1 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DPRD DPRD dalam dalam lingkaran lingkaran
1
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DPRDDPRDdalam dalam
lingkaranlingkaran
Sinopsis
Gagasan yang dituangkan dalam buku ini menggunakan pendekatan perpaduan harmonis tiga paradigma, yakni dimensi yuridis, pragmatis, dan teoretis. Mengedepankan harmonisasi ketiga paradigma tersebut tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh: (1) peraturan perundang-undangan, sebagai wujud paradigma yuridis, belum stabil bahkan membingungkan; (2) praktik pemeriksaan di sektor pemerintahan belum bergerak berdasarkan sistem yang sempurna; (3) minimnya teori pemeriksaan di lingkungan pemerintahan. Ketiga hal tersebut semakin mendorong tekad para penulis untuk membahasnya seoptimal mungkin tanpa harus mencederai paradigma yang ada.
Buku ini juga mengulas siklus pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dijelaskan secara sederhana, jelas, dan lugas sehingga akan sangat membantu memahami proses Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Semoga buku ini bermanfaat dan memberikan pemahaman utuh tentang pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau bahkan melahirkan ide dan kreasi baru yang lebih inovatif.
Sinopsis
Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksannya. Seiring dengan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah menuntut BPK menyempurnakan standar audit pemerintahan (SAP) 1995.SPKN ini ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 dan dimuatnya dalam Lembaran Negara. SPKN ini akan mengikat BPK maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara. Inilah tonggak sejarah dimulainya reformasi terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK setelah 60 tahun pelaksanaan tugas konstitusionalnya. Dengan demikian, diharapkan hasil pemeriksaan BPK dapat lebih berkualitas yaitu memberikan nilai tambah yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia seluruhnya.Penyusunan SPKN ini telah melalui proses sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang maupun dalam kelaziman penyusunan standar profesi. Hal ini tidaklah mudah, oleh karenanya, SPKN ini akan selalu dipantau perkembangannya dan akan selalu dimutakhirkan agar selalu sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.Hal yang terpenting dari sebuah proses penyusunan SPKN bukanlah terletak pada kualitas SPKN-nya melainkan terletak pada kesuksesan dalam penerapannya. Oleh karenanya segala kegiatan yang dapat memungkinkan terlaksananya SPKN ini secara benar dan konsekuen harus dilakukan. Inilah tugas kita bersama.
ANGGARANMembahas dan menyetujui rancangan APBD bersama
kepala daerah
LEGISLASI Membentuk PERDA
bersama kepala daerah
PENGAWASANMengawasi pelaksanaan
PERDA dan APBD
FUNGSI DPRDPasal 2 PP 16 Tahun 2010
1. Sistem Perencanaan Pembangunan2. Penyusunan APBD3. Keuangan DPRD
1. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan daerah
2. Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah
3. Mekanisme Penyampaian LHP BPK4. Mekanisme Pembahasan dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK5. Pembahasan LKPJ
1. Mekanisme Penyusunan Tata Tertib dan Perda
2. Legal Drafting
1. Peran Pemerintahan dalam Perencanaan / Penganggaran dan Penetapan Perda
2. Peran Pemerintah dalam Alokasi Dana ke Daerah
1. Peran BPK terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2. Peran Masyarakat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
1. Peran Pemerintah dalam Pertanggungjawaban dan Penetapan Perda
2. Peran Pihak Berwenang terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan DPRD
