-
PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK USAHA PELEPASAN KAWASAN HUTAN
UNTUK USAHA DIBIDANG PERKEBUNAN MASALAH DAN DIBIDANG PERKEBUNAN
MASALAH DAN
PENYELESAIANNYAPENYELESAIANNYA
DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAMBIDINAS KEHUTANAN PROPINSI JAMBI
JAMBI, 12 AGUSTUS 2008
-
I. PENGERTIAN-PENGERTIAN
1. Hutan : adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan
berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan
2. Kawasan Hutan : adalah wilayah tertentu yang ditunjukdan atau
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dapat dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap
3. Hutan Negara: adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak
dibebani hak atas tanah
4. Hutan Hak: adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani
hak atas tanah
-
5. Pengukuhan Kawasan Hutan : adalah rangkaian 5. Pengukuhan
Kawasan Hutan : adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan
batas, pemetaan kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan
penetapan kawasan hutan dengan tujuan dan penetapan kawasan hutan
dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas untuk
memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas
kawasan hutanstatus, letak, batas dan luas kawasan hutan
6. Penataan Batas : adalah kegiatan yang meliputi proyeksi
batas, pemancangan patok batas, pengumuman , inventarisasi dan
penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas,
pengukuran, dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata
Batas
-
7. Penetapan Kawasan Hutan : adalah suatu penegasan tentang
kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan
menjadi kawasan hutan tetap
8. Penatagunaan Kawasan Hutan : adalah rangkaian kegiatan dalam
rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan
-
9. Pelepasan Kawasan Hutan : adalah mengubah sebagian peruntukan
kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar sektor kehutanan
-
a. Pasal 5 (1) : Semua hutan dalam wilayah RepublikIndonesia,
termasuk kekayaan alam yang terkandungdi dalamnya dikuasai oleh
Negara.
b. Pasal 7 (2) : Penetapan Kawasan Hutan dilakukan oleh Menteri
dengan memperhatikan Rencana Penggunaan Tanah yang ditentukan oleh
Pemerintah
2. Pada kurun waktu inilah lahir peta Tata Guna Hutan
Kesepakatan (TGHK)
II. SEJARAH PEMETAAN KAWASAN HUTAN
1. Dasar hukum yang dipakai adalah UU Pokok Kehutanan No 5 Tahun
1967
A. Periode Sebelum Tahun 1980
3. Di Propinsi Jambi peta TGHK telah disyahkan pada tahun
1987
-
B. Periode Tahun 1980 - 1992
1.Pada kurun waktu ini masuklah usulan-usulan penyempurnaan TGHK
melalui Peta Budidaya Pertanian
2.Dasar hukum yang diacu adalah UU No 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang
3.Nafas dari Undang-undang ini adalah menampung aspirasi
pemakaian lahan untuk kepentingan Non Kehutanan
-
C. Periode 1992 - 1995
1. Terjadi kesepakatan antara Departemen Kehutanan dengan
Departemen Dalam Negeri untuk memadu serasikan antara peta TGHK
dengan peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilaya)
2. Di Propinsi hasil paduserasi tersebut telah ditangkan dalam
Perda Nomor 9 Tahun 1993. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah hasil
paduserasi antara TGHK dengan peta Budidaya Non Kehutanan
00 00 00 00
< 1980< 1980 19801980 19921992 19951995
*) Hutan *) Hutan diregistrasidiregistrasi
TGHKTGHK RTRWRTRW Paduserasi Paduserasi TGHK Dg TGHK Dg
RTRWRTRW
*) Jaman *) Jaman BelandaBelanda
UU Pokok UU Pokok Kehutanan No. Kehutanan No. 5 / 19675 /
1967
UU 24/92 Ttg UU 24/92 Ttg Penataan Penataan RuangRuang
*) Perda *) Perda PropinsiPropinsi
-
III. KEADAAN KAWASAN HUTAN DI PROPINSI JAMBI
1. Luas kawasan hutan tetap di Propinsi Jambi berdasarkan SK
Menhut Nomor 421 jo SK Gubernur Nomor 108 Tahun 1999 seluas
2.179.440 Ha, dengan rincian :
.Hutan Produksi Terbatas : 340.700 Ha 0,59 %
.Hutan Produksi Tetap : 938.000 Ha 18,39 %
.Hutan Lindung : 191.130 Ha 3,75 %
.Hutan Suaka Alam : 30.400 Ha 0,59 %
.Hutan Pelestarian Alam : 648.720 Ha 12,72 %
.Hutan Produksi Pola Partisipasi : 30.490 Ha 0,60
%Masyarakat.
