EVALUASI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR CAMAT PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SKRIPSI Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara Disusun Oleh: DICKY NOUPAL RIDHO 130903171 DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2017 Universitas Sumatera Utara
88
Embed
EVALUASI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
EVALUASI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN (PATEN) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN DI KANTOR CAMAT PERBAUNGAN KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI
SKRIPSI
Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1)
Ilmu Administrasi Negara
Disusun Oleh:
DICKY NOUPAL RIDHO
130903171
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017
Universitas Sumatera Utara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
HALAMAN PERSETUJUAN Skripsi ini disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan oleh : Nama : Dicky Noupal Ridho NIM : 130903171 Departemen : Ilmu Administrasi Negara Judul : Evaluasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor
Camat Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
Medan, 22 Maret 2017
Dosen Pembimbing Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara
Dr. Tunggul Sihombing, MA NIP. 196203011986031027 NIP. 196203011986031027
Dr. Tunggul Sihombing, MA
Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Lampiran 6. Daftar Hadir Seminar Proposal Penelitian Skripsi
Lampiran 7. Berita Acara Seminar Proposal Penelitian Skripsi
Lampiran 8. Surat Rekomendasi/Izin Penelitian dari FISIP USU
Lampiran 9. Surat Rekomendasi/Izin Penelitian dari Kantor Camat Perbaungan
Lampiran 10. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
Lampiran 11. Pedoman Wawancara
Lampiran 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Lampiran 13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Lampiran 14 Dokumentasi
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
EVALUASI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN (PATEN) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN DI KANTOR CAMAT PERBAUNGAN KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI
Nama : Dicky Noupal Ridho
NIM : 130903171
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Pembimbing : Dr. Tunggul Sihombing, MA
Penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi Program Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Perbaungan dalam
meningkatkan kualitas pelayanan dan mendapatkan respon dari masyarakat. Teori
yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah teori Evaluasi William N.
Dunn yang memiliki enam indikator, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan,
kesamaan, responsivitas dan ketepatan.
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif yang mengemukakan berbagai
permasalahan sebagaimana yang terjadi dilapangan dengan perolehan data
pemberian analisis terhadap program PATEN di Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai.
Berdasarkan hasil data dilapangan, menunjukkan program PATEN yang
berjalan di Kecamatan Perbaungan telah berjalan dengan baik sesuai dengan
Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Standar Operasional Prosedur
PATEN yang ada di Kecamatan Perbaungan. Walaupun dalam pelaksanaannya
masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan proses pelaksanaannya.
Kata Kunci: Evaluasi, Program PATEN, Meningkatkan Kualitas Pelayanan.
Universitas Sumatera Utara
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang
harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
bagi masyarakat, sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance). Pintu masuk (entry point) bagi percepatan
reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah daerah
yang baik (good local governance) terfokus pada peningkatan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di
daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik.
Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilaksanakan dengan
inovasi manajemen pada unit layanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
atau pada tingkat yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat yaitu
kecamatan. Optimalisasi peran kecamatan sangat perlu, karena kondisi dan situasi
lingkungan strategis kecamatan, yang secara nyata terlihat pada kondisi wilayah
yang letak geografisnya sulit dijangkau karena Indonesia merupakan negara
kepulauan dan memiliki wilayah yang sangat luas. Oleh karena itu, kecamatan
membutuhkan peningkatan kapasitas dalam meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.
Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu wujud dari ciri tata
pemerintahan yang baik (good governance) dimana kinerja pelayanan publik
sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu,
Universitas Sumatera Utara
membangun sistem manajemen pelayanan publik yang handal adalah kewajiban
bagi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Perbaikan kualitas
pelayanan publik menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah
mendesentralisasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik kepada
daerah. Dengan menyerahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kepada
daerah diharapkan agar pelayanan publik akan menjadi lebih responsive atau
tanggap terhadap dinamika masyarakat di daerahnya.
Sejalan dengan era otonomi daerah, pelayanan yang lebih didekatkan kepada
masyarakat dan pelayanan yang lebih berkualitas adalah sebuah keinginan untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah
daerah melakukan inovasi baru untuk memudahkan akses masyarakatnya dengan
menerapkan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di
setiap Kecamatan.
Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan Walikota kepada para
Camat di setiap daerah sesungguhnya merupakan hal yang mendesak untuk
dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Apalagi
jika hal tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan program PATEN yang diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, di mana seluruh
Kecamatan sudah harus menerapkan program tersebut pada tahun 2015.
Untuk Provinsi Sumatera Utara Sumut (Sumut), Kabupaten Serdang
Bedagai (Sergai) menjadi yang pertama sekali menjalankan program ini dimana
program PATEN telah diuji coba di Kecamatan Perbaungan pada tahun 2011 dan
membawa Perbaungan menjadi Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumut pada
Universitas Sumatera Utara
tahun itu. Kemudian sejak Desember tahun 2012, Pemerintah kabupaten
(Pemkab) Sergai telah melaksanakan PATEN di enam kecamatan yang telah
mendapat fasilitas meja pelayanan dan standar operasional PATEN, diantaranya
Kecamatan Perbaungan, Sei Rampah, Sei Bamban, Tebing Tinggi, Tebing
Syahbandar dan Kecamatan Dolok Merawan. Dengan dilaksanakannya program
ini di sebelas kecamatan lagi di Sergai pada tahun 2013 yang lalu, maka seluruh
kecamatan telah memiliki layanan ini. Dengan penggunaan sistem PATEN ini di
setiap Kantor Kecamatan di Sergai maka pengharapannya warga masyarakat
dapat menerima pelayanan yang lebih cepat, terukur, jelas dan tepat.
Program PATEN yang dilaksanakan di kecamatan ini akan merubah
sistem pelayanan dari sistem konvensional menjadi sistem PATEN, dengan
harapan dapat mengoptimalkan peran pemerintah kecamatan dalam fungsi
pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat. Karena selama ini pelayanan publik yang diberikan
kepada masyarakat dirasakan masih jauh dari kata baik. Selain itu, juga dapat
mengurangi permasalahan dari beban biaya yang ditanggung masyarakat mulai
dari kendala jarak, jangkauan, waktu, sarana angkutan dan biaya untuk
mendapatkan pelayanan berbagai pengurusan surat-surat, Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), maupun perizinan dan non perizinan.
Berdasarkan hasil data sekunder bahwa masih terdapat beberapa
permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan program PATEN di Kecamatan
Perbaungan. Pertama, Pelimpahan kewenangan masih harus disempurnakan dan
ditambah. Ini diperlukan agar organisasi dapat berfungsi secara efisiensi karena
tidak ada atasan yang dapat mengawasi secara efisien setiap tugas-tugas
Universitas Sumatera Utara
organisasi secara pribadi. Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) dibagian
pelayanan perlu ditambah dan ditingkatkan kompetensinya. SDM merupakan
sumber daya yang paling utama dalam pelayanan PATEN, kecukupan SDM
sangat menentukan kualitas pelayanan, meliputi kesesuaian jumlah dan
kemampuan petugas dengan kebutuhan pelayanan dengan melakukan identifikasi
kebutuhan berdasarkan alur dan disain pelayanan.
Ketiga, Sarana dan Prasarana yang dimiliki di kecamatan perlu dilengkapi.
Dalam pelaksanaan program PATEN di Kecamatan Perbaungan haruslah
dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Fasilitas marupakan sarana
dan prasarana yang digunakan untuk mendukung program PATEN di Kecamatan
Perbaungan seperti komputer, meja pelajaran, kursi tunggu dan lain-lain.
Keempat, Komitmen terhadap pelayanan publik yang baik belum optimal
pelaksanaannya di Kecamatan Perbaungan. Kurangnya respon dan perhatian
petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang hendak melakukan
pelayanan dan belum mengerti tentang prosedur maupun tahapan alur pelayanan,
masih menjadi hambatan yang kerap terjadi. Akibatnya, masyarakat yang akan
melakukan pelayanan tidak merasa nyaman dan terbantu oleh petugas pelayanan.
Penjelasan tentang prosedur tahapan alur pelayanan dan syarat-syarat apa saja
yang harus dipenuhi, belum sepenuhnya disosialisasikan kepada masyarakat.