Perjalanan Ketentuan Peraturan Keuangan Daerah
<99 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
UU 22/ 99
UU 25/ 99
PP 105/00
KepMDN 29/02
UU 17/03
UU 01/04
UU 25/04
UU 32/04
UU 33/04
UU 15/04
PP 24/05
PP 58/05
PerMDN 13/06
PerMDN 59/07
Perjalanan Ketentuan Peraturan Keuangan DPRD
<99 1999 2000 -2003
2004 2005 2006 2007 2008
Keuangan DPRD
Revisi Tunjangan Perumahan
Pemberian TKI dan BOP Pimpinan DPRD
Penjelasan Detail ttg TKI dan BOP
PP 110/00 PP 24/04 PP 37/06PP 37/05 PP 21/07
PerMDN 21/07
UU 22/99
UU 25/99
ORGANISASI ORGANISASI PENGELOLAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAHKEUANGAN DAERAH
PEMDAPEMDA
• Perusda (BUMD)• Badan Pengelola• Koperasi• Yayasan1. Kepala Daerah
2. Satker (Dinas/ Badan/ Kantor)
3. UPT (Unit Pelaksana Teknis)
4. Badan Layanan Umum
5. Bendahara Daerah
DPRD1. Alat Kelengkapan
DPRD
2. Fraksi
PEMERINTAHAN DAERAH
TIDAK DIPISAHKAN
KEKAYAAN DAERAH
DIPISAHKAN• Sektor Privat• Partai Politik• Koperasi• Yayasan• Lembaga
Publik• Pribadi
KEKAYAAN PRIVAT
ENTITAS EKONOMI DI DAERAHENTITAS EKONOMI DI DAERAH
Sekretariat DPRD
KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
(Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)(Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)
PRESIDEN
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
(PENGGUNA ANGGARAN/BARANG)
MENTERI KEUANGAN (PENGELOLA FISKAL DAN
WAKIL PEMERINTAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN
NEGARA YANG DIPISAHKAN)
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN.
(1) Presiden Selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan
Pasal 6
(2)
Chief Operational Officer (COO) Chief Financial Officer (CFO)
DIKUASAKAN (b) DIKUASAKAN (a)
DISERAHKAN (c)
(1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c :
a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHKEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10 ayat (1)
Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD. antara lain melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
Kepala Satuan Kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.
GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA
Pengurusan Bendahara Pengurusan Administratif
PEMERINTAHAN DAERAH
PEMDA DPRD
APBD
SETWAN
EKSEKUTIF LEGISLATIF
SISTEM MANAJEMEN SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN DAERAHKEUANGAN DAERAH
SISTEM MANAJEMEN KEUANGANSISTEM MANAJEMEN KEUANGAN
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
SISTEM PELAKSANAANANGGARAN
SISTEM AKUNTANSIKEUANGANDAERAH
SISTEM PERTANGGUNGJAWABANKEUANGAN DAERAH
APBD
BUKTI TRANSAKSI
Laporan Keuangan
Pertanggungjawaban
SISTEM PENGAWASAN&PENGENDALIAN
PEMERIKSAAN & TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
LHP
DISIPLIN ANGGARANDISIPLIN ANGGARAN
• JumlahJumlah
Pasal 11 UU 1 Tahun 2004Pasal 11 UU 1 Tahun 2004 Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember.Desember.
WaktuWaktu
MekanismeMekanisme
Pasal 3 (3) UU 1 Tahun 2004Pasal 3 (3) UU 1 Tahun 2004 Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban
APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Pengecualiannya pada pasal 28 (4) UU 17 tahun 2003.
Pasal 13(2) UU 1 Tahun 2004Pasal 13(2) UU 1 Tahun 2004 Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
Pasal 16 ayat (2), (3), dan (4) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang
selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh
digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.
K O N D I S I D A R U R A T
PASAL 28 (4) UU 17/ 2003
Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia angga- rannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.tentang APBD yang bersangkutan.
