| Gambaran Umum Wilayah BAB BAB II II GAMBARAN UMUM GAMBARAN UMUM WILAYAH WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT BARAT 2.1. Geografi, Administrasi, dan Kondisi Fisik 2.1.1 Letak Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di bagian utara Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadikan Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi yang sedang berkembang. Secara geografis, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak pada koordinat 04 o 10’‐04 o 42’ LS dan 104 o 55’–105 o 10’BT. Batas Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut: Utara : Mesuji Timur, Way Serdang, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan) Selatan : Abung Surakarta dan Muara Sungkai (Lampung Utara), dan Terusan Nunyai (Lampung Tengah) Barat : Negara Batin, Pakuan Ratu, dan Negeri Batin (Way Kanan) Timur : Banjar Agung, Banjar Margo, dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2 ‐ 1 | Gambaran Umum Wilayah
BABBAB IIII
GAMBARAN UMUMGAMBARAN UMUM WILAYAHWILAYAH
KABUPATEN TULANG BAWANGKABUPATEN TULANG BAWANG BARATBARAT
2.1. Geografi, Administrasi, dan Kondisi Fisik
2.1.1 Letak Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di bagian utara Provinsi
Lampung. Kabupaten Tulang Bawang Barat berbatasan langsung dengan
Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadikan Kabupaten Tulang Bawang Barat
cukup strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi yang sedang berkembang.
Secara geografis, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak pada
koordinat 04o10’‐04o42’ LS dan 104o55’–105o10’BT. Batas Kabupaten Tulang
Bawang Barat berdasarkan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 dijelaskan
sebagai berikut:
Utara : Mesuji Timur, Way Serdang, dan Kabupaten Ogan
Komering Ilir (Sumatera Selatan)
Selatan : Abung Surakarta dan Muara Sungkai (Lampung Utara),
dan Terusan Nunyai (Lampung Tengah)
Barat : Negara Batin, Pakuan Ratu, dan Negeri Batin (Way
Kanan)
Timur : Banjar Agung, Banjar Margo, dan Menggala (Tulang
Bawang)
Secara geografis kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di ujung utara
provinsi Lampung. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah
dataran dengan kemiringan 30%, merupakan daerah penghasil produksi
perkebunan. Daratan yang datardengan rata‐rata curah hujan yang memadai
dapat menambah tingkat kesuburan tanah. Daerah datar terbentang luas pada
wilayah bagian selatan merupakan daerah persawahan yang terdapat di
kecamatan Tumijajar. Sedangkan wilayah yang merupakan daerah tegalan
terdapat pada bagian utara yaitu dikecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung,
2 ‐ 2 | Gambaran Umum Wilayah
Gunung Terang dan Way Kenanga. Pada bagian tengah kabupaten Tulang
Bawang Barat didominasi oleh lahan berupa semak/belukar yaitu terdapat
disebagian besar wilayah kecamatan Pagar Dewa. Potensi lahan tersebut jika
dimanfaatkan secara optimal akan menjadi satu potensi yang cukup tinggi dalam
menunjang pembangunan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 120.100 ha. Secara
umum gambaran topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya meliputi
daerah dataran hinggga bergelombang dan daerah rawa. Daerah dataran sampai
daerah bergelombang meliputi hampir seluruh wilayah kabupaten. Daerah ini
dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan
pemukiman. Jenis tanah di daerah dataran sebagian besar adalah jenis tanah
podsolik. Daerah rawa berupa cekungan yang memungkinkan untuk diisi air
pada musim penghujan membentuk rawa‐rawa atau lebung‐lebung. Daerah
rawa umumnya memiliki jenis tanah alluvial. Rawa ini dapat dijumpai disekitar
aliran Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri.
Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara umum merupakan
dataran yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Luas wilayah tersebut
dibagi dalam delapan kecamatan. Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan
Kecamatan Tulang Bawang Udik merupakan dua kecamatan terluas di
Kabupaten Tulang Bawang Barat. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat
dikelompokkan menjadi tiga wilayah. Pembagian ini berdasarkan kelompok
wilayah yang dibatasi oleh batas alam berupa sungai. Terdapat dua sungai yang
menjadi pemisah ketiga wilayah tersebut. Ketiga kelompok wilayah tersebut
yaitu sisi utara yang meliputi: Kecamatan Gunung Agung, Lambu Kibang,
Gunung Terang, dan Way kenanga. Sisi Tengah meliputi wilayah Kecamatan
Pagar Dewa, wilayah Tulang Bawang Tengah. Wilayah Tulang Bawang Udik. Sisi
Selatan meliputi Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan
Kecamatan Tumijajar.
