sistem pemerintahan
yang baik dan adil dalam melayani masyarakat, serta berpijak
pada pola berpikir dan pola
berbuat berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa.
Konsep Rahmatan Lil Alamin merupakan penjabaran atas pemahaman
konsep
pemerintahan Nabi Muhammad SAW dalam sejarah kemanusiaan
membangun masyarakat
yang bercorak majemuk, dengan mengedepankan prinsip persamaan,
kebebasan, keadilan,
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta
kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan
sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah,
M. Hum (di dalam
bukunya : Gagasan Konstitusi Modern Dalam Konstitusi Madinah),
dijelaskan bahwa
eksistensi dari pemerintahan Nabi Muhammad SAW, sebagai contoh
tauladan dalam sejarah
kemanusiaan membangun masyarakat yang bercorak majemuk dan
mengakui hak-hak,
serta meletakkan dasar hukum bagi kemerdekaan politik, kebebasan
berbicara dan
menyatakan pendapat, serta didukung gagasan pemerintahan yang
mengandung prinsip
mendasar, yaitu : (1) prinsip keumatan, (2) prinsip persatuan
dan persaudaraan, (3) prinsip
persamaan, (4) prinsip kebebasan, (5) prinsip hubungan antar
pemeluk agama, (6) prinsip
pertahanan, (7) prinsip hidup bertetangga, (8) prinsip tolong
menolong dan membela yang
lemah dan teraniaya, (9) prinsip perdamaian, (10) prinsip
musyawarah, (11) prinsip
keadilan, (12) prinsip pelaksanaan hukum, (13) prinsip
kepemimpinan, dan (14) prinsip
ketaqwaan, amar maruf dan nahi munkar.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
12 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
MISI
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah
dan tindakan nyata bagi
segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan
mandat yang
diberikannya. Adapun misi Pemerintah Kota Sukabumi periode
2013-2018, adalah :
1. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju sumber daya manusia
yang beriman,
bertaqwa dan berilmu.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,
berwibawa, jujur, adil,
profesional, mendengar dan melayani masyarakat dengan
ikhlas.
3. Mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan
berkualitas.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
5. Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan
kota.
Kelima misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran
pembangunan, yang
akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan. Untuk
mengimplementasikan keutuhan tujuan dan sasaran tersebut
diperlukan strategi
pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan
internal dan eksternal pada
tahun awal perencanaan.
2.3. Arah Kebijakan Umum dan Strategi Tujuan Pembangunan
Untuk merealisasikan pelaksanaan misi pemerintah Kota Sukabumi,
perlu
ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam
kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk
memberikan arah
terhadap pembangunan kota secara umum, dan dalam rangka
memberikan kepastian
operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah
ditetapkan.
Guna menindaklanjuti isu strategis, visi, dan misi tersebut
pemerintah Kota
Sukabumi menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 tahun ke
depan sebagai berikut :
1. Misi 1
Mewujudkan Reformasi Birokrasi menuju sumber daya manusia yang
beriman,
bertaqwa dan berilmu.
Tujuan :
a. Mewujudkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas
keimanan dan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kehidupan sosial
bermasyarakat.
b. Menumbuhkan wawasan keilmuan yang dapat meningkatkan kualitas
hidup.
2. Misi 2
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,
berwibawa, jujur, adil,
profesional, mendengar dan melayani masyarakat dengan
ikhlas.
Tujuan :
a. Menciptakan organisasi pemerintah yang efektif dan efisien
dan memenuhi azas
good governance, clean dan strong government.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 13
b. Mengembangkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas,
terukur dan sesuai
dengan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.
c. Mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan hukum
dan
Perundang-undangan yang berlaku.
3. Misi 3
Mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas.
Tujuan :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
b. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
c. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
masyarakat
d. Mewujudkan penataan ruang dan Lingkungan Hidup yang
berkelanjutan.
e. Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih
berkualitas.
4. Misi 4
Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
Tujuan :
a. Menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian perkotaan yang
didasarkan pada
pengembangan investasi.
b. Membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta pendayagunaan
tenaga kerja yang
luas bagi masyarakat.
c. Mewujudkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi (UMKMK).
d. Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan mengembangkan
agribisnis perkotaan
berbasis sumber daya lokal.
e. Mengembangkan potensi keragaman budaya, pariwisata dan
mendorong
pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis keunggulan
daerah.
f. Mengembangkan potensi kepemudaan dan olahraga.
5. Misi 5
Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan
kota.
Tujuan :
a. Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat.
b. Menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat dan indah.
