06/06/22 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 1 ETIKA ADMINISTRASI (6 KALI PERTEMUAN, 12 SESI) Oleh : Dr. Ir. DODDY HERMIYONO, DEA SUMBER SUMBER : : 1.Ali Rokhman, Etika Administrasi Publik. 2.Charles B. Fleddermann. 2006. Etika Enjiniring. Edisi Kedua. Jakarta: Terjemahan olh Penerbit Erlangga. 3.Eman Suherman. 2007. Etika Organisasi Pemerintahan. 4.Haryatmoko. 2011. Etika Publik, untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 5.Inu Kencana Syafiie, 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta. 6.Muhamad Mu’iz Raharjo, 2010. “Etika Birokrasi dan Etika Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik di Indonesia”, dalam: Jurnal Pamong Praja, Edisi 16 tahun 2010. 7.R.Rizal Isnanto. 2009. Buku Ajar Etika Profesi. Program Studi Sistem Komputer. Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
08/04/23 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 1
ETIKA ADMINISTRASI(6 KALI PERTEMUAN, 12 SESI)
Oleh : Dr. Ir. DODDY HERMIYONO, DEA
SUMBERSUMBER::1. Ali Rokhman, Etika Administrasi Publik.2. Charles B. Fleddermann. 2006. Etika Enjiniring. Edisi Kedua. Jakarta:
Terjemahan olh Penerbit Erlangga.3. Eman Suherman. 2007. Etika Organisasi Pemerintahan. 4. Haryatmoko. 2011. Etika Publik, untuk Integritas Pejabat Publik dan
Politisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.5. Inu Kencana Syafiie, 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka
Cipta.6. Muhamad Mu’iz Raharjo, 2010. “Etika Birokrasi dan Etika
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik di Indonesia”, dalam: Jurnal Pamong Praja, Edisi 16 tahun 2010.
7. R.Rizal Isnanto. 2009. Buku Ajar Etika Profesi. Program Studi Sistem Komputer. Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
a) S.P.Siagian (LAN, 2008): Proses kerjasama 2 org/lebih berdasar rasionalitas tertentu utk mencapai tujuan bersama
b) Sejalan dg Herbert A. Simonn, 1959: the activities of groups cooperating to accomplish common goals
c) Keban,”the public administration dictionary” : The process where decission making and policy are implemented
d) Leonard D. White, 1955: a process common to all groups efforts, public or private, civil or military
e) Prajudi Atmosudirdjo, 1982: eksistensi administrasi terkait dg organisasi. Jadi utk mengetahui ada administrasi dlm masy, hrs dicari dlm organisasi yg hidup
1) PENGERTIAN ADMINISTRASI, lanjutan:f) The Liang Gie: segenap rangkaian kegiatan penataan thd
pekerjaan pokok yg dilakukan oleh sekelompok org dlm kerja sama utk mencapai tujuan tertentu
g) Sondang P. Siagian, 1985: keseluruhan proses pelaksanaan dr keputusan yg telah diambil & yg dilakukan oleh 2/lebih org utk mencapai tujuan yg telah ditetntukan sebelumnya
h) Hadard Nawawi, 1990: kegiatan/rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia utk mencapai tujuan bersama yg telah ditetapkan
4) PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK:a) Adm publik = adm negara, bagian dr kegiatan pemrintahanb) LAN, 2008: Adm publik adlh Proses yg melibatkan banyak
orang dg berbagai keahlian & keterampilan merumuskan & mengimplementasikan kebijakan pemerintah
c) Chandler & plano, 1988: Adm publik adlh Proses dimana SD & personel publik dikoordinasikn utk memformulasi, mengimplentasi & mengelola kebijakan publik
c) Prajudi Atmosudirdjo, 1982: Adm publik adlh adminsitrasi dari negara sebagai organisasi & administrasi guna mencapai tujuan yg bersifat kenegaraan
d) Administrasi negara : segenap proses penyelenggaraan yg dilakukan oleh aparatur pemerintahan ntk mencapai tujuan kenegaraan
Sesi 3-4. etika administrasi
08/04/23 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 808/04/23 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 8
7) TUJUH ASAS UMUM PEMERINTAHAN, lanjutan:e) Asas Proporsionalitas: Asas mengutamakan keseimbangan
antara hak & kewajiban Penyelenggara Negara.f) Asas Profesionalitas ; Asas yg mengutamakan keahlian yg
berlandaskan kode etik & ketentuan peraturan per-UU-an g) Asas Akuntabilitas ; Asas yg menentukan bhw setiap
kegiatan & hasil akhir dari kebgiatan Penyelenggara Negara hrs dapat dipertanggung jawabkan kpd masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.
8) EMPAT ASAS ADMINISTRATOR PEMERINTAHAN: a) Persamaan (Equality): Suatu mutu pelayanan yg konsisten
hrs diberikan kpd semua pihak tanpa memandang ikatan politik maupun kedudukan.
