EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN KPR SYARIAH BERSUBSIDI BTN SYARIAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Oleh : ANIS KHAERUNNISA NIM: 1112046100087 JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1438 H/ 2016 M
127
Embed
EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN KPR ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33889...EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN KPR SYARIAH BERSUBSIDI BTN SYARIAH BAGI MASYARAKAT
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN KPR SYARIAH
BERSUBSIDI BTN SYARIAH BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh :
ANIS KHAERUNNISA
NIM: 1112046100087
JURUSAN PERBANKAN SYARIAHFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA1438 H/ 2016 M
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Data Pribadi
Nama : Anis KhaerunnisaTempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 24 Juli 1994Jenis Kelamin : PerempuanAgama : IslamPekerjaan : MahasiswaKewarganegaraan : IndonesiaAlamat : Jl.Imam Bonjol No.52 Kav Pemda 10
Panunggangan Barat, Cibodas TangerangTelephone : 082261373437Email : [email protected]
Pendidikan Formal
1. SD Negeri Panunggangan 2 Tangerang Tahun 2000 – 20062. MTS Miftahul Huda Tigaraksa Tangerang Tahun 2006 – 20093. MAS Miftahul Huda Tigaraksa Tangerang Tahun 2009 – 20124. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012 – 2016
Pendidikan Non Formal
1. LBPP LIA, 2013-20142. Pelatihan Sharia Banking Training Center (SBTC), UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2015
Pengalaman Organisasi
1. Sekretariat OSIS MAS.Miftahul Huda 2011-20122. Ikatan Remaja Islam Masjid Al-Muhajirin 2009-20133. Himpunan Mahasiswa Prodi Muamalat FSH UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta 2013-20144. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FSH UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2013
i
ABSTRACT
Anis Khaerunnisa, NIM 1112046100087. Effectiveness Distribution FinancingSubsidized KPR BTN Syariah Sharia For Low-Income Communities ". Theconcentration of Sharia Banking Studies Program Muamalat (IslamicEconomics), Faculty of Sharia and Law, State Islamic University (UIN) SyarifHidayatullah Jakarta, in 2016.
This study aims to determine procedures and mechanisms of distributionsubsidized mortgage financing also effectiveness of mortgage subsidy financingdisbursment at BTN sharia on providing decent housing for low-income thatexperimented at BTN Syariah Tangerang using quantitative method thatdistributed to 91 respondents who have been determined by slovin method. Tomeasure the effectiveness of mortgage subsidy financing disbursment writer usedArtificial Neuron Network (ANN).
The results showed that the procedures and mechanisms for distribution ofmortgage subsidized financing in BTN Syariah Tangerang on accordance byStandard Operating Procedures (SOPs) have been defined BTN Syariah. There ismismatch on regulations of the ministry public housing No. 48 / PRT / M / 2015article 20, clause 7 of the disbursement of subsidies to the results of thequestionnaire. 50.5% of customers choose hesitant at points timeliness ofdisbursement subsidies, because the customer feels the time of disbursement ofsubsidy funds is uncertain. This statement does not conform to the rules ofMinistry public housing regulation liquefaction process no later than two businessdays after received the documents. While based on calculations using the methodof Artificial Neuron Network (ANN) Financing portfolio of mortgage subsidieshas been effective with the level of effectiveness of 0.8773 or 87.73%. It needs tocontinue in order to produce a higher level of effectiveness in extending mortgagefinancing subsidies to help low-income people on having appropriate housing atan affordable price.
Anis Khaerunnisa, NIM 1112046100087. Efektivitas PenyaluranPembiayaan KPR Syariah Bersubsidi BTN Syariah Bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah”. Konsentrasi Perbankan Syariah, Program StudiMuamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas IslamNegeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan mekanismepenyaluran pembiayaan KPR subsidi, serta mengetahui besarnya persentaseefektivitas penyaluran pembiayaan KPR subsidi pada BTN syariah dalammenyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. padapenelitian ini penulis memilih objek penelitian di BTN Syariah CabangTangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif denganmenggunakan kuesioner yang disebar sebanyak 91 responden yang telahditentukan melalui metode slovin. Untuk mengukur tingkat efektivitas penyaluranpembiayaan KPR subsidi penulis menggunakan metode Artificial Neuron Network(ANN).
Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur dan mekanisme penyaluranpembiayaan KPR subsidi di BTN Syariah Cabang Tangerang telah sesuai denganStandart Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan BTN Syariah. Akantetapi ada ketidaksesuaian antara peraturan kementrian perumahan rakyat No48/PRT/M/2015 Pasal 20 ayat 7 tentang pencairan dana subsidi dengan hasilkuesioner. 50,5% nasabah memilih ragu-ragu pada poin ketepatan waktupencairan subsidi, karena nasabah merasa waktu pencairan dana subsidi tidakmenentu. Pernyataan ini tidak sesuai dengan peraturan kemenpera yangmengatakan proses pencairan paling lambat dua hari kerja setelah dokumenditerima. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metodeArtificial Neuron Network (ANN) penyaluran Pembiayaan KPR subsidi sudahefektif dengan tingkat efektivitas 0,8773 atau sebesar 87,73%. Hal ini perlu terusdilanjutkan agar dapat menghasilkan tingkat efektivitas lebih tinggi dalammenyalurkan pembiayaan KPR subsidi yang dapat membantu masyarakatberpenghasilan rendah dalam memiliki rumah layak huni dengan hargaterjangkau.
Kata Kunci: Efektivitas, KPR Subsidi, Artificial Neuron Network (ANN)Pembimbing: Dr. Nurhasanah M.Ag
iii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, karena atas karunia-Nya
Skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Pembiayaan KPR Syariah
Bersubsidi BTN Syariah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah” dapat
terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah
kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga-Nya, Sahabat-Nya, dan Umat-
Nya sampai akhir zaman.
Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai
pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada:
1. Dr. Arief Mufraini, Lc., M.si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Asep Saepudin Jahar, MA, PhD., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. AM. Hasan Ali, MA., selaku Ketua Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum
yang telah memberikan arahan dan telah banyak membantu dalam hal akademik
terkait penyelesian studi penulis.
4. Adhitya Ginanjar, M.Si, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Fitri
Damayanti M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah yang telah
membantu dalam hal akademik terkait penyelesian studi penulis.
iv
5. Bapak Abdurrauf, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Muamalat yang
telah membantu dalam hal akademik terkait penyelesian studi penulis.
6. Ibu Dr. Nurhasanah., M.Ag selaku dosen pembimbing yang senantiasa
meluangkan waktu serta memberikan arahan dan masukan agar skripsi ini
terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
yang telah memberikan ilmunya, serta karyawan /karyawati UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.
8. Seluruh Staf Perpustakaan Utama dan Perpustakan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan pelayanan sehingga
membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staf BTN Syariah Cabang Tangerang yang telah banyak membantu dan
memberikan izin untuk melakukan penelitian di BTN Syariah Cabang Tangerang
serta telah meluangkan waktu dalam memberikan tanggapan/ jawaban wawancara
sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
10. Teristimewa kedua orangtua penulis Appa H.M.Sayunib Ali S.E dan Ummi
Hj.Husnah, Terimakasih selalu mendoakan penulis, mendukung penulis baik
secara moril maupun materil serta kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dan dapat menyelesaikan pendidikan selama ini,
Semoga Allah SWT memberikan kehidupan yang penuh keberkahan dan
Tabel 4.28 ANN Efektivitas penyaluran pembiyaan KPR Syariah Subsidi BTN
Syariah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ...............................................89
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rumah termasuk kebutuhan Dharuriyah bagi manusia, sebagaimana
halnya makanan dan pakaian. Pentingnya pemenuhan perumahan dan pemukiman
sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dan peningkatan taraf hidup rakyat,
ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang
berhak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Saat
ini penduduk Indonesia mencapai 257 juta jiwa, dengan pertumbuhan penduduk
1,49% per tahun. Dengan adanya proyeksi ini, kenaikan kebutuhan rumah
mencapai 800 ribu unit per tahun. Maka tidak heran apabila permintaan
masyarakat akan rumah tiap tahun terus bertambah.1 Namun harga rumah yang
semakin lama semakin tinggi menyebabkan jarang orang yang mampu membeli
atau memiliki rumah.
Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut salah satu upaya
pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya adalah dengan memberikan bantuan
keringanan pendanaan, sebagaimana tujuan dari Maqasid Syariah yaitu
mensejahterakan manusia. Melalui Kementerian Perumahan Rakyat
(KEMENPERA) pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk pemberiaan
subsidi untuk pendanaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan adanya KPR bersubsidi ini dapat membantu masyarakat berpenghasilan
1Ekonomi Melemah, Permintaan KPR Tetap Tinggihttp://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/10/01/16/nw3504383ekonomi-melemah-permintaan-KPR-tetap-tinggi Diakses tanggal 10 April 2016
2
rendah atau masyarakat menengah kebawah dalam memperoleh rumah layak huni.
Pemerintah memberikan dana subsidi dengan cara bekerja sama dengan bank
pelaksana untuk memberikan pembiayaan dengan uang muka dan cicilan yang
ringan serta margin yang rendah dan tetap selama masa pengembalian
pembiayaan.
