SISTEM FILSAFAT PANCASILA (TEGAK SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN PANCASILA - UUD PROKLAMASI 45 ) Prof. Dr. Mohammad Noor Syam, SH I. LATAR BELAKANG SEJARAH NILAI DAN FUNGSI FILSAFAT Budaya dan peradaban umat manusia berawal dan berpuncak dengan nilai-nilai filsafat yang dikembangkan dan ditegakkan sebagai sistem ideologi. Maknanya nilai filsafat sebagai jangkauan tertinggi pemikiran untuk menemukan hakekat kebenaran ( kebenaran hakiki; karenanya dijadikan filsafat hidup, pandangan hidup, (Weltanschauung); sekaligus memancarkan jiwa bangsa, jatidiri bangsa (Volksgeist) dan martabat nasional !. Integritas filsafat Pancasila terjabar sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila dengan visi-misi sebagai diamanatkan dalam UUD Proklamasi 45. Menegakkan integritas sistem kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 adalah pembudayaan filsafat Pancasila dan ideologi nasional Indonesia Raya! Makalah disajikan dalam Konggres Pancasila diselenggarakan UGM— MK RI 30 – 31 Mei dan 1 Juni 2009 di Kampus UGM Yogyakarta. 1 MNS, Lab. Pancasila UM
52
Embed
FILSAFAT PANCASILA - .:: WELCOME | SAEPUDIN … · Web view(terutama filsafat hukum, filsafat politik, filsafat manusia, filsafat ilmu, filsafat ekonomi dan filsafat etika). Sedemikian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SISTEM FILSAFAT PANCASILA
(TEGAK SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN PANCASILA - UUD
PROKLAMASI 45 )
Prof. Dr. Mohammad Noor Syam, SH
I. LATAR BELAKANG SEJARAH NILAI DAN FUNGSI FILSAFAT
Budaya dan peradaban umat manusia berawal dan berpuncak dengan nilai-nilai
filsafat yang dikembangkan dan ditegakkan sebagai sistem ideologi. Maknanya nilai
filsafat sebagai jangkauan tertinggi pemikiran untuk menemukan hakekat kebenaran
( kebenaran hakiki; karenanya dijadikan filsafat hidup, pandangan hidup,
(Weltanschauung); sekaligus memancarkan jiwa bangsa, jatidiri bangsa
(Volksgeist) dan martabat nasional !.
Integritas filsafat Pancasila terjabar sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila
dengan visi-misi sebagai diamanatkan dalam UUD Proklamasi 45.
Menegakkan integritas sistem kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45
adalah pembudayaan filsafat Pancasila dan ideologi nasional Indonesia Raya!
A. Makna, Sejarah, dan Fungsi Filsafat
Istilah filsafat secara etymologis terbentuk dari kata bahasa Yunani: filos dan
yang bersahabat dan mencintai ilmu pengetahuan, serta bersikap arif bijaksana.
Karena itulah diakui orang belajar filsafat berarti mencari kebenaran sedalam-
dalamnya, kemudian menghasilkan sikap hidup arif bijaksana. Demikian pula para
pemikir filsafat (filosof) dianggap manusia berilmu dan bijaksana.
Sesungguhnya nilai ajaran filsafat telah berkembang, terutama di wilayah Timur
Tengah sejak sekitar 6000 – 600 SM; juga di Mesir dan sekitar sungai Tigris dan Makalah disajikan dalam Konggres Pancasila diselenggarakan UGM—MK RI 30 – 31 Mei dan 1 Juni 2009 di Kampus UGM Yogyakarta.
1 MNS, Lab. Pancasila UM
Eufrat sekitar 5000 – 1000 sM; daerah Palestina/Israel sebagai doktrine Yahudi
sekitar 4000 – 1000 SM (Radhakrishnan, et al. 1953: 11; Avey 1961: 3-7). Juga di
India sekitar 3000 – 1000 SM, sebagaimana juga di Cina sekitar 3000 – 500 SM.
Nilai filsafat berwujud kebenaran sedalam-dalamnya, bersifat fundamental,
universal dan hakiki; karenanya dijadikan filsafat hidup oleh pemikir dan
penganutnya.
Sedangkan pemikiran filsafat yang dianggap tertua di Eropa (Yunani) baru
berkembang sekitar 650 SM. Jadi, pemikiran filsafat tertua bersumber dari wilayah
Timur Tengah; sinergis dengan ajaran nilai religious. Fenomena demikian merupakan
data sejarah budaya sebagai peradaban monumental, karena Timur Tengah diakui
sebagai pusat berkembangnya ajaran agama supranatural (agama wahyu, revealation
religions). Kita juga maklum, bahwa semua Nabi/Rasul berasal dari wilayah Timur
Tengah (Yahudi, Kristen dan Islam). Berdasarkan data demikian kita percaya bahwa
nilai filsafat sinergis dengan nilai-nilai theisme religious. Karena itu pula, kami
menyatakan bahwa nilai filsafat Timur Tengah dianggap sebagai sumur madu
peradaban umat manusia karena kualitas dan integritas intrinsiknya yang
fundamental-universal theisme religious.