Wilayah Utara dan Tengah dipisahkan oleh Way Kanan Sungai Tulang
Bawang sedangkan wailayah Tengah dan Selatan dipisahkan oleh Way Kiri
Sungai Tulang Bawang. Batas alam yang memisahkan ketiga wilayah tersebut
2 ‐ 3 | Gambaran Umum Wilayah
merupakan
kendala pembangunan di beberapa wilayah. Hal yang paling dirasakan adalah
2 | Gambaran Umum
keberadaan sungai Way Kanan yang memisah kan wilayah tengah dengan
wilayah Utara, Kedua wilayah tidak dihubungkan oleh jembatan yang
dihubungkan oleh jembatan yang dapat memberikan fasilitas akses transportasi
darat untuk ke dua wilayah. Batas alam ini berakibat pada terputusnya akses
transportasi darat antara kedua wilayah secara langsung. Akibat lain adalah
semakin jauhnya jarak tempuh dari masing‐masing ibu kota kecamatan yang ada
di wilayah utara dengan ibu kota kecamatan yang berada di wilayah tengah dan
selatan.
Pada umumnya wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan
daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian
25‐50 meter diatas permukaan laut (MDPL), kecuali 2 (dua) desa di Kecamatan
Tulang Bawang Tengah yang berada pada ketinggian 0‐25 meter diatas
permukaan laut, yakni Desa Chandra Kencana berada pada ketinggian 25 meter
diatas permukaan laut dan Desa Panumangan yang berada pada ketinggian 23
meter diatas permukaan laut.
2.1.2. Kondisi Hidrologi
Secara umum, kondisi system hidrologi disuatu daerah dapat ditinjau dari
kajian Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS merupakan suatu bentang alam yang
dibatasi oleh pemisah alami berupa topografi perbukitan/pegunungan dan
berfungsi mengumpulkan, menyimpan dan mengalirkan air, sedimen dan unsur
hara ke sungai utama yang akhirnya bermuara pada satu outlet tunggal. Di
Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 5 sungai dan 3 (tiga) DAS.
Pola aliran drainase menunjukkan arah aliran yang masing‐masing menuju
Ke sungai‐sungai utama yang melintasi dan di sekitar wilayah Kabupaten Tulang
Bawang Barat, yang selanjutnya dapat disebut sebagai system
hidrologi/drainase wilayah. Sungai utama yang melalui Kabupaten Tulang
Bawang Barat adalah Way Kanan, Way Kiri dan Way Tulang Bawang.
2 | Gambaran Umum
Tabel 2.1. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tulang Bawang Barat
NO. NAMA DASLUAS(ha)
1 Mesuji 32.859
2 Tulang Bawang 63.647
3 Seputih 23.593
Sumber: Bappeda Kab.Tulang Bawang Barat, 2014
Pola aliran sungai yang terdapat di Tulang Bawang Barat antara lain: (1)
Pola aliran dendritik, yaitu pola aliran berbentuk seperti pohon. (2) Pola aliran
trellis, yaitu pola aliran pada beberapa sungai yang mendapat tambahan air
dari anak sungainya, dimana arah alirannya tegak lurus pada sungai tersebut.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT2014
Peta 2.1 Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Sumber Peta : Bappeda Kab. Tulang Bawang Barat, 2014
2 ‐
5
Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara administratif terdiri dari 8
kecamatan dengan 82 Kampung dengan jumlah penduduk sebesar ± 253.429 jiwa.