Sasaran dari program pembangunan perumahan diwujudkan dan
dilaksanakan oleh kementerian perumahan rakyat, maka ditetapkan visi
kementerian perumahan rakyat tahun 2010-2014 bahwa setiap keluarga Indonesia
menempati rumah yang layak huni. Rencana strategis kementerian perumahan
rakyat tahun 2010-2014 dituangkan dalam peraturan menteri No. 27 tahun 2012
tentang pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan kepemilikan rumah
sejahtera dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bersubsidi.2
KPR bersubsidi FLPP adalah program subsidi pemerintah untuk
menyediakan pembiayaan pemilikan rumah tinggal dengan fasilitas likuiditas
pembiayaan perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan cicilan ringan
dan tetap sepanjang jangka waktu kredit. Program KPR bersubsidi merupakan
salah satu program dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah layak huni yang diterbitkan
oleh bank pelaksana yang sudah bekerjasama dengan KEMENPERA dalam
2 Imam Muzaki http://www.beritasatu.com/hunian/234455-kempupera-lanjutkan-program-subsidi-KPR-flpp-2015.html Diakses Tanggal 12 April 2016
3
rangka memfasilitasi pemilikan atau pemberian hunian bersubsidi yang dibangun
oleh pengembang kepada masyarakat berpenghasilan rendah.3
Kelompok sasarannya adalah keluarga atau perorangan baik yang
berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah memiliki rumah, belum
pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah yang berpenghasilan perbulan maksimal sebesar Rp.
4.000.000,- termasuk diantaranya adalah peningkatan pelayanan prasarana dan
sarana pemukiman melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam
penyelenggaraan penyediaan perumahan yang layak. Peraturan mengenai bantuan
subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini dituangkan di dalam Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015 tentang
bantuan uang muka bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan
aksesibilitas kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi.4
Dalam perkembangannya KPR tidak hanya dimonopoli oleh bank
konvensional saja, tetapi juga sudah diajalankan oleh bank syariah. Bank
Tabungan Negara (BTN) Syariah merupakan unit usaha syariah milik Bank
Tabungan Negara (BTN) konvensional salah satu bank pelaksana yang ikut
mendukung program Fasilitias Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang
diterbitkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) dan telah
mendapatkan penghargaan Bank Syariah Terbaik Pertama menurut
3 Nikmati KPR Murah di BTN Sejahtera FLPP https://kreditgogo.com/pinjaman/KPR-KPA/BTN-Sejahtera-FLPP-KPR.html Diakses Tanggal 12 April 2016
4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015 DiaksesTanggal 12 Mei 2016 dari www.perpustakaan kemenpera.htm
4
KEMENPERA yang sukses melaksanakan program KPR syariah bersubsidi yang
ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memilki rumah sebagai
hunian yang layak. Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah
bersubsidi merupakan produk yang dimiliki oleh BTN Syariah yang sudah
disesuaikan dengan konsep syariah baik mengenai akadnya ataupun mekanisme
transaksinya. Pada BTN Syariah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah
bersubsidi dikenal dengan “KPR BTN Sejahtera Tapak iB”, dengan program ini
masyarakat berpenghasilan rendah atau yang memiliki penghasilan tidak lebih
dari Rp 4.000.000 perbulan dapat mengajukan KPR bersubsidi dengan cara
mencicil selama maksimal 20 tahun.
BTN masih menjadi pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia
dengan penguasaan pangsa pasar total KPR sebesar 27%. Sedangkan untuk
segmen KPR subsidi, peran bank BTN sangat dominan dengan menguasai pangsa
pasar lebih dari 95% dari total penyaluran FLPP tahun 2011, 2012, 2013 dan
2014. Total KPR yang sudah disalurkan bank BTN sejak 1976 sampai dengan
2015 berjumlah sekitar Rp 130 triliun yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 3,5
juta masyarakat Indonesia. Sementara khusus untuk program FLPP, sejak
program ini dijalankan tahun 2011 sd 2015 telah direalisasikan rumah lebih dari
368.000 unit dengan total kredit mencapai lebih dari Rp 25 triliun. Khusus FLPP
tahun 2015 BTN melampaui target pemerintah 58.000 unit dan terealisasi 93.000
unit dengan jumlah pembiayaan lebih dari Rp 7,9 triliun.5 Sedangkan
Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membatasi ruang lingkup
pembahasan yaitu membahas sejauh mana tingkat efektivitas program
pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi BTN Syariah dalam menyediakan
hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mengingat banyaknya jumlah
bank syariah yang ada di Indonesia maka penulis membatasi objek
permasalahan hanya pada BTN Syariah Kantor Cabang Tangerang. Dari
pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok
permasalahan diatas adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana prosedur dan mekanisme pembiayaan KPR Syariah
Bersubsidi dalam menyediakan hunian bagi golongan masyarakat
berpenghasilan rendah pada BTN Syariah cabang Tangerang?
b. Apakah pembiayaan KPR Syariah bersubsidi yang dilakukan BTN
Syariah cabang Tangerang efektif bagi golongan masyarakat
berpenghasilan rendah?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Setelah memperhatikan judul dari pembahasan ini serta latar belakang
masalah, maka penelitian ini bertujuan :
a. Mengetahui prosedur dan mekanisme pembiayaan KPR Syariah
bersubsidi dalam menyediakan hunian bagi golongan masyarakat
berpenghasilan rendah.
9
b. Mengetahui efektivitas sistem penyaluran pembiayaan BTN Syariah
dalam menyalurkan KPR Syariah bersubsidi bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
2. Manfaat penelitian
Dalam penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat
diambil baik bagi penulis sendiri, perusahan yang diteliti, maupun bagi
akademisi atau peneliti yang lain.
a. Bagi penulis
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana
prosedur dan mekanisme pembiayaan KPR Syariah bersubsidi serta
dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan
dengan dunia kerja.
b. Bagi Akademisi
Diharapkan mampu memperluas informasi dalam rangka menambah
serta meningkatkan khasanah pengetahuan di bidang perbankan syariah
dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi serta menambah daftar
pustaka baru bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
c. Bagi BTN Syariah
Diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan
evaluasi dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan program-
program selanjutnya dalam mencapai tujuannya serta dapat
mengembangkan usaha dan bisnis perbankan syariah serta
perekonomian umat.
10
d. Bagi Masyarakat
Diharapkan menghasilkan informasi tentang adanya program
pemerintah yaitu KPR bersubsidi yang difokuskan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah yang belum mempunyai tempat tinggal dan
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah kebawah.
D. Kerangka Pemikiran
Indonesia termasuk negara yang terus berkembang, dengan demikian
permintaan masyarakat akan rumah tiap tahun terus bertambah namun harga
rumah yang semakin lama semakin tinggi menyebabkan orang tidak mampu
membeli rumah. Masalah ini dikatakan sebagai suatu problema karena
keterbatasan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah. Guna
mengatasi masalah tersebut pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk
pemberiaan subsidi. KPR Subsidi merupakan salah satu program bantuan
pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah. Untuk mendukung kelancaran proses pembiayaan KPR subsidi maka
diperlukan adanya penyaluran yang efektif dan optimal.
Persoalan diatas merupakan kerangka pemikiran yang harus dicarikan
jawabannya dalam penelitiaan ini. Oleh sebab itu berdasarkan kerangka pemikiran
konseptual diatas maka arah penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:
11
Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran
Bank Syariah
MasyarakatBerpenghasilan Rendah
Implementasi
Pengukuran EfektivitasPenyaluran KPRS Bersubsidi
Konsumtif
KPRS Bersubsidi
Pembiayaan
Efektif
PendekatanArtificial NeuronNetwork (ANN)
Produktif
12
E. Review Studi Terdahulu
Dari beberapa penelitian dan pembahasan kajian pustaka terdahulu yang
telah penulis kaji ternyata tidak ditemukan hal yang sama membahas atau
meneneliti tentang efektivitas penyaluran pembiayaan KPR subsidi bagi
masyarakat berpenghasilan rendah pada BTN Syariah cabang Tangerang. Akan
tetapi dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan hal-hal yang
berkaitan dengan KPR Subsidi dengan objek dan pembhasan yang berbeda antara
lain sebagai berikut:
Tabel 1.1 Kajian Pustaka
No Judul Penelitian Substansi Persamaan dan Perbedaan
1. Pelaksanaan
Pemberian Kredit
Pemilikan Rumah
Yang Menggunakan
Fasilitas KPR
Bersubsidi
(Vera Mintarsih,
Tesis Universitas
Gajah Mada 2014)
Mengetahui faktor-
faktor yang
menyebabkan
terjadinya
pemberian kredit
pemilikan rumah
bersubsidi
Persamaan: Membahas
Mekanisme penyaluran Program
KPR Subsidi
Perbedaan: peneliti Menganalisis
prosedur dan Mekanisme serta
mengukur Keefektifan
Penyaluran Pembiayaan KPR
Syariah Bersubsidi pada BTN
Syariah Cabang Tangerang
2. Hak Kepemilikan
Atas Rumah Sehat
Menganalisis hak
kepemilikan rumah
Persamaan: Membahas program
pembiayaan KPR Subsidi dalam
13
Dan Layak Huni
Bagi Mayarakat
Berpenghasilan
Rendah Dikota
Manado.
