Ekspose Workshop Shbj 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam Bab III tentang Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pasal 7 yang menyatakan :

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Perencanaan Kebutuhan berpedoman pada standarisasi sarana/prasarana kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud diatas , dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagaimana dimakdsud diatas, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan APBD.

Peraturan Daerah Provinsi Banten No.17 tahun 2008 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah , dalam Bab III tentang Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran dan Pasal 13, 14 dan 15 yang menyatakan :

Pembantu Pengelola bersama pengguna membahas Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan atau Pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagaimana dimaksud diatas , berpedoman pada Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan Standarisasi Harga.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagaimana dimaksud diatas merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan RAPBD.

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja dan Standarisasi Harga dimaksud diatas diatur lebih lanjut oleh Keputusan Gubernur.

Untuk pengendalian dalam penganggaran pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Banten

Untuk Kesepakatan dalam penetapan keuntungan yang akan diperoleh dalam patokan standar harga sebagai pedoman penyusunan anggaran dengan rumus :

Dalam menentukan besarnya keuntungan harus ada kesepakatan tim

Untuk keseragaman dalam penentuan standarisasi harga barang di lingkungan Provinsi Banten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Banten.

Setiap pengadaan barang harus berdasarkan harga satuan yang berlaku pada saat/ pengadaan dilaksanakan (Survey Lapangan ) dengan tidak melampaui standar harga yang telah ditetapkan dengan keputusan Gubernur Banten serta negoisasi kembali secara professional dalam rangka mewujudkan azas efisiensi dan akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dalam pelaksanaan pengadaan barang, ternyata terdapat kenaikan harga yang melebihi harga standar serta terdapat barang-barang yang harganya belum tercantum dalam standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Banten, maka penetapan harga barang tersebut disesuaikan dengan hasil survey lapangan, kemudian dilaporkan kepada Gubernur

HARGA DASAR + KEUNTUNGAN YANG WAJAR

HARGA DASAR : PRICE LIST

Buku Standarisasi Harga target penyelesaian pada awal bulan Mei/Juni 2014 yang didukung oleh Surat Keputusan Gubernur Banten dan disebarluaskan kepada seluruh SKPD dilingkungan Provinsi Banten yang akan dijadikan sebagai acuan untuk menyusun RDKBMD dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2015.

A. PERSIAPAN

B. PELAKSANAAN

RAPAT KOORDINASI SEBAGAI BENTUK PERSIAPAN AWAL ANTARA PIHAK PELAKSANA DENGAN TIM PENYUSUN.

PENYUSUNAN BUKU STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA UNTUK :

Buku Daftar Barang Pakai Habis,

Daftar Barang Inventaris, :

Daftar Jasa Tenaga Kerja Dan Satuan Analisa Belanja,

RAPAT PEMBAHASAN DAN PEMERIKSAAN BUKU STANDARISASI HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI

BANTEN TA. 2014 OLEH TIM TEKNIS PEMERIKSA PENYUSUNAN BUKU STANDARISASI HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013 DAN SETIAP PEMBAHASAN DICATAT OLEH NOTULEN KEDUA BELAH PIHAK SEBAGAI BENTUK BAHAN PENYEMPURNAAN.

PEMBAHASAN DIMAKSUD DILAKUKAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN INTERNAL TIM TEKNIS MAUPUN ATAS PRODUK PELAPORAN PIHAK PELAKSANA (KONSULTAN) ANTARA LAIN : PEMBAHASAN LAPORAN AWAL, LAPORAN ANTARA, DAN LAPORAN AKHIR SERTA EXECUTIVE SUMMARY.

KONSINYERING PEMBAHASAN STANDARISASI HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TA. 2014

ANTARA PIHAK PELAKSANA PEKERJAAN DENGAN TIM PENYUSUN SEBAGAI TANDA/BENTUK TAHAP FINALISASI PENYUSUNAN.

