Koran Tempel ini diterbitkan oleh Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Penanggung Jawab: Imam Abu Hanifah. Staf Redaksi: Imam Abu Hanifah, Latifatun Nasihah. Editor: Salis Fahrudin, Rachmad Imam Tarecha, Imam Abu Hanifah. Layouter: Salis Fahrudin. Alamat Redaksi: Gedung Jendral Besar H. Mohammad Soeharto Lt.1 UIN Maliki Malang. Jl. Gajayana 50 Malang (65145). Email: [email protected], Website: www.uapminovasi.com Twitter: @uapminovasi 4 Maret 2015 Oleh Imam Abu Hanifah Tak Wakili Aspirasi Mahasiswa, Musma Tuntutan kelompok yang menamai diri sebagai Pergerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (PMPD) akhirnya ditolak pada forum audiensi, di kantor lembaga penjamin mutu, gedung Ir. Soekarno (2/3). Tuntutan mereka adalah agar dibentuk badan seperti Mahkamah Konstitusi (MK) ditingkat mahasiswa. Pembentukan badan ini dimaksudkan untuk mewadahi aspirasi mahasiswa yang tidak puas dengan hasil Musyawarah Mahasiswa (Musma). Selain itu, mereka juga menuntut agar persyaratan calon ketua badan eksekutif mahasiswa yang diwajibkan pernah menjadi pengurus di lingkungan Republik Mahasiswa (RM) dihapus. Tapi tuntutan itu pun lagi-lagi ditolak. Alif Akbarul Muslim, selaku ketua SEMA periode 2013-2014 beranggapan, bahwa tidak ada payung hukum yang jelas untuk pembentukan badan seperti MK. “Ya kami menolak dengan pertimbangan memang tidak ada landasannya,” papar Alif. Menurutnya, pengubahan peraturan hanya dapat dilakukan di Musma atau Musma Luar Biasa. “Itu pun syarat untuk Musma luar biasa belum jelas”, tambahnya. Musma di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam memang menjadi wadah tertinggi bagi aspirasi mahasiswa, sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor: Dj.I/253/2007. Label Musma pun identik dengan forum Oleh Latifatun Nasihah Labib: Hasil Musma Lucu UAPM / Hanik HADIRILAH LAUNCHING MAJALAH INOVASI XXXI pengubahan kebijakan-kebijakan maupun peraturan yang dianggap perlu untuk dilaksanakan setahun ke depan di lingkungan RM. Sayang, di UIN Maliki Malang hanya para anggota Senat Mahasiswa (SEMA) yang menjadi peserta penuh dalam forum itu. “Peserta penuhnya memang dari jajaran SEMA baik universitas maupun fakultas. Untuk yang lain hanya sebagai peserta peninjau,” jelas Alif. Walau berstatus sebagai peserta peninjau, organisasi intra yang lain seakan tak dianggap oleh panitia Musma. Ibnu Abbas Al- Bastomi, ketua HMJ Kimia periode 2013 mengaku tidak ada undangan atau pemberitahuan terkait Musma. Dengan ini, Musma pun jadi milik para Senat Mahasiswa. Padahal peraturan yang dibahas akan dilaksanakan untuk seluruh organisasi intra. “Senat Mahasiswa kan memang sudah merupakan perwakilan mahasiswa yang dipilih melalui Pemilu Raya (PEMIRA). Saya rasa cukup,” jelas Alif. Zainullah, Koordinator advokasi bidang PMPD tetap menganggap Musma tidak representatif. “Musma kemarin tidak mencerminkan aspirasi mahasiswa sama sekali. Dalam segi informasi saja terkesan sembunyi-sembunyi. Tahu-tahu draft hasil musma sudah ada,” ujarnya. Ke-saklek-an hasil Musma pun kembali terlihat ketika usulan agar SK kepengurusan UKM dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan di PEMIRA 2015 ditolak. Alif beralasan UKM sudah tidak ikut di lingkungan RM sejak 2011. Alif lalu berdalih bahwa telah mencoba berkomunikasi dengan UKM selama 2 tahun ini. “Sudah ada itikad baik dari kami namun belum ditanggapi, kami masih mengkomunikasikannya secara lisan,” jelas Alif. Itikad baik versi Alif tampaknya belum berhasil. Apalagi sejak keluar dari RM, UKM sudah tak pernah diundang lagi dalam Musma. Beberapa ketua UKM mengakui tidak undangan atau pemberitahuan sama sekali mengenai MUSMA. “Tidak ada, tidak ada undangan atau apa sama sekali,” ujar Rohmat, ketua UKM KSR PMI periode 2013-2014. Begitu pula Ifkra Febri, sekretaris UKM teater K2 2013-2014 lalu yang mengaku tidak ada pemberitahuan sama sekali tentang Musma. Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan, Agus Maimun pun tak berkomentar banyak atas tuntutan PMPD. Walau hadir dalam forum, Agus menyatakan bahwa hal-hal teknis seperti itu (pelaksanaan Pemira_red) bukan urusannya. “Kalau pembentukan badan seperti MK tidak bisa dilakukan karena tidak ada landasannya,” papar Agus. Sementara itu, dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, pasal 4 ayat 5 tertulis, “Bentuk atau badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antarmahasiswa, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta PTAI yang bersangkutan.”[] Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (PMPD) menuntut agar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tergabung dalam Republik Mahasiswa (RM). Tuntutan tersebut disampaikan PMPD dalam audiensi yang juga dihadiri oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan Agus Maimun, dan Ketua bagian Kemahasiswaan Mujaid Kumkelo. Audiensi tersebut berlangsung di kantor lembaga penjamin mutu, gedung Ir. Soekarno (2/3). Dalam Anggaran Dasar (AD) RM bab VII pasal 12 disebutkan, RM UIN Maliki Malang terdiri dari Senat Mahasiswa Universitas (SEMA- U), Dewan eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U), Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA- F), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) maupun Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP). Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa UKM merupakan bagian dari RM. MPDM mempermasalahkan pasal tersebut dengan mengacu pada keputuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia bernomor Dj.I/253/2007 pasal enam. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra kampus terdiri dari Musyawarah Senat Mahasiswa (Musma), DEMA, dan UKM atau Unit Kegiatan Khusus (UKK). “Disitu jelas-jelas dikatakan bahwa UKM itu masuk kedalam intra kampus. Tapi lucunya, didalam hasil Musma itu dijelaskan bahwa yang disebut dengan intra hanya SEMA-U, DEMA- U, SEMA-F, DEMA-F, HMJ dan HMP,” papar Labib salah satu perwakilan dari PMPD. “Pasal ini kan bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya,” tambahnya. Menurut Labib, peraturan yang dibawah seyogyanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatas. Ia berpedoman pada kaidah hukum universal yang berasaskan lex superior derogate legi inferior yang berarti peraturan yang di atas mengenyampingkan peraturan yang dibawah. “Jelas secara pengujian materi ini bermasalah, karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujar Labib. Untuk itu PMPD meminta adanya revisi pada AD RM bab VII pasal 12 dengan menambahkan UKM sebagai bagian dari RM. Menanggapi hal tersebut, Muhammad Ridho, selaku ketua DEMA-U menjelaskan bahwa sejak tahun 2011, UKM memutuskan mengeluarkan diri dari naungan RM. Menurutnya, belum ada keputusan bersama untuk kembali mencantumkan UKM sebagai bagian dari RM. “Sampai saat ini, kita coba menjalin komunikasi untuk kita (UKM dan RM_Red) bergabung kembali atas nama republik mahasiswa. Tapi itu masih belum bias tercapai,” terang Ridho. Alif Akbarul Muslim, selaku ketua SEMA pun mengamini bahwa selama dua tahun terakhir ia dan teman-temannya sudah melakukan komunikasi terkait persoalan UKM. “Ketika kita masukan mereka ke RM, mereka gak mau. Terus apa gunanya gitu lo?” tambahnya. Agus Maimun selaku wakil rektor bidang kemahasiswaan menjelaskan bahwa sebelumnya UKM memang pernah tergabung bersama DEMA dan SEMA dalam RM. Pada saat itu, UKM mempunyai garis intruksi dari DEMA seperti pemberian Surat Keputusan ketua UKM yang dikeluarkan oleh DEMA. “Dan benar, pada tahun 2011 UKM itu gak mau DEMA masuk dalam wilayahnya,” terangnya. Sejak itulah, menurut Agus, UKM meminta untuk mandiri, “Jadi UKM dan DEMA itu hanya ada ada garis koordinatif bukan instruktif,” jelas Agus.[] UAPM / Ipe KORBAN PERS? GUNAKAN HAK JAWAB Politisi dan popok (pampers) bayi harus sering diganti dan keduanya dilakukan karena alasan yang sama. ~José Maria de Eça de Queiroz Kekeuh Kekeuh Kekeuh Edisi XLII / Maret 2015
