Pajak Pertambahan Nilai-BBrevet Pajak A-B IAI Yogyakarta
Joni Iskandar
Fasilitas Di Bidang PPN
Jenis Fasilitas
PPN Tidak Dikenakan PPN Dibebaskan PPN Tidak Dipungut PPN Tarif 0%
PPN Tidak DikenakanWP yang semua penyerahkan BKP/JKPnya PPN tidak dikenakan dan tidak ada usaha lain, maka tidak wajib PKP dan PM atas perolehan BKP/JKP tdk dapat dikreditkan. Bahasan ini telah diuraikan pada modul PPN A.
BARANG YG TIDAK DIKENAKAN PPN1. 2. 3.
4.
Hasil tambang/pengeboran yang diambil langsung dr sumber; Barang kebutuhan pokok yg sangat dibutuhkan rakyat banyak makanan/minuman disajikan di hotel, restoran, rumah/warung makan; termasuk yang diserahkan oleh jasa boga/catering Uang, emas batangan, dan surat berharga
Pasal 4 A ayat (2) UU PPN5OBYEK PPN
Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:y y y y
y y
minyak mentah (crude oil); gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat; panas bumi; asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
Barang kebutuhan pokok1.
2.
3. 4. 5.7
Beras dan gabahsepanjang berbentuk beras berkulit selain utk benih, yang sudah digiling, setengah giling, beras pecah, atau menir; Jagungsepanjang berbentuk jagung kupasan atau biji jagung, atau menir jagung; Sagu yang berbentuk empulur sagu atau tepung dari sagu; Kedelai, sepanjang berbentuk kacang kedelai pecah atau utuh; Garam;OBYEK PPN
KMK 653/KMK.03/2001 (27 Des 2001),
Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:6. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; 7. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; 8. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; 9. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; 10. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan 11. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPNpelayanan kesehatan medik. 2. Bidang pelayanan sosial. 3. Pengiriman surat dengan perangko atau cara lain pengganti perangko 4. Jasa Keuangan 5. Jasa asuransi 6. Jasa keagamaan. 7. Jasa Pendidikan1. Bidang
9
OBYEK PPN
JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN8. Jasa bidang kesenian dan hiburan yg meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan ; Penyiaran radio dan televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah/ swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. 10. Bidang angkutan umum di darat dan air ; serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. 11. Bidang tenaga kerja, termasuk jasa penyediaan jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja. 12. Bidang perhotelanOBYEK PPN
JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN13. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka14. 15. 16. 17.
menjalankan pemerintahan secara umum. Jasa penyediaan tempat parkir. Jasa Penggunaan telepon dengan uang logam Jasa Pengiriman uang dengan wesel pos Jasa boga/katering.
OBYEK PPN
Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi:y y y y y y y y
jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; jasa dokter hewan; jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi; jasa kebidanan dan dukun bayi; jasa paramedis dan perawat; jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium; jasa psikologi dan psikiater;dan jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
Jasa pelayanan sosial meliputi:
jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; jasa pemadam kebakaran; jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; jasa lembaga rehabilitasi; jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.
Jasa keuangan meliputi:y
y
y
y y
jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: a) sewa guna usaha dengan hak opsi; b) anjak piutang; c) usaha kartu kredit; dan/atau d) pembiayaan konsumen; jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan jasa penjaminan.
Yang dimaksud dengan "jasa asuransi" adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
Jasa keagamaan meliputi:jasa pelayanan rumah ibadah; jasa pemberian khotbah atau dakwah; jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan jasa lainnya di bidang keagamaan.
Jasa pendidikan meliputi:jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
Jasa tenaga kerja meliputi:jasa tenaga kerja; jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
Jasa perhotelan meliputi:jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
Yang dimaksud dengan "jasa penyediaan tempat parkir" adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
Yang dimaksud dengan "jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam" adalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
PPN Tarif 0%
WP yang penyerahan BKP/JKP-nya yang merupakan objek PPN tapi dikenakan tarif 0%, maka:tetap harus PKP dan wajib membuat FP dan PM atas perolehan BKP/JKP dapat dikreditkan (bahasan ini telah diuraikan pada modul PPN A)
PPN Dibebaskan
WP yang penyerahan BKP/JKP-nya yang merupakan objek PPN tapi dibebaskan dari pengenaan PPN/PPn BM-nya, maka:tetap harus menjadi PKP, wajib membuat FP dan PM atas perolehan BKP/JKP tidak dapat dikreditkan PPN dibebaskan terdiri :
Impor BKP tertentu Penyerahan BKP/JKP tertentu yang bersifat strategis Penyerahan BKP tertentu Penyerahan JKP tertentu
PPN Dibebaskan (1)Impor BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN Senjata, amunisi, alat angkutan di air/di bawah air/di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI, POLRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahannya Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama; Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan atau bahan yang diimpor oleh oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Perta#hanan atau TNI.