Nilai ajaran filsafat Barat (Eropa, Yunani) adalah nilai filsafat natural dan
rasional (ipteks); karenanya dianggap sebagai sumur susu peradaban. Makna uraian
di atas: manusia atau bangsa yang ingin sehat dan jaya, hendaknya memadukan nilai
theisme religious dengan ipteks; sebagaimana pribadi manusia yang ingin sehat
minumlah susu dengan madu. Artinya, budaya dan peradaban yang luhur dan unggul
akan berkembang berdasarkan nilai-nilai (moral) agama dan ipteks.
Budaya dan peradaban modern mengakui bahwa perkembangan ipteks dan
kebudayaan manusia bersumber dan dilandasi oleh ajaran nilai filsafat. Karena itu
pula, filsafat diakui sebagai induk ipteks (= philosophy as the queen and as the
mother of knowledge as well). Nilai filsafat menjangkau alam metafisika dan misteri
alam semesta; visi-misi penciptaan manusia. Alam semesta dengan hukum alam
memancarkan nilai supranatural dan suprarasional sebagaimana rokhani manusia
dan martabat budinuraninya juga memancarkan integritas suprarasional!
Sistem filsafat dan cabang-cabangnya --- termasuk sistem ideologi--- dalam
kepustakaan modern diakui sebagai Kultuurwissenschaft, dan atau
Geistesswissenschaft (terutama filsafat hukum, filsafat politik, filsafat manusia,
filsafat ilmu, filsafat ekonomi dan filsafat etika).
2 MNS, Lab. Pancasila UM
Sedemikian besar dan dominan pengaruh ajaran sistem filsafat dan atau
ideologi dimaksud terlukis dalam skema 1, dalam makna : lingkaran global
menunjukkan supremasi nilai filsafat religious yang bersumber dari Timur
Tengah yang memberikan martabat moral kepribadian manusia secara
universal!
SUMBER DAN PUSAT PERKEMBANGAN FILSAFAT
Pusat Pengembangan Moral dan Ipteks dalam Wawasan Filsafat
3 MNS, Lab. Pancasila UM
skema 1 (MNS, 1980)
B. Ajaran Sistem Filsafat sebagai Sistem Ideologi : tegak sebagai Sistem
Kenegaraan.
Ajaran berbagai nilai filsafat --- sebelum berkembang sebagai sistem
ideologi!--- terutama menampilkan nilai fundamental sebagai essensi dan
integritas ajarannya; berupa ajaran : materialisme, animisme, dynamisme,
polytheisme, pantheisme, secularisme, dan atheisme …. yang berpuncak sebagai
ajaran monotheisme, universalisme --- sering disamakan sebagai sistem filsafat :
theisme-religious ---. Peradaban modern menyaksikan, bahwa sistem filsafat
Pancasila memancarkan identitas dan integritas martabatnya sebagai sistem
filsafat monotheisme-religious!. Integritas ini secara fundamental dan intrinsik
imperialisme) akan hampa spiritual religius sebagaimana juga identitas ideologi
marxisme-komunisme-atheisme! Kapitalisme-liberalisme memuja kebebasan dan
HAM demi kapitalisme (baca: materi, kekayaan sumber daya alam yang dikuasai
neoimperialisme): dalam praktek politik dan ekonomi liberal, yang menjajah Irak
awal abad XXI ---negara adidaya yang bergaya pembela HAM di panggung dunia!---
ternyata HAM yang HAMPA!. Mengapa bangsa-bangsa beradab, bahkan PBB
sebagai organisasi dunia yang beradab tetap bungkam ?!
Tantangan globalisasi-liberalisasi dan postmodernisme dapat berwujud
adanya degradasi wawasan nasional dan wawasan ideologi nasional. Demikian
pula adanya degradasi mental ideologi, seperti budaya demokrasi liberal dan
HAM individualisme-egoisme--- bukan kesatuan dan kerukunan sebagai asas
moral filsaafat dan ideologi bangsanya---. Perhatikan beberapa fenomena sosial
politik dan ekonomi (neo-liberal) dalam era reformasi sebagai praktek budaya:
kapitalisme-liberalisme dan neo-liberalisme dalam hampir semua bidang
kehidupan Indonesia, bermuara sebagai neoimperialisme! Sinergis dengan kondisi
global maka dalam NKRI juga tantangan kebangkitan neo-PKI / KGB;
1. Watak setiap ajaran filsafat dan ideologi dengan asas dogmatisme senantiasa
merebut supremasi dan dominasi atas berbagai ajaran filsafat dan ideologi
yang dipandangnya sebagai saingan. Ideologi kapitalisme-liberalisme yang
dianut negara-negara Barat sebenarnya telah merajai kehidupan berbagai
bangsa dan negara: politik kolonialisme-imperialisme. Karena itulah, ketika
perang dunia II berakhir 1945, meskipun mereka meraih kemenangan atas
German dan Jepang, namun mereka kehilangan banyak negara jajahan
memproklamasikan kemerdekaan, termasuk Indonesia. Sejak itulah penganut
ideologi kapitalisme-liberalisme menetapkan strategi politik neo-imperialisme
20 MNS, Lab. Pancasila UM
untuk melestarikan penguasaan ekonomi dan sumber daya alam di negara-
negara yang telah mereka tinggalkan (disusun strategi rekayasa global, 1947).
