EVALUASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS … · 2016. 11. 28. · untuk mendanai kegiatan pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana/ infrastruktur publik daerah. DAK

Kabupaten Banjar, 22 November 2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

EVALUASI KEBIJAKAN

PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

TAHUN 2016

Bentuk Transfer

2

APBDTunai/RKUD

dan

Non Tunai/SBN

APBN

Syarat Tunai

3

BUD/Kuasa BUD membuka RKUD di Bank Sentral atau Bank Umum dengan nama RKUD diikuti nama Daerah

Syarat Perubahan RKUD

– Surat Permohonan Kepala Daerah

– Asli Rekening Koran

– Salinan Keputusan Kepala Daerah perihalPenunjukan Bank

Syarat Non Tunai

4

Diatur tersendiri dengan PMK No. 93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai

Pemda menyampaikan:

– Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Bagi HasilPendapatan dan Transfer Batuan Keuangan 12 bulan

– Laporan Posisi Kas bulanan, dan

– Ringkasan Realisasi APBD bulanan

(paling lambat tgl 20 bulan berikutnya)

Dana Alokasi Khusus

5

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN dan

dialokasikan kepada daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan

khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional.

Membantu dalam arti “bukan penyediaan dana yang utama” dan/atau “bukan

menggantikan yang semua sudah ada”. Demikian juga hanya “diberikan

kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannnya harus dibantu”

Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan

pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan

sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur

ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

Urusan daerah, bukan kewenangan pusat/ Kementerian/lembaga.

Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan. RKP

disetujui DPR, selanjutnya dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.

Dana Transfer Khusus

6

DTK

DAK Non Fisik

DAK Fisik

Affirmasi

IPD

Reguler

PK2UKM & Naker

BOK & BOKB

P2D2

TAMSIL

TPG

BOP PAUD

BOS

DAK Fisik BidangSubbidang Reguler 2016

7

Pendidikan

• SD/SLB

Kesehatan

& KB

• PelayananDasar

• PelayananRujukan

• PelayananKefarmasian

• KB

• SarprasKesehatan

Air Minum

& Sanitasi

• Air Minum

• Sanitasi

Kedaulat

an Pangan

• InfrastrukturIrigasi

• Pertanian

• SarprasIrigasi & Air Minum

Kehutanan

& LH

• Kehutanan

• LingkunganHidup

Prasarana

Pemda

• PrasaranaPemda

• SarprasSatpol PP

• SarprasDamkar

Energi

Skala Kecil

• EnergiSkala Kecil

Transpor

tasi

• InfrastrukturJalan

• Perhubungan

• TransportasiPerdesaan

• Sarpras Jalan

Kelautan

Perikanan

• KelautanPerikanan

Sarana Per

dagangan

• SaranaPerdagangan

• IndustriKecil & Menengah

• Pariwisata

DAK Fisik Bidang DAK IPD 2016

8

Infrastruktur jalan dan/

atau jembatan

Infrastruktur irigasi

Infrastruktur perumahan, air minum, dan sanitasi

Infrastruktur perhubungan

Infrastruktur kelautan dan

perikanan

Sarana dan Prasarana/

lnfrastruktur lainnya

Bersifat komplementer terhadap DAK Reguler dan diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai kegiatan pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana/ infrastruktur publik daerah

DAK Fisik Bidang Afirmasi 2016

9

DAK AFIRMASI

Bidang Perumahan, Air

Minum, dan Sanitasi

Bidang Kedaulatan

Pangan

Bidang Transportasi

Penyaluran dan Pelaporan DAK Fisik

10

Syarat Penyaluran triwulan I

Perda APBD tahun berjalan

Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output kegiatan DAK TA sebelumnya

Rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Fisik

Syarat Penyaluran triwulan II, III dan IV

Lap Realisasi penyerapan dan capaian output kegiatan DAK sampai dengantriwulan sebelumnya

Rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Fisik

Laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy melalui aplikasi LDT

Triwulan

I

II

III

IV

Penyaluran

30%

25%

25%

20%

Waktu Pelaporan

Paling Lambat Minggu Kedua Juni

Paling Lambat Minggu Kedua September

Paling Lambat Minggu Kedua Desember

Paling Lambat Minggu Ketiga Februari TA Berikutnta

Penyerapan

----

Lebih Besar 75%

Lebih Besar 75%

Lebih Besar 90%

DAK Fisik

11

Penyaluran Triwulan I Paling Cepat Bulan Februari Dalam hal waktu penyampaian laporan setiap triwulan terlampaui, maka

batasnya paling lambat 7 hari kerja sebelum TA berjalan berakhir(akan diatur lebih lanjut dengan SE Dirjen Perimbangan Keuangan tentanglangkah-langkah akhir tahun anggaran)

Jika masih terlewati maka tidak akan ada penyaluran DAK Dalam hal tidak disalurkan seluruhnya, maka pendanaan & penyelesaian

kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah

Dalam hal terdapat optimalisasi dalam satu bidang, maka dapat dianggarkankembali kegiatan pada bidang yang sama sesuai petunjuk teknis pada TA berjalan

• Tidak ada kewajiban penyediaan dana pendamping.• Maksimal 5% dari alokasi DAK infrastruktur per daerah

dapat digunakan untuk penunjang kegiatan fisik(Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan).

Penghentian & Sisa DAK Fisik

12

Penghentian DAK Fisik Kepala Daerah mengajukan permohonan penghentian

penyaluran DAK Fisik disertai surat persetujuan pimpinan K/L

terkait

DAK Fisik yang dihentikan tidak dapat disalurkan pada TA

berikutnya

Sisa Dana DAK Fisik

Sisa DAK yang output kegiatannya sudah tercapai digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/sub bidangyang sama dan/atau sesuai kebutuhan daerah.

Sisa DAK yang output kegiatannya belum tercapai akan diperhitungkan dalam pengalokasian DAK Fisik pada TA berikutnya. Sisa tsb dianggarakan di APBD TA berikutnya.

Sisa DAK Fisik 2015 & 2016(PMK 48/PK.07/2016)

13

Pasal TA Output Perlakuan Sisa Dana Petunjuk Teknis

110 2016 Tercapai Bidang yang samaBidang Tertentu

TA Berjalan

Belum Tercapai Diperhitungkan alokasi DAK Fisik TA berikutnya Diangggarkan di APBD TA sebelumnya

117 2015 Tercapai Bidang yang samaBidang Tertentu

TA Berjalan

Belum Tercapai Kegiatan yg outputnya belum tercapai pada TA berikutnya

TA berjalan (jika tidak ada petunjuk teknis, dapat untuk bidang lain yang ada petunjuk teknisnya.

Dalam hal DAK tidak tersalur seluruhnya yangdikarenakan terlampauinya batas waktupenyampaian Laporan Realisasi PenyerapanDAK triwulan I, II, III, maka kewajiban pendanaandan penyelesaian kegiatan DAK terhadap pihakketiga merupakan tanggung jawab PemerintahDaerah. (akhir tahun anggaran)

Dalam hal DAK tidak tersalur seluruhnya makaLaporan Realisasi Penyerapan DAK tidak bolehmelebihi pagunya.

DAK FISIK TIDAK TERSALUR SELURUHNYA

Langkah-Langkah Agar Penyaluran DAK Fisik Tepat Waktu (1)

15

1• Mempercepat proses penyusunan APBD

2• Manajemen tender yang baik di Daerah

3• Komitmen Kepala Daerah untuk segera menyampaikan

laporan DAK yang lengkap dan benar sesuai dengan SP2D

4• Penyampaian laporan tepat waktu

Langkah-Langkah Agar Penyaluran DAK Fisik Tepat Waktu (2)

16

6

• Pejabat pemda yang biasa menangani laporan DAK agar melakukan transfer knowledge kepadapejabat baru/pejabat lainnya

7• Seminimal mungkin menyisakan DAK (SiLPA DAK)

8

• Segera berkoordinasi dengan Kementerian Teknis terkait dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan DAK

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan

17

Capaian Output yang harus diisi daerah dalam

Laporan Realisasi

Triwulan III DAK Fisik

adalah 80%

Laporan Realisasi ditandatangani oleh

Kepala Daerah, apabila

berhalangan dapat ditandatangani Wakil Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh

Gubernur

Kegiatan yang telah dibiayai dari DAK Fisik, tidak

boleh lagi dibiayai dari

Pajak Rokok, DBH CHT atau dana lain yang

penggunaannya sudah ditentukan

Pelaporan triwulan 2, 3 dan 4 jangan merubah distribusi penyaluran triwulan sebelumnya

karena akan menyebabkan missmatch data di idweb Kemenkeu

dengan di Daerah. Apabila ingin merubah,

daerah memberitahukan terlebih dahulu ke

Kemenkeu

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan

18

Capaian Output yang harus diisi daerah dalam

Laporan Realisasi Triwulan III DAK Fisik adalah 80%

Laporan Realisasi DAK Fisik wajib

ditandatangani oleh Kepala Daerah, apabila

berhalangan dapat ditandatangani Wakil Kepala Daerah atau

Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur

Kegiatan yang telah dibiayai dari DAK Fisik, tidak boleh lagi dibiayai dari Pajak Rokok, DBH

CHT atau dana lain yang penggunaannya

sudah ditentukan (double accounting)

BEBERAPA TEMUAN DALAM PALAPORAN

19

Input Data Penyaluran pada aplikasi 1.0/2.0 belum dimasukan ke Idweb INOVASI DAK

Daerah merubah distribusi penyaluran triwulan sebelumnya tanpa

memberitahukan terlebih dahulu ke Kemenkeu

SP2D Laporan Realisasi Triwulan yang disampaikan masih memasukan SP2D

Triwulan tanpa displit untuk pengadaan barang yang satu paket

MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK

20

SPM

Subdit DAK

Fisik I

PEMDA

KPPN JKT-2Transfer/Pemindahbukuan Dana

SP2DRPD

Subdit Pelaksana

Transfer

1. Penyampaian APBD dan laporan DAK

Fisik tahun anggaran sebelumnya

2. Penyampaian laporan realisasi dan

SP2D

Rencana Penarikan Dana (RPD) disampaikan ke KPPN JKT 2 paling lambat 5 hari kerja sebelum penerbitan SPM

Penyampaian Rekomendasi

Kanwil DJPb

Rekap

LKT

Konfirmasi Transfer

Rekap LKT

KPPN Daerah 1

2

34

5

6

7

8

PENYALURAN DAK FISIK APBN-P 2016

21

Rincian alokasi DAK Fisik per daerah yang ditetapkan melalui Perpres 137 tahun 2015 tentang Rincian Alokasi APBN Tahun Anggaran 2016 mengalami perubahan yang disebabkan adanya:

1. Pemotongan (rasionalisasi) sebesar 10% sesuai dengan usulan Daerah

2. Realokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan ke Rumah Sakit Pratama/Rujukan

3. DAK Tambahan meliputi jalan/jembatan, irigasi, kesehatan dan pasar.

Rincian alokasi DAK dalam APBN-P ditetapkan melalui Perpres No. 66 tahun 2016 tentang Rincian Alokasi APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016

Daerah melakukan Update Aplikasi Innovasi DAK Fisik 2016 2.0 melalui website: www.djpk.kemenkeu.go.id

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

LANGKAH-LANGKAH OPERASIONALAPLIKASI INNOVASI 2.1.0 DAK FISIK 2016

22

Melakukan Installasi Update Aplikasi INOVASI DAK versi 2.1.0

Melakukan update pagu pada Menu Utility (Update Pagu)

Melakukan perubahan Pagu DAK IPD

Melakukan input data penerimaan dari RKUN

Melakukan input data distribusi penyaluran

Melakukan input capaian output kegiatan

Melakukan pencetakan laporan realisasi penyerapan dan capaian output kegiatan

Melakukan pencetakan rekapitulasi SP2D atas realisasi penggunaan DAK

Melakukan proses ambil data untuk pengiriman ke DJPK

Form Laporan DAK Fisik

23

Perbandingan Penyaluran DAK Fisik Se-Provinsi Kalsel 2016

24

Per 18 nov 2016

Nama Daerah Pendidikan Kesehatan & KB Infrastruktur Perum, Air minum & Sanitasi

Kedaulatan Pangan

Alokasi Penyerapan Alokasi Penyerapan Alokasi Penyerapan Alokasi Penyerapan

Prov. Kalsel- - 4.711.452.853 1.598.661.000 - - 49.295.806.982 16.408.407.000

Kab. Banjar1.933.050.000 579.915.000 14.357.690.661 3.223.923.000 419.640.000 419.640.000 32.702.909.236 26.162.327.000

Kab. Batola1.101.740.000 605.957.000 5.745.867.867 1.837.467.000 243.980.000 73.194.000 91.051.095.260 91.051.095.260

Kab. HSS1.101.740.000 881.392.000 17.291.648.980 3.368.690.000 220.610.000 66.183.000 25.224.112.308 17.029.072.000

Kab. HST1.101.740.000 881.392.000 5.747.356.433 1.837.467.000 258.830.000 142.357.000 20.302.339.691 6.383.872.000

Kab. HSU1.101.740.000 1.101.740.000 5.809.189.277 5.809.189.277 226.430.000 181.145.000 33.039.566.959 18.171.762.000

Kab. Kotabaru1.101.740.000 881.392.000 5.222.927.181 1.428.561.000 384.840.323 128.589.000 1.670.835.908 1.018.490.000

Kab. Tabalong1.297.390.000 389.217.000 38.733.653.904 23.220.510.000 167.210.000 91.206.000 29.764.699.166 25.057.769.000

Kab. Tanah Laut7.706.140.000 2.311.842.000 34.957.359.110 12.852.198.000 1.706.490.000 1.365.193.000 6.812.967.259 3.747.132.000

Kab. Tapin1.101.740.000 605.957.000 5.528.589.598 4.899.913.000 239.170.000 131.544.000 32.312.211.709 19.823.955.000

Kota Banjarbaru1.475.030.000 442.509.000 7.550.592.349 2.460.039.000 202.863.939 124.023.000 48.549.704.698 38.839.764.000

Kota Banjarmasin1.101.740.000 605.957.000 9.410.984.437 2.384.320.000 751.540.000 601.232.000 2.924.432.958 2.597.536.000

Kab. Balangan1.101.740.000 605.957.000 6.124.890.000 1.837.467.000 213.519.501 71.751.000 927.304.362 309.993.000

Kab. Tanah Bumbu1.101.740.000 330.522.000 5.257.066.288 1.837.467.000 258.830.000 77.649.000 18.981.942.537 7.837.673.000

Perbandingan Penyaluran DAK Fisik Se-Provinsi Kalsel 2016 (2)

25

Per 18 nov 2016

Nama Daerah Energi Skala Kecil Kelautan & Perikanan Praspem LHK

Alokasi Penyerapan Alokasi Penyerapan Alokasi Penyerapan Alokasi Penyerapan

Prov. Kalsel9.790.834.564 3.265.035.000 637.382.923 210.201.000 - - 180.868.445 110.446.000

Kab. Banjar- - 592.100.000 325.655.000 - - 834.350.000 834.350.000

Kab. Batola- - 344.240.000 189.332.000 - - 386.097.225 266.800.000

Kab. HSS- - 311.260.000 93.378.000 - - 395.040.667 131.583.000

Kab. HST- - 365.210.000 292.168.000 - - 514.620.000 154.386.000

Kab. HSU- - 319.480.000 255.584.000 - - 210.853.673 135.060.000

Kab. Kotabaru- - 546.007.875 181.434.000 - - 356.647.967 118.791.000

Kab. Tabalong- - 387.273.948 128.688.000 332.030.000 265.625.000 252.951.019 84.252.000

Kab. Tanah Laut- - 1.690.205.921 722.346.000 - - 2.598.465.300 1.429.156.000

Kab. Tapin- - 304.674.886 101.241.000 - - 428.307.214 142.659.000

Kota Banjarbaru- - 534.720.327 174.993.000 - - 740.514.453 246.585.000

Kota Banjarmasin- - 963.220.654 848.320.000 - - - -

Kab. Balangan- - 303.042.210 101.241.000 - - 425.956.269 234.276.000

Kab. Tanah Bumbu- - 365.210.000 109.563.000 - - 514.620.000 154.386.000

Perbandingan Penyaluran DAK Fisik Se-Provinsi Kalsel 2016 (3)

26

Per 18 nov 2016

Nama Daerah Transportasi Sarana Perdagangan IPD Afirmasi

Alokasi Penyerapan Alokasi Penyerapan Alokasi Penyerapan Alokasi Penyerapan

Prov. Kalsel292.068.108.332 166.224.929.000 - - - - - -

Kab. Banjar70.211.093.414 70.211.093.414 986.755.981 329.085.000 34.363.887.698 34.363.887.698 - -

Kab. Batola125.902.048.784 125.902.048.784 224.205.582 126.852.000 17.500.478.672 16.575.317.000 - -

Kab. HSS157.727.792.886 140.202.473.000 621.332.537 194.406.000 30.505.060.007 24.646.416.000 - -

Kab. HST180.272.814.593 150.098.252.000 448.600.000 358.880.000 29.361.348.358 23.489.079.000 - -

Kab. HSU136.873.553.820 82.621.599.000 591.890.000 473.513.000 30.618.975.004 17.345.669.000 16.596.060.000 4.978.818.000

Kab. Kotabaru101.106.000 89.872.000 668.220.559 408.579.000 75.743.177.085 46.338.298.000 - -

Kab. Tabalong121.590.994.938 97.272.796.000 476.210.892 158.070.000 28.074.542.986 18.409.518.000 - -

Kab. Tanah Laut1.560.960.000 468.288.000 2.957.580.000 887.274.000 85.590.756.769 27.101.139.000 - -

Kab. Tapin135.068.983.820 82.542.157.000 562.383.964 343.866.000 28.387.639.904 25.090.409.000 - -

Kota Banjarbaru77.099.491.008 61.679.593.000 - - 30.051.777.846 24.041.422.000 - -

Kota Banjarmasin62.635.891.783 56.162.791.000 198.609.000 198.609.000 30.254.052.301 25.950.073.000 - -

Kab. Balangan99.412.664.507 61.090.108.000 559.206.755 187.563.000 28.049.421.389 9.412.707.000 - -

Kab. Tanah Bumbu79.882.208.965 68.146.759.000 134.580.000 134.580.000 29.446.920.013 16.529.062.000 - -

PENYALURAN DAK FISIK KAB. BANJAR 2016

27

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

80.000.000.000

Alokasi Realisasi

Per 18 nov 2016

28

Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Perimbangan KeuanganDerektorat Dana PerimbanganSub Direktorat Dana Alokasi Khusus IJl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lt. 7 Jakarta Pusat

Terima Kasih