KOREKSI DAN REVISI BUKU STANDARISASI HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TA 2014 OLEH PIHAK PELAKSANA PEKERJAAN HASIL KONSINYERING DAN SETERUSNYA DISAMPAIKAN/DILAPORKAN KEMBALI HASILNYA KEPADA TIM UNTUK DIUSULKAN PENETAPANNYA.

PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN MENGENAI STANDARISASI HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TA 2013 SETELAH ADANYA PERBAIKAN PRINSIP ATAS KOREKSI YANG MASUK.

C. EVALUASI

EVALUASI ADALAH EVALUASI INTERNAL REGULER PENGELOLA KEGIATAN DAN SETIAP KALI PELAKSANAAN EVALUASI DITUANGKAN DALAM BENTUK NOTULENSI SEBAGAI BENTUK LAPORAN.

D. RENCANA DISTRIBUSI BUKU

KEBUTUHAN BARANG DAN JASA SKPD

KEBUTUHAN UMUM

KEBUTUHAN INTERNAL SKPD

KEBUTUHAN TERKAIT SKPD

LAIN

FORMAT ISIAN UNTUK SKPD

FORMAT ISIAN KEBUTUHAN

UMUM

FORMAT ISIAN KEBUTUHAN

INTERNAL SKPD

FORMAT ISIAN KEBUTUHAN SKPD

LAIN

PENYERAHAN DATA KE BIRO EKBANG

PENGOLAHAN DATA OLEH KONSULTAN

EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN

NASKAH PERATURAN /KEPUTUSAN GUBERNUR

KEBUTUHAN BARANG DAN JASA

1.BARANG DAN JASA YANG PERNAH

DIBUTUHKAN SEBELUMNYA

2.BARANG DAN JASA YANG KAN

DIAJUKAN/DIBUTUHKAN TAHUN

2015

No KELOMPOK BARANG/JASA

KOMPONEN SUB.KOMPONEN

1. BARANG PAKAI HABIS

Alat Tulis Kantor (ATK)

Alat Perlengkapan Kantor (APK)

Barang Cetakan

Peralatan sistem informasi

Peralatan Elektronik

2.

BARANG INVENTARIS

BIDANG PEKERJAAN UMUM

Bahan Bangunan

Mechnical & Electrical

Peralatan Pertukangan dan Pelatihan Kerja

Peralatan Survey dan Pengukuran

BIDANG HUT-BUN-TAN-KAN, KESEHATAN DAN LAINNYA

Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan

Alat dan Sarana Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan

Obat-obatan

Alat Kesehatan dan Kedokteran

3. KATEGORI LAIN-LAIN

Pakaian Pakaian Dinas, Seragam Olah Raga, Seragam Sekolah, Atribut

Alat Studio Visual, Video dan Film

Perlengkapan Olah Raga Cabang-cabang Olahraga

Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan

Bahan Kimia dan Peralatan Laboratorium

Bahan, Peralatan dan Media Pengujian Kelautan

Spare Part, Ban dan Oli

Harga Sewa Kendaraan, Mechanik elektrikal dan alat berat.

Biaya Pubilaksi Media Media Cetak & Elektronik

Biaya Perawatan Gedung Pemeliharaan& Perbaikan

4. JASA KONSULTANSI

Petunjuk Penyusunan RAB Jasa Konsultansi

Biaya langsung personil dan non personil

Remunerasi Tenaga Ahli

Upah Tenaga Kerja

Biaya Perencanaan Studi AMDAL

Biaya Pemetaan / Foto Udara

A. Harga untuk bidang kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan tanpa PPn 10%.

B. Harga untuk barang-barang yang ada pada bidang pekerjaan Umum (material bangunan dan mechanical electrical), hanya ditambah faktor inflansi

C. Hasil sample diperoleh data-data terpilih sebagai Basic Price tertinggi dan dalam perhitungan standarisasi harga barang/jasa dengan menambahkan:

Inflansi sebesar 5,75 % (berdasarkan Index Inflasi BI)

Prediksi Akhir Tahun 2013

Pajak 10% (sepuluh persen)

Keuntungan 10% (sepuluh persen)