2. Melalui berbagai organisasi dunia, mulai PBB, World Bank dan IMF sampai
APEC dipelopori Amerika Serikat mereka tetap sebagai kesatuan Sekutu dan
Unie Eropa dalam perjuangan merebut supremasi politik dan ekonomi
dunia (neo-imperialisme). Lebih-lebih dengan berakhirnya perang dingin
(1950-1990) mereka makin menunjukkan supremasi politik
neoimperialisme!
3. Hampir semua negara berkembang yang kondisi ipteks, industri dan ekonomi
amat tergantung kepada negara maju (G-8) maka melalui bantuan modal
pembangunan baik bilateral maupun multilateral, seperti melalui IMF dan
World Bank, termasuk IGGI kemudian CGI semuanya mengandung strategi
politik ekonomi negara Sekutu (USA dan UE).
4. Melalui kesepakatan APEC, mereka mempropagandakan doktrin ekonomi
liberal, atas nama ekonomi pasar ---tidak boleh ada proteksi demi
peningkatan kemampuan dan kemandirian---. Sementara potensi ekonomi
berbagai negara berkembang tanpa proteksi, tanpa daya saing yang
memadai...... semuanya dilumpuhkan dan ditaklukkan. Tercapailah politik
supremasi ekonomi kapitalisme-liberalisme, sebagai neo-imperialisme.
5. Sesungguhnya sejak dimulai perang dingin (sekitar 1950 – 1985) Sekutu telah
menampilkan watak untuk merebut dominasi dan supremasi politik
internasional. Kondisi perang dingin yang amat panjang meskipun menguras
dana dan biaya perang (angkatan perang dan persenjataan), namun juga
dijadikan media propaganda bahwa otoritas supremasi politik dan ideologi
dunia tetap dimiliki Blok Barat. Supremasi politik dan ideologi ini juga
didukung oleh supremasi ipteks .......sehingga banyak intelektual negara
berkembang (baca: negara GNB) yang belajar ipteks ke negara-negara blok
Barat. Sebagian intelektual kita itu telah tergoda dan terlanda wawasan
politiknya, sehingga sebagai elite reformasi mempraktekkan demokrasi
liberal, ekonomi liberal, bahkan juga budaya negara federal!
Ternyata kemudian, mereka telah dididik juga sebagai kader pengembang
ideologi dan politik ekonomi kapitalisme-liberalisme ---termasuk dalam NKRI---.
Kepemimpina mereka belum membuktikan keunggulannya dalam mengatasi multi –
21 MNS, Lab. Pancasila UM
krisis nasional yang makin menghimpit rakyat warga bangsa tercinta. Kondisi buruk
ini dapat menjadi lahan subur bangkinya neo-PKI/KGB yang berpropaganda
menjadi ”penyelamat ” kaum miskin dan buruh tani dalam NKRI!
Inilah fenomena dan bukti sebagian elite dalam NKRI tergoda dan terlanda
ideologi neo-liberalisme dan neo-komunisme!
Perhatikan dan hayati skema 5 berikut !
22 MNS, Lab. Pancasila UM
INTEGRITAS NASIONAL DAN NKRI SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN PANCASILA
*) = UUD 45 Amandemen, dengan kelembagaan negara (tinggi) : = Presiden, MPR, DPR, DPD; MK, MA dan BPK (+ KY) (MNS, 2007) skema: 5
23 MNS, Lab. Pancasila UM
T A P M P RNEO-IMPERIALISMENEO-LIBERALISMESEKULARISME-PRAGMATISMEDEMOKRASI LIBERAL, INDIVIDUALISME – AN. HAM KAPITALISME
NEO-KOMUNISME, NEO-PKI, KGB KEDAULATAN NEGARA (= ETATISME), KOLEKTIVISME – INTERNASIONALISME MARXISME – KOMUNISME – ATHEISME, DIALEKTIKA–HISTORIS–MATERIALISME
P A N C A S I L A
U U D 45
ERA – REFORMASIPOSTMODERNISME
GLOBALISASI – LIBERALISASI
7. UU No. 27 TAHUN 1999 TENTANG KEAMANAN NEGARA (YANG DIREVISI): TERUTAMA PASAL 107a – 107f. SEBAGAI
6. TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 jo. Tap MPR RI No. I/MPR/2003, Pasal 2 dan 4 5. UUD Proklamasi 45 SEUTUHNYA ……. (PEMBUKAAN, PASAL 29 DAN PENJELASAN )4. NKRI SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN PANCASILA3. DASAR NEGARA (IDEOLOGI NEGARA, IDEOLOGI NASIONAL) PANCASILA2. FILSAFAT HIDUP (WELTANSCHAUUNG), JATIDIRI INDONESIA : PANCASILA 1. SOSIO – BUDAYA NUSANTARA INDONESIA
B. Tantangan Nasional dalam Era Reformasi
Pemerintahan dan kelembagaan negara era reformasi, bersama berbagai komponen
bangsa berkewajiban meningkatkan kewaspadaan nasional yang dapat mengancam integritas
nasional dan NKRI.