PPN Dibebaskan (2)Penyerahan BKP/JKP tertentu yang bersifat strategis yg dibebaskan dari pengenaan PPN : Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas , tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut; Makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan; Barang hasil pertanian; Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan; Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas , tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut; Makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
PPN Dibebaskan (3)Penyerahan BKP TTT yg dibebaskan dari pengenaan PPN :
Rumah sederhana, RSS, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan Senjata, amunisi, alat angkutan di air/di bawah air/di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya, dan komponen/bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT PINDAD, untuk keperluan TNI dan POLRI; Vaksin polio dalam rangka PIN Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; Kapal Laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, dkk spt diatas Pesawat udara dan suku cadang dkk spt diatas Kereta api dan suku cadang dkk spt diatas Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI.
PPN Dibebaskan (4)Penyerahan JKP TTT yg dibebaskan dari pengenaan PPN : Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, Jasa perawatan/reparasi (docking) kapal Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan rumah yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah; Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana; Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah RI untuk mendukung pertahanan nasional.
DIBEBASKAN PPN TAPI..Bila dalam jangka waktu 5 tahun sejak impor dan/atau perolehannya ternyata dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya, maka PPN yang telah dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak barang tersebut dialihkan atau dipindahtangankan
PPN Tidak Dipungut
WP yang penyerahan BKP/JKP-nya yang merupakan objek PPN tapi PPN tidak dipungut dari pengenaan PPN/PPn BMnya, maka:tetap harus menjadi PKP wajib membuat FP dan PM atas perolehan BKP/JKP dapat dikreditkan.
PPN TIDAK DIPUNGUT (1)1. Atas Impor BKP yang dibebaskan dari bea masuk (1) Barang-barang yang dimasukkan oleh anggota-anggota/Perwakilan Negara Asing di Indonesia atas dasar timbal balik. Barang untuk keperluan Perwakilan Badan atau Organisasi Internasional yang bukan merupakan subyek pajak PPh Barang-barang yang merupakan hadiah atau berdasarkan bantuan teknik kerja sama atau pemberian lain dengan cuma-cuma dari pemerintah asing, Badan Luar Negeri, Badan atau Organisasi Internasional, dan Organisasi Swasta lainnya kepada Pemerintah RI baik pusat maupun daerah, Lembaga/Badan, Palang Merah Indonesia, dan kepada organisasi keagamaan di dalam negeri yang mendapat rekomendasi dari Departemen Agama Barang-barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan lainlain yang terbuka untuk umum. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah dengan menunjukkan Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang di negara tempat yang bersangkutan meninggal.
PPN TIDAK DIPUNGUT (2)1. Atas Impor BKP yang dibebaskan dari bea masuk (2) Barang pindahan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, PNS/TNI/POLRI yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 tahun, sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari Perwakilan RI setempat Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkutan dan pelintas batas Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan iptek Barang untuk keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat Barang oleh pemerintah pusat atau daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. Barang untuk perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
PPN TIDAK DIPUNGUT (3)Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor, BKP tersebut digunakan tidak sesuai tujuan semula atau dipindahtangankan, maka PPN dan PPnBM yang seharusnya terutang wajib disetor ke kas negara oleh orang pribadi atau badan yang melakukan importasi PPN terutang harus disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak BKP tersebut dipindahtangankan atau digunakan ditambah dengan sanksi bunga 2% sebulan, dihitung sejak impor sampai tanggal penyetoran 2. Proyek pemerintah yang dibiayai dari hibah dan pinjaman luar negeri 3. Penyerahan avtur untuk keperluan penerbangan internasional 4. Penyerahan BKP dari daerah pabean lainnya di daerah pabean Indonesia lainnya ke kawasan berikat Pulau Batam dan pulau-pulau lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan berikat.
