perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user EVALUASI PROSEDUR REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH OLEH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) SURAKARTA Tugas Akhir Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Progam Studi Diploma III Akuntansi Oleh : NUGROHO BANGKIT KUSUMO F3313076 PROGAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
14
Embed
EVALUASI PROSEDUR REKONSILIASI BARANG …...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user ii ABSTRAK EVALUASI PROSEDUR REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH OLEH DINAS PENDAPATAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
EVALUASI PROSEDUR REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH
OLEH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA) SURAKARTA
Tugas Akhir
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya
Progam Studi Diploma III Akuntansi
Oleh :
NUGROHO BANGKIT KUSUMO
F3313076
PROGAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
ABSTRAK
EVALUASI PROSEDUR REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH
OLEH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA) SURAKARTA
Oleh :
Nugroho Bangkit Kusumo
F3313076
Salah satu unsur dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu pelaporan
Rekonsiliasi BMD. Tujuan penelitian untuk mengetahui prosedur Rekonsiliasi
BMD oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA)
Surakarta dengan membandingkan kesesuaian terhadap perundang-undangan yang
ada. Serta dapat mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Rekonsiliasi
BMD.
Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan pengelolaan BMD untuk
menciptakan transparansi serta sebagai alat untuk pengambilan keputusan.
Peneliti mengevaluasi prosedur, pihak-pihak yang terkait, dokumen-dokumen
yang digunakan, serta penyajian informasi yang digunakan dalam Rekonsiliasi
BMD oleh DPPKA Surakarta.
Secara keseluruhan prosedur Rekonsiliasi BMD oleh DPPKA Surakarta
sudah sesuai dengan Permendagri No. 17. Tetapi pengurus barang Rekonsiliasi
BMD tidak sepenuhnya memiliki keahlian tentang komputerisasi. Peneliti
merekomendasikan untuk membentuk tim pengurus barang yang ahli tentang
komputersasi agar berjalan dengan lancar.
Kata Kunci: rekonsiliasi, barang milik daerah, prosedur.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
ABSTRACT
EVALUATION OF REGIONAL ASSET RECONCILIATION PROCEDURES
BY OFFICE FOR MANAGEMENT OF REGIONAL REVENUE, FINANCE
AND ASSETS OF SURAKARTA
By:
Nugroho Bangkit Kusumo
F3313076
One of the elements of regional asset management is regional asset
reconciliation report. The study purposes were determined the regional asset
reconciliation procedure by the Office for Management of Regional Revenue,
Finance and Assets of Surakarta by comparing the suitability to the existing
legislation, as well as determined the constraints in the implementation of
regional assets reconciliation.
The local government should implement the policies of regional asset
management in order to create transparency and as a tool for decision making.
Therefore, the author was evaluated the procedure, the concerned parties, the
used documents, as well as the information systems used in regional asset
reconciliation by Office for Management of Regional Revenue, Finance and
Assets of Surakarta.
Overall, the regional asset reconciliation procedures by Office for
Management of Regional Revenue, Finance and Assets of Surakarta have been
suitable to the Regulations of Home Affair Minister No. 17. But the officers of
regional asset reconciliation not fully have expertise on the computerized. The
author was recommend to formed a team for asset management that have
expertise on computerized system so the regional asset reconciliation run