(Rony Sepang,
Jurnal
Vol.I/No.3/Juli-
September /2013
bersubsidi bagi
masyarakat
berpenghasilan
rendah di kota
Manado
menyediakan hunian yang layak
Perbedaan: Menganalisis
prosedur dan Mekanisme serta
mengukur Keefektifan
Penyaluran Pembiayaan KPR
Syariah Bersubsidi pada BTN
Syariah Cabang Tangerang
3. Analisa Penyerapan
Rumah Susun
Sederhana Oleh
MBR di Perkotaan
(Rahmat Yusmal
Andi Tesis
Universitas
Indonesia 2011)
Mengidentifikasi
faktor-faktor yang
mempengaruhi
keberhasilan KPR
Subsidi dan
mengidentifikasi
penyebab
rendahnya jumlah
realisasi
pembiayaan rumah
subsidi
Persamaan: Membahas ketentuan
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah dalam memperoleh
pembiayaan KPR Subsidi
Perbedaan: Menganalisis
prosedur dan Mekanisme serta
mengukur Keefektifan
Penyaluran Pembiayaan KPR
Syariah Bersubsidi pada BTN
Syariah Cabang Tangerang
4. Analisis Kebutuhan
Perumahan Untuk
Masyarakat
Menganalisis
penyediaan rumah
untuk masyarakat
Persamaan: menganalisis peran
program pemerintah yaitu KPR
Subsidi dalam menyediakan
14
Menengah
Ke Bawah Di Ogan
Permata Indah (Opi)
Jurnal Teknik Sipil,
Volume 7, No. 2,
2012
menengah kebawah
apakah sudah
sesuai kebutuhan
masyarakat kota
palembang.
rumah layak huni dengan harga
terjangkau bagi MBR
Perbedaan: Menganalisis
prosedur dan Mekanisme serta
mengukur Keefektifan
Penyaluran Pembiayaan KPR
Syariah Bersubsidi pada BTN
Syariah Cabang Tangerang
5. Kebijakan KPR
Sejahtera Susun
Sebagai Solusi
Kebutuhan
Perumahan bagi
MBR Pada BTN
KC. (Bagas Akhmad
Adi Nugroho dan
Nandanita Satriavie
Jurnal Universitas
Sebelas Maret 2015)
Menganalisis
kebijakan KPR
Subsidi
berdasarkan
Peraturan Menteri
Nomor 3 Tahun
2014 mengenai
KPR Subsidi
sebagai solusi
kebutuhan bagi
masyarakat
berpenghasilan
rendah.
Persamaan: menganalisis peran
program pemerintah yaitu KPR
Subsidi dalam menyediakan
hunian layak huni sebagai salah
satu program untuk
mensejahterakan rakyat
Perbedaan: Menganalisis
prosedur dan Mekanisme
Keefektifan Penyaluran
Pembiayaan KPR Syariah
Bersubsidi pada BTN Syariah
Cabang Tangerang
15
6. Efektivitas Skema
Pembayaran Pada
BMT Al-Falah
Cirebon dengan
menggunakan
metode Artificial
Neuron Network
(ANN). (Hadyan
Palupi, Skripsi UIN
Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2012).
Mengukur tingkat
efektivitas skema
alur pembayaran
pada BMT Al-
Falah cabang
Cirebon dengan
menggunakan
metode Artificial
Neuron Network
(ANN).
Persamaan : peneliti sama-sama
menggunakan metode Artificial
Neuron Network (ANN) dalam
mengukur tingkat efektivitas.
Perbedaan : peneliti mengukur
tingkat efektivitas penyaluran
pembiayaan KPR Subsidi
sedangkan peneliti sebelumnya
mengukur tingkat efektivitas
skema pembayaran BMT.
F. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi, penulis menyusunnya ke
dalam 5 (lima) bab. Dimana setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab tersendiri.
Bab-bab tersebut secara keseluruhan saling berkaitan satu sama lain. Dimana di
awali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup yang berupa
kesimpulan dan saran. Adapun gambaran sekilas mengenai bab-bab tersebut
adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis menerangkan secara garis besar mengenai latar belakang
penelitian yang merupakan alasan pemilihan judul penelitian, identifikasi
16
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
kerangka pemikiran, review studi terdahulu dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori dasar dari penelitian. Pemaparan ini
dimaksudkan untuk memberitahu pembaca bahwa penelitian ini memiliki
landasan awal sehingga pembaca mengetahui landasan teori penelitian ini yang
nantinya memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Landasan teori
ini terdiri dari teori pembiayaan, teori efektivitas, dan teori KPR Syariah
Bersubsidi.
BAB III METODE PENELITIAN
Pada bab ini penulis menjelaskan dan memaparkan tentang metode penelitian
yang akan penulis gunakan. Metode tersebut berisi jenis dan pendekatan
penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan
pedoman dalam penulisan skripsi.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis akan memaparkan seluruh hasil penelitian dan memberikan
berbagai macam jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Bab
ini terdiri dari prosedur dan mekanisme pembiayaan BTN Syariah dalam
menyediakan KPR Syariah bersubsidi bagi golongan masyarakat berpenghasilan
rendah, dan menganalisis tingkat efektivitas penyaluran pembiayaan KPR Syariah
berubsidi bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan
metode Artificial Neuron Network (ANN).
17
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah
dilakukan. Penarikan kesimpulan ini berdasarkan data dan analisis penulis yang
merupakan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga
penulis memberikan saran guna memberikan masukan untuk kemajuan objek dan
penelitian selanjutnya.
18
BAB II
PEMBIAYAAN, EFEKTIVITAS, DAN KPR SYARIAH BERSUBSIDI
A. Teori Pembiayaan
1. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian
fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang
merupakan defisit unit.1 Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak
dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank
konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang
membutuhkan. Selain itu terdapat perbedaan mendasar karena penyaluran
pembiayaan dilakukan dengan adanya prinsip tolong-menolong sehingga
aspek ibadah dan akhlak menjadi hal yang fundamental dalam kegiatan
bisnis terutama bisnis syariah.
Filosofi penyaluran pembiayaan bukan sekedar bisnis untuk mencari
keuntungan, namun sebagai upaya penyebaran kemaslahatan untuk
masyarakat atau dalam ekonomi islam sering disebut dengan maqasid
syariah. Hal tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran surah Al-
Jumu’ah ayat 10
1 Syafii Antonio, Muhammad “Bank Syariah dari teori ke praktek” (Jakarta :GemaInsani, 2001), h160
19
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi, dan carilah karunia allah dan ingatlah allah banyak-banyak supaya
kamu beruntung”.
Filosofi tersebut menyebabkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan
yang dilakukan oleh bank syariah tidak harus lebih ekstra karena tidak
hanya menyangkut prudential banking seperti credit risk, operation risk dan
liquidity risk tetapi lebih komprehensif berkenaan dengan moral, etika, dan
spiritual.2 Menurut Muhammad pada bukunya manajemen pembiayaan bank
syariah, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain
untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri
maupun lembaga.3 Sedangkan pengertian lainnya mnyebutkan bahwa
pembiayaan adlah pemndanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada
pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun lembaga.4
Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan
untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam UU No. 21
tahun 2008 tentang perbankan syariah “Pembiayaan adalah penyediaan dana
atau tagihan yang di persamakan itu berupa:
a. Transaksi bagi hasil berupa Mudharabah dan Musyarakah
2 Ikatan Bankir Indonesia “ Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah “ (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014) edisi ke-1 h.27
3 Muhammad,”Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”(Yogyakarta: UPP AMP YKPN2005)h.24
4 M.Nur Rianto Al-Arif, ”Dasar-Dasar Ekonomi Islam” (Solo: PT Era AdicitraIntermedia 2011) h.335
20
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam
bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan
Istishna’
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multijasa
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan
atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan /atau
diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.”5 Di
dalam memberikan pembiayaan terdapat dua pihak yang berkepentingan
langsung, yaitu pihak yang berkelebihan uang disebut pemberi pembiayaan
dan yang membutuhkan uang disebut penerima pembiayaan. Bila terjadi
pemberian pembiayaan berarti pihak yang berkelebihan uang memberikan
uangnya (Prestasi) kepada pihak yang memerlukan uang dan berjanji akan
mengembalikan uang tersebut pada waktu jatuh tempo sesuai dengan
perjanjian.
Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan
adalah suatu pendanaan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk
memenuhi kebutuhan seseorang baik dalam bentuk investasi ataupun
konsumtif.
5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang PerbankanSyariah
21
2. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah
Pembiayaan pada bank syariah memiliki beberapa jenis. Secara garis
besar, produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang
dibedakan berdasarkan tujuan penggunanya yaitu :6
a. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli ( Ba’i )
Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan
kepemilikan barang atau benda (Transfer Of Property) Tingkat
keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang
dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk
pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:
1) Pembiayaan Murabahah
Murabahah merupakan akad transaksi jual-beli, dengan melakukan
penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati. Untuk skema dari
akad Murabahah, dapat dilihat dari skema berikut ini. Skema
Pembiayaan Rumah dengan akad Al-Murabahah.7 Bank bertindak
sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah
harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus
menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual
dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat
berubah selama berlakunya akad.