Dilihat dari luas wilayah kecamatan Tulang Bawang Tengah merupakan kecamatan
terluas di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan luas wilayah 27,493.45 ha atau
22,89% dari luas total Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan untuk luas wilayah
kecamatan terkecil adalah kecamatan Way Kenanga dengan luas wilayah 7,648.48 Ha
atau 6,37% dari luas total wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Untuk mengetahui kecamatan‐kecamatan dan jumlah kelurahan/kampung yang
ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat di lihat pada tabel 2.2 berikut ini:
Tabel 2.2 : Nama Kecamatan, luas wilayah dan jumlah Kampung per‐ Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat
Sumber : Badan Pengelolahan Aset Daerah Tulang Bawang Barat tahun 2014*Untuk data tahun 2014 belum tersedia karena rekapitulasi dilakukan per 31 desember pertahunnya
2 ‐ | Gambaran Umum
Sementara itu dari sisi pendanaan melalui sub sektor sanitasi di Kabupaten Tulang
Bawang Barat dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.6 dan tabel 2.7 berikut
ini:
Tabel 2.6: Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Tulang Barat Tahun 2010 ‐ 2014
No SKPDTahun Rata2
pertumb.2010 2011 2012 2013 2014
1 PU CK‐ 2.650.000.000 6.080.000.000 14.790.050.000 3.962.507.500 4.512.757.500 68,21
Sumber : RTRW Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2011 ‐ 2031
2.4.2 Rencana Sumber Daya Air dan Pengairan
Sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem sumber daya air pada
setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. Wilayah sungai meliputi wilayah
sungai lintas, dan wilayah sungai strategis sedangkan cekungan air tanah meliputi
cekungan air tanah lintas berupa cekungan air tanah (CAT) Metro – Kotabumi.
Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat bagian utara khususnya di Kecamatan
Gunung Agung dan Way Kenanga bukan wilayah yang termasuk cekungan air
tanah (CAT).
Pengelolaan sumberdaya air dan jaringan pengairan di Kabupaten Tulang
Bawang Barat dikembangkan untuk :
a. Pemeliharaan kawasan hulu sungai melalui kegiatan pelestarian kawasan,
pengamanan kawasan penyangga, pengamanan sumber air dan
pencegahan banjir di Kecmatan Pagar Dewa.
2 ‐ | Gambaran Umum
b. Pengelolaan irigasi yakni prasarana irigasi yang terdapat pada sentra sentra‐
produksi pangan;
c. Peningkatan koordinasi antar kabupaten untuk singkronisasi program
sektoral maupun program bersama.
d. Pengembangan struktur ruang dengan meningkatkan kualitas dan
jangkauan pelayanan sumberdaya air melalui peningkatankualitas jaringan
prasarana serta dengan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan
sumberdaya air dan penetapan sumberdaya air wilayah sungai;
e. Pengembangan kawasan budidaya andalan dengan sektor unggulan
pertanian untuk ketahanan pangan melalui pengembangan dan pelestarian
kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan penetapan kawasan
andalan dengan sektor unggulan pertanian;
f. Peningkatan akses pelayanan perkotaan yang merata dan berhirarkhi yang
meliputi menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan serta antar kawasan
perkotaan dan perdesaan;
g. Pelesatarian fungsi lingkungan hidup melalui penetapan kawasan lindung
dan mewujudkan kawasan berfungsi lindung.
Pemanfaatan sumber air diarahkan pada air permukaan dengan intake di
sungai terdekat yang potensial. Pada kawasan permukiman perkotaan
penyediaan air bersih melalui jaringan pipa PDAM dengan memanfaatkan air baku
dari sungai atau air permukaan. Pada kawasan permukiman perdesaan
dikembangkan sistem air bersih perdesaan yaitu memanfaatkan sumber air baku
yang ada meliputi mata air, air tanah dan air sungai dengan sistem jaringan air
sederhana.
2.4.3 Persampahan
Sampah adalah sisa kegiatan sehari‐hari manusia dan/atau proses alam
yang berbentuk padat. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang
sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya
yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu
pada pendekatan akhir (end of pipe‐ ‐ ), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan
2 ‐ | Gambaran Umum
dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.
2 ‐ | Gambaran Umum
Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat
pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat
meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap
pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam
diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya
yang besar.
Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir
sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan
sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang
mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi,
kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah
dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum
dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu
pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian
dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan
kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi
kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan
kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan, dan pemrosesan akhir.
Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab,
asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas
kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.
Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya
pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
Kegiatan penanganan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai
tahun 2031 meliputi:
a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai
dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2 ‐ | Gambaran Umum
b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari
sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat
pengolahan sampah terpadu;
c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari
tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan
sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
d. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) di Kecamatan
Tulang Bawang Udik dan atau di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
e. Pembangunan Tempat Pemrosesan Sementara di Kecamatan Tulang
Bawang Tengah, Tumijajar dan Lambu Kibang.