Penjelasan PASAL 28 (4) UU 17/ 2003
PERENCANAANPERENCANAANDANDAN
PENGANGGARANPENGANGGARAN
SATU SIKLUS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
SATU SIKLUS ANGGARAN DAERAHSATU SIKLUS ANGGARAN DAERAH
1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 30/6
PERENCANAANDAN
PENGANGGARAN
PELAKSANAANANGGARAN
AKUNTANSIKEUANGAN
DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN
12 BULAN12 BULAN 12 BULAN12 BULAN 6 BULAN6 BULAN
30 BULAN30 BULAN
PERDAPERDA
RPJP RPJP DAERAHDAERAH
PERDAPERDA
RPJM RPJM DAERAHDAERAH
RKP RKP DAERAHDAERAHPENJABARANPENJABARANRPJPRPJP
20 TH
5 TH
1 TH
SISTEM PERENCANAANSISTEM PERENCANAAN
MUSRENBANGDA
Arah Kebijakan Arah Kebijakan Keuangan DaerahKeuangan Daerah
Strategi Strategi Pembangunan Pembangunan DaerahDaerah
Kebijakan UmumKebijakan Umum
Program KerjaProgram Kerja
Rencana Kerja Rencana Kerja (Kerangka Regulasi)(Kerangka Regulasi)
Rencana Kerja Rencana Kerja (Kerangka (Kerangka Pendanaan)Pendanaan)
MUSRENBANGDA
VISIVISI
MISIMISI
ARAH ARAH PEMBANGUNAPEMBANGUNANN
Rancangan Rancangan Kerangka Ekonomi Kerangka Ekonomi DaerahDaerah
Prioritas Prioritas Pembangunan Pembangunan DaerahDaerah
Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan PendanaanPendanaan
Pasal 150 UU 32/ 2004Pasal 150 UU 32/ 2004
RPJPD
RPJMD
RKPD
RAPBD
Renstra
Renja
RKA
APBD
PerkadaPenjabaran APBD
DPA
Implementasi
NO JENIS KEGIATAN WAKTU
1 Pelaksanaan Musrenbangda Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKPD s/d Maret
2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Periode Maret s.d Medio Juni
3 Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD Medio Juni
4 Pembahasan Kebijakan Umum APBD, PPAS dgn DPRD
Periode Medio Juni s.d Minggu I Oktober
5 Penyusunan RKA SKPD
6 Pembahasan RKA SKPD dgn DPRD
7 Penyampaian dan Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah
8 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD & Dok. Pendukung
9 Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat
10 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD disertai Penjelasan & Dok. Pendukung
Minggu I Oktober
11 Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRDMg I – IV November
12 Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran APBD dan Rancangan DPA SKPD
13 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi (3 hari)
14 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD (15 hari)
15 Penyempurnaan hasil evaluasi (7 hari)
16 Pengesahan Raperda APBD Minggu IV Desember
JADWAL PENGANGGARANJADWAL PENGANGGARAN
DEFISIT
Dibiayai al. dr :
• Sisa Lebih Perhit Angg Thn Lalu• Pinjaman Daerah Dan Penjualan
Obligasi Daerah• Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
yang Dipisahkan• Transfer dari Dana Cadangan
SURPLUS
PENDAPATAN
Dimanfaatkan :
• Tranfer ke Dana Cadangan• Pembayaran Pokok Hutang• Penyertaan Modal (investasi)• Sisa Perhitungan TH Berkenaan
BELANJA
P E M B I A Y A A N
K O M P O N E N A P B DK O M P O N E N A P B D
A P B D
PEMERINTAHANDAERAH
PEMERINTAHDAERAH
DPRD
PIHAK DI LUARPEMERINTAHAN
DAERAH
DENGANPRESTASI
TANPAPRESTASI
POS BELANJAPOS BELANJA
1. PEGAWAI2. PERJALANAN DINAS
1. BARANG & JASA2. PEMELIHARAAN
3. MODAL BANTUAN
BELANJA TIDAK TERSANGKABELANJA TIDAK TERSANGKA
PELAKSANAANANGGARAN
PEMBAYARANPEMBAYARANBT/ LS BS/ PK/ UP
JELAS + PASTI
JUMLAH/ NILAIJUMLAH/ NILAI
WAKTUWAKTU
PENERIMAPENERIMA
BELUM DEFINITIFBELUM DEFINITIF
SPJ BERSAMAAN SPPTIDAK BERSISADITERIMA PIHAK KETIGA
SPJ SETELAH SPM
SISTEM UYHD
MATA MATA ANGGARANANGGARAN
DEFINITIFDEFINITIF
DOKPENGAJUAN
DOKPENGAJUAN
SPP
DRAFT SPM DRAFT SPM
SPM SPM
SP2DSP2D
UANGUANG
BUKTI/ SPJ BUKTI/ SPJ BUKTI/ SPJ