D. SASARAN PEMBANGUNAN
Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan
strategis dan menjadi
dasar pengendalian dan pemantauan pencapaian kinerja Kota
Sukabumi. Sasaran-sasaran
yang ditetapkan akan mendukung pencapaian tujuan karena sasaran
menggambarkan hasil
yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan dan
diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai dan
diharapkan berdampak pada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
14 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sasaran-sasaran tersebut
disajikan dalam keterkaitan
Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana diuraikan pada tabel-tabel
berikut :
1. Misi 1
Mewujudkan reformasi birokrasi menuju sumber daya manusia yang
beriman,
bertaqwa dan berilmu.
Tabel 2.1 . Keterkaitan Misi 1 dengan Tujuan dan Sasaran
No. Tujuan Sasaran
a. Mewujudkan reformasi
birokrasi melalui
peningkatan kualitas
keimanan dan ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha
Esa, dan kehidupan sosial
bermasyarakat.
1) Meningkatnya pelaksanaan reformasi
birokrasi pemerintah daerah.
2) Meningkatnya aktifitas masyarakat
dalam kehidupan beragama dan
kesetiakawanan sosial.
3) Meningkatnya sarana dan prasarana
peribadatan.
b.
Menumbuhkan wawasan
keilmuan yang dapat
meningkatkan kualitas
hidup.
1) Terwujudnya sumber daya aparatur
pemerintah yang berkualitas.
2) Terwujudnya pendidikan budi pekerti,
wawasan kebangsaan dan kearifan lokal
bagi masyarakat.
3) Meningkatnya apresiasi masyarakat
terhadap budaya baca.
2. Misi 2
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,
berwibawa, jujur, adil,
profesional, mendengar dan melayani masyarakat dengan
ikhlas.
Tabel 2.2 . Keterkaitan Misi 2 dengan Tujuan dan Sasaran
No. Tujuan Sasaran
a. Menciptakan organisasi
pemerintah yang efektif dan
efisien dan memenuhi azas
good governance, clean dan
strong government.
1) Meningkatnya mutu pengawasan dan
pelaksanaan pengendalian intern
dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 15
No. Tujuan Sasaran
b. Mengembangkan
sistem, proses dan
prosedur kerja yang
jelas, terukur dan sesuai
dengan kaidah-kaidah
tata kelola
pemerintahan yang
baik.
1) Meningkatnya kualitas dokumen
perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah yang terpadu.
2) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas
penggunaan anggaran yang seimbang
dan terkelolanya aset daerah
berorientasi pada kepentingan publik.
3) Meningkatnya pemanfaatan teknologi
informasi.
4) Meningkatnya kualitas pelayanan
kepada masyarakat.
c. Mewujudkan
pemerintahan yang
mampu berjalan pada
aturan hukum dan
Perundang-undangan
yang berlaku.
1) Terwujudnya harmonisasi dan
sinkronisasi rancangan produk hukum
untuk kepastian hukum.
2) Meningkatnya kualitas layanan
administrasi kependudukan.
3) Meningkatnya pengelolaan dan
pelayanan kearsipan daerah.
3. Misi 3
Mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas.
Tabel 2.3 . Keterkaitan Misi 3 dengan Tujuan dan Sasaran
No. Tujuan Sasaran
a. Meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan.
1) Meningkatnya mutu, relevansi dan daya
saing pelayanan pendidikan.
2) Meningkatnya kinerja pendidik dan
tenaga kependidikan.
b. Meningkatkan kualitas
layanan kesehatan.
1) Meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan
gizi masyarakat.
2) Terkendalinya kasus penyakit menular.
3) Terwujudnya jaminan pemeliharaan
kesehatan Masyarakat.
4) Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
16 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
No. Tujuan Sasaran
Lingkungan.
5) Meningkatnya jaminan keamanan obat
dan makanan bagi kesehatan masyarakat..
6) Meningkatnya Kemandirian Masyarakat
Dalam Promotif dan Prefentif Bidang
Kesehatan
7) Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan sesuai standar.
c. Meningkatkan
kesejahteraan, kualitas dan
kelangsungan hidup
masyarakat
1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk
serta meningkatnya keluarga yang
berkualitas dan sejahtera
2) Meningkatnya peran perempuan dalam
pembangunan.
3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas
potensi pemberdayaan masyarakat.
4) Menurunnya penyandang masalah
Kesejahteraan Sosial
d. Mewujudkan penataan
ruang dan Lingkungan
Hidup yang berkelanjutan.
1) Terwujudnya kota yang teratur sesuai
penataan ruang.
2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
kota.
e. Mengembangkan sarana
dan prasarana perkotaan
yang lebih berkualitas.
1) Meningkatnya kualitas dan keterse-diaan
infrastruktur pendukung kota.
2) Meningkatnya kualitas pelayanan jasa
transportasi jalan.
