Studi komparasi antara perusahaan umum (perum) pegadaian dengan pegadaian syariah Dalam pelaksanaan transaksi gadai (studi di perusahaan umum (perum) pegadaian cabang palur dan Pegadaian syariah cabang solo baru) Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Oleh : Agus Yarisky Hermawan NIM : E.0004072 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2008
91
Embed
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET …/Studi... · Studi komparasi antara perusahaan umum (perum) pegadaian dengan pegadaian syariah Dalam pelaksanaan transaksi gadai (studi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Studi komparasi antara perusahaan umum (perum) pegadaian dengan
pegadaian syariah
Dalam pelaksanaan transaksi gadai
(studi di perusahaan umum (perum) pegadaian cabang palur dan
Pegadaian syariah cabang solo baru)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Oleh :
Agus Yarisky Hermawan
NIM : E.0004072
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA 2008
2
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
STUDI KOMPARASI ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PEGADAIAN DENGAN PEGADAIAN SYARIAH
DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI GADAI
(Studi di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Palur dan
Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru)
Disusun oleh :
AGUS YARISKY HERMAWAN
NIM : E0004072
Disetujui untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing Dosen Pembimbing
Tuhana, S.H, Msi Muhammad Adnan, S.H, M.Hum
NIP. 132 162 557 NIP. 131 411 014
3
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
STUDI KOMPARASI ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PEGADAIAN DENGAN PEGADAIAN SYARIAH
DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI GADAI
(Studi di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Palur dan
Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru)
Disusun oleh :
AGUS YARISKY HERMAWAN
NIM : E0004072
Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
a) Menurut Hukum Perdata....................................... 63
b) Menurut Hukum Islam.......................................... 67
3. Kendala – Kendala yang Terjadi dalam Pelaksanaan
Transaksi Gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian
Cabang Palur dan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru
a) Perusahaan Umum Pegadaian............................... 69
b) Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru.................. 71
BAB IV Simpulan dan Saran ................................................................ 77
A. Simpulan ........................................................................... 77
B. Saran.................................................................................. 79
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 80
LAMPIRAN
9
ABSTRAK
Agus Yarisky Hermawan, 2008. STUDI KOMPARASI ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DENGAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM TRANSAKSI GADAI ( Studi di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Palur dan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis melakukan kajian dan menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan transaksi gadai pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Palur dan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, dalam hal ini terdapat perbedaan- perbedaan antara kedua pegadaian tersebut khususnya dalam transaksi gadai. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama peneliitan ini, sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Lokasi penelitian pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Palur dan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan manager wilayah, kasir, juru taksir, dan nasabah untuk Perusahaan Umum Pegadaian, sedangkan dari Pegadaian Syariah dengan rahin, manager wilayah dan murtahin serta pihak – pihak yang terkait dengan transaksi pelaksanaan gadai, sedangkan studi dokumen diperoleh terhadap peraturan perundang-undangan, Al Qur’an, hadist, dan buku –buku yang terkait dengan masalah tersebut. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif model interaktif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh data mengenai pelaksanaan transaksi gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Palur dan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. Hal tersebut terbukti dengan adanya komparasi pelaksanaan transaksi gadai di kedua pegadaian tersebut yang berbeda, yang mana di Perum Pegadaian menggunakan kwintansi gadai dinamakan dengan surat bukti kredit, hanya ada satu perjanjian kredit, pemberian uang sewa modal per lima belas hari, sedangkan Pegadaian Syariah menggunakan kwintansi gadai (surat bukti rahn), terdapat dua akad yaitu akad rahn dan ijaroh, pemberian jasa per sepuluh hari, komparasi pengaturan hukumnya pada hukum perdata diatur dalam Pasal 1150 -1160 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan hukum islam diatur dalam Al Qur’ an, hadist, itjma, dan terdapat kendala-kendala dalam komparasi palaksanaan transaksi gadai yang disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhinya. Implikasinya berupa Pegadaian Syariah telah menerapkan sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba dengan adanya perhitungan sistem bagi hasil untuk jasa penitipan barang (sewa tempat) yang jelas daripada Perusahaan Umum Pegadaian yang menggunakan sistem bunga (sewa modal untuk uang pinjaman) dengan didasarkan pada teori bunga sebagai imbalan sewa, untuk itu umat islam atau muslim mengharamkan adanya sistem bunga sebagai riba.