Tantangan nasional yang mendasar dan mendesak untuk dihadapi dan dipikirkan
alternatif pemecahannya, terutama:
1. Amandemen UUD 45 yang sarat kontroversial; baik filosofis-ideologis bukan sebagai
jabaran dasar negara Pancasila, juga secara konstitusional amandemen cukup
memprihatinkan karena berbagai konflik kelembagaan. Berdasarkan analisis demikian
berbagai kebijaksanaan negara dan strategi nasional, dan sudah tentu program nasional
mengalami distorsi nilai ---dari ajaran filsafat Pancasila, menjadi praktek budaya
kapitalisme-liberalisme dan neo-liberalisme---. Terutama demokrasi liberal dan
ekonomi liberal……..bermuara sebagai supremasi neo-imperialisme!
2. Elite reformasi dan kepemimpinan nasional hanya mempraktekkan budaya demokrasi
liberal atas nama HAM; yang aktual dalam tatanan dan fungsi pemerintahan negara
(suprastruktur dan infrastruktur sosial politik) hanyalah: praktek budaya oligarchy,
plutocracy.......bahkan sebagian rakyat mempraktekkan budaya anarchy (anarkhisme)!
3. Rakyat Indonesia mengalami degradasi wawasan nasional ---bahkan juga degradasi
kepercayaan atas keunggulan dasar negara Pancasila, sebagai sistem ideologi
nasional---. Karenanya, elite reformasi mulai pusat sampai daerah mempraktekkan
budaya kapitalisme-liberalisme dan neo-liberalisme. Jadi, rakyat dan bangsa Indonesia
mengalami erosi jatidiri nasional!
4. NKRI sebagai negara hukum, dalam praktek justru menjadi negara yang tidak
menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila – UUD 45. Praktek dan
“budaya” korupsi makin menggunung, mulai tingkat pusat sampai di berbagai daerah:
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kekayaan negara dan kekayaan PAD bukan dimanfaatkan
demi kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, melainkan dinikmati oleh elite reformasi.
Demikian pula NKRI sebagai negara hukum, keadilan dan supremasi hukum; termasuk
HAM belum dapat ditegakkan.
5. Tokoh-tokoh nasional, baik dari infrastruktur (orsospol), maupun dalam suprastruktur
(lembaga legislatif dan eksekutif) hanya berkompetisi untuk merebut jabatan dan
kepemimpinan yang menjanjikan (melalui pemilu dan pilkada). Berbagai rekayasa sosial
politik diciptakan, mulai pemekaran daerah sampai usul amandemen UUD 45 (tahap V)
MNS, Lab. Pancasila UM16
sekedar untuk mendapatkan legalitas dan otoritas kepemimpinan demi kekuasaan.
Sementara kondisi nasional rakyat Indonesia, dengan angka kemiskinan dan
pengangguran yang tetap menggunung belum ada konsepsi alternatif strategis
pemecahannya. Kondisi demikian dapat melahirkan konflik horisontal dan vertikal,
bahkan anarchisme sebagai fenomena sosio-ekonomi-psikologis rakyat dalam wujud
stress massal dan anarchisme!
6. Pemujaan demokrasi liberal atas nama kebebasan dan HAM telah mendorong
bangkitnya primordialisme kesukuan dan kedaerahan. Mulai praktek otoda dengan
budaya negara federal sampai semangat separatisme. Fenomena ini membuktikan
degradasi nasional telah makin parah dan mengancam integritas mental ideologi
Pancasila, integritas nasional dan integritas NKRI, dan integritas moral (komponen
pimpinan, manusia, bangsa!)
7. Momentum pemujaan kebebasan (neo-liberalisme) atas nama demokrasi dan HAM,
dimanfaatkan partai terlarang PKI untuk bangkit. Mulai gerakan “pelurusan sejarah” ---
terutama G.30S/PKI--- sampai bangkitnya neo-PKI sebagai KGB melalui PRD dan
Papernas. Mereka semua melangkahi (baca: melecehkan Pancasila – UUD 45) dan
rambu-rambu (= asas-asas konstitusional) yang telah berlaku sejak 1966, terutama:
a. Bahwa filsafat dan ideologi Pancasila memancarkan integritas sebagai sistem filsafat dan
ideologi theisme-religious. Artinya, warga negara RI senantiasa menegakkan moral
dan budaya politik yang adil dan beradab yang dijiwai moral Pancasila
berhadapan dengan separatisme ideologi: marxisme-komunisme-atheisme yang
diperjuangkan neoPKI / KGB dan antek-anteknya.
b. UUD Proklamasi seutuhnya memancarkan nilai filsafat Pancasila: mulai
Pembukaan, Batang Tubuh (hayati: Pasal 29) dan Penjelasan UUD 45.
c. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 dan dikukuhkan Tap MPR RI No. I/MPR/2003
Pasal 2 dan Pasal 4.
d. Tap MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; dan
e. Undang Undang No. 27 tahun 1999 tentang Keamanan Negara ( yang direvisi,
terutama Pasal 107a—107f).