Sejalan dengan besarnya timbunan sampah dan kondisi wilayah yang ada
maka sampai tahun 2031 diarahkan adanya pengembangan cakupan pelayanan
sampah sebagai berikut :
Untuk lima tahun pertama diarahkan tingkat pelayanan persampahan di
kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 50 % dari total
wilayah permukiman perkotaan yang ada.
Untuk lima tahun kedua diarahkan tingkat pelayanan persampahan di
kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 70 % dari total
wilayah permukiman perkotaan yang ada.
Untuk lima tahun ketiga diarahkan tingkat pelayanan persampahan di
kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 90 % dari total
wilayah permukiman perkotaan yang ada.
Untuk lima tahun keempat diarahkan tingkat pelayanan persampahan di
kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 100 % dari total
wilayah permukiman perkotaan yang ada.
Sedangkan untuk skala lingkungan khususnya untuk lingkungan perkotaan
dikembangkan incenerator yang dikelola secara mandiri dengan konsep
Community Base Waste Management. Pengembangan pengelolaan sampah di
kawasan perdesaan agar di sejalan dengan program pengembangan pupuk
organik dimana sampah yang dihasilkan di kawasan perdesaan diolah menjadi
pupuk organik yang dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan lahan pertanian
2 ‐ | Gambaran Umum
setempat.
2 ‐ | Gambaran Umum
2.4.4 Rencana Pola Ruang
1. Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan lindung adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan
bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan
kawasan rawan bencana. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan
sungai dan kawasan sekitar mata air. Kawasan lindung di Kabupaten Tulang
Bawang Barat dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawah
Kawasan sekitar rawa merupakan sumber daya air berupa genangan
air terus menerus atau musiman yang terbentuk secara alamiah di atas
lahan yang pada umumnya mempunyai kondisi topografi relatif datar
dan/atau cekung, tanahnya berupa mineral mentah dan/atau tanah
organik/gambut, mempunyai derajat keasaman air yang tinggi, dan terdapat
flora dan fauna yang spesifik.
Konservasi rawa adalah upaya memelihara keberadaan serta
keberkelanjutan keadaan, sifat, fungsi rawa agar senantiasa tersedia dalam
kuantitas dan kualitas air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan
makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan
datang.
Sempadan rawa adalah adalah areal yang dibutuhkan untuk keperluan
pengamanan dalam pengelolaan rawa minimal 100 (seratus) meter dari
muka air rawa tertinggi, tersebar di Kecamatan Pagar Dewa, Gunung
Terang dan Tulang Bawang Udik.
b. Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri dan
kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan
kelestarian fungsi sungai. Kawasan tersebut dibatasi oleh garis berjarak
tertentu ke arah daratan dari garis permukaan air sungai pada saat debit
normal. Pengelolaan sempadan sungai perlu dilakukan se‐dini mungkin
secara tegas, sebelum permasalahannya menjadi lebih kompleks, terutama
yang berada di wilayah permukiman. Kriteria kawasan sempadan sungai :
2 ‐ | Gambaran Umum
Sungai besar (sungai yang mempunyai daerah pengaliran ≥ 500 km²)
mempunyai garis sempadan sungai sebesar 100 m di kiri dan kanan
sungai.
Sungai kecil (sungai yang mempunyai daerah pengaliran ≤ dari 500
km²) mempunyai garis sempadan sungai sebesar 50 m di kiri dan
kanan sungai.
Untuk kawasan permukiman yang sudah ada di sepanjang sungai
dibatasi dengan jalan inspeksi sebesar 10 – 15 m dari bibir sungai.
c. Kawasan Cagar Budaya
Merupakan kawasan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang
dimaksudkan untuk pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, serta
dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai fungsi rekreasi (wisata) Kawasan
cagar budaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi areal permukiman
asli (kampung adat Lampung), kompleks makam leluhur Tulang Bawang
Barat, dan tempat bersejarah lain yang berada di Kecamatan Pagar Dewa.
d. Kawasan Rawan Bencana
Pada beberapa lokasi sering terjadi banjir terutama di sungai Way
Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri. Muara atau pertemuan Sungai
Way Kanan dan Way Kiri yang kemudian mengalir ke Sungai Way Tulang
Bawang berada di Kecamatan Pagar Dewa. Kawasan yang sering
mengalami banjir merupakan kawasan lahan kering akibat dari
meningkatnya volume debit air. Pada musim – musim kemarau seiring
dengan rendahnya debit air sungai, banyak bermunculan lahan – lahan yang
membentuk pulau dan pada lahan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, palawija dan holtikultura.