10
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan dan laju ekonomi Indonesia yang relatif sangat pesat
adalah pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha pada umumnya.
Pertumbuhan dunia usaha dapat terjadi karena tersedianya beberapa faktor
penunjang dan iklim berusaha yang bagus sebagai salah satu faktor yang
dominan. Setiap organisasi ekonomi dalam bentuk atau skala apapun betapa
kecilnya selalu membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan dan
perkembangannya dapat diharapkan terwujud sesuai perencanaannya.
Lembaga keuangan yang ada di Indonesia sekarang ini dibagi menjadi
dua ,yaitu: lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.
Lembaga keuangan bank dalam pendirian sesuai dengan Undang – Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang – Undang Nomor
10 Tahun 1998 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat. Lembaga keuangan non bank terdiri dari pegadaian,
asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek.
Pegadaian atau Pawn Shop merupakan lembaga perkreditan dengan
sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia
yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya :
Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan
dikembangkan oleh orang Belanda (VOC), yaitu: sekitar abad ke-19. Bentuk
usaha Pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Leening yang didirikan
pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia. Usaha Pegadaian di Indonesia
mempunyai tugas memberikan pinjaman uang tunai kepada masyarakat
dengan jaminan harta bergerak. Sejak itu bentuk usaha Pegadaian telah
mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan-
peraturan yang mengaturnya (Rilda dan Muhammad, 2003 : 15).
1
11
Pada mulanya usaha Pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak
swasta, kemudian pada awal abad ke-20 oleh Gubernur Jenderal Hindia
Belanda melalui Staatblad 1901 Nomor 131 tanggal 12 Maret 1901,
didirikan rumah gadai pemerintah (Hindia Belanda) di Sukabumi Jawa Barat
dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai
dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam
staablaad tahun 1901 Nomor 131 tersebut sebagai berikut:”Kedua, sejak
saat itu di bagian Sukabumi kepada siapapun tidak diperkenankan untuk
memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali,
meminjam tergantung kepada kebangsaan para pelanggar yang diancam
dalam Pasal 337 Kitab Undang Undang Hukum Pidana bagi orang-orang
Eropa dan Pasal 339 Kitab Undang Undang Hukum Pidana bagi orang –
orang Bumiputera” dengan Staablaad 1939 Nomor 266 rumah gadai
tersebut mendapat status Dinas Pegadaian sebagai Perusahaan Negara dalam
arti undang-undang perusahaan Hindia Belanda (Lembaran Negara Hindia
Belanda 1927 Nomor 419). Pada masa berikutnya Pegadaian milik
pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan Pegadaian di
Indonesia. Dinas Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk
badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi Perusahaan
Umum (Perum) Pegadaian. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah
menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan
Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian
dan pada tahun 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian melaui Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 (Muhammad Sholikul
Hadi,2003:2).
12
Pada waktu Pegadaian masih berbentuk Perusahan Jawatan, misi sosial
dari Pegadaian merupakan satu-satunya acuan dalam mengelola Pegadaian.
Pengelolaan Pegadaian dapat dilaksanakan meskipun perusahaan tersebut
mengalami kerugian. Sejak statusnya diubah menjadi Perusahaan Umum
(Perum) keadaan tersebut tidak sepenuhnya dapat dipertahankan lagi.
Disamping berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana
atas dasar hukum gadai, manajemen Perusahaan Umum Pegadaian juga
berusaha agar pengelolaan usaha ini sedapat mungkin tidak mengalami
kerugian. Perusahaan Umum Pegadaian diharapkan dapat mengalami
keuntungan atau setidaknya penerimaan yang di dapat mampu menutup
seluruh biaya dan pengeluarannya sendiri. Produk-produk yang ditawarkan
di Pegadaian antara lain, yaitu: kredit cepat aman (KCA), kredit tunda jual
komoditas pertanian (Gadai Gabah), kredit usaha rumah tangga (Krista),
kredit angsuran sistem gadai (Krasida), kredit angsuran fidusia (Kreasi), dan
rahn (gadai syariah).
