EXECUTIVE SUMMARY PERAN PENDIDIKAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA LOKAL (Studi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Selatan) 2018 Peneliti: Yulia Indahri PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
5
Embed
EXECUTIVE SUMMARY - berkas.dpr.go.id · Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Peraturan Presiden No. 7
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
EXECUTIVE SUMMARY
PERAN PENDIDIKAN PARIWISATA DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA LOKAL
(Studi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Selatan)
2018 Peneliti:
Yulia Indahri
PUSAT PENELITIAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
1
Indonesia, secara resmi mempunyai perguruan tinggi di bidang pariwisata sejak
tahun 1963 (Effendi, 2016). Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung, merupakan
sekolah tinggi pariwisata tertua di Asia Pasifik. Awal dari STP Bandung adalah kerja
sama Indonesia dengan Swiss (sejak 1973), ketika Akademi Perhotelan Nasional
berubah nama menjadi National Hotel Institute (NHI). Sampai saat ini, pemerintah
(Kementerian Pariwisata) memiliki empat perguruan tinggi pariwisata, dan dua embrio
perguruan tinggi pariwisata.
Di tahun 1973, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Swiss di
bidang pendidikan perhotelan, dan pada 21 Juli 1973, APN berubah nama menjadi
National Hotel Institute (NHI) atau Pusat Pendidikan Perhotelan. Sistem pendidikan
yang digunakan adalah program diploma I, II, dan III. Sedangkan di Bali, dibentuk Pusat
Pendidikan Perhotelan dan Pariwisata Bali (P4B) yang pembangunannya dicetuskan
tanggal 25 Januari 1975. Di samping untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata
dan perhotelan yang ada di Bali, lembaga ini juga dimaksudkan untuk menyiapkan
kader/insan pariwisata profesional untuk kawasan Indonesia bagian timur, sedangkan
NHI dimaksudkan untuk menyiapkan kader pariwisata untuk kawasan Indonesia bagian
barat.
Tahun 1978, P4B melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan
(prevocational training programme) bagi 120 orang tamatan sekolah dasar atau siswa
drop out SLTP yang berasal dari Bualu, Tanjung, Sawangan, Bukit dan Jimbaran. Setelah
itu pada tahun 1978, P4B mulai menerima mahasiswa reguler dari lulusan SMA atau
yang sederajat. Sedangkan NHI, di tahun 1979, sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja
di bidang pariwisata, dikembangkan menjadi National Hotel & Tourism Institute (NHTI)
dengan penambahan jurusan pada Jurusan Usaha Perjalanan (Tours and Travel) dan
Bina Wisata (Tourism Management).
Pada tahun 1991, Akademi Pariwisata (Akpar) Medan dan Politeknik Pariwisata
(Poltekpar) Makassar didirikan untuk menjawab kebutuhan SDM kepariwisataan di
wilayah Sumatera dan Sulawesi. Selanjutnya, pada tahun 2016, berdasarkan potensi
daerah dan program nasional kepariwisataan, mulai didirikan Poltekpar Palembang dan
Poltekpar Lombok. Kedua Poltekpar ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata.
Sebagai salah satu sektor yang berperan dalam perekonomian negara, sinergi
antara pemerintah-swasta-masyarakat perlu diperkuat dalam peran memajukan sektor
2
pariwisata. Salah satu caranya adalah dengan mempersiapkan tenaga kerja yang
kompeten melalui pengembangan pendidikan wisata yang tidak hanya dikelola
pemerintah tetapi dikelola masyarakat dengan tetap berpedoman pada aturan
pemerintah. Perlu ada kajian lebih lanjut terhadap peran masyarakat dalam
mengembangkan pendidikan informal di bidang kepariwisataan yang saat ini mulai
menjamur. Paling tidak, ada standar yang ditetapkan pemerintah agar model
pendidikan masyarakat dapat mendorong peningkatan kualitas SDM kepariwisataan.
Satu hal yang belum dikaji dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah dalam
mengembangkan SDM kependidikan (dosen) kepariwisataan yang merupakan unsur
penting dalam mengembangkan SDM kepariwisataan. Ada baiknya kajian tersebut
dilakukan terutama mengingat saat ini ada keinginan untuk memberikan perlindungan
dan kejelasan terhadap profesi dosen secara umum di Indonesia melalu revisi UU No. 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3
DAFTAR PUSTAKA
Blanke, J. & Chiesa, T. (2013). “Insight Report: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, Reducing Barriers to Economic Growth and Job Creation”, World Economic Report (WEF) 2013.
Damayanti, A. dan Handayani, T. (2003). “Peluang dan Kendala Pengelolaan Ekowisata Pesisir Muara Gembong Kabupaten Bekasi”. Makalah Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) dan Kongres Ikatan Geograf Indonesia (IGI), Singaraja, 17–18 Oktober 2003.
Kartasasmita, Ginandjar. (TT). Garis-Garis Besar Haluan Negara. Jakarta: MPR RI.
Lipscombe, N. dan Thwaites, R. (2001). “Education and Training” dalam Weaver, David B. (Ed.) The Encyclopedia of Ecotourism. New York: CABI Publishing.
Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Pitana, I Gede dan Surya Diarta, I Ketut. (2009). Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Raco, J. R. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
Sander, Ben. (2010). “The Importance of Education in Ecotourism Ventures”, Substantial Research Paper. American University. Mei 2010.
UN-WTO. (2007). “Tourism Highlight 2007 Edition, Fact & Figure”, diakses di www.wto.org/facts/eng/vision.htm, pada 28 November 2014.
Wibawa, Sutrisna. (2017). “Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat)”, Makalah Rapat Perencanaan Pengawasan Proses Bisnis Perguruan Tinggi Negeri, Yogyakarta, 29 Maret 2017.
Yoeti, Oka A. (1997). Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: Pradnya Paramita.
________________. (2000). Ekowisata: Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup. Jakarta: PT Pertja.