PENGGUNABARANG/ JASA
BENDAHARAKASUBAGKEUANGAN
PENGGUNAANGGARAN
BUD
SPDSPD
SPPDPA
Kegiatan
tagihan
APBD
Anggaran Kas
PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABANPOLITIS MORAL KEUANGAN KINERJA HUKUM
LENGKAP SAH
• Dasar dilaksanakannya Dasar dilaksanakannya kegiatankegiatan
• Dasar pembayaran atas Dasar pembayaran atas kegiatankegiatan
• Bukti kegiatan telah terjadiBukti kegiatan telah terjadi
ADMINISTRASIADMINISTRASI LEGALLEGAL
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Sistem Akuntansi Tingkat Pemda
LEVEL SAKD
Sistem Akuntansi Bendahara Daerah
Sistem Akuntansi Satuan Kerja (SA SATKER)
1
3
2
Dokumen Dokumen
SISTEM AKUNTANSI POKOKSISTEM AKUNTANSI POKOK
Catatan Laporan
Dokumen Transaksi
KertasKerja
• Bukti Penerimaan
Kas
•Bukti Pengeluaran
Kas
•Bukti Memorial
• Kumpulan Rekening
(Ringkasan dan Rincian)
• Buku Jurnal
Penerimaan Kas
•Buku Jurnal Pengeluaran Kas
•Buku Jurnal Umum
• Laporan Perhitungan
APBD
•Nota Perhitungan APBD
•Laporan Aliran Kas
•Neraca Daerah
Kebijakan Akuntansi
Pencatatan & Penggolongan
Peringkasan
Buku Besar
Buku Pembantu
Buku Jurnal
Laporan
Keuangan
Buku Register
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN
Laporan Realisasi APBDAnggaran – Realisasi PendapatanAnggaran – Realisasi BelanjaAnggaran – Realisasi Surplus/Defisit Anggaran – Realisasi Pembiayaan
Neraca DaerahAktiva -Aktiva Lancar-Investasi Jk. Panjang-Aktiva Tetap-Dana Cadangan-Aktiva Lain-lainHutang-Hutang Jangka Pendek-Hutang Jangka PanjangEkuitas Dana-Ekuitas Dana Umum-Ekuitas Dana Dicadangkan-Ekuitas Dana Donasi
Laporan Aliran KasSaldo AwalPenerimaan Operasional InvestasiPengeluaran PembiayaanSaldo Akhir
Laporan Kinerja Keuangan DaerahRealisasi PendapatanRealisasi BelanjaRealisasi Surplus/Defisit Realisasi Pembiayaan
Laporan Perubahan Ekuitas DanaSaldo AwalPendapatan DaerahBelanja Daerah Non Modal Saldo Akhir
PEMERIKSAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
SKPD1. MELAKSANAKAN APBD2. MEMBUKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN
TA BERJALANs.d 28 FEB
T A B E R I K U T N Y A
MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
• LRA• NERACA• CALK
s.d 31 MARET
BUD
MENGKOMPILASI LAPORAN KEUANGAN• LRA• NERACA• CALK
MENYUSUN LAK
1 apr - 31 MEI
BPK
PemeriksaanBPKAtas
LKPD
PEMBAHASAN
1 Juli - 31 AGUSTUS
DPRD
1 - 30 JUNI
Pemda
PERSIAPANRAPERDA
UU 17 / 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31UU 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56UU 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 184UU 33 / 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 81
DPRD
PembahasanLHP BPK
BPK
LEMBAGAPERWAKILANPEMERINTAH
LK
LHP
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
LHP
TIGA PIHAK DALAM PEMERIKSAANTIGA PIHAK DALAM PEMERIKSAAN
PEMERIKSAANPemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (Pasal 1 Angka 1 UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Pasal 1 Angka 1 UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)Jawab Keuangan Negara)
PEMERIKSAAN KEUANGAN PEMERIKSAAN KINERJA PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
OPINI TEMUAN, SIMPULAN, REKOMENDASI SIMPULAN
• SPKN• Kode Etik• Nilai Dasar
• Mandiri Anggaran• Personil• Jenis/Metode/bentuk
Laporan
• MoU/Kerja Sama• Pertimbangan/
Pendapat
PEMBUKUAN
REVIEW
KEUANGAN
DAN
REVIEW
KINERJA
WAJAR, EFEKTIF, EFISIEN,
EKONOMIS, TAAT ATURAN
AKUNTABEL
HUBUNGAN PEMERIKSAAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIKHUBUNGAN PEMERIKSAAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK
PERENCANAANDANPENGANGGARAN
TRANSAKSI
PERTANGGUNG-JAWABAN