Perkembangan usaha Pegadaian terbagi atas 2 (dua) jenis Pegadaian,
yaitu: Perusahaan Umum Pegadaian dan Pegadaian Syariah. Perusahaan
Umum (Perum) Pegadaian dalam pelaksanaan kegiatan usahanya
menggunakan prinsip konvensional, dan diatur berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.
Pegadaian Syariah dalam melaksanakan transaksi gadai menggunakan
prinsip bagi hasil dan diatur dalam Fatwa DSN Nomor 25 / DSN- MUI / III /
2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN Nomor 26 / DSN- MUI / III / 2002
tentang Rahn Emas . Islam merupakan agama yang bersifat universal dan
berlaku sepanjang jaman. Keuniversalan konsep islam merupakan jawaban
terhadap keterbatasan manusia dan pemikirannya yang temporal dan parsial.
Lembaga gadai syariah terlahir karena adanya perkembangan yang sangat
signifikan dari lahirnya bisnis–bisnis bernuansa syariah. Perkembangan
Pegadaian Syariah tergolong cepat karena adanya keyakinan yang kuat di
kalangan muslim, bahwa Perusahaan Umum Pegadaian itu mengandung
13
unsur riba yang dilarang agama islam. Pegadaian Syariah mempunyai
modal usaha yang diperoleh dari kerja sama antara Perusahaan Umum
(Perum) Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia. Pegadaian Syariah
melaksanakan gadai dapat diketahui dalam pengambilan keuntungan yang
telah sesuai dengan ketentuan syariah ,yaitu: dengan cara mengambil
keuntungan lewat jalan sewa menyewa tempat (rahn) dan jasa penitipan
barang (ijaroh), sehingga terbebas dari unsur riba dalam melakukan bisnis
tersebut. Bentuk pinjaman hukum islam menjaga kepentingan kreditur,
jangan sampai dirugikan, untuk itu dibolehkan meminta barang dari debitur
sebagai jaminan utangnya, sehingga apabila debitur itu tidak mampu
melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur.
Untuk itu, terdapat perbedaan – perbedaan antara Perusahaan Umum
Pegadaian dan Pegadaian Syariah khususnya dalam komparasi pelaksanaan
transaksi gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Palur dan
Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, pengaturan komparasi pelaksanaan
transaksi gadai menurut hukum perdata dan hukum islam, dan kendala-
kendala yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi gadai di Perusahaan
Umum Pegadaian Cabang Palur dan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan
penulisan hukum (skripsi) dengan judul :
“STUDI KOMPARASI ANTARA PEGADAIAN SYARIAH
DENGAN PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DALAM
PELAKSANAAN TRANSAKSI GADAI” (Studi di Pegadaian Syariah
Cabang Solo Baru dan Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Palur)
14
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, maka penulis
tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitik
beratkan pada rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana komparasi pelaksanaan transaksi gadai pada
Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Palur dan Pegadaian
dibayar semuanya maka gadai tidak dapat dihapus dengan
pengertian kreditor tidak berkewajiban untuk
mengembalikan barang yang digadaikan kepada kreditor.
Hal ini adalah konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1160
ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (yang mana
perlu diperhatikan sehubungan dengan hal tertentu dalam
pemberian gadai adalah yang berhubungan dengan
besarnya nilai tanggungan).
b. Menurut Hukum Islam
1) Al-Qur' an
“Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu melaksanakan
muammalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak
memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dapat dijadikan sebagai peganggan (oleh
yang mengutangkan), tetapi jika sebagian kamu
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercaya itu menunaikan amanat(utangnya) dan hendaknya
ia bertaqwa kepada Allah Swt” (QS. Al-Baqarah (2) : 283).
2) Al-Hadist
Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisah berkata,”
Rasullulah pernah memberi makanan dari orang yahudi dan
beliau menggadaikan kepadannya baju besi beliau” (HR.
Bukhari dan Muslim). Dari Anas. ra berkata, ”Rasullulah
lxxviii
lxxviii
Saw menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di
madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga
beliau”.(HR.Bukhari, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah).
3) Ijtihad Ulama.
Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Quran dan Al-
Hadist itu dalam perkembangan selanjutnya di lanjutkan oleh
para fuqaha dengan jalan Ijtihat, dengan kesepakatan para
ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak
mempertentangkan kebolehannya demikian juga dengan
landasan hukumnya.