Oleh karena itu untuk kawasan ini arah pemanfaatan ruang antara lain
ditujukan untuk menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan rawan
banjir. Upaya selanjutnya adalah mencegah terjadinya perkembangan
permukiman yang intensif di sekitar kawasan ini. Kalaupun ada permukiman
yang akan dikembangkan, maka konstruksinya harus sesuai untuk
2 ‐ | Gambaran Umum
mengantisipasi bahaya banjir, misalnya dengan membangun rumah‐rumah
panggung.
Dengan demikian arah pemanfaatan ruang antara lain ditujukan untuk
menetapkan deliniasi permukiman yang termasuk dalam kawasan cagar
budaya, baik sebagai kawasan inti (sanctuary zone), maupun kawasan
penyangga (buffer zone) sesuai dengan maksud dan kaidah pelestarian
budaya. Upaya selanjutnya adalah membatasi kawasan cagar budaya ini dari
kegiatan budidaya yang mengganggu atau memberi dampak negatif
terhadap fungsi pelindungnya. Selain itu juga perlu dikembangkan kegiatan
sosial‐ ekonomi‐budaya yang dapat mengangkat kembali kehidupan
masyarakat setempat
Kriteria penetapan bagi setiap jenis kawasan lindung, berdasarkan
klasifikasi sebagaimana diatas, disajikan pada Tabel
Kriteria Kawasan Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat
No.Klasifikasi Dan Jenis Kawasan Lindung
Tujuan Pengelolaan Kriteria Keterangan
A Kawasan Lindung (L)1. Kawasan
Sempadan Sungai (L1)
Melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta untuk mengamankan aliran sungai.
Kriteria Menurut Peraturan Perundangan (Kepres No32/1990) : Sekurang kurangnya‐
100 m di kiri kanan‐ sungai besar dan 50 m di kiri kanan‐ anak sungai yang berada di luar permukiman; dan
Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 m.
Kriteria yang diterapkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat :Idem (Sesuai Peraturan
Untuk anak anak‐ sungai yang jumlahnya cukup banyak dan kompleks, dimensi lebar 100 m tidak bisa tergambarkan dengan baik pada peta skala 1 : 250.000, oleh karena itu tidak ditampilkan dalam Peta Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah; dan
Direkomendasikan untuk dideliniasi dalam penyusunan/revisi RTRW setiap Kabupaten/Kota.
2 ‐ | Gambaran Umum
No.Klasifikasi Dan Jenis Kawasan Lindung
Tujuan Pengelolaan Kriteria Keterangan
2. Kawasan Sekitar rawa (L2)
Melindungi rawa dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi rawa.
Kriteria Menurut Peraturan Perundangan (Kepres No. 32/1990) : Daratan sepanjang
tepian rawa yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik rawa antara 50‐100 m dari titik pasang tertinggi ke
Dimensi lebar 50 m tidak bisa tergambar dengan jelas pada peta skala 1 : 50.000, oleh karena itu dalam Peta Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah diambil lebar 100 m.
3. Kawasan Cagar Budaya
Melindungi hasil budaya manusia yang bernilai tinggi dan bersejarah
Daerah atau kawasan yang menjadi lokasi penyebaran dan pemusatan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi dan bersejarah berupa : Bangunan atau Situs Makam tokoh –
tokoh adat dan budayawan leluhur Kabupaten Tulang Bawang Barat.4. Kawasan
Rawan Bencana Banjir
Melindungi kawasan permukiman dan kawasan budidaya
Daerah atau kawasan yang berada disekitar bantaran sungai dan rawa yang mengalami genangan akibat : Naiknya
permukaan air sungai,
Tingginya curah hujan Rendahnya
tingkat resapan air pada permukaan tanah
Rendahnya kemampuan pengaliran pada sistem drainase buatan
Lokasi bencana banjir berada disekitar bantaran sungai – sungai besar antara lain Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri serta kawasan rawa..