6 Muhammad,”Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”(Yogyakarta: UPP AMP YKPN2005)h.91
7 Rosly, Saiful Azhar. Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets.Dinamas Publishing. Kuala Lumpur. 2007. Hlm. 87-90.
22
2) Pembiayaan Salam
Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diper-
jualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh
sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli,
sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli
ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu
penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.
3) Pembiayaan Istishna
Istishna merupakan akad jual-beli dalam bentuk pemesanan
pembuatan barang tertentu dengan kriteria dengan persyaratan tertentu
yang disepakati antara pemesan dan penjual.8 Skim istishna dalam bank
syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan
konstruksi. Skema berikut ini adalah suatu skema yang dapat menjelaskan
suatu proses bagaimana akad Istisna ini dilakukan.
Perjanjian pertama adalah Perjanjian antara bank dengan developer
untuk memesan rumah yang harus dibangun terlebih dahulu sesuai pesanan
dengan pembayaran bertahap yang diakhiri dengan perpindahan
kepemilikan dari developer kepada bank. Perjanjian yang kedua adalah
Perjanjian antara bank dengan konsumen, yaitu konsumen memesan rumah
yang harus dibangun terlebih dahulu. Bank akan melakukan pembangunan
rumahnya dan konsumen melakukan pembayaran bertahap yang diakhiri
dengan perpindahan kepemilikan dari bank kepada konsumen.
8 Dr. Djawahir Hejazziey, Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik. (Yogyakarta:Deepublish 2014).h.156
23
b. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil
Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah
sebagai berikut :
1) Pembiayaan Musyarakah
Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang
bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara
bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah semua
bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka
secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik
yang berwujud maupun tidak berwujud.
2) Pembiayaan Mudharabah
Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak
dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal
kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian
keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100%
modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.
c. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)
Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) merupakan akad sewa (Ijarah) dari
suatu aset riil, yaitu pembeli rumah menyewa rumah yang telah dibeli oleh
bank, dan diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dari bank kepada
pembeli rumah. Di dalam akad IMBT ini terdapat dua buah akad, yaitu
akad Jual-Beli (Al-Bai’), dan akad IMBT sendiri, yang merupakan akad
24
sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan di akhir
masa sewa.9
d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap
Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan
akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari
keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan
pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam
akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.
Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:10
1) Hiwalah (Alih Hutang-Piutang)
Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam
praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk
membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan
produksinya.
2) Rahn (Gadai)
Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran
kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Atas izin bank, nasabah
dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak
mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan.
3) Qardh
9 Dr. Djawahir Hejazziey, Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik..h.15710 Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Rajagrafindo Persada.
Edisi Ketiga. 2006. H. 105
25
Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan
biasanya dalam empat hal, yaitu :
a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji
diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran.
Biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum ke-
berangkatannya ke haji.
b) Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit
syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang
tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya
sesuai waktu yang ditentukan.
c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut
perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan
pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank me-
nyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan
pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara
cicilan melalui pemotongan gajinya.
4) Wakalah (Perwakilan)
Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah
memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan
pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer
uang.
26
5) Kafalah (Garansi Bank)
Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin
pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mem-
persyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk
fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut
dengan prinsip wadi ah. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa
yang diberikan.
Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal,
yaitu:11
a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik
usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk
memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi
kebutuhan.
3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan
Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah.
Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stake
holder, yakni:12
1. Pemilik. Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan
memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
11 Syafii Antonio, Muhammad, “Bank Syariah dari Teori ke Praktek”,(Jakarta: GemaInsani, 2001),h.167
12 Muhammad, “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah” (Yogyakarta: UPPAMPYKPN, 2005) h.20
27
2. Pegawai. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari
bank yang dikelolanya.
3. Masyarakat. Masyarakat sebagai pemilik dana mengharapkan dari dana yang
diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. Sedangkan Debitur yang
bersangkutan; dengan penyediaan dana baginya mereka merasa terbantu guna
menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan
barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif). Hal ini dapat juga
mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
4. Pemerintah. Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara dari
penghasilan pajak yang diperoleh.
5. Bank. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan
diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap
survival dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak
masyarakat yang dapat dilayaninya.
Ada bebarapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada
masyarakat penerima diantaranya:
1. Meningkatkan daya guna uang
Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan
dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan
kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produkivitas.
2. Meningkatkan daya guna barang
Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memprodusir bahan
mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
28
3. Meningkatkan peredaran uang
Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih
berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha
sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara
kuantitatif.
4. Menimbulkan kegairahan berusaha
Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian
yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas.
5. Stabilitas ekonomi
Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi pada
dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:
a) Pengendalian inflasi
b) Peningkatan ekspor
c) Rehabilitasi prasarana
d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk
meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan
profit/pendapatan.
7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.
Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak didalam
negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya,
demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-
29
negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan
tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat tertentu.
B. Teori Efektivitas
1. Pengertian Efektivitas
Salah satu konsep utama dalam mengukur prestasi kerja (performance)
adalah manajemen efisiensi dan efektivitas. Menurut ahli manajemen peter
drucker efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Efektivitas
merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.13 Menurut kamus besar
bahasa indonesia, efektif merupakan sesuatu yang berpengaruh dan dapat
membawa hasil atau berhasil guna.14 Sedangkan dalam kamus istilah
ekonomi, efektivitas merupakan suatu besaran atau angka untuk
menunjukan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.15
Efektivitas menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai
sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian
hasil akhir yang sesuai target waktu yang telah ditetapkan untuk ukuran
maupun standar yang berlaku mencrminkan suatu perusahaan tersebut telah
memperhatikan efektivitas operasional.16 Sedangkan menurut Mulyasa
dalam bukunya manajemen berbasis sekolah menjelaskan: efektivitas adalah
adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran
13 T.Hani Handoko, “Manajemen” (Yogyakarta:BPPE, 1998) edisi 2, h.714 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka, 1997, cet 9, h.25015 Ety rochaety dan Ratih Tresnati “Kamus Istilah Ekonomi” (Jakarta: Bumi Aksara 2005)
h.7116 Amirullah, dan haris budiyon, “pengantar Manajemen” (Yogyakarta; Graha Ilmu,
2004) h.8
30
yang dituju, selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan erat
perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah
disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang
direncanakan.17
Kedua definisi diatas menunjukkan bahwa efektivitas mencerminkan
sebuah kondisi yang merupakan hasil dari sebuah penilaian dengan tolak
ukur tertentu. Hasil penilaian efektivitas dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam menentukan keputusan di masa mendatang. menurut
pendapat gibson mengatakan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai
berikut:18
1) Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi
jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
2) Efesiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan
input.
3) Kepuasaan adalah merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat dimana
organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4) Keunggulan adalah tingkat dimana korganisasi dapat dan benar-benar
tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
5) Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk
meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERMENPERA) Nomor
20/PRT/M/2014 Pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa KPR subsidi
dilaksanakan dengan prinsip syariah yaitu dengan menggunakan akad
36
Murabahah yang diterbitkan oleh beberapa bank syariah diIndonesia
khususnya BTN Syariah.
f. Ketepatan waktu, dengan membuat perencanaan disesuaikan dengan
perubahan yang sedang terjadi.
Ketepatan waktu dalam pencairan pembiayaan KPR subsidi
membutuhkan waktu yang tidak lama, Sebagaimana peraturan
kementerian perumahan rakyat Nomor 48/PRT/M/2015 Pasal 20 ayat 7
dijelaskan bahwa Pencairan biaya selisih angsuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilakukan selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah
dokumen permintaan pencairan biaya. Dalam pembayaran angsuran,
nasabah diberikan kemudahan untuk membayar dalam jangka waktu yang
cukup lama antara 15 tahun – 20 tahun sehingga hal tersebut dapat
mempermudah nasabah.
Sebagaimana yang tertuang dalam peratuan kementerian perumahan
rakyat Nomor 48/PRT/M/2015 Pasal 11 menjelaskan bahwa Jangka waktu
pembiayaan disepakati oleh bank pelaksana dan kelompok sasaran KPR
Selisih Angsuran Syariah Susun yang disesuaikan dengan kemampuan
membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR Sejahtera atau paling
lama 20 (dua puluh) tahun.
37
C. KPR Syariah Bersubsidi
1. Pengertian KPR Syariah Bersubsdi
KPR atau Kredit Kepemilikan Rumah merupakan salah satu jenis
pelayanan kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabah yang
menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam
pembangunan rumah atau renovasi rumah. KPR sendiri muncul karena
adanya kebutuhan memiliki rumah yang semakin lama semakin tinggi tanpa
diimbangi daya beli yang memadai oleh masyarakat. KPR Syariah adalah
pembiayaan yang digunakan untuk pembelian rumah secara kredit.