Asy-Syafi'I mengatakan Allah SWT, tidak menjadikan
hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah
terima, jika kriteria berbeda dengan aslinya, maka wajib tidak
ada keputusan.
Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad
(setelah akad) orang yang menggadaikan (rahn) di paksakan
untuk menyerahkan borg (jaminan) untuk di pegang oleh
yang memegang gadaian (murtahin), jika borg sudah berada
di tangan pemegang gadaian (murtahin), orang yang
menggadaikan(rahin) mempunyai hak memanfaatkan,
berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan, hak
memanfaat berlaku selama tidak merugikan/ membahayakan
pemegang gadai.
4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002,
tanggal 26 Juni 2002, ketentuan sebagai berikut :
a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk
menahan Marhun (barang) sampai semua hutang rahin
(yang menyebabkan barang) dilunasi.
lxxix
lxxix
b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada
prinsipnya Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh
murtahin kecuali seizin rahin dengan tidak mengurangi
nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti
biaya pemeliharaan perawatannya.
c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya
menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga
oleh murtahin sedangkan biaya dan pemeliharaan
penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
d) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak
boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e) Penjualan Marhun
1) Apabila jatuh tempo murtahin harus
memperingatkan rahin untuk segera melunasi
hutangnya.
2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya
maka marhun dijual paksa / dieksekusi
5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002,
ketentuan sebagai berikut :
a) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn
b) Ongkos dan biaya pemeliharaan barang (marhun)
ditanggung oleh penggadai (rahin)
c) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan
pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
d) Biaya pemeliharaan barang (marhun) dilakukan akad ijaroh
3. Kendala – Kendala yang Terjadi dalam Pelaksanaan Transaksi Gadai di
Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Palur dan Pegadaian Syariah
Cabang Solo Baru
a. Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Palur adalah
lxxx
lxxx
1) Faktor ekternal, yaitu :
a) Perubahan tekonologi yang cepat dikarenakan
dengan perkembangan negara dalam meningkatkan
kemajuan di bidang ilmu dan pengetahuan sehingga
mempengaruhi agunan cepat daluarsa
b) Kesadaran masyarakat (nasabah pegadaian) tentang
pemahaman ketentuan-ketentuan perjanjian kredit
kurang dipahami.
2) Faktor internal, yaitu :
a) Penerapan aturan syarat kredit masing-masing
cabang masih belum ada persamaan persepsi dalam
standartisasi aturan, misal: dalam masalah
penggunaan fotokopi kartu tanda penduduk bagi
para nasabah pegadaian yang berbeda dengan
pegadaian di lain kota yang tidak memerlukan
fotokopi kartu tanda penduduk untuk menjadi
nasabah di pegadaian
b) Perubahan sistem teknologi informasi lembaga
keuangan di pegadaian masih perlu ditingkatkan
dalam masalah penebusan gadai yang mana seorang
nasabah yang berada di kota lain harus menebus
bunga tersebut sesuai dengan tempat atau kota di
mana dilakukannya gadai itu dilakukan.
c) Kecurangan aparat.
d) Pencurian / perampokan.
Cara mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam
pelaksanaan transaksi gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian
Cabang Palur adalah
lxxxi
lxxxi
1. Meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) dalam memudahkan transaksi
pelaksanaan gadai.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
mematuhi aturan tentang pelaksanaan gadai
3. Melakukan pemahaman secara efektif dan
efisiensi terhadap standarisasi di semua pegadaian
dalam pelaksanaan transaksi gadai.
4. Penciptaan alat teknologi yang baru sehingga
mendukung nasabah dalam transaksi gadai lebih
mudah.
5. Penegakan hukum secara tegas kepada aparat
yang melakukan kecurangan.
6. Meningkatkan pola pengawasan keamanan
terhadap barang – barang jaminan.
b. Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru adalah
1) Faktor ekternal, yaitu :
a) Perubahan tekonologi yang cepat dikarenakan
dengan perkembangan negara dalam meningkatkan
kemajuan di bidang ilmu dan pengetahuan sehingga
mempengaruhi agunan cepat daluarsa.
b) Perubahan regulasi pemain baru masuk ke bisnis
gadai.