8) EMPAT ASAS ADMINISTRATOR PEMERINTAHAN, lanjutan: b) Kepantasan (Equity): Dalam kelompok & dlm situasi
tertentu, perlu perlakuan sama. Utk golongan & situasi berlainan, mungkin diberikan perlakuan yg tidak sama.
c) Kesetiaan (Loyality): Perlu suatu kesadaran mengenai kesetiaan seorang pejabat kepada konstitusi, pemerintah, hukum, & kpd pimpinan, bawahan atau kolega yg seringkali menimbulkan persoalan besar.
d) Pertanggung jawaban (Responsability): Pejabat publik hrs siap memikul tanggung jawab ttg hal yg dilakukan, tdk boleh terjebak pd alasan hanya menjalankan perintah.
1) PENGERTIAN ETIKA ADMINISTRASI:a) Etika administrasi (Dennis Thomson): meliputi penerapan
asas-asas moral pada kelakuan para pejabat dalam organisasi-organisasi.
b) John Roh: Skandal Watergate, etika menjadi suatu industri yg tumbuh luas, bidang kegiatan yg melahirkan banyak pembicaraan, perbincangan, & penulisan.
c) Etika Administrasi (Chandler & Plano, The Public Administration Dictionary, 1982): Ethics is the rules or standards governing, the moral conduct of the members of an organization or management profession
b) Maladministrasi: kesalahan dalam praktek administrasi (lambannya birokrasi, rutinitas dan formalitas pelayanan)
c) Etika Administrasi Publik: menyorot nilai baik/buruk. Apakah pelayanan/prosedur administrasi publik dinilai baik/ buruk oleh masyarakat? Termasuk korupsi.
d) Kinerja dan Efektivitas: administrasi sebagai proses mencapai tujuan, cara mencapai tsb menjadi penting. Krn itu bagaimana cara kerja (kinerja) yg dijalankan apakah sudah baik sehingga tujuan dapat tercapai (efektif).
3) ETIKA PROFESI:e) Wignjosoebroto, 1999: manfaat kode etik profesi (built-in
mechanism) bagi organisasi profesi:i. menjaga martabat & kehormatan profesi, ii. melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan
maupun penyalah-gunaan kehlian4. PERAN ETIKA DALAM PROFESI:
a) Nilai etika dlm suatu profesi, kelompok tsb mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama, kode etik profesi menjadi pegangan para anggotanya.
b) Contoh perilaku menyimpang dari kode etik profesi: profesi hukum dikenal mafia peradilan; profesi dokter mendirikan klinik super spesialis di kawasan eksklusif, sehingga masyarakat miskin tdk bisa menjangkau
i. Kode: tanda/simbol berupa kata-kata/tulisan/benda yg disepakati utk maksud tertentu, mis utk menjamin suatu berita, perlu keputusan/kesepakatan suatu organisasi. Kode juga berarti kumpulan peraturan yg sistematis.
ii. Kode etik: norma atau azas yg diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.
iii. Kode etik hrs menjadi hasil Self Regulation (pengaturan diri) dari profesi. Kode etik tidak akan efektif kalau dibuat instansi pemerintah krn tidak dijiwai cita-cita & nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.
iv. Sanksi pelanggaran kode etik : Sanksi moral; Sanksi dikeluarkan dari organisasi
5) KODE ETIK PROFESI, lanjutan:b) TUJUAN KODE ETIK PROFESI:
i. Menjunjung tinggi martabat profesi.ii. Menjaga & memelihara kesejahteraan para anggota.iii. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.iv. Meningkatkan mutu profesi & organisasi profesi.v. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.vi. Mempunyai organisasi profesional kuat & terjalin erat.vii. Menentukan baku standarnya sendiri.
c) FUNGSI KODE ETIK PROFESI:i. Pedoman bagi setiap anggota profesi ttg prinsip
profesionalitas yg digariskan.ii. Sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi ybs.iii. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi
profesi ttg hubungan etika dlm keanggotaan profesi.
3) PENGERTIAN/DEFINISI PROFESIONALISME:a) Suatu tingkah laku, suatu tujuan atau suatu rangkaian
kualitas yg menandai & melukiskan corak suatu “profesi”. b) Profesionalisme mengandung pengertian menjalankan
suatu profesi untuk keuntungan atau sebagai sumber penghidupan.
4) DUA UNSUR PROFESIONALISME:a) Unsur keahlian: kecakapan teknik yg diperlukan utk
menjalankan pekerjaannyab) Unsur panggilan: kematangan etik, unsur akal & moral. c) Penguasaan teknik saja tdk membuat seseorang menjadi
“profesional”. Keduanya hrs menyatu, merupakan kebulatan unsur kepemimpinan. Jadi, profesionalisme tdk dpt dilepaskan dari masalah kepemimpinan dlm arti luas.
6) KOMPETENSI PROFESIONAL: a) Berbentuk: motivasi, sifat, konsep diri pribadi, attitude
atau nilai-nilai, pengetahuan yg dimiliki, keterampilan & berbagai sifat-sifat seseorang yg dpt diukur & menunjukkan perbedaan antara rata-rata dg superior.
b) Kompetensi (Tjerk Hooghiemstra, Hay group, The Netherlands dlm tulisannya “Integrated Management of Human Resources): Karakteristik pokok seseorang yg berhubungan dg unjuk kerja yg efektif atau superior pd jabatan tertentu.
c) Kompetensi (Lyle M. Spencer dlm bukunya “Competence at Work”): karakteristik pokok seseorang yg berhubungan dg atau menghasilkan unjuk kerja efektif & atau superior pd jabatan/situasi tertentu sesuai kriteria yg ditetapkan.