4. Misi 4
Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
Tabel 2.4 . Keterkaitan Misi 4 dengan Tujuan dan Sasaran
No. Tujuan Sasaran
a. Menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian perkotaan yang
didasarkan pada pengembangan investasi.
1) Terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang
lebih mudah, cepat,dan transparan sesuai peraturan yang
berlaku.
2) Meningkatnya nilai investasi PMA dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 17
No. Tujuan Sasaran
PMDN
b. Membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta pendayagunaan
tenaga kerja yang luas bagi masyarakat.
1) Meningkatnya kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di
pasar kerja.
2) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
3) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
c. Mewujudkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi (UMKMK).
1) Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi
dan pemenuhan sarana prasarana usaha.
2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan
jati diri koperasi.
3) Meningkatnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan
UKM.
4) Meningkatnya iklim usaha Perdagangan yang kondusif.
d. Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan mengembangkan
agribisnis perkotaan berbasis sumber daya lokal.
1) Meningkatnya kondisi ketahanan pangan daerah.
2) Meningkatnya kemandirian dan produktivitas lembaga usaha
bidang agribisnis.
3) Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk
agribisnis.
4) Meningkatnya kesejahteraan pelaku agribisnis
5) Meningkatnya kualitas keamanan pangan dan diversifikasi
pangan
e. Mengembangkan potensi keragaman budaya, pariwisata dan
mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis keunggulan
daerah.
1) Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi
pariwisata.
2) Terwujudnya gedung kesenian untuk melestarikan dan
mengembangkan budaya.
3) Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya.
f. Mengembangkan potensi kepemudaan dan olahraga.
1) Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada
prestasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
18 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
5. Misi 5
Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan
kota.
Tabel 2.5 . Keterkaitan Misi 5 dengan Tujuan dan Sasaran
No. Tujuan Sasaran
a. Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat.
1) Meningkatnya ketertiban, disiplin dan perlindungan
masyarakat.
2) Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat
dalam penanganan resiko bencana.
2. 4. Tujuan dan Sasaran
2.4.1 Tujuan
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya
dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan
analisa stratejik. Tujuan tidak
harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat
menunjukkan suatu kondisi
yang ingin dicapai di masa mendatang.
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk
keberhasilan tersebut perlu
ditetapkan tujuan Pemerintah Kota Sukabumi, yang ditempuh
melalui penetapan beberapa
sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang
ditetapkan adalah sebagai
berikut :
1. Mewujudkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas
keimanan dan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kehidupan sosial
bermasyarakat.
2. Menumbuhkan wawasan keilmuan yang dapat meningkatkan kualitas
hidup.
3. Menciptakan organisasi pemerintah yang efektif dan efisien
dan memenuhi azas good
governance, clean dan strong government.
4. Mengembangkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas,
terukur dan sesuai
dengan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik
5. Mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan hukum
dan Perundang-
undangan yang berlaku
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
7. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan
8. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
masyarakat
9. Mewujudkan penataan ruang dan Lingkungan Hidup yang
berkelanjutan
10. Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih
berkualitas
11. Menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian perkotaan yang
didasarkan pada
pengembangan investasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 19
12. Membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta pendayagunaan
tenaga kerja yang
luas bagi masyarakat
13. Mewujudkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi (UMKMK)
14. Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan mengembangkan
agribisnis perkotaan
berbasis sumber daya local
15. Mengembangkan potensi keragaman budaya, pariwisata dan
mendorong
pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis keunggulan daerah
16. Mengembangkan potensi kepemudaan dan olahraga
17. Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat
18. Menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat dan indah
2.4.2 Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
Instansi Pemerintahan
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari
tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
Sasaran yang ditetapkan
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah
daerah.
2. Meningkatnya aktifitas masyarakat dalam kehidupan beragama
dan kesetiakawanan
sosial.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.
4. Terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah yang
berkualitas.
5. Terwujudnya pendidikan budi pekerti, wawasan kebangsaan dan
kearifan lokal bagi
masyarakat.
6. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya baca.
7. Meningkatnya mutu pengawasan dan pelaksanaan pengendalian
intern dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
8. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian
pembangunan
daerah yang terpadu.
9. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
yang seimbang dan
terkelolanya aset daerah berorientasi pada kepentingan
publik.
10. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi.
11. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
12. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk
hukum untuk kepastian
hukum.
13. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan.
14. Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan kearsipan daerah.
15. Meningkatnya mutu, relevansi dan daya saing pelayanan
pendidikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
20 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
16. Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
17. Meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat.
18. Terkendalinya kasus penyakit menular.
19. Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan Masyarakat.
20. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan.
21. Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi
kesehatan masyarakat.
22. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Dalam Promotif dan
Prefentif Bidang
Kesehatan
23. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai
standar.
24. Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya
keluarga yang berkualitas
dan sejahtera
25. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.
26. Meningkatnya kualitas dan kuantitas potensi pemberdayaan
masyarakat.
27. Menurunnya penyandang masalah Kesejahteraan Sosial
28. Terwujudnya kota yang teratur sesuai penataan ruang.
29. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota.
30. Meningkatnya kualitas dan keterse-diaan infrastruktur
pendukung kota.
31. Meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi jalan.
32. Terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang
lebih mudah, cepat,dan
transparan sesuai peraturan yang berlaku.
33. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN
34. Meningkatnya kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing
di pasar kerja.
35. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
36. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
37. Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan
teknologi dan pemenuhan
sarana prasarana usaha.
38. Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan
jati diri koperasi.
39. Meningkatnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan
UKM.
40. Meningkatnya iklim usaha Perdagangan yang kondusif.
41. Meningkatnya kondisi ketahanan pangan daerah.
42. Meningkatnya kemandirian dan produktivitas lembaga usaha
bidang agribisnis.
43. Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk
agribisnis.
44. Meningkatnya kesejahteraan pelaku agribisnis
45. Meningkatnya kualitas keamanan pangan dan diversifikasi
pangan
46. Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi
pariwisata.
47. Terwujudnya gedung kesenian untuk melestarikan dan
mengembangkan budaya.
48. Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan
budaya.
49. Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada
prestasi.
50. Meningkatnya ketertiban, disiplin dan perlindungan
masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 21
51. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat
dalam
penanganan resiko bencana.
52. Meningkatnya pembinaan politik daerah, lembaga swadaya
masyarakat, dan
organisasi kemasyarakatan.
53. Terwujudnya kerukunan antar dan inter umat beragama sebagai
perwujudan nilai-
nilai agama.
54. Meningkatnya penanganan persampahan perkotaan.
55. Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota.
2.5 Prioritas Pembangunan Tahun 2015
Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka SESUAI
Peraturan
Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Sukabumi tahun 2005-2015 digariskan bahwa
kebijakan umum tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sukabumi Tahun
2013-2018 adalah :
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan
berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha
lainnya yang
berdaya saing tinggi;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur
pemerintah daerah
yang professional dan amanah;
6. Mewujudkan kota suabumi yang nyaman dan indah.
Dalam upaya pencapaian visi dan misi, maka disusun prioritas
pembangunan yang
menjadi indikator terhadap pencapaian target-target pembangunan.
Program pembangunan
yang menjadi indikator pencapaian visi dan misi Walikota dan
Wakil Walikota tersebut
dikaitkan dengan pencapaian terhadap 7 (tujuh) aspek prioritas
pembangunan, yaitu :
1. Aspek Agama dan sosial Budaya;
2. Aspek Reformasi Birokrasi;
3. Aspek Pemeliharaan dan Pembangunan Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup;
4. Aspek Pendidikan;
5. Aspek Kesehatan;
6. Aspek Daya Saing Daerah Ekonomi, Pemberdayaan Koperasi dan
UMKM, serta
Penanggulangan Kemiskinan;
7. Aspek Peningkatan Pelayanan Dasar Adminsitrasi
Kependudukan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
22 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
2.6 Target Indikator Makro Tahun 2015
Seluruh kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sasaran misi
dan prioritas
pembangunan Tahun 2015 diarahkan untuk mencapai sasaran
indikator makro Kota
Sukabumi Tahun 2015 sebagai berikut:
Tabel 2.6
Target Indikator Makro Kota Sukabumi Tahun 2015
No Indikator Target Tahun 2015
1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Jumlah Penduduk (jiwa) 314,845
b. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP/%) 1.03
c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE/%) 5.02
d. Laju Inflasi (%) 8.38
e. Ketimpangan Kemakmuran (Gini Ratio) 0.36
f. PDRB Perkapita (Rp/Tahun) 33.509.468.47
g. Daya Beli (000Rp/kapita/tahun) 645.25
2 Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan
a. Angka Melek Huruf (AMH/%) 99.97
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS/Tahun) 9.42
c. Angka Partisipasi Murni Sekolah (APM/Tahun)
SD 94.00
SMP 73.25
SMU 52.48
d. Angka Partisipasi Kasar (APK/Tahun)
SD 107.40
SMP 98.80
SMU 61.25
3 Kesehatan
a. Angka Usia Harapan Hidup (AHH/Tahun) 70.38
b. Jumlah Kematian Bayi (Orang) 26.35
4. Kemiskinan
a. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 25.30
b. Persentase Penduduk Miskin (%) 8.03
5 Ketenagakerjaan
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%) 88.36
TPT (%) 9
6 Keuangan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 212.581.474.000,00
b. Dana Perimbangan 596.858.177.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah 145.037.681.200,00
d. APBD 1.279.
7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76.33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 23
2.7 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis, yang
akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan. Penyusunan
Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan
dari kebijakan anggaran
serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam
tahun tertentu. Di
dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan
untuk seluruh
indikator kinerja yang terukur secara kualitatif dan kuantitatif
pada tingkat sasaran dan
program/kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota
Sukabumi Tahun 2015.
Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang
ingin dicapai
pada tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan
rencana capaiannya melalui
pelaksanaan Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja
dan Rencana Capaiannya.
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator
Kinerja harus didasarkan
pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan
sasaran yang ditetapkan.
Berikut kami sampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada
tahun 2015 dengan
Jumlah Anggaran APBD pada Tahun 2015 sebesar Rp.
1.279.648.405.321,00 adalah:
1. Misi 1:
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Menuju Sumber Daya Manusia Yang
Beriman,
Bertaqwa Dan Berilmu
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
Tahun 2015
Meningkatnya Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah
1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Kategori Akuntabilitas
Kinerja
indeks
10.29
nilai 71.01
2. Misi 2:
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih,
Berwibawa, Jujur, Adil,
Profesional, Mendengar dan Melayani Mayarakat Dengan Ikhlas
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
Tahun 2015
Meningkatnya kualitas
Pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN
1. Opini BPK RI atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah
Opini WTP
Meningkatnya kualitas pelayanan
kepada masyarakat
2. Nilai Rata-rata Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM)
% 45
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
24 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
3. Misi 3:
Mewujudkan Pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
Tahun 2015
Meningkatnya mutu,
relevansi dan daya saing
pelayanan pendidikan
1. Angka melanjutkan SMA/SMK ke
Perguruan Tinggi
2. Rata-rata lama sekolah penduduk
usia diatas 15 tahun
% 100
% 99,80
Meningkatnya Kesehatan
ibu, anak dan gizi
masyarakat
1. Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Angka Kematian Bayi
3 Prevalensi Kekurangan Gizi
( underweight ) pada anak dan
balita
Per 1000
kelahiran
hidup
135
Per 1000
kelahiran
hidup
10
% 11
Terkendalinya kasus
penyakit menular
1. Persentase populasi risiko tinggi (
risti) yang melakukan
pemeriksaan / test HIV
% 100
2. Persentase tingkat kesembuhan
TB ( cure rate TB > 85%)
% 100
Terwujudnya kota yang
teratur sesuai penataan
ruang
1. Persentase kesesuaian fungsi
lahan dengan dokumen tata ruang
hasil pengendalian pemanfaatan
ruang
% 100
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup kota
1. Luas ( Ruang Terbuka Hijau )
2. Persentase kawasan Kumuh
Ha 34.40
% 22.63
Meningkatnya Kualitas
dan ketersediaan
infrastruktur pendukung
kota
1. Persentase kondisi jalan baik
2. Persentase kondisi jalan
lingkungan baik
%
%
69
68.93
Meningkatnya pemenuhan
dan perlindungan hak
hak perempuan dan anak
korban tindak kekerasan
1. Persentase realisasi penyelesaian
pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari
tindakan kekerasan
% 65
Meningkatnya kuantitas
potensi/pemberdayaan
masyarakat dan kualitas
kelembagaan masyarakat
1. Persentase Posyandu Strata
Mandiri
% 30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 25
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
Tahun 2015
Terkendalinya
pertumbuhan penduduk
serta meningkatnya
keluarga yang berkualitas
dan sejahtera
1. Cakupan sasaran pasangan usia
subur (PUS) menjadi peserta KB
aktif
% 67.45
Menurunnya Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial ( PMKS )
1. Persentase Penurunan PMKS % 0.5
4. Misi 4:
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
Tahun 2015
Meningkatnya nilai investasi PMA
dan PMDN
1. Nilai Investasi PMA
2. Nilai Investasi PMDN
Rp (ribu) 6.000.000
Rp (ribu) 133.474.000
Meningkatnya Partisipasi angkatan
Kerja
1. Jumlah penyerapan tenaga
kerja % 5000
Meningkatnya iklim usaha
perdagangan yang kondusif
1. Jumlah kawasan Penataan
PKL
% 2
Meningkatnya produktifitas
UMKM melalui pemanfaatan
teknologi dan pemenuhan sarana
prasarana usaha.
1. Persentase peningkatan
IKM Produktif
2. Jumlah pengembangan
Pasar Tardisional % 1.7
unit 1
Meningkatnya kondisi ketahanan
pangan daerah
1. Tingkat ketersediaan
pangan pokok (beras)
2. Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)
% 125
% 75
Tercapainya peningkatan daya
saing dan daya jual destinasi
pariwisata
Jumlah Wisatawan
orang 110.000
5. Misi 5:
Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan
Kota
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
Tahun 2015
Meningkatnya ketertiban, disiplin
dan perlindungan masyarakat.
Persentase gangguan
keamanan, ketentraman,dan
ketertiban masyarakat yang
% 90
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
26 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
Tahun 2015
tertangani
Meningkatnya kebersihan dan
keindahan kota.
1. Persentase Penanganan
Sampah
2. Persentase Ruang Terbuka
Hijau (RTH) Taman Kota
dan Jalur Hijau dalam
kondisi baik
% 83.63
% 73
Terwujudnya kerukunan antar dan
inter umat beragama
Persentase unjuk rasa yang
disebabkan konflik intern dan
antar umat beragama
% 10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
program dan
kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi
organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang
telah ditetapkan melalui
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik. Untuk mencapai hal
tersebut maka diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah yang
merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,
dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapandan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,
dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.
Pemerintah Kota Sukabumi selaku pengemban amanah masyarakat Kota
Sukabumi
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian
Laporan Kinerja Pemerintah
Kota Sukabumi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan
dalam Perpres Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian target
kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan,
dan penilaian tingkat
pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja
sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen Indikator Kinerja Utama maupun RKPD Tahun 2015.
Sesuai ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja
Pemerintah Kota
Sukabumi ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan
Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Sukabumi. Perubahan tersebut dituangkan dalam
Peraturan Walikota
Sukabumi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota
Sukabumi.
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Perpres Nomor 29 Tahun
2014,
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, dan
Keputusan Kepala LAN Nomor 239 IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003
tentang Perbaikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
28 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Kinerja
Pemerintah Kota Sukabumi diukur realisasinya berdasarkan tingkat
pencapaian sasaran dari
sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana
Kinerja dan Perjanjian Kinerja.
Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target
dengan
Realisasi Indikator Kinerja melalui media formulir Pengukuran
Kinerja. Kemudian atas hasil
pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui
keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core
Area Kota Sukabumi
sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan,
pendidikan, dan kesehatan.
Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan
program/kegiatan
serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari
nilai tersebut yaitu :
- 85 s.d. 100 = Baik Sekali
- 70 s.d.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29
ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi
dari peran serta seluruh
stakeholder pembangunan yang meliputi: Pemerintah, Swasta dan
Masyarakat. Oleh karena
itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam
konstelasi pencapaian indikator
makro, perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir
kontribusi kebijakan dan pelaku
terhadap capaian indikator makro tersebut. Sehingga gambaran
pencapaian indikator makro
merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan.
Sebagai gambaran bahwa perbandingan indikator makro Kota
Sukabumi pada
Tahun 2013 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.1.
Indikator Makro Kota Sukabumi
No Indikator Realisasi
Tahun 2013
Realisasi
Tahun 2014
1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Jumlah Penduduk (**) 312.782* 315.001*
b. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP/%) 1,38 1,03*
c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE/%) 4,88 5,02
d. Laju Inflasi (%) 8,08 8,38
e. Ketimpangan Kemakmuran (Gini Ratio) 0,34 0,36
f. PDRB Perkapita (Rp/Tahun)
Atas Dasar Harga Berlaku 24,097,315.50 33,509,468.47
Atas Dasar Harga Konstan 7,231,839.20 7,594,877.53
g. Daya Beli (Rp/kapita/tahun) 643,75 645,25
2 Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan
a. Angka Melek Huruf (AMH/%) 99,74 99,76
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS/Tahun) 9,37 9,42
c. Angka Partisipasi Murni (APM/Tahun)
SD 93,79 94,00
SMP 72,18 73,25
SMU 51,47 52,48
d. Angka Partisipasi Kasar (APK/Tahun)
SD 106,50 107,40
SMP 98,78 98,80
SMU 60,98 61,25
3 Kesehatan
a. Angka Harapan Hidup 70,36 70,38
b. Jumlah Kematian Bayi (Orang)
4. Kemiskinan
a. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 25,20 25,30
b. Persentase Penduduk Miskin (%) 8,05 8,03
c. Persentase Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I (%)
22,77
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
30 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
No Indikator Realisasi
Tahun 2013
Realisasi
Tahun 2014
5 Ketenagakerjaan
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%) 88,76 88,36
6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,16 76,33
Keterangan : * = Hasil proyeksi
** = Angka Sementara
Dari tabel terlihat bahwa tingkat pencapaian aspek
penanggulangan kemiskinan
secara jumlah masih belum sesuai dengan target yang telah
ditetapkan, walaupun secara
persentase menunjukan ketercapaian pada target. Dengan demikian,
pada tahun-tahun
berikutnya program dan kegiatan yang dilaksanakan harus
difokuskan pada upaya
pencapaian indikator makro aspek penanggulangan kemiskinan dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial karena akan berdampak pada pencapaian
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), angka sementara pada tahun 2014 berdasarkan data
rilis BPS mencapai
76,33. Data penduduk miskin masih menunjukkan perbedaan angka
kemiskinan yang
disebabkan perbedaan kriteria kemiskinan dari masing-masing
instansi sehingga
diharapkan terdapat kriteria kemiskinan yang seragam sehingga
memudahkan untuk
melakukan pendataan penduduk miskin.