2) Faktor internal, yaitu :
a) Masuknya barang-barang palsu seperti emas kadar
rendah, emas lapis tebal dengan teknologi pelapisan
canggih, berlian suntik dll
b) Pencurian / perompakan.
c) Barang rusak, lelang tidak laku.
lxxxii
lxxxii
d) Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk
mengoperasikan usaha syariah masih kurang, serta
kecurangan aparat
Cara mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam
pelaksanaan transaksi gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Solo
Baru adalah
1. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
memudahkan transaksi pelaksanaan gadai.
2. Mengefektivitaskan penerapan Undang – Undang
guna mencegah praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat antar para pihak.
3. Meningkatkan upaya preventif dalam mengatasi
masalah pemalsuan barang.
4. Meningkatkan keamanan barang jaminan dengan
berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
5. Memberikan jaminan harga terhadap barang jaminan.
6. Meningkatkan peningkatan sumber daya manusia
(SDM) dapat lebih berkualitas.
Tata cara atau prosedur untuk menggadaikan suatu barang demi
memperoleh sejumlah kredit yang diberikan Pegadaian Syariah kepada
nasabahnya harus melalui tahapan-tahapan administrasi yang telah ditetapkan oleh
Pegadaian Syariah yang bersangkutan. Pada umumnya tata cara Pegadaian barang
di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional hampir sama, namun terdapat
perbedaan dalam beberapa hal antara lain: dalam Pegadaian Syariah kwitansi
gadai dinamakan dengan Surat Bukti Rahn (SBR), pengembalian keuntungan
berupa upah (fee) atas jasa penyewaan tempat untuk menitipkan barang, profesi
dan tujuan peminjaman uang nasabah diketahui oleh Pegadaian, pemberian jasa
(fee) per sepuluh hari, terdapat dua akad, yaitu akad rahn dan akada ijaroh,
lxxxiii
lxxxiii
sedangkan Pegadaian Konvensional adalah kwintansi gadai dinamakan dengan
Surat Bukti Kredit (SBK), pengembalian keuntungan berupa sewa modal yang
ditentukan melaui besaran persentase dari jumlah kredit yang diminta, profesi dan
tujuan peminjaman uang nasabah tidak diketahui oleh Pegadaian, pemberian uang
sewa modal per lima belas hari, dan hanya ada satu perjanjian kredit.
Perbedaan tersebut merupakan ciri khas karekteristik antara Pegadaian
konvensional dengan pegadaian syariah. Dapat diketahui bahwa pengambilan
keuntungan pegadaian syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah yaitu dengan
cara mengambil keuntugan dengan lewat jalan sewa menyewa tempat dan jasa
penitipan barang (ijaroh) sehingga terbebas dari unsur riba dalam melakukan
bisnis tersebut. Profesi dan tujuan peminjaman uang oleh nasabah juga diketahui
oleh Pegadaian Syariah agar diketahui penyaluran dana pinjaman tersebut tidak
disalahgunakan oleh nasabah untuk keperluan-keperluan diluar ketentuan dari
prinsip-prinmsip syariah. Karekteristik lain yang membedakan Pegadaian Syariah
dengan Pegadaian Konvensioanal yaitu adanya dua perjanjian dalam transaksi
gadai di Pegadaian Syariah. Hal ini terjadi karena adanya pemisahan antara unsur
tolong menolong dan unsur pengambilan keuntungan di dalam gadai syariah.
Akad yang terdapat dalam gadai di pegadaian syariah yaitu akad rahn (perjanjian
gadai) dan akad ijaroh (sewa). Akad rahn disini di dalam syariah bertujuan untuk
menolong sesama manusia yang membutuhkan dan akad ijaroh disini bertujuan
untuk mengambil suatu keuntungan dalam suatu transaksi bisnis. Sehingga adanya
dua akad tersebut saling melengakapi antara satu dengan yang lain. Persamaan
Pegadaian konvensional dengan Pegadaian Syari'ah adalah hak gadai atas
pinjaman uang, adannya agunan sebagai jaminan utang,tidak boleh mengambil
manfaat barang yang di gadaikan, biaya barang yang digadaikan di tanggung oleh
para pemberi gadai, dan apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang
digadaikan boleh dijual atau dilelang, sedangkan perbedaan antara Pegadaian
konvensional dengan Pegadaian Syari'ah adalah Rahn dalam hukum islam di
lakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan
secara bathil, sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip
tolong menolong juga menarik bunga atau sewa modal, dalam hukum perdata
lxxxiv
lxxxiv
(hak gadai hanya berlaku hanya pada benda yang bergerak), sedangkan dalam
hukum islam( Rahn pada seluruh benda, baik yang harus bergerak maupun yang
tidak bergerak) dan rahn tidak ada istilah bunga.