-
I. SALDO AWAL (dasar SK MENHUTBUN No 421/Kpts-II/ 1999 tanggal
15 Juli 1999) cq. PERDA RTRWP Provinsi Jambi No 9 tahun 1993
tanggal 27 Desember 1993
II. IN ( APL menjadi Kawasan Hutan)
Saldo ( I + II )
III. Out (Pelepasan dan Review RTRWP)a. Pelepasan Kotalub.
Review RTRWP
Jumlah III (Out)
IV. Saldo s/d 1 Oktober 2005
( II - III = IV )
Jumlah
:
:
:
::
:
2.179.440 Ha
49.936 Ha______________ (+)
2.229.376 Ha
4.200 Ha98.577 Ha
_______________ (+)102.277 Ha
2.229.376 Ha
102.277 Ha______________ (-)
2.127.099 Ha
LUAS KAWASAN HUTAN BERDASARKAN TGHK TAHUN 1987 2.947.200 HA
-
Kesimpulan :
1. Kawasan Hutan berkurang (out) : 52.841 Ha
( III II ) x 100 % : 52.841 Ha___________ x 100 %2.179.440
Ha
= 2,4 % (Kurun waktu 1993 s/d 2005/ 12 Tahun)
2. Saldo tersebut dengan asumsi, Review RTRWP disetujui
keseluruhan ( 98.577 Ha ) oleh Departemen Kehutanan.
3. Luas Kawasan Hutan saat ini di Propinsi Jambi 2.127.099 Ha =
41 % dari Luas Daratan.
-
Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau
kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan
Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang
dengan hutan, serta mengatur perbuatan -perbuatan hukum mengenai
hutan
1). Sesuai Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4
bahwa semua hutan di dalam wilayah RI teramsuk kekayaan yang
terkandung di dalamnya di kuasa oleh Negara untuk sebesar-besar
kemakmuran Penguasaan hutan oleh Negara tersebut memberi wewenang
kepada pemerintah (Menteri Kehutanan) untuk :
IV. DASAR HUKUM
-
Kawasan hutan sesuai fungsinya :
1. Di dalam Areal Budidaya Kehutanan (HP, HPT, HL, dll)
2. Di luar Areal Budidaya Kehutanan (APL dalam HPH)
Kawasan hutan Secara Hukum kenyataannya :
1. Bisa berupa Hutan
2. Bisa tidak berhutan
Kawasan hutan menurut kewenangannya masih merupakan kewenangan
pemerintah pusat (Menteri Kehutanan ), sehingga tidak seorangpun
berhak menerbitkan ijin dalam kawasan hutan
-
2. Pelepasan Kawasan Hutan
SK Menhut Nomor : 146/Kpts-II/2003; Jo Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2005
Luas Optimum pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan untuk
semua komuditas 10.000 Ha
Luas maksimum pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan semua
komuditas untuk perkebunan besar 1 (satu) provinsi 20.000 Ha
Bagi pemohon yang telah memiliki HGU atau hak lainnya seluas
20.000 Ha atau lebih di provinsi yang bersangkutan tidak
diberikanlagi pelepasan kawasan hutan
a. Luas
-
b. Batas Waktu :
Pemegang persetujuan pencadangan dalam waktu 6 bulan sejak
keputusan diterbitkan tidak melaksanakan penataan batas dan
persiapan baik fisik maupun adminsitrasif, persetujuan pencadangan
dapat dibatalkan