TIDAK WAJAR, TIDAK EFEKTIF, TIDAK
EFISIEN, TIDAK EKONOMIS, TIDAK
TAAT ATURAN
TINDAK LANJUT
LEGAL
MANAJERIAL
TIDAK AKUNTABEL
PEMERIKSAAN
36
PROSEDUR UMUM dalam
PEMERIKSAAN
• Penyediaan Data dan Informasi
TAHAPAN PEMERIKSAAN
PERENCANAAN PELAKSANAAN PELAPORAN TINDAK LANJUT
• Tanggapan dan Rencana Perbaikan
• Penyusunan Rencana Aksi
Laporan Pelaksanaan Tindak lanjut
Tindak lanjut
PERANPIHAK
TERPERIKSA(AUDITEE)
DalamTAHAPAN
PEMERIKSAAN
TAHAPANPEMERIKSAANYang dilakukanPEMERIKSA(AUDITOR)
37
O P I N I O P I N I WAJAR TANPA
PENGECUALIAN
WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
TIDAK WAJAR
MENOLAK MEMBERIKAN PENDAPAT
Penjelasan Pasal 16 UU 15 Tahun 2004
WAJAR BUKAN BENAR
PEMERIKSA TIDAK PEMERIKSA TIDAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS SEMUA TRANSAKSIATAS SEMUA TRANSAKSI
KEPUTUSAN PEMERIKSA KEPUTUSAN PEMERIKSA BERORIENTASI PADA HAL BERORIENTASI PADA HAL YANG SIGNIFIKANYANG SIGNIFIKAN
SAMPLE
MATERIALITAS
O P I N I
1. 473 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat.
2. 206 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.
3. 20 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan.
4. 105 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai .
5. 17 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai .
6. 4 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan.
1. 162 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai.
2. 62 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan .
3. 173 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu/atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja
4. 34 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD .
5. 48 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan.
6. 36 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja .
7. 7 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
1. 106 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur .
2. 169 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
3. 2 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern.
4. 16 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal .
5. 5 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai
6. 4 kasus lain-lain kelemahan struktur pengendalian intern.
1. 97 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif .
2. 19 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan .
3. 182 kasus kekurangan volume pekerjaan .
4. 96 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan .
5. 45 kasus pemahalan harga (mark up) senilai Rp12,51 miliar.
6. 61 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.
7. 46 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda
8. 31 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak
9. 262 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan
10. 7 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet
11. 1 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah
12. 23 kasus lain-lain diantaranya adanya tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan
1. 11 kasus hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya .
2. 9 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan .
3. 30 kasus aset dikuasai pihak lain senilai .
4. 3 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa .
5. 7 kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya
6. 6 kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan
7. 15 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah
8. 68 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp193,39 miliar
9. 84 kasus lain-lain diantaranya pertanggungjawaban belum lengkap dan sah.