6) KOMPONEN KOMPETENSI PROFESIONAL, lanjutan:Konsep Jerman (dalam sistem ganda) menggunakan istilah kompetensi profesional (kualifikasi kunci), mencakup kumpulan beberapa kompetensi yang berbeda:a)Kompetensi Spesialis, kemampuan untuk :
i. Keterampilan dan pengetahuanii. Menggunakan perkakas & peralatan dg sempurnaiii. Mengorganisasikan dan menangani masalah
b)Kompetensi Metodik, kemampuan untuk :i. Mengumpulkan dan menganalisa informasiii. Mengevaluasi informasiiii. Orientasi tujuan kerjaiv. Bekerja secara sistematis
7) KARAKTERISTIK POKOK KOMPETENSI:a) Pengertian: kompetensi yg sangat mendalam & bagian
melekat pd pribadi seseorang & dpt menyesuaikan sikap pd berbagai kondisi atau tugas pd jabatan tertentu.
b) Karakteristik kompetensi : motiv, sikap, konsep diri (attitude, nilai/imaginasi diri), pengetahuan & ketrmpilan.
c) Kompetensi meliputi (ILO/ASPDEP, Seminar penyusunan Regional Model Competency Standards, Bangkok, 1999):i. Keterampilan melksanakan tugas individu (Task skill).ii. Keterampilan mengelola beberapa tugas berbeda dlm
pekerjaannya (Task management skill).iii. Keterampilan merespon hal-hal yg bukan pekerjaan
7) KARAKTERISTIK POKOK KOMPETENSI, lanjutan:c) Kompetensi meliputi, lanjutan:
iv. Keterampilan mnghadapi tanggung jawab & tuntutan lingk termasuk bekerja dg org lain & bekerja kelompok (Job/role environmet skill).
8) HUBUNGAN PROFESIONALISME & KOMPETENSI:a) Tjerk Hooghiemstra: Seorang profesional adalah mereka
yg sangat kompeten atau memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yg mendasari kinerjanya.
b) Kompetensi (Tjerk Hooghiemstra, Hay group, The Netherlands: Karakteristik pokok seseorang yg berhub dg unjuk kerja yg efektif atau superior pd jabatan tertentu.
d.d. ETIKA ADMINISTRASI PUBLIKETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) LATAR BELAKANG:
a) Teori administrasi publik klasik (Wilson, Weber, Gulick, Urwick) kurang memberi tempat pd pilihan moral (etika).
b) Kebutuhan moral administrator hanyalah keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien.
c) Administrator publik selain hrs efisien, hrs mndefinisikan kepentingan & barang publik & menentukan pilihan-pilihan kebijakan/tindakan secara bertanggungjawab.
2) ETIKA BIROKRASI: DEBAT H. FINER VS. C. FRIEDRICH:
a) Finer (1936): Utk menjamin birokrasi yg bertnggungjwb, perlu penegakan sistem kontrol melalui UU & peraturan yg dapat mendisiplinkan para pelanggar hukum.
2) ETIKA BIROKRASI: DEBAT FINER VS. FRIEDRICH, lnjtan:
b) Friedrich (1940): Birokrasi yg bertnggungjwb bisa ditegakkan dg menseleksi orang yg benar dg kriteria profesionalisme yg jelas, & mensosialisasikan ke dlm nilai-nilai pelayanan publik.
3) DUA INSTRUMEN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK:a) Dua instrumen etika publik: akuntabilitas & transparansi,
merupakan modalitas utk menjamin integritas para politisi & pejabat publik.
b) Integritas publik: keutamaan sosial yg hrs dilatih & dibiasakan dlm organisasi & pengabdian masyarakat
Sesi 3-4. etika administrasi
08/04/23 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 3708/04/23 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 37
4) BAGAIMANA MEMBANGUN ETIKA ADM PUBLIK?a) Pembentukan komisi etika:b) Transparansi dlm pengadaan barang/jasac) Pemberdayaan civil society : mendorong partisipasi masy
08/04/23 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 3808/04/23 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 38
6) DUA PILAR PEMBANGUNAN BUDAYA ETIKA:a) Peran pemimpin dg kompetensi komunikasinyab) Integrasi infrastruktur etika ke dalam manajemen
pelayanan publik7) KEMAMPUAN PEMIMPIN GUNA MEMBANGUN
BUDAYA ETIKA:a) Kemampuan pemimpin membangun konsensus moral di
dlm lembagab) Kemampuan mendengarkan & mewngkomunikasikan
kepentingan, dukungan, empati ke semua pihakc) Kemampuan sosialisasi visi morald) Kemampuan presentasi gagasan ke semua pihake) Kemampuan mengenali & mencari solusi thd hambatan