Penggolongan uang pinjaman pada Perusahaan Umum Pegadaian Cabang
Palur setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman dari
Perusahaan Umum Pegadaian diwajibkan untuk membawa barang sebagai
jaminan atas utang yang diterimanya. Mengenai besarnya jumlah pinjaman yang
diberikan oleh Perusahaan Umum Pegadaian disesuaikan dengan nilai taksir dari
barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, sedangkan penggolongan uang
pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan surat keputusan nomor
07/UI.100211/2008 sebagai berikut:
1) Golongan A
Jumlah pinjaman antara Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 150.000,-
adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit golongan A, sedangkan
jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan), bunga 0,75 %.
2) Golongan B
Jumlah pinjaman antara Rp.151.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-
adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit golongan B, sedangkan
jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan), bunga 1,2 %.
3) Golongan C 1
Jumlah pinjaman antara Rp. 505.000,- sampai dengan Rp.
1.000.000,- adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit golongan C,
sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan), bunga 1,3 %.
4) Golongan C 2
Jumlah pinjaman antara Rp. 1.010.000,- sampai dengan Rp.
20.000.000,- adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit golongan C,
sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan) ,bunga 1, 3 %.
5) Golongan D 1
Jumlah pinjaman antara Rp. 20.050.000,- sampai dengan Rp.
50.000.000,- adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit golongan D 1,
sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan), bunga 1 %.
6) Golongan D 2
lxxxv
lxxxv
Jumlah pinjaman antara Rp. 50.100.000,- sampai dengan
Rp 200.000.000,- adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit
golongan D 2, sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan),
bunga 1 %.
Rumus perhitungan di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Palur adalah
1. Setiap transaksi gadai dikenakan biaya administrasi sebesar 1 % dari
uang pinjaman.
2. Perhitungan uang pinjaman di hitung dari : Nilai taksiran di kali dengan
bunga ( sewa modal) sesuai dengan golongannya.
Teknik perhitungan uang pinjaman pada Pegadaian Syariah Cabang Solo
Baru adalah dengan pemberian uang pinjaman kepada nasabah perlu adanya
penaksiran barang gadai dan perhitungan yang matang dari petugas pegadaian.
Dalam hal penaksiran barang Pegadaian Syariah menetapkan barang gadai ke
dalam delapan golongan pinjaman, plafon besarnya uang pinjaman barang gadai
beserta biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah saat menggadaikan
barang adapun golongan, plafon dan biaya administrasi tersebut adalah sebagai
berikut :
Tabel Penggolongan Barang Gadai,
Plafon Barang Gadai, dan Biaya Administrasi Gadai
Golongan
barang gadai
Plafon Barang Gadai (rupiah) Biaya Administrasi Per
Surat Bukti Rahn (SBR)
A 20.000 – 150.000 Rp 1.000,-
B 151.000 – 500.000 Rp 5.000,-
C 501.000 – 1.000.000 Rp 8.000,-
D 1.005.000 – 5.000.000 Rp 16.000,-
E 5.010.000 – 10.000.000 Rp 25.000,-
F 10.050.000 – 20.000.000 Rp 40.000,-
G 20.100.000 – 50.000.000 Rp 50.000,-
H 50.100.000 – 200.000.000 Rp60.000,-
Tarif ijarah meliputi biaya pemakaian ruang dan pemeliharaan barang
jaminan / marhun sesuai dengan tabel dan rumus sebagai berikut :
1. Taksiran / Rp 10.000,- X Rp 85,- X Jangka waktu / 10 untuk emas.
lxxxvi
lxxxvi
2. Taksiran / Rp 10.000,- X Rp 90,- X Jangka waktu / 10 untuk elektronik dan
alat rumah tangga lainnya.