Membatasi lahan permukiman pada lokasi genangan kecuali permukiman dengan bangunan berbentuk rumah panggung.
Membangun saluran drainase buatan untuk melindungi sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dibangun oleh Sumber : RTRW Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2011 ‐ 2031.
e. Kawasan Permukiman.
Suatu perumahan atau kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat
tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan dan
2 ‐ | Gambaran Umum
merupakan bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik di kota
maupun di desa yang berfungsi sebagai tempat kegiatan yang mendukung
kehidupan. Dinamikan pemukiman perdesaan sangat erat kaitannya dengan
kawasan pertanian, banyak terdapat vegetasi di halaman rumah serta
menjadikan tempat tinggal sekailigus tempat produksi. Sedangkan dinamika
permukiman perkotaan merupakan lingkungan permukiman yang padat,
kualitas lingkungan maupun infrastruktur cenderung kurang mencukupi.
Klasifikasi tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang
Barat pada tahun rencana 2031 dibagi menjadi 3 (tiga) kelas yaitu
a. Tingkat kepadatan ≥ 4 jiwa/ha berada di Kecamatan Tulang Bawang
Tengah, Tumijajar dan Way Kenanga
b. Tingkat kepadatan 1 ‐ 3 jiwa/ha berada di Kecamatan Lambu Kibang,
Gunung Terang dan Gunung Agung.
c. Tingkat kepadatan < 3 jiwa/ha berlokasi di Kecamatan Tulang Bawang
Udik dan Pagar Dewa
Kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Tulang
Bawang Barat diarahkan pengembangannya sebagai berikut :
a. Kawasan permukiman perkotaan diarahkan ke Kecamatan Tulang
Bawang Tengah, Tumijajar dan Lambu Kibang.
b. Kawasan permukiman perdesaan diarahkan ke Kecamatan Way
Kenanga, Gunung Agung, Gunung Terang, Pagar Dewa dan Tulang
Bawang Udik.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN TULANG BAWANG 20
2 ‐ | Gambaran Umum
Peta 2.3 : Rencana struktur ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat
Sumber Peta : RTRW Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2011 ‐ 2031
Peta 2.4 : Rencana pola ruang Kabupaten (Ukuran A3)
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN TULANG BAWANG 2
2 ‐ | Gambaran Umum
Peta 2.4 : Rencana pola ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat
Sumber Peta : RTRW Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2011 ‐ 2031
2 ‐ | Gambaran Umum
2.5 Sosial dan Budaya
Untuk kondisi pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan data
dari Tulang Bawang Barat Dalam Angka tahun 2014 jumlah Sekolah Dasar (SD) terdapat
162 buah yang tersebar di seluruh kecamatan. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP) berjumlah 24 buah, Sekolah Manengah Atas (SMA) berjumlah 11 buah.
Sedangkan untuk sekolah keagamaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjumlah 14 buah dan
Madrasah Aliyah (MA) berjumlah 8 buah. Kondisi Pendidikan di Kabupaten Tulang
Bawang Barat dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini :
Tabel 2.11 : Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nama Kecamatan
Jumlah Sarana Pendidikan
Umum Agama
SD SLTP SMA SMK MI MTs MA
Tulang Bawang Udik 22 3 2 ‐ 7 6 3
Tumijajar 27 4 2 ‐ ‐ 3 1
Tulang Bawang Tengah 42 6 3 1 5 5 2
Pagar Dewa 3 1 1 ‐ 1 2 ‐
Lambu Kibang 14 3 1 ‐ ‐ 4 2
Gunung Terang 22 2 1 ‐ 1 ‐ ‐
Gunung Agung 20 3 1 ‐ ‐ 2 ‐
Way Kenanga 12 2 ‐ ‐ ‐ 2 ‐
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2014
Kondisi penduduk miskin dilihat dari Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Instansi/Dinas terkait belum melakukan pendataan untuk beberapa tahun terakhir. Untuk sebaran bangunan rumah di Kabupaten Tulang Bawang Barat bedasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013. Kecamatan yang memiliki rumah paling banyak adalah kecamatan Tulang Bawang Tengah sebanyak 20.838 rumah dan yang paling sedikit adalah kecamatan 1.418 rumah.