Kepada pemegang persetujuan pencadangan diberikan peringatan 3
kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 hari kerja (oleh
Baplan)
Setelah 3 kali berturut-turut tidak dapat menyelesaikan
kewajiban maka pencadangan dibatalkan (oleh Menteri Kehutanan)
Bila dalam masa pemberian peringatan dapat menyelesaikan
kewajiban maka persetujuan pencadangan diproses lebih lanjut
Kawasan hutan yang persetujuan pencadangannya dibatalkan tetap
merupakan kawasan hutan
-
Pemegang SK Pelepasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dapat
dibatalkan apabila :
Tidak memanfaatkan kawasan hutan yang dilepaskan tersebut untuk
usaha perkebunan
Tidak melaksanakan kegiatan perkebunan sesuai dengan Proyek
Proposal yang telah disetujui Dinas Teknis dibidang perkebunan
Tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha Sebelum dicabut,
Kepada pemegang SK pelepasan diberikan
peringatan 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 hari
kerja (oleh Baplan)
Bila dalam masa pemberian peringatan dapat menyelesaikan
kewajiban maka pemberian peringatan berikutnya dapat dihentikan
untuk dilakukan evaluasi
Kawasan hutan yang sudah dilepas dan belum dibebani HGU masih
menjadi wewenang dan pengawasan Dephut
-
c. Kewajiban-kewajiban
Membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan
mengalihkan arealnya kepada pihak lain
Melaksanakan penataan batas dalam waktu 6 bulan
Melaksanakan pembangunan kebun
Menyelesaikan HGU
Menyampaikan laporan perkembangan kebunnya setiap 6 bulan
sekali
d. Sanksi
Apabila kewajiban-kewajiban tidak dilaksanakan Surat Ijin
Persetujuan / SK Pelepasan dicabut Oleh Menteri Kehutanan,
kewenangan areal tetap ada pada Departemen Kehutanan
-
IV. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI
1.Tantangan yang dihadapi oleh Kehutanan saat ini adalah :
Masalah Tenurial / Perambahan Kawasan Hutan
-
2. MASALAH TENURIAL2. MASALAH TENURIAL
1,3 Juta Ha. Pencadangan Lahan untuk 1,3 Juta Ha. Pencadangan
Lahan untuk perkebunan besar di Propinsi Jambiperkebunan besar di
Propinsi Jambi 300.000 Ha. Realisasi pembangunan perkebunan 300.000
Ha. Realisasi pembangunan perkebunan
besarbesar Realitas adanya penguasaan / okupasi lahan oleh
Realitas adanya penguasaan / okupasi lahan oleh
masyarakat (masyarakat (occupantoccupant)) Landscape Landscape /
bentang alam Propinsi Jambi kurang / bentang alam Propinsi Jambi
kurang
produktifproduktif Sumber Daya Alam Hutan tidak bisa diandalkan
lagi Sumber Daya Alam Hutan tidak bisa diandalkan lagi
dari aspek ekonomi, perlu dipertahankan untuk dari aspek
ekonomi, perlu dipertahankan untuk kepentingan aspek ekologi dan
aspek sosial.kepentingan aspek ekologi dan aspek sosial.