3. Taksiran / Rp 10.000,- X Rp 95,- X Jangka waktu / 10 untuk kendaraan
bermotor.
Misal Standar Taksiran Logam (STL) per gram Rp 165.000,00 dan dilunasi dalam
4 bulan (120 hari ) maka perhitungannya adalah
1. Harga emas 20 X Rp 165.000,00 = Rp 3.300.000,00
2. Uang Pinjaman 90 % X Rp 3.300.000,00 = Rp 2.970.000,00
3. Biaya administrasi ( Golongan D ) = Rp 16.000,00
4. Ijarah (3.300.000 / 10.000 X Rp 85 X 120 / 10 ) = Rp 336.000,00
Tabel perbedaan sistem bunga dan bagi hasil dalam Pegadaian Syariah (*)
BUNGA BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada
waktu akad dengan asumsi harus
selalu untung.
Penentuan besarnya rasio/ nisbah
bagi hasil dibuat pada waktu akad
dengan berpedoman pada
kemungkinan untung – rugi.
b. Besarnya presentase berdasarkan
besarnya jumlah uang (modal)
yang dipinjamkan.
Besarnya rasio bagi hasil
berdasarkan pada jumlah
keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti
yang dijanjikan tanpa
pertimbangan apakah proyek yang
dijalankan oleh pihak nasabah
untung atau rugi.
Bagi hasil bergantung pada
keuntungan proyek yang dijalankan.
Bila usaha merugi, kerugian
ditanggung bersama oleh kedua
belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak
meningkat sekalipun jumlah
keuntungan berlipat atau keadaan
ekonomi sedang “booming”
Jumlah pembagian laba meningkat
sesuai peningkatan jumlah
pendapatan
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau Tidak ada yang meragukan
lxxxvii
lxxxvii
tidak dikecam) oleh semua agama,
termasuk islam.
keabsahan bagi hasil.
Sumber : Heri Sudarsono, 2004 (*)
BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan,
yaitu :
1. Bahwa komparasi pelaksanaan transaksi gadai pada Perusahaan Umum
Pegadaian Cabang Palur dapat diuraikan sebagai berikut, nasabah mengisi
formulir permintaan kredit (foto kopi KTP dan barang jaminan), penaksir
melakukan taksiran dan besarnya uang pinjaman, menerbitkan surat bukti
kredit, diserahkan kembali nasabah, kasir menjumlahkan potongan barang
jaminan dan uang pinjaman sesuai surat bukti kredit, memeriksa
keabsahan, menyiapkan, dan pembayaran disertai tanda tangan pada surat
bukti kredit diserahkan nasabah, lalu asman administrasi dan keuangan,
mencatat semua pemberian kredit ke dalam buku kas dan buku kredit, dan
bagian gudang menerima barang jaminan dengan mencocokkan pada surat
bukti kredit ditulis pada buku bagian gudang, sedangkan pelaksanaan
transaksi gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru dimulai rahin
mengambil dan mengisi formulir permintaan pinjaman dan ditanda tangani
dengan melampirkan foto kopi KTP, penaksir menaksir marhun dari rahin
dengan ketentuan yang sudah berlaku untuk menentukan biaya
administrasi untuk akad rahn dan tarif jasa simpan / akad ijaroh, kasir
menerima surat bukti rahn mencocokkan dengan penaksir, menyiapkan,
dan melakukan pembayaran uang pinjaman (marhun bih) sesuai dengan
surat bukti rahn kepada rahin, pemegang gudang menyimpan marhun
dengan mencocokkan dengan surat bukti rahn dan membubuhkan tanda
lxxxviii
lxxxviii
tangan sebagi penerimaan dan mengunci pintu demi menjaga keamanan
marhun.
2. Bahwa pengaturan komparasi pelaksanaan transaksi gadai menurut hukum
perdata dan hukum islam adalah hukum perdata diatur dalam Pasal 1150
sampai Pasal 1160 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan Surat
Keputusan Direksi Nomor 305 / UL3.00.22.3 / 2003, Surat Edaran Nomor
4 / LB.1.00.221 / 2001,Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor
Opp.2 / 67 / 5 ,sedangkan hukum islam diatur dalam Al Qur’an, hadist ,
itjma, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 tentang rahn dan Fatwa
Dewan Syariah Nasional Nomor 26 tentang rahn emas.