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Koran Tempel ini diterbitkan oleh Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI UIN Maulana Malik Ibrahim MalangPenanggung Jawab: Imam Abu Hanifah. Staf Redaksi: Imam Abu Hanifah, Latifatun Nasihah. Editor: Salis Fahrudin, Rachmad Imam Tarecha, Imam Abu Hanifah. Layouter: Salis Fahrudin. Alamat Redaksi: Gedung Jendral Besar H. Mohammad Soeharto Lt.1 UIN Maliki Malang. Jl. Gajayana 50 Malang (65145). Email: [email protected], Website: www.uapminovasi.com Twitter: @uapminovasi
4 M
aret 2015
Oleh Imam Abu Hanifah
Tak Wakili Aspirasi Mahasiswa, Musma
Tuntutan kelompok yang menamai diri sebagai Pergerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (PMPD) akhirnya ditolak pada forum audiensi, di kantor lembaga penjamin mutu, gedung Ir. Soekarno (2/3). Tuntutan mereka adalah agar dibentuk badan seperti Mahkamah Konstitusi (MK) ditingkat mahas i swa . Pembentukan badan in i dimaksudkan untuk mewadahi aspirasi mahasiswa yang tidak puas dengan hasil Musyawarah Mahasiswa (Musma). Selain itu, mereka juga menuntut agar persyaratan calon ketua badan eksekutif mahasiswa yang diwajibkan pernah menjadi pengurus di lingkungan Republik Mahasiswa (RM) dihapus. Tapi tuntutan itu pun lagi-lagi ditolak.
Alif Akbarul Muslim, selaku ketua SEMA periode 2013-2014 beranggapan, bahwa tidak ada payung hukum yang jelas untuk pembentukan badan seperti MK. “Ya kami menolak dengan pertimbangan memang tidak ada landasannya,” papar Alif. Menurutnya, pengubahan peraturan hanya dapat dilakukan di Musma atau Musma Luar Biasa. “Itu pun syarat untuk Musma luar biasa belum jelas”, tambahnya.
Musma di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam memang menjadi wadah tertinggi bagi aspirasi mahasiswa, sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor: Dj.I/253/2007. Label Musma pun identik dengan forum
Oleh Latifatun Nasihah
Labib: Hasil Musma Lucu
UAPM / Hanik
HADIRILAH LAUNCHING
MAJALAH INOVASI XXXI
pengubahan kebijakan-kebijakan maupun peraturan yang dianggap perlu untuk dilaksanakan setahun ke depan di lingkungan RM.
Sayang, di UIN Maliki Malang hanya para anggota Senat Mahasiswa (SEMA) yang menjadi peserta penuh dalam forum itu. “Peserta penuhnya memang dari jajaran SEMA baik universitas maupun fakultas. Untuk yang lain hanya sebagai peserta peninjau,” jelas Alif.
Walau berstatus sebagai peserta peninjau, organisasi intra yang lain seakan tak dianggap oleh panitia Musma. Ibnu Abbas Al-Bastomi, ketua HMJ Kimia periode 2013 mengaku tidak ada undangan atau pemberitahuan terkait Musma. Dengan ini, Musma pun jadi milik para Senat Mahasiswa. Padahal peraturan yang dibahas akan dilaksanakan untuk seluruh organisasi intra. “Senat Mahasiswa kan memang sudah merupakan perwakilan mahasiswa yang dipilih melalui Pemilu Raya (PEMIRA). Saya rasa cukup,” jelas Alif.
Zainullah, Koordinator advokasi bidang PMPD tetap menganggap Musma tidak representatif. “Musma kemarin tidak mencerminkan aspirasi mahasiswa sama sekali. Dalam segi informasi saja terkesan sembunyi-sembunyi. Tahu-tahu draft hasil musma sudah ada,” ujarnya.
Ke-saklek-an hasil Musma pun kembali terlihat ketika usulan agar SK kepengurusan UKM dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan di PEMIRA 2015 ditolak. Alif beralasan UKM sudah tidak ikut di lingkungan RM sejak 2011. Alif lalu
be rda l ih bahwa t e l ah mencoba berkomunikasi dengan UKM selama 2 tahun ini. “Sudah ada itikad baik dari kami namun belum ditanggapi, kami masih mengkomunikasikannya secara lisan,” jelas Alif. Itikad baik versi Alif tampaknya belum berhasil. Apalagi sejak keluar dari RM, UKM sudah tak pernah diundang lagi dalam Musma. Beberapa ketua UKM meng aku i t i dak undang an a t au pemberitahuan sama sekali mengenai MUSMA. “Tidak ada, tidak ada undangan atau apa sama sekali,” ujar Rohmat, ketua UKM KSR PMI periode 2013-2014. Begitu pula Ifkra Febri, sekretaris UKM teater K2 2013-2014 lalu yang mengaku tidak ada pemberitahuan sama sekali tentang Musma.
Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan, Agus Maimun pun tak berkomentar banyak atas tuntutan PMPD. Walau hadir dalam forum, Agus menyatakan bahwa hal-hal teknis seperti itu (pelaksanaan Pemira_red) bukan urusannya. “Kalau pembentukan badan seperti MK tidak bisa dilakukan karena tidak ada landasannya,” papar Agus.
Sementara itu, dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, pasal 4 ayat 5 tertulis, “Bentuk atau badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antarmahasiswa, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ber laku dan statuta PTAI yang bersangkutan.”[]
Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (PMPD) menuntut agar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tergabung dalam Republik Mahasiswa (RM). Tuntutan tersebut disampaikan PMPD dalam audiensi yang juga dihadiri oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan Agus Maimun, dan Ketua bagian Kemahasiswaan Mujaid Kumkelo. Audiensi tersebut berlangsung di kantor lembaga penjamin mutu, gedung Ir. Soekarno (2/3).
Dalam Anggaran Dasar (AD) RM bab VII pasal 12 disebutkan, RM UIN Maliki Malang terdiri dari Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U), Dewan eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U), Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) maupun Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP). Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa UKM merupakan bagian dari RM. MPDM mempermasalahkan pasal tersebut dengan mengacu pada keputuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia bernomor Dj.I/253/2007 pasal enam. Dalam pasal tersebut, disebutkan
bahwa organisasi kemahasiswaan intra kampus terdiri dari Musyawarah Senat Mahasiswa (Musma), DEMA, dan UKM atau Unit Kegiatan Khusus (UKK).
“Disitu jelas-jelas dikatakan bahwa UKM itu masuk kedalam intra kampus. Tapi lucunya, didalam hasil Musma itu dijelaskan bahwa yang disebut dengan intra hanya SEMA-U, DEMA-U, SEMA-F, DEMA-F, HMJ dan HMP,” papar Labib salah satu perwakilan dari PMPD. “Pasal ini kan bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya,” tambahnya.
Menurut Labib, peraturan yang dibawah seyogyanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatas. Ia berpedoman pada kaidah hukum universal yang berasaskan lex superior derogate legi inferior yang berarti peraturan yang di atas mengenyampingkan peraturan yang dibawah. “Jelas secara pengujian materi ini bermasalah, karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujar Labib. Untuk itu PMPD meminta adanya revisi pada AD RM bab VII pasal 12 dengan menambahkan UKM sebagai bagian dari RM.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad
Ridho, selaku ketua DEMA-U menjelaskan bahwa sejak tahun 2011, UKM memutuskan mengeluarkan diri dari naungan RM. Menurutnya, belum ada keputusan bersama untuk kembali mencantumkan UKM sebagai bagian dari RM. “Sampai saat ini, kita coba menjalin komunikasi untuk kita (UKM dan RM_Red) bergabung kembali atas nama republik mahasiswa. Tapi itu masih belum bias tercapai,” terang Ridho.
Alif Akbarul Muslim, selaku ketua SEMA pun mengamini bahwa selama dua tahun terakhir ia dan teman-temannya sudah melakukan komunikasi terkait persoalan UKM. “Ketika kita masukan mereka ke RM, mereka gak mau. Terus apa gunanya gitu lo?” tambahnya.
Agus Maimun selaku wakil rektor bidang kemahasiswaan menjelaskan bahwa sebelumnya UKM memang pernah tergabung bersama DEMA dan SEMA dalam RM. Pada saat itu, UKM mempunyai garis intruksi dari DEMA seperti pemberian Surat Keputusan ketua UKM yang dikeluarkan oleh DEMA. “Dan benar, pada
tahun 2011 UKM itu gak mau DEMA masuk dalam wilayahnya,” terangnya. Sejak itulah, menurut Agus, UKM meminta untuk mandiri, “Jadi UKM dan DEMA itu hanya ada ada garis koordinatif bukan instruktif,” jelas Agus.[]
UAPM / Ipe
KORBAN PERS?GUNAKAN HAK JAWAB
Politisi dan popok (pampers) bayi
harus sering diganti dan keduanya
dilakukan karena alasan yang sama. ~José Maria de Eça
de Queiroz
KekeuhKekeuhKekeuh
Edisi XLII / Maret 2015
Related Documents
