EKSISTENSI DAN INDEPENDENSI BADAN ANTIKORUPSILegislatif dan Korporasi yang Tidak Transparan 39 Dari 100 perusahaan Terbesar Indonesia yang melarang Pemberian Donasi Politik (TRAC 100

Dadang Trisasongko II Sekretaris Jendral

Pengawasan oleh Masyarakat Sipil terhadap Pelaksanaan Komitmen Multilateral Indonesia di Bidang Antikorupsi

( UNCAC dan The Jakarta Principles)

EKSISTENSI DAN INDEPENDENSI

BADAN ANTIKORUPSI Paparan di KPK RI, Jakarta, 10 Desember2019

TRANSPARENCY INTERNATIONAL DAN UNCAC 1

UNCAC SEBAGAI COMMON PLATFORM DALAM PERANG MELAWAN KORUPSI

Sumber : UNODC

Transparency International (TI) adalah gerakan masyarakat sipil global menentang korupsi. Kantor kami ada di lebih dari 100 negara. Untuk memantau pelaksanaan UNCAC, TI menginisiasi pembentukan UNCAC CIVIL SOCIETY COALITION (2006) yang beranggotakan lebih 350 organisasi masyarakat sipil, baik organisasi internasional, regional maupun nasional.

Gap Analysis UNCAC-Hukum Nasional (oleh KPK, 2006) Rekomendasi gap analysis dikembangkan menjadi Kebijakan Nasional Anti Korupsi (RANPK dan Stranas PK, 2006 - sekarang)

INDEPENDENT REPORT IMPLEMENTASI UNCAC INDONESIA , 2008 . Disusun dan dipublikasikan oleh Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Laporan ini dipaparkan di Public Forum yg diselengarakan oleh Koalisi oganisasi masyarakat sipil (Pre-event COSP II di Bali, 2008)

Memromosikan bisnis yang berintegritas untuk mencegah korupsi sektor swasta.

2 KPK DI TENGAH PUSARAN KORUPSI POLITIK

INDONESIA SCORE : 38/100 RANK : 89/180

TRACE BRIBERY RISK MATRIX 2019 Indonesia : Risiko Suap Moderat (Score 50/ Rank 90)

The Crony-capitalism Index

2.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Russia Malaysia

Philippines Singapore

Ukraine Mexico

Indonesia Turkey

India Taiwan China*

Thailand South Africa

Britain Brazil

United States Argentina

France Japan

South Korea Poland

Germany

Cronysectors Non-cronysectors

Billionairewealthasa%ofGDP,rankedbycrony-sectorwealth,2016

Indonesia’srank(%ofGDP):2007 18th2014 8th(5.2)20167th(5.8)

WherethelivingiseasyRent-seekingsectorsincludedintheindex• Casinos• Coal,palmoiland@mber• Defense• Deposit-takingbankingandinvestmentbanking• infrastructureandpipelines• Oil,gas,chemicalsandotherenergy• Ports,airports• Realestateandconstruc@on• Steel,othermetals,miningandcommodi@es• U@li@esandtelecomsservices

*Includesterritories.Source:TheEconomist,Dailychart:Comparingcronycapitalismaroundtheworld(hSp://econ.st/24zXocy).

PARA PEMBUAT UNDANG-UNDANG DAN PENEGAK HUKUM Global Corruption Barometer 2013 & 2017

“Penegakan hukum yang korup itu menjadi katup pengaman korupsi politik”.

Potensi Korupsi akibat Relasi antara Anggota Legislatif dan Korporasi yang Tidak Transparan

39 Dari 100

perusahaan Terbesar

Indonesia yang melarang

Pemberian Donasi Politik (TRAC 100

Largest Companies)

47 Dari 105 BUMN

melarang Pemberian

Donasi Politik (TRAC BUMN)

52% 293/560 Anggota

DPR berlatar belakang Pengusaha (ICW, Potensi Konflik

Kepentingan Anggota DPR-RI

2014-2019)

11% Potensi Konflik

Kepentingan antara Anggota DPR dengan usaha yang dijalankan olehnya (ICW, Potensi Konflik Kepentingan

Anggota DPR-RI 2014-2019)

Bentuk Korupsi: 1.  Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) 2.  State Capture 3.  Revolving Doors 4.  Conflict of Interest (CoI) in the Post-employment of the Member of

Parliaments (MPs)

KPK

POLITISI

PENEGAK HUKUM

PEBISNIS BIROKRASI

MASY.