3. Bahwa kendala – kendala yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi gadai
di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Palur, antara lain : faktor
ekternal, yaitu : perubahan tekonologi yang cepat, pemahaman perjanjian
kredit kurang dipahami, faktor internal adalah belum ada persamaan
persepsi dalam standartisasi aturan, kecurangan aparat, dan pencurian /
perampokan. Cara mengatasinya dengan meningkatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, mematuhi aturan yang berlaku sesuai standart
yang ada dalam aturan pegadaian, dan penegakan hukum secara tegas
kepada aparat yang melakukan kecurangan, sedangkan kendala - kendala
yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi gadai di Pegadaian Syariah
Pegadaian Cabang Solo Baru adalah faktor perubahan teknologi yang
cepat, perubahan regulasi pemain baru, fluktuasi harga minyak, faktor
internal adalah masuknya barang palsu, pencurian, kapabilitas sumber
daya manusia untuk mengoperasian usaha syariah masih kurang, cara
mengatasinya dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi,
meningkatkan kesadaran dan upaya preventif dalam mengatasi masalah
77
lxxxix
lxxxix
pemalsuan barang peningkatan sumber daya manusia (SDM) dapat lebih
berkualitas.
B. Saran
1. Dalam rangka meningkatkan omzet pada Perusaahaan Umum (Perum)
Pegadaian hendaknya dapat melakukan dan menyebarluaskan mengenai
mekanisme prosedur pemberian kredit yang mudah, cepat, dan terjangkau
masyarakat.
2. Pegadaian Syariah hendaknya lebih meningkatkan upaya sosialisasi
kepada masyarakat luas mengenai eksistensi dari Pegadaian Syariah
tersebut.
3. Perlunya meningkatkan upaya profesionalisme dari perangkat sumber daya
manusia dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
4. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kemandirian dan keberadaan
Pegadaian Syariah diperlukan upaya pengaturan yang lebih teknis dan
operasional dalam suatu produk hukum secara mandiri sehingga akan
terwujud kemandirian dari Pegadaian Syariah.
xc
xc
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Abdul Dahlan Azis.2000. Ensiklopedi Hukum Islam. Cetakan Keempat, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Abdulkadir Muhammad.2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung :PT. Citra
Aditya Bhakti. Gemala Dewi.2004. Aspek – Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian
Syariah di Indonesia. Jakarta : Prenada Media. Heribertus Sutopo.1998. Pengantar Penelitian Kualitatif. Dasar – Dasar Praktis.
Surakarta : Pusat Penelitian UNS. Heri Sudarsono.2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan
Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonosia. H. Salim.2005. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada. Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja.2005. Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak
Istimewa, Gadai, dan Hipotek. Jakarta : Prenada Media. Marzuki Usman.1995. Managemen Lembaga Keuangan. Jakarta :CV. Intermedia. Muhammad Sholikul Hadi.2003. Pegadaian Syariah. Jakarta : Salemba Diniyah. Rilda Murniati.2003. Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung : Mandala
Karya. Soerjono Soekanto.1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. Subekti R dan R Tjitrosudiro.1976. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Jakarta: Pradia Paramita.
xci
xci
Susilo Y. Sri.1999. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat. Thomas Suyatno.1992. Dasar- Dasar Perkreditan. Jakarta : Gramedia. Warkum Sumitro.1996. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait.
Jakarta : Rajawali Grafindo Persada. Wirdyaningsih.2005.Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana.
Peraturan Perundang - undangan :
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Fatwa DSN Nomor 25 / DSN- MUI / III / 2002 tentang Rahn
Fatwa DSN Nomor 26 / DSN- MUI / III / 2002 tentang Rahn Emas
Internet :
M.Fitri Rahmadana dan Hafniah Lumbanraja.<http://www.manbisnis.tripod.com> (26 Desember 2007 pukul 19.00). Adiwarman Karim.<http://www.rsi.sg/indonesia/arthakelola>( 26 Desember 2007 pukul 19.00).