Kondisi jumlah rumah per kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada table 2.12 berikut ini :
2 ‐ | Gambaran Umum
Tabel 2.12 : Jumlah penduduk miskin per kecamatan
Nama Kecamatan Jumlah Keluarga Miskin
Tulang Bawang Udik 3.631
Tumijajar 6.677
Tulang Bawang Tengah 14.206
Pagar Dewa 1.472
Lambu Kibang 4.362
Gunung Terang 8.644
Gunung Agung 10.152
Way Kenanga 4.163
Sumber : Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan
Untuk sebaran bangunan rumah di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013 kecamatan yang memiliki jumlah rumah paling banyak adalah Kecamatan Tulang Bawang Tengah sebanyak 20.838 rumah dan yang paling sedikit adalah kecamatan 1.418 rumah.
Kondisi jumlah rumah per kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut ini :
Tabel 2.13 : Jumlah rumah per Kecamatan
Nama Kecamatan Jumlah Rumah
Tulang Bawang Udik 8.019
Tumijajar 10.936
Tulang Bawang Tengah 20.838
Pagar Dewa 1.418
Lambu Kibang 5.872
Gunung Terang 8.199
Gunung Agung 7.506
Way Kenanga 4.944
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat
2 ‐ | Gambaran Umum
2.6 Kelembagaan Pemerintahan Daerah
Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
KETUASekretaris Daerah
SEKRETARISAsisten Bid. Perekonomian & Pembangunan
SEKRETARIAT (Pejabat/staf setdakab dan SKPD lain)
BIDANG PERENCANAAN
Ketua Kepala SKPD yang menangani perencanaan
Wakil Ketua Kabid Fispra Bappeda atau sebutan lainnya
Anggota Pejabat/staf bappeda dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan perencanaan layanan persampahan, air limbah domestik dan drainase lingkungan
BIDANG PENDANAAN
Ketua Kepala SKPD yang menangani pendanaan
Wakil Ketua Kabid yang membidangi penganggaran
Anggota Pejabat/staf BPKAD dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan fungsi penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset
BIDANG TEKNIS
Ketua Kepala SKPD yang menangani bidang teknis
Wakil Ketua Kabid urusan cipta karya dan lainnya
Anggota Pejabat/staf cipta karya dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan perencanaan layanan persampahan, air limbah domestik dan drainase lingkungan
2 ‐ | Gambaran Umum
Pada awalnya penataan perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
menggunakan pola minimal yang pada prinsipnya mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741). Organisasi perangkat daerah kabupaten dibentuk berdasarkan
pertimbangan antara lain; kewenangan pemerintah yang dimiliki wilayah kabupaten,
kemampuan keuangan daerah, ketersedian sumberdaya aparatur, serta pembangunan
pola kerjasama antara daerah dan/atau pihak ketiga.
BIDANG
PENYEHATAN,
Ketua Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan
Wakil Ketua Kabid penyehatan lingkungan
Anggota Pejabat/staf Dinas kesehatan dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan penyehatan lingkungan, pendidikan,komunikasi, dan pemberdayaan masyarakat
BIDANG
Ketua Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup
Wakil Ketua Kabid pengembangan lingkungan hidupAnggota Pejabat/staf BPLHD dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan monitoring dan evaluasi sanitasi
2 ‐ | Gambaran Umum
Berdasarkan hal tersebut, saat ini penyusunan organisasi tata kerja di lingkungan
Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2.6.1 Sekretariat Daerah Kabupaten
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati. Untuk menyelenggarakan kewajiban, Sekretaris Daerah Kabupaten
Mempunyai tugas serta fungsi:
1. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati
dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga
teknis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
2. Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah
sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis
daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
c. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
f. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Susunan Organisasi sekretaris Daerah Kabupaten terdiri
dari:
a. Sekretaris daerah kabupaten.
b. Asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, terdiri dari :
c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
d. Asisten bidang administrasi umum, terdiri dari :
2 ‐ | Gambaran Umum
2.6.2 Organisasi Dinas‐Dinas Daerah
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud. Dinas Daerah
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Plaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
1. Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan mempunyai tugas melakukan urusan
pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan berdasarkan asas otonomi
yang menjadi kewenangan dan tugas pembantu yang diberikan
perintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang‐undangan
yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
c. Pembinaan dan pelaksaan tugas di bidang kesehatan;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang kesehatan.
