BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada berbagai permasalahan penting antara lain disparitas status kesehatan; beban ganda penyakit; kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; pelindungan masyarakat di bidang obat dan makanan; serta perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa masalah penting lainnya yang perlu ditangani segera adalah peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, penanganan masalah gizi buruk, penanggulangan wabah penyakit menular, pelayanan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 1
110
Embed
e-renggar.kemkes.go.id · Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar Belakang. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangPembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan
nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan
kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa
Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi
salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan
kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu
investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting
dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Pembangunan kesehatan dihadapkan pada berbagai
permasalahan penting antara lain disparitas status kesehatan; beban
ganda penyakit; kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan; pelindungan masyarakat di bidang obat dan makanan; serta
perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa masalah penting lainnya
yang perlu ditangani segera adalah peningkatan akses penduduk
miskin terhadap pelayanan kesehatan, penanganan masalah gizi buruk,
penanggulangan wabah penyakit menular, pelayanan kesehatan di
daerah bencana, dan pemenuhan jumlah dan penyebaran tenaga
kesehatan.
Pembangunan kesehatan tahun 2019 diarahkan pada isu
strategis daerah ini merupakan bagian dari tahap keempat dari RPJPD
Provinsi Kalimantan Barat yaitu “Peningkatan dan Pemerataan Akses
Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas”. Mengingat
masih banyaknya masalah kesehatan yang perlu diatasi, maka
pemerintah mengarahkan beberapa proyek prioritas.
Langkah-langkah yang telah ditempuh adalah peningkatan
akses kesehatan terutama bagi penduduk miskin melalui pelayanan
kesehatan gratis; peningkatan pencegahan dan penanggulangan
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 1
penyakit menular termasuk polio dan flu burung; peningkatan kualitas,
keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar;
peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; penjaminan
mutu, keamanan dan khasiat obat dan makanan; penanganan
kesehatan di daerah bencana; serta peningkatan promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat
Sebagai tindak lanjut, pembangunan kesehatan diarahkan
untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan; meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; meningkatkan
perilaku hidup bersih dan sehat; meningkatkan upaya pencegahan dan
pemberantasan penyakit; meningkatkan keadaan gizi masyarakat; dan
meningkatkan penanganan masalah kesehatan di daerah bencana.
Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu
perencanaan yang matang dan terpadu. Secara umum perencanaan
berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain
itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek
perkembangan, hambatan serta risiko yang mungkin dihadapi pada
masa yang akan datang.
Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan
terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan
pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya
tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk
melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas
yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 20 tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 5 tahun,
serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode jangka
pendek 1 tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja-SKPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 2
mengacu pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat dalam jangka waktu 1 tahun.
Renja-SKPD disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta
mengacu pada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 tahun.
RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018
difokuskan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan
kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis,
revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang
berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan
struktur pemerintah daerah.
Tujuan pembangunan kesehatan dalam RPJMD 2013-2018
adalah mengembangkan kapasitas kelembagaan dan manajemen
sistem pelayanan bidang kesehatan. Sasaran pembangunan daerah
bidang kesehatan yaitu: meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dengan strategi
kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada peningkatan
derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat melalui
penyediaan sarana kesehatan, pendidikan dan sosial yang merata,
terjangkau dan berkualitas khususnya bagi masyarakat miskin.
Renja-SKPD Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
diselenggarakan melalui paradigma sehat untuk semua, dengan
mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan
kabupaten/kota, serta melalui pendekatan baru sistem kesehatan.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pada Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat periode 2018 yang memuat arah
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada
kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 3
aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Provinsi
Kalimantan Barat yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan
daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun
waktu 1 tahun. Renja Dinas Kesehatan merupakan pedoman dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan untuk
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kesehatan.
Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan
yang telah diamanatkan di RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2013-2018, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang
matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran
pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif,
efisien, dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
disusun Renja Dinas Kesehatan guna mencapai sasaran yang telah
ditentukan didalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan
sebagaimana telah dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Kesehatan.
1.2. Visi dan Misi1.2.1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah
Visi dan misi pemerintah daerah dalam RPJMD Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018 merupakan visi dan misi Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat terpilih periode 2013-2018.
Visi dan misi ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan semangat
membangun Provinsi Kalimantan Barat lima tahun mendatang, melalui
perumusan strategi dan sasaran pokok pembangunan yang tepat, arah
kebijakan dan program-program unggulan pembangunan yang
diselaraskan dengan kajian teknokratik, maka visi pembangunan
pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 adalah:
“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan
Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 4
1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang
sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban
melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan
transparan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan
prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.
3. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan
secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar
wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam
pemanfaatan sumber daya alam.
4. Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan
ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional,
efektif dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan
sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi
investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.
5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah
dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional
maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana
infrastruktur serta sumber daya manusia yang memadai.
6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur
pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta
menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai
dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan
peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
7. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial dan
perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya
kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.
8. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi
kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi
lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan
membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 5
meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan
melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan
sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.
9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar
guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta
mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan,
pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.
10. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata
guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna
menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan
yang berkelanjutan.
1.2.2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan BaratDalam rangka mendukung Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat, maka ditetapkan misi yang ingin diwujudkan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 adalah:
“MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG SEHAT”, oleh karena itu dinas kesehatan selaku
institusi yang berperan dalam pembangunan di bidang kesehatan harus
mampu menjadi institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam
upaya menjawab berbagai perubahan dan tantangan yang
berhubungan dengan permasalahan kesehatan dengan mengajak
peran serta masyarakat untuk ikut berpatisipasi dalam pemecahan
masalah di bidang kesehatan.
Pernyataan misi mencerminkan pandangan organisasi tentang
kemampuan dan mengarahkan kegiatan dinas kesehatan untuk lebih
eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah. Misi ditetapkan
untuk mengarahkan operasionalisasi dinas kesehatan agar tetap eksis
dan mengikuti perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi, yang
harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Berkaitan dengan
hal dimaksud, maka Dinas Kesehatan dengan memperhatikan tugas
pokok dan fungsi menetapkan rancangan misi sebagai berikut:
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 6
1. Terbinanya Keluarga Sehat, Mandiri dan Sadar Gizi yang
ditunjang oleh Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
2. Membuat Masyarakat Kalimantan Barat yang Sehat dan Mandiri di
Bidang Kesehatan dengan Pencegahan Penyakit serta
Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan.
3. Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan, Penyediaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan yang Optimal, Bermutu dan
Terjangkau serta Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana
Bidang Kesehatan.
4. Memantapkan Sumber Daya dan Informasi Kesehatan.
5. Mewujudkan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
yang Profesional.
1.3. Landasan HukumDasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja-SKPD
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan
Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 7
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan yang Berkeadilan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 8
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 4 Januari
2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
kepada Masyarakat;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009
tentang Sistem Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 99 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Barat;
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2008-2028.
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 9
1.4. Maksud dan Tujuan1.4.1. Maksud
Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 adalah untuk menetapkan dokumen
perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan
pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat bidang kesehatan
yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama
tahun 2019.
1.4.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan sinergi antara
perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan
kesehatan antar wilayah, antar bidang pembangunan kesehatan dan
antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya dalam pembangunan kesehatan sehingga Renja SKPD
Tahun 2018 dapat menjadi dasar penyusunan APBD Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018.
1.5. Sistematika penulisanSistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Barat sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
1.2. Visi dan Misi
1.3. Landasan Hukum
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro
Pembangunan Kesehatan
2.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.2. Sasaran Renja SKPD
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
BAB V PENUTUP 5.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
5.3. Rencana Tindak Lanjut
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 11
BAB IIEVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN
2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kesehatan
Gambaran derajat kesehatan Kalimantan Barat secara makro
merupakan indikator dampak (impacts) yang merupakan hasil akhir
(ultimate outcome) dari seluruh program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan di bidang kesehatan. Gambaran derajat kesehatan
Kalimantan Barat secara makro inilah yang akan memberikan kontribusi
dan pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM), yang merupakan
gambaran kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Gambar 1.Alur Pikir Keberhasilan Pembangunan Kesehatan
Indikator Kinerja Sasaran dan Tujuan
Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar 2013-2018
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 12
Umur Harapan Hidup
IPM
Derajat Kesehatan Makro yang merupakan indikator
kinerja dampak
Mortalitas:1. Angka Kematian Bayi
2. Angka Kematian Ibu Melahirkan3. Angka Kematian Balita
Morbiditas:1. Angka Kesakitan
2. Angka Kesembuhan3. Prevalensi Penyakit
Derajat Kesehatan
Mikro
Status Gizi
AKSES & MUTU PELAYANAN
PERILAKU HIDUP
MASYARAKAT
KEADAAN LINGKUNGAN
PELAYANAN KESEHATAN
SUMBER DAYA KESEHATAN
MANAJEMEN KESEHATAN
KONTRIBUSI SEKTOR TERKAIT
Derajat kesehatan Kalimantan Barat yang merupakan indikator
kinerja dampak pada masa lampau dan masa kini memperlihatkan
adanya peningkatan yang cukup berarti. Keberhasilan ini dapat dilihat
dengan meningkatnya derajat kesehatan Kalimantan Barat yang
digambarkan oleh beberapa indikator yang diuraikan di bawah ini,
antara lain:
1. Umur Harapan Hidup/Life ExpectancyUmur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi
kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada
umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.