Sistem yang digunakan oleh Syariah Islam jauh lebih unggul dan lebih
aman, bebas riba serta tidak ada pihak yang dirugikan.20
Harga jual rumah ditetapkan di awal ketika nasabah menandatangani
perjanjian pembiayaan jual beli rumah, dengan angsuran tetap hingga jatuh
tempo pembiayaan. Dengan adanya kepastian jumlah angsuran bulanan
yang harus dibayar sampai masa angsuran selesai, nasabah tidak akan
dipusingkan dengan masalah naik/turunnya angsuran ketika suku bunga
bergejolak. Di Indonesia yang saat ini dikenal ada dua jenis KPR yaitu: 21
1) KPR Subsidi, yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat
berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi
kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki.
Bentuk subsidi yang diberikan : Subsidi meringankan kredit dan subsidi
20 Hardjono, “Mudah Memiliki Rumah Lewat KPR” (Jakarta: PT. Pustaka Grahatama,2008) h.25
21 “Pembiayaan Bank Syariah” http://guntala.wordpress.com/kredit-perumahan-rakyat-di-bank di akses pada tanggal 17 Maret 2016.
38
menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah, kredit subsidi ini
diatur sendiri oleh pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang
menganjurkan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum
pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan
subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang
diberikan.
2) KPR non subsidi, yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh
masyarakat ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan
besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank
yang bersangkutan. Subsidi uang muka yang diterima nasabah
disesuaikan dengan gaji pokok setiap nasabah.
Kelompok sasaran KPR Subsidi ini adalah Kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah yang berpenghasilan perbulan maksimal sebesar Rp.
4.000.000,-. Peraturan mengenai bantuan subsidi bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dituangkan di dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015 tentang
pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pasal 1
ayat 3 disebutkan bahwa Masyarakat berpenghasilan rendah atau yang disebut
dengan MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli
sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.22
22 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015tentang pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pasal 1 ayat 3www.perpustakaan kemenpera.htm Diakses Tanggal 12 Januari 2016
39
Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan KEMENPERA Nomor 20
pasal 7 tahun 2014, Masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin mengajukan
pembiayaan KPR Subsidi ini harus memenuhi beberapa persyaratan
diantaranya; Masyarakat yang boleh mengajukan KPR subsidi ini adalah
keluarga atau perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap,
belum pernah memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan
termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan
perbulan maksimal sebesar Rp. 4.000.000,-. 23
2. Dasar Hukum KPR Syariah Bersubsidi
Pembiayaan KPR bersubsidi merupakan sebuah fasilitas pembiayaan
perumahan yang dikeluarkan pemerintah, yang mengacu pada suatu Peraturan
Menteri Perumahan Rakyat (PERMENPERA) Nomor 20/PRT/M/2014
Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Peroleh
Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa
fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau disebut dengan KPR
Subsidi adalah dukungan pembiayaan perumahan kepada masyarakat
berpenghasilan rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh kementerian
pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kemudian pada pasal 1 ayat 2
disebutkan bahwa KPR subsidi disebut juga KPR Sejahtera merupakan
Pembiayaan pemilikan rumah yang meliputi KPR Sejahtera Tapak dan KPR
23 Peraturan Kementerian Perumahan Rakyat NOMOR 48/PRT/M/2015 pasal 7 TentangKetepatan Sasaran KPR Subsidi
40
Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh bank pelaksana secara konvensional
maupun dengan prinsip syariah. 24
Perbankan Syariah mengadopsi konsep pembiayaan rumah
kedalam jenis produk pendanaan dengan akad Murabahah. Berdasarkan
Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum Murabahah
dalam bank syariah adalah bank membeli barang yang diperlukan nasabah
atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank
kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga
jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya
yang diperlukan, termasuk dalam hal ini pembiayaan rumah di bank
Syariah.25
Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al.Baqarah (1) : 275
“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
24 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERMENPERA) No 3 dan 4 Tahun 201425 Ash-Shawi, Shalah dan al-Muslih, Abdullah, “Fikih Ekonomi Keuangan Islam”
(Jakarta: Darul Haq 2001)h. 363.
41
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya”.
Kaidah fiqh:
لى تحر یمھااالصل في المعا ملة اإلبا حة اال ان ید ل دلیل ع
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil
yang mengharamkannya.”
Pembiayaan Pemilikan Rumah dalam konsep syariah haruslah terhindar
dari praktek Maisir (perjudian), Gharar (ketidakjelasan), Riba (tambahan),
dan Batil (ketidakadilan). Bank membeli barang yang diperlukan nasabah
atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank
kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga
jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dengan demikian Bank harus
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya
yang diperlukan. Nasabah kemudian membayar harga barang yang telah
disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk
42
mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak
bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.26
3. Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi Dengan Akad Murabahah
Konsep pembiayaan kredit rumah ini diadopsi oleh Perbankan Islam
kedalam jenis produk pendanaan dengan akad murabahah. Pihak bank
membeli rumah yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada
nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang
disepakati oleh bank dan nasabah. Murabahah adalah transaksi jual beli
dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai
penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli
bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus
menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual
dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat
berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan syariah murabahah selalu
dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
Salah satu produk bank syariah yang menggunakan akad murabahah,
yaitu produk kredit pemilikan rumah atau KPR. Pembiayaan pemilikan
rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan
kebutuhan akan rumah dengan mengunakan prinsip jual beli (murabahah)
dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah
ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Harga jualnya biasanya sudah
Semua subsidi hukum asalnya boleh, karena hukum asal negara
memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Pemberian ini
merupakan hak Khalifah dalam mengelola harta milik negara (milkiyah al-
dawlah). Apabila terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi menjadi
wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan
keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi).32 Hal ini karena Islam telah
mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah
beredarnya harta hanya pada golongan tertentu sebagaimana firman Allah
SWT dalam QS. Al Hasyr ayat 7
“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah,
untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supay a harta itu jangan beredar di antara orang-
orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka
terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”
32 M. Shiddiq Al-Jawi Subsidi dalam Pandangan Islam http://jurnalekonomi.org/pandanganislam-tentang-subsidi/ diakses tanggal 4 April 2016
49
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Efektivitas Penyaluran Pembiayaan
KPR Syariah Bersubsidi BTN Syariah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”,
Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Nasabah Pembiayaan KPR
Bersubsidi di BTN Syariah Cabang Tangerang.
B. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah field research dan library
research. field research adalah pengumpulan data dilakukan secara langsung ke
objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Library research adalah
pengumpulan data dengan memberikan teori mengenai konsep-konsep yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Penulis mengumpulkan artikel-artikel
ilmiah dan buku-buku yang relevan untuk menunjang penelitian yang penulis
lakukan.
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif adalah
data dalam bentuk angka.1 Penulis menggambarkan permasalahan yang
didasari pada data yang ada berupa angka-angka, kemudian dianalisa lebih
lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan.
1 Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Yogyakarta:PT.Rajawali Pers, 2008),h.100.
50
2. Sumber Data
Data yangdigunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data
sekunder:
a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli di
lokasi penelitian atau objek penelitian. Data ini diperoleh secara
langsung dari responden, yaitu nasabah pembiayaan KPR Syariah
Bersubsidi melalui penyebaran koesioner dan diperoleh secara
langsung melalui wawancara dengan staf bagian pembiayaan BTN
Syariah Cabang Tangerang.
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait
dengan penelitian yaitu berupa Jumlah nasabah pembiayaan KPR
syariah bersubsidi dan arsip-arsip lainnya serta mengumpulkan data
dengan membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang
memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti .2
Dalam Penelitian ini populasi yang digunakan untuk menyebutkan
seluruh elemen/anggota dari suatu yang menjadi sasaran penelitian
atau merupakan keseluruhan dari objek penelitian.3 Populasi dalam
penelitian ini adalah jumlah nasabah pembiayaan KPR Syariah
2 M.Iqbal Hasan , Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya.(Jakarta:Ghalia Indonesia,2002),h.58
3 Juliansyah Noor, Metodelogi Penelitian Skripsi,Tesis,Disertasi dan karya ilmiah,(Jakarta: Kecana Prenada Media Group),h147
51
Bersubsidi di BTN Syariah Cabang Tangerang yaitu sekitar 1075 yaitu
nasabah KPR Subsidi dalam kurun waktu 2011-2015.
2. Sampel
Sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil
dari suatu populasi dan diteliti secara rinci.4 Sampel adalah bagian dari
populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki
karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang bisa mewakili populasi.
Rumus perhitungan besaran sampel menggunakan Metode Slovin,
yaitu:5
= 1 +Keterangan:
= Jumlah Sampel yang dicari
= Jumlah Populasi
= Nilai kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan
sampel yang masih dapat ditolelir
= 10751 + 1075 × 10%= , = 91,4 91 Orang Responden
4 Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, h.1615 Husen Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi kedua (Jakarta:
Rajawali Pers, 2011),h.78
52
3. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teknik Non Probability Sampling, yaitu mengambil
sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap
unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.6 Metode
Non Probality Sampling yang digunakan adalah Accidental Sampling,
artinya teknik penentuan sampel dengan memilih sumber responden
secara kebetulan bertemu dan cocok sebagai sumber data dengan
berbagai pertimbangan yaitu responden merupakan nasabah
pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi di BTN Syariah Cabang
Tangerang.