1. 400 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid).
2. 19 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran.
3. 41 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah).
4. 12 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan.
5. 5 kasus pelaksanaan lelang secara proforma .
6. 67 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah.
7. 42 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dan lain-lain.
8. 90 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.
9. 59 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan
10. 81 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas daerah.
11. 41 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah.
12. 72 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
13. 21 kasus pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah .
14. 31 kasus lain-lain penyimpangan administrasi
1. 1 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan .
2. 4 kasus penetapan kualitas dan kuatitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar .
3. 114 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga .
4. 2 kasus lain-lain ketidakhematan ..
1. 115 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan .
2. 8 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan .
3. 41 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan .
4. 8 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi .
5. 25 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi .
6. 2 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal .
7. 6 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai .
8. 1 kasus lain-lain yaitu investasi yang belum memberikan hasil.
1. 469 kasus penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/ diterima/disetor ke kas negara/daerah .
2. 79 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah .
3. 6 kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah .
4. 9 kasus penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak .
5. 6 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan
6. 3 kasus lain-lain kekurangan penerimaan .
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DAN KEUANGAN DAERAH
TINDAK LANJUTTINDAK LANJUT
RekomendasiRekomendasiPemeriksaanPemeriksaan Tidak Tidak
DitindakDitindaklanjutilanjuti
DitindakDitindaklanjutilanjuti
Pemantauan BPKPemantauan BPK
DPRDPRTemuanTemuanPemeriksaanPemeriksaan
Pasal 20ayat (1)
Pasal 20 ayat (1) s.d. (3)
Pasal 20 ayat (6)
Diberitahukan
PihakPihakBerwenangBerwenang
Pengawasan
RekomendasiPasal 23E
ayat (3)
UUD 1945
Pasal 14
Entitas Terperiksa
BPK
LembagaPerwakilan
a. Menerima LHP BPKb. Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPKc. Menyampaikan Jawaban atas Tindak
Lanjut HP BPK
a. Menyampaikan LHP BPKb. Memantau Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPKc. Menyampaikan Hasil Pemantauan atas
Tindak Lanjut HP BPK dalam Hasil Pemeriksaan Semesteran
a. Menerima Hasil Pemeriksaan Semesteran BPK
b. Membahas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
c. Memberitahukan kepada BPK tentang Hasil Pembahasan atas Tindak Lanjut HP BPK
DISTRIBUSI LHP (Ps 17)
LHP atas Lapkeu pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD dalam waktu 2 bulan setelah diterima laporan tersebut.
LHP atas lapkeu pemerintah daerah, disampaikan kepada DPRD dalam waktu 2 bulan setelah diterima laporan tersebut.
LHP tsb diatas juga disampaikan kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
LHP kinerja dan LHP dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD dan kepada Presiden/Gub/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Tata cara penyampaian LHP diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
(1)
(2)
(3)
(4,5,6)
(7)
Kewajiban Audetee (Ps 20)
Pejabat wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pem.
Jawaban/penjelasan atas rekomendasi disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.
BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pem.
Pejabat yang tidak menindak lanjuti rekomendasi BPK dapat dikenai Sanksi Administratif dan Pidana Penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta (ps 26 (2)).
BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada DPR/DPRD di muat dalam HAPSEM.
(1)
(2,3)
(4)
(5)
(6)
Kewajiban DPR/DPRD(Ps 21)
Lembaga perwakilan menindak lanjuti hasil pem. BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya
DPR/DPRD meminta penjelasan BPK dalam rangka menindak lanjuti hasil pemeriksaan
DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pem lanjutan
DPR/DPRD dapat meminta pemerintah untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK.