-
3. MASALAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN
a. Luas Kawasan hutan yang sudah dilepaskan s/d saat ini
354,627.98 Ha
b. Realisasi pembangunan kebun s/d saat ini baru seluas
122.482,56 Ha
c. Pemilik ijin pelepasan tidak melaporkan realisasi pembangunan
kebunnya
d. Letak/posisi realisasi pembangunan kebun belum dapat
diketahui apakah sesuai dengan posisi ijin pelepasan
-
KAWASAN HUTAN YANG TELAH MENDAPAT SK PELEPASAN DARI MENTERI
KEHUTANAN DI PROPINSI JAMBI
NAMA PERUSAHAAN/ IZIN IZIN PELEPASAN LUAS
NO LOKASI (KABUPATEN)/ LOKASI BPN KAWASAN HUTAN (HA)
LUAS (Ha)
1 2 3 4 5
1. PTP VI. Durian Luncuk I - 353/Kpts-II1987 20,172.63
Batanghari 2 Nop 1987
2. PTP IV. Durian Luncuk II 266/Kpts-II/90 3,601.00
Sarko 18 Mei 1990
3. PTP. IV Sungai Bahar247 tahun 1983 No. 268/KPTS/VII/88
17,157.50
Batanghari 30 Juni 1993 21-3-1988
418/Kpts-II/1990 32,842,50
13 Agust 1990
-
1 2 3 4 54. PT. Jamika Raya 188.53 263 th 85 720/Kpts-II/1989
18,295.00
Bungo Tebo 1 Juni 1985 24 Nop 1989
602/Kpts-II/1995 950.00
2 Nopember 1995
5. PT. Agrindo Panca Tunggal 133 tahun 1987 No. 82/KPTS-II/89
1,934.00
Sarko 27 April 1987 11-2-1989
6. PT. Bahari Gembira Ria 188/44/398 th 86 73/Kpts-II/1996
14,394.40
Batanghari 26 Agustus 1986 27 Februari 1996
7. PT. Dasa Anugrah Sejati 77 tahun 1988 No. 266/Kpts-II/90
10,200.00
Tanjung Jabung 18 Mei 1990
8. PT. Agrowiyana I 348 tahun 1984 111/Kpts-II/1991
13,694.00
27 Des 1984 21 Pebruari 1991
9. PT. Agrowiyana II 681/Kpts-II/1995 1,050.00
Tungkal Ulu 26 Desember 1995
Tebing Tinggi
-
1 2 3 4 510. PT. Inti Indosawit Subur 242 tahun 1987
494/Kpts-II/1991 26,856.00
Batanghari 19 Juni 1987 4 September 1991
Tanjung Jabung
11. PT. Borneo Karya Cipta 349 tahun 1983 918/Kpts-II/1991
1,000.00
Sungai Gelam 15 Sep 1983 17Desember 1991
12. PT. Kresna Duta Agrindo 494 tahun 1988 634/Kpts-II/1993
2,900.00
S. Pelakar, 11 Des 1988 4 September 1993
Sarko
13. PT. Kresna Duta Agrindo II, III 319/Kpts-II/96 5,017.00
S. Pelakar, 26 Juni 1996
Sarko 249/Kpts-II/99 3,448.00
27 April 1999
14. PT. Bangun Desa Utama 188.4/599 th 85 667/Kpts-II/1992
27,675.00
Batanghari 3 Desember 1985 3 Juli 1992
15. PT. Sawit Jambi Lestari 58 tahun 1988 666/Kpts-II/1992
11,700.00
Batanghari 3 Maret 1988 3 September 1992
-
1 2 3 4 516. PT. Aneka Pura Multi Kerta 351 tahun 1988
174/Kpts-II/1993 500.00
Tanjung Jabung 22 Agust 1988 27 Pebruari 1993
17. PT. Brahma Bina Bakti 101 th 1990 125/Kpts-II/1993
6,220.00
Batanghari 31 Maret 1990 27 Pebruari 1993
18. PT. Bukit Kausar No. 347 Th 1989 175/Kpts-II/1993
1,000.00
Tanjung Jabung 27 Juli 1989 27 Pebruari 1993
443/Kpts-II/1999 5,575.00
689/Kpts-II/1997 5,720.25
19. PT. Rigunas Agri Utama 90 tahun 1989 771/Kpts-II/1993
22,710.00
Bungo Tebo 5 Maret 1989 18 Nopember 199320. PT. Sari Aditya Loka
23 Tahun 1992 312/Kpts-II/1994 6,141.00
Sarko 23 Januari 1992 18 Juli 1994
332 Tahun 1991
8 Agustus 1991
-
1 2 3 4 521. PT. Jambi Agro Wijaya 320 Tahun 1991
474/Kpts-II/1994 11,740.00
Sarko 29 Juli 1991 14 Oktober 1994 -
22. PT.Trimitra lestari 449 Tahun 1992 396/Kpts-II/1995
5,403.00
Tanjab 11 Nopem. 1992 01 Agustus 1995
23. PT. Sawit Desa Makmur 146 tahun 1989 412/Kpts-II/1995
14,050.00
Batanghari 15 April 1988 08 Agustus 1995
24. PT. Eramitra Agro Lestari 321 Th 1991 308/Kpts-II/96