D. Metode Pengumpulan Data
1. Kuesioner
Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang
digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti
laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang responden ketahui.7
Pertanyaan pada kuesioner sebagaian bersifat tertutup dimana pilihan
atau alternatif jawaban tersedia dan sebagin lagi bersifat terbuka untuk
menggali informasi yang mungkin muncul diluar pertanyaan yang
tersedia. Hal itu dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada
6 Sugiono, Statistik untuk penelitian bisnis ( Bandung: Alfabeta 2008), cet 13 h.617 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2010) h. 128
53
Tangerang yaitu dengan cara menjawab setiap pertanyaan yang
terdapat pada kuesioner.
Dalam penyusunan kuesioner ini penulis menggunakan linkert
scale, dimana responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju
mengenai berbagai pernyataan mengenai perilaku, objek, orang,
pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang
fenomenal sosial dengan skala linkert, maka variabel yang akan diukur
dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan
sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang
dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.8
Kuesioner didasarkan pada skala linkert melalui pemberian bobot
sebagai berikut:9
Sangat tidak setuju Bobotnya 1
Tidak setuju Bobotnya 2
Ragu-Ragu Bobotnya 3
Setuju Bobotnya 4
Sangat Setuju Bobotnya 5
2. Wawancara
Wawancara (interview), yaitu percakapan dengan maksud tertentu,
percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu penulis (interviewer)
yang mengajukan pertanyaan dan pihak atau staf BTN Syariah Cabang
8 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Jakarta:Erlangga, 2009),h.178
9 Sugiono, Statistik untuk penelitian bisnis , h.133
54
Tangerang (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan
itu.10
3. Studi kepustakaan
Penulis mengumpulkan data yang terkait dengan masalah
penelitian yaitu berupa buku-buku, majalah artikel dan karya ilmiah
lainnya dengan mempelajari, memahami dan mencatat teori-teori yang
berkaitan dengan penelitian ini.
E. Metode Analisis Data
1. Uji Validitas
Uji validitas adalah akurasi alat yang diukur walaupun dilakukan
berkali-kali dan dimana-mana. Untuk mencapai tingkat validitas
instrumen peneltian, maka alat ukur yang dipakai dalam instrumen
juga harus memiliki tingkat validitas yang baik. Uji validitas bertujuan
untuk melihat ketepan instrumen pengukur penelitian. Validitas terkait
dengan keabsahan apakah butir-butir pertanyaan alat ukur secara tepat
mengukur apa yang hendak diukkur.11
Validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur tersebut
benar-benar mengukur apa yang diukur. Validitas ini menyangkut
akurasi instrumen. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun
tersebut itu valid, maka perlu diuji dengan uji korelasi antar skor tiap-
11 Sofren & Yonathan Natanel, Mahir Menggunakan SPSS Secara Otodidak, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo,2013), h.53
55
tiap butir pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut.12 Dalam
penelitian ini penulis menggunakan SPSS 2.1 untuk uji validitas.
2. Uji Realiabilitas
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan indeks sejauh mana
alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini berarti menunjukan
sejauh mana alat pengukur dikatakan konsisten, jika dilakukan
pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji
reliabilitas harus dilakukan hanya pada pertanyaan yang telah memiliki
atua memenuhi uji validitas. Reliabilitas menunjukan konsistensi hasil
pengukuran. Suatu alat pengukur dikatakan mantap atau konsisten
apabila untuk mengukur sesuatu berulang kali, alat pengukur itu
menunjukan hasil yang sama, dalam kondisi yang sama.13
Pada uji instrumen inji penulis menggunakan Realibility Analysis
dengan metode Cronbach Alpha melalui perhitungan statistik
menggunakan SPSS. Metode Cronbach Alpha sebenarnya sudah
ditentukan batasannya. Batasan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Koefisien alpha diatas 0,8 : Baik
b. Koefisien alpha diatas 0,7 : Dapat Diterima
c. Koefisien alpha diatas 0,6 : Kurang Baik/Tidak Reliabel
12 Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah(Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2012), h.132
13 Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah., h.130-131
56
3. Artificial Neuron Network (ANN)
Untuk mengukur tingkat efektivitas penulis menggunakan Analisis
Artificial Neuron Network (ANN). Pendekatan ANN ini digunakan
untuk mengukur maju mudurnya suatu program. Fungsi transformasi
Artificial Neuron Network digunakan untuk menelaah proses
pembelajaran keterkaitan antara input, proses dan output. Untuk
menilai keefektifan suatu program maka diperlukan mengetahui
outputnya. Output diperoleh dari interaksi berbagai input setelah
melalui beberapa proses.
Output ini ditransformasikan kedalam suatu fungsi transformasi
yang mengikuti kurva pembelajaran (activation function). Hasil dari
output yang ditransformasikan inilah yang merupakan hasil akhir dari
keseluruhan proses.14 Dalam penelitian ini penulis menggunakan
Microsoft Exel 2010 untuk mengitung ANN.
Fungsi transformasi ANN sebagai berikut: 15
= [( )]Diketahui :
Y : Output dari proses hubungan yang saling mempengaruhi antar
variabel yang telah mengalami pembobotan
: epsilon output
14 Murasa Sarkaniputra, Ruqyah Syar’iyyah: Teori Dan Sistem Ekonomi, (Jakarta: Al-Islah Press & STEI, 2009), h122.
15 Dr.Euis Amalia,M.Ag.,Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan PeranUKM dan LKM di Indonesia, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2009)h.180
57
W : pembobotan setiap variabel =Tabel 3.1
Daftar penilaian tingkat efektivitas
Efektivitas
(%)
>90 80 s.d 90 70 s.d 80 <70
Skor 3 2 1 0
Sumber: Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002
Skor yang diperoleh untuk masing-masing kategori menunjukan
tingkat efektivitas program pembiayaan KPR Subsidi adalah sebagai
berikut:
0 (nol) : Kurang Efektif 2 (dua) : Efektif
1 (satu) : Cukup Efektif 3 (tiga) : Sangat Efektif
F. Variabel Penelitian
Variabel adalah atribut dari sekelompok orang atau objek yang
mempunyai variabel antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu.
Dalam penelitian ini variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas
yaitu:
a. Kegunaan (X1) mencakup pentingnya program KPR subsidi dan
penggunaannya
58
b. Ketepatan dan obyektivitas (X2) yakni evaluasi dari penyaluran
pembiayaan KPR Subsidi yang meliputi ketepatan sasaran dan
kesesuaian produk
c. Ruang Lingkup (X3) yakni merupakan kelengkapan dan kepanduan
meliputi pernyataan pengajuan.
d. Efektivitas biaya (X4) meliputi biaya admnistrasi besarnya margin dan
angsuran
e. Akuntabilitas (X5) meliputi kesesuaian penggunaan dana dengan
pengajuan dan kesesuaian produk dengan syariah.
f. Ketepatan Waktu (X6) meliputi pencairan dana, waktu pelunasan
pembiayaan serta denda keterlambatan.
G. Pedoman Penulisan
Penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: UIN Jakarta Press,
2012.
59
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Aplikasi Produk Pembiayaan KPR BTN Sejahtera Tapak iB
Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah merupakan unit usaha syariah
milik Bank Tabungan Negara (BTN) konvensional salah satu bank
pelaksana yang mengikuti program pemerintah dalam menyalurkan
fasilitas pembiayaan perumahan murah atau KPR Subsidi yang
dicanangkan oleh Kementrian Perumahan Rakyat (KEMENPERA). Pada
BTN Syariah, produk KPR Bersubsidi ini disebut KPR BTN Sejahtera
Tapak IB. Menurut Rahmansyah (Financing Service Officer BTN
Syariah), KPR BTN Sejahtera Tapak iB adalah pembiayaan yang
diterbitkan BTN Syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam
rangka kepemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang dengan
harga terjangkau.1
Kelompok sasaran KPR Subsidi ini adalah kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah yang berpenghasilan perbulan maksimal sebesar
Rp. 4.000.000,-. Peraturan mengenai bantuan subsidi bagi masyarakat
berpenghasilan rendah tersebut dituangkan di dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015 tentang
pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah atau
1 Wawancara pribadi dengan Rahmansyah, Financing Service Officer BTN SyariahCabang Tangerang pada tanggal 18 Mei 2016.
60
yang disebut dengan MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah
untuk memperoleh rumah.2
Pemerintah tak mematok batas terendah penghasilan para pekerja
formal yang masuk dalam golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
untuk mendapatkan KPR subsidi. Tak adanya patokan penghasilan
terendah bertujuan agar semua lapisan masyarakat berpenghasilan rendah
bisa berpeluang mencicil pembiayaan KPR subsidi. Namun yang menjadi
patokannya adalah peraturan dalam porsi cicilan kredit atau tanggungan
KPR maksimal 30% dari penghasilan seseorang per bulan. Dengan adanya
pembiayaan KPR dengan cicilan rendah, maka akan semakin banyak
kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan
pembiayaan KPR subsidi. Menurut Rahmansyah bila ada pemohon KPR
subsidi dengan gaji Rp 1 juta/bulan tapi mengajukan cicilan Rp
800.000/bulan, maka sudah pasti akan ditolak oleh bank, karena bank
mematok besaran angsuran 30% dari gaji pokok pemohon.3
Dalam mengajukan produk pembiayaan ini, calon nasabah diharapkan
mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme pembiayaan KPR Syariah
subsidi serta dokumen persyaratan yang harus disiapkan oleh nasabah
pembiayaan KPR Syariah subsidi.
