perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id i FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh Yuanita Suryo NIM. E0009373 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013
14
Embed
FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI … · Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia setelah adanya pengalihan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idi
FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN
DI INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
Yuanita Suryo
NIM. E0009373
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2013
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN
DI INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Oleh
Yuanita Suryo
NIM. E0009373
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 29 April 2013
Dosen Pembimbing
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M. Hum Munawar Kholil, S.H., M.Hum
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Oleh
Yuanita Suryo
NIM. E0009373
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 29 April 2013
DEWAN PENGUJI
1. Dr. Pujiyono, S.H., M.H. :
Ketua
2. Munawar Kholil, S.H., M.Hum :
Sekretaris
3. Dr. M. Hudi Asrori, S.H., M.Hum :
Anggota
Mengetahui
Dekan,
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum
NIP. 19570203 198503 2 001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idiv
PERNYATAAN
Nama : Yuanita Suryo
NIM : E0009373
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI
INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
adalah betul-
betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum
(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di
kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima
sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang
saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 29 April 2013
yang membuat pernyataan
Yuanita Suryo
E0009373
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idv
ABSTRAK
Yuanita Suryo. E0009373. 2013. FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia setelah adanya pengalihan kewenangan dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta implikasi fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.
Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia yang sebelumnya dijalankan oleh BI akan dialihkan kepada OJK dan akan sepenuhnya dijalankan oleh OJK pada awal tahun 2014. Implikasi setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan terkait fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan adalah adanya konsekuensi pemisahan tugas BI sebagai bank sentral yang seharusnya menjadi satu kesatuan dan beberapa pengaturan baru yang diatur dalam Undang-Undang OJK, yang sebelumnya belum secara spesifik diatur dalam Undang-Undang BI dan Undang-Undang Perbankan.
Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Pengaturan, Pengawasan Perbankan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idvi
ABSTRACT
Yuanita Suryo. E0009373. 2013. THE FUNCTIONS OF REGULATION AND SUPERVISION BANKING IN INDONESIA AFTER THE LEGALIZATION OF LAW NUMBER 21 of 2011 CONCERNING THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY. Faculty of Law, Sebelas Maret University of Surakarta.
This legal research aims the functions of regulation and supervision banking in Indonesia after the transfer of authority from The Bank Indonesia (BI) to The Financial Services Authority (OJK), and the implications of the functions of regulation and supervision banking after the legalization of Law Number 21 of2011 concerning The Financial Services Authority.
This research is a normative legal research that is descriptive. Types and sources of data used in this research is the primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques by means of literature study, while the data analysis technique used qualitative data
After the legalization of Law Number 21 of 2011 concerning The Financial Services Authority, the functions of regulation and supervision banking in Indonesia which was previously carried out by BI will be taken over by OJKand will be run entirely by OJK in early 2014. The implications after Law Number 21 of 2011 concerning The Financial Services Authority legalized is the presence of a consequence of separation the task of BI as the central bank should be one whole and some the new regulation that are set in legalization, which previously have not been OJK are specifically provided for in the law of BI and the law of banking.