10,310.00
Sarko 29 Juli 1991 24 JUNI 1996
25. Tanah Kas Desa Pemda I 344 Tahun 1991 40/Kpts/Kwl-I/1996
97.00
Bungo Tebo 15 Agustus 1991 6 maret 1996
26. Tanah Kas Desa Pemda II 217 Tahun 1991 20.I/Kpts/Kwl-I/96
99.00
Bungo Tebo 27 Mei 1991 5 Februari 1996
27. PT. Rudi Agung Laksana 523 Th 1989 769/Kpts-II/1996
4,240.00
Tanjab, Batanghari 9-12-1989 17 Desember 1996
28. PT. Gatra Kembang Paseban 73 Th 1994 645/Kpts-II/1996
1,044.00
Batanghari 1-4-1994 13 April 1996
-
1 2 3 4 529. PT. Agrotame Sumindo Abadi 236 Th 1992
309/Kpts-II/1996 500.00
Batanghari 18-7-1992 24 Juli 1996
30. PT. Petaling Bunga Gading 360 Th 1988 440/Kpts-II/1996
370.00
Batanghari27 Agustus 1988 16 Agustus 1996
31. PT. Wirakarya Sakti311 Tahun 1991 682/Kpts-II/1995
1,200.00
23 Juli 1991 26 Desember 19995
32. PT. Kumala Jaya Perkasa/303 Tahun 1990 226/Kpts-II/1997
500.00
Tanjung Jabung 5 Maret 1990 1 Mei 1997
33. PT. Bukit Barisan Indah Prima 72 tahun 1988 505/Kpts-II/1997
3,214.00
Batanghari 17 Maret 1988 8 September 1997
Tanjung Jabung
34. PT. Sad Mitra Wisaya 411 tahun 1988 287/Kpts-II/1997
4,900.00
Bungo Tebo10 Oktober 1988 26 Mei 1997
-
1 2 3 4 5
35. PT. Kaswari Unggul 06 Tahun 1995 448/Kpts-II/1999
12,553.40
Tanjung Jabung 4 Mei 1995 17 Juni 1999
36 PT. Pedamaran Indah - 590/Kpts-II/1999 7,562.00
Bungo Tebo 2 Agustus 1999
37 PT. Mendahara Agrojaya 25 Tahun 1994 954/Kpts-II/1999
5,860.00
10 Pebruari 1994 14 Oktober 1999
38 PT. Ratna Seruni 355/Kpts-II/1999 464.70
14 Oktober 1999
39 PT. Secona Persada 705/Kpts-II/1999 6.430.00
15 September 1999
577/Kpts-II/1999 3.383.00
27 Juli 1999
Jumlah 354,627.98
Keterangan : PT. Pedamaran seluas 7.562 dan PT. Gatra 1.040 Ha
telah dicabut oleh Menhut
-
VI SANKSI HUKUM
Pelanggaran mengenai Kawasan Hutan telah diatur dalam UU 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan
Pasal 50 ayat 3 : Setiap orang dilarang
a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan
hutan secara tidak sah
b. Merambah kawasan hutan
c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius
atau jarak s/d 500 m dari tepi waduk atau danau, 200 m dari tepi
mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 m dari kiri
kanan tepi sungai, 50 m dari kanan kiri anak sungai, 2 kali
kedalaman jurang di tepi jurang, 130 kali selisih pasang tertinggi
dan pasang terendah dari tepi pantai
-
d. Membakar hutan
e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di
dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang
berwenang
f. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak
dilengkapi brersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan
Sanksi Hukum :Pasal 78 :
1. Ayat 2 : melanggar butir a, b, c, e dan f diancam dengan
pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000
2. Ayat 3: melanggar butir d, diancam dengan pidana paling lama
15 Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000
-
VII. SARAN TINDAK LANJUT
1. Melakukan Evaluasi (data dan fisik lapangan) mengenai
perkembangan pembangunan kebun pada kawasan hutan yang sudah
dilepaskan bersama instansi terkait
2. Menghimpun permasalahan riel di lapangan
3. Mencabut perusahaan yang menelantarkan lahannya
4. Mencari investor baru yang berminat dan bersungguh-sungguh
mau menginvestasikan modalnya di Provinsi Jambi