Perhatikan dan hayati isi nilai dalam skema 5
Praktek dan Budaya Neo-Liberalisme Menggoda dan Melanda NKRI
MNS, Lab. Pancasila UM17
Dunia postmodernisme makin menggoda dan melanda dunia melalui politik supremasi
ideologi. Kita semua senang dan bangga, menikmati kebebasan dan keterbukaan atas nama
demokrasi dan HAM, tanpa menyadari bahwa nilai-nilai neoliberalisme menggoda dan melanda
sehingga terjadi degradasi wawasan nasional, sampai degradasi mental dan moral sebagian
rakyat bahkan elite dalam era reformasi.
Sebagian elite reformasi bangga dengan praktek reformasi yang memuja kebebasan
(=liberalisme) atas nama demokrasi (demokrasi liberal) dan HAM (HAM yang dijiwai
individualisme, materialisme, sekularisme) sehingga rakyat Indonesia masih terhimpit dalam
krisis multi dimensional.
Harapan berbagai pihak dengan alam demokrasi dan keterbukaan, nasib rakyat akan dapat
diperbaiki menjadi lebih sejahtera dan adil sebagaimana amanat Pembukaan UUD 45 : “ ........
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa .... “ dapat terlaksana, dalam
makna SDM Indonesia cerdas dan bermoral! Tegasnya, bukan euforia reformasi dengan
budaya demokrasi neo-liberal dalam praktek oligarchy, plutocracy dan
anarchy…….berwujud konflik horisontal…..degradasi wawasan nasional dan moral
(korupsi menggunung) dapat bermuara disintegrasi bangsa dan NKRI.
Sesungguhnya, dalam era reformasi yang memuja kebebasan atas nama demokrasi dan
HAM, ternyata ekonomi rakyat makin terancam oleh kekuasaan neoimperialisme melalui
ekonomi liberal. Analisis ini dapat dihayati melalui bagaimana politik pendidikan nasional (UU
RI No: 9 tahun 2009 tentang BHP sebagai kelanjutan PP No. 61 / 1999) yang membuat
rakyat miskin makin tidak mampu menjangkau.
Bidang sosial ekonomi, silahkan dicermati dan dihayati Perpres No. 76 dan 77 tahun
2007 tentang PMDN dan PMA yang tertutup dan terbuka, yang mengancam hak-hak
sosial ekonomi bangsa !
Demokrasi liberal dengan biaya amat mahal beserta social cost yang cukup
memprihatinkan ---konflik horisontal, sampai anarkhisme yang bermuara disintegrasi bangsa ---
adalah tragedi penyimpangan elite reformasi dalam menegakkan sistem kenegaraan Pancasila!
C. Kebijaksanaan dan Strategi Nasional : Pendidikan dan Pembudayaan Filsafat Pancasila
dan Ideologi Nasional
Sesungguhnya sub thema ini adalah aktualisasi pembudayaan ontologis-epistemologis-
axiologis filsafat Pancasila seutuhnya demi integritas SDM Indonesia Raya dan Sistem
Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45.
MNS, Lab. Pancasila UM18
Demi tegaknya integritas nilai filsafat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
nasional ---dan tegaknya integritas Sistem Kenegaraan Pancasila--- negara berkewajiban
melaksanakan amanat Pendidikan dan Pembudayaan Filsafat Pancasila dan Ideologi
Nasional.
Demi SDM warganegara NKRI sebagai generasi penerus, penegak dan bhayangkari negara
Pancasila wajarlah semua rakyat warga bangsa Indonesia Raya menghayati dan mengamalkan
filsafat Pancasila (sebagai filsafat hidup, dasar negara, ideologi negara!). Visi-Misi demikian
makin mendesak sebagai kesiapan Ketahanan Nasional menghadapi TANTANGAN
GLOBALISASI-LIBERALISASI DAN POSTMODERNISME sebagai terlukis dalam
skema 5.
Pembudayaan dilaksanakan mulai dan melalui keluarga, media komunikasi (cetak dan
elektronika) dengan program : Mimbar Nasional Filsafat Pancasila.
Program dimaksud sinergis dengan peningkatan program Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKN) mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah! Khusus untuk
Pendidikan Tinggi juga dikembangkan matakuliah : Filsafat Pancasila sebagai Ideologi
Nasional.