3 BADAN ANTI KORUPSI

ARTICLE 36

Specialized Authorities

Pentingnya negara peserta

konvensi memberikan kewenangan kepada badan atau orang khusus di bidang anti korupsi yang independen

dengan kewenangan dan kemampuan yang memadai.

Badan anti-korupsi itu tugasnya merawat sistem integritas nasional.

Bukan alat pemadam kebakaran. Apalagi alat pencitraan bagi kekuasaan yang korup.

KORSEL: KICAC didirikan th 2002. Dibubarkan oleh presiden (2008). Alasan : mengganggu hub. pemerintah dan pengusaha. Ketua KICAK dikriminalisasi. KICAK diiganti dg ACRC, fokus pencegahan dan perbaikan sistem

NIGERIA : EFCC didirikan th. 2003. Nuhu Ribadu, ketua EFCC mundur dan mencari suaka ke USA karena

tekanan politik dari pemerintah (2008)

MALADEWA : ACC didirikan th. 2008 . Sepanjang 4 tahun hanya mampu tangani 1 kasus dari 175 kasus yang dilaporkan. Campur tangan pemerintah sangat besar thd ACC.

AFRIKA SELATAN: SCORPION (DSO) dibentuk th. 2002. di bawah

kejaksaan. Dibudarkan karena konflik dengan kepala kepolisian

Afsel. (2009). Dibentuk HAWK, badan baru di bawah kepolisian.

SERANGAN/TEKANAN THD BADAN ANTI

KORUPSI

RANKING

Negara Skor CPI 2018

Badan Antikorupsi Tahun Berdiri

Kewenangan

Status Kelemba

gaan

1 Denmark 88 Public Prosecutor for Serious Economic Crime Ombudsman

N/a Pencegahan dan Penindakan

Independen

2 New Zealand

87 Serious Fraud Office 1990 Penindakan

Independen

3 Finlandia 85 Badan antikorupsi lokal 2002 Pencegahan dan supervisi program

Dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam

Negeri

3 Singapore 85 Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)

1952 Pencegahan dan penindakan

Independen

3 Sweden 85 National Anti-Corruption Unit (NACU) 2003 Pencegahan dan penindakan

Independen

3 Swiss 85 Federal Office of Justice (FOJ) Federal Office of the Attorney General (OAG) Swiss Federal Audit Office’s (SFAO)

2008

Pencegahan dan penindakan

Independen

“KPK” DI NEGARA TERBERSIH

“KPK” DI NEGARA TERKORUP Peringkat

Negara Skor CPI

2018

Badan Antikorupsi Tahun Berdiri

Kewenangan

Status Kelembag

aan

176 Korea Utara

14 - - - -

176 Yaman 14 The Supreme National Authority for Combating Corruption (SNACC)

2007 Pencegahan dan penindakan

Independen

178 South Sudan

13 The South Sudan Anti-corruption Commission (SSACC)

2006 Pencegahan dan penindakan

Independen

178 Suriah 13 - - - -

180 Somalia

10 Telah disepakati oleh DPR untuk dibentuk (2019)

- - -

“Badan anti korupsi yang independen dengan kewenangan pencegahan dan penindakan ada negara yang tingkat korupsinya rendah maupun yang tingkat korupsinya tinggi”

Kalau negaranya sudah mulai bersih, KPK tidak dibutuhkan lagi?? Kalau korupsi makin banyak jumlahnya, buat apa ada KPK??

Sumber foto : Dok.KPK

4 BADAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA

BAPEKAN, PARAN, 1959,

1962

OPERASI BUDHI, 1963 KONTRAR, 1964

TiM PK, 1967 KOMISI EMPAT, 1970

OPSTIB, TIM PK, 1997

TGPTPK, 2000

KPK 2002 - sekarang

PELAJARAN PENTING

▸  BAPEKAN (1959 – 1962) dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwuono IX. Dibubarkan oleh presiden saat menyelidiki dugaan korupsi dalam pembangunan sarana olah raga untuk ASIAN GAMES 1962 setelah sebelumnya berhasil membongkar skandal korupsi di Bea Cukai yang terjadi sepanjang tahun 1950 – 1960.

