EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (Studi Kasus Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Tembalang

EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

(Studi Kasus Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan

Tembalang)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Manajemen Program

Pembangunan

Disusun oleh:

Angga Aditya Nugraha

14010113140126

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

2015

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan segala nikmat dan karunia sehingga penulis dapat

menyelesaikan laporan ini tepat pada waktunya. Penulis

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam menyelesaikan laporan ini, khususnya kepada Staff

pembangunan kelurahan tembalang, Bapak Ali yang telah memberikan

informasi dan data yang dibutuhkan. Juga rekan-rekan yang

senantiasa mendukung, memotivasi, serta memberi masukan positif

sehingga proposal ini dapat disusun.

Laporan dengan judul “EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA

PEMBANGUNAN” ini akan membahas tentang pelaksanaan musyawarah

rencana pembangunan (musrenbang) yang dilakukan di kelurahan

tembalang pada tahun 2014. Pembahasan akan dimulai dengan

penjabaran hasil musrenbang, kemudian membahas apakah hasil

murenbang yang diusulkan warga dapat terlaksanan di tahun 2014.

Pembahasan akan difokuskan pada analisis apakah pelaksanaan

pembangunan tahun 2014 sudah sesuai dengan usulan musrenbang

warga sepenuhnya serta adakah inisiatif pembangunan lain dari

pemerintah Kota.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh

dari sempurna, untuk itu penulis memohon maaf apabila tulisan ini

memiliki beberapa kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ejaan

atau sebagainya. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang

membangun untuk perbaikan penulisan kedepannya.

Semarang, 10 Januari

2015

Angga Aditya N

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau

yaitu Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatra

serta pulau-pulau lainnya. Dengan populasi lebih dari 237 juta

jiwa pada tahun 2010, Indonesia adalah negara berpenduduk

terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk

muslim terbesar di dunia (dengan penganut agama islam lebih dari

207 juta jiwa meskipun secara resmi bukanlah negara Islam).

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden. Sistem

pemerintahan Indonesia ini terdiri dari pemerintah pusat,

pemerintah daerah dan desa.

Salah satu kota yang berada di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia adalah Kota Semarang. Kota Semarang. Ibu kota

Jawa Tengah yang memiliki berbagai kecamatan dan kelurahan, salah

satunya adalah Kecamatan Banyumanik. Kecamatan Banyumanik

tersebut terdiri atas banyak kelurahan, salah satu diantaranya

adalah Kelurahan Tembalang. Yang akan penulis bahas pada makalah

kali ini adalah program perencanaan pembangunan yang dilaksanakan

di Kelurahan Tembalang.

Tahapan dan tatacara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), menyebutkan bahwa RPJMD merupakan

rencana pembangunan suatu daerah untuk jangka waktu 5 tahun yang

sering disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Secara

operasional RPJMD diuraikan untuk kegiatan atau program

pemerintah setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau

sering juga disebut Rencana Kerja (Renja) Pemerintah

(Permendagri No 54 Tahun 2010). Berdasarkan penjelasan

Permendagri No 54 Tahun 2010, bahwa kedudukan RPJMD

Kota/Kabupaten merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan

pemerintahaan yang baik (Good Governance) adalah dibukanya

peluang bagi masyarakat dalam turut serta dalam pengambilan

keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang

disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan adalah Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang

mulai dari desa sampai tingkat nasional.

Kegiatan musrenbang tidak hanya menjadi wadah bagi

penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Musrenbang

harus dipandang sebagai saluran resmi yang dipersiapkan untuk

mengkanalisasi aspirasi masyarakat dalam rangka memperoleh akses

yang memadai dalam kebijakan penganggaran pembangunan. Untuk itu,

maka mutu proses dan mutu hasil Musrenbang akan sangat menentukan

efektifitas penyaluran aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Merujuk pada amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional telah diperkenalkan tiga

kutub perencanaan, yaitu Kutub perencanaan Politis, Perencanaan

Teknokratis dan Perencanaan Partisipatif. Berdasarkan pengalaman

yang ada diketahui bahwa Porsi penganggaran pemerintah sangat

didominasi oleh hasil perencanaan politis dan perencanaan

teknokratis, sedangkan hasil perencanaan partisipatif

(masyarakat) kurang mendapat porsi pendanaan. Musrenbang

hendaknya dipandang sebagai wadah yang dipersiapkan untuk

melakukan upaya harmonisasi dan singkronisasi berbagai kutub

perencanaan tersebut, sehingga aspirasi masyarakat dapat turut

mewarnai hasil perencanaan teknokratis dan perencanaan politis.

Berangkat dari kerangka berpikir tersebut di atas, maka

dipandang perlu untuk meningkatkan mutu pelaksanaan musrenbang

Kecamatan dan Kelurahan. Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang ini

disusun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu

Musrenbang kecamatan.

B . Rumusan Masalah

1. Apakah yang di maksud perencanaan yang ideal ?2. Apakah perencanaan program pembangunan di daerah anda

sudah sesuai dengan perencanaan ideal tersebut?

BAB II

Tinjauan Pustaka

1 Landasan TeoriLandasan teori memuat konsep topik yang dibahas yang

kemudian akan dikaitkan dengan teori – teori yang berkaitan

dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

1.1 Pengertian Musrembang

Kata musrenbang merupakan singkatan dari Musyawaran

Perencanaan Pembangunan. Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab

yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan

masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Musrenbang, oleh

karena itu, identik dengan diksusi di masyarakat / kelurahan

tentang kebutuhan pembangunan daerah.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling

bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan

prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah

tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang

lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan

masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi

anggaran. Musrenbang di kelurahan dilaksanakan selama bulan

Januari.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi

masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak

pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di leval kecamatan dan

kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan

pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif

mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek

pembangunan disusun.

Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya

mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat

lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam

membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena

ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa

depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang

dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Musrenbang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006

tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan, Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMN/RPJMD),serta Surat Edaran Bersama Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/ 2007-050/264.A/SJ, tanggal 16

Januari 2008 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang

Tahun 2008. peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan

pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan

masing-masing guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan

sinergitas pembangunan, antar (stakeholders) pemangku

kepentingan. Meneg. Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor

2400/M.PPN/05/2003, Tanggal 26 Mei 2003 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

(Musrenbangda Tahun 2004). Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa

perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan

kewenangan masing-masing guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi

dan sinergitas pembangunan, antar (stakeholders) pemangku

kepentingan.

DASAR DAN MEKANISME PERENCANAAN 

1.   UU No.5 Tahun 1975 Ttg. Pemerintahan Daerah

2.   P5D (Permendagri No. 9/1982

3.   P3MD

4.   GBHN, Repelita, Pola Dasar, Repelit ada dll

5.   DURP/DIP/DIPDA 

6.   UU No.22 Tahun 1999 Ttg. Otonomi Daerah

7.   Surat Edaran MPPN/ Bappenas No. 2400/ M.PPN/05/200, Tgl 26

Mei 2003

8.   Propenas, Propeda, Renstrada dll

9.   DURP/RASK/DIP/DASK 

10. UU No.32  Tahun 2004 Pemerintahan Daerah

11. UU No.25 Tahun 2004, Ttg.PPSN

12. RPJP, RPJM, RenstraKL/SKPD,RKP/

13. DURP/DIP?/RASKKPD/DASKKPD 

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai

penjabaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan bahan bagi

penyempurnaan RKPD.  Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan

tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi

pemerintah (Forum SKPD) dan proses partisipasi seluruh pelaku

pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan

pedoman bagi penyusunan APBD yang akan ditetapkan secara bersama

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai fungsi pokok

sebagai : (1) Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam

menjabarkan seluruh kebijakan public, (2) Pedoman dalam

penyusunan APBD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah

selama satu tahun, dan (3) Jaminan kepastian kebijakan sebagai

wujud nyata komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Sehubungan dengan hal diatas, sebagai bagian dari

proses penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

maka dalam perencanaan pembangunan perlu dilakukan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang akan membahas dan

menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) untuk difinalisasi lebih lanjut sebagai pedoman dalam

penyusunan rencana kerja dan anggaran  yang merupakan mata rantai

dalam proses penyusunan APBD.

TUJUAN

Agar penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, Kecamatan,

Kelurahan dan Desa dapat memenuhi asas demokrasi, partisifasi,

kemitraan, transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan para

pelaku pembangunan di daerah.

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Adalah:

1.    Menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan akhir

RKPD dengan mengacu pada naskah RPJMD 2009 – 2014 yang mulai

diimplementasikan pada tahun 2009.

2.    Melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan awal

Rencana Kerja SKPD menjadi rancangan akhir Rencana Kerja SKPD

dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam

rancangan RKPD serta prioritas dan aspirasi masyarakat sesuai

kesepakatan Musrenbang.

3.    Melakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi

kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh SKPD yang bersifat

penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak

nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai

dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam

Rancangan RKPD.

4.    Mengembangkan dan memperkuat proses partispisasi masyarakat

dan dunia usaha dalam penyusunan RKPD.

5.    Mengembangkan dan memperkuat mekanisme pengendalian dan

pengawasan (safe guarding) terhadap pelaksanaan RKPD.

6.    Merupakan media interaktif bagi segenap stakeholders daerah

untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi

kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun

anggaran berikutnya.

7.    Membangun komitmen bersama diantara steakholders dalam

pencapaian pembangunan yang berkualitas, partipatif, transparan

dan akuntabel

8.    Menciptakan program – program innovatif dalam perencanaan

pembangunan kedepan

1.2 PRINSIP-PRINSIP DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG Prinsip dalam Musrenbang berlaku baik untuk Fasilitator,

peserta, narasumber, dan semua komponen  yang terlibat dalam

pelaksanaan musrenbang  dan hendaknya ini menjadi kesepakatan

bersama sehingga Musrenbang benar – benar menjadi sebuah

wadah/forum dalam mengambil keputusan bersama dalam rangka

menyusun program kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1.    Prinsip kesetaraan: Peserta musyawarah adalah kelompok

masyarakat dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat,

berbicara, dan dihargai meskipun terjdi perbedaan pendapat.

Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk

mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat,

dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama.

2.    Prinsip musyawarah dialogis: Peserta musrenbang memiliki

keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia,

jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan

dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan

keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak di atas

kepentingan individu atau golongan.

3.     Prinsip keberpihakan: Dalam proses musyawarah, dilakukan

upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling

terlupakan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama

kelompok miskin, perempuan dan generasi muda.

4.    Prinsip anti dominasi: Dalam musyawarah, tidak boleh ada

individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan

yang dibuat melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat

secara seimbang.

5.    Prinsip pembangunan secara holistic: Musrenbang dimaksudkan

untuk menyusun rencana pembangunan bukan rencana kegiatan

kelompok atau sector tertentu saja. Musrenbang dilakukan sebagai

upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan secara

utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan

egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

MEKANISME PENYELENGGARAAN MUSRENBANG

PROSES MUSRENBANG DAERAH :

Musrenbang diselenggarakan melalui urutan proses :

Tahap 1    Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan

(Musrenbangdes)

Tahap 2    Musyawara Perencanaan Pembangunan Kecamatan

(Musrenbangcam)

Tahap 3    Musyawara Perencanaan Pembangunan Kabupaten

(Musrenbangkab)     

MUSRENBANG KABUPATEN 

Tujuan Umum :

Ditujukan untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen diantara

para pelaku pembangunan, atas program, kegiatan dan anggaran

tahunan daerah, dimana pengambilan keputusan dilakukan secara

partisifatif dengan berpedoman pada dokumen perencanaan

pembangunan daerah 

Tujuan Khusus:

•Meningkatkan intensitas dan kualitas partisifasi masyarakat

• Meningkatkan kualitas perencanaan

• Mewujudkan keseimbangan antara pencapaian sasaran jangka

menengah dan strategis dan sasaran tahunan

Sasaran :

• Terjaminnya keterlibatan mayarakat (Individu/kelembagaan) dalam

proses pengambilan keputusan pada musrenbang kabupaten.

• Teridentifikasi dan tersepakatinya prioritas program/kegiatan

daerah untuk tahun mendatang yang memerlukan pembiayaan APBD

Kabupaten

• Teridentifikasinya kebutuhan akan kebijakan dari pemerintah

kabupaten

• Tersepakatinya kegiatan-kegiatan yang memerlukan pengkajian

lebih lanjut

• Terintegrasinya pendekatan partisipatif dalam keseluruhan

proses perencanaan pembangunan di kabupaten 

Materi :

• Hasil rekomendasi tata cara pelaksanaan musrenbangkab,

• RPTK dan Rancangan Repetada berupa Usulan Satker (Ranc.

RASK/DUP/DURP), 

• Tinjauan Pelaksanaan Pembangunan yang didanai APBD Kab, APBD

Prop dan APBN tahun sebelumnya, 

• Hasil Evaluasi APBD tahun lalu dan tahun berjalan, 

• Hasil kajian potensi lokal (SDM dan SDA)

Keluaran :

• Arah Kebijakan Umum APBD

• Repetada yang definitif 

• Daftar usulan kebijakan pada tingkat Kabupaten, Propinsi dan

pusat

• Daftar usulan kegiatan/investasi yang memungkinkan

terjadinya kemitraan dengan swasta

• Daftar usulan kegiatan yang perlu pengkajian lebih lanjut 

1.3 Konsep Pembangunan

Berikut beberapa definisi pembangunan menurut para ahli :

Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan

(Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan

sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan

perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh

suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam

rangka pembinaan bangsa (nation building)”.

Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih

sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang

lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup

seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi,

infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi,

kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994).

Portes (1976) mendefenisiskan pembangunan sebagai

transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah

proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai

aspek kehidupan masyarakat.

Amartya Sen (pemenang hadial Nobel untuk Ekonomi tahun 1998

mengatakan Pembangunan pada hakikatnya adalah Pembebasan dari

tirani, kurangnya kesempatan ekonomi, deprivasi sosial secara

sistematik, kurangnya prasarana publik dan ketidaktoleransi

atau ‘overactivity’ negara-negara yang represif.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan

adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan

perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi,

bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran ter-

sebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan,

perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara

keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal

tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-

masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda

serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya

merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy

Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan

(progress), pertumbuhan dan diversifikasi. Secara sederhana

pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan

perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud

adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang

pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga

pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum

ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi

tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus

memisahkan secara tegas batasannya, Siagian (1983) dalam bukunya

Administrasi Pembangunan mengemukakan, “Pembangunan sebagai suatu

perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan

bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan

pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu

kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun

kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam

pembangunan.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan

tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa

pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan

pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam

hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan

(expansion) atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang

dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Karakteristik utama dari bidang studi pembangunan yg multi dan

inter-disiplin sejak diresmikan pada tahun 1940an, adalah satu

seri perubahan dalam Pemikiran Pembangunan. Dalam discourse bidang

keilmuan teori pembangunan identik dengan sifat perubahan yg

evolusiner daripada revolusiner.   Pemikiran Pembangunan bukan

saja merupakan terjemahan teori tentang fakta tapi merupakan juga

tentang nilai, aspirasi, tujuan sosial yg pada akhirnya mencari

sesuatu yg berlandaskan moral, etika dan keadilan.  Maka

perubahan dalam studi pembangunan menjurus ke evolusi ide2 yang

paralel daripada revolusi ide2.  maka tidak heran apabila

konflik, bahasan, debat, posisi dan juga sanggahan moral tersirat

dalam bahasan strategi pembangunan dengan teori2 pembangunan yang

majemuk.

Pembangunan mencakup teori dan praktek yaitu bagaimana

pembangunan seharusnya atau mungkin terjadi dan upaya riil yg

dilakukan utk menerapkan berbagai aspek pembangunan dalam

praktek. Pembangunan mempunyai pengertian dinamis, maka tidak

boleh dilihat dari konsep yang statis.Pembangunan juga mengandung

orientasi dan kegiatan yang tanpa akhir.

Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya.

Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan

kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur

sosialnya. Pembangunan tidak bersifat top-down, tetapi tergantung

dengan “innerwill”, proses emansipasi diri. Dengan demikian,

partisipasi aktif dan kreatif dalam proses pembangunan hanya

mungkin bila terjadi karena proses pendewasaan.

2. metode penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengolah

data hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Metode

penilitian yang dilakukan penulis meliputi:

2.1Jenis Sumber Data Kajian ini menggunakan metode peneltian kualitatif dengan

menjabarkan sumber – sumber data primer dan sekunder untuk

dianalisis dan diperbandingkan, data primer dikumpulkan melalui

wawancara pada subyek yang akan diteliti yaitu : Pihak Kelurahan

Ungaran sedangkan data sekunder yaitu data yang didownload

melalui media internet, serta informasi berupa literatur buku

yang berkaitan dengan topik bahasan 2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah

pustaka yang terkait dengan topik yang akan dikaji. Teknik

analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif yang

mencoba untuk mengkaji proses implementasi Musrenbang di

Kelurahan Ungaran untuk ditarik kesimpulan. Selanjutnya akan

dianalisis dengan model siklus interaktif yang dikemukakan

Huberman dan Miles dalam Bungin (2003:63)

BAB III

Pembahasan

1.Perencanaan IdealPerencanaan adalah suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-

pilihan.

Menentukan : menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan)

Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan

pelaksanaan

Tepat : Dikaitkan dengan tindakan

Pilihan-pilihan

1. Pemilihan tujuan dan kriteria

2. Identifikasi seperangkat alternative yang konsisten

dengan preskripsi dengan pemilih alternative yang

memungkinkan

3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah

ditentukan

 Perencanaan merupakan proses terpenting dari

semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi

lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan—tak akan

dapat berjalan.

Rencana atau plan adalah dokumen yang digunakan sebagai

skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi

sumber daya, jadwa, dan tindakan-tindakan penting lainnya.

Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan

frekuensi penggunaannya. Berdasarkan cakupannya, rencana dapat

dibagi menjadi rencana strategis dan rencana operasional. Rencana

strategis adalah rencana umum yang berlaku di seluruh lapisan

organisasi sedangkan rencana operasional adalah rencana yang

mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi.

Berdasarkan jangka waktunya, rencana dapat dibagi menjadi

rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka

panjang umumnya didefinisikan sebagai rencana dengan jangka waktu

tiga tahun, rencana jangka pendek adalah rencana yang memiliki

jangka waktu satu tahun. Sementara rencana yang berada di antara

keduanya dikatakan memiliki intermediate time frame.

Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal.

Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan

merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan

rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan

suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal

merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap

anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana

formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan

kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan

Menurut yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan pak

lurah, perencanaan yang ideal itu adalah perencanaan yang

mengikuti tata cara aturan pembuatan pembangunan yang telah ada

di undang-undang atau di PP (peraturan pemerintah) selain itu

tidak hanya di peraturan saja melainkan di perlukannya aspirasi

masyarakat sebagai pengguna infrastuktur atau pembangunan

tersebut. Ini semua bertujuan agar pembangunan yang telah di

lakukan ini tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat nya.

1.1 Penyebab kegagalan Perencanaan

Ada 4 hal yang dapat menyebabkan seseorang gagal

melaksanakan rencana yang disusunnya.

Yang pertama adalah kurangnya tekad dan kekonsistenan.

Setelah membuat perencanaan, orang yang bersangkutan harus

belajar mendisiplin diri sendiri untuk melakukan setiap langkah

yang sudah ia rencanakan dengan detil dan konsisten, sehingga apa

yang dilakukannya dapat terus mengalami peningkatan. Tanpa tekad,

konsistensi dan disiplin, kita tidak akan pernah bisa melihat

sebuah rencana terwujud dalam realita.

Penyebab kedua adalah kurangnya persiapan. Kadang kala kita

sudah merencanakan sesuatu dengan baik, tapi gagal di tengah

jalan karena tidak adanya persiapan

Penyebab ketiga adalah kurangnya dukungan dari orang-

orang terdekat, seperti suami atau isteri, anak-anak maupun

keluarga. Kadang, kurangnya dukungan bisa melemahkan fighting

spirit yang kita miliki sehingga membuat kita gagal meraih

rencana.

Keempat adalah mentoring. Seringkali seseorang

gagal mewujudkan rencana karena ia tidak memiliki mentor yang

bisa memberi arahan, menolong untuk menetapkan langkah-langkah

persiapan ataupun menerapkan pendisiplinan pribadi atas hidup

orang yang bersangkutan.

Selain itu juga dibutuhkan tekad yang besar,

sehingga apa yang sudah kita rencanakan akan bisa terwujud. Untuk

bisa membangun mentalitas seperti ini amat diperlukan peran

seorang mentor, apalagi jika keluarga kita tergolong orang-orang

yang sekedar menjalani hidup belaka, sehingga tidak ada figur

yang bisa kita teladani guna mengadopsi semangat dan tekadnya.

Dengan adanya seorang mentor yang sudah terbukti berhasil, kita

bisa dengan mudah terinspirasi untuk meniru keberhasilan dan apa

yang ia lakukan dalam meraih pencapaian tersebut.

Selain itu, kita juga membutuhkan adanya orang-orang

maupun resources yang bisa memberikan input inspirasional dalam

hidup kita. Selanjutnya, kita membutuhkan komunitas yang

mendukung. Dengan adanya ketiga hal ini, akan jauh lebih mudah

untuk membangun dan memiliki mentalitas seorang pejuang, sehingga

apapun yang kita rencanakan pasti bisa terwujud.

1.2 Kriteria Perencanaan Ideal

a) alternative

Agar dapat menetapkan perencanaan yang baik maka

sebelumnya agar disusun berbagai alternative, misalnya untung dan

rugi kelebihan dan kekurangannya, kendala dan dukungannya,

sehingga dapat menentukan perencanaan yang paling baik.

b) Harus realistis

Bila perencanaan tidak realistis, mungkin baik diatas

kertas saja akan tetapi tidak dapat dilaksanakan dalam

prakteknya.

Misalnya : keterbatasan dalam teknologi, keterbatasan sumber

dana, tenaga kerja, dsb.

c) Harus ekonomis

Disamping keterbatasan diatas, juga harus mempertimbangkan

tingkat ekonomis dalam suatu rencana. Hindarkan faktor

pemborosan, biaya, waktu, tempat, dsb.

d) Harus (fleksibel)

Dalam hal ini perencanaan harus fleksibel, artinya

setiap saat dapat dievaluir sesuai dengan perkembangan

organisasi, situasi dan kondisi pada waktu tersebut. Pada

dasarnya perencanaan itu disusun berdasarkan hasil penelitian

sebelumnya, namun dalam prakteknya sering terjadi berbagai

penyimpangan yang tidak dapat dihindarkan.

e) Didasari partisipasi

Dalam pembuatan perencanaan hendaknya dapat diikutkan

berbagai pihak untuk memperoleh masukan (input) agar lebih

sempurna. Dengan adanya partisipasi, perusahaan akan memperoleh

manfaat ganda, karena disamping rencana menjadi lebih baik, juga

dapat menambah semangat kerja para karyawan (karena merasa ). 

Penulis mengatakan bahwa perencanaan di wilayah tembalang

ini adalah perencanaa yang ideal karena telah mencakupi berbagai

aspek dan kriteria perencanaan yang ideal tersebut. Terbukti

perencanaan di kelurahan ini di bentuk atau di buat dari isi

aspirasi-aspirasi masyarakat pada saat kegiatan musrembang yang

telah di laksanakan. Dan selain itu tata pengelolaan system

keuangan yang di bukukan oleh kelurahan ini bersifat fakta atau

sesuai dengan apa yang telah di lakukan oleh pihak swasta.

2.Musrembang di Kelurahan Tembalang Kelurahan Tembalang merupakan daerah yang berada di

kecamatan Banyumanik yang kantornya terletak di Jalan Banjar

Sari. Dalam perkembangan daerahnya, Kelurahan Tembalang mulai

meningkatkan daya dukung daerahya melalui berbagai perencanaan –

perencanaan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, salah satunya dengan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang adalah merupakan sebuah mekanisme perencanaan,

sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai

mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (bottom

up planning) dengan apa yang akan diprogram pemeintah (top down

planning). Idealnya pelaksanaan Musrenbang melibatkan

masyarakat/stakeholder non Pemerintah mulai dari tahapan Proses,

Penentuan, dan Pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersama

memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil

Musrenbang.

2.1 Impelementasi Musrembang di Kelurahan TembalangSesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan

perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Di

kelurahan tembalang juga melaksanakan kegiatan musrembang yang

telah di selenggarakan pada tanggal 10 januari 2015 kemarin yang

bertema kan partisipasi masyarakat di daerah temabang.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada lurah

setempat, Kegiatan musrembang di hadiri oleh salah satu anggota

dewan Sebagai saksi dalam proses musyawarah di kelurahan

tembalang berjalan dengan benar dan aspirasi masyarakat semua

tersalurkan dalam proses musrembang berjalan. Selain itu kegiatan

musrembang kemaren juga di hadiri oleh Rt dan Rw yang

bersangkutan maupun tidak

.warga yang ikut hadir dalam kegiatan musrembang ini

banyak sehingga keluhan keluhan yang di dapat dalam kegiatan

musrembang ini juga banyak. Program-program yang di ajukan kepada

pemerintah kota juga banyak dan akan menghabiskan dana yang

lumayan relative besar. Di daerah tembalang ini warga nya bisa di

katakan berpasrtisipasi tinggi, bukti nya dalam kurun waktu

sebulan di tembalang ini pasti ada kegiatan warga entah itu

masalah pembangunan maupun masalah keluhan-keluhan yang timbul

dalam masyarakat.

setelah memberikan laporan apa saja yang diingin kan oleh

masyarakat di daerah tembalang ke pada pemerintah kota. Maka

pemerintah kota dengan wewenang nya memberikan tugas dan dana

kepada kecamatan setelah itu di serahkan kepada kelurahan. Di

kelurahan tugas itu akan di catat dan di bukukan sedemikian

rupa, dari masalah biaya,anggaran, nama lokasi apa program nya di

kelurahan lah itu semua di buat di sebuah buku laporan yang telah

penulis dapat.

Kemudian proses nya tidak hanya berhenti di kekelurahansaja. Tugas tersebut akan di serah kan kepada pihak swasta

sebagai orang ketiga yang melaksanakan tugas tersebut. Tugas

tersebut berupa pengaspalan jalan, paving, perbaikan masjid, dan

pebuatan saluran air. Setelah pekerjaan itu selesai di lakukan

oleh pihak swasta dalam waktu yang telah ditentukan. Maka salah

satu anggota kekelurahan akan mencek dan melihat apa pekerjaan

itu benar-benar telah selesai. Setelah itu barulah kekelurahan

membuat laporan lagi tetapi laporan itu menejlaskan bahwa sudah

terlaksanakan nya program itu kepada pemerintah kota.

Kesimpulan

Perencanaan ideal adalah perencanaan yang baik serta efektif

dapat dinikmati oleh masyarakat serta perencanaan tersebut

berdasarkan alternative, harus realistis, ekonomis, flexibel, dan

harus didasari dengan partisipasi. Selain itu perencanaan yang

idela ini di dasar dari aspirasi-aspirari warga atau partisipasi

warga dalam kegiatan musrembang yang telah di adakan kemaren

tanggal 10 januari 2015 di kelurahan tembalang. Musrembang ini

bertujuan agar program perencanan pembangunan yang di buat oleh

kelurahan ini sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga

pembangunan yang dilakukan itu berguna dan bermanfaat serta dapat

di nikmati oleh masyarakat sebagai penggunannya.

Perencanaan program di daerah tembalang ini adalah

perencanaa yang ideal karena telah mencakupi berbagai aspek dan

kriteria perencanaan yang ideal tersebut seperti salah satu

kriteria nya adalah Partisipasi dan ekonomis. Terbukti

perencanaan di kelurahan ini di bentuk atau di buat dari isi

aspirasi-aspirasi masyarakat pada saat kegiatan musrembang yang

telah di laksanakan. Dan selain itu tata pengelolaan system

keuangan yang di bukukan oleh kelurahan ini bersifat fakta atau

sesuai dengan apa yang telah di lakukan oleh pihak swasta.

Daftar pustaka

http://danisnugroho.blogspot.com/2010/11/syarat-syarat-

perencanaan-yang-baik.html Di unduh pada tanggal 10 januari 2015

jam 12:30 wib

http://abbalukengbone.blogspot.com/2014/02/tahap-pelaksanaan-musrembang-tingkat.html

Di unduh pada tanggal 6 januari 2015 jam 10:00

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. Perencanaan

Pembangunan Daerah. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Djohani, Rianingsih. 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan. Jakarta. Studio Driya Media.

Tim Penyusun. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Pusat

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.