Amanat pendidikan dan pembudayaan Filsafat Pancasila sebagai Ideologi Nasional sejiwa
dengan visi-misi yang diamanatkan Pembukaan UUD Proklamasi 45 : “......memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ........” yang dijabarkan sebagai : nation
and character building. Karenanya, menjadi kewajiban moral dan konstitusional (imperative)
untuk kita laksanakan.
Guna melaksanakan visi-misi ini secara memadai, tenaga pembina dan dosen perlu
dipersiapkan; termasuk : kurikulum dan kepustakaannya.
MNS, Lab. Pancasila UM19
Negara berkewajiban membentuk Kelembagaan yang melaksanakan visi-misi Pendidikan dan Pembudayaan Filsafat Pancasila; dengan alternatif : lintas kelembagaan Departemental dan Non Departemental, terutama : Depdiknas, Depag, Depdagri; Lemhannas, Wantannas, LIPI; Meneg. Pemuda dan Olah Raga, Menkominfo.Kelembagaan dimaksud dapat bekerjasama dan atau dibantu oleh berbagai PTN-PTS yang diperlukan.
P E N U T U P
Berdasarkan uraian ringkas makalah Sistem Filsafat Pancasila secara mendasar dapat
dirumuskan pokok-pokok pikiran berikut :
1. Sistem filsafat Pancasila adalah bagian dari sistem filsafat Timur yang memancarkan integritas
martabatnya sebagai sistem filsafat theisme-religious. Ajaran filsafat Pancasila yang
dikembangkan sebagai sistem ideologi nasional dikembangkan dan ditegakkan dalam integritas
sistem kenegaraan Pancasila (sebagai terjabar dalam UUD Proklamasi 45).
2. Filsafat Pancasila sebagai asas kerokhanian bangsa dan NKRI memberikan integritas
keunggulan sistem kenegaraan Indonesia Raya.
Bahwa sesungguhnya UUD Negara adalah jabaran dari filsafat negara Pancasila sebagai
ideologi nasional (Weltanschauung); asas kerokhanian negara dan jatidiri bangsa.
Karenanya menjadi asas normatif-filosofis-ideologis-konstitusional bangsa; menjiwai dan
melandasi cita budaya dan moral politik nasional, sebagai terjabar dalam asas normatif-
filosofis-ideologis-konstitusional:
a. Negara kesatuan, negara bangsa (nation state, wawasan nasional dan wawasan nusantara:
sila III), ditegakkan sebagai NKRI.
b. Negara berkedaulatan rakyat (= negara demokrasi: asas normatif sila IV).
c. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang
adil dan beradab (sila I-II) sebagai asas moral kebangsaan dan kenegaraan RI; ditegakkan
sebagai budaya dan moral (manusia warga negara) politik Indonesia.
d. Negara berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat): asas supremasi hukum demi keadilan dan
keadilan sosial: oleh semua untuk semua (sila I-II-IV-V); sebagai negara hukum Pancasila.
e. Negara berdasarkan asas kekeluargaan (paham persatuan: negara melindungi seluruh
tumpah darah Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia, negara mengatasi paham golongan
dan paham perseorangan: sila III-IV-V) dijiwai dan dilandasi sila I-II; dan ditegakkan dalam
sistem ekonomi Pancasila, sebagai demokrasi ekonomi dan pemberdayaan rakyat sebagai
SDM subyek penegak integritas NKRI.
3. Dinamika globalisasi-liberalisasi dan postmodernisme bermuara supremasi (ideologi neo-
liberalisme) sebagai neo-imperialisme, menjadi tantangan nasional yang mengancam integritas
sistem kenegaraan Pancasila; sekaligus integritas mental-moral-SDM Indonesia masa depan!.
Tantangan ini makin mendesak karena sinergis dengan fenomena kebangkitan neo-PKI / KGB
MNS, Lab. Pancasila UM20
dalam NKRI yang “cucitangan” atas tanggung jawab G 30 S / PKI ---dengan dalih : pelurusan
sejarah---
4. Secara ontologis-axiologis era reformasi jauh menyimpang dari kaidah fundamental filsafat
Pancasila dan ideologi Pancasila sebagai diamanatkan UUD Proklamasi 45 --- yang telah diubah
menjadi UUD 2002 ---. Karenanya, pemerintah dan elite reformasi mempraktekkan budaya dan
moral demokrasi liberal, ekonomi liberal ......bahkan memuja kebebasan (=liberalisme),
demokrasi liberal (bukan demokrasi berdasarkan moral Pancasila); atas nama HAM (HAM yang
individualistik, yang dipropagandakan oleh USA sementara fenomena sosial politik global
mereka menindas HAM, dengan menjajah beberapa negara Timur Tengah : seperti Irak .... dan
Afghanistan ! ). Fenomena demikian menunjukkan HAM mereka hanyalah propaganda H A M
P A !