Angka Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan
dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke
tahun. Selama periode 2010 hingga 2015, Kalimantan Barat telah
berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,81
tahun. Pada tahun 2010, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kalimantan
Barat hanya sebesar 69,06 tahun, dan pada tahun 2015 telah mencapai
69,87 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Angka Harapan
masyarakat, dan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang
terpadu, serta meningkatkan retensi tenaga kesehatan. Temuan
menarik lainnya adalah bahwa selama dua tahun pertama, tim
Nusantara Sehat berhasil mengidentifikasi permasalahan kesehatan di
masing-masing daerah dan melakukan penguatan tenaga kesehatan di
puskesmas setempat, sehingga dapat melakukan penanganan sesuai
kebutuhan masyarakat. Misalnya, pembinaan pengolahan limbah
medis, manajemen pelayanan kesehatan yang lebih terstruktur, dan
pelatihan medis bagi sebagian besar kader posyandu yang dilakukan di
beberapa puskesmas di Kalimantan Barat, Maluku Barat Daya, Maluku
Utara, dan Papua.
Kunci pembangunan yang penting adalah kolaborasi dan
dukungan dari berbagai pihak baik kesehatan maupun non-kesehatan.
Perbaikan layanan publik membutuhkan pengawalan dan dorongan dari
masyarakat. Nusantara Sehat merupakan program yang berkontribusi
nyata pada prioritas pembangunan dari pinggiran di Indonesia.
Kalimantan Barat mendukung program ini sehingga terus berjuang
dalam menyehatkan masyarakat Indonesia.
6. Tingginya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakita. Tuberculosis
Tuberkulosis atau TB masih merupakan masalah
kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global dan
nasional. Indonesia masih merupakan salah satu dari negara
dengan beban TB tertinggi. Berdasarkan hasil Survei
Prevalensi TB Indonesia tahun 2013-2014, diperkirakan
prevalensi TB sebanyak 1.600.000 kasus sedangkan insiden
TB sebanyak 1.000.000 kasus dan mortalitas TB 100.000
kasus. Dengan angka notifikasi kasus tahun 2014 sebanyak
324.000 kasus maka case detection TB di Indonesia hanya
sekitar 32%. Sebanyak 68% kasus masih belum diobati atau
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 56
sudah diobati tetapi belum tercatat oleh program. Hal ini
memacu pengendalian TB nasional terus melakukan
intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi
b. Demam Berdarah Dengue (DBD)Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) mulai
dikenal di Indonesia sejak tahun 1968 di Surabaya dan
Jakarta, dan kemudian kasus DBD terus bertambah seiring
dengan semakin meluasnya daerah endemis DBD. Penyakit
ini tidak hanya sering menimbulkan KLB tetapi juga
menimbulkan dampak buruk sosial maupun ekonomi.
Kerugian sosial yang terjadi antara lain karena menimbulkan
kepanikan dalam keluarga, kematian anggota keluarga, dan
berkurangnya usia harapan penduduk.
Untuk capaian indikator prevalensi Angka Kesakitan
(IR) DBD per 100.000 penduduk provinsi Kalimantan Barat
tahun 2016 yakni 17,75 sedangkan target IR Nasional adalah
47 per 100.000 penduduk. Melihat data ini maka indikator
Angka Kesakitan (IR) DBD Provinsi Kalimantan Barat tahun
2016 menunjukkan keberhasilan program untuk menekan
angka kesakitan sehingga dibawah target angka kesakitan
(IR) nasional sebesar 47 per 100.000 penduduk.
Untuk capaian indikator Angka Kematian DBD (CFR)
DBD Kalimantan Barat tahun 2016 adalah 1,18 %
sedangkan target nasional adalah ≤1%. Ini menunjukkan
bahwa angka kematian (CFR) DBD Kalimantan Barat tahun
2016 masih di atas angka nasional. Angka Kematian akibat
DBD tahun 2016 10 kasus kematian, tersebar di beberapa
kabupaten/kota (Sanggau = 2 kasus kematian, Singkawang
= 1 kasus kematian, Melawi = 3 kasus kematian, Kubu Raya
= 3 kasus kematian, dan Kayong Utara = 1 kasus kematian).
Cakupan Angka Kesakitan DBD (IR) per 100.000
penduduk selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan.
Tahun 2014 cakupan sebesar 70 per 100.000 penduduk,
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 57
turun menjadi 23,4 per 100.000 penduduk ditahun 2015
kemudian turun kembali menjadi 17,75 per 100.000
penduduk ditahun 2016. Melihat data ini maka indikator
Angka Kesakitan (IR) DBD Provinsi Kalimantan Barat
menunjukkan keberhasilan program untuk menekan angka
Kesakitan sehingga dibawah target angka kesakitan (IR)
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebesar
49 per 100.000 penduduk. Begitu juga dengan Persentase
Angka Kematian DBD (CFR), tahun 2016 lebih rendah (1,18
per 100.000 penduduk) dibandingkan dengan tahun 2015
(1,35 per 100.000 penduduk).
c. DiareUntuk Kasus Kematian yang diakibatkan oleh diare
sampai dengan bulan Desember 2016 berdasarkan laporan
dari kabupaten/kota masih 0%. Kondisi ini sejalan dengan
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang
menargetkan untuk indikator ini 0%.
Dilihat dari target nasional (<1%) Persentase Diare
yang ditangani tahun 2016 (0%) menunjukan kinerja yang
baik karena dibawah target. Dilihat dari tiga tahun terakhir
tahun 2014-2016 realisasi Prevalensi Angka Kematian Diare
menunjukan penurunan.
Gambar 14.
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 58
2014 2015 20160%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%0.02% 1.40%
0.00%
Prevalensi Angka Kematian DiareTahun 2014-2016
Sumber: Data Rutin Seksi Bimdal Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Tahun 2014-2016
d. MalariaUntuk Kasus Kematian yang diakibatkan oleh
Malaria sampai dengan bulan Desember 2016 berdasarkan
laporan dari kabupaten/kota masih 0% sedangkan target
indikator yang ditetapkan di Provinsi Kalimantan Barat 0,3%.
Angka kesakitan Malaria di Kalimantan Barat yang
dilaporkan dari kabupaten/kota terus mengalami penurunan
secara signifikan. Selama dua tahun terakhir tidak ditemukan
data kematian dari kabupaten/kota.
Adanya program pembagian kelambu massal
Malaria yang dimulai sejak tahun 2010 berperan besar
terhadap penurunan kasus.
Malaria merupakan penyakit menular yang menjadi
perhatian global. Penyakit ini masih merupakan masalah
kesehatan masyarakat karena sering menimbulkan KLB,
berdampak luas terhadap kualitas hidup dan ekonomi, serta
dapat mengakibatkan kematian. Penyakit ini dapat bersifat
akut, laten atau kronis.
Insiden Malaria pada penduduk Indonesia tahun
2013 adalah 1,9 persen menurun dibanding tahun 2007
(2,9%), tetapi di Papua Barat mengalami peningkatan tajam
jumlah penderita Malaria. Prevalensi Malaria tahun 2013
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 59
adalah 6,0 persen. Lima provinsi dengan insiden dan
prevalensi tertinggi adalah Papua (9,8% dan 28,6%), Nusa
Tenggara Timur (6,8% dan 23,3%), Papua Barat (6,7% dan
19,4%), Sulawesi Tengah (5,1% dan 12,5%), dan Maluku
(3,8% dan 10,7%). Dari 33 provinsi di Indonesia, 15 provinsi
mempunyai prevalensi Malaria di atas angka nasional,
sebagian besar berada di Indonesia Timur. Provinsi di Jawa-
Bali merupakan daerah dengan prevalensi malaria lebih
rendah dibanding provinsi lain, tetapi sebagian kasus Malaria
di Jawa-Bali terdeteksi bukan berdasarkan diagnosis oleh
tenaga kesehatan.
e. HIV/AIDSPrevalensi kasus HIV pada usia 15-24 tahun di tahun
2016 ini ditargetkan 0,23% dan realisasi capaiannya 0,21%.
Sehingga untuk capaian kinerjanya mencapai 91,3%. Hal ini
sejalan dengan persentase penduduk 15-24 tahun yang
mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV dan
AIDS yang mencapai 93,