fh.unram.ac.id€¦ · Web viewwith only 4 (four) cases. In 2018 there was an increase of 46 cases. The obstacles faced by the Dompu Police Narcotics Investigation Unit include Law

i

TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN

(STUDI WILAYAH HUKUM POLRES DOMPU)

JURNAL ILMIAH

Oleh :

MUHAMMAD NUR SAHRONI

NIM :D1A 114 161

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS MATARAM

MATARAM2018

ii

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

PROSES PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN

(STUDI WILAYAH HUKUM POLRES DOMPU)

Oleh :

MUHAMMAD NUR SAHRONI

NIM :D1A 114 161

Menyetujui,

Pada Tanggal...............

Pembimbing Pertama

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH

NIP. 19560705 198403 2 001

iii

PROSES PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN

(STUDI WILAYAH HUKUM POLRES DOMPU)

MUHAMMAD NUR SAHRONI

D1A 114 161FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh Sat Resnarkoba Polres Dompu dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik Polres Dompu dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan oleh Sat Resnarkoba Polrespadatahun 2015 terdapat 5 (lima) kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 15 (lima belas) kasus mengalami peningkatan sebanyak 10 (sepuluh) kasus. Padatahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hanya 4 (empat) kasus. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 46 kasus .Kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Dompu meliputi Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat dan faktorkebudayaan.

Kata Kunci :Arrest, Criminal act, Narcotics, investigation

ARREST PROCESS ONSUSPECT OF CRIMINAL ACTION OF NARKOTICS

AT INVESTIGATION LEVEL

(STUDY OF THE LEGAL REGION OF POLICE RESORT DOMPU)

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the process of carrying out arrests of narcotics criminal offenders by the Dompu District Police Sub-dept. And to find out the obstacles faced by the Dompu Regional Police investigator in arresting suspected drug offenders. This study uses empirical legal research, with a legal, conceptual, case and sociological approach. The results of the study showed that the arrest of suspected narcotics crimes at the investigation level by the District Police Resnarkoba in 2015 had 5 (five) cases and in 2016 15 (fifteen) cases had increased by 10 (ten) cases. In 2017 there was a decline from the previous year

iv

with only 4 (four) cases. In 2018 there was an increase of 46 cases. The obstacles faced by the Dompu Police Narcotics Investigation Unit include Law Enforcement Factors, Supporting Facilities or Facilities Factors, Community Factors and cultural factors.

Keywords: Arrest, Crime, Narcotics, Investigation

v

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal

ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan

hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia,

diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai

pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada

masyarakatNegara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal

ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan

hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia,

diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai

pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada

masyarakat1

Fenomena kejahatan Narkoba di Indonesia merupakan suatu kajian

yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara

internasional.Penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lepas dari peran peredaran

narkotika yang semakin meluas di dalam masyarakat dan membentuk jaringan

yang berakar. Peredaran narkotika juga tidak lepas dari indikasi bahwa 1 Wawan Tunggal Alam. Memahami Profesi hukum: hakim, jaksa, polisi, dan konsultan hukum.jakartaMilenia Populer,2004.hlm.67

vi

dikendalikannya peredaran narkotika di Indonesia oleh jaringan internasional,

sebab hampir 70 persen narkotika yang beredar di dalam negeri merupakan

kiriman dari luar negeri2

Dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, kepolisian mempunyai

kewenangan sebagaimana, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang narkotika, Kepolisian berwenang mencegah dan memberantas

penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekusor narkotika. Selain itu

Kepolisian dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau,

mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan

terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota

masyarakat. Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, kepolisian diberi

kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap

penyalahgunaan,peredaran narkotika, dan prekusor narkotika beserta dengan

kewenangan yang dimiliki penyelidik dan penyidikseperti penangkapan selama 3

x 24 jam dan dapat diperpanjang 3×24 jam ditambah penyadapan.3

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia yang

mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan

perlindungan dan kesejahteraan terhadap masyarakat melalui berbagai kebijakan

yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Upaya pencegahan

dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika sehingga

2 Juliana lisa Narkoba dan psikotropika nuha medika,Yogyakarta, 2017.hlm.343 Satjipto Raharjo, , Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm.53.