5. Dinamika neo-liberalisme dan neo-imperialisme dalam era postmodernisme ---termasuk era
reformasi--- menggoda dan melanda bangsa-bangsa, termasuk Indonesia ! Bilamana kita tidak
tegak-tegar dengan integritas nilai filsafat Pancasila, rakyat kita mengalami degradasi
nasional ...... bahkan degradasi mental dan moral (theisme-religious menjadi sekularisme;
bahkan materialisme-kapitalisme-individualisme dan atheisme!) Fenomena demikian bermuara
sebagai bencana nasional, tragedi moral dan peradaban bangsa-bangsa masa depan!
6. Multikrisis dimensional nasional dalam NKRI belum teratasi, kita dihimpit dengan global crisis
financial dari negara adidaya (USA dan UE) yang dapat memacu politik supremasi neo-
imperialisme dari ideologi neo-liberalisme !
7. Adalah kewajiban nasional, bahkan kewajiban moral kita semua --- terutama elite reformasi dan
Pemerintah --- untuk merenung dan mawasdiri sebagai audit nasional, khususnya sebagai audit
reformasi! Maknanya, apakah kita sudah sungguh-sungguh setia dan bangga dengan sistem
kenegaraan Pancasila sebagai diamanatkan PPKI dalam UUD Proklamasi 45; ataukah kita telah
tergoda dan terlanda oleh “kejayaan” negara liberalisme-kapitalisme --- sehingga kita ikut
membudayakan demokrasi liberal dan ekonomi liberal (mungkin juga mental dan moral liberal).
Demikian sebagai bahan pertimbangan dan renungan.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mengayomi dan memberkati bangsa Indonesia dalam
integritas sistem kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45.
Malang, 20 Mei 2009Laboratorium PancasilaUniversitas Negeri Malang (UM)Ketua,
Prof. Dr. Mohammad Noor Syam, SH(Guru Besar Emiritus UM)
MNS, Lab. Pancasila UM21
Kepustakaan:
Al-Ahwani, Ahmad Fuad 1995: Filsafat Islam, (cetakan 7), Jakarta, Pustaka Firdaus (terjemahan
pustaka firdaus).
Ary Ginanjar Agustian, 2003: Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual
ESQ, Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, (edisi XIII), Jakarta, Penerbit Arga
Wijaya Persada.
_________________ 2003: ESQ Power Sebuah Inner Journey Melalui Al Ihsan, (Jilid II),
Jakarta, Penerbit ArgaWijaya Persada.
Avey, Albert E. 1961: Handbook in the History of Philosophy, New York, Barnas & Noble, Inc.
Center for Civic Education (CCE) 1994: Civitas National Standards For Civics and Government,
Calabasas, California, U.S Departement of Education.
Huston Smith, 1985: The Religions of Man, (Agama-Agama Manusia, terjemah oleh : Saafroedin
Bahar), Jakarta, PT. Midas Surya Grafindo.
Kartohadiprodjo, Soediman, 1983: Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila, cetakan ke-4, Bandung,
Penerbit Alumni.
Kelsen, Hans 1973: General Theory of Law and State, New York, Russell & Russell
McCoubrey & Nigel D White 1996: Textbook on Jurisprudence (second edition), Glasgow, Bell &
Bain Ltd.
Mohammad Noor Syam 2007: Penjabaran Fislafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai
Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional), disertasi edisi III, Malang,
Laboratorium Pancasila.
------------------ 2000: Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (Wawasan Sosio-Kultural,
Filosofis dan Konstitusional), edisi II, Malang Laboratorium Pancasila.
Murphy, Jeffrie G & Jules L. Coleman 1990: Philosophy of Law An Introduction to
Jurisprudence, San Francisco, Westview Press.
Nawiasky, Hans 1948: Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe,
Zurich/Koln Verlagsanstalt Benziger & Co. AC.
Notonagoro, 1984: Pancasila Dasar Filsafat Negara, Jakarta, PT Bina Aksara, cetakan ke-6.
MNS, Lab. Pancasila UM22
Radhakrishnan, Sarpavalli, et. al 1953: History of Philosophy Eastern and Western, London,
George Allen and Unwind Ltd.
UNO 1988: HUMAN RIGHTS, Universal Declaration of Human Rights, New York, UNO
UUD 1945, UUD 1945 Amandemen, Tap MPRS – MPR RI dan UU yang berlaku. (1966; 2001,
2003) dan PP RI No. 6 tahun 2005.
Wilk, Kurt (editor) 1950: The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, New York,
Harvard College, University Press.
MNS, Lab. Pancasila UM23
LAMPIRAN :
Untuk lebih memahami HAM berdasarkan ajaran Filsafat Pancasila, dilengkapi dengan studi
perbandingan dengan ajaran HAM berdasarkan Teori Natural Law (teori hukum alam) yang
dianut ideologi Liberalisme-Kapitalisme dan dengan ajaran HAM berdasarkan Filsafat
Idealisme Murni (Hegel) yang dianut ideologi marxisme-komunisme-atheisme; perhatikan
skema terlampir;
HAM BERDASARKAN FILSAFAT PANCASILA
(Asas Keseimbangan HAM dan KAM)
MNS, Lab. Pancasila UM24
1. Hak Hidup = Life2. Hak Kemerdekaan = Liberty3. Hak Milik = Property
+1. Hak Pribadi (Personal rights) = hak
hidup, beragama, berkeluarga (cinta).2. Hak Ekonomi (Economical rights) = hak
memiliki, bekerja dan usaha, hidup-sejahtera, kontrak kerja.