Dan kelima, Ruang Kantor Camat yang terbatas sehingga sebagian Kantor
tidak memiliki Ruang Tunggu. Ruang tunggu pelayanan ini sangat penting karena
menjadi tempat bagi masyarakat untuk memproses perizinan maupun non
perizinan serta tempat menunggu pemrosesan, urusan pelayanan yang sedang
diproses sehingga perlu ditata secara baik dan dapat memberikan kenyamanan
Universitas Sumatera Utara
kepada pelanggan/masyarakat. (Sumber: http://indonesia.serdangbedagaikabgo.
idcontent/2015/8/PATEN.html diakses pada 12 Oktober 2016, Pukul 09.38).
Permasalahan tersebut akan membawa dampak yang kurang baik dan
mengganggu kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat yang datang dan ingin
mendapatkan pelayanan yang baik.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik
melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di
Tujuan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan
Pelayanan Kepada Masyarakat
Universitas Sumatera Utara
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini terdiri dari landasan teori, definisi konsep, kerangka pemikiran,
hipotesis kerja dan sistematika penulisan.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini berisi bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik
pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini menggambarkan tentang gambaran umum mengenai karakteristik
lokasi penelitian, berisikan data-data yang diperoleh selama penelitian di
lapangan dan dokumen-dokumen yang dianalisis, serta memuat analisis data
yang diperoleh dari hasil penelitian dan memberikan interpretasi atas
permasalahan yang diteliti.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi kesimpulan dan saran, bagian kesimpulan berisi jawaban atas
masalah yang dikemukakan. Pemecahan masalah yang dikemukakan dalam
bentuk saran.
Universitas Sumatera Utara
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Bentuk Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Danin (2002:41),
penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian terhadap
masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian
dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari
objek penelitian yang sesuai dengan keadaan sebagaimana adanya dan mencoba
menganalisis untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.
Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan
saling berhubungan dan menguji hipotesis.
Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006), penelitian kualitatif
adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental
bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan
berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan subjek yang akan
dijadikan informan tersebut memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda
dalam situasi sosial untuk pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN). Dalam penelitian ini fokus penelitian lebih tertuju pada
kriteria-kriteria kebijakan publik yang dipergunakan sebagai indikator
keberhasilan kebijakan yang lebih menekankan pada unsur-unsur pokok dalam
sebuah evaluasi yakni Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan,
Universitas Sumatera Utara
Responsivitas dan Ketepatan.
3.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kantor Camat Perbaungan Kabupaten Serdang
Bedagai yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3. Kecamatan
Perbaungan merupakan sebuah Kecamatan yang luas wilayah 111,620 km2 yang
terdiri dari 24 desa dan 4 kelurahan, dimana desa Adolina merupakan desa yang
memiliki wilayah terluas diantara desa-desa lainnya. Dan desa yang paling jauh
dari kantor Camat Perbaungan adalah desa Sei Naga Lawan yang terletak di ujung
Timur wilayah batasan kecamatan. Kecamatan Perbaungan di sebelah Utara
dibatasi oleh kecamatan Pantai Cermin; Sebelah Selatan berbatasan dengan
Kecamatan Pegajahan; Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk
Mengkudu/Sei Rampah; Sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan
Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. Wilayah administratif
Kecamatan Perbaungan terdiri atas 24 Desa dan 4 Kelurahan dengan luas wilayah
111,620 km2.
3.3. Informan Penelitian
Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari
hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada peneitian kualitatif yang menjadi
informan penelitian ditentukan secara sengaja. Informan penelitian adalah subjek
yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain
yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007:76). Adapun informan dalam
Universitas Sumatera Utara
penelitian ini adalah:
1. Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki
berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi
sosial yang diteliti.
Berdasarkan uraian tersebut, maka informan penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini terdiri atas:
Informan kunci adalah Camat Perbaungan selaku penanggung
jawab penyelenggaraan PATEN serta beberapa informan terkait
lainnya yang bertugas langsung sebagai tim teknis pelaksana
kebijakan dari program PATEN tersebut.
Informan Utama adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan
dari Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) di Kecamatan Perbaungan.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi, keterangan-
keterangan yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut :
1. Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang
langsung diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian. Teknik
pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara:
a) Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan dengan cara
tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan
Universitas Sumatera Utara
secara mendalam dengan mengajukan pertanyaan sebanyak-
banyaknya untuk mendapatkan data yang rinci dan lengkap.
b) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada
objek yang akan diteliti, baik terhadap pelaksanaan program,
maupun terhadap masyarakat yang menerima layanan program.
2. Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang
diperoleh melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk
mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat
dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut:
a) Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan
menggunakan catatan-catatan atau dokumentasi-dokumentasi yang
ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait
dengan objek penelitian.
b) Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh
dari buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli yang
berkompetensi, serta memiliki relevansi dengan masalah yang
diteliti.
3.5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu
analisis terhadap data yang diperoleh dengan menyajikan data yang dimulai
dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul, menyusunnya dalam satu
kesatuan kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya serta memeriksa
keabsahan dan menafsirkannya dengan analisis berdasarkan kemampuan nalar
Universitas Sumatera Utara
peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.
Melalui teknik analisis data, peneliti menguji kemampuan nalar dalam
menghubungkan fakta data dan infomasi yang diperoleh. Dan selanjutnya akan
dianalisis sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan kebenaran dari setiap
permasalahan yang ada dalam penelitian. Data yang diperoleh dari teknik
wawancara akan dilakukan analisis model interaktif (interactive of analysis) yang
dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:246) yang
terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu :
1. Reduksi data
Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memfokuskan hal-
hal yang terpenting tentang penelitian dengan mencari tema dan pola
hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan
mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian data
Bermakna sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan
tindakan.
3. Penarikan kesimpulan
Merupakan suatu menyimpulkan yang didukung dengan bukti-bukti dan
temuan yang ditemukan peneliti di lapangan.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
4.1.1. Letak dan Keadaan Geografis
Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi
Sumatera Utara, secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi
20 57” Lintang Utara, 30 16” Lintang Selatan, 980 33” Bujur Timur, 990 27” Bujur
Barat dengan luas wilayah 1.900,22 km2 dengan batas wilayah meliputi, sebelah
utara dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Simalungun,
sebelah timur dengan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Simalungun, serta
sebelah barat dengan kabupaten Deli Serdang. Dengan ketinggian wilayah 0-500
meter dari permukaan laut. Kabupaten Serdang Bedagai menaungi 17 Kecamatan
salah satunya adalah Kecamatan Perbaungan.
Kecamatan Perbaungan merupakan sebuah Kecamatan yang luas wilayah
111,620 km2 yang terdiri dari 24 desa dan 4 kelurahan, dimana desa Adolina
merupakan desa yang memiliki wilayah terluas diantara desa-desa lainnya. Dan
desa yang paling jauh dari kantor Camat Perbaungan adalah desa Sei Naga Lawan
yang terletak di ujung Timur wilayah batasan kecamatan. Kecamatan Perbaungan
di sebelah Utara dibatasi oleh kecamatan Pantai Cermin, Sebelah Selatan
berbatasan dengan Kecamatan Pegajahan, Sebelah Timur berbatasan dengan
Kecamatan Teluk Mengkudu/Sei Rampah, Sedangkan di sebelah Barat berbatasan
dengan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. Wilayah administratif
Kecamatan Perbaungan terdiri atas 24 Desa dan 4 Kelurahan dengan luas wilayah
Universitas Sumatera Utara
111,620 km2. Luas wilayah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Luas Wilayah Terhadap Luas Kecamatan
No. Kecamatan Kelurahan/Desa Luas Wilayah (Km2)
1. Perbaungan 1. Adolina 16,740 2. Batang Terap 1,970 3. Bengkel 1,370 4. Cinta Air 3,520 5. Cintaman Jernih 1,620 6. Deli Muda Hilir 4,630 7. Deli Muda Hulu 3,770 8. Jambur Pulau 2,470 9. Kesatuan 3,320 10. Kota Galuh 3,000 11. Lidah Tanah 4,600 12. Lubuk Bayas 4,810 13. Lubuk Cemara 2,500 14. Lubuk Dendang 1,760 15. Lubuk Rotan 3,640 16. Melati I 1,170 17. Melati II 11,800 18. Pematang Sijonam 4,710 19. Pematang Tatal 1,890 20. Simpang Tiga 1,780 Pekan 21. Suka Beras 3,260 22. Suka Jadi 1,950 23. Sei Buluh 1,230 24. Sei Naga 5,580 Lawan 25. Sei Sijenggi 2,710 26. Tanah Merah 3,390 27. Tanjung Buluh 7,390 28. Tualang 5,040
Kecamatan Perbaungan Kabupaten. Serdang 111,620 Bedagai
Sumber: Kecamatan Perbaungan dalam Angka 2015
Universitas Sumatera Utara
4.1.2. Kependudukan
Berdasarkan konsep BPS, Penduduk yang 6 (enam) bulan meninggalkan
desa setempat dianggap sudah menjadi penduduk desa lain, sedangkan penduduk
yang datang pada desa setempat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut turut
dianggap sebagai penduduk desa setempat. Penduduk kecamatan perbaungan
102,729 jiwa, merupakan salah satu kecamatan yang terpadat penduduknya di
Kabupaten Serdang Bedagai, dimana terdiri 51,466 jiwa laki-laki dan 51,263 jiwa
perempuan.