vii

masalah narkotika ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang

buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat

penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di

tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom

kehidupan dalam masyarakat

Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan penangkapan terhadap

tersangka tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan oleh Sat Resnarkoba

Polres Dompu dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik Polres

Dompudalam melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana

narkotika.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan lokasi

penelitian di Satuan Reserse Narkoba Polres Dompu.Penelitian hukum empiris

adalah dengan cara melihat dan mengkaji secara langsung fenomena dalam

masayarakat dan penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan.

penelitian empiris dilakukan pada data yang di peroleh dari lapangan atau biasa

disebut data lapangan, metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan

Undang-undang (Statute Approach), Pendekatan konseptual (Conseptual

Approach), Pendekatan kasus ( Casse Approach) dan Pendekatan sosiologis.

Sumber Dan Jenis Data

viii

Sumber Data

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber untuk mendapatkan data guna

untuk membahas permasalahan yang ada, yaitu:

Data Lapangan

Dalam penelitan yang bersifat empirik perlu dilakukan wawancara, guna

untuk mendapatkan data yang terukur dan akurat.Yaitu suatu bentuk

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian

lapangan dengan cara mendatangi instansi-instansi yang ada kaitannya

atau berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian

dengan menggunakan teknik wawancara. Untuk memperoleh data

lapangan tersebut maka penyusun menetapkan lokasi penelitian yaitu di

Polres Dompu

Data Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji berbagai

literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti buku, tulisan ilmiah,

dan karya ilmiah lainnya yang ada dalam kepustakaan yang berkaitan

dengan masalah yang diangkat.4

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

4 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Cet. 7, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 138. Amirudin dan Asikin, Op.cit., hlm. 133

ix

Data Primer, yaitu jenis data yang diperoleh dari sumber utama, yaitudata

lapangan yang dapat dilakukan melalui penelitian lapangan dengan

melakukan wawancara.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur,

peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana. Yang terdiri

dari:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang berasal

dariundang undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari bahan

hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil

karya para pakar hukum yang berkaitan dengan skripsi ini.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti kamus-kamus hukum dan kamus Besar Bahasa

Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah

dengan berbagai tahap sebagai berikut:

x

Studi Lapangan

Dalam penelitan yang bersifat empirik perlu dilakukan wawancara,

guna untuk mendapatkan data yang terukur dan akurat.Pengumpulan data

dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden,

yang mana responden adalah orang yang menjadi sumber data dan

penelitian, dalam hal ini yaitu Kasat Narkoba Polres Dompu

Studi Kepustakaan

Data kepustakaan dikumpulkan dengan cara membaca dan

mempelajari literatur berupa buku-buku pendapat para sarjana hukum

dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok masalah, setelah terkumpul

kemudian dicatat serta disusun secara sistimatis.

Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode

analisis kualitatif. Winarno mengemukakan bahwa analisis kualitatif

adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil

penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubunggan

antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis.Seluruh

bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya

dianalisis dengan menggunakan analisis preskriptif, yaitu analisis yang

dilakukan dengan argumentasi atas hasil penelitian dengan memberikan

preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang

seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum,yang

xi

selanjutnya dikaitkan dengan konsep dan teori terkait untuk mendapatkan

kejelasan terhadap masalah yang diteliti melalui penalaran hukum,

sistemik dan runtut dengan mengabstraksikan peraturan perundangan

terkait. Oleh karena itu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan

perundangundangan yang terkait dengan narkotika dan penangkapan

dianalisa dan ditelaah dengan data yang diperoleh dari Polres Dompu,

sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya

xii

II. PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksaan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada

Tingkat Penyidikan Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Dompu

Berdasarkan maraknya kasus tindak pidana narkotika yang ada di

Kabupaten Dompu Bapak Ipda Adhar (Kasat Sat Res Narkoba Polres Dompu)

menjelaskan daerah-daerah yang sering dilakukan operasi penangkapan pelaku

tindak pidana narkotika yaitu di lokasi pariwisata pantai Lakey yang berada di

Kecamatan Hu’u, Kecamatan Kempo, Kecamatan Manggelewa, Kecamatan

Woja, Kecamatan Dompu lebih khususnya di Kelurahan Simpasai, Kelurahan

Potu, Kelurahan Bada.