Pembangunan kapasitas sumberdaya manusia Kota Sukabumi yang
berkualitas
memiliki peran yang paling besar dalam menjawab tuntutan dan
perkembangan dunia
global yang semakin kompetitif, SDM yang handal akan mampu
menghasilkan sesuatu yang
berkualitas dan mampu bersaing. Oleh karena demikian, pendidikan
yang bermutu sangat
penting karena akan menghasilkan SDM yang bermutu pula.
Menyikapi hal tersebut Kota
Sukabumi melalui Dinas Pendidikan dengan bantuan Pemerintah
Pusat melaksanakan
program Kota Vokasi yang menitikberatkan pada penambahan
kemampuan dan
keterampilan siswa-siswa SMK dalam teknologi yang mempunyai
nilai jual di pasar.
Produk-produk yang telah dihasilkan oleh siswa-siswa SMK melalui
program Kota
Vokasi ini diantaranya adalah merakit Komputer PC dan Laptop
dengan merk Forsa SMK
yang memiliki peluang pasar yang cukup baik, di bidang otomotif
sepeda motor dengan
merk Kanzen SMK telah mampu menjual beberapa unit sepeda motor
ke pasaran, serta
produk alat mesin pertanian yang berupa mesin perontok gabah
juga telah dapat diproduksi
oleh siswa-siswa SMK melalui Kota Vokasi ini. Pemerintah Kota
Sukabumi dalam
mendukung perkembangan program ini sedang membangun teaching
factory sebagai tempat
produksi dan inovasinya.
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi dari tahun ke tahun mengalami
pertumbuhan
positif, dengan kata lain terjadi peningkatan output produksi
barang dan jasa setiap
tahunnya. Pada tahun 2013 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar
4,88 %, lebih rendah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31
dibanding pertumbuhan pada periode 2011-2012 yang sebesar 5,29
%, walaupun demikian
secara umum roda perekonomian Kota Sukabumi pada tahun 2013
tetap mengalami
pertumbuhan yang posiif, hanya saja mengalami perlambatan
dibanding tahun sebelumnya.
Jika ditelaah lebih jauh lagi kedalam kelompok sektor, dalam
empat tahun terakhir, kecuali
tahun 2011 kelompok sektor primer mengalami kontraksi
(pertumbuhan negatif). Seperti
yang telah kita pahami bahwa kondisi sosiogeografis wilayah Kota
Sukabumi tidak memiliki
potensi untuk mengembangkan kelompok sektor primer ini.
Keterbatasan sumber daya
alam dan alih fungsi lahan seiiring dengan pengembangan daerah
perkotaan akan
cenderung menekan LPE sektor dikelompok primer. Sebaliknya
perubahan gaya hidup
masyarakat di daerah perkotaan akan mendorong pesatnya
pertumbuhan di sektor
sekunder dan tersier. Terbukti kelompok sekunder dan tersier
mengalami LPE yang
signifikan selama empat tahun tersebut.
Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi ke daerah perkotaan, seperti
Kota Sukabumi,
akan memacu kebutuhan akan pembangunan hunian secara massal dan
peningkatan
kebutuhan daya dukung kehidupan seperti listrik dan air.
Fenomena pembangunan hunian
di Kota Sukabumi cenderung bergerak ke jenis bangunan yang bisa
sebagai tempat tinggal
sekaligus tempat usaha mengingat keterbatasan lahan, seperti
ruko (rumah toko) dan rukan
(rumah kantor).
Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor sekunder, khususnya bangunan
membuktikan
pola tersebut. Pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya juga
terjadi pada sektor tersier,
dimana semua sektor yang termasuk didalamnya menunjukan
pertumbuhan yang positif.
Hal ini menunjukan pentingnya peran kedua sektor tersebut dalam
menggerakan roda
perekonomian di Kota Sukabumi dalam kurun waktu 2010-2013.
PDRB Kota Sukabumi Tahun 2010-2013 untuk setiap sektornya dapat
dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 3.2
PDRB Kota Sukabumi
Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2013
(%)
PDRB ( Milyar Rupiah )
No. KELOMPOK SEKTOR 2010 2011 2012*) 2013**)
Atas Dasar Harga Konstan
1 Sektor Primer -6,80 1,80 -6,37 -6,24
a. Pertanian 1,87 1,80 -6,38 -6,25
b. Pertambangan -3,89 1,86 3,28 -0,74
2 Sektor Sekunder 11,40 5,44 8,31 9,65
a. Industri Pengolahan 8,62 4,73 4,25 7,93
b. Listrik, Gas & Air Bersih 7,19 7,22 11,98 5,07
c. Bangunan 6,05 5,70 11,08 12,00
3 Sektor Tersier 13,85 6,65 5,30 4,54
a. Perdagangan, Hotel & Restoran 6,18 6,18 7,40 5,96
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
32 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
No. KELOMPOK SEKTOR 2010 2011 2012*) 2013**)
b. Pengangkutan & Komunikasi 6,83 8,32 2,79 2,02
c. Keuangan, Jasa Perusahaan & Persewaan 8,06 10,43 9,32
5,55
d. Jasa-jasa 3,92 3,63 (1,01) 2,17
PDRB KOTA SUKABUMI 5.175,32 5.921,02 6.658,05 7.513,54
Sumber : Indikator Ekonomi Kota Sukabumi 2013
Catatan : *) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor sekunder, khususnya bangunan
membuktikan
pola tersebut. Pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya juga
terjadi pada sektor tersier,
dimana semua sektor yang termasuk di dalamnya menunjukkan
pertumbuhan yang positif.
Hal ini menunjukan pentingnya peran kedua sektor tersebut dalam
menggerakkan roda
perekonomian di Kota Sukabumi selama kurun waktu 2010-2013.
3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja
Secara umum Pemerintah Kota Sukabumi telah dapat melaksanakan
tugas dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen IKU Kota
Sukabumi. 22 (Dua Puluh Dua) sasaran yang telah ditetapkan pada
Tahun Anggaran 2015
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Sukabumi
Nomor 23 Tahun 2015
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sukabumi,
memiliki indikator sasaran
atau indikator kinerja utama sebanyak 33 (tiga puluh tiga),
indikator kinerja tersebut terdiri
dari 2 indikator untuk Misi 1, 2 indikator untuk Misi 2, 16
indikator untuk Misi 3, 9 indikator
untuk Misi 4, dan 4 indikator untuk Misi 5.
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam matrik sebagai
berikut :
Tabel 3.3
Ketercapaian Indikator Kinerja Terhadap Target Tahun 2015
No Sasaran Jumlah
Indikator
Ketercapaian
Target
Misi 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Menuju Sumber Daya
Manusia yang Beriman,
Bertaqwa dan Berilmu
1 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah 2 2
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih,
Berwibawa, Jujur, Adil,
Profesional, Mendengar dan Melayani Masyarakat dengan Ikhlas
1 Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN 1 1
2 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 1 1
Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Lebih Baik dan
Berkualitas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 33
No Sasaran Jumlah
Indikator
Ketercapaian
Target
1 Meningkatnya mutu, relevansi dan daya saing pelayanan
pendidikan 2 2
2 Meningkatnya Kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat 3 3
3 Terkendalinya Kasus Penyakit Menular 2 2
4 Terwujudnya kota yang teratur sesuai penataan ruang 1 1
5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota 2 2
6 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur
pendukung kota 2 2
7 Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak
perempuan dan anak korban tindak kekerasan 1 1
8 Meningkatnya kuantitas potensi/pemberdayaan masyarakat dan
kualitas kelembagaan masyarakat 1 -
9 Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya
keluarga yang berkualitas dan sejahtera 1 1
10 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1
-
Misi 4 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
1 Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN 2 1
2 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja 1 1
3 Meningkatnya iklim usaha perdagangan yang kondusif 1 1
4 Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan
teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha 2 1
5 Meningkatnya kondisi ketahanan pangan daerah 2 2
6 Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi
pariwisata 1 1
Misi 5 : Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Keindahan, dan
Kebersihan Kota
1 Meningkatnya ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat
`1 1
2 Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota 2 2
3 Terwujudnya kerukunan antar dan intern umat beragama 1 1
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang
telah dicapai pada
tahun 2015 yang membandingkan antara target dan realisasi pada
indikator sasaran adalah
sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
34 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Sasaran 1
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut
:
Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
thn 2014
(%)
Tahun 2015 Capaian
Kinerja
thn 2015
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks - - - 53,27 50,70 95,17
2 Kategori Akuntabilitas
Kinerja Kategori B B 100 BB BB 100
Berdasarkan