Dengan luas wilayah 111,620 km2 dan penduduk sejumlah 102,729, maka
rata-rata kepadatan penduduk perbaungan mencapai 920 jiwa/km2. Namun
persebaran kepadatan penduduk antar desanya tidak begitu merata. Terlihat dari
Desa Simpang Tiga Pekan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup
tinggi yaitu 6.575 jiwa/km2, sedangkan bila dibandingkan dengan Desa Tanjung
Buluh memiliki kepadatan penduduk yang paling sedikit yaitu 45 jiwa/km2.
Rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kecamatan Perbaungan sebesar
100 persen, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di Kecamatan Perbaungan
adalah 4 orang. Desa Citaman Jernih dan Desa Kota Galuh merupakan desa yang
memiliki rata-rata anggota rumah tangga 5 orang. Sedangkan desa lainnya rata-
rata anggota rumah tangga terdiri dari 4 orang.
Sumber : Kecamatan Perbaungan Dalam Angka 2015
4.1.3. Sosial
Sarana pendidikan di Kecamatan Perbaungan terdapat 43 unit SD Negeri;
5 Unit SD Swasta; 3 Unit SMP Negeri; 12 Unit SMP Swasta; 2 Unit SMA Negeri
Universitas Sumatera Utara
dan 7 Unit SMA Swasta. Selain jumlah SMK Negeri sebanyak 1 Unit, dan SMK
Swasta sebanyak 8 Unit.
Kecamatan Perbaungan memiliki sarana kesehatan dimana terdapat : 4
Unit rumah sakit, 4 Unit rumah sakit bersalin, 20 rumah bersalin, 11 unit
poliklinik, 2 unit puskesmas dan 1 unit puskesmas perkebunan, 11 unit puskesmas
pembantu, 10 unit balai pengobatan, 15 unit tempat praktek dokter, 13 unit
polindes, 14 unit apotik, 6 unit took obat dan 31 unit tempat praktek bidan.
Jumlah tenaga medis yang tersedia sebanyak 17 orang dokter, 76 bidan, 29 orang
bidan desa, 25 orang dukun bayi dan 53 orang paramedis.
Sarana ibadah di kecamatan perbaungan terdapat : 71 unit Mesjid, 115 unit
Musholla, 17 unit Gereja, 5 unit Vihara yang tersebar di wilayah kecamatan
perbaungan.
Sumber : Kecamatan Perbaungan Dalam Angka 2015
4.1.4. Kecamatan Perbaungan
4.1.4.1. Sejarah
Pemerintah Kecamatan Perbaungan mempunyai sejarah tersendiri seiring
dengan perkembangan Negara Republik Indonesia. Perbaungan sebagai suatu
wilayah pemerintahan mengalami perkembangan pemerintah sejak masa
Pemerintahan Belanda, Pemerintahan Jepang dan di masa Pemerintahan Indonesia
itu sendiri.Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dibedakan atas 5 (lima) tahap
perkembangan sebagi berikut:
1. Masa Kesultanan Serdang (sejak zaman Belanda hingga tahun 1942)
2. Masa Pemerintahan Jepang (tahun 1942 s/d tahun 1945)
3. Masa Pemerintahan Republik Indonesia (tahun 1945 s/d 27 Juli 1947)
Universitas Sumatera Utara
4. Masa Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yaitu (tanggal 28 Juli
1947 s/d 31 Desember 1949)
5. Masa Pemerintahan Negara Kesatuan RI (tanggal 1 Januari 1950 s/d
sekarang)
Perubahan perkembangan negara berdampak atas perkembangan daerah-
daerah hingga pada sampai kecamatan, hal ini mengakibatkan terjadinya
pemekaran Kecamatan Perbaungan menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Perbaungan (kecamatan induk, terdiri dari 28 desa.kelurahan)
2. Kecamatan Pegajahan (kecamatan pemekaran, terdiri dari 13 desa) Hal ini telah dicatat dalam lembaran negara sejak bulan Januari 2007
Sumber : Kecamatan Perbaungan Dalam Angka 2015
4.1.4.2. Pemerintahan
Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai
wilayah kerja tertentu dan di pimpin oleh seorang camat. Camat sebagaimana
dimaksud berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten.
Pemerintahan Kecamatan Perbaungan dipimpin oleh seorang Camat yang
membawahi 24 desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan 4 kelurahan yang
dipimpin Lurah. Selain itu Kecamatan Pernaungan juga terdiri dari 194 RW yang
dipimpin ketua RW dan 463 RT yang dipimpin Ketua RT serta 136 dusun yang
dipimpin Kepala Dusun. Desa yang meiliki dusun/lingkungan terbanyak adalah
Desa Melati Dua yaitu terdapat 23 dusun. Adapun Desa Tanjung Buluh, Desa
Delimuda Hulu serta Desa Melati Satu merupakan desa yang memiliki jumlah
Universitas Sumatera Utara
dusun/lingkungan terkecil masing-masing 2 dusun/lingkungan.
4.1.4.3. Struktur Birokrasi
Tabel 4.2. Struktur Organisasi Kecamatan Perbaungan
Sumber: Kantor Camat Perbaungan
Camat Perbaungan
Drs. Akmal, M.Si
Kelompok Jabatan
Fungsional
Sekretaris Camat
Suparmin
Subbag Perencaan, Keuangan dan Akuntabilitas
Hj. Renny Syafriani, SE
Subbag Umum dan Kebegawaian
Hj. Nur Asiah. AH, SH
Seksi Pemerintahan
Edy Syahputra,
S.STP
Seksi Trantib dan Pol PP
Suganda Lubis, S.Sos
Seksi Pendapatan
Andi, SE
Seksi Ekonomi Sosial dan
Kebudayaan
Ani Syahweny,
SH
Lurah
Seksi PMD
Asnawati Br. Karo
Kepala Desa
Universitas Sumatera Utara
4.1.4.4. Tugas dan Fungsi
1. Camat, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, sesuai karakteristik
wilayah kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Pelimpahan kewenangan pemerintah
sebagaimana dimaksud di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Sebagian tugas Camat sebagaimana dimaksud dapat dilimpahkan
kepada lurah.
2. Sekretaris Kecamatan, yang dipimpin oleh seorang sekretariat yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat. Sekretaris
kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan
tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan
pemerintahan dan memberikan pelayanan adminsitrasi kepada seluruh
perangkat/aparatur kecamatan
3. Seksi Pemerintahan, dipimpin oleh seorang kepala seksi pemerintahan
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat dan
bertugas memabntu camat dalam menyampaikan bahan perumusan
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan 4. Seksi Trantib dan Pol PP, kepala seksi yang berada di bawah camat dan
bertanggungjawab kepada camat dan bertugas membantu camat dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban
5. Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kepala seksi
yang berada di bawah camat dan bertanggungjawab kepada camat
Universitas Sumatera Utara
dan bertugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan
masyarakat desa.
6. Seksi pendapatan, kepala seksi ini berada di bawah camat dan
bertanggungjawab kepada camat dan bertugas membantu camat dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan urusan pendapatan
7. Seksi Ekonomi, Sosial dan Budaya, kepala seksi ini berada di bawah
camat dan bertanggungjawab kepada camat dan bertugas membantu
camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi, sosial dan budaya
8. Sub bagian pelayanan umum dan kepegawaian, kepala sub bagian ini
berada di bawah sekretaris camat dan bertanggungjawab kepada
sekretaris camat dan bertugas membantu sekretaris camat dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi,
pelaporan urusan pelayanan umum dan kepegawaian
9. Sub bagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas, kepala sub bagian
ini berada di bawah sekretaris camat dan bertanggungjawab kepada
sekretaris camat dan bertugas membantu sekretaris camat dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan urusan perencanaan, keuangan dan akuntabilitas.
Universitas Sumatera Utara
4.2. Evaluasi Program PATEN di Kantor Camat Perbaungan
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Perbaungan yang beralamat
di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 Perbaungan pada bulan Februari 2017.
Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data dari hasil pengamatan dan
penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara tentang Evaluasi Program
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Meningkatkan
Kualitas Pelayanan di Kantor Camat Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
Dalam melakukan pengumpulan data penelitian ada beberapa tahapan
yang harus peneliti lakukan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan
penelitian, yaitu dimulai dari pengumpulan berbagai macam dokumen dan
peraturan-peraturan terkait seputar program PATEN di Kecamatan Perbaungan.
Setelah itu, peneliti melakukan wawancara kepada informan untuk mengetahui
lebih mendalam lagi tentang Program PATEN di Kecamatan Perbaungan yang
menjadi pembahasan di penelitian ini. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada
informan merupakan daftar pertanyaan yang telah peneliti siapkan sebelum
melakukan penelitian yang berasal dari pedoman wawacara yang telah dirancang
oleh peneliti sebelumnya. Namun dalam proses wawancara yang telah peneliti
lakukan pertanyaan-pertanyaan tersebut mengalami perkembangan sesuai dengan
permasalahan penelitian yang telah penulis angkat.
Setelah peneliti melakukan penelitian dan melakukan wawancara dengan
beberapa informan, maka dapat diperoleh beberapa informasi tentang beberapa
faktor yang menjadi fokus dalam Evaluasi Program Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Perbaungan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengevaluasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Universitas Sumatera Utara
(PATEN) di Kecamatan Perbaungan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan
mendapatkan respon dari masyarakat. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai
pembahasan hasil penelitian dari data yang diperoleh. Adapun hal-hal yang
dibahas yaitu tentang Evaluasi Program PATEN dengan kriteria Evaluasi
Kebijakan yaitu efektivitas (effectiveness), efisiensi (Efficiency), kecukupan
(adequacy), kesamaan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan
(appropriateness). Pembahasan untuk masing-masing indikator sebagai berikut:
4.2.1. Efektivitas (effectiveness)
Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil
(akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu
diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
Efektivitas dari palaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Perbaungan dapat terlaksana dengan adanya
penyampaian informasi yang baik dari penanggungjawab program PATEN dan
pemahaman akan program PATEN di Kecamatan Perbaungan. Proses ini tidak
terlepas dari kinerja Tim Pelaksana Program yang memiliki Tanggung Jawab
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyampaian informasi
Program PATEN di Kecamatan Perbaungan ini dengan cara memberikan
sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Perbaungan.
Berkenaan dengan itu, Bapak Akmal selaku Camat Perbaungan yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan Program PATEN di Kecamatan Perbaungan,
dalam wawancara mengatakan:
Universitas Sumatera Utara
“Sosialisasi itu kita laksanakan, kita kan setiap bulan ada rapat koordinasi di tingkat kecamatan setiap tanggal 17. Jadi pada saat rapat koordinasi itu kita lakukan sosialisasi tentang program PATEN pada saat ini”.1
“Ada.. jadi, sebelum dilakasanakan program PATEN ini ada di kecamatan Perbaungan memang pelayanan sudah dilaksanakan pihak Kecamatan Perbaungan, sistem langsung masyarakata itu berurusan dengan masing-masing Kasi, jadi tidak secara terprogramlah di kecamatan maupun di desa tapi sekarang dengan adanya program PATEN ini di desa juga diterapkan untuk sistem pelayanan publik melalui meja pelayanan”.
Kemudia pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Suparmin selaku
Sekretaris Camat yang mengatakan bahwa:
2
“Kalau untuk sosialisasi sudah kita laksanakan, mulai dari bagian pemerintahan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan sudah, bagian pemerintahan pun sosialisasi ke kecamatan lain diluar kabupaten serdang bedagai itupun sudah”.
Sementara itu menurut salah satu Kasi Pemerintahan yaitu Bapak Edy Syahputra
menjelaskan bahawa:
3
“PATEN itu Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan itulah kepanjangannya jadi Semua pelayanan baik sifatnya perizinan maupun non-perizinan itu dilakukan di kecamatan dan di selesaikan di kecamatan tidak perlu sampai ke kabupaten sehingga memudahkan masyarakat dalam pelayanan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 ada kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya perizinan maupun non-perizinan sesuai
Setelah melihat bagaimana proses penyampaian informasi melalui
sosialisasi terhadap program PATEN yang cukup baik, peneliti kemudian mencari
tahu tentang pemahaman akan program PATEN itu sendiri. Seperti yang
disampaikan oleh Bapak Camat Perbaungan ketika ditanya tentang
pemahamannya mengenai Program PATEN:
1 Wawancara penulis dengan Bapak Akmal Camat Perbaungan, pada 14 Februari 2017 2 Wawancara penulis dengan Bapak Suparimin Sekretaris Camat Perbaungan, pada 09 Februari 2017 3 Wawancara penulis dengan Bapak Edy Syahputra Kasi Pemerintahan, pada 09 Februari 2017
Universitas Sumatera Utara
dengan SOP itu yang didepan”.4
“Program PATEN yang dilaksanakan di Kecamatan Perbaungan ini untuk mengatur sistem administrasi dan pelayanan satu pintu yang diutamakan kepada masyarakat, di dalam pelayanannya ini tidak langsung ke masing-masing Kasi (Kepala Seksi) tapi melalui meja konter pelayanan.”
Kemudia pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Suparmin selaku
Sekretaris Camat yang mengatakan bahwa:
5
“PATEN ini tujuannya untuk memudah semua urusan di masing-masing urusan yang ada di dalam SOP itu, misalnya kepengurusan surat tanah, Kartu Keluarga (KK) dan yang lainnya, sebenarnya untuk memudahkan pelayanan itu dengan adanya loket-loket di meja pelayanan PATEN tadi. Dan setiap loket mempunyai urusan beda-beda.”
Tidak hanya penanggung jawab Program PATEN saja yang memiliki
pemahaman yang baik mengenai PATEN, pelaksana Program PATEN juga
memahami apa itu program PATEN seperti yang disampaikan oleh Ibu Renny:
6
Efektivitas merupakan faktor terpenting dalam evaluasi sebuah kebijakan.
Efektivitas dalam hal ini ialah penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang
melaksanakan kebijakan maupun yang dikenakan kebijakan tersebut. Hal ini
Dalam hal yang penting seperti efektivitas, para pelaksana kebijakan harus
mengetahui apa yang mereka kerjakan dan apa pula yang harus mereka lakukan.
Untuk dapat mengetahui hal tersebut dengan baik, maka perintah yang mereka
terima baik itu yang dibuat dalam bentuk keputusan-keputusan maupun dasar
hukum lainnya yang memang harus jelas. Dan dari kesemua informan yang telah
saya wawancarai masing-masing dari mereka telah memahami tugas mereka
sebagai pelaksana Program PATEN yang ada di Kecamatan Perbaungan.
4 Wawancara penulis dengan Bapak Akmal Camat Perbaungan, pada 14 Februari 2017 5 Wawancara penulis dengan Bapak Suparimin Sekretaris Camat Perbaungan, pada 09 Februari 2017 6 Wawancara penulis dengan Ibu Renny Syafriani Subbag Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas, pada 09 Februari 2017
Universitas Sumatera Utara
menjadi penting dikarenakan supaya mereka dapat mengetahui jenis-jenis
pelayanan apa saja yang ada di Kecamatan serta bagaimana persyaratan dari
setiap pelayanan yang ada di dalam Program PATEN tersebut. Sosialisasi juga
diperlukan sehingga para pelaksana kebijakan mengetahui apa tujuan dan sasaran
yang akan dicapai dalam pelaksanaan program yang berjalan.
Dalam hal ini Kecamatan Perbaungan telah melakukan sosialisasi dengan
baik. Hal ini dapat diketahui dari bagaimana para pelaksana kebijakan yang terkait
di Program PATEN seperti Penanggungjawab program, petugas pelaksana
program telah mengetahui dengan baik tugas dari jabatan mereka di Program
PATEN.
Pihak Kecamatan juga melakukan sosialisasi sehingga informasi tentang
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dapat
tersampaikan kepada kelompok sasaran dalam hal ini warga masyarakat
Kecamatan Perbaungan itu sendiri. Petugas pelaksana program juga telah
memahami dengan baik petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Pelayanan
Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN). Dalam hal ini peneliti mengambil
contoh petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari Peraturan Bupati Sedang
Bedagai Nomor 24 Tahun 2012. Dapat dikatakan bahwa penyaluran informasi
yang terjadi dalam lingkungan Kantor Camat Perbaungan khususnya kepada
petugas yang berkaitan dengan Program PATEN telah terlaksana dengan baik.