3. Hak Hukum (Legal rights) = hak mendapat kewarganegaraan, hak mendapat keadilan, hak membela diri, praduga tak bersalah.
4. Hak Politik (Political rights) = hak berserikat-berkumpul, menyatakan pendapat lisan & tertulis, hak memilih & dipilih, hak suaka politik.
5. Hak Sosial-budaya (Social-cultural rights) = hak mendapat & memilih pendidikan, hak menikmati seni, hak cipta (HAKI), hak menikmati mode.
Manusia
Hak Asasi Manusia (HAM) Kewajiban Asasi Manusia (KAM)
HAM berdasarkan filsafat Pancasila (1 - 7), termasuk HAKI dilandasi asas KAM:
1. Kewajiban mengakui dan menerima bahwa Allah Yang Maha Esa adalah Maha dan Sumber alam semesta, termasuk manusia.
2. Kewajiban mengakui dan menerima Kedaulatan Allah Yang Maha Berdaulat (Kuasa) atas semesta, termasuk nasib manusia.
3. Kewajiban berkhidmat (berterima kasih/bersyukur) kepada Allah Yang Maha Rahman (dan mencintai Allah dan agama yang diamanatkan-Nya).
4. Kewajiban setia dan bangga kepada bangsa negaranya; kewajiban setia ideologi dan konstitusi.
5. Kewajiban bela negara, dan membayar pajak.
Skema 6 (MNS, 2000: 85 – 98)
MNS, Lab. Pancasila UM25
HAM berdasarkan filsafat Pancasila (meliputi asas fundamental 1 - 7) dijiwai dan dilandasi asas keseimbangan HAM dan KAM sebagai asas moral sistem filsafat Pancasila yang beridentitas theisme-religious.
Asas HAM dan Substansi HAM di atas, adalah pokok-pokok ajaran HAM berdasarkan teori Hukum Alam (Natural theory) yang dianut negara Barat (liberalisme-kapitalisme)
HAM BERDASARKAN FILSAFAT PANCASILA
(DALAM BANDINGAN DENGAN: TEORI NATURAL LAW & TEORI HEGEL)
(MNS, 1983 – 1993; 2003)
skema 7
Catatan:
Dalam filsafat Islam, sesungguhnya HAM (hidup, kemerdekaan dan hak milik) sebagai anugerah
“hanyalah” untuk manusia secara universal. Martabat mulia dan agung manusia, pada hakikatnya
berwujud integritas keimanan sebagai martabat kerokhanian manusia. Keimanan (dan ketakwaan)
inilah sesungguhnya yang manjadi mahkota dan integritas kemuliaan martabat manusia di
hadapan Maha Pencipta dan Maha Berdaulat Jadi, kategori keimanan adalah anugerah dan
amanat khusus bagi pribadi manusia yang setia dengan komitmen kerokhaniannya, sebagaimana
dimaksud (Q 7: 172; dan 49: 17; 51: 56).
Sesungguhnya, hakekat HAM dalam asas keseimbangan dengan HAM ialah kemuliaan martabat
manusia jasmani-rohani, dan dunia-akhirat. Hakekat demikian menjamin martabat HAM
yang hidup dengan kerohaniannya dalam alam keabadian (akhirat), yang dipercaya umat
beragama (sekaligus sebagai pengamalan Dasar Negara Pancasila, sila I dan II).
MNS, Lab. Pancasila UM
Allah Maha Pencipta Semesta, termasuk umat manusia, Allah Yang Maha Berdaulat dan Maha Pengayom
(Maha Rahman dan Rahim)
HAM = ANUGERAH untuk disyukuri, dinikmatiHak hidup, sekaligus sebagai AMANAT Kemerdekaan, (= Kewajiban Asasi Manusia/KAM) Hak Milik
Asas HAM seimbang dengan KAMNKRI sebagai Sistem Negara Berkedaulatan Rakyat, dan
Sistem Negara Hukum (Rechtsstaat)
HEGEL THEORYSumber HAM = Tuhan (God)Life, Liberty & PropertyFor humankind, collectivity, State (Theocratism, Etatism) for State as Represents of God Idea.-------------------------------------Dijiplak dan diterapkan Karl Marx dalam Sistem Kedaulatan Negara (Etatisme, Atheisme, Totalitarianisme)
NATURAL LAW
Sumber HAM = Alam SemestaLifeLibertyProperty
For Men as IndividualityDitegakkan dalam sistem demokrasi liberal – kapitalisme:Individualisme, Secularisme, Pragmatisme