2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015tentang pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pasal 1 ayat 3www.perpustakaan kemenpera.htm Diakses Tanggal 12 Mei 2016
3 Wawancara pribadi dengan Rahmansyah, Financing Service Officer BTN SyariahCabang Tangerang pada tanggal 18 Mei 2016.
61
1. Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan KPR BTN Sejahtera
Tapak iB:4
Berikut Prosedur yang harus diikuti calon nasabah yang ingin mengajukan
Pembiayaan KPR BTN Sejahtera Tapak iB:
a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan dan disertai dengan Surat
Pemesanan Rumah (SPR) dari developer/pengembang
b. Melampirkan dokumen kelengkapan KPR dan surat pernyataan
c. Verifikasi calon nasabah (BI Checking dan verifikasi via telepon)
d. Wawancara calon nasabah
e. Analisa kelayakan nasabah
f. Appraisal (Analisa harga pasar dari agunan)
g. Persetujuan pembiayaan oleh Branch Manager
h. Akad Pembiayaan
i. Serah terima rumah
j. Surat pernyataan verfikasi (kelengkapan dokumen direkap dan diregister)
k. Kirim dokumen ke Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA)
Adapun mekanisme penyaluran pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada BTN
Syariah Cabang Tangerang sebagai berikut :
a. Nasabah mengajukan permohonan awal pembiayaan KPR Bersubsidi secara
kolektif dengan melampirkan surat keterangan bahwa nasabah belum
mempunyai rumah dari kelurahan setempat serta surat keterangan dari
kecamatan.
4 Wawancara pribadi dengan Rahmansyah, Financing Service Officer BTN SyariahCabang Tangerang pada tanggal 18 Mei 2016.
62
b. Berikan penjelasan dan wawancara secara terperinci kepada nasabah
mengenai pembiayaan yang diinginkan, setelah itu nasabah dianjurkan
untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan
pembiayaan KPR subsidi.
c. Apabila dokumen-dokumen dan syarat-syarat yang telah diajukan tersebut
telah terpenuhi, maka langsung dipelajari serta dianalisa oleh Financing
Service Officher (FSO).
d. Setelah dipelajari dan sesuai dengan standar oprasional produksi (SOP)
maka langsung diberikan kepada kepala seksi Operation Head (OH) dengan
membubuhkan tandatanganya.
e. Setelah dirasa aman dan memenuhi semua syarat, maka FSO dan kepala
seksi OH membuat memo dan proposal pembiayaan murabahah yang
kemudian langsung diserahkan kepada Kepala Cabang Bank BTN Syariah,
inti dari kegiatan yang telah disebutkan diatas untuk menilai tingkat
kepercayaan dan prinsip kehati-hatian bank terhadap nasabah serta
dilakukan untuk menjamin kelancaran pembayaran nasabah pada
pembiayaan murabahah.
f. Selanjutnya proposal dan memo yang telah dibuat, kembali dianalisis dan
dievaluasi lagi oleh kepala cabang apabila ada pertanyaan atau maupun hal
yang ingin dibahas didalam memo maupun proposal tersebut maka kepala
cabang dapat mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut. Maksimal 1
(satu) minggu kepala cabang dapat memberikan keputusan apakah
pembiayaan tersebut dapat dilanjutkan kerjasamanya ataupun tidak.
63
g. Bila tidak disetujui bisa dilakukan pengulangan kembali oleh FSO dan
kepala OH atau dapat langsung menghentikan permohonan dan memberikan
informasi penolakan tersebut kepada nasabah.
h. Dan apabila disetujui, maka langsung diadakan akad antara nasabah dengan
pihak Bank BTN Syariah yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut sah
hingga perjanjian tersebut berakhir dan ini pula harus berpedoman pada
perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, setelah itu FSO
memberikan surat SP3 kepada nasabah.
i. Persilahkan nasabah untuk menuju petugas notaris untuk menandatangani
SKMHT/APHT (surat tentang hak tanggung) dan akta-akta lain yang
dibutuhkan.
j. Setelah semua prosedur dilaksanakan maka nasabah sudah dapat menerima
pembiayaan KPR Subsidi
Gambar 4.1
Mekanisme Penyaluran Pembiayaan KPR Subsidi BTN Sejahtera Tapak IB
1. FormulirPembiayaan
2. DokumenKelengkapan
3. VerifikasiCalon
Nasabah4. Wawancara
5. AnalisaKelayakan
6. LPA/Appraisal
7. PersetujuanPembiayaan
8. AkadPembiayaan
9. Serah TerimaRumah Subsidi
10. SuratPernyataan
11. PenyerahanDokumen ke
KEMENPERA
64
2. Dokumen Persyaratan Pengajuan KPR BTN Sejahtera Tapak iB
Berikut persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pembiayaan
KPR bersubsidi pada BTN Syariah:5
a. Persyaratan Umum:
1) Warga Negara Indonesia
2) Menjadi Nasabah BTN Syariah
3) Telah berusia minimal 21 tahun dan maksimal 70 tahun
4) Pada saat pembiayaan lunas usia pemohon tidak melebihi 70 tahun
atau usia pensiun
5) Belum memiliki rumah
6) Memiliki penghasilan yang cukup menurut perhitungan Bank
(Maksimal gaji pokok 4 juta rupiah perbulan)
7) Mempunyai pekerjaan/usaha dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun
8) Tidak memiliki pembiayaan bermasalah
9) Melampirkan SPT tahunan atau NPWP
b. Kelengkapan Data Permohonan Pembiayaan:
1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3) Fotokopi SPT tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan
penghasilan yang ditandatangani pemohon diatas materai yang
diketahui pimpinan perusahaan tempat bekerja (bagi nasabah
5 Wawancara pribadi dengan Rahmansyah, Financing Service Officer BTN SyariahCabang Tangerang pada tanggal 18 Mei 2016.
65
berpeghasilan tetap) dan ttd lurah (bagi nasabah berpenghasilan tidak
tetap.
4) Surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja/slip gaji
untuk MBR berpenghasilan tetap
5) Surat keterangan belum memiliki rumah dari RT/RW setempat atau
instansi tempat bekerja atau Surat Keterangan Sewa/Kwitansi Sewa
Rumah
6) Surat pernyataan yang ditandatangani pemohon diatas materai yang
mencakup:
a) Berpenghasilan tidak melebihi ketentuan kelompok sasaran KPR
Sejahtera
b) Belum pernah memiliki rumah
c) Menggunakan sendiri Rumah Sejahtera Tapak/Susun sebagai
tempat tinggal
d) Tidak akan memindahtangankan Rumah Sejahtera Tapak/Susun
sebelum 5 tahun
e) Belum pernah menerima subsidi perumahan melalui
kredit/pembiayaan pemilikan rumah
7) Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
8) Dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud butir 7 belum dapat
dipenuhi, maka dapat diganti dengan dokumen pendahuluan
kepemilikan tanah yang berupa:
66
a) Akta Jual Beli (AJB) atau Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB)
yang disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) apabila perolehan
tanahnya berasal dari jual beli
b) Akta/Surat Keterangan Hibah apabila perolehan tanahnya berasal
dari hibah
c) Akta/Surat Keterangan Waris apabila perolehan tanahnya berasal
dari pewaris.
Pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini sudah sesuai dengan ketentuan
syariah, karena produk pembiayaan atau pendanaan yang di keluarkan atau di
pasarkan kemasyarakat sudah mendapatkan persetujuan dari DPS (Dewan
Pengawas Syariah), jika sudah mendapatkan opini dari DPS, maka dapat
dipastikan sudah sesuai syariah, karena KPR Syariah bersubsidi itu sendiri
menggunakan akad jual-beli murabahah, pihak BTN Syariah membeli rumah yang
dibutuhkan nasabah dari pengembang kemudian bank menjual kembali kepada
nasabah tersebut dengan harga jual, ditambah dengan margin keuntungan yang
telah disepakati olah pihak Bank dan Nasabah.6
6 Wawancara pribadi dengan Rahmansyah, Financing Service Officer BTN SyariahCabang Tangerang pada tanggal 18 Mei 2016.
67
B. Karakteristik Responden
Setelah kuesioner disebar kepada 91 Nasabah pembiayaan KPR Sejahtera
Tapak IB, maka dilakukanlah identifikasi terhadap resonden yang menjadi sampel
sebagai berikut:
Tabel 4.1
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
Jenis kelamin Frekuensi PersenLaki-Laki 65 71,43%Perempuan 26 28,57%
Total 91 100%
Dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa berdasarkan jenis kelamin responden
Laki-Laki yang mendominasi pembiayaan KPR subsidi yaitu sebanyak 65 orang
nasabah atau sebesar 71,43% sedangkan responden Perempuan sebanyak 26 orang
nasabah atau sebesar 28,57%.
Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Usia Frekuensi Persen< 25 tahun 9 9,89 %
26-35 tahun 28 30,77 %36-45 tahun 29 31,87 %46-55 tahun 22 24,18 %>55 tahun 3 3,30%
Total 91 100%
Pada tabel 4.3 responden berdasarkan usia didominasi pada usia 36-45
tahun sebanyak 29 atau sebesar 31,87% , disusul nasabah dengan usia 26-35 tahun
sebesar 28 orang atau sebesar 30,77%, nasabah dengan usia 46-55 tahun sebanyak
22 atau sebesar 24,18%, nasabah dengan usia < 25 tahun sebanyak 9 atau sebesar
9,89%, dan yang terakhir nasabah dengan usia >55 sebanyak 3 atau sebesar
68
3,30%. Banyaknya nasabah dengan rentang usia 36-45 tahun telah mendominasi
jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR Subsidi pada BTN Syariah
Cabang Tangerang.
Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan Frekuensi PersenTidak sekolah 3 3,30 %
SD 5 5,49 %SMP 13 14,29 %SMA 40 43,96 %
Perguruan Tinggi 30 33,97 %Total 91 100%
Pada tabel 4.4 responden berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh
tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 40 orang atau sebesar 43,96 %,
kemudian pada tingkat perguruan tinggi sebanyak 30 orang atau sebesar 33,97 %,
tingkat SMP sebanyak 13 orang atau sebesar 14,29 %, tingkat pendidikan SD
sebanyak 5 orang atau sebesar 5,49 %, dan yang terakhir pada tingkatan tidak
sekolah sebanyak 3 orang atau sebesar 3,30 %.
Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Pekerjaan Frekuensi Persen
Pegawai swasta 28 30,77 %Guru 25 27,47 %
Ibu Rumah Tangga 5 5,49 %Wirausaha 33 36,26 %Lainnya - -
Total 91 100%
69
Pada tabel 4.5 responden berdasarkan pekerjaan didominasi oleh
wirausaha sebanyak 33 orang atau sebesar 36,26%, kemudian disusul oleh
pegawai swasta sebanyak 28 orang atau sebanyak 30,77 %, nasabah yang bekerja
sebagai guru sebanyak 25 orang atau sebesar 27,47 %, dan yang terakhir ibu
rumah tangga sebanyak 5 orang atau sebanyak 5,49 %.
Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Perbulan
Rosly, Saiful Azhar. 2007. Critical Issues on Islamic Banking and FinancialMarkets. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing.
Rochaety Ety dan Ratih Tresnati. 2005. Kamus Istilah Ekonomi. Jakarta: BumiAksara.
Sarkaniputra Murasa. 2009. Ruqyah Syar’iyyah: Teori dan Sistem Ekonomi.Jakarta: Al-Islah Press & STEI.
Sofren dan Yonathan Natanel. 2013. Mahir Menggunakan SPSS Secara Otodidak.Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Sugiono. 2008. Statistik Untuk Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Gibson. 1985. Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Erlangga
Subana dan Sudrajat. 2005. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: PustakaSetia.
Umar, Husen. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisikedua. Jakarta: Rajawali Pers.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang PerbankanSyariah
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015Tentang pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMENPERA) No3 dan 4 Tahun 2014
Internet
BTN, Profil BTN Syariah. diakses pada tanggal 5 Mei 2016 darihttp://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/Profil-BTN-Syariah.aspx
BTN, Penyaluran KPR BTN Naik 36,11 Persen diakses pasda tanggal 5 Mei 2016http://www.btn.co.id/ContentPage/Berita/Penyaluran-KPR-BTN-Naik-36,11-Persen
Ekonomi Melemah, Permintaan KPR Tetap Tinggi. Diakses tanggal 10 April 2016http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/10/01/16/nw3504383ekonomi-melemah-permintaan-kpr-tetap-tinggi
Imam Muzaki, Kemenpera lanjutkan program KPR Subsidi. Diakses Tanggal 12April 2016 http://www.beritasatu.com/hunian/234455-kempupera-lanjutkan-program-subsidi-kpr-flpp-2015.html
Kementrian Negara Perumahan Rakyat. Membangun atau Memperbaiki Rumahdengan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro SyariahBersubsidi. Diakses pada tanggal 12 Maret 2016 darihttp://www.perpustakaan kemenpera.htm.co.id
Nikmati KPR Murah di BTN Sejahtera FLPP Diakses Tanggal 12 April 2016https://kreditgogo.com/pinjaman/KPR-KPA/BTN-Sejahtera-FLPP-KPR.html
1. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini.2. Kuesioner ini sangat berguna bagi peneliti sebagai data penelitian dalam penulisan
skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di FakultasSyariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
3. Peneliti mengharapkan agar pengisisan kuesioner ini benar-benar sesuai denganpendapat dan hati nurani anda.
Lingkarilah jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pilihan anda.
Dalam persyaratan Pengajuan tidak ada bedanya dengan BTN Non Subsidi atau
Komersil. Hanya kalau pada KPR Syariah bersubsidi ada beberapa itemitem
ketentuan yang sudah tercantum dari PERMEN MENPERA No.8. tahun 2014 .
bahwa item-item tambahan yang bisa mendapatkan pembiayaan KPR Subsidi
adalah :
a. Nasabah yang penghasilan pokoknya perbulan paling banyak
Rp.4.000.000.-
b. Ia belum mempunyai rumah yang ada surat keterangan yang sudah
dilegalisasi dari pihak instansi terkait seperti kelurahan/rt/rw
9. Apakah pembiayaan KPR Syariah ini telah sesuai dengan ketentuan
syariah?
Jawab:
Pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini tentu saja sudah sesuai dengan ketentuan
syariah, karena apapun produk pembiayaan atau pendanaan yang kami keluarkan
atau kami pasarkan kemasyarakat atau sebelumnya sudah mendapatkan
persetujuan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah), tentu saja jika sudah
mendapatkan opini dari DPS, insyaAllah sudah sesuai syariah karena KPR
Syariah bersubsidi itu sendiri menggunakan akad jual-beli murabahah, bahwa
kami ingin membeli rumah yang dibutuhkan nasabah dari pengembang kemudian
Bank menjual kembali kepada nasabah tersebut dengan harga jual,ditambah
dengan margin keuntungan, jadi sudah sesuai dengan prinsip syariah.
Tangerang, 18 Mei 2016
A.n. Branch Manager BTN Syariah Tangerang
RAHMANSYAHFinancing Service
BA - KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PEMOHON
Nama Nasabah :
Kantor Cabang :
No.Rekening :
NO DOKUlv4EN PERIνlOHONANKelengkapan Dokumen ls an Dokumё n
Ada Tida Lengka p Tidak
.1
一2
一3
4
5
6
7
8
9
1 0
1.
ormuiir Aplikasi Pernrohonan Pembiayaan
Copy KTP pemohon dan pasangan (apabila telah menikah)Surat Keterangan Pekerjaan
ccp,i Kartu Keluarga
Copy Surat Nrkah / Cerai (jika telah menikah / cerai)Fas Foto Terbaru Pemohon dan Pasangan
Copy Rekening Koran Tabungan 3 (tiga) bulan terakhirCopy SIUP, TDP (wiraswasta apabila ada)
Copy Akte Pendirian dan Pengesahan (wiraswasta apabila ada)
Copy Data Keuangan (wiraswasta apabila ada)
Copy lzin praktek dan instansi/asosiasi profesi (profesional)
t2
t4
15
16
l1
Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Copy Surat pemberitahuan Tahunan (SPT), Pajak penghasilan (pph),Surat Pernyataan Penghasilan yang ditandatangarri pemohon diatasmaterai secukupnya dan diketahui oleh Pimpinan lnstansi tempatbekerla untuk masyarakat berpenghasilan tetap (lampiran lll)atauKepala desa/lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilantidak tetap (lampiran lV)
Surat Keterangan Penghasilan dari instansi tempat bekerja/slip galiuntuk masyarakat bejpenghalial te19p.Surat Pernyataan Tidak rnemiliki rumah (lampiran V)
Surat pernyataan yang ditandatangani pemohon diatas materarsecukupnya (lampiran Vl)
Berita Acara Serah Terima (BAST) Rumah Sejahtera / satuan rumahsejahtera susun (Lampiran VII)
Surat pernyataan prasarana, sarana dan utilitas perumahan(Lampiran Vlll)
9
0
2).
22
23
Daftar RekapituIasilanB Iolo1 yelqfi!11 (Lampiran IXa)
Surat Pernyataan Verifikasi (Lampiran lxd)
Dokumentasi Tanda Berupa Sticker / plat yang terpasang pada unitrumah sejahtera yang dibiyai oleh KPR Sejahtera FLpp (Lampiran X)
Surat pernyataan mengenai pemanfaatan rrrrrrh 1i.-piran Xl)