(1)
(2)
(3)
(4)
Laporan Hasil Pemeriksaan
InformasiKerugian Negara/ Daerahdari entitas
Temuan Pemeriksaan (Umum)
Temuan Pemeriksaan(mengandung unsur pidana)
Temuan Pemeriksaan (kerugian negara/daerah)
Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK
Pemantauan Kerugian Negara/Daerah
Kerugian Negara
a. Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK
b. Pertemuan Konsultasi dengan DPRD sesuai MoU (Optional)
c. Pertemuan Konsultasi dengan Pemerintah melalui Inspektorat untuk mwmbahas penyelesaian tindak lanjut LHP BPK
d. Permintaan aparat penegak hukum mengenai informasi perkembangan tindak lanjut LHP BPK
e. Proses penuntutan terhadap pejabat yang tidak menindaklanjuti LHP BPK
a. Penyampaian kepada penegak hukum
b. Permintaan Perkembangan tindak lanjut laporan BPK kepada penegak hukum
c. Permintaan perhitungan kerugian negara
d. Pemberian keterangan ahli
a. Pemantauan penyelesaian kerugian negara
b. Proses tuntutan ganti rugi terhadap bendahara melalui majelis TGR BPK
Mempelajari LHP BPK
Tidak Mengerti
Konsultasi dengan BPK
Tidak Cukup
Permintaan Pemeriksaan Ulang
Mengerti Cukup
Stop
Inisiatif UU Membuat Kebijakan/Instruksi Baru
Gunakan Hak
Serahkan ke berwenang
BACK
MEKANISME PEMBAHASAN TINDAK LANJUT LHP BPK
LHP LHP LHP
Menelaah LHP
Ps 113 (1) a
Menyampaikan hasil telaahan dan usulan kepada komisi
Memproses hasil pembahasan dan ketetapan tindak lanjut
Ps 113 (1) b
Memberikan masukan kepada BPK
Ps 113 (1) c
Ps 113 (1) d
Hasil telaah dan usulan BAKN
Ps 96 (3) bPs 96 (2) d
Membahas dan menetapkan langkah tindak lanjut
Ps 96 ayat (4),(5),(6)
Saran DPR
MEKANISME PENELAAHAN LHP BPK
LHP BPK
Apakah LHP dapat dimengerti
Lakukan konsultasi dengan BPK
Apakah hasil konsultasi jelas
Apakah perlu diklasifikasi dengan pemerintah atau pejabat terkait dan atau BPK
Tetapkan Simpulan dan Usulan ke Komisi
Lakukan permintaan penjelasan dengan pejabat terkai dan atau BPK
Apakah cukup
tidakPs 113 (2)
ya
tidak
tidakya
ya
tidak
Ps 113 (3)
BPK AUDITEE DPR/D
LHP/IHPS LHP/IHPS
Apakah dapat diterima
Lakukan tindak lanjut
Apakah <60 hari sejak LHP dan/atau periodisasi memberi laporan
Hasil Pembahasan DPR
LHP/IHPS
Melakukan Pembahasan
Hasil Pembahasan
Jawaban/ laporan pelaksanaan tindak lanjut
Beri Penjelas / jawaban kepada BPK
ya
ya
tidak
Jawaban/ laporan pelaksanaan tindak lanjut
53
Definisi Rencana Aksi
Rencana Aksi merupakan Pernyataan tentang harmonisasi rangkaian langkah-langkah konkret menuju perbaikan tata kelola keuangan yang meliputi identifikasi:
1. Langkah yang harus dilakukan
2. Pihak Pelaksana
3. Waktu Pelaksanaan
4. Input yang diperlukan
5. Output yang dihasilkan
ALUR PIKIR PENATAAN PENGELOLAAN KEUANGAN MENUJU OPINI WTP
KONDISIREGULA
SISTRATEG
I
• HASIL PEMERIKSAAN BPK
• HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT
• FAKTA YANG DIALAMI
• Penyusunan rencana aksi
• VISI MISI• RENSTRA• APBN• PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
I M P L E M E N T A S I
55
UPAYA MENUJU PELAPORAN KEUANGAN YANG BAIK
TITIK KRITIS :
TERIMA KASIHTERIMA KASIH