▸  OPERASI BUDHI (1963 -1964) dipimpinan Jendral AH. Nasution (KSAD). Dibubarkan oleh presiden ketka mulai menyentuh PERTAMINA setelah sebelumnya sukses memenjarakan para koruptor dan menyelamatkan uang negara dalam jumlah yang besar.

KORUPSI POLITIK BUKAN LAWAN YANG ENTENG Penyalahagunaan kekuasaan politik oleh pejabat publik yang dipilih, ditunjuk/diangkat untuk keuntungan privat ( melanggengkan dan memerluas kekuasaannya). KP dilakukan oleh elit di dalam sistem politik dan menyangkut keputusan pengalokasin sumber daya publik. Korupsi politik dalam praktiknya bisa dalam bentuk permintaan suap, penggelapan, konflik kepentingan, favoritisme, kronisme . Korupsi politik, yang biasa juga disebut sebagai grand corruption, berbeda dengan korupsi adminsitratif (dalam proses pemberian layanan publik, misal pendidikan atau kesehatan).

ARENA KORUPSI POLITIK DI INDONESIA ▸  Perencanaan dan penganggaran

pembangunan.

▸  Pengadaan barang dan jasa pemerintah.

▸  Perijinan usaha (industri ekstraktif)

▸  Kuota perdagangan/impor (komoditas pangan)

▸  Rekrutmen pejabat publik/ pegawai negri.

Penguatan Badan Anti Korupsi Mengawal Implementasi Pasal Pasal 36 UNCAC tentang Eksistensi Badan Anti Korupsi

Prinsip-prinsip badan antikorupsi yang independen dan akuntabel Hasil pertemuan badan antikorupsi se dunia di Jakarta tahun 2012

BADAN ANTI KORUPSI YANG DIEVALUASI ( 2017 DAN 2019) NO COUNTRY PARTICIPANT INSTITUTION

1 BHUTAN ACC

2 BANGLADESH ACC

3 INDONESIA KPK

4 PAKISTAN NAB

5 MALDIVES ACC

6 SRI LANKA CIABOC

DIMENSI PENGUKURAN

No DIMENSI INDIKATOR

1 ACA’s Legal Independence and Status 7

2 ACA’s Financial and Human Resources 9

3 ACA’s Detection and Investigation Function 9

4 ACA’s Prevention, Education and Outreach Functions

9

5 ACA’s Cooperation with other Organizations 5

6 ACA’s Accountability and Oversight 4

7 Public Perceptions of the ACA’s Performance 7

KINERJA ENAM BADAN ANTI KORUPSI DI ASIA PASIFIK

Jaminan hukum terhadap independensi kelembagaan KPK, kkecukupan euangan dan SDM, menjadi titik perhatian untuk mendorong penguatannya. (Sebelum ada revisi UU KPK)

MASA DEPAN KPK DENGAN BERLAKUNYA UU NO. 19 TAHUN 2019 4

LEARNING CROCODILE BUAYA 4.0

Para pemimpin populis di berbagai negara

melemahkan gerakan anti korupsi

Pinterest.com

REVISI UU KPK 1.  Tidak relevan dengan semua rekomendasi

UNCAC 2.  Tidak ada di dalam PROLEGNAS. 3.  Penuh pernyataan politik minus nalar

akademik. 4.  Janji revisi beda dengan bukti.

Sumber Foto: Tempo.co

DISTRIBUSI KURSI DI DPR: Partai Pendukung Pemerintah : 74% Partai di Luar Pemerintah : 26%

22.26

14.78

13.57

10.26

10.09

9.39

8.70

7.65

3.30

PDIP

Golkar

Gerindra

Nasdem

PKB

Demokrat

PKS

PAN

PPP

% Kursi DPR

Quoted from : Faisal Basri

ANTIKORUPSI DAN DEMOKRASI

Peranmasyarakatsipilsangatdibutuhkanuntukikutmengontroljalannyapemerintahan.Sinergi:Kampus–NGO–MediaIndependen

Sumber:DiadaptasidariDaronAcemogludanJamesA.Robinson,TheNarrowCorridor:States,Socie6es,andtheFateofLiberty,London:PenguisPress. Quoted from : Faisal Basri

TERIMA KASIH