Dari wawancara yang didapat, para informan memiliki pemahaman yang sangat
jelas mengenai Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
serta semua tahap-tahapnya.
Universitas Sumatera Utara
4.2.2. Efisiensi (efficiency)
Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk
meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim
dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan
usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
Efisiensi dari palaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Perbaungan ini dapat dilihat dengan
keterampilan dan keahlian yang dimiliki para pegawai yang bekerja sebagai
pelaksana program PATEN. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat
Perbaungan ketika ditanyai mengenai pendidikan dan pelatihan bagi pegawai
Kantor Camat Perbaungan mengenai Program PATEN ini:
“Iya itu dilaksanakan, di kabupaten itu ada tim koordinasi
administrasi terpadu kecamatan, itu di kabupaten di bawah asisten
pemerintahan”.7
“Sudah memadai dan cukup petugasnya, dan ada juga pendidikan
yang dilaksanakan oleh Kabupaten.”
Kemudian pendapat yang sama juga diberikan oleh Bapak Sekretaris Camat yang
mengatakan bahwa:
8
“Pernah, itu dari pihak kabupaten yang memberikan pelatihan dan
Tidak hanya penanggung jawab Program PATEN saja yang memberikan
tanggapannya, pelaksana Program PATEN juga memberikan tanggapannya
seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Asiah:
7 Wawancara penulis dengan Bapak Akmal Camat Perbaungan, pada 14 Februari 2017 8 Wawancara penulis dengan Bapak Suparmin Sekretaris Camat Perbaungan, pada 14 Februari 2017
Universitas Sumatera Utara
pendidikan. Waktu semalam itu, 5 hari di Medan”.9
“Kalau untuk PATEN itu anggarannya yang lalu itu dari bagian pemerintahan kabupaten, kalau di kecamatan tidak ada, kecamatan hanya operasional untuk anggaran rutin, jadi kalau khusus PATEN dia itu di bagian pemerintahan waktu itu termasuk petugas-petugas PATEN nya itu di support dari bagian pemerintahan”.
Dalam tahapan ini, peneliti juga akan melihat dari segi pendanaan yang di
dapatkan oleh Kantor ini dalam menerapkan program PATEN, karena dalam
penerapan suatu program pastilah membutuhkan anggaran untuk
melaksanakannya. Oleh karenanya, peneliti bertanya kepada informan dengan
pertanyaan, berasal darimanakah sumber anggaran untuk menerapkan program
PATEN di Kantor Camat Perbaungan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak
Camat dalam hasil wawancara dengan peneliti:
10
“Kalau anggaran PATEN di Kecamatan belum, Cuma ada bantuan
pemerintah daerah salah satunya termasuk Honor petugas PATEN
dari Pemerintah daerah”.
Pendapat yang sama juga diberikan oleh Bapak Sekretaris Camat yang
mengatakan bahwa:
11
“Kalau dana itu dari kabupaten itu, itu berasal dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”.
Kemudian Pendapat yang sama juga diberikan oleh Ibu Asiah yang mengatakan
bahwa:
12
Efisiensi yang ditekankan pada bagian ini adalah sumber daya dan sumber
dana. Pegawai merupakan faktor penting dalam sumber daya untuk menjalankan
9 Wawancara penulis dengan Ibu Nur Asiah Subbag Umum dan Kepegawaian, pada 09 Februari 2017 10 Wawancara penulis dengan Bapak Akmal Camat Perbaungan, pada 14 Februari 2017 11 Wawancara penulis dengan Bapak Suparmin Sekretaris Camat Perbaungan, pada 09 Februari 2017 12 Wawancara penulis dengan Ibu Nur Asiah Subbag Umum dan Kepegawaian, pada 09 Februari 2017
Universitas Sumatera Utara
suatu program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria efiensi dalam sumber
daya dan sumber dana program PATEN di Kecamatan Perbaungan telah berjalan
dengan baik. Masing-masing pegawai dapat dilihat dari kuantitas dan kualitasnya.
Kuantitas yang cukup dan tidak berlebih menjadikan pelaksanaan program yang
dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya kuantitas yang cukup bahkan kelebihan
kuantitas dalam menjalankan suatu program akan mengakibatkan program
tersebut tidak akan terlaksana dengan efektif dan efisien. Kuantitas staf yang ada
haruslah didukung juga dengan kualitas yang baik serta masing-masing
mengetahui otoritas atau wewenang yang telah diatur dalam setiap tugas dan
fungsi yang ada.
Kualifikasi pendidikan dari masing-masing pelaksana juga memadai yakni
dua orang yaitu Ibu Asiah dan Ibu Renny berjenjang pendidikan S1 kemudian
Bapak Edy berjenjang pendidikan S2. Terlebih lagi ketika di angkat menjadi
petugas PATEN para pegawai menerima pendidikan dan pelatihan dari pihak
Kabupaten guna menunjang kemampuan supaya sesuai dengan sumber daya yang
dibutuhkan.
Berkenaan dengan sumber dana, dijelaskan bahwa PATEN bukanlah suatu
program yang teranggarkan dan anggarannya langsung dari Kabupaten bukan dari
kecamatan. Dan segala fasilitas pendudukung dari Program PATEN seperti AC,
Meja Counter, Ruang Tunggu dan sebagainya yang kesemuanya didatangkan atau
difasilitasi oleh pihak Kabupaten.
Sumber daya dan sumber dana dalam hal evaluasi kebijakan atas program
yang yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan harus dilakukan serta adanya
aturan-aturan hukum yang harus diketahui berkenaan dengan pelaksanaan
Universitas Sumatera Utara
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan.
4.2.3. Kecukupan (adequacy)
Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas
memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya
masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara
alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
Menurut keterangan dari informan yang diwawancarai oleh peniliti,
sumber daya manusia yang terdapat dalam Program PATEN yang bertugas
sebagai pelaksana petugas PATEN sebanyak tiga orang yang berhubungan
langsung dengan masyarakat karena mereka yang menyapa, mengurus berkas dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Jika dilihat dari tugas pokok dan fungsi dari setiap pegawai pelaksana
program PATEN secara kuantitas sudah memadai dan secara kualitas juga sudah
mumpuni karena dilihat dari tingkat pendidikan pegawai/staf yang rata-rata
berpendidikan terakhir Strata 1 (S1). Seperti yang dikatakan oleh Bapak Camat
Perbaungan sekaligus penanggungjawab program PATEN:
“Kalau untuk itu (pegawai) sudah memadai. Sebenarnya petugas PATEN itu harus yang non struktural yang di depan (meja pelayanan) itu ya. Tapi karena pegawai kita ini pada umumnya semua struktural sehingga yang struktural itulah yang mengisi itu”.13
Pendapat yang sama juga disampai oleh Bapak Suparmin dan Bapak Edy selaku
13 Wawancara penulis dengan Bapak Akmal Camat Perbaungan , pada 14 Februari 2017
Universitas Sumatera Utara
penanggungjawab dan pelaksana program PATEN, yang mengatakan bahawa:
“Sampai saat ini sudah memadai”.14 Kata Bapak Suparimin dan menurut Bapak Edy “Kalau untuk saat ini, ya dibilang berlebihpun tidak dibilang kurang sih tidak juga, karena mungkin banyak dibantu ya untuk pekerjaan itu banyak dibantu oleh anak-anak sekolah yang magang contoh kegiatan fotocopy dan mengirim surat. Disini semua PNS semua punya jabatan, jadi disini tidak unsur staf”.15
“Iya rangkap, tapi itu karena keterbatasan saja, kalau SDM nya sudah memadai Cuma kuantitas masih kurang, bukan khusus dia”.
Kualitas yang dimiliki oleh setiap pegawai pada pelaksana Program
PATEN ini baik karena mereka bekerja memberikan pelayanan dengan maksimal.
Akan tetapi masih dijumpai pegawai fungsional yang merangkap jabatan menjadi
petugas PATEN, seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat dan Sekretaris
Camat Perbaungan:
16 Sedangkan Menurut Bapak Sekretaris Camat “Masih ada, Cuma itu juga tidak mengganggu daripada tugas pokoknya karena memang petugas PATEN ini harus pegawai yang berada di kantor camat ini”.17
Dalam mengasah kemampuan dan keahlian pegawai, pelaksana PATEN
juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kriteria Kecukupan dalam pelayanan
administrasi di Kecamatan berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukan dengan
kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan sangat membantu masyarakat
dalam menerima pelayanan dengan cepat dan mudah, dapat dilihat dari
kecermatan dalam melayani, kemampuan dan keahlian pegawai dalam
menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan.
14 Wawancara penulis dengan Bapak Suparmin Sekretaris Camat Perbaungan, pada 09 Februari 2017 15 Wawancara penulis dengan Bapak Edy Syahputra Kasi Pemerintahan, pada 09 Februari 2017 16 Wawancara penulis dengan Bapak Akmal Camat Perbaungan , pada 14 Februari 2017 17 Wawancara penulis dengan Bapak Suparmin Sekretaris Camat Perbaungan, pada 09 Februari 2017
Universitas Sumatera Utara
Pegawai yang dimiliki Kecamatan cermat dalam melayani setiap kebutuhan para
pemohon yang datang. Selain itu pegawai juga memiliki kemampuan dan keahlian
dalam menggunakan proses pelayanan sehingga pelayanan yang ada di
Kecamatan telah melaksanakan PATEN sesuai dengan asas-asas pelayanan publik
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu asas
keprofesionalan yang berarti setiap pelaksana harus memiliki kompetisi yang
sesuai dengan bidang tugasnya.
4.2.4. Kesamaan (equity)
Kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan
menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang
berbeda dalam masyarakat. Dalam hal pelaksanaan Program PATEN khususnya
di Kecamatan Perbaungan para petugas pelaksana secara keseluruhan haruslah
memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat tanpa membedakan status
sosial daripada masyarakat tersebut. Untuk menyikapi hal tersebut peneliti
mewawancarai masyarakat yang sedang melakukan pelayanan di Kantor Camat
Perbaungan guna mengetahui persamaan yang diberikan pegawai dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh
masyarakat yang bernama Risky, Hasanah dan Akbar sewaktu mengurus
keperluannya dan mendapatkan pelayanan dari pihak Kecamatan memberikan
jawaban seperti ini:
“Saya rasa semua dilayanin ya, ya paling memang harus menunggu giliran juga sih”.18
18 Wawancara penulis dengan Kakak Rizky, pada 18 Februari 2017
Kata Kakak Risky sedangkan menurut Kakak Hasanah “saya tadi langsung aja, jadi yaa tidak
Universitas Sumatera Utara
ada perbedaan apa-apa”.19 Dan menurut Bapak Akbar “Saya kira semua sama yaa, sama-sama mau melakukan pelayanan jadi semuanya dilayanin”.20
“Sudah, karena disitupun (ruang tunggu) ada batas harinya”.
Dalam pelaksanaan Program PATEN ini, Kecamatan Perbaungan sudah
memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang resmi. Jadi segala bentuk
pelayanan yang ada di Program PATEN ini sudah diatur apa-apa saja yang
menjadi persyaratan dalam setiap pelayanan masing-masing yang bebeda satu
sama lain. Di dalam SOP juga sudah jelas dicantumkan berapa hari seharusnya
setiap urusan pelayanan selesai tetapi dengan ketentuan persyaratan yang sudah
lengkap. Selain itu juga tercantum pihak-pihak mana saja yang ikut terlibat dan
bertanggung jawab pada setiap pelayanan masing-masing.
Kemudian dilihat untuk pengurusan keperluan masyarakat melalui
program PATEN sudah sesuai atau tidaknya dengan waktu penyelesaian yang
telah ditetapkan oleh pihak kecamatan sesuai dengan SOP. Seperti yang dikatakan
oleh Ibu Hasanah, Kak Risky dan Bapak Alatif:
21 Kata Ibu Hasanah sedangkan menurut Kakak Risky “Sudah, itu saya ngurusnya aja nggak sampai satu harian”.22 Dan menurt Bapak Alatif “sudah nak, karena saya itu tadi sudah siap dan ngak sampai satu hari kok”.23
Dalam pelaksanaan program PATEN di Kecamatan Perbaungan
Kesamaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak ada yang
berbeda, dapat dilihat dari hasil wawancara masyarakat bahwasanya mereka
diberikan pelayanan yang sama sesuai dengan kebutuhan dan keperluan mereka
masing-masing.
19 Wawancara penulis dengan Kakak Hasanah, pada 17 Februari 2017 20 Wawancara penulis dengan Bapak Akbar, pada 14 Februari 2017 21 Wawancara penulis dengan Kakak Hasanah, pada 17 Februari 2017 22 Wawancara penulis dengan Kakak Rizky, pada 16 Februari 2017 23 Wawancara penulis dengan Bapak Alatif, pada 17 Februari 2017
Universitas Sumatera Utara
Kabupaten Serdang Bedagai sudah dijalankan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP) seperti yang tertempel didepan pintu masuk kantor camat. Dalam
dalam pelaksanaan program mengacu pada SOP tentang PATEN yang dimiliki
oleh Kecamatan Pebaungan. Di dalam SOP sudah tertera dengan sangat jelas apa
saja persyaratan dari setiap pelayanan program PATEN, lamanya waktu
penyelesaian, pihak mana sajakah yang terlibat didalam masing-masing jenis
pelayanan sampai pada sketsa alur administrasi dari masing-masing pelayanan
administrasi terpadu kecamatan tergambar dengan jelas di sebuah standar
operasional dan prosedur.
Sehingga dengan adanya SOP secara administrasi tidak akan lari dari jalur
karena sudah sangat jelas bagaimana berjalannya setiap administrasi di tiap-tiap
pelayanan yang ada diprogram PATEN. Ketika peneliti melakukan penelitian,
para informan masing-masing telah memahami SOP dan setiap proses
administrasi yang mereka jalankan mengacu pada SOP yang tersedia.
Penyelenggaraan PATEN menganut asas-asas pelayanan publik sesuai
dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 diantaranya asas kepentingan umum
yang berarti pemberian layanan oleh petugas pelaksana PATEN tidak boleh
mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan dan asas keseimbangan hak
dan kewajiban yang berarti pemenuhan hak itu harus sebanding dengan kewajiban
yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan. Hal itu
sesuai dengan pelaksanaan PATEN di Kecamatan khususnya di Kecamatan
Perbaungan. Jadi, sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
kesamaan pada program PATEN termasuk dalam kategori baik.
Universitas Sumatera Utara
4.2.5. Responsivitas (responsiveness)
Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat
memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat
tertentu. Fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk
mendukung suatu program yang ada. Dalam pelaksanaan program PATEN di
Kecamatan Perbaungan tentunya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang ada.
Adapun fasilitas tersebut diberikan oleh pihak Kabupaten dalam pelaksanaan
Program PATEN di Kecamatan Perbaungan seperti, komputer, meja
pelajanan, kursi tunggu dan lain-lain. Fasilitas yang ada sekarang ini sudah
memadai seperti yang dikatakan oleh Bapak Camat:
“Untuk ukuran saat ini, untuk ukuran dikecamatan perbaungan sudah bisa dikatakan yaa cukup memadailah, memang kalau dilihat dari struktur kantor kita agak kurang pas dan harus ada perbaikan”.24
“Kalau fasilitas dalam program PATEN ini memang sudah terencana, salah satunya meja pelayanan yang sudah tersedia dan buku panduan urusan dan komputen yang sudah ada di meja pelayanan”.
Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Bapak Sekretaris Camat yaitu:
25
“Terkhusus untuk pelayanan PATEN begitu itu dicetuskan pemerintah kabupaten serdang bedagai langsung bersiap, dalam artian mempersiapkan sarana dan prasarana contoh yang didepan ini (ruang tunggu) semua konsepnya dibuat sama mulai dari pintu kaca, meja petugas PATEN, dan lainnya, disiapkan senyaman mungkin masyarakat menunggu proses pelayanan publik tadi. Tapi untuk kelanjutannya memang ada perlu penambahan-penambahan sarana prasarana yang mungkin sudah kurang beroperasi secara optimal supaya lebih nyaman dan refresentatif bagi masyarakat”.
Sementara itu menurut salah satu Kasi Pemerintahan yaitu Bapak Edy Syahputra
menjelaskan bahawa:
26
24 Wawancara penulis dengan Bapak Akmal Camat Perbaungan , pada 14 Februari 2017 25 Wawancara penulis dengan Bapak Suparmin Sekretaris Camat Perbaungan, pada 09 Februari 2017 26 Wawancara penulis dengan Bapak Edy Syahputra Kasi Pemerintahan, pada 09 Februari 2017
Universitas Sumatera Utara
Berkenaan dengan daya tanggap dalam pelayanan merupakan kemampuan
untuk membantu masyarakat dan memberikan pelayanan yang cepat. Dan
tentunya apabila pegawai memberikan pelayanan sudah maksimal kinerjanya
maka masyarakat sendiri pun akan puas mendapatkan pelayanannya. Seperti yang
dikatakan oleh Bapak Alatif, Kak Risky dan Abang Ardian yaitu:
“Sudah nak”.27 Menurut Bapak Alatif dan menurut Kak Risky “Mungkin saat ini pegawai-pegawai dikantor camat lebih mementingkan pelayanan masyarakat”.28 Sedangkan menurut Abang Ardian “Kinerja dari pegawai-pegawainya sudah lumayan lah dalam memberi pelayanan itu”.29
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Responsivitas dalam pelayanan
administrasi di kecamatan dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut ditunjukan
dengan kemauan pegawai dalam melayani masyarakat guna memperoleh
pelayanan dapat dilihat dari respon dan kecepatan dari pegawai dalam melayani.
Dengan adanya respon langsung dari pegawai atau petugas maka pemohon akan
segera mendapatkan pelayanan dengan cepat. Faktor yang memperngaruhi
keberhasilan suatu program salah satunya ialah fasilitas fisik dimana setiap
aktivitas teknik selalu berhubungan dan membutuhkan peralatan. Fasilitas yang
dimiliki Kecamatan Perbaungan dalam mendukung program PATEN seperti
rungan ber AC, kursi tunggu, meja counter, komputer dan lain sebagainya yang
kesemuanya didatangkan atau difasilitasi oleh pihak Kabupaten. Akan tetapi jika
melihat kondisi dari ruang tunggu dan juga pendukung daripada pelaksanaan
Hal tersebut sangat positif dari kualitas pegawai yang dimiliki oleh Kantor
Camat Perbaungan ini dan sebisa mungkin merespon langsung dan melayani
langsung masyarakat dengan cepat.
27 Wawancara penulis dengan Bapak Alatif, pada 17 Februari 2017 28 Wawancara penulis dengan Kakak Rizky, pada 18 Februari 2017 29 Wawancara penulis dengan Bapak Ardian, pada 16 Februari 2017
Universitas Sumatera Utara
program ini dapat dikatakan kurang memadai dikarenakan kondisi ruangan yang
tergolong kecil dan sempit, sehingga dirasakan kurang memenuhi standar
pelayanan.
Kecamatan Perbaungan sebisa mungkin merespon langsung masyarakat
dan melayani masyarakat dengan cepat. Hal itu terlihat pada saat pelayanan,
penerima layanan datang langsung direspon oleh pegawai sehingga pemohon
dengan mudah mendapatkan layanan. Dalam hal kecepatan dalam pelayanan
tergantung pada situasi, apabila penerima layanan yang datang tidak banyak maka
pelayanan akan cepat dan sebaliknya, jika penerima layanan banyak maka
kecepatan dalam penanganan pelayanan sedikit berkurang. Hal itu disebabkan
oleh kurangnya jumlah pegawai dalam melayani penerima layanan yang harus
datang setiap harinya dan terlebih jika pegawai harus berada diluar Kantor untuk
menjali pelatihan ataupun pekerjaan yang dilakukan diluar dari Kantor.
4.2.6. Ketepatan (appropriateness)
Ketepatan adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan
dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan
tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara
bersama-sama. Dalam hal pelaksanaan Program PATEN khususnya di Kecamatan
Perbaungan memiliki perbedaan yang cukup tampak dari sebelum ditetapkannya
program ini hingga saat ini yang sudah berjalan kurang lebih selama lima tahun.
Dalam menyikapi hal tersebut Bapak Camat Perbaungan memberikan
tanggapannya mengenai keuntungan sebelum dan sesudah diterapkannya program
PATEN di Kantor Camat Perbaungan, seperti berikut ini:
Universitas Sumatera Utara
“Kalau perbedaannya pasti ada, sebelum adanya PATEN pelayanan itu tidak sistematis dia mungkin tidak terarah seperti saat ini. Dengan adanya PATEN ini dia lebih sistematis dan terarah”.30
“Sebelum di lakasanakan program PATEN ini, masing-masing masyarakat ini langsung saja dan masih banyak masyarakat yang belum tahu kemana ini mau di arahkan ini untuk urusan. Tapi setelah ada Program PATEN ini memang sudah terprinci sesuai dengan SOP yang sudah kami pempangkan, masyarakat menjadi mudah untuk mengurus kepada petugas PATEN”.
Hasil wawancara dengan Bapak Suparmin selaku Sekretaris Camat juga
memperkuat pernyataan dari Bapak Camat mengenai sebelum dan sesudah
Program ini diterapkan:
31
“kelebihannya itu yang pertama mungkin setelah terbuka dan eranya PATEN masyarakat tahu alur dan proses dari pengurusan pelayanan yang ada di kecamatam, masyarakat itu harusnya lebih gampang dibandingkan yang sebelumnya”.
Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Ibu Renny yaitu:
32
“Jadi kitakan ada bagian organisasi yaa.. bagian organisasi itu ada yang menangani tentang kinerja kan gitu, kita juga pengawasan disini ya secara otomatis kita lakukanlah pengawasan itu. Pengawasan kalau dikantor camat ini bisa dikatakan melekat dia karena saya di sini (ruangan yang berada dibelakang) dan pak sekcam di depan (ruangan yang berada didepan) gitu kan. Jadi tidak ada pengawasan itu berjangka gitu, jadi pengawasan itu dapat dilakukan setiap saat. Kalau ada keluhan tentang masyarakat itu kita langsung menegur kalau ada kendala, keluhan atau memang kurang bagus dari urusan-urusan yang ada”.
Sikap mengenai bentuk pengawasan juga dilakukan oleh implementor
yang menduduki jabatan struktural tertinggi di dalam PATEN itu sendiri. Bentuk
sikap pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Camat selaku Penanggung Jawab
Program yaitu:
33
30 Wawancara penulis dengan Bapak Akmal Camat Perbaungan , pada 14 Februari 2017 31 Wawancara penulis dengan Bapak Suparmin Sekretaris Camat Perbaungan, pada 09 Februari 2017 32 Wawancara penulis dengan Ibu Renny Syafriani Subbag Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas, pada 09 Februari 2017 33 Wawancara penulis dengan Bapak Akmal Camat Perbaungan , pada 14 Februari 2017
Universitas Sumatera Utara
Kemudian pendapat yang sama juga diberikan oleh Bapak Sekretaris Camat yang
mengatakan bahwa:
“Jadi kalau pengawasan tetap dilakasanakan oleh Camat yaa… karena memang pengawasan ini perlu kita evaluasi tugas-tugas daripada PATEN ini, apa kendala dan masalahnya. Itu di laksanakan paling tidak satu kali rapat staf”.34
“Kalau dibilang puas ya cukup puaslah, Cuma disana tidak ada menggunakan nomor antrian, jadi siapa saja yang dipanggil bisa langsung dilayani. Tapi kalau saya disuruh menilai ya saya cukup puaslah dengan pelayanan dikantor camat ini”.
Dari keterangan hasil wawancara diatas bahwasannya sikap pengawasan
yang dilakukan Penanggung Jawab Program PATEN di Kecamatan sangat baik.
Selanjutnya peneliti tertarik untuk mengetahui dan memaparkan bagaiman bentuk
sikap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak
pelaksana Program PATEN di Kantor Camat Perbaungan, seperti yang
disampaikan oleh Bapak Akbar, Bapak Alatif dan Ibu Risky :
35 Menurut Bapak Akbar dan Menurut Bapak Alatif “Puas nak, karena sayapun tidak merasa dipersulit”.36 Dan menurut Ibu Risky “Saya juga baru beberapa kali mengurus disana ya (kantor camat perbaungan) jadi saya merasa ya puas dengan pelayanannya”.37
Dalam pelaksanaan kebijakan atau program para pelaksana kebijakan
tentunya memiliki persepsi atau penilaian yang berbeda terhadap kebijakan yang
akan dilaksanakan. Sikap mereka baik itu menerima ataupun menolak sangat
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan publik. Jika
penilaian akan suatu kebijakan atau program berbeda antara pembuat kebijakan
dengan pelaksana kebijakan dan cenderung berlawanan arah maka otomatis
kebijakan ataupun program tersebut akan sulit untuk dilaksanakan. Bahkan
34 Wawancara penulis dengan Bapak Suparmin Sekretaris Camat Perbaungan, pada 09 Februari 2017 35 Wawancara penulis dengan Bapak Akbar, pada 14 Februari 2017 36 Wawancara penulis dengan Bapak Alatif, pada 17 Februari 2017 37 Wawancara penulis dengan Kakak Risky, pada 16 Februari 2017
Universitas Sumatera Utara
dengan adanya perbedaaan penilaian yang begitu terlihat sangat jelas
kemungkinan akan menciptakan keengganan dari para pelaksana sehingga
menghambat pelaksanaan kebijakan atau program.
Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pandangan semua pihak yang
terlibat di Program PATEN di kantor camat perbaungan sangat menyambut
dengan baik dengan adanya program PATEN ini. Karena mereka berpendapat
bahwasannya program PATEN ini sangat positif sekali dan sangat memudahkan
serta membantu masyarakat dalam menerima pelayanan secara cepat dan tepat
sehingga paham masyarakat tentang administrasi yang begitu panjang dan
melelahkan dapat berkurang. Dan ini sangat berbeda bila dibandingkan sebelum
program ini diterapkan, dapat dikatakan pelayanan di kantor camat perbaungan ini
tidak tertata dengan baik. Jika semua pihak di dalam Program PATEN
menyambut dengan baik program ini maka pelayanan yang mereka berikan pun
akan maksimal dan dampaknya adalah respon masyarakat yang sangat puas akan
pelayanan yang diberikan oleh petugas pelaksana PATEN di Kecamatan
Perbaungan.
Dan dari hasil wawancara peneliti menilai masyarakat yang melakukan
pelayanan di Kantor Camat Perbaungan ini merasa puas dengan segala fasilitas
dan pelayanan yang diberikan pegawai Kantor camat Perbaungan. Ini tidak
terlepas dari peran penanggungjawab PATEN yaitu Bapak Camat dan Sekretaris
Camat yang selalu berkoordinasi dalam melakukan pengawasan, sehingga
pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan jika ditengah jalan
menimbulkan suatu permasalahan dapat langsung mengambil arah kebijakan guna
memperbaiki pelayanan.
Universitas Sumatera Utara
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan tentang Evaluasi Program
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Meningkatkan
Kualitas Pelayanan di Kantor Camat Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
Sejalan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan dalam bab
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program PATEN oleh Kecamatan
Perbaungan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dinilai berdasarkan
indikator-indikator evaluasi kebijakan, sebagai berikut:
a. Efektivitas
Penyampaian informasi mengenai Program PATEN oleh Kecamatan
Perbaungan kepada Kepala Desa/Lurah dan masyarakat yang telah
berjalan baik. Para pelaksana kebijakan yakni petugas pelaksana
program juga telah memahami tugas dan kewajiban mereka yang
mereka sampaikan sesuai SOP.
b. Efisiensi
Kemampuan pegawai dalam pelaksanaan Program PATEN sudah dapat
dikatakan baik karena disertai dengan semangat kerja yang baik, cepat,
tepat, nyaman dan sesuai dengan waktu penyelesaian. Dalam hal
pelayanan yang adapun dirasakan sudah cukup untuk mendukung
Universitas Sumatera Utara
pelaksanaannya dan biaya penerapan program PATEN ini berasal dari
Kabupaten.
c. Kecukupan
Para pelaksana program PATEN yang dimiliki Kecamatan cermat
dalam melayani setiap kebutuhan para pemohon yang datang. Selain itu
pegawai juga memiliki kemampuan dan keahlian dalam menggunakan
proses pelayanan sehingga pelayanan yang ada di Kecamatan telah
berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
d. Kesamaan
Dalam pelaksanaan program PATEN di Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai sudah dijalankan sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) tentang PATEN yang dimiliki oleh
Kecamatan Pebaungan. Di dalam SOP sudah tertera dengan sangat jelas
apa saja persyaratan dari setiap pelayanan program PATEN, lamanya
waktu penyelesaian, pihak mana sajakah yang terlibat didalam masing-
masing jenis pelayanan sampai pada sketsa alur administrasi dari
masing-masing pelayanan administrasi terpadu kecamatan tergambar
dengan jelas di sebuah standar operasional dan prosedur. Dan
Kesamaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak ada yang
berbeda, dapat dilihat bahwasanya masyarakat diberikan pelayanan
yang sama sesuai dengan kebutuhan dan keperluan mereka masing-
masing.
Universitas Sumatera Utara
e. Responsivitas
Pelaksana Program PATEN sebisa mungkin merespon langsung
masyarakat dan melayani masyarakat dengan cepat. Hal itu terlihat
pada saat pelayanan, penerima layanan datang dan langsung direspon
oleh pegawai sehingga pemohon dengan mudah mendapatkan layanan.
Dalam hal kecepatan dalam pelayanan tergantung pada situasi, apabila
penerima layanan yang datang tidak banyak maka pelayanan akan cepat
dan sebaliknya, jika penerima layanan banyak maka kecepatan dalam
penanganan pelayanan sedikit berkurang.
f. Ketepatan
Pelaksana Program PATEN yang terlibat di dalam pelaksaan di kantor
camat perbaungan sangat menyambut dengan baik dengan adanya
program PATEN ini. Karena mereka berpendapat bahwasannya
program PATEN ini sangat positif sekali dan sangat memudahkan serta
membantu masyarakat dalam menerima pelayanan secara cepat dan
tepat sehingga paham masyarakat tentang administrasi yang begitu
panjang dan melelahkan dapat berkurang.
Universitas Sumatera Utara
5.2. Saran
Secara umum program PATEN bertujuan untuk meningkatkan kualitas
dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian
tentang Evaluasi Program PATEN di Kecamatan Perbaungan maka ada beberapa
saran untuk perbaikan ke depannya, sebagai berikut:
a. Efektifitas
Dalam hal jalinan komunikasi kepada Kepala Desa/Lurah perlu
ditingkatkan lagi penyampaian informasi mengenai Program PATEN
sehingga masayarakat tidak perlu lagi bertanya ataupun membawa berkas
yang persyaratannya masih kurang lengkap ke kantor Camat.
b. Efisiensi
Untuk mewujudkan kinerja yang maksimal pada program PATEN
diperlukan komitmen yang kuat dari pengelola program dalam
melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dan disepakati,
memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petugas yang menempatkan
posisi sebagai petugas PATEN, transparansi dan akuntabilitas harus
dijalankan dalam mengelola program dan dalam Rencana Anggaran Biaya
harus dibuat dengan rincian yang sebaik-baiknya dan dilaksanakan dengan
benar.
c. Kecukupan
Lebih diminimalisir lagi dengan jabatan yang dirangkap oleh pegawai
karena dikhawatirkan pelayanan yang diberikan nantinya akan terganggu
karena dua tugas dan tanggung jawab yang berbeda tetapi harus
dibebankan oleh satu orang pegawai.
Universitas Sumatera Utara
d. Kesamaan
program PATEN di Kantor Camat Perbaungan, fasilitator hendaknya
memperhatikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang seperti yang
diharapkannya dan pelayanan yang diberikan tidak membeda-bedakan
status sosial masyarakat
e. Responsivitas
Dapat memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana yang telah tersedia
serta penataan ruang pelayanan agar dapat dimanfaatkan dalam proses
pelayanan misalnya seperti nomor antrian manual digunakan dan
dimanfaatkan kembali.
f. Ketepatan
Perlunya dilakukan pengawasan berkala dari pihak Kabupaten sendiri
terhadap berjalannya program PATEN di Kecamatan agar mengetahui
bagaimana kendala yang dihadapi ataupun fasilitas apa yang masih kurang
karena segala pemenuhan sarana dan prasarana program PATEN diberikan
melalui Pihak Kabupaten.
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suarsini. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.Jakarta. Rineka Cipta
Badan Pusat Statistik. 2015. Perbaungan Dalam Angka 2015. Serdang Bedagai.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai Bappenas, 2013. Kajian Terhadap Evaluasi Kebijakan. Jakarta
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta. Kencana
Danin, Sudarman. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung. Pustaka Setia
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan
Implementasinya. Yogyakarta. Penerbit Gava Media
Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
Nogi, Hasel S. Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta.
Lukman Offset dan YPAPI Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2009. Metode Penelitian Survai. Jakarta. LP3ES
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. PT. Alfabeta
Wibawa, Samodra. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta. Graha Ilmu
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Penerbit
Media Pressindo Wirawan. 2011. Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta.
PT. Rajagrafindo Persada
Dokumen Perudang-Undangan :
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
Universitas Sumatera Utara
63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Skripsi :
Nisa, Chairun. 2015. Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Studi Pada Kantor Camat Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU. Medan