Page 1
EVALUASI PELAYANAN NON-TENDER DALAM
PELAYANAN BARANG DAN JASA DI BAGIAN LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MAKASSAR
Disusun dan diusulkan oleh
LISDA
Nomor Stambuk : 105641103716
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
Page 2
EVALUASI PELAYANAN NON-TENDER DALAM PELAYANAN BARANG
DAN JASA DI BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Pemerintahan
Disusun dan Diajukan oleh
LISDA
Nomor Stambuk : 105641103716
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
Page 6
v
ABSTRAK
Lisda. 2020 Evaluasi Pelayanan Non Tender Dalam Pelayanan Barang Dan
Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota
Makassar (Dibimbing Oleh Nuryanti Mustari Dan Nurbiah Tahir)
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui evaluasi pelayanan non tender
dalam pelayanan barang dan jasa di BLPBJ Secretariat Daerah Kota Makassar di
Jalan Ahmad Yani Kelurahan Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar. Jenis
penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan
adalah tipe fenomenilagi. Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian
ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah informan
sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang di gunakan
dalam penelitian ini yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.
Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber, Triangulasi teknik
dan Triangulasi waktu. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa
bentuk 1) perencanaan dan pengembangan yang di lakukan layanan pengadaan
secara elekronik belum bisa dikatakan baik karena website yang sering mengalami
eror dan down sehingga pengguna tidak dapat mengakses 2). Monitoring sejauh ini
pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa sudah di
lakukan dengan baik tanpa ada masalah, 3). Dampak yang di timbulkan dalam
pelaksanaan pangadaan langsung sangat baik bahkan sangat transparansi, dan 4).
Efisensi yaitu pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kota Makassar
dilaksanakan dengan menggunakan waktu dan biaya yang terbatas untuk mencapai
sasaran yang telah ditentukan dalam waktu yang singkat karena sudah
menggunakan aplikasi layanan pengadaan secara elekronik.
Kata kunci : Evaluasi, Non Tender, Pelayanan
KATA PENGANTAR
Page 7
vi
Tiada kata indah yang patut diucapkan seorang hamba kepada sang pencipta
atas segala cinta kasih-Nya yang tak terhingga dan nikmat-Nya yang tak berujung
sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberi
kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi
Pelayanan Non Tender Dalam Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Di BLPBJ
Secretariat Daerah Kota Makassar” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar ini.
Penulisan skripsi ini guna bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan dari program studi Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya menyadari bahwa untuk
menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, namun saya
menyadari begitu banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
Penulis mengucaokan terimah kasih kepada Ibu Dr. Nuryanti Mutari, S.IP.,M.Si,
selaku pembimbing I dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku pembimbing II,
yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan
penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan
penghargaan dan ucapan terimah kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
telah memberikan bantuannya terutama kepada:
Page 8
vii
1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si dan bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.Hi
selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu
pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di
Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Pihak Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Makassar yang telah
membantu saya dalam memberikan informaasi terkait penelitian ini.
6. Pihak CV. Sinar FHZ di Kota Makassar yang telah banyak membantu dan
mendukung terkait penelitian ini.
7. Pihak CV. Gibran Utama Cemerlang di Kota Makassar yang telah banyak
membantu dan mendukung terkait penelitian ini.
8. Saudara dari awal kampus sampai sekarang IP.A sekaligus teman kelas dari
semester I sampai semester 8.
9. Teman-teman angkatan 2016
10. Saudara Saya Rosmita, Jira Baktik, Ulfa Dwiyanti, Nuraini, A Nurul Hidayat
dan Idak yang selalu membantu, menemani, mensupport dan mendukung setiap
langkah penulis.
Page 10
ix
DAFTAR ISI
Halaman Judul ................................................................................................ i
Halaman Persetujuan ...................................................................................... ii
Halaman Penerimaan Tim Penguji................................................................. iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ................................................. iv
Abstrak .......................................................................................................... v
Kata Pengantar ............................................................................................... vi
Daftar Isi......................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................
A. Latar Belakang ................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................ 7
C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 7
D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................
A. Penelitian Terdahulu ........................................................................ 8
B. Konsep Evaluasi............................................................................... 11
C. Konsep Pelayanan Non Tender ........................................................ 16
D. Konsep Pengadaan Barang Dan Jasa ............................................... 20
E. Konsep E-Procurement .................................................................... 27
F. Kerangka Pikir ................................................................................. 29
G. Fokus Penelitian ............................................................................... 30
H. Deskripsi Fokus Penelitian................................................................ 30
BAB III METODE PENELITIAN .............................................................
A. Waktu dan LokasiPenelitian ............................................................ 32
B. Jenis dan Tipe Penelitian ................................................................. 32
C. Sumber Data..................................................................................... 33
D. Informan Penelitian .......................................................................... 33
E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 34
Page 11
x
F. Teknik Analisis Data........................................................................ 36
G. Pengabsahan Data ............................................................................ 37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN......................................................
A. Deskriptif Umum Objek Penelitian .................................................... 39
B. Evaluasi Pelayanan Non Tender Dalam Pelayanan Barang
dan Jasa di BLPBJ Secretariat Daerah Kota Makassar ...................... 44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................
A. Kesimpulan ........................................................................................ 69
B. Saran ................................................................................................... 69
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................
Page 12
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, khususnya, pada suatu
kota dan atau daerah memiliki peran penting dalam melaksanaan fungsi dan tugas
dalam melayani masyarakat. Instrumen-instrumen pemerintahan adalah
perwujudan dari pokok-pokok penyelenggaraan pelayanan negara. Dewasa ini
dalam prakteknya pemerintah dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat
tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi dan informasi. Pemerintah sudah
seharusnya memberikan pelayanan yang menyesuaikan dengan perkembangan E-
Goverment dan perkembangan terbaru yaitu Revolusi Industri 4.0. Era Revolusi
Industri 4.0 (Four Point Zero) yang saat ini sudah mengedapankan media teknologi
dan informasi sebagai dasar mengelola informasi.
Pemerintah Kota Makassar saat ini menyelenggarakan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE), sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar
terhadap kebijakan Peraturan yang diberlakukan Peraturan Presiden Republik
Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Pemerintah Kota Makassar telah membentuk Bagian Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar dengan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar. Tujuannya adalah untuk menghindari
terjadinya praktek korupsi, kolusi, serta nepotisme dalam tata proses kebijakan
pablik di Kota Makassar. Selain itu dapat diharapkan dapat menjamin transparansi
dan akuntabilitas pada saat non tender (pengadaan langsung) berlangsung tidak
Page 13
2
terjadi monopoli, intimidasi, dan premanisme dalam proses pengadaan diharapkan
dapat diminimalisir.
pelayanan non tender di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kota Makassar pada beberapa aspek, perlu untuk dikaji atau di
evaluasi secara khusus dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan penggunaan
anggaran pemerintah dalam hal ini terkait dengan Oragnisasi Perangkat daerah
(OPD), perusahaan dan masyarakat sebagai salah satu kelompok sasaran kebijakan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Penulis melihat apa yang sudah
tertera pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar, dalam pelaksanannya
proses pengadaan barang dan jasa pada kenyataannya masih megalami kendala
untuk menerapkan prinsip pengadaan langsung sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah.
Secara teoritis tugas dari bagian layanan pengadaan barang dan jasa
(BLPBJ) adalah untuk memfasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa,
meyelanggarakan perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan penatausahaan
pengadaan barang dan jasa serta evaluasi dan penyelesaian sanggah dalam proses
pengadaan barang dan jasa.
Non tender adalah metode pemilihan penyedia yang bernilai paling banyak
Rp. 200 juta untuk pengadaan barang dan jasa lainnya dan kontruksi dan jasa
konsultasi berniali paling bayak Rp. 100 juta. Pengadaan langsung di laksanakan
oleh pejabat pengadaan yang prosesnya di mulai ketika PPK (pejabat pembuat
Page 14
3
komitment) melakukan survey harga dan menentukan penyedia yang akan di pilih
untuk mengerjakan pekerjaan tersebut .
Pelaksanaan secara pengadaan langsung (non tender) dalam pengadaan
barang dan jasa di lembaga pemerintahan rawan memicu tindak pidana korupsi
dengan terjadinya rekayasa pengadaan karena celah bermain cukup lebar dan
berbagai kelemahan yang dimanfaatkan baik oleh panitia lelang maupun penyedia
barang dan jasa, misalnya timbulnya kondisi pasar pengadaan yang tertutup
sehingga pengadaan hanya di laksanakan oleh pengguna serta penyedia dan kurang
transfaransinya. Selain pengadaan barang dan jasa, kepemilikan atas tanah juga
rawan korupsi karena banyak celah yang terbuka untuk bermain di situ. Akibatnya
korupsi kualitas proyek misalnya jalan, rumah sakit dan sekolah yang dibangun
cepat mengalami kerusakan, yang ujung-ujungnya merugikan rakyat. Sehingga
para pejabat Negara dalam menjalankan program pembangunan fisik harus sesuai
prosedur. Titik rawan penyimpangan di mulai dari tahap perencanaan pengadaan.
Cenderung terjadi penggelembungan anggaran yang merugikan keuangan Negara.
Kerawanan penyimpangan juga pada tahap pembentukan, prakualifikasi
perusahaan, penyusunan dokumen, tahap pengumuman, dan tahap penyusunan
harga perkiraan sendiri. Karena Pelaksanaan pelayanan non tender atau pengadaan
secara langsung di bagian pengadaan barang dan jasa hanya bisa di ikuti oleh
penyedia yang di undang/di tunjuk oleh pejabat pengadaan dan sudah terdaftar di
layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan sudah mengisi sikap. Lkpp.go.id
(Muhtar, 2015)
Page 15
4
Metode pelaksanaan Pengadaan langsung dalam aplikasi SPSE 4.3 (system
pengadaan secara elektronik) yang sudah terdaftar di aplikasi sikap.go. id dapat di
lakukan dengan dua cara, yaitu cara transaksional dan pencacatan. Pengadaan
langsung transaksional pemilihan penyedianya di lakukan melalui SPSE yang
sudah terintegrasi dengan penyedia yang terdaftar di aplikasi sikap. Sedangkan
pengadaan langsung langsung pencacatan pemilihan peyedianya dapat dilakukan
secara manual kemudian hasil pemeilihan penyedia beserta realisasinya di infut ke
dalam aplikasi. Perbedaan kedua cara di atas yaitu pada proses pemilihan penyedia.
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang didalamnya terdapat tata cara
Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik dengan pengadaan langsung, ini
merupakan sebuah isntrumen dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat
terkait memperadakan barang maupun jasa dilaksanakan dengan memanfaatkan
teknologi dan informasi untuk mewujudkan pengadaan yang transparansi dan
akuntabilitas sejalan dengan ketentuan peraturan undang-undang. Perkembangan
teknologi dan informasi yang sudah sangat maju memberikan kemudahan dan
mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Prakteknya penyedia barang dan
jasa cukup mendaftar dan mengunjungi langsung ke website Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) yang semuanya dilakukan secara daring (online). LPSE
pada setiap kota memiliki peran yang sangat penting.
Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik di Kota Makassar
mendapatkan penguatan legal standing dari pihak pemerintah Kota Makassar pada
Tahun 2016. Pada Tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Wali Kota Makassar No.79
Page 16
5
Tahun 2016 Pasal 27 Tentang bagian layanan pengadaan barang dan jasa secara
elektronik untuk meningkatkan transfaransi dan akuntabilitas, meningkatkan akses
pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses
pengadaan.
Berdasar hasil dari ringkasan bacaan dari berbagai media, pelaksanaan
layanan elektronik pengadaan barang dan jasa di bagian layanan pengadaan barang
dan jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah M akassar masih ditemui pelayanan server
yang kurang maksimal, sehingga pengguna jasa terkendala pada password akun
setiap pengguna yang sering mengalami error dan tidak bisa log-in untuk
melakukan pemilihan barang jasa konstruksi. Permasalahan yang terjadi
selanjutnya adalah minimnya pengetahuan pengguna jasa dalam menganalisis
ketersedian kuota, serta kurangnya sosialisasi dari pihak penyedia barang dan jasa
sehingga banyak calon user dan masyarakat umum yang meberikan komentar
miring terkait layanan pengadaan secara elektronik tersebut.
Masalah lainnya yang di temukan di bagian layanan pengadaan barang dan
jasa di Sekretariat Daerah Kota Makassar terdapat pada sistem karena di temukan
data yang tidak sinkron antara data yang di tanyangkan di website tidak sesuai
dengan data yang di tayangkan pada website layanan pengadaan secara selekronik
(LPSE) Kota Makassar diantaranya, seperti ketersediaan barang dan tanggal
penguploadtan yang berbeda jauh, ini menunjukkan adanya koordinasi yang buruk
admin penayangan layanan pengadaan secara elekronik (LPSE) Kota Makassar.
Dan masih banyaknya kekurangannya yang perluh untuk diperbaiki . Seperti yang
di kutip pada tulisan Ronalyw 30 maret tahun 2020 di
Page 17
6
(https://beritakotamakassar.fajar.co.id). Dari beberapa permasalahan pelayanan
server yang belum maksimal sehingga pengguna jasa terkendala maka peneliti
tertarik mengevaluasi bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah
Kota Makassar yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelayanan
non tender, monitoring, dampak, dan efisiensi.
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, peneliti
tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang pengadaan barang dan jasa
dengan mengangkat judul “Evaluasi Pelayanan Non-Tender Dalam Pelayanan
Barang Dan Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kota Makassar”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang telah dikemukakan
diatas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang dibahas didalam
penelitian ini adalah:
Bagaimana evaluasi pelayanan non tender dalam pelayanan barang dan jasa
di bagian layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari permasalahan yang telah di kemukakan diatas, maka
penulisan penelitian ini bertujuan:
Page 18
7
Untuk mengetahui bagaimana evalausi pelayanan non tender dalam
pelayanan barang dan jasa di bagian layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat
Daerah Kota Makassar?
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian tersebut:
1. Secara Teoritis / Akademik
Yaitu memberikan referensi bagi perkembangan ilmu pemerintahan yang
secara khusus membahas evaluasi dan rujukan bagi penelitian berikutnya yang
membahas tentang evaluasi pelayanan non-tender dalam pelayanan barang dan jasa
di BLPBJ (bagian layanan pengadaan barang dan jasa).
2. Secara Praktik
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikaan sumbangan pengetahuan
bagi masyarakat, pemerintah kota Makassar mengenai evaluasi pelayanan non-
tender dalam pelayanan barang dan jasa di BLPBJ secretariat daerah kota
makassaar.
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat agar
memiliki sikap yang positif terhadap pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan
oleh peemrintah daerah setempat, sehinggah memudahkan rekontruksi dan
pengembangan pengadaan barang dan jasa lebih kondusif.
Page 19
8
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
NO NAMA/TAHUN JUDUL HASIL PENELITIAN
Page 20
9
(robiatul atri &
Siti, 2016)
Evaluasi Pengadaan
Barang Dan Jasa Di
Pt Angkasa Pura I
(Persero) Adisutjipto
Yogyakarta
menyebutkan bahwa
Pengadaan Barang Dan Jasa
Di Pt Angkasa Pura I
(Persero) Adisutjipto
Yogyakarta (studi kasus
pada pekerjaan investasi
2015). Pekerjaan investasi
adalah pengadaan barang
dan jasa yang mempunyai
umur dan maanfaat lebih
dari satu tahun, umumnya
pengadaan barang
(peralatan) dan fasilitas.
Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui
bagaimana pengadaan
barang dan jasa investasi
tahun 2015 di PT Angkasa
Puraa I (persero) Adisujipto
Yogyakarna dengan
menggunakan 4 indikator,
yaitu lingkup spesikpikasi
yang terdiridari (spesifikasi
barang, pekerjaan
konstruksi, dan jasa
konsultan), kriteria
penyedia, penilaian
penawaran, kegiatan kasus
pekerjaan investasi 2015.
Metodologi penelitian yang
digunakan penulis adalah
penelitian deskriptif
kualitatif. Penulis
mengambil data berdasarkan
hasil wawancara yang
kemudian di olah menjadi
sebuah paragraf rinci
. Sumber data yang
digunakan yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu
observasi partisipatif,
wawancara, dan studi
pustaka. Dari hasil
penelitian menujunjukkan
bahwa dalam kegiatan
Page 21
10
pengadaan barang dan jasa,
yaitu ditemukan adanya
kegagalan dalam proses
pengadaan barang dan jasa
dikarenakan sistem yang
gagal, vendor yang tidak
berminat, dan revisi spek
teknis terhadap vendor.
1. Annisa, Sony
Warsono,
Mafis.,AK.,CA.,P
h.D.,(2018)
Evaluasi pelaksanaan
pengadaan barang
dan jasa untuk
pengadaan belanja
modal pada dinas
pendidikan provinsi
Sumaterah Barat.
Dalam penelitiannya tentang
Pengadaan merupakan salah
satu kegiatan pemerintah
untuk meningkatkan
percepatan pertumbuhan
ekonomi di Indonesia.
Pengadaan bertujuan untuk
dapat memenuhi kebutuhan
pemerintah uyang sesuai
dengan kualitas harga,
jumlah yang cukup yang
dapat di pertanggung
jawabkan dalam waktu dan
tempat tertentu sesuai
dengan ketentuan dan proses
yang berlaku. Menurut
peraturan presiden Nomor
54 Tahun 2010 pengadaan
dilakukan memalui tahapan
perencanaan, penganggaran
dan pelaksanaan pengadaan.
Penelitian dilaksanakan pada
dinas pendidikan provinsi
Sumaterah Sumatera Barat
dengan jenis penelitian
kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan
memalui tahapan wawancara
dan dokumentasi.
Wawancara di lakukan
kepada 5 orang nara sumber
yaitu kepala bidang, pejabat
pelaksana teknis kegiata,
pejabat pengadaan, dan
pejabat penerima hasil
pengadaan. Hasi penelitian
menunjukkan bahwa
pelaksanaan pengadaan
Page 22
11
untuk belanja modal pada
Dinas Pendidikan Provinsi
Sumaterah Barat belum
dilakasanakn secara efektif.
Terdapat beberapa factor-
faktor yang menghalangi
pelaksanaan pengadaan
tersebut seperti kualitas
sumber daya manusia dan
system pelaksanaan
pengadaan.
Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki persamaan yaitu
menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini sama- sama membahas
tentang evaluasi pengadaan barang dan jasa dan perbedaan hasil penelitian
terdahulu masih ditemukan adanya kegagalan dalam proses pengadaan barang dan
jasa dikarenakan sistem yang gagal, vendor yang tidak berminat, dan revisi spek
teknis terhadap vendor. Sedangkan penelitian sekarang di temukan pengadaan
barang dan jasa sudah sangat baik, dari pelayanan dan transparannya karena sudah
menggunkan sistem aplikasi LPSE yang sangat mengefisienkan waktu dan biaya.
B. Konsep Evaluasi
Evaluasi merupakan kegiatan menilai suatu program atau kebijakan yang
sedang atau telah dilaksanakan untuk memberi masukan kepada pembuat kebijakan
agar dapat ditindak lanjutin dimasa mendatang. Harapannya program yang disusun
Page 23
12
dapat bermanfaat dan tepat sasaran bagi si penerima bantuan William N. Dunn
dalam (Ayurestianti, 2017).
Evaluasi yaitu penilaian hasil proses. Penilaian hasil menentukan seberapa
jauh keberhasilan yang dicapai sebagai keluaran dari tindakan. Penilaian proses
menentukan apakah ada kekeliruan dari setiap tahapan proses mulai dari
pengkajian, diagnosa, perencanaan, tindakan, dan evaluasi itu sendiri Ali dalam
(Yunus, 2019).
Evaluasi merupakan salah satu sarana yang penting dalam melakukan
kegiatan, baik kegiatan dalam usaha maupun dalam pendidikan. Setiap berjalannya
kegiatan biasanya evaluasi dilakukan untuk menilai dan mengkaji ulang, guna
memperbaiki atau menilai kegiatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang
diinginkan. Pengertian evaluasi Menurut (Muis, 2017) dalam bukunya yang
berjudul Metode Riset Evaluasi, mendefinisikan evaluasi sebagai “Proses
mengumpulkan informasi mengenai objek, menilai objek, dan membandingkanya
dengan kriteria, standar dan indikator”.
Menurut Dunn dalam (Mustari, 2015) Istilah evaluasi mempunyai arti yang
berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap
hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran
(Appraisal), pemberian angka (Rating), dan penilaian (Assestment).
Evaluasi adalah keterlibatan secara aktif yang di tunjukan oleh masyarakat
dalam pnilaian ksesuaian antara rencana dan pelaksanaan pelelangan barang dan
jasa di LPSE, serta seberapa jauh hasil pelelangan tersebut dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat. Evaluasi dapat di dinilai dari memberikan penilaian
Page 24
13
terhadap hasil pelelangan barang dan jasa di LPSE serta pengambilan keputusan
setelah penilaian hasil pelelangan barang dan jasa (Indrayana et al., 2014).
Menurut Wirawan dalam (Mais et al., 2019) Evaluasi adalah: Riset untuk
mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat
mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan
indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan
mengenai objek evaluasi tersebut.
Arifin dalam (Asrul et al., 2015) Mengemukakan bahwa pada hakikatnya
evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan
kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria
tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan.
Winarno dalam (Muhiddin, 2017) mengemukakan bahwa evaluasi
merupakan proses yang rumit dan kompleks. Proses ini melibatkan berbagai macam
kepentingan individu-individu yang terlibat dalam proses evaluasi. Kerumitan
dalam proses evaluasi juga karena melibatkan kriteria-kriteria yang ditujukan untuk
melakukan evaluasi. Ini berarti bahwa kegagalan dalam menentukan kriteria akan
menghambat proses evaluasi yang akan dijalankan.
Evaluasi menurut Uzer dalam (Y Sartika, 2017) evaluasi adalah suatu proses
yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk
menetukan mana dari dua hal atau lebih merupakan alternatif yang diinginkan,
karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka
alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus
Page 25
14
memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses
pengambilan keputusan.
Wirawan dalam (Mais et al., 2019) membedakan jenis-jenis evaluasi
berdasarkan objeknya menjadi beberapa jenis yaitu:
1. Evaluasi Kebijakan
Kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan
tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan
kebijakan yang baru; umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan
efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai
kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya. Istilah lainnya ialah analisis
kebijakan. Analisis kebijakan adalah menentukan atau memilih satu alternatif
kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada. Sedangkan
evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.
2. Evaluasi Program
Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan
kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program;
“Metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalsisis, dan memakai informasi
untuk menjawab pertanyaaan dasar. Evaluasi Program dapat dikelompokan menjadi
evaluasi proses(process evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation) dan
evaluasi akibat (impact evaluation)”. Sapta pesona yang merupakan sebuah bentuk
program bidang kepariwisataan, sesuai dengan jenis evaluasi yang ada maka masuk
dalam jenis evaluasi program dan akan dievaluasi dengan tahapan evaluasi program
yang sesuai.
Page 26
15
3. Evaluasi Proyek
Evaluasi proyek sebagai “kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk
jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program”.
4. Evaluasi Material
Evaluasi material, untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek
diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Misalnya, “untuk
melaksanakan program Bus Way diperlukan bus dengan kualitas tertentu: nyaman,
memuat banyak penumpang, tahan lama, hemat bahan bakar, dan biaya
pemeliharaannya yang murah. Oleh karena itu, bus yang dipergunakan Bus Way
dievaluasi dengan kriteria tersebut”.
5. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)
Evaluasi sumber daya manusia atau yang yang dikenal dengan evaluasi
kinerja di lakukan untuk mengetahui pengembangan sumber saya manusia atau
human resources development. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan
disebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, bisnis dan lembaga swadaya
masyarakat”.
Hamalik dalam (Barusu & Oktavianus, 2014) Mengemukakan bahwa model
atau jenis evaluasi program tersebut adalah:
1. Evaluasi Perencanaan dan pengembangan. Sasaran utamanya adalah
memberikan bantuan kepada penyusun program dengan cara menyediakan
informasi yang diperlukan dalam rangka mendesain suatu program. Hasil
evaluasi dapat digunakan untuk meramalkan implementasi program dan
kemungkinan tercapai tidaknya program di kemudian hari.
Page 27
16
2. Evaluasi Monitoring dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa apakah program
mencapai sasaran efektif. Apakah hal-hal dan kegiatan yang telah didesain
secara spesifik dalam program itu terlaksana sebagaimana mestinya. Kenyataan
tidak jarang program justru tidak mencapai sasaran, karena apa yang telah
didesain dalam program tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan seperti
pengadaan personil, fasilitas, perlengkapan, biaya, dan faktor-faktor penyebab
lainnya.
3. Evaluasi Dampak, bertujuan menilai seberapa jauh program dapat memberikan
pengaruh tertentu pada sasaran yang telah ditetapkan, apakah program
berdampak positif atau justru sebaliknya. Dampak tersebut diukur berdasarkan
kriteria-kriteria keberhasilan, sehingga program tersebut perlu di spesifikasi agar
dapat diamati dan diukur setelah program itu dilaksanakan.
4. Evaluasi Efisiensi, dimaksud untuk menilai berapa besar tingkat efisiensi suatu
program. Apakah program mampu memberikan keuntungan memadai ditinjau
dari segi biaya yang dikeluarkan, tenaga yang digunakan dan waktu yang
terpakai.
5. Evaluasi Program Komprehensip, yaitu dampak menyeluruh terhadap program
yang meliputi; implementasi program, dampak atau pengaruh setelah program
dilaksanakan dan tingkat efisiensi program.
Terdapat enam langkah dalam evaluasi kebijakan publik menurut
(Muhiddin, 2017) yaitu:
1. Mengidentifikasi tujuan-tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisisterhadap masalah
Page 28
17
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan
tersebut atau karena penyebab lain
6. beberapa indikator untuk menentukan keberadaaan suatu dampak.
C. Konsep Pelayanan Non Tender
Menurut Sya’diyah dan Suryowati dalam (Kristiyanti, 2018) pelayanan
yang terbaik di antaranya adalah memberikan pelayanan yang cepat sehingga
pelanggan tidak dibiarkan menunggu terlalu lama.
Menurut Suparlan dalam ( Y Sartika, 2017) pelayanan ialah sebuah usaha
pemberian bantuan ataupun pertolongan pada orang lain, baik dengan berupa materi
atau juga non materi agar orang tersebut bisa mengatasi masalahnya itu sendiri.
Pelayanan publik atau Pelayanan umum adalah dapat didefinisikan sebagai
segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik
yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
Ratminto dan Winarsih dalam (Crystalia & Ones, 2015).
Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau
seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka
mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu
administrasi kependudukan yang berada di suatu pemerintahan (Rukayat, 2018).
Page 29
18
Sinambella dalam (Kuswati & Joko, 2017) menyatakan bahwa Pelayanan
publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara
negara”. Negara didirikan oleh public (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal
ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai
kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. Pemberian pelayanan
pubik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihas swasta atas nama
pemerintah.
Hardiyansyah dalam (Kuswati & Joko, 2017) Pelayanan publik adalah
pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau
organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan
kepuasan kepada penerima pelayanan. Pemberian pelayanan dari pemerintah
bertujuan untuk memberikan bantuan kepada penerima pelayanan yaitu masyarakat
dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Moenir dalam (Kuswati & Joko, 2017) menyatakan bahwa pelayanan umum
adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk
memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan
tertentu.
Hardiyansyah dalam (Siti, 2018) Jenis pelayanan umum atau publik yang
diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:
Page 30
19
1. Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk
dokumen yang diperlukan oleh publik, misalnya : Pembuatan Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku
Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya.
2. Pelayanan Barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis
barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya : jaringan telepon,
penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih.
3. Pelayanan Jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang
dibutuhkan publik, misalnya : Pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan
kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan,
persampahan, penggulangan bencana, pelayanan sosial.
Bharata dalam (Crystalia & Ones, 2015) Mengemukakan pendapatnya
terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu :
1. Penyedia Layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu Layanan tertentu
kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan
penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).
2. Penerima Layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (customer)
atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada
pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan Pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus
mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat
Page 31
20
penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu
biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang
mereka nikmati.
Pelayanan non tender dalam peraturan presiden no 16 tahun 2018 pasal 1
adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan
konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta
rupiah).
Non tender adalah sebuah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang di
lakukan oleh pemerintah tanpa melalui proses pelelangan/seleksi/penunjukan
langsung. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah untuk membeli barang atau
mencari jasa untuk keperluan tertentu.
Tender adalah suata rangkaian kegiatan penawaran yang bertujuan untuk
menyeleksi, mendapatkan, menetapkan serta menunjukan perusahaan mana yang
paling pantas dan layak mengerjakan sesuatu paket pekerjaan Malik dalam
(Kurniawan, 2017).
Tender adalah suatu hal yang berkaitan memborong pekerjaan atau
menyuruh pihak lain untuk memborong ataupun mengerjakan sebagian ataupun
seluruh pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Secara umum tender
meliputi tawaran pengajuan harga untuk: pertama : memborong atau melaksanakan
suatu pekerjaan, kedua : menjual barang dan jasa, ketiga : membeli barang atau jasa,
keempat : mengadakan barang dan jasa Sudarsono dalam (Kurniawan, 2017).
Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Seleksi adalah metode pemilihan untuk
Page 32
21
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi. Tender/Seleksi Internasional adalah
pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari
pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
D. Konsep Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan barang dan jasa atau yang biasa di sebut dengan istilah lelang,
banyak yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan
ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi atau lembaga
yang prosesnya di mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan di
selesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut.
Wardiyanto dalam (Novitaningrum Dadzlina, 2014) Mendefinisikan
barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan
masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan
barang/jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau
kelompok tertentu.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesungguhnya merupakan bagian
yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah,
ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor
penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.
Tanpa saran dan prasaranan yang memadai tentu saja pelaksanaan tugas pemerintah
akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang maksimal (Sopian, 2014).
Berdasarkan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 dalam (Wina, 2019)
pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya desebut pengadaan barang
dan jasa oleh kementerian/lembaga/ perangkat daerah yang di biayai oleh
Page 33
22
APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah
terima hasil kerjaan.
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergeraak amupun tidak bergerak, yang dapat di perdangangkan, dipakia,
dipergunakan atau di manfaatkan oleh pengguna barang.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah menetapkan prinsip-prinsip dasar
meruapakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus di
jalankan dalam pengadaan barang dan jasa. Jourdain dan Balgobin dalam
(Jatiningtyas et al., 2011) mengemukakan bahwa prinsip umum pengadaan barang
/ jasa pemerintah antara lain :
1. Transparansi
2. Ekonomis
3. Efisiensi dan tepat waktu (timelines)
4. Keadilan (fairness and equity)
Berdasarkan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 dalam (Wina, 2019)
pengadaan barang dan jasa pemerintah menetapkan prinsip-prinsip sebagai berikut
1. Efisien
Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang
optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan
kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada
harga terendah.
2. Efektif
Page 34
23
Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran
yang ditetapkan perusahaan
3. Bersaing
Di berinya kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang setara
dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan untuk menawarkan barang dan
jasanya berdasarkan etika dan norma pemgadaan yang berlaku, adail dan tidak
terjasi kecurangan dan Pratik korupsi, kolusi, dan nepetisme (KKN).
4. Transparan
Semua ketentuan dan iformasi mengenai pengadaan barang dan jasa
termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi,
penetapan calon penyedia barang dan jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia
barang dan jasa yang berminat.
5. Adil
Pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan
jasa, dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan
cara alasan apapun.
6. Akuntabel
Pengadaan barang dan jasa harus mencapai sasaran dan dapat di
pertanggung jawabkan sehingga menjauhkan dari potensi peyalahgunaan dan
peyimpangan
Menurut peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 dalam (Wina, 2019)
terdapat pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu:
Page 35
24
1. Pengguna anggaran (PA)
Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemengang
kewenagan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah atau
pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD.
2. Kuasa pengguna anggaran (KPA)
Pejabat yang melaksanakan pendelegasian dengan limpahan dari PA, KPA
berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan kontruksi, KPA
dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagiamna dimaksud
pada ayat (1) yang berkaitan dengan : pertama : melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, kedua : mengadakan perjanjian
dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. KPA dapat
dibantu oleh pengelola pangadaan barang dan jasa
3. Pejabat pembuat komitmen (PPK)
Pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa, melaksanakan E- purchasing untuk nilai paling sedikit di atas dua ratus juta
rupiah, menetapkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa, melaporkan
pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA
4. Pejabat pengadaan
Pejabat yang melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan
langsung untuk pengadaan barang / pekerjaan / kontruksi / jasa lainnya yang
bernilai paling banyak dua ratus juga rupiah
5. Kelompok kerja pemilihan
Page 36
25
Pejabat yang melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia
untuk katalok elektronik dan menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk
metode pemilihaan pertama: tender / penunjukan langsung untuk paket pengadaan
barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling
banyak seratus milliar rupiah, kedua seleksi / penunjukan langsung untuk paket
pengadaan jasa konsultasi dengan niali pagu angganran paling banyak sepuluh
milliard rupiah.
6. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang
bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau
E-purchasing.
7. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PJPHP adalah
pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim
yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian
atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh
Kementerian/ Lembaga / Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
Berdasarkan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 (Wina, 2019)
memiliki metode dalam peyedia/pangadaan barang dan jasa yaitu :
1. E- purchasing
E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog
elektronik.
2. Pengadaan langsung
Page 37
26
Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan tidak berupa industry
kreatif dan tidak dalam keadaan tertantu atau khusus, tetapi lebih berdasarkan
nalai harga pekerjaan dengan jumlah paling tinggi 200 juta rupiah untuk
pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dan paling tinggi 50 juta
rupiah untuk jasa konsultasi.
3. Penunjukan langsung
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan
tertentu.
Campo dan Sundaram dalam (Jatiningtyas et al., 2011) mengungkapkan
adanya karakteristik pengadaan barang / jasa di sektor privat (swasta) yang tidak
ada pada pengadaan di sektor pemerintah. Beberapa karakteristik pengadaan
barang/jasa disektor swasta yang tidak ada pada pengadaan barang/jasa di sektor
pemerintahan antara lain :
1. Tidak terlalu menekankan proses tender kompetitif secara formal, dokumentasi
prosedur pengadaan dan konflik kepentingan yang mungkin terjadi.
2. Lebih menekankan untuk membeli barang yang memberikan high value sepadan
dengan harganya, dan menunjuk kontraktor yang akan mampu memberikan
kualitas jasa yang tinggi dengan harga yang kompetitif.
3. Dimensi akuntabilitas yang dituntut lebih ditekankan pada hasil (result) dan
bukan pada proses pengadaan itu sendiri.
Sedangkan Campo dan Sundaram dalam (Jatiningtyas et al., 2011)
mengemukakan beberapa tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah,
yaitu :
Page 38
27
1. Ekonomis (Economy)
Yaitu untuk memperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang
ditetapkan pada waktu yang tepat dan dengan harga paling murah (lowest cost)
2. Mendorong Kompetisi (Fostering competition)
Yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada supplier yang memenuhi
kualifikasi untuk bersaing secara sehat untuk mendapatkan kontrak pengadaan.
Dengan adanya kompetisi, diharapkan akan diperoleh manfaat dalam hal harga
dan kualitas, serta diharapkan akan mendorong akuntabilitas dalam proses
pengadaan itu sendiri.
3. Substitusi impor (Import substitution)
Yaitu mendorong perusahaan lokal untuk menghasilkan barang/jasa yang
semula haynya dapat diproduksi oleh perusahaan di luar negeri.
4. Penerapan Good Governance (Practicing Good Governance)
5. Melindungi kepentingan masyarakat (Protecting the interest of citizens)
6. Melindungi lingkungan (protecting the Environment)
E. Konsep E- Procurement
Menurut Sutedi dalam (Nuryanti, 2015) E-Procurement sebagai sebuah
website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa oleh
pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi, dan komiunikasi
berbasis internet.
E-Proc adalah teknologi digital yang terintegrasi dengan website untuk
memudahkan dalam proses pengadaan barang diantaranya berupa permintaan
Page 39
28
barang, pencarian barang, pemesanan barang, kontak kerja dengan penyedia barang
serta pembayarannnya. Turbon dalam (Habibi & Untari, 2018).
Procurement merupakan istilah generic, diterapkan untuk penggunaan
system data base yang terintegrasi dan luas (biasanya berbasis web) system
komunikasi jaringan di sebagian atau seluruh proses pembelian. Proses pengadaan
meliputi identifikasi kebutuhan awal dan spesifikasi oleh pengguna, melalui
pencarian, sumber dan tahap negosiasi kontrak, penempatan order serta
menyertakan makanisme penerimaan, memicu untuk membayar dan dukungan
evaluasi pasca-pasokan Croom dan Alistair dalam (Harjito, 2016).
Dengan adanya pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement)
diharapkan mampu meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar
pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong dan proses pengadaan barang dan jasa
pemerintah secara elektronik akan lebih meningkatkan dan menjamin efisiensi,
efektifitas, transparansi serta akuntabilitas dalam pembelanjaan uang
negara/pemerintah (Harjito, 2016).
Menurut Davila et al dalam (Harjito, 2016) suatu teknologi e-procurement
didefinisikan sebagai teknologi yang dirancang untuk menfasilitasi perolehan
barang oleh organisasi komersial ataupun pemerintahan melalui internet. Teknologi
internet termasuk software e-procurement, B2B (business to business) auction, B2B
market exchanges, dan purchasing consortia yang difokuskan pada otomatisasi
aliran kerja, konsolidasi dan daya belanja organisasi serta mengidentifikasi peluang
atau kesempatan melalui internet.
Page 40
29
Menurut Purwanto dan Habibi (Sirait, 2018) dalam secara politik e-
procurement telah mengubah relasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Jika
di masa lalu hubungan antara negara dengan masyarakatnya sulit dikenali, maka
dengan adanya e-procurement sekarang membuat kehadiran negara menjadi begitu
dekat dan nyata. Keputusankeputusan pemerintah terkait tentang pengadaan barang
dan jasa begitu mudah dan cepat menyebar untuk dapat didengar dan direspon oleh
masyarakat bahkan ketika keputusan itu sendiri belum diambil. Dengan penalaran
yang persis sama, kita dapat mengantisipasi bahwa sebelum e-procurement ini
diberlakukan, maka pihak-pihak yang akan terganggu oleh skema itu tentu akan
mempersiapkan perlawanan secara diamdiam. Yang jelas, setiap inovasi yang
dilakukan akan berhadapan dengan potensi resistensi, baik yang terbuka maupun
terselubung
F. Kerangka Pikir
Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang
atau jasa yang dimulai dari perencanaaan kebutuhan sampai selesai dengan seluruh
kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri
dapat dpat dibagi mejadi dua. Pengadaan barang dan jasa pada sector pemerintah.
Pada sektor pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lakukan cukup
sulit proses yang berkelanjutan harus sesuai dengan aturan- aturan yangtelah
ditentukan dan tidak boleh dilanggar sedikitpun. Sesuai dengan peraturan presiden
nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kemudian diangkat dalam penelitian terkait dengan Evaluasi Pelayanan
Non-Tender Dalam Pelayanan Barang Dan Jasa Di BLPBJ Sekretariat Daerah Kota
Page 41
30
Makassar, dengan menggunakan model evaluasi oleh Hamalik yaitu Perencanaan
dan Pengembangan, Monitoring, Dampak, dan Efisiensi. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada bagan kerangka pikir berikut:
Bagan kerangka pikir
Gambar : Kerangka Pikir
Evaluasi Pelayanan Non- Tender Dalam Pelayanan Barang Dan Jasa
Di BLPBJ Sekda Makassar
Evaluasi Menurut Hamalik :
1. Perencanaan dan Pengembangan
2. Monitoring
3. Dampak
4. Efisiensi
Untuk Menciptakan Pelayanan Non Tender Yang Tranparansi Dan
Akuntabilitas
Page 42
31
G. Fokus Penelitian
Fokus penelitian tentang Evalusi Pelayanan Non-Tender Dalam Pelayanan
Barang Dan Jasa Di BLPBJ Sekda Kota Makassar, menggunakan Pendekatan
Perencanaan dan Pengembangan, Monitoring, Dampak, dan Efisiensi.
H. Deskripsi Fokus Penelitian
Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis, kemudian akan
dideskripsikan seperti berikut ini :
1. Perencanaan dan pengembangan merupakan memberikan bantuan kepada
penyusunan program dengan cara menyediakan informasi yang diperlukan
dalam rangka mendesain suatu program. Hasil evaluasi dapat digunakan melihat
apakah implementasi program berhasil dikemuadian hari.
2. Monitoring merupakan kegiatan seseorang untuk mengamati atau memantau
secara seksama suatu keadaan atau kondisi dengan tujuan agar semua data yang
di peroleh dari hasil pengamatan dapat menjadi landasan pengambilan keputusan
dalam pengadaan barang/jasa di BLPBJ (bagian layanan pengadaan
barang/jasa).
3. Dampak merupakan kegiatan menilai seberapa jauh program non tender
(pengadaan langsung) yang di lakukan secara LPSE ( layanan pengadaan secara
elektronik) di bagian layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Daera
Makassar dapat memberikan pengaruh tertentu pada sasaran yang telah
ditetapkan, apakah program berdampak positif atau justru sebaliknya.
4. Efisiensi merupakan penilaian relatif dalam penggunaan sumber daya yang
minimum dari segi biaya yang dikeluarkan, tenaga yang digunakan dan waktu
Page 43
32
yang terpakai dalam pengadaan barang dan jasa di bagian layanan pengadaan
barang dan jasa di Sekretariat Dearah Kota Makasaar.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Layanan Pengadaan Barang Dan
Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar, Adapun waktu yang di gunakan
pada penelitian ini yaitu selama 2 bulan terhitung dari tanggal 24 bulan Juli 2020
hingga 24 September 2020. Adapun alasan memilih objek lokasi penelitian tersebut
dikarenan adanya layanan pengadaan secara elekronik (LPSE) yang penulis lihat
menarik dan perlu diteliti dikarenakan terdapat upaya penerapan transparansi dan
akuntabilitas dalam proses pelayanan serta isu-isu menarik seperti opini adanya
penyalagunaan pengadaan langsung (PL), serta memperhitungkan aksesibilitas,
dimana lokasi penelitian mudah untuk di jangkau, dan memberikan peluang yang
cukup karena tidak hanya di teliti dalam sekali waktu saja. Selain itu realitas yang
Page 44
33
di teliti masih terjadi di lapangan atau masih berlangsung sampai saat ini. Bagian
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secretariat Daerah Kota Makassar juga
menjadi bagian yang memiliki peranan penting dalam pengadaan barang dan jasa
secara elekrinik di Kota Makassar.
B. Jenis Dan Tipe Penelitian
Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kaulitatif, adalah
penelitian untuk menjawab sebuah permasalahn secara mendalam dalam
konteks waktu dan situasi yang bersangklutan, dilakukan secara wajar dan alami
sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Landasan teori di manfaatkan sebagai
pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan (Sugiyono, 2008).
Proses penelitian syang dimaksud antara lain melakukan pengamatan
terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami
bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam
waktu yang cukup lama.
2. Tipe penelitian
Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk
memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan
pengalaman yang telah dipahami informan. Masalah yang akan diteliti terkait
dengan tentang Evaluasi Pelayanan Non-Tender Dalam Pelayanan Barang Dan
Jasa di BLPBJ Sekretariat Daerah Kota Makassar.
Page 45
34
34
C. Sumber Data
Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang
diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian
ini yaitu :
1. Data primer
Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk
menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal
ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.
2. Data sekunder
Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk
melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya
penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh
melalui dokumentasi.
D. Informan Penelitian
Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan
purposive sampling (penentuan sampling dengan tujuan tertentu). Adapun
informan dalam penelitian ini yakni pengawai BLPBJ Sekretariat Daerah Kota
Makassar dalam hal ini KASUBAG layanan pengadaan secara elekronik Bapak
Muhammad Yusriadi, KASUBAG monitoring dan evaluasi Bapak Idham
Umakapa, dan Kepala Sub Bagian Pelaksana Pengadaan Bapak Surahman Suriady
dalam hal ini semua dilaksanakan di bidding room, ruangan KASUBAG layanan
pengadaan secara elekronik, ruangan KASUBAG monitoring dan evaluasi dan
rungan rapat. Selanjutnya kepada pengguna jasa atau penyedia yaitu pihak
Page 46
35
35
pelaksana non tender dalam hal ini Bapak Ardiansyah yang dilakasankan di
kediaman beliau, Bapak Muhammad Akbar Amir yang dilaksanakan di kediaman
beliau dan Ibu Riska Ekawati Anwar yang dilaksanakan dikediaman beliau. Jumlah
informan ini ditentukan oleh peneliti pada saat sedang melakukan penelitian.
Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:
Tabel 1. Informan Penelitian
No Nama Informan Instansi/Jabatan Keterangan
1.
Muhammad
Yusriadi, S.Kom
KASUBAG LPSE
Bapak suruady tentunya
sebagai kepala sub bagian
pada layanan pengadaan
secara selekronik menjadi
pusat informasi terkait
proses-proses yang ada di
pengadaan secara elekronik
2.
Idham Umakapa
KASUBAG
Monitoring dan
Evaluasi
Bapak Idham Umakapa
dijadikan pusat informasi
terkait monitoring pada
pelaksanaan pengadaan
langsung
3. Surahman
Suriady, St.,Mm
Kepala Sub Bagian
Pelaksana
Pengadaan
Bapak Surahman Suriady
dijadikan pusat informasi
terkait pelaksanaan
pengadaan
4.
Ardiansyah
User
Wakil Direktur Cv. Sinar
FHZ
5.
Muhammad
Akbar Amir
User
Dipilih sebagai informan
selaku pemenag non tender
Cv.Gibran Utama
Cemerlang
6. Riska Ekawati
Anwar
User Direktur CV. Cahaya Riska
E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan tiga
teknik pengumpulan data yakni :
Page 47
36
36
1. Teknik observasi
Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan
pencacatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan,
Evaluasi Pelayanan Non-Tender Dalam Pelayanan Barang Dan Jasa di BLPBJ
Sekretariat Daerah Kota Makassar. Kegiatan pengamatan terhadap objek
penelitrian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat dan untuk
mengetahui relevansi antara jawaban responden dan kenyataan yang terjadi
dilapangan dalam hal Evaluasi Pelayanan Non-Tender Dalam Pelayanan Barang
Dan Jasa di BLPBJ Sekretariat Daerah Kota Makassar.
2. Wawancara
Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan Tanya jawab secara
lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel baik
dari pemerintah, maupun masyarakat yang dianggap mampu memberikan informasi
yang akurat terkait Evaluasi Pelayanan Non-Tender Dalam Pelayanan Barang Dan
Jasa di BLPBJ Sekretariat Daerah Kota Makassar.
3. Dokumentasi
Teknik ini merupakan pengumpuln data melalui dokumen – dokumen atau
buku atau hasil – hasil penelitian yang relevan dengan evaluasi pelayanan Non-
Tender dalam pelayanan barang dan jasa di BLPBJ Sekretariat Daerah Kota
Makassar sehingga menunjang kerevalan data. Metode dokumentasi digunakan
untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok
dari permasalahan.
F. Teknik Analisis Data
Page 48
37
37
Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini di
kemukakan oleh (Sugiyono, 2008) memiliki tiga Langkah-langkah sebagai berikut:
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok dan memfokuskan
pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis
data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak
penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga kesimpulan dapat
dilakukan.
2. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan
data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif. Hal ini
dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)
Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpilan
dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan
sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam
penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada
dilapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya
belum jelas menjadi jelas.
G. Teknik Pengabsahan Data
Menurut (Sugiyono, 2008) uji keabsahan data meliputi uji kredibiliotas data,
uji transferability dan uji confirmability, keabsahan data pada penelitian ini
diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik
Page 49
38
38
triagulasi. Triagulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai
sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triagulasi dalam
keabsahan data, yaitu triagukasi sumber, triagulasi teknik, dan triagulasi waktu.
1. Triangulasi Sumber
Triagulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.
Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan
apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil
wawancara dengan dokumen.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber
yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan
teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan
teknik pengumpulan data sebelumnya.
3. Triangulasi Waktu
Triagulasi waktu digunakan untuk validitasi data yang berkaitan dengan
pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu
kewaktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini
alan dihadapi pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.
Page 50
39
39
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskrpsi Objek Penelitian
Pada sub bab ini menyajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan
bagaimana Evaluasi Pelayanan Non Tender Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa di
bagian layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar, serta
menjelaskan tentang proses pelayanan non tender dalam pengadaan barang dan jasa
di bagian layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar.
Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran objek penelitian yaitu
unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) dan CV. Sinar FHZ. Gambaran
umum unit pengadaan barang dan jasa kota makassar terdiri dari kedudukan, tugas
dan fungsi.
Page 51
40
1. Deskriprif Objek Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
Kota Makassar
Merupakan sebuah unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) di
pemerintah kota makassar yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang dan
jasa. Mengasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan,
diukur dari aspekkualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan peyedia, meningkatkan
penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha
kecil, dan usaha menengah, meningkatkan peran pelaku usaha nasional,
mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa hasil
penelitian, meningkatkan ke ikutsertaan industry kreatif, mendorong pemerataan
ekonomi dan mendorong pengadaan berkelanjutan. Pengaan barang dan jasa
meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainny, dengan
prinsip efisien, efektif, transparans, transparansi, terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel.
Adapun visi dan misi bagian layanan pengadaan barang dan jasa
Visi :
Menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa yang Transparan, Efektif dan Efisien,
Profesional , Akuntabel dan Tidak Diskriminatif dalam melaksanakan Pengadaan
Barang Jasa yang Tertib, Modern, Berdasarkan Prinsip, Etika dan Tata Nilai
Pengadaan untuk mendukung Pembangunan pada Pemerintahan Kota Makassar.
Misi :
1. Mewujudkan UKPBJ Kota Makassar sebagai Center of Excellence
Page 52
41
2. Melaksanakan Pengadaan Barang Jasa di Pemerintahan Kota Makassar
berdasarkan peraturan yang berlaku dengan prinsip efektif, efisien, transparan,
terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif, akuntabel, dan etika pengadaan
dimana proses layanan pengadaan yang dilakukan secara modern, berintegrasi,
professional, berdedikasi tinggi yang tepat, cepat, dan tertib.
3. Mengembangkan Sistem Informasi yang Modern dan Terintegrasi
4. Meningkatkan SDM pengadaan yang Berintegritas dan Profesional
Adapun etika pengadaan barang dan jasa yang di cadangkan oleh bagian
layanan pengadaan barang dan jasa Secretariat Daerak Kota Makassar. Semua
pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa mematuhi etika sebagai
berikut:
1) Melaksanakan tugas secara tertib, sisertai rasa tanggung jawab untuk mencapai
sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaanbarang dan jasa.
2) Bekerja secara peofesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang
menurut sifatnya harus di rahasiakan untuk mencengah penyimpangan
pengadaan barang dan jasa.
3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat saingan usaha tidak sehat.
4) Memerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai
dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait.
5) Menghindari dan mencengah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang
terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan
usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa.
Page 53
42
6) Menghindari dan mencengah pemborosan dan pembocoran keuangan Negara.
7) Menghindari dan mencengah penyalagunaan wewanang atau kolusi dan tidak
menerima, tidak menawarkan atau tidak mejanjikan untuk memberi atau
menerima hadiah, imbalan, komisi,rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun
yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Kemudian pertentangan kepentingan pihak yang dalam hal ini :
1) Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha,
merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan
usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama.
2) Konsultan perencana atau pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak
sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya atau diawasinya,
kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi.
3) Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana.
4) Pengurus atau manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
5) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung
mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia.
6) Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan
baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau
kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh
pemegang saham yang sama.
Page 54
43
Bagian layanan pengadaan barang dan jasa secretariat daerah kota makassar,
diisi oleh beberapa jabatan seperti kepala bagian, kepala sub bagian sebanyak tiga
(3) orang diantaranya KASUBAG layanan pengadaan secara elekronik,
KASUBAG monitoring dan evaluasi, pelaksanaan pegadaan, staf, LPSE,
selanjutnya terdapat berbagai pangkat atau golongan diantaranya Pembina
berjumlah 3 orang, penata Tk.I berjumlah 7 orang, penata berjumlah 14 orang,
penata muda berjumlah 5 orang, penata muda I berjumlah 2 orang, pengatur 3 orang
dan tenaga kontrak sebanyak 13 orang. Data seluruh pengawai bagian layanan
pengadaan barang dan jasa secretariat daerah kota makassar lebih detail dapat
dilihat pada table berikut:
Struktur organisasi bagian layanan pengadaan barang dan jasa (BLPBJ)
secretariat daerah kota makassar menggunakan sebuah struktur birokrasi dengan
tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang orientasinya memlalui spesialisasi,
aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan kedalam
berbagai department fungsional seperti kepala bagian, KASUBAG layanan
pangadaan barang dan jasa, KASUBAG layanan pengadaan secara elekronik,
KASUBAG monitoring dan evaluasi, pelaksana pengadaan, staf, dan LPSE,
selanjutnya terdapat berbagai pangkat atau golongan di antaranya Pembina, penata
Tk.I, penata, penata muda, penata muda I, pengatur dan tenaga kontrak wewenang
terpusat, rentang kendali yang sempit dan pengambilan keputusan yang mengikuti
rantai komando yang jelas. Gambaran struktur organisasi BLPBJ kota makassar
dapat dilihat pada lampiran 1.
Page 55
44
Menjadi penyedia barang dan jasa tidak serta merta dilakukan begitu saja
tanpa adanya prosedur tenrunya sudah ada langkah- langkah atau standar
operasional prosedur yang di atur oleh pihak, bagian layanan pengadaan barang dan
jasa (BLPBJ) secretariat daerah kota makassar. Gambaran prosedur menjadi
penyedia barang dan jasa pemerintah dan persyaratan dapat di lihat sebagai berikut:
Langkah 1
Daftar di
http://lpse.makassar.go.id
Langkah 2
Daftarkan email perusahaan, serta
download formulir pendaftaran dan
formulir keikutsertaan melalui
aplikasi SPSE.
Langkah 3
Klik link pada email balasan dan
lebgkapi formulir pendaftaran online
penyedia.
Langkah 4
Lakukan verifikasi data ke LPSE
tempat anda mendaftar dengan
membawa persyaratan berkas (asli
dan copy).
Gambar 1. Langkah Menjadi Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah
Page 56
45
Selain tata cara atau prosedur prndaftaran menjadi penyedia barang dan jasa
pemrintah pada layanan pengadaan yang dilaksanakan secara elekronik diperlukan
beberapa persyaratan tambahan. Adapun yang menjadi persyaratan tambahan wajib
yang harus diikuti dan dipenuhi oleh calon penyedia barang dan jasa atau badan
usaha, dapat dilihat sebagai berikut:
a. Untuk Badan Usaha
1. Kartu tanda pendudukan (KTP)/ Kartu izin tinggal terbatas (KITAS)/ kartu
izin tinggal tetap (KITAP) yang di keluarkan oleh pemerintah Republik
Indonesia yang menunjukkan indentitas dari Direksi/ Pejabat/ Pimpinan
Perusahaan, dan
2. Nomor pokok wajin pajak (NPWP)
b. Untuk Usaha Perorangan
1. KTP pemilik usaha perorangan
2. NPWP pemilik usaha perorangan
c. Untuk Perusahaan Asing Yang Tidak Memiliki Kantor Perwakilan Atau
Cabang Di Indonesia
1. Akta sertifikat pendirian perusahaan (article of incorporation)
2. Identitas wajin pajak (tax identification)
Selanjutnya, ada beberpa prosedur atau arahan yang menjadi catatan penting
bagi calon penyedia barang dan jasa pemerintah diantaranya adalah penyedia dapat
ikut serta dalam setiap lelang layanan pengadaan secara elektronik, akan tetapi
Page 57
46
peserta diwajibkan untuk aktivasi AGREGASI INAPROC dengan login ke
Layanan Pengadaan Secara Eelektronik (LPSE) tempat dimana awal mendaftar.
B. Evaluasi Pelayanan Non Tender Dalam Pelayanan Barang Dan Jasa Di
BLPBJ Secretariat Daerah Kota Makassar
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hasil temuan dilapangan yang
berkaitan dengan evaluasi pelayanan non tender dalam pelayanan barang dan jasa
di BLPBJ Sekretariat Daerah Kota Makassar berdasarkan hasil wawancara dan
observasi dilapangan dibahas dalam beberapa uraian dan interprestasi data dari
evaluasi pelayanan non tender dalam pelayanan barang dan jasa di BLPBJ
Sekretariat Daerah Kota Makassar.
1. Adapun yang termasuk dalam pelayanan pengadaan langsung sebagai berikut:
a. Belanja pakaian kerja lapangan dengan nilai HPS Rp. 176,9 juta akhir
pendaftran tanggal 26 oktober 2020 jam 09:59.
b. Perencanaan pembangunan Gedung Puskesmas Kaluku Bodoa dengan nilai
pagu paket Rp. 87.740.000,00 tanggal pelaksanaan 08 maret 2019.
c. Belanja modal pengadaan meja pimpinan dengan nilai pagu paket Rp.
70.000.000,00 tanggal pembuatan 19 Februari 2019.
Paket non tender hanya bisa di ikuti oleh penyedia yang di undang/ ditunjuk
oleh pejabat pengadaan, dengan syarat harus terdaftar di LPSE atau harus
mempunyai akun yang di buatkan oleh pejabat pengadaan LPSE dan sudah mengisi
sikap.lkpp.go.id (sistem informasi kinerja dan lembaga kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah).
Adapun proses yang dilakukan dalam pengadaan langsung antara lain
Page 58
47
Proses pengadaan langsung barang dilakukan sebagai berikut:
a. Pejabat pengadaan mencari informasi barang dan harga melalui media elektronik
maupun non-elektronik.
b. Pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua)
sumber informasi yang berbeda
c. Pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis untuk
mendapatkan harga yang wajar serta dapat di pertanggung jawabkan.
d. Pejabat pengadaan melakukan transaksi
e. Pejabat pengadaan mendapatkan bukti transaksi dengan ketentuan:
• Untuk pengadaan langsung yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) berupa bukti pembelian.
• Untuk pengadaan langsung yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) berupa kuitansi.
• Untuk pengadaan langsung yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) berupa surat perintah kerja.
1. Pengadaan langsung jasa konsultasi
a. Survey harga pasar untuk memilih calon penyedia jasa konsultasi mengenai
biaya personil dapat melihat dalam tabel INKINDO (ikatan nasional konsultasi
Indonesia)
b. Membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil
c. Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya
Page 59
48
2. Bentuk pengadaan yang termasuk dalam layanan pengadaan tender sebagai
berikut:
a. Belanja modal pengadaan mebeuler dengan nilai pagu pekat Rp.
1.928.000.000,00 tanggal pembuatan 07 Agustus 2019.
b. Pembangunan gedung puskesmas layang (lanjutan) dengan nilai pagu paket
Rp. 1.513.000.000,00 tanggal pembuatan 07 Agustus 2019.
c. Belanja modal pengadaan Truck Am Roll dengan nilai pagu paket
2.249.500.000,00 tanggal pembuatan 16 Juli 2019.
Adapun pelaksanaan yang dilakukan dalam pelaksanaan lelang pada
Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pasal 50 sebagai berikut :
1. Pembentukan panitia lelang
2. Penyusunan gan pengesahan HPS
3. Penyusunan RKS/dokument dan draf iklan
4. Persetujuan draf RKS dan draf iklan
5. Pengumuman lelang
6. Pengambilan RKS oleh calon peserta lelang
7. Undangan rapat penjelasan RKS
8. Rapat penjelasan RKS oleh panitia lelamg dan dibuat berita acara rapat yang
di tanda-tangani panitia dan wakil rekanan
9. Pemasukan surat penawaran
10. Pembukaan surat penawaran yang telah masuk dibuka dalam suatu rapat yang
dihadiri pleh panitia dan peserta lelang
11. Evaluasi penawaran
Page 60
49
12. Usul persetujuan penetapan pemenang
13. Pengumuman pemenang
14. Masa sanggah memberikan kesempatan kepada peserta yang kalah untuk
memberikan sanggahan
15. Menjawab sanggahan
16. Menyiapkan kontrak
17. Pengajuan nol kontrak kepimpinan dilampiri summary contrak untuk
mendapatkan nol kontrak ( harga dalam kontrak sudah termasuk pajak,
pengiriman, pemasangan dan training pemakaiannya).
Evaluasi pelayanan non tender dalam pelayanan barang dan jasa di BLPBJ
pada penelitian ini dapat dilihat dari 4 indikator evalausi yaitu perencanaan dan
pengembangan, monitoring, dampak, dan efisien.
1. Perencanaan dan pengembangan
Rencana dapat melingkupi program Saat ini perencanaan dan
pengembangan menjadi salah satu prioritas dalam sistem layanann pengadaan
pengadaan secara elekronik (LPSE), sejalan dengan aturan yang ditetapkan pada
Peraturan Presiden Republic Indonesia No. 16 Tahun 2018 yang mengharuskan
seluruh staf harus menjalankan pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sama
halnya dengan bagian layanan pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kota
makassar sudah mulai menerapkan perencanaan dan pengembangan, dalam hasil
wawancara dengan KASUBAG LPSE mengatakan.
“Ya sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16
Tahun 2018” (Wawancara 25 Agustus 2020).
Page 61
50
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa perencanaan
pelayanan yang di lakukan oleh bagian layanan pengadaan secara elekronik sudah
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang berlaku.dan sudah
dilakukan dengan baik didukung oleh pernyataan salah satu user yang
mengemukakan :
“Pelayanannya LPSE pengadaan barang dan jasa selama ini kita terbantu
karena di dalam webnya itu dia informasikan untuk paket-paket pengadaan
pekerjaan jadi memudahkan”.(wawancara 01 September 2020).
Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa pelayanan yang di
lakukan pihak LPSE sudah sangat membantu penyedia barang dan jasa dalam
memilih paket-paket pengadaan pekerjaan, kemudian dipertegas oleh salah satu
user Ibu Riska Ekawati Anwar bahwasannya:
“Kalau LPSE itu sendiri itukan dari program atau website kita masuk ke
website-nya kita daftar kalau saya masuk si itu cukup bagus kadang kalau
sudah tenggak waktunya satu hari, kita kadang tidak bisa masuk pernah coba
itu hari saya tidak bisa masuk mungkin orang sudah banyak yang coba
berebutan kali dan lagian kalau mau masuk di email kan pemberitahuannya
ada di email itu kadang tidak ada bisa juga ada seperti itu tidak sampai
emailnya ke kita”(wawancara 07 November 2020).
Dari hasil wawancara di atas padat dipahami bahwa pelayanan yang
dilakukan pihak LPSE yang berbasis website masih kurang bagus dan kadang juga
tidak ada pemberitahuan yang masuk melalui email Dan di dukung oleh pernyataan
Kepala Sub Bagian Pelaksana Pengadaan:
“Proses perencanan pengadaan langsung itu lebih simple lagi dan jauh lebih
mudah itu minimal dia hanya istilahnya PPK pembuat pejabat pengadaan
nantinya juga ada perannya pejabat pengadaan pemeriksa hasil pekerjaan.”(
wawancara 14 Agustus 2020).
Page 62
51
Berdasarkan pemaparan dari KASUBAG Pelaksana Pengadaan Bagian
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sekretariat daerah kota makassar, dapat
diketuhui bahwasan seluruh anggota atau pengawai yang ada di bagian layanan
pengadaan barang dan jasa minimal telah melaksanakan pelayanan yang baik.
Proses prencanaan pengadaan langsung yang dilakukan oleh bagian layanan
pengadaan barang dan jasa lebih simple dan lebih mudah. Pelayanan pengadaan
yang di lakukan oleh bagian layanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan hasil
wawancara KASUBAG monitoring dan evaluasi sebagai berikut :
“Ya jadi sebenarnya proses pengadaan langsung itu terutama juga saat
penerapannya khususnya di pemerintah kota makassar secara umum itu
sudah dari dulu sudah kita mengikuti aturan pengadaan baik sebelum itu
perpes 54 tahun 2010 dan berubah di perpes no 16 tahun 2018 ini itu tidak
jauh berbeda tidak jauh berubah jadi memang dari dulu sudah di jalankan
sesuai aturan termasuk juga sebenarnya kan yang menjadi paling mendasar
pengadaan langsung itu kaidahnya terutamah dalam hal misalnya nialinya
kan contoh di atas dua ratus juta itu kalau misalnya barang kontruksi jasa
lainnya termasuk pengadaan langsung nah hanya sedikit itu yang berubah
itu di perpes 54 tahun 2010 itu jasa konsultasi sampai maksimal 50 juta
pengadaan langsung kalau di perpes 16 tahun itu berubah menjadi 100 juta
itu sudah di terapkan sejak dulu nah. Dan sudah di jalankan dengan sangat
baik dan di rerapkan termasuk bahkan kami sebenarnya sudah lebih dari itu
penakaran di perpes 16 kemarin itu dengan adanya system baru juga
namanya SPSE V. 3 yaitu adanya peningkatan versi itu di haruskan untuk
masing – masing di pemerintahan daerah termasuk instansi itu melakukan
proses melalui SPSE melalui system yang namya lpse ada fasilitas non
tender di dalamya itu ada tiga poin utama ada namanya non tender
transaksional kalau di istilakan dia mirip tender mini ada tahap- tahapnya
ada namanya pencatatan, pencatatan itu terutamah itu penekannya itu yang
memudahkan non spk di bawah 100 juta ada juga namanya pencatatan sewa
kelola itu yang kami lakukan.” ( wawancara 25 september 2020).
Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perencanaan dan
pengembangan yang ada di bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat
Daerah Kota Makassar, sudah dari dulu di lakukan dengan mengikuti aturan yang
berlaku meskipun peraturan presiden no 54 tahun 2015 berubah menjadi peraturan
Page 63
52
presiden No 16 Tahun 2018 namun hanya sedikit yang berubah hanya terletak pada
nilainya yang dulunya 50 juta untuk pengadaan jasa lainnya sekarang berubah
menjadi 100 juta. Pejabat di bagian layanan pengadaan barang dan jasa di tuntut
untuk melakukan pelayanan yang baik sebagai bentuk manifestasi dan akuntabilitas
dalam memberikan pelayanan kepada publik. Kemudian beliau mempertegas
komentarnya pada aspek tahap-tahapnya:
“Tahap-tahapnya sesuai dengan sebenarnya begini itu aplikasi pastikan di
bangun dengan mengacu dari regulasi yang ada jadi pada dasarnya
sebenarnya tidak ada yang musti di aplikasi itu contoh misalnya ppknya
memasukan dokumen pengadaan langsungnya sudah itu kemudian di tunjuk
pejabat pengadaannya kemudian selanjutnya melakukan pengadaanya pada
dasarnya seperti itu dia hanya sebagai semacam media saja yang
menggantikan selama ini transaksi proses- proses manual itu di gantikan
dengan system yang satu kelebihannya pasti lebih gampang untuk istilahnya
audit pencatatan lebih bagus dalam hal misalnya lebih rapi pelaporannya
pasti juga lebih transparan karena sudah menggunakan aplikasi.”
(wawancara 25 Agustus 2020).
Berdasarkan hasil wawancara di atas aplikaasi LPSE hanya media saja
untuk menggantikan proses transaksi yang manual dan dengan menggunakan
sistem aplikasi di bagian layanan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih
transfaran dan pelaporan dan pencatatanya atau auditnya lebih bagus dan lebih rapi.
Namun di tambahkan lagi KASUBAG LPSE mengemukakan bahwa:
“Bahwa segala sesuatu kalau di pemerintahan itu pasti ada dasarnya semua
dasar hukumya itu tadi terutama kalau paling tertinggi dalam pengadaan
langsung itu kalau dalam perpes 16 tahun 2018 yang terbaru kemudian
mungkin juga di turunannya itu pada peraturan lembaga no 9 tahun 2015 itu
juga di atur setiap detilnya nah itu yang di jadikan dasar utamanya
sebenarnya dalam proses pengadaan langsungnya.”(wawancara 25 Agustus
2020).
Wawancara di atas menjelaskan bahwa mengenai poin yang dijadikan dasar
utama dalam perencanaan pengadaan langsung berdasarkan peraturan yang di
Page 64
53
keluarkan presiden karena segala sesuatu yang ada di pemerintahan pasti ada dasar
hukumnya. Adapun pernyataan lainnya dari kepala sub bagian monitoring dan
evaluasi yang mengatakan
“Banyak hal yang sudah di lakukan dari sisi sistem itu sudah sangat
membantu yang kedua kita juga ada penekanan itu penerapan SOP dan
kaidah-kaidahnya itu juga sangat membantu untuk mencengah kecurangan
dalam pengadaan langsung dan harus menjalan sesuai aturan ada SOP yang
lebih detil yang mengatur itu jauh lebih bisa meminimalkan bahkan
sebenarnya menghilangkan kasus kecurangan itu”.( wawancara 25 Agustus
2020)
Dari hasil wawancara di atas untuk Mengindentifikasi hasil komentar
sebagai bentuk penegasan dari KASUBAG monitoring dan evaluasi terkait dengan
pengawai bagian layanan pengadaan barang dan jasa, peneliti dapat
mengidentifikasi lebih awal bahwasanya profesionalitas yang merujuk pada
kejelasan tugas dan fungsi menjadi tujuan utama dalam memberikan pelayanan.
Perihal adanya opini kecurangan yang di lakukan dalam pelaksanaan pengadaan
langsung, peneliti melihat bahwa pejabat bagian layanan pengadaan barang dan jasa
sudah memaksimalkan agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksaan pengadaan
langsung di bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kota
Makassar.
Dari hasil wawancara pada indikator perencanaan dan pengembangan, maka
diperoleh informasi dan data-data sebagainama yang dapat peneliti dapat simpulkan
dengan menggunkan teori Menurut Hamalik dalam (Barusu & Oktavianus, 2014)
Bahwa pada dasarnya Sasaran utama dalam perencanaan dan pengembangan suatu
proses memberikan bantuan kepada penyusun program dengan cara menyediakan
informasi yang diperlukan dalam rangka mendesain suatu program untuk mencapai
Page 65
54
maksud dan tujuan. Peningkatan perencanaan dan pengembangan digunakan untuk
meramalkan implementasi program dan kemungkinan tercapai tidaknya program
ini dikemudian hari. Sejalan dengan dengan hasil analisis peneliti menunjukkan
bahwasanya, perencanaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pengguna
anggaran, pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan belum bisa dikatakan
sudah berjalan dengan baik oleh penyedia karena pengguna sering tidak masuk ke
website dan kadang juga tidak ada pemberitahuan yang masuk melalui email tapi
sudah memberikan informasi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat dan
perencanaan dan pengembangan bagian layanan pengadaan barang dan jasa Kota
Makassar yang digunakan telah memenuhi apa yang kemudian menjadi indikator
dalam sebuah manajemen evaluasi kebijakan publik.
2. Monitoring
Monitoring adalah segala bentuk kegiatan yang dapat diamati atau di pantau
agar semua data atau informasi yang diperoleh dapat menjadi landasan dalam
pengambilan keputusan sama halnya dengan layanan pengadaan secara elekronik
ini seperti yang di paparkan pada kesempatan wawancara dengan KASUBAG
monitoring dan evaluasi mengatakan:
“Nah kembali kalau kami di pihak BLPBJ karena pengadaan langsung itu
sebenarnya itu pada dasarnya sebenarnya proses ada di masing-masing
SKPD kita di sini memang BLPBJ hanya pada batasan menyediakan media
jadi kalau misalnya untuk monitorinya palingan kita hanya membatu
memonitor dalam hal aplikasi.” (wawancara 25 Agustus 2020)
Berdasarkan hasi wawancara di atas dapat dipahami bahwa pihak bagian
layanan pengadaan barang dan jasa hanya melakukan pengawasan dalam aplikasi
atau media untuk memantau siapa- siapa yang mendaftar atau mengisi formulir
Page 66
55
pendaftaran. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan salah satu user yang
mengatakan bahwa:
“Kalau sudah menang dia nanti akan lanjut berurusanmi dengan yang punya
paket itu contoh tadi saya bilang perusahaan ini menang kerja rehab sekolah
tadi kan lpsenya hanya membantu mengumumkan kemudian mendaftar
perusahaan A B C D menyeleksi siapa yang memenuhi syarat kemudian
LPSE ini mengumumkan pemenangnya samapi di situmi lengkapi dokumen
untuk setiap pemenang setelah itu yang pemenang ini nanti berurusanmi
dengan ada namanya penanggung jawab proyek di kantor itu di dinas
pendidikan misalnya yang mau di bangun sekolahnya tidak ada mi lagu
rusannya LPSE. LPSE itunhanya membantu mengumkan paket-paket
pekerjaan.” (wawancara 03 Sepetember 2020).
Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak Bagian layanan
pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kota makassar hanya melakukan
pengawasan pada aplikasi layanan pengadaan secara elekronik pada saat
menampilkan paket-paket pekerjaan ketika pejabat pengadaan (PPK) sudah
menentukan siapa pemenangnya dan sudah di tampilkan oleh bagian layanan
pengadaan secara elekronik maka pemenangnya langsung berkomunikasi kepada
penanggung jawab proyek. Pada wawancara dengan kepala sun bagian monitoring
yang mengemukakan:
“Kita melakukan yang namanya masa sanggah atau pengadaan langsung
ulang ketika dirasa ada masalah yang terjadi dalam pelaksaan pengadaan
sehingga tidak terjadi permainan atau kecurangan dalam pelaksanaan
pengadaan. Namun selama ini masih belum ditemukan permasalahan dalam
pengadaan langsung.”( wawancara 25 Agustus 2020)
Pada hasil wawancara di atas ketika dalam pengadaan langsung masih di
temukan permaslahan maka di lakukan yang namanya sanggahan atau pengadaan
langsung ulang untuk mencengah permainan atau kecurangan dalam pelaksanaan
langsung.
Page 67
56
Dari beberapa pendapat diatas sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh
Hamalik dalam (Barusu & Oktavianus, 2014) Bahwa pada dasarnya pengawasan
dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa apakah program sudah mencapai sasaran
efektif. Apakah hal-hal dan kegiatan yang telah didesain secara spesifik dalam
program pengadaan langsung sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Kenyataan
tidak jarang program justru tidak mencapai sasaran, karena apa yang telah didesain
dalam program tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan seperti pengadaan
personil, fasilitas, perlengkapan, biaya, dan faktor-faktor penyebab lainnya.
Analisis peneliti mengenai monitoring memang menjadi hal yang sangat
urgent setelah kedalaman pemahaman terhadap tujuan-tujuan yang akan dicapai.
Pengawasan layanan pengadaan secara elektronik yang telah dilaksanakan oleh
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota
Makassar menunjukkan adanya jalur pengawasan yang dibentuk dari pihak BLPBJ
kepada pihak pengguna jasa, alur pengawasan yang digunakan adalah secara
daring, ini digunakan dengan harapan meningkatkan efisisensi dalam pemanfaatan
waktu dan materi untuk mencapai sasaran yang efektif, sejalan dengan teori yang
di kemukakan oleh Hamalik dalam (Barusu & Oktavianus, 2014) di atas.
Melaksanakan monitoring dengan memanfaatkan teknologi atau dengan
pengawasan daring merupakan sebuah strategi dalam menerapkan unsur penting
dalam evaluasi kebijakan publik, bahwasanya jangka waktu dan besarnya biaya
yang digunakan merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan seluruh
jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan,
dengan demikian dapat ditarik benang merahnya bahwa, memanfaatkan
Page 68
57
pengawasan dengan menggunakan teknologi seperti yang diterapkan oleh LPSE
Kota Makassar dapat memberikan dampak aksesbilitas dan fleksibilitas bagi
pengguna layanan sehingga dapat menekan penggunaan waktu dan besarnya biaya
dalam proses pelaksanaan rangkaian kegiatan. serta menghindari potensi-potensi
adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat menciderai prinsip
dasar layanan pengadaan secara elektronik itu sendiri, adapun pengawasan yang
dibangun selanjutnya adalah pengawasan offline atau tidak melalui sistem daring
ini dilakukan jika terjadi hal-hal yang kemudian tidak bisa di selesaikan melalui
online seperti pemeriksaan perbaikan berkas final atau perbaikan akun dan masa
sanggah.
Terkait pengawasan pihak Bagian Layanan pengadaan Barang dan Jasa
(BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar rupanya sudah lepas tangan atau dalam
artian sudah tidak lagi melakukan pengawasan kepada pihak Oragnisasi Perangkat
Daerah (OPD) Kota Makassar, perusahaan dan masyarakat terkait
pertanggungjawaban kondisi pelaksanaan proyek yang telah di tender dan
dimenangkan, pihak bagian layanan pengadaan barang dan jasa hanya
bertanggungjawab pada proses pelelangan selebihnya pihak BLPBJ Sekda Kota
Makassar menyerahkan ke OPD, perusahan dan masyarakat masing-masing.
Peneliti melihat bahwa lepas tangannya LPSE Kota Makassar setelah
penentuan pemenang adalah sebuah polemik yang dianggap sebagai hal yang
sangat ceroboh, sekalipun layanan pengadaan secara elektronik menekankan
tujuannya mengurangi tindak korupsi serta diawasi langsung oleh KPK, tidak
menutup kemungkinan peluang untuk meperkaya diri oleh para OPD, perusahaan
Page 69
58
dan masyarakat tentu ada apatahlagi jika sudah dicairkan oleh OPD terkait dan itu
sudah tidak terbaca di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar
karena secara otomatis semua transaksinya dilakukan diluar dari layanan pengadaan
secara elektronik atau sistem pengadaan langsung.
3. Dampak
Dampak sebuah hasil atau pengaruh yang menjadi sasaran utama sebuah
kebijakan publik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sama halnya
dengan dampak layanan pengadaan secara elekronik ini seperti yang di paparkan
pada kesempatan wawancara dengan KASUBAG LPSE mengatakan:
“Pada dasarnya setiap metode yang di atur dalam aturan itu pada dasarnya
sebenarnya pasti tujuannya baik jadi mereka kan ada beberapa metode di
dalam proses pengadaan langsung itu ada namanya purcesing, pengadaan
langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender biasa ada lima metode
semua itu memiliki karakteristik sendiri memang mempunyai masing-
masing ke khasan sendiri artinya tidak serampangan kalau ini begini kalu
ini begitu semua ada batasan – batasannya termasuk juga pengadaan
langsung jadi pada dasarnya dampak pengadaan langsung itu baik seperti
tadi kriterianya masalah nilai saya pegadaan barang samapi seratus juga dan
jasa konsultasi sampai 100 juta itu pasti peruntukannya itu untuk apa pasti
tujuannya baik untuk memberikan peran bagi usaha mikro pasti arahnya
seperti itu pekerjaan – pekerjaan pengusaha local juga terserap seperti itu
dan tidak mungkin juga hal – hal yang hanya sederhana kembaliannya
contonya misalnya hanya membeli makanan yang misalnya satu juta harus
di tender itulah gunanya pengadaan langsung memudahkan sesuatu yang
tujuannya memang untuk it uterus kalau berbicara dampak negative bisa di
katakan regulasi tidak mengarah kesitu dan bisa semua mengarah ke
dampak positif.” ( Wawancara 25 Agustus 2020).
Pada hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa semua metode yang di
buat dalam peraturan pasti tujuannya baik. Didukung oleh pernyataan salah satu
pengguna atau user yang megemukakan
“Dampaknya itu memudahkan transparan kita juga tidak perlu banyak
keluar uang dan waktu untuk ikut karana gampang ji to kita aktif liat ikut
Page 70
59
mendaaftar apload dokumen yang dia butuhkan karena di disitu butuhkan
untuk pekerjaan ini masukan dokumen- dokumen ini syaratnya kita penuhi
sudahmi tinggal tunggumi baku lawan dengan yang B kalau rapat kalau dia
di posisi umpanya sayakan kalah A to b menang tapi saya liat si B ini
keliatannya dia ada tanda kutip kecurangan saya bisa kan ada tahapannya
itu to kalau orang mau ditentukan pemenangnya tapi sebelum itu ada masa
sanggah. Masa sanggah itulah umpanya saya liat ada kekurangannya saya
bisa masuk oh saya sanggah ini dia ini ada kekurangan dokumennya dan
ini.. nah dari situlah kalau umpanya sanggahan saya di terimah
kemungkinan di lelang ulang atau bisa saja otomatis dia tidak bisa jadi
pemenang atau di batalkan tapi kalau di jawab dari pihak LPSE oh tidak ini
ini sudah dan di perlihatkan dokumenya oh iya memang sesuai dengan
syarat didalam lelan itu sudahmi menang mki iya. Pokoknya dampak ke
perusahaan kita itu baik karena kalau ada kecuranga pasti langsung ketahuan
seperti ada yang scant dokumenya sembarangan karena panitia akan
meminta dokumen asli.” (wawancara 01 September 2020).
Demikian dapat di lihat bahwa layanan pengadaan barang dan jasa memang
sasarannya untuk memunculkan transfaransi dan akuntabilitas bagi semua pihak
dari peserta pelelangan sampai pada masyarakat umum sehingga jika ada pihak
yang merasa keberatan atas keputusan tersebut dapat melakukan banding dalam
kurun waktu 7 hari terhitung sejak tanggal pengumuman tersebut dikeluarkan
dengan demikian menunjukkan adanya tanda-tanda salah satu sasaran dari layanan
pengadaan secara elekronik, yaitu tidak adanya tendensi atau nepotisme kepada
pihak manapun, dengan memanfaatkan media elekronik atau teknoloagi, serta dari
segi waktu dan meteri dapat di manfaatkan seefisien dan seefektif mungkin,
wawancara berikutnya kepada pengguna jasa terkait transfaransi yang dirasakan
oleh peserta non tender:
“Transparan, yang namanya sistem pasti transparan dan saya rasa betul hal
tersebut terkait adanya isu permainan saya juga kurang tau bagaimana
panitia jika PL, tapi selama ini yang saya lihat jika masih dalam layanan non
tender artinya mereka yang gugur kalau di perhatikan memang pantas untuk
gugur, tetapi tetap masih ada masa sanggah sebenarnya jika masih tidak
berterimah atas keputusan pemenang”.( wawancara 01 September 2020).
Page 71
60
Dari hasil wawancara di atas menjunjukkan bahwa dengan menggunakan
sistem pasti lebih transparansi karena semua langsung dilihat di website semua yang
di upload oleh layanan pegadaan secara elekronik. Hal ini menjukkan bahwa
pengadaan barang dan jasa sangat beresiko ketika di lakukan secara manual salah
satu resikonya terdapat pada transparansi, pelaksanaan secara manuak atau
konvensioanl yang kurang transparan juga berkaitan dengan penyebaran informasi
kepada masyarakat luas yang tidak merata. Pada wawancara selanjutnya kepada
pihak penggunna jasa LPSE terdapat sebuah komentar yang kontradiksi dengan tata
cara non tender yaitu transparansi. Dalam wawancara itu disampaikan:
“Berbicara mengenai dampak, kita ambil contoh PL itu ada kekurangannya
itu pengadaan langsung terkadang kita harus kuat jaringan baru bisa masuk,
jadi kita harus punya jaringan untuk bisa masuk biasanya juga PL itu tidak
ada panjar jadi harus pakai modal full dari pemenang”(wawancara 03
September 2020).
Dan kemudian dipertegas oleh responden ketiga di waktu yang berbeda
mempertegas bahwasannya:
“Proses pengadaan langsungnya itu kita sudah diarahkan dari pihak panitia
pengadaan bahwa selahkan anda masuk dan yang di undang dari pihak
panitia yang bisa ikut biasanya itu dua perusahaan untuk membandingkan
harga. Jadi pengadaan langsung itu kita harus kuat jaringan baru bisa masuk,
tidak sembarang orang bisa mengikuti pengadaan langsung, menurut saya
pengadaan langsung itu kurang transparan berbeda dengan tender yang
melalui seleksi/lelang tidak ada permainan disitu” (wawancara 07
November 2020).
Ini menandakan bahwa pengadaan langsung atau PL yang dananya di bawah
200 juta rupiah itu ternyata masih terdapat indikasih permainan dari pemerintah
khususnya DPRD seperti yang disebutkan, lanjutnya beliau menyampaikan terkait
kelebihan layanan pengadaan secara elekronik:
Page 72
61
“Pengadaan langsung ini kelebihannya sudah pasti dikerja dan tidak ribet
tapi kita haris kuat jaringan baru bisa ikut pengadaan langsung, berbeda
dengan tender ada juga keunggulannya karena tidak ada permainan kita
betul-betul bersaing dalam memengkan penawaran” (03 September 2020).
Pemaparan responden tersebut dapat di tarik benang merahnya bahwasanya
tidak semua proses pelelangan bisa dimainkan contohnya pada tender karena harus
benar-benar bersaing dengan menggunakan data-data yang valid dan tidak
diperkenankan menggunakan data poto kopy hanya saja pengadaan langsung masih
rentan terhadap permainan karena sistemnya ditunjuk secara langsung.
Dari hasil wawancara indikator dampak diatas sejalan dengan teori yang di
kemukakan oleh Hamalik dalam (Barusu & Oktavianus, 2014) Pada dasarnya
dampak bertujuan menilai seberapa jauh program pengadaan langsung dapat
memberikan pengaruh tertentu pada sasaran yang telah ditetapkan, apakah program
berdampak positif atau justru sebaliknya. Dampak dapat diukur berdasarkan
kriteria-kriteria keberhasilan, sehingga program tersebut perlu di spesifikasi agar
dapat diamati dan diukur setelah program itu dilaksanakan.
Peneliti melihat bahwa dampak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
yang di lakukan secara elekronik lebih transparan karena tidak ada peluang bagi
penyedia barang dan jasa atau rekanan yang sedang atau akan mengikuti non tender
barang dan jasa untuk melakukan apa yang tidak diingikan pada pelaksanaan
pengadaan langsung, karena tidak adanya tatap muka pertemuan langsung sejalan
dengan teori yang dikemukakan oleh Hamalik dalam (Barusu & Oktavianus, 2014)
diatas apakah memberikan pengaruh positif atau justru sebaliknya.. Namun
Kacamata berbeda pada kondisi sosial di Kota Makassar, yang menujukkan bahwa
masyarakat masih awam dengan kondisi sebenarnya terkait layanan pengadaan
Page 73
62
elektronik tersebut, kebanyakan masyarakat menganggap masih adanya permainan
kotor dari para pemangku kebijakan terutama anggapan kecurigaan adanya
kontraktor titipan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, ini
dapat membuka peluang untuk merusak citra atau reputasi BLPBJ Kota Makassar
terutama pada Pengadaan Langsung (PL) yang kadang disalahartikan dengan
menggunakan istilah Penunjukan Langsung (PL), artinya masyarakat umum
seolah-olah membangun wacana bahwasanya ini adalah sistem tunjuk menunjuk
dari pihak BLPBJ Kota Makassar kepada pihak yang ditunjuk semisal kontraktor
titipan dari DPRD Kota Makassar. Pengadaan secara elekronik langsung diawasi
oleh pihak berwajib dalam hal isni KPK dan Kepolisian jika terjadi pelanggaran
yang dilakukan oleh pegawai BLPBJ Kota Makassar seperti Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN).
4. Efisiensi
Penggunakan aplikasi LPSE dapat meningkatkan efisien dari segi waktu
dan biaya juga mampu meminimalisir terjadinya hubungan istimewah dalam
pelaksanaan pengadaan langsung karena pihak panitia maupun penyedia barang dan
jasa di cegah dengan pelayanan dalam bentuk system berbasis website karena
informasi dan langkah -langkah masyarakat untuk melakukan pendaftaran dalam
pelelangan barang dan jasa sudah tersedia di dalam sistem informasi tersebut,
masyarakat tinggal melihat dan mengisi formulir pendaftaran yang terdapat di
website LPSE provinsi Sulawesi Selatan.
Penyedia barang dan jasa tinggal mengisi formulir secara elokronik, karena
system informasi pelelangan secara elekronik cukup mudah untuk di gunakan
Page 74
63
penyedia barang dan jasa. Sistem informasi tentang pelelangan barang dan jasa
memberikan kemudahan terhadap penyedia, mengingat masih banyak penyedia
yang kurang mengerti dalam menggunakan fasilitas teknologi komputerisasi. Oleh
karena itu, LPSE provinsi Sulawesi Selatan memberikan penjelasan atau
mensosialisasikan aplikasi tersebut dan mendesain system informasi tentang
pelelangan barang dan jasa dengan cukup mudah untuk di gunakan. Proses dari
system informasi tentang pelelangan barang dan jasa tersebut, penyedia hanya
memilih keperluannya, serta informasi-informasi terkait pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa pemerintah dapat di akses dengan mudah tanpa mengeluarkan biaya
dan waktu. Berikut tampilan awal atau home LPSE yang telah penulis akses dari
laman LPSE yang dimana berbagai macam informasi-informasi yang diperlukan
pengguna telah di sajikan di lama berikut:
Gambar 4 tampilan home LPSE provinsi Sulsel
Page 75
64
(sumber: lpse provinsi SulSel, 2020)
Gambar 4 menunjukkan tampilan awal dalam website LPSE provinsi
Sulawesi selatan. Dapat di lihat bahwa, dalam gambar tersebut terdapat berbagai
informasi terkait pengadaan langsung dan beberapa sub informasi lainnya untuk
mengetahui lebih detail informasi yang diinginkan, termasuk tentang pengadaan
apa saja yang di lakukan ataupun yang baru direncanakan yang dapat di akses di
laman LPSE dalam sub SIRUP ( sistem informasi rencana umum pengadaan). Hal
ini menjadikan system pengadaan langsung lebih transparan karena semua
informasi lelang dapat di akses dengan mudah oleh para penyedia barang dan jasa
tanpa ada ketentuan apapun dalam mengaksesnya sehingga lebih mudah di
pertanggung jawabkan.
Page 76
65
Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara
penyelenggaran pelayanan dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan
umum. Pelayanan umum wajib di informasikan secara terbuka dan dapat di akses
oleh semua pihak yang membutuhkan agar mudah diketahui, dipahami dan
dimengerti oleh penyedia, baik diminta maupun tidak di minta.
Informasi tentang pelelangan barang dan jasa di LPSE Sulawesi Selatan
mengenai pelelangan barang dan jasa telah mudah dilihat dalam sebuah website.
Penyedia yang ingin menjadi rekanan telah di permudah dalam hal pendaftaran
penyedia dapat mengisi pendaftaran yang ada di website LPSE. Setelah mengisi
formulir penyedia dapat mendownload berkas tersebut sebelum diberikan kepada
pihak LPSE untuk melakukan ferifikasi langsung oleh pejabat pengadaan dan
rekanan untuk memeriksa dokumen persyaratan dalam peserta lelang barang dan
jasa.
Suatu target kinerja untuk di capai dengan menggunakan biaya dan waktu
yang sedikit atau serendah-rendahnya. Sama halnya dengan pengadaan barang dan
jasa di sekretariat daerah kota makassar dilaksanakan dengan menggunakan waktu
dan biaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam waktu
yang singkat. Terkait dengan efisien layanan pengadaan barang dan jasa
KASUBAG layanan pengadaan secara elekronik BLPBJ Kota Makassar
mengatakan:
“Penggunaan aplikasi LPSE sangat berfungsi sekali untuk meng efisienkan
waktu termasuk juga kemarin kelihatan lebih efisien dalam hal keuangan
dan sudah dikatakan transparansi dan salah satu cara untuk menggunakan
aplikasi itu dan semakin berkembang ada namaya SPSE ada namanya
katalog dan menjadi lebih efisien waktunya pasti akan terus berkembang-
Page 77
66
berkembang sesuai aturan itu semua di cakup dalam perpes no 16 tahun
2018”. (wawancara 25 Agustus 2020).
Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam peyampaian
informasi yang jelas mudah dimengerti dan dipahami yang di lakukan LPSE
provisnsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada sasaran yang tepat yaitu penyedia
barang dan jasa dan masyarakat. Keberhasilan suatu kebijakan dapat di lihat dari
adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran yang
akan di capai. Lanjut beliau mengatakan:
“Harus mempunyai password tidak sembarang juga orang contoh misalnya
ini langsung ikut tender ndk lah harus mengikuti syarat document tidak
langsung begitu sajaharus dia memiliki syarat-syarat tertentu contoh
misalnya dia memang valid.” ( wawancara 25 Agustus 2020).
Hal di atas menunjukkan bahwa pihak bagian layanan pengadaan barang dan
jasa (BLPBJ) sekretariat daerah kota makassar menunjukkan bahwa tidak semua
orang sembarang ikut dalam melakukan tender atau pelelangan karena ada
password yang pihak LPSE buatkan untuk penyedia barang dan jasa ketika sudah
memenuhi persyaratan dengan menggunakan aplikasi LPSE benar-benar
mengefisienkan biaya dan waktu. Pada waktu yang berbeda pada wawancara salah
satu user juga mengatakatan bahwa:
“Kalau waktu sangat efisien tok artinya kita tidak perlu lagi kekantor di situ
saja kita liat kita tinggal kita cocokan atau kita minati saya tinggal lihat apa
syarat-sayaratnya apa perlengkapannya saya aploadmi baru di kirim jadi
tinggal pantau terus di aplikasi, kalau dari segi baiya kita tidak
mengeluarkan baiya seperpun hanya modal internet saja”(wawancara 01
September 2020).
Kemudian responden ketiga diwaktu yang berbeda mempertegas bahwasannya:
“Kalau biaya iya cukup efisens karena kalau kita sudah masuk biasanya kita
di panggil untuk datang ke kantor untuk kasih liat akta perusahaan. Surat
Page 78
67
kepemilikan, surat izin usaha, dan sebagainya kadang kita juga masih
diminta untuk fisik jadi kita harus ke kantor Gubenur untuk rapat tapi tidak
sering ji” (Wawancara 07 November 2020).
Dari hasil wawancara di atas menjunjukkan bahwa pengguna atau user
sangat terbantu dengan adanya aplikasi LPSE karena penyampaian informasi
terhadap program pelelangan barang dan jasa, di lakukan secara langsung kepada
masyarakat melalui website yang berbasis data base yang di dalamnya terdapat
informasi alur pelayanan atau informasi barang dan jasa, informasi pelaksanaan
lelan, informasi pendaftaran peserta lelang, jenis persyaratan, dan lain-lainnya
sehingga sangat mengefisienkan waktu dan baiaya yang harus dikeluarkan, namun
pada wawancara selanjutnya terdapat sebuah komentar yang beliau kemukakan:
“Namanya juga aplikasi kadang juga dia tidak sempurna umpamanya dia
eror kita butuh informasi tapi tiba-tiba dia eror sulit untuk masuk apload
dokumen yang dibutuhkan na itu kadang eror akhirnya mungkin tertunda to
atau mungkin biasa ada perbaikan ya biasalah ke begitu kita menunggu saja
pantau terus tidak sempurna juga karna biasa aplikasinya kadang orang
bilang apa itu servernya down atau apa to atau karan mungkin banyakki
pengunjungnya”. ( wawancara 01 September 2020).
Dari wawancara diatas dapat kita lihat bahwasanya tidak semua aplikasi
sempurna meskipun sudah transparan dalam pelaksaannya namun masih ada saja
kendala yang maski di perbaiki seperti ketika tiba-tiba aplikasinya down atau eror.
Didukung oleh pernyataan salah satu user yang mengemukakan bahwa:
“Salama ini kalau dari LPSE kantor wali kota jelas ji Cuma biasa itu user
atau penggunanya yang kadang masih kurang paham tapi mereka sudah
melakukan sosialisasikan Cuma kadang orang yang mengunnakan kurang
paham karena tidak selamanya orang langsung paham to kadang ada orang
yang cara pemahamannya lambat makanya harus rajin banyak bertanya to
kalau misalmya eror kita langsung bertanya ke pihak lpse kota makassar pak
kenapa bisa begini paling dia bilang servernya lagi down ikutimi saja
stanbay saja pokonya di tunggu sampainya normal baru kita bisa masuk
lagi”. ( wawancara 03 september 2020).
Page 79
68
Dengan demikian dapat diartikan bahwa perihal permasalahan akun eror
yang sering kali di alami oleh user disebabkan oleh system website yang down di
saat bersamaan banyaknya pengunjung karena pengunjung dalam setiap harinya
bisa mencapai angkat 4.286.761 pengunjung website, hal tersebut menunjukkan
bahwa versi system pengadaan secara elekronik (SPSE) yang digunakan LPSE kota
makassar saat ini masih belum mampu memberikan pelayanan maksimal apabila
terjadi peningkatan jumlah pengunjung website LPSE kota makassar dalam waktu
yang bersamaan.
Dari hasil wawancara indikator efisiensi di atas sejalan dengan teori yang
dikemukakan oleh Hamalik dalam (Barusu & Oktavianus, 2014) Dampak dimaksud
untuk menilai berapa besar tingkat efisiensi suatu program. Apakah program
mampu memberikan keuntungan memadai ditinjau dari segi biaya yang
dikeluarkan, tenaga yang digunakan dan waktu yang terpakai. Efisien sejauh ini
peneliti melihat hal tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya namun terganggu
di website yang sering mengalami eror. Sudah menjadi rahasia umum, proses
mobilisasi dari sebuah tempat ke tempat yang lain tentunya membutuhkan materi
yang tidak sedikit dan waktu luang yang lebih, dari realitas tersebut dapat
diidentifikasi bahwa efisiensi layanan pengadaan secara elektronik benar-benar
membantu para organisasi perangkat daerah, Perusahaan dan masyarakat umum
dalam menggunakan jasa pelelangan secara elektronik tersebut (pengadaan
langsung) Terkhusus pada masyarakat umum terutama di tingkat kelurahan, Bagian
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat daerah Kota Makassar kemudian
memberikan swakelola dan ruang yang lebih mudah untuk dikelola langsung oleh
Page 80
69
masyarakat baik APBD/APBN sekalipun masih melalui layanan pengadaan secara
elektronik akan tetapi prosesnya tidak serumit dengan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Kota Makassar dan perusahaan.
Page 81
70
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan data yang telah di peroleh dan diolah pada pembahasan bab
sebelumnya, adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
evalausi pelayanan non tender pendangaan barang dan jasa di BLPBJ secretariat
daerah kota makassar menunjukkan 4 indikator yaitu 1.) Perencanaan dan
pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh pejabat bagian layanan pengadaan
barang dan jasa belum bisa dikatan baik karena server atau website layanan
pengadaan secara elekronik yang sering mengalami eror atau down sehingga
pengguna tidak bisa akses atau masuk, 2) Monitoring sejauh ini yang dilakukan
oleh bagian layanan pengadaan barang dan jasa rupanya sudah lepas tangan atau
dalam artian sudah tidak lagi melakukan pengawasan kepada pihak Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar, perusahaan dan masyarakat terkait
pertanggungjawaban kondisi pelaksanaan proyek yang telah di tender dan
dimenangkan, 3) Dampak yang di timbulkan dalam pelaksanaan pangadaan
langsung sangat baik bahkan sangat transparansi, dan 4) Efisiensi dalam pengadaan
barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kota Makassar sudah efisiens dengan
menggunakan waktu dan biaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang telah
ditentukan dalam waktu yang singkat karena sudah menggunakan aplikasi layanan
pengadaan secara eklekronik.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan hasil analisis pada bab-bab
Page 82
71
71
sebelumnya maka peneliti memberikan saran yaitu:
1. Kepada pihak pemerintah khususnya layanan pengadaan secara elektronik
(LPSE) dan unit bagian layanan pengadaan barang dan jasa (BLPBJ)
Sektretariat Daerah Kota Makassar seharusnya memberi standar penggunaan
server koneksi internet sehingga penyedia barang dan jasa lebih mudah adan
antisipasi jika server mengalami down atau tidak stabil.
2. Kepada pihak pemerintah khususnya layanan pengadaan secara lektronik
(LPSE) dan unit bagian layanan pengadaan barang dan jasa (BLPBJ) Sektretariat
Daerah Kota Makassar lebih bisa lagi memperbaiki servernya sehingga tidak ada
lagi penyedia barang dan jasa yang tidak dapat log -in karena eror.
DAFTAR PUSTAKA
Page 83
Asrul, A., Ananda, R., & Rosnita, R. (2015). Evaluasi Pembelajaran. Cita Pustaka
Media.
Ayurestianti, A. (2017). Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan Program
Keluarga Harapan (PKH). Jurnal Pemberdayaan Mayarakat, 1.
Barusu, B., & Oktavianus, F. (2014). Studi Evaluasi Manajemen Pendidikan
Perguruan Tinggi Berbasis Agama pada Universitas Kristen Tentena di Gereja
Kristen Sulawesi Tengah. Adaministrasi Pendidikan Indonesia.
Crystalia, C., & Ones, G. (2015). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan
Pengasih Kabupaten Kulon. Di Dalam Skripsi Melalui Alamat Web:
Http://Eprints. Uny. Ac. Id/28594/1/Skripsi\% 20One s. Pdf.
Habibi, M. M., & Untari, S. (2018). Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement Dalam
Pengaadaan Barang Dan Jasa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan, 3.
Harjito, Y. (2016). E-Procurement Peluang Dan Tantangan Bagi Pemerintah
Daerah. Iqtishadia, 8.
Indrayana, I., Alifadri, A., saifoe el, U., & As’ad, M. (2014). Evaluasi Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Dengan E-procurement Di Kota Malang. Mahasiswa
Jurusan Teknik Sipil.
Jatiningtyas, J., Nurani, N., & Endang, K. (2011). ). Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Fraud Pengadaan BarangJasa Pada Lingkungan Instansi
Pemerintah Di Wilayah Semarang. In universitas Diponegoro.
Kristiyanti, D. A. (2018). Penerapan Metode Waiting Line Untuk Evaluasi
Pelayanan Penjualan Merchandise Kampus Pada PT. Come Indonusa Jakarta.
Jurnal Pilar Nusa Mandiri, 14.
Kurniawan, F. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Kontraktor
Pemenang Tender Proyek Menggunakan Metode Topsis. In universitas
muhammadiyah dresik.
Kuswati, R. E., & Joko, K. (2017). Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. Pendidikan Administrasi Perkantoran-
SI.
Mais, R., Daud, L., & Fanley, P. (2019). Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward
dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung. Eksekutif.
Muhiddin, A. (2017). Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima
Dana Desa Di Kabupaten Gowa. In Pascasarjana.
Muhtar, R. (2015). Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Umum Dan
Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. In Universitas
Hasanuddin Makassar.
Page 84
Muis, A. (2017). Evaluasi Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku (Studi Kasus
Pada Manajemen Yogya Chicken. In Universitas Mercu Buana Yogyakarna.
Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik, Formasi, Implementasi Dan
Evaluasi Kebijakan Publik.
Novitaningrum Dadzlina, D. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengadaan
Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice
di Pemerintah Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik.
Nuryanti, D. R. P. (2015). Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan
Pengendalian Internal Terhadap Pencengahan Fraud Pengadaan Barang Dan
Jasa. In Fakultas Ekonomi Unpas.
robiatul atri, D., & Siti, M. (2016). Duha, R. A. (2016). Evaluasi Pengadaan Barang
Dan Jasa Di Pt Angkasa Pura I (Persero) Adisutjipto Yogyakarta (Studi Kasus
Pada Pekerjaan Investasi 2015). In universitas gaja mada.
Rukayat, Y. (2018). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi
Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu. Ilmiah Magister Administrasi.
Sirait, B. C. (2018). Memotrek E-Procurement Dalam Mewujudkan Good
Governance Di Indonesia. Journal Of Governance, 3.
Siti, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di
Kantor Desa Helvetia. In universitas islam negeri sumatera utara meddan.
Sopian, A. (2014). Dasar-Dasar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
Sugiyono, S. (2008). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif Dan R&D).
Wina, A. R. (2019). Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa secara Elektonik (E-
Producement) Di emerintahan Daerah kabupaten bandung Dikaitkan Dengan
Prinsip Good Governance Sesuai Peraturan Presiden NO. 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. In Fakultas Hukum UNPAS.
Yunus, R. (2019). Evaluasi Pelayanan Dalam Asuhan Keperawatan. In OSF
Preprints.
Page 85
L
A
M
P
I
R
A
N
Lampiran 2
Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Monitoring Dan Evaluasi
Page 86
Nama : Idham Umakapa
Jabatan : KASUBAG Monitoring dan Evaluasi
Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara
Elektonik
No Pertanyaan Jawaban
1. bagaimana proses
pengawasan yang di lakukan
oleh BLPBJ dalam
pengadaan langsung?
Pengadaan langsung itu dari SKPD yang
dia lakukan oleh pejabat pengadaan jadi
kami yang tercatat dalam LPSE itu ada di
LPSE yang kami monitoring.
2. Bagaimana metode
pementauan yang di lakukan
BLPBJ terhadap pengadaan
barang/jasa secara
penunjukan langsung?
Metode yang kami pake itu adalah metode
secara manual atau kita pantau secara
manual di ambil dari system baru kita
buatkan laporan.
3. Apakah dari proses
pemantauan masih di
temukan permasalahan
dalam pengadaan barang dan
jasa secara penunjukan
langsung?
Kita melakukan yang namanya masa
sanggah atau pengadaan langsung ulang
ketika dirasa ada masalah yang terjadi
dalam pelaksaan pengadaan sehingga tidak
terjadi permainan atau kecurangan dalam
pelaksanaan pengadaan. Namun selama ini
masih belum ditemukan permasalahan
dalam pengadaan langsung.
4. apakah pengguna harus
menggunakan password dan
siapa yang membuat
password untuk penyedia
barang dan jasa?
Ya pasti harus mempunyai password tidak
sembarang juga orang contoh misalnya ini
langsung ikut tender ndk lah harus
mengikuti syarat document tidak langsung
begitu sajaharus dia memiliki syarat-syarat
tertentu contoh misalnya dia memang
valid.
Page 87
Nama : Muhammad Yusriadi, S.Kom
Jabatan : KASUBAG Layanan Pengadaan Secara
No Pertanyaan Jawaban
1. perencanaan pelayanan apa saja
yang di lakukan BLPBJ dalam
pengadaan barang dan jasa
secara penunjukan langsung (PL)
berjalan secara maksimal?
ya sudah sesuai dengan peraturan
presiden republic Indonesia No. 16
Tahun 2018.
2. pelayanan apa saja yang sudah
dilakukan sehingga di katakana
sudah sesuai dengan perpes no
16 tahun 2018?
ya jadi sebenarnya proses pengadaan
langsung itu terutama juga saat
penerapannya khususnya di pemerintah
kota makassar secara umum itu sudah
dari dulu sudah kita mengikuti aturan
pengadaan baik sebelum itu perpes 54
tahun 2010 dan berubah di perpes no
16 tahun 2018 ini itu tidak jauh
berbeda tidak jauh berubah jadi
memang dari dulu sudah di jalankan
sesuai aturan termasuk juga sebenarnya
kan yang menjadi paling mendasar
pengadaan langsung itu kaidahnya
terutamah dalam hal misalnya nialinya
kan contoh di atas dua ratus juta itu
kalau misalnya barang kontruksi jasa
lainnya termasuk pengadaan langsung
nah hanya sedikit itu yang berubah itu
di perpes 54 tahun 2010 itu jasa
konsultasi sampai maksimal 50 juta
pengadaan langsung kalau di perpes 16
tahun itu berubah menjadi 100 juta itu
sudah di terapkan sejak dulu nah. Dan
sudah di jalankan dengan sangat baik
dan di rerapkan termasuk bahkan kami
sebenarnya sudah lebih dari itu
penakaran di perpes 16 kemarin itu
dengan adanya sistem baru juga
namanya SPSE V. 3 yaitu adanya
peningkatan versi itu di haruskan untuk
masing – masing di pemerintahan
daerah termasuk instansi itu melakukan
proses melalui SPSE melalui system
yang namya lpse ada fasilitas non
tender di dalamya itu ada tiga poin
utama ada namanya non tender
Page 88
transaksional kalau di pengadaan
istilakan dia mirip tender mini ada
tahap- tahapnya ada namanya
pencatatan, pencatatan itu terutamah
itu penekannya itu yang memudahkan
non spk di bawah 100 juta ada juga
namanya pencatatan sewa kelola itu
yang kami lakukan
3. bagaimana tahap- tahapnya
dalam melaksanakan atau
bagaimana pelayanannya dalam
pengadaan langsung?
iya kalau tahap- tahapnya sesuai
dengan sebenarnya begini itu aplikasi
pastikan di bangun dengan mengacu
dari regulasi yang ada jadi pada
dasarnya sebenarnya tidak ada yang
musti di aplikasi itu contoh misalnya
ppknya memasukan dokumen
pengadaan langsungnya sudah itu
kemudian di tunjuk pejabat
pengadaannya kemudian selanjutnya
melakukan pengadaanya pada dasarnya
seperti itu dia hanya sebagai semacam
media saja yang menggantikan selama
ini transaksi proses- proses manual itu
di gantikan dengan system yang satu
kelebihannya pasti lebih gampang
untuk istilahnya audit pencatatan lebih
bagus dalam hal misalnya lebih rapi
pelaporannya pasti juga lebih
transparan karena sudah menggunakan
aplikasi.
4. Apa saja yang di jadikan dasar
utama dalam penyusunan strategi
dalam pengadaan barang dan
jasa?
seperti halnya tadi bahwa segala sesuatu
kalau di pemerintahan itu pasti ada
dasarnya semua dasar hukumya itu tadi
terutama kalau paling tertinggi dalam
pengadaan langsung itu kalau dalam
perpes tahun 2018 yang terbaru
kemudian mungkin juga di turunannya
itu pada peraturan lembaga no 9 tahun
2015 itu juga di atur setiap detilnya nah
itu yang di jadikan dasar utamanya
sebenarnya dalam proses pengadaan
langsungnya.
5. siapa saja yang terlibat dalam
penyusunan perencanaan
layanan pengadaan langsung?
kalau dalam proses perencanan
pengadaan langsung itu lebih simple
lagi dan jauh lebih mudah itu minimal
dia hanya istilahnya PPK pembuat
pejabat pengadaan nantinya juga ada
Page 89
perannya pejabat pengadaan pemeriksa
hasil pekerjaan
6. siapa saja yang terlibat dalam
pembuatan aplikasi lpse?
nah aplikasinya nah ini mungkin di
pahami aplikasi yang digunakan di
makassar dan di seluruh Indonesia itu
sama itu di kembangkan yang namanya
oleh LKPP lembaga kebijakan
pengadaan barang dan jasa pemerintah
itu di bangun oleh mereka nah kita ini
bisa dikatakan hanya pengguna
sebenarnya tapi di berikan kewenangan
oleh pemeritah daerag masing –
masing untuk menjalankan masing –
masing LPSE karna kan otonomi
daerah dari setiap daerah sehjingga
tidak memberatkan mereka itu
aplikasinya itu mereka semua pada saat
itu juga mereka rancang berdasarkan
aturan jadi hanya sekedar media
sebenarnya mempermudah untuk
meterjemahkan aturan yang mendasari
dari pengadaan itu dalam hal ini
pengadaan langsung
7. Cara apa saja yang telah di
lakukan BLPBJ dalam rangka
mengatasi kecurangan dalam
pelaksanaan tender?
banyak hal yang sudah di lakukan dari
sisi system itu sudah sangat membantu
yang kedua kita juga ada penekanan itu
penerapan SOP dan kaidah – kaidahnya
itu juga sangat membantu untuk
mencengah kecurangan dalam
pengadaan langsung dan harus
menjalan sesuai aturan ada SOP yang
lebih detil yang mengatur itu jauh lebih
bisa meminimalkan bahkan sebenarnya
menghilangkan kasus kecurangan itu
8. Bagaimana proses pemantauan
yang di lakukan bagian layanan
pengadaan barang/jasa terhadap
pengadaan barang/jasa secara
penunjukan langsung?
nah kembali klw kami di pihak BLPBJ
karena pengadaan langsung itu
sebenarnya itu pada dasarnya
sebenarnya proses ada di masing –
masing skpd kita di sini memang blpbj
hanya pada batasan menyediakan media
jadi kalau misalnya untuk monitorinya
palingan kita hanya membatu
memonitor dalam hal aplikasi.
Page 90
9. apakah ada dampak yang di
timbulkan dari pengadaan
langsung ini?
pada dasarnya setiap metode yang di
atur dalam aturan itu pada dasarnya
sebenarnya pasti tujuannya baik jadi
mereka kan ada beberapa metode di
dalam proses pengadaan langsung itu
ada namanya purcesing, pengadaan
langsung, penunjukan langsung, tender
cepat, tender biasa ada lima metode
semua itu memiliki karakteristik sendiri
memang mempunyai masing- masing
ke khasan sendiri artinya tidak
serampangan kalau ini begini kalu ini
begitu semua ada batasan – batasannya
termasuk juga pengadaan langsung jadi
pada dasarnya dampak pengadaan
langsung itu baik seperti tadi kriterianya
masalah nilai saya pegadaan barang
samapi seratus juga dan jasa konsultasi
sampai 100 juta itu pasti peruntukannya
itu untuk apa pasti tujuannya baik untuk
memberikan peran bagi usaha mikro
pasti arahnya seperti itu pekerjaan –
pekerjaan pengusaha local juga terserap
seperti itu dan tidak mungkin juga hal –
hal yang hanya sederhana
kembaliannya contonya misalnya hanya
membeli makanan yang misalnya satu
juta harus di tender itulah gunanya
pengadaan langsung memudahkan
sesuatu yang tujuannya memang untuk
it uterus kalau berbicara dampak
negative bisa di katakan regulasi tidak
mengarah kesitu dan bisa semua
mengarah ke dampak positif.
10 apakah ada perbedaan
penunjukan langsung dengan
pengadaan langsung?
perbedaannya hampir 150 derajat
perbedaannya nah kalau pengadaan
langsungkan sudah jelas tadi
kriterianya kalau penunjukan langsung
itu banyak kriteria khusus yang bisa
tapi dia tidak melihat nilai berapapun
nilainya termasuk kemarin contoh
misalnya penanganan darurat, wabah
misalnya, itu bisa penunjukan langsung
termasuk juga seperti pengadaan
peralatan-peralatan militer yang
memang sikapnya rahasia atau
Page 91
memiliki hak cipta misalnya kayak beli
contohnya windows kan itu harus
penunjukan langsung tidak ada
perusahaan lain yang menciptakan
windows pasti mikrosof kan hal
seperyti itu banyak kriterianya nah
kalau mau lihat itu lebih jelas itu
penunjukan langsung itu ada pasalnya
ada di pasal contoh misalnya jasa
konsultansi dia hanya dapat dilakukan
atau bisa di baca sendirilah di pasal 31
perpes 16 tahun 2018 bisa kelihatan
jelas itu semua di atur penunjukan
langsung di situ misalnya dari pasal.
11 Apakah menurut bapak/ibu
pelayanan pengadaan
barang/jasa secara penunjukan
langsung sudah berjalan dengan
tepat sesuai dengan peraturan
presiden No. 18 tahun 2018?
Dalam penggunaan aplikasi LPSE
sangat berfungsi sekali untuk meng
efisienkan waktu termasuk juga
kemarin kelihatan lebih efisien dalam
hal keuangan dan sudah dikatakan
transparansi dan salah satu cara untuk
menggunakan aplikasi itu dan semakin
berkembang ada namaya SPSE ada
namanya katalog dan menjadi lebih
efisien waktunya pasti akan terus
berkembang- berkembang sesuai
aturan itu semua di cakup dalam perpes
no 16 tahun 2018.
Page 92
Hasil wawancara peneliti dengan pengguna aplikasi LPSE
Nama : Muhammad Akbar Amir
Instansi : CV Gibran Utama Cemerlang
Jabatan : Direktur
No Pertanyaan Jawaban
1. Bagimana pelayanan yang
diberikan oleh penyedia
layanan pangadaan barang
dan jasa secara pengadaan
langsung di BLPBJ sekda
makassar?
Untuk pelayanannya LPSE pengadaan
barang dan jasa selama ini kita terbantu
karena di dalam web-nya itu dia
informasikan untuk paket-paket pengadaan
pekerjaan jadi memudahkan.
2. Bagaimana proses
pengadaan langsung yang
di lakukan oleh bagian
layanan pangadaan barang
dan jasa?
kalau proses atau tahapan dari untuk
pengadaan barangg dan jasa dari pihak kita
rekanan atau perusahaan selalu memantau
di LPSE , kitra memantau kita harus rajin
membuka websitenya LPSE kita liat oh ada
paket untuk pekerjaan pengadaan di kantor
A dan kantor B atau C di situ kita bisa
masuk pokoknya harus dipantau tidak boleh
kita tidak tidur kalau kita tidur apa mau di
taukanni ada di situ informasinya jadi harus
di pantau itu catatan itu gak boleh gabtek
harus tau teknologinya harus di buka
sebentar- sebentar bukan buka facebook
atau yang lainnya kita harus buka LPSE
karena di situ kita cari rezeky untuk mencari
paket pekerjaan
3. Bagiamana tranparansi
yang dilakukan oleh
penyedia layanan
pengadaan barang dan jasa
secara pengadaan langsung
di BLPBJ sekda makassar?
: Kalau berdasarkan LPSE semua
transparansi karena di situ dia umumkan to,
dia umumkan baru kita liat yang mana yang
kita pilih atau yang kita minati oh saya mau
ikut di paket proyek ini yang Nampak to
anggaplah setiap kantor itu dinas khusus di
makassar masing-masing ada proyeknya jadi
dia tampakkan contohnya dinas pendidikan
Page 93
oh ada proyek pembangunan sekolah dengan
anggaran sekian kemudian ada dinas social
ada pengadaan ini sekian kita pilihmi yang
mana yang kita minati oke saya mau di dinas
pendidikan ikut pembangunan atau rehab SD
atau SMP misalnya . sama dengan
pengumman pemenangnya juga di umumkan
sama dengan yang kalah misalnya B kalah
dia pemumkan di situ beserta dengan alasan-
alasannya jadi menurut saya sangat
transparansi tapi wallahu alam umpanya dia
punya keluarga tapi pastu syaratnya dia pasti
dia harus memnuhi syarat ndk mungkin di
kasih pemenang kalau tidak memenuhi
syarat.
4. Apakah dengan
menggunakan media
elektronik atau aplikasi
LPSE sudah efektif dari
segi waktu dan biaya?
kalau waktu sangat efisien tok artinya kita
tidak perlu lagi kekantor di situ saja kita liat
kita tinggal kita cocokan atau kita minati
saya tinggal lihat apa syarat-sayaratnya apa
perlengkapannya saya aploadmi baru di
kirim jadi tinggal pantau terus di aplikasi,
kalau dari segi baiya kita tidak mengeluarkan
baiya seperpun hanya modal internet saja
5. Bagaimana tanggapan
bapak/ibu terkait
penggunaan aplikasi
LPSE?
Namanya juga aplikasi kadang juga dia tidak
sempurna umpamanya dia eror kita butuh
informasi tapi tiba-tiba dia eror sulit untuk
masuk apload dokumen yang dibutuhkan na
itu kadang eror akhirnya mungkin tertunda to
atau mungkin biasa ada perbaikan ya
biasalah ke begitu kita menunggu saja pantau
terus tidak sempurna juga karna biasa
aplikasinya kadang orang bilang apa itu
servernya down atau apa to atau karan
mungkin banyakki pengunjungnya.
6. Apakah ada kendala
mengenai aplikasi LPSE
misalnya bermasalah sama
password atau akunnya
yang di buatka oleh
layanan pengadaan barang
dan jasa?
Selama ini kalau dari LPSE kantor wali kota
jelas ji Cuma biasa itu user atau
penggunanya yang kadang masih kurang
paham tapi mereka sudah melakukan
sosialisasikan Cuma kadang orang yang
mengunnakan kurang paham karena tidak
selamanya orang langsung paham to kadang
ada orang yang cara pemahamannya lambat
makanya harus rajin banyak bertanya to
kalau misalmya eror kita langsung bertanya
ke pihak lpse kota makassar pak kenapa
bisa begini paling dia bilang servernya lagi
Page 94
down ikutimi saja stanbay saja pokonya di
tunggu sampainya normal baru kita bisa
masuk lagi.
7. Dalam pelaksanaan
pengadaan langsung apakah
ada kendala yang di alami?
Kalau dari proses mendaftar kemudian ikut
mengapload dokumen kemudian akhirnya
kita dipilih untuk jadi pemenang selama ini
ndk ada bagusji tahapan-tahapannya. Untuk
jadi pemenang itu sangat transparan yang di
lakukan oleh pihak LPSE mereka tampilkan
to contohnya ada paket yang di tampilkan
terus perusahaan saya minat perusahaan B
juga ikut syarat- syaratnya ini semua kita
ikuti tapi mungkin pada saat saya apload
untuk dokumen lengkap dia juga lengkap
tapi saya punya penawaran agak tinggi dia
agak rendah adan kemungkinan itu yang bisa
masuk yang agak rendah artinya mungkin
contoh dia buka dengan nilai umpamanya
200 juta untuk pengadaan itu saya ambil
dengan nilai umpanya turunya Cuma 150
berarti sayakan Cuma turun 50 juta to ini
mungkin dia berani kasih turun sampai di
bawah saya bisa jadi dia yang menang sebisa
mungkin 140 dia lebih berani untuk kasih
turunkan itu dari pihak PLSE dia lelang
disana dia pelajari inijuga tidak terlalu ini
kita bisa menangkan itu mungkin to
pertimbangannya.
8. Fasilitas yang di sediakan
oleh penyedia layanan
pengadaan barang dan jasa
secara elekronik apakah
sudah sesuai?
Kalau fasilitas kan system ji saja to kalau
tidak ada ji kayak dibilang paling kalua sitem
itu dia memudahkan na itumi termasuk
fasilitasnya bahwa tidak di persulit ji.
9. Apakah selama mengikuti
pengadaan langsung di
layanan pengadaan barang
dan jasa segala informasi
tersedia dan ada
kemudahan akses?
pengadaan langsung ini kelebihannya sudah
pasti dikerja dan tidak ribet tapi kita harus
kuat jaringan baru bisa ikut pengadaan
langsung, berbeda dengan tender ada juga
keunggulannya karena tidak ada permainan
kita betul-betul bersaing dalam
memenangkan penawaran
10. Menurut bapak/ibu apakah
ada dampak yang
ditimbulkan dari
pelaksanaan pengadaan
Dampaknya itu memudahkan transparan kita
juga tidak perlu banyak keluat uang dan
waktu untuk ikut karana gampang ji to kita
aktif liat ikut mendaaftar apload dokumen
Page 95
langsung di BLPBJ sekda
makassar?
yang dia butuhkan karena di disitu butuhkan
untuk pekerjaan ini masukan dokumen-
dokumen ini syaratnya kita penuhi sudahmi
tinggal tunggumi baku lawan dengan yang B
kalau rapat kalau dia di posisi umpanya
sayakan kalah A to b menang tapi saya liat si
B ini keliatannya dia ada tanda kutip
kecurangan saya bisa kan ada tahapannya itu
to kalau orang mau ditentukan pemenangnya
tapi sebelum itu ada masa sanggah. Masa
sanggah itulah umpanya saya liat ada
kekurangannya saya bisa masuk oh saya
sanggah ini dia ini ada kekurangan
dokumennya dan ini ini.. nah dari situlah
kalau umpanya sanggahan saya di terimah
kemungkinan di lelang ulang atau bisa saja
otomatis dia tidak bisa jadi pemenang atau di
batalkan tapi kalua di jawab dari pihak LPSE
oh tidak ini ini sudah dan di perlihatkan
dokumenya oh iya memang sesuai dengan
syarat didalam lelan itu sudahmi menang
mki iya. Pokoknya dampak ke perusahaan
kita itu baik karena kalau ada kecuranga pasti
langsung ketahuan seperti ada yang scant
dokumenya sembarangan karena panitia
akan meminta dokumen asli.
11. Apakah ada masukan dari
bapak/ibu dalam hal
meningkatkan pelayanan
yang di lakukan oleh
layanan penyedia barang
dan jasa?
Kalau soal layanan dalam bentuk sistem to
itu kan standar ji semua sudah di tau akalu
orang baru pertama sudah tau oh kalau
masuk harus ada setiap paket-paketnya
lelang itu syarat-syaratnya ini ini ini saja
penuhi sudahmi bisami ikut
12. Bagaimana pengawasan
yang di lakukan BLPBJ
dalam melakukan
pengawasan pelaksanaan
pengdaan langsung
kalau sudah menang dia nanti akan lanjut
berurusanmi dengan yang punya paket itu
contoh tadi saya bilang perusahaan ini
menang kerja rehab sekolah tadi kan lpsenya
hanya membantu mengumumkan kemudian
mendaftar perusahaan A B C D menyeleksi
siapa yang memenuhi syarat kemudian LPSE
ini mengumumkan pemenangnya samapi di
situmi lengkapi dokumen untuk setiap
pemenang setelah itu yang pemenang ini
nanti berurusanmi dengan ada namanya
penanggung jawab proyek di kantor itu di
dinas pendidikan misalnya yang mau di
Page 96
bangun sekolahnya tidak ada mi lagu
rusannya LPSE. LPSE itunhanya membantu
mengumkan paket-paket pekerjaan
Hasil wawancara peneliti dengan pengguna aplikasi LPSE
Nama : Riska Ekawaty Anwar
Instansi : CV Riska Cahaya
Jabatan : Direktur
No Pertanyaan Jawaban
1. Bagimana pelayanan yang
diberikan oleh penyedia
layanan pangadaan barang dan
jasa secara pengadaan langsung
di BLPBJ sekda makassar?
Kalau LPSE itu sendiri itukan dari
program atau website kita masuk ke
website-nya kita daftar kalau saya masuk
si itu cukup bagus kadang kalau sudah
tenggak waktunya satu hari, kita kadang
tidak bisa masuk percaya coba itu hari
saya tidak bisa masuk mungkin orang
sudah banyak yang coba berebutan kali
dan lagian kalau mau masuk di email kan
pemberitahuannya ada di email itu
kadang tidak ada bisa juga ada seperti itu
tidak sampai emailnya ke kita.
2. Bagaimana proses pengadaan
langsung yang di lakukan oleh
bagian layanan pangadaan
barang dan jasa?
Proses pengadaan langsungnya itu kita
sudah diarahkan dari pihak panitia
pengadaan bahwa selahkan anda masuk
dan yang di undang dari pihak panitia
yang bisa ikut biasanya itu dua
perusahaan untuk membandingkan harga.
Jadi pengadaan langsung itu kita harus
kuat jaringan baru bisa masuk, tidak
sembarang orang bisa mengikuti
pengadaan langsung, menurut saya
pengadaan langsung itu kurang
transparan berbeda dengan tender yang
melalui seleksi/lelang tidak ada
permainan disitu.
3. Bagiamana tranparansi yang
dilakukan oleh penyedia
layanan pengadaan barang dan
Kalau transparansinya itu sudah sangat
transparan karean sudah menggunakan
sistem dimana didalam sistem itu yang
Page 97
jasa secara pengadaan langsung
di BLPBJ sekda makassar?
diapload sudah dapat di akses oleh
seluruh lapisan masyarakat
4. Apakah dengan menggunakan
media elektronik atau aplikasi
LPSE sudah efektif dari segi
waktu dan biaya?
kalau biaya iya cukup efisens karena
kalau kita sudah masuk biasanya kita di
panggil untuk datang ke kantor untuk
kasih liat akta perusahaan. Surat
kepemilikan, surat izin usaha, dan
sebagainya kadang kita juga masih
diminta untuk fisik jadi kita harus ke
kantor Gubenur untuk rapat tapi tidak
sering ji.
5. Bagaimana tanggapan
bapak/ibu terkait penggunaan
aplikasi LPSE?
tanggapan saya itu kadang baik kalau
jaringannya tidak loading dan servernya
tidak down
6. Apakah ada kendala mengenai
aplikasi LPSE misalnya
bermasalah sama password
atau akunnya yang di buatka
oleh layanan pengadaan
barang dan jasa?
websitenya itu kadang eror pernah itu hari
saya coba beberapa kali tapi tidak bisa
masuk sama sekali saya coba berulang-
ulang tapi tetap tidak bisa masuk.
7. Apakah selama mengikuti
pengadaan langsung di layanan
pengadaan barang dan jasa
segala informasi tersedia dan
ada kemudahan akses?
kalau pengadaan langsung saya rasa
tidak ada kan hanya orang yang ditunjuk
yang bisa ikut biasanya itu dua
perusahaan baru dibandingkan harganya
lebih bagus si tidak ribet dan biasanya
yang diminta Cuma dokument surat izin
usaha, dan surat pembelian/kuitansi
sebenarnya SPSE tidak ribet ji Cuma
yang ribet itu untuk pajaknya semuanya
ada pajaknya LPSE itu pasti ada
pajaknya tidak mungkin tidak ada
pajaknya harganya yang mereka
tampilkan itu sudah ada pajaknya jadi di
situ sudah ada PPN dengan PPH, PPN
itu10% dan PPH itu tergantung
pengadaan tapi ada juga PPH itu 2%.
Nilai yang kita HPS itu tidak semuanya
diterimah karena dikeluarkan untuk
pajak. Jadi kita kalau mau lempar harga
harus hitung dulu harga pokoknya
berapa terus jangan lupa pajak, pajak itu
harus ada selalu LPSE itu harus ada
pajak
Page 98
8. Menurut bapak/ibu apakah
ada dampak yang ditimbulkan
dari pelaksanaan pengadaan
langsung di BLPBJ sekda
makassar?
Berbicara mengenai dampak, kita ambil
contoh PL itu ada kekurangannya itu
pengadaan langsung terkadang kita harus
kuat jaringan baru bisa masuk, jadi kita
harus punya jaringan untuk bisa masuk
biasanya juga PL itu tidak ada panjar
jadi harus pakai modal full dari
pemenang.
9. Apakah ada masukan dari
bapak/ibu dalam hal
meningkatkan pelayanan yang
di lakukan oleh layanan
penyedia barang dan jasa?
Masukan saya itu dari programnya itu
dalam masalah eror kayaknya perluh
untuk diperbarui tapi dimaklumi karena
orang berlomba-lomba untuk
pendapatkan paket pengadaan dan
kurangnya bimbingan/sosialisasinya
karena kita kan juga masih perluh belajar
masih perluh diarahkan ini caranya
gimana.
Page 99
Hasil wawancara peneliti dengan pengguna aplikasi LPSE
Nama : Hardiansyah
Instansi : CV Sinar FHZ
Jabatan : Wakil Direktur
No Pertanyaan jawaban
1. Bagimana pelayanan yang
diberikan oleh penyedia
layanan pangadaan barang
dan jasa secara pengadaan
langsung di BLPBJ sekda
makassar?
Untuk pelayanannya LPSE pengadaan
barang dan jasa selama ini kita terbantu
karena di dalam web-nya itu dia
informasikan untuk paket-paket pengadaan
pekerjaan jadi memudahkan.
2. Bagaimana proses
pengadaan langsung yang
di lakukan oleh bagian
layanan pangadaan barang
dan jasa?
kalau proses atau tahapan dari untuk
pengadaan barangg dan jasa dari pihak kita
rekanan atau perusahaan selalu memantau
di LPSE , kitra memantau kita harus rajin
membuka websitenya LPSE kita liat oh ada
paket untuk pekerjaan pengadaan di kantor
A dan kantor B atau C di situ kita bisa
masuk pokoknya harus dipantau tidak boleh
kita tidak tidur kalau kita tidur apa mau di
taukanni ada di situ informasinya jadi harus
di pantau itu catatan itu gak boleh gabtek
harus tau teknologinya harus di buka sebentar- sebentar bukan buka facebook
atau yang lainnya kita harus buka LPSE
Page 100
karena di situ kita cari rezeky untuk mencari
paket pekerjaan
3. Bagiamana tranparansi
yang dilakukan oleh
penyedia layanan
pengadaan barang dan jasa
secara pengadaan langsung
di BLPBJ sekda makassar?
: Kalau berdasarkan LPSE semua
transparansi karena di situ dia umumkan to,
dia umumkan baru kita liat yang mana yang
kita pilih atau yang kita minati oh saya mau
ikut di paket proyek ini yang Nampak to
anggaplah setiap kantor itu dinas khusus di
makassar masing-masing ada proyeknya jadi
dia tampakkan contohnya dinas pendidikan
oh ada proyek pembangunan sekolah dengan
anggaran sekian kemudian ada dinas social
ada pengadaan ini sekian kita pilihmi yang
mana yang kita minati oke saya mau di dinas
pendidikan ikut pembangunan atau rehab SD
atau SMP misalnya . sama dengan
pengumman pemenangnya juga di umumkan
sama dengan yang kalah misalnya B kalah
dia pemumkan di situ beserta dengan alasan-
alasannya jadi menurut saya sangat
transparansi tapi wallahu alam umpanya dia
punya keluarga tapi pastu syaratnya dia pasti
dia harus memnuhi syarat ndk mungkin di
kasih pemenang kalau tidak memenuhi
syarat.
4. Apakah dengan
menggunakan media
elektronik atau aplikasi
LPSE sudah efektif dari
segi waktu dan biaya?
kalau waktu sangat efisien tok artinya kita
tidak perlu lagi kekantor di situ saja kita liat
kita tinggal kita cocokan atau kita minati
saya tinggal lihat apa syarat-sayaratnya apa
perlengkapannya saya aploadmi baru di
kirim jadi tinggal pantau terus di aplikasi,
kalau dari segi baiya kita tidak mengeluarkan
baiya seperpun hanya modal internet saja
5. Bagaimana tanggapan
bapak/ibu terkait
penggunaan aplikasi
LPSE?
Namanya juga aplikasi kadang juga dia tidak
sempurna umpamanya dia eror kita butuh
informasi tapi tiba-tiba dia eror sulit untuk
masuk apload dokumen yang dibutuhkan na
itu kadang eror akhirnya mungkin tertunda to
atau mungkin biasa ada perbaikan ya
biasalah ke begitu kita menunggu saja pantau
terus tidak sempurna juga karna biasa
aplikasinya kadang orang bilang apa itu
servernya down atau apa to atau karan
mungkin banyakki pengunjungnya.
Page 101
6. Apakah ada kendala
mengenai aplikasi LPSE
misalnya bermasalah sama
password atau akunnya
yang di buatka oleh
layanan pengadaan barang
dan jasa?
Selama ini kalau dari LPSE kantor wali kota
jelas ji Cuma biasa itu user atau
penggunanya yang kadang masih kurang
paham tapi mereka sudah melakukan
sosialisasikan Cuma kadang orang yang
mengunnakan kurang paham karena tidak
selamanya orang langsung paham to kadang
ada orang yang cara pemahamannya lambat
makanya harus rajin banyak bertanya to
kalau misalmya eror kita langsung bertanya
ke pihak lpse kota makassar pak kenapa
bisa begini paling dia bilang servernya lagi
down ikutimi saja stanbay saja pokonya di
tunggu sampainya normal baru kita bisa
masuk lagi.
7. Dalam pelaksanaan
pengadaan langsung apakah
ada kendala yang di alami?
Kalau dari proses mendaftar kemudian ikut
mengapload dokumen kemudian akhirnya
kita dipilih untuk jadi pemenang selama ini
ndk ada bagusji tahapan-tahapannya. Untuk
jadi pemenang itu sangat transparan yang di
lakukan oleh pihak LPSE mereka tampilkan
to contohnya ada paket yang di tampilkan
terus perusahaan saya minat perusahaan B
juga ikut syarat- syaratnya ini semua kita
ikuti tapi mungkin pada saat saya apload
untuk dokumen lengkap dia juga lengkap
tapi saya punya penawaran agak tinggi dia
agak rendah adan kemungkinan itu yang bisa
masuk yang agak rendah artinya mungkin
contoh dia buka dengan nilai umpamanya
200 juta untuk pengadaan itu saya ambil
dengan nilai umpanya turunya Cuma 150
berarti sayakan Cuma turun 50 juta to ini
mungkin dia berani kasih turun sampai di
bawah saya bisa jadi dia yang menang sebisa
mungkin 140 dia lebih berani untuk kasih
turunkan itu dari pihak PLSE dia lelang
disana dia pelajari inijuga tidak terlalu ini
kita bisa menangkan itu mungkin to
pertimbangannya.
8. Fasilitas yang di sediakan
oleh penyedia layanan
pengadaan barang dan jasa
secara elekronik apakah
sudah sesuai?
Kalau fasilitas kan system ji saja to kalau
tidak ada ji kayak dibilang paling kalua sitem
itu dia memudahkan na itumi termasuk
fasilitasnya bahwa tidak di persulit ji.
Page 102
9. Apakah selama mengikuti
pengadaan langsung di
layanan pengadaan barang
dan jasa segala informasi
tersedia dan ada
kemudahan akses?
pengadaan langsung ini kelebihannya sudah
pasti dikerja dan tidak ribet tapi kita harus
kuat jaringan baru bisa ikut pengadaan
langsung, berbeda dengan tender ada juga
keunggulannya karena tidak ada permainan
kita betul-betul bersaing dalam
memenangkan penawaran
10. Menurut bapak/ibu apakah
ada dampak yang
ditimbulkan dari
pelaksanaan pengadaan
langsung di BLPBJ sekda
makassar?
Dampaknya itu memudahkan transparan kita
juga tidak perlu banyak keluat uang dan
waktu untuk ikut karana gampang ji to kita
aktif liat ikut mendaaftar apload dokumen
yang dia butuhkan karena di disitu butuhkan
untuk pekerjaan ini masukan dokumen-
dokumen ini syaratnya kita penuhi sudahmi
tinggal tunggumi baku lawan dengan yang B
kalau rapat kalau dia di posisi umpanya
sayakan kalah A to b menang tapi saya liat si
B ini keliatannya dia ada tanda kutip
kecurangan saya bisa kan ada tahapannya itu
to kalau orang mau ditentukan pemenangnya
tapi sebelum itu ada masa sanggah. Masa
sanggah itulah umpanya saya liat ada
kekurangannya saya bisa masuk oh saya
sanggah ini dia ini ada kekurangan
dokumennya dan ini ini.. nah dari situlah
kalau umpanya sanggahan saya di terimah
kemungkinan di lelang ulang atau bisa saja
otomatis dia tidak bisa jadi pemenang atau di
batalkan tapi kalua di jawab dari pihak LPSE
oh tidak ini ini sudah dan di perlihatkan
dokumenya oh iya memang sesuai dengan
syarat didalam lelan itu sudahmi menang
mki iya. Pokoknya dampak ke perusahaan
kita itu baik karena kalau ada kecuranga pasti
langsung ketahuan seperti ada yang scant
dokumenya sembarangan karena panitia
akan meminta dokumen asli.
11. Apakah ada masukan dari
bapak/ibu dalam hal
meningkatkan pelayanan
yang di lakukan oleh
layanan penyedia barang
dan jasa?
Kalau soal layanan dalam bentuk sistem to
itu kan standar ji semua sudah di tau akalu
orang baru pertama sudah tau oh kalau
masuk harus ada setiap paket-paketnya
lelang itu syarat-syaratnya ini ini ini saja
penuhi sudahmi bisami ikut
Page 103
12. Bagaimana pengawasan
yang di lakukan BLPBJ
dalam melakukan
pengawasan pelaksanaan
pengdaan langsung
kalau sudah menang dia nanti akan lanjut
berurusanmi dengan yang punya paket itu
contoh tadi saya bilang perusahaan ini
menang kerja rehab sekolah tadi kan lpsenya
hanya membantu mengumumkan kemudian
mendaftar perusahaan A B C D menyeleksi
siapa yang memenuhi syarat kemudian LPSE
ini mengumumkan pemenangnya samapi di
situmi lengkapi dokumen untuk setiap
pemenang setelah itu yang pemenang ini
nanti berurusanmi dengan ada namanya
penanggung jawab proyek di kantor itu di
dinas pendidikan misalnya yang mau di
bangun sekolahnya tidak ada mi lagu
rusannya LPSE. LPSE itunhanya membantu
mengumkan paket-paket pekerjaan
Lampiran 3
Kondisi kantor unit BLPBJ
Page 104
Wawancara dengan Bapak Surahman Suriady selaku KASUBAG pejabat
pengadaan
Page 105
Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusriadi selaku KASUBAG LPSE
Page 106
Wawancara dengan Bapak Ardiansyah selaku Wakil Direktur CV. Sinar FHZ
Wawancara dengan Bapak Muhammad Akbar Amir selaku Direktur CV. Gibran
Utama cemerlang
Page 113
RIWAYAT HIDUP
LISDA, lahir pada tanggal 04 Juli 1997 di Buntu Corre
tepatnya di Desa Pepandungan Kecamatan Baraka
Kabupaten Enrekang Provensi Sulawesi Selatan, anak ke-
enam dari enam bersaudara yang merupakan buah cinta dari
pasangan Sidin dan Balok. Penulis memulai jenjang
pendidikan formal dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 170 DA’DAH Kab. Enrekang
pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010. Ditahun yang sama, penulis
melanjutkan di MTS GUPPI DANTE KOA Kabupaten Enrekang dan tamat pada
tahun 2013. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikannya di
MAN BABULU dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat SMA penulis langsung
melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi melalui penerimaan mahasiswa jalur
mandiri dan terdaftar sebagai mahasiswa program studi strata satu Jurusan Ilmu
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Makassar. Pada tahun 2020 penulis mendapatkan gelar S.1 Jurusan Ilmu
Pemerintahan dengan judul Evaluasi Pelayanan Non Tender Dalam Pelayanan
Barang Dan Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
Kota Makassar. Semoga dengan hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca
dan penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari Universitas
Muhammadiyah Makassar di masyarakat.