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Bidang pengendalian masalah kesehatan, membawahi :
i. Seksi pemberantasan dan penanggulangan penyakit;
2 ‐ | Gambaran Umum
ii. Seksi pencegahan dan pengamatan penyakit;
iii. Seksi penyehatan lingkungan dan pemukiman.
2. Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsur pelaksanaan
otonomi daerah bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas
Pekerjaan Umum, menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di
bidang pekerjaan umum;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Bidang cipta karya, membawahi;
i. Seksi perumahan dan pemukiman;
ii. Seksi bangunan dan gedung;
iii. Seksi air minum dan penyehatan lingkungan.
2.6.3 Lembaga Teknis Daerah
Lembaga teknis daerah merupakan unsure pendukung tugas Kepala Daerah.
Lembaga teknis daerah berbentuk Inspektorat dipimpin oleh inspektur, berbentuk
badan dipimpin oleh Kepala Badan, berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala
Kantor, berbentuk satuan dipimpin oleh Kepala Satuan yang bertangggungjawab
langsung kepada Bupati dan melalui Sekretaris Daerah.
Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan tugas lain sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan perundang‐undangan.
2 ‐ | Gambaran Umum
Untuk melaksanakan tugas Lembaga Tuknis Daerah Kabupaten mempunyai
fungsi:
a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukunngan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelsanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
e. Pengelolaan administratif
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembagunan Daerah adalah merupakan unsur perencanaan
pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan
Perencanaan Pembagunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembagunan daerah. Untuk menyelengarakan tugas, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
b. Pengkoordinasian penyusunana perencanaan pembagunaan;
c. Penyusunan dokumen perencanaan pembagunaan;
d. Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas perencanaan pembagunan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Bidang fisik dan prasarana, membawahi;
i. Sub bidang prasarana;
ii. Sub bidang pengembangan wilayah.
2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah merupakan unsur‐unsur
pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
2 ‐ | Gambaran Umum
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah,
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan lingkungan hidup daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah derah dibidang
pengelolaan lingkungan hidup daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan lingkungan hidup
daerah;
d. Pelayanan Administratif di bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
e. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dan
fungsinya. Susunan organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
terdiri dari;
a. Kepala Badan;
b. Bidang pengendalian lingkungan, membawahi;
i. Sub bidang perencanaan dampak lingkungan;
ii. Sub bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan.
2.7. Komunikasi dan Media
Ada berbagai macam media yang dapat digunakan untuk menyampaikan
informasi khususnya sanitasi, baik media elektronik maupun media cetak. Selain
melalui media, informasi juga dapat disampaikan secara langsung misal melalui
penyuluhan, sosialisasi dan lain‐lain. Berikut ini adalah hasil survei yang dilakukan
untuk mengetahui media yang efektif dan efisien untuk kampanye/promosi sanitasi
Dalam penyampaian informasi tentang sanitasi , dapat di berikan dengan
melalui beberapa cara baik dalam media cetak, maupun media elektonik. Masyarakat
Kabupaten tulang Bawang Barat belum mendapatkan informasi mengenai hal ‐ hal yang
berkaitan tentang Sanitasi. Belum ada surat kabar, Radio lokal maupun media lainnya
yang berperan memberikan informasi. Selain melalui media elektronik, tokoh‐tokoh
agama maupun pemuka adat setempat belum memberikan sosialisasi tentang
pengenalan dan informasi ke masyarakat. Saat ini di Kabupaten Tulang Bawang Barat
belum ada kegiatan yang terkait komunikasi dan media.
2 ‐ | Gambaran Umum
Tabel 2.14 : Kegiatan Komunikasi terkait Sanitasi*
No Kegiatan TahunDinas
Pelaksana
Tujuan Kegiatan
Khalayak Sasaran
Pesan Kunci
Pembelajaran
1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
* data: belum ada data(tidak ada kegiatan)
Tabel 2.15 : Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Sanitasi*
No Jenis Media Khalayak PendanaanIsu yang Diangkat