Bapak Ipda Adhar (Kasat Sat Res Narkoba Polres Dompu) Juga

menjelaskan:

“Keluar masuk masuknya narkotika di Kabupaten Dompu yaitu melalui jalur darat di ambil langsung menggunakan mobil pribadi atau paket yang dikirim melalui bus malam.Bapak Ipda Adhar juga menjelaskan bahwa Kepolisian Resort Dompu pada hari Sabtu 18 agustus 2018 berhasil menangkap pelaku pengedar narkotika di jalan raya Sumbawa-Dompu membawa golongan narkotika jenis shabu seberat 233,43 gram dan pil ekstasi sebanyak 35 butir, dari keterangan pelaku narkotika tersebut akan diedarkan di Kabupaten dan Dompu Kabupaten Bima. Kejahatan narkotika ini merupakan kejahatan antar daerah yaitu Mataram ke Dompu, Sumbawa ke Dompu, Bima ke Dompu”

xiii

Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Tindak Pidana Narkotika DiKabupaten

Dompu

2015 2016 2017 20180

5

10

15

20

25

30

35

KasusTersangka

Sesuai dengan data pada tabel di atas maka dapat di uraikan bahwa dari

tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 tindak pidana narkotika di Kabupaten

Dompu yang ditangani Polres Dompu semakin meningkat. Pada tahun 2015

terdapat 5 (lima) kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 15 (lima belas) kasus

mengalami peningkatan sebanyak 10 (sepuluh) kasus. Pada tahun 2017

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hanya 4 (empat) kasus.Pada tahun

2018 mengalami peningkatan sebanyak 46 kasus.

Penanganan kasus narkoba oleh Kepolisian didasarkan adanya laporan atau

pengaduan dari masyarakat, atau mungkin Polisi mengetahui sendiri adanya

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Polres Dompu, 2028

xiv

tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba yang diterima oleh sentral

pelayanan Kepolisian. Kemudian berkas laporan tersebut segera dilimpahkan ke

penyidik, untuk tingkat Polres kepada Kasat Reserse, sedangkan untuk tingkat

Polsek kepada Kapolsek atau Kanit Reserse Intel. Selanjutnya penyidik akan

mempelajari kasus yang ada. dengan mengetahui jenis perkara yang ada, maka

penyidik akan memulai tindakan penyidikan. Hal tersebut dilakukan dengan

memperhatikan tempat kejadian perkara (TKP) dan identifikasi di

lapangan.Apabila kasus tersebut memerlukan olah TKP dari olah TKP tersebut

Polisi langsung mengadakan upaya penyidikan, dengan memperhatikan

keterangan-keterangan dari orang yang dianggap tahu atau yang diduga

mengetahui, mencari instrumen atau alat-alat yang dipakai oleh tersangka dan

sebagainya.Hal tersebut digolongkan ke tahap penyelidikan sebelum dilakukan

penyidikan oleh penyidik.

Ipda Adhar selaku Kasat Narkoba Polres Dompu dalam penanganan kasus

telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. PenangkapanDengan surat perintah penangkapan Nomor : SPKap/174/V/2012/

Reskrim, tanggal 12 Mei 2018, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Jaitun Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPKap/174/V/2012/Reskrim, tanggal 10 Mei 2018 dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

Setelah dilakukan penangkapan, Ipda Adhar Kasat narkoba Polres Dompu melakukan pengambilan urine terhadap tersangka Jaitun pada tanggal 12 Mei 2018 dan telah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Urinenya.

Berkenaan dengan hal tersebut maka penyidik dalam melakukan penangkapan harus dilandasi keyakinan adanya presumption of guilt. Hal ini berarti bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap ,

xv

maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

2. Penggeledahan Penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah

Penggeledahan yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP. Dah/02/V/2012/Reskrim, tanggal, 12 Mei 2018, telah dilakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh tersangka Jaitun di Lingkungan Monta baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dan telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahannya. Berdasarkan kegiatan penggeledahan tersebut diatas telah dibuatkan Surat Laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan Nomor : B/02.a/V/2012/Reskrim, tanggal 16 Mei 2018,

3. Penyitaan Alat-alat atau barang-barang yang di temukan pada saat penggeledahan

diamankan atau diadakan penyitaan.Adapun maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka penyidik harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/91/V/2012/Reskrim, tanggal 12 Mei 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 0,9 gram shabu-shabu. Apabila penyidik akan menyita suatu barang, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan.

Berdasarkan kegiatan penyitaan tersebut diatas telah dibuatkan Surat Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor : B/91.b/V/2012/Reskrim, tanggal 16 Mei 2018.

Berdasarkan uraian data di atas, maka penangkapan dilakukan

berdasarkan ketentuan KUHAP, yang di atur dalam Pasal 16 sampai dengan

Pasal 19.

xvi

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Penyidik Polres Dompu Dalam Proses

Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika.

Merujuk pada pandangan Soerjono Soekanto didalam bukunya “Faktor

Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” adalah: faktor hukum, faktor

penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan

faktor kebudayaan.5Merujuk pada pandangan Soerjono Soekanto tersebut,

berdasarkan hasil penelitian ditemukan faktor-faktor yang menghambat adalah

faktor hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor

kebudayaan. Lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan

perangkat keras,6Bapak Ipda Adhar selaku Kasat Reserse Narkoba, yang

menyatakan bahwa:

“Selama ini dana yang digunakan untuk kegiatan penangkapan tindak pidana narkotika masih kurang, sehingga upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Dompu belum maksimal, padahal kasus tersebut sangat mengkhawatirkan dan meresahkan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara cepat. Kepolisian Resort Dompu sangat mengharapkan partisipasi dari pemerintah dari segi penyediaan dana yang lebih besar lagi guna memaksimalkan upaya pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkotika, sehingga daerah Kabupaten Dompu dapat terbebas dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika.”7

5 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cet.Ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 42

6Ibid.7 Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Adhar selaku Kasat Satuan Reserse Narkoba,

Polres Dompu Hari Kamis 14 September 2018

xvii

2. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai

kedamaian di dalam masyarakat.Setiap warga masyarakat atau kelompok

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,

atau kurang.Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Faktor masyarakat diungkapkan oleh Ipda Adhar selaku Kasat, dalam

wawancara yaitu::

“Kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan dan amu terlibat menjadi kendala yang sangat penting, karena upaya penanggulangan kejahatan tidak akan maksimal jika tidak diimbangi oleh kesadaran masyarakat, serta upaya masyarakat untuk membantu pemberantasan, kami memberikan pengertian berdasarkan aturan, tapi susah juga bagi Kepolisian, disatu sisi kami dituntut untuk memberantas, tapai masyarakat juga harus ambil bagian, seperti mealporkan, atau peduli dengan gejal-gejala penyalahgunaan”.8

Lebih lanjut menurut Ipda Adhar Kasat Narkoba Polres Dompu:

“Kendala saat di lapangan yaitu jarang masyarakat yang mau menginformasikan tentang pengguna narkotika kepada polisi, biasanya petugas mencari informasi sendiri dengan jalan surveillence penyidikan yaitu dengan cara penyamaran, mencari informasi yaitu dengan orang umum atau awam dengan menjadikan orang tersebut informan untuk mendapatkan informasi. Masyarakat Kabupaten Dompu pemahaman yang masih kurang terhadap bahaya dari penyalahgunaan narkotika dan sanksi hukum yang akan dijatuhkan terhadap.”

8 Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Adhar selaku Kasat Satuan Reserse Narkoba, Polres Dompu Hari Kamis 14 September 2018

xviii

Selain itu, upaya penegakan hukum tidak bisa dilimpahkan sepenuhnya

pada fungsi hukum pidana yang identitik sebagai alat menindak pelaku

kejahatan dalam fungsinya yang represif.Upaya menjaga ketertiban dan

keamanan merupakan upaya dari keseluruhan komponen, baik lembaga

pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan.Peningkatan ekonomi

melalui pembukaan lapangan kerja baru oleh Pemerintah ataupun kebijakan-

kebijakan yang mengarahkan pada pemerataan ekonomi masyarakat

merupakan unsur terpenting dalam menekan tindak pidana narkotika.

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang

menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang

dilarang.

Ipda Adhar menambahkan menyatakan:

“Budaya masyarakat disini sangat kuat, umumnya takut melapor karena takut repot atau anggapannya nanti ditangkap, budaya tidak mau tahu ini yang menjadi kendala mencari saksi atau informan, sehingga dalam penangan kasus harus hati-hati.”9

III. PENUTUP9 Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Adhar selaku Kasat Satuan Reserse Narkoba,

Polres Dompu Hari Kamis 14 September 2018

xix

Kesimpulan

1. Proses Pelaksanaan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika

Pada tingkat Penyidikan

a. Adanya surat perintah Penangkapan

b. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

c. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara

Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan

kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan

identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian

singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa

d. Penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah

Penggeledahan yang di tanda tangani pejabat yang berwenang

e. Penyitaan Alat-alat atau barang-barang yang di temukan pada saat

penggeledahan diamankan atau diadakan penyitaan.Adapun maksud

diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa

tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik

akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka penyidik harus

memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada

pemilik barang

2. Kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Dompu meliputi

Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung dan Faktor

xx

Masyarakat. Faktor Penegak Hukum adalah mentalitas dan kualitas aparat

serta reformasi yang sudah dilakukan Polri. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pendukung yaitu minimnya anggaran operasional, Faktor Masyarakat yaitu

kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat untuk terlibat dalam

pencegahan seperti memberikan informasi dan ikut mensosialisasikan. Faktor

Budaya Masyarakat yaitu masih kuatnya nilai-nilai lokal masyarakat yang

takut melapor dan tidak mau tahu.

Saran

1. Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Dompu perlu ditingkatkan melalui

peningkatan kualitas personil dapat menggunakan bentuk sosialisasi atau

penyuluhan internal yang diinisiasi oleh kepala satuan, peningkatan

pegawasan melalui pola patroli yang melibatkan masyarakat, dalam penerapan

hukum perlu peningkatan pemahaman Polisi dan masyarakat dalam konteks

substansi hukum sehingga proses hukum yang diambil oleh Polisi merupakan

upaya dalam memelihara ketertiban dan keamanan.

2. Peranan personil Satuan Reserse Narkoba Polres Dompu perlu peningkatan

mentalitas, pengetahuan dan penguasaan personil terhadap materi atau

substansi hukum. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan anggaran perlu

peningkatan dalam mendukung sarana dan prasarana serta penambahan

anggaran operasional. Peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga

ketertiban dan keamanan dengan meningkatkan kesadaran hukum.Masyarakat

harus bekerja sama dengan baik oleh pihak Kepolisian sehingga masalah

xxi

narkoba bisa diselesaikan dengan baik, menginformasikan kepada pihak

Kepolisian apabila terjadi tindak pidana narkotika

DAFTAR PUSTAKA

xxii

Buku

Juliana lisa, 2017 Narkoba dan psikotropika nuha medika,Yogyakarta,.hlm.34

Satjipto Raharjo,2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm.53.

Soerjono Soekanto,2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan

Hukum Cet.Ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hal.42

Wawan Tunggal Alam, 2004, Memahami Profesi hukum: hakim, jaksa, polisi,

dan konsultan hukum.jakarta Milenia Populer,.hlm.67

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Indonesia, KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana) KUHAP (Kitab

undang-undang hukum acara pidana).

Indonesia,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Republik Indonesia.

Indonesia,Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP)