ETIKA PEMERINTAHAN Disampaikan Pada Diklat PIM IV Dr. MARJA SINURAT, M.Pd.,MM. (WI BDAN DIKLAT DEPDAGRI)
ETIKA PEMERINTAHAN
Disampaikan Pada Diklat PIM IV
Dr. MARJA SINURAT, M.Pd.,MM.(WI BDAN DIKLAT DEPDAGRI)
BIODATA
1. Nama : Dr. Marja Sinurat, M.Pd., MM.2. Tempat/Tgl.Lahir: Aeknauli/19 Januari 19693. Pangkat/Gol. : Pembina/IV-a4. Jabatan : Lektor Kepala/Dosen5. Alamat
Kantor : Jl. Pahlawan No. 8 K.Bata Jakarta Selatan
Rumah : Jl.Cililitan Kecil I No.15 RT/RW: 08/07 Cililitan Jkt.Tim
Tel. : 021-80888477 0815-8111362
MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN
Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip- prinsip moral tentang baik dan buruk dari tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupan sosial;
Etika berkaitan erat dengan tata susila ( kesusilaan), tata sopan santun ( kesopanan ) dalam kehidupan sehari-hari yang baik dalam keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara.
Etika dalam kehidupan didasarkan pada nilai, norma, kaidah dan aturan.
Etika berupa : etika umum ( etika sosial ) dan etika khusus ( etika pemerintahan ).
Dalam kelompok tertentu dikenal dengan etika bidang profesional yaitu code PNS, code etik kedokteran, code etik pers, kode etik pendidik, kode etik profesi akuntansi, hakim, pengacara, dan lainnya.
ETIKA PEMERINTAHAN
Sumber dasar: Filsafat, ilmu pengetahuan, sistem, moral, norma, dan aturan.
Berlandaskan sistem : Nilai, Norma dan Aturan Pemerintahan (Nilai filosofi dan Konstitusional );
Dalam Konteks membangun dan mewujudkan Good Governance ( Pemerintahan yang baik, bersih dan sehat );
Fokus pada penyelenggaraan sistem pemerintahan negara dalam mencapai tujuan negara;
Pendekatan pada Sistem, Struktur, Kultur dan Perilaku Birokrasi Kelembagaan Pemerintahan
(Birokrasi Politik dan Birokrasi Administrasi Pemerintahan )
NILAI-NILAI BUDAYA YANG BERPENGARUH TERHADAP ORGANISASI PEMERINTAH
LINGKUNGAN EXTERNALPhisik – Regulasi - Kompetitif
Sistem Proses
Leadership
Visi/Strategi
S D M
Struktur
Output
Budaya Organisasi
.
Tahap III: Mempertahankan Visi
Tahap II: Menjadikan Impian Sebagai Visi
Tahap I: Memimpikan Impian Itu
HARAPAN
+
PERTOLONGAN
TIDAK BERDAYA
+
TANPA HARAPAN
AQ AQ
Jika visi anda untuk 1 tahun, tanamlah bungaJika visi anda untuk 10 tahun, tanamlah pohonJika visi anda sepanjang masa, tanamlah …
(Pepatah Saya)
4F:Friendly – Ramahtamah
Frank – TerbukaFirm – Tegas
Fair – Adil
Leader :
Not, Think the right thingsDo the things right
Kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudahSemakin kencanganginnya, semakin kuat pohonnya
J.Willard Marriott
KEBIASAANBELAJAR DAN MEMPERTAHANKAN VISI
Belajar: Percaya Diri, Itulah Kuncinya:
Taburlah pemikiran maka Anda akan menuai tindakan;Taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan;Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai karakter;Taburlah karakter dan Anda akan menuai masa depan.
Ralph Waldo Emerson
PENDEKATAN FILSAFAT TERHADAP ETIKA PEMERINTAHAN NEGARA
1. Filsafat Idealisme Sokrates( 470-399 sM ) bahwa kebenaran dan kebaikan nilai obyektif yang harus dijunjung tinggi oleh semua orang.
2. Filsafat Idealisme dari Plato (namanya aslinya Aristokles, 427-347sM ). Kebenaran sejati apa yang tergam-bar dalam ide. “ Pemerintahan Negara Ideal adalah komunitas etical untuk mencapai kebajikan dan kebaikan”.
3. Filsuf Idealisme Thomas Hobbes ( 1588-1679 ) bahwa terkenal dengan Teori Perjanjian Sosial dalam pemerintahan, Kedaulatan kekuasaan absulut dan abadi, kekuasaan itu tertinggi dibatasi dengan UU.
4. Filsuf Idealisme John Locke ( 1632-1707 ) dengan Teori Perjanjian bahwa kebahagiaan dan kesusilaan dihubungkan dengan peraturan yaitu : perintah Tuhan, UU Negara dan hukum pendapat umum dengan prinsip liberty, eguality dan personality.
5. Filsuf Reusseauu dengan teori “ Contract Social “ . Manusia mempunyai kekuasaan dan hak secara kodrat, kekuasaan negara berasal dari negara dan negara berasal dari rakyat. Intinya pemerintah yang berkuasa tidak monarkhi absolut.
6. Filsuf Hegel dengan metode dialektika tentang pemerintahan negara bahwa : negara penjelmaan dari ide, rakyat ada demi negara agar ide kesusilaan, negara mempunyai hukum tertinggi terhadap negara bagi kebahagiaan rakyat.
ETIKA BAGIAN FILSAFAT
Filsafat : alam berpikir = alam pikiranBerfilsafat : berpikir mendalam dgn sungguh
Semua manusia adalah filosofFilosof : orang yang hanya memikirkan dgn
sungguh-sungguh dan mendalam ttg hakekat segala sesuatu
FILSAFAT PEMERINTAHAN
Pemikiran mengenai kebenaran yang dilakukan pemerintah dalam kehidupan bernegara.
Aparat pemerintah: memikirkan—menentukan dan memilih bentuk/pola kehidupan bernegara (ajaran bernegara)
PENGERTIAN
Etika -- bahasa Yunani: Ethos = kebiasaan atau watak.
bahasa Perancis: etiquette = etiket berarti kebiasaan atau
cara bergaul, berprilaku yang baik.
Etika lebih merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan, pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu, pandangannya, seseorang dapat menilai apakah etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk.
Akal sehat = Right dan Good
Etika Pemerintahan
Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan
yang berhubungan dengan hakikat manusia
Selalu terkait dengan pertanyaan: Apakah yang sebaiknya (sesuatu yang baik dan
benar) yang saya lakukan?
Etika Pemerintahan
Membahas keutamaan yang harus dilaksanakan oleh pejabat
Merealisasikan nilai-nilai: * nilai kelembagaan (constitutional values)* nilai pemerintahan (regime values)
Membahas masalah utama dalam pelaksanaan kekuasaan* Masalah korupsi* Masalah kolusi* dll
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN SEHAT ( GOOD GOVERNANCE )
Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional ); Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan
administrasinya ( legitimate ) Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan
masyarakat ( public, private and society sector ) Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip-prinsip
pemerintahan yaitu : 1. Prinsip Penegakkan Hukum, 2. Akuntabilitas, 3. Demokratis, 4. Responsif, 5. Efektif dan Efisensi, 6. Kepentingan Umum, 7. Keterbukaan, 8. Kepemimpinan Visoner dan 9. Rencana Strategis 10. Dsb Pemerintahan yang menguatkan fungsi : kebijakan publik
(Public Policy ), pelayanan publik ( Public Service ), otonomi daerah ( Local Authonomy ), pembangunan (Development ), pemberdayaan masyarakat ( Social Empowering ) dan privatisasi ( Privatization )
PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
1. Supremasi Hukum ( Suprmacy of Law )2. Persamaan dalam hukum ( Eguality before the Law)3. Asas Legalitas ( Due Process of Law );4. Pembatasan Kekasaan ;5. Organ-organ pemerintahan yng independen;6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;7. Peradilan Tata Usaha Negara(Constitutional Court );8. Peradilan Tata Negara;9. Perlindungan Hak asasi Manusia;10. Bersifat Demokratis ( Democratische Rechtsaats )11. Berfungsi sarana mewujudkan tujuan bernegara
(welfare Rechtstaat) 12. Transparansi dan Kontrol Sosial
LANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN INDONESIA
Falsafah Pancasila dan Konstitusi/UUD 1945 Negara RI;
TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( LN No. 169 dan Tambahan LN No. 3090 );
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
PP No. 60 tentnag Disiplin Pegawai Negeri .
ETIKA DALAM FUNGSI PEMERINTAHAN
Etika Dalam Proses Kebijakan Publik ( Public Policy Etic )
Etika dalam Pelayanan Punblik ( Public Service Etic )
Etika dalam Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Pemerintahan ( Rule and administer institutional etic ) ;
Etika dalam Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat ( Guide and social empowering etic );
Etika dalam Kemitraan anatar pemerintahan, pemerintah dengan swasta, dan dengan masyarakat ( Partnership governmental, private and sosiety etic ) ;
dsb
HUBUNGAN SINERGI STRATA BIROKRASI
DALAM ETIKA PEMERINTAHAN
BIROKRASIPEMERINTAH
PUSAT
BIROKRASIPEMERINTAH
PROVINSI
BIROKRASI PEMERINTAH
KAB/KOTA
BIMBINGANPEMBINAAN,
PERENCANAAN,FASILITASI,
KOORDINASI, DIKLAT,
PENGENDALIAN,PENGAWASAN,
EVALUASIDLL
KECAMATANDAN
DESA/KEL
PATOLOGI ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN Patologi berupa hambatan atau penyakit dalam birokrasi pemerintahan
sifatnya politis, ekonomis, sosio-kultural, dan teknologikal. Patologi birokrasi dalam etika pemerintahan berupa : 1) Patologi akibat persepsi, perilaku dan gaya manajerial berupa :
penyalah- gunaan wewenang, statusquo, menerima sogok, takut perubahan dan
inovasi, sombong menghindari keritik, nopoteisme, arogan, tidak adil, paranoia,
otoriter, patronase, xenopobia dsb; 2) Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan berupa : puas diri,
tidakteliti, bertindak tanpa berpikir, counter produktif, tidak mau
berkembang/belajar, pasif, kurang prakarsa/inisiatif, tidak produktif, stagnasi dsb. 3) Patologi karena tindakan melanggar hukum berupa : markup,
menerima suap, tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb. 4) Patologi akibat keprilakukan berupa : kesewenangan, pemaksaan,
konspirasi, diskriminasi, tidak sopan, kerja legalistik, dramatisiasi, indisipliner,
inersia, tidak berkeprimanusiaan, negatifisme, kepentingan sendiri, non profesional,
vested interest, pemborosan dsb. 5) Patologi akibat sitasi internal berupa : tujuan dan sasaran tidak
efektif dan efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, eksstrosi/pemerasan,
pengangguran terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman, tidak adan kinerja,
miskomunikasi dan informasi, spoil sisten, oper personil dsb
FAKTOR DAN PENGARUH HAMBATAN ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN
PESEPSI,SIKAP DANPERILAKUINDIVIDU
BIROKRASI
PEMERINTAHAN
FAKTORFISILOGIS
FAKTORSOSIOLO-
GIS
FAKTORLINGKU-
NGAN
VISIDAN MISI
BIROKRASI
SISTEM, STRUKTUR,DAN KULTURBIROKRASI
FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN
MASYARAKAT
PENGARUH HAMBATAN ETIKA
BIROKRASI
Karakteristik Hambatan Birokrasi Pemerintahan Negara
Birokrasi yang Formalism, Nevotism and Coruption ( KKN ) bukan pada NSPM Intervensi Birokrasi Politik terhadap Birokrasi
Pemerintahan Orientasi kekuasaan (Powership ) bukan pada
Pelayanan Publik Sentralisasi Pemerintahan bukan desentralisasi Berorientasi pada produk ( output ) bukan pada
manfaat dan dampak Kesra ( benefit and infact ) Cenderung untuk Kepentingan Birokrasi ( kawan,
Partai, dan Golongan ) bukan kepentingan publik Organisasi yang besar dan birokratis tidak ramping
dan prefesional, fungsional dan proporsional Inefensiensi/pemborosan sumberdaya organisasi dan
birokrasi pemerintahan Dsb
PEMBAHARUAN PERILAKU ETIKA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
Redifinisi, reorientasi dan revitalisasi perilaku birokrasi politik dan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan negara, bangsa dan masyarakat.
Pembaharuan sistem kelembagaan pemerintahan yang berorientasi pada kinerja organisasi;
Pembaharuan manajemen pemerintahan yang memiliki kepemimpinan visoner dan akuntabilitas pemerintahan
Perilaku individu Aparatur birokrasi Pemerintahan pada standar berkualifikasi, kompetensi dan profesional dan berbudaya
PEMBAHARUAN KELEMBAGAAN BIROKRASI DALAM ETIKA PEMERINTAHAN
STRUKTUR KELEMBAGAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN BERBASIS KOMPETENSI
FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN ( Kebijakan, pelayanan, kemitraan, kerjasama, pemberdayaan dsb )
PROSES BIROKRASI PEMERINTAHAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGIS
PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAHAN BERORIENTASI NILAI, NORMA, ATURAN, ETIKA, MORAL, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA BIROKRASI
KOMPETENSI PERILAKU INDIVIDU BIROKRASI
PEMERINTAHAN Kualifikasi, Kompetensi Profesionalisme Proporsionalisme dsb
Cariersystem
Pendidikan formal, informal
dan non formal
SDMAPARATUR
SISTEM,STRUKTUR
DAN KULTURORGANISASIPEMERINTA-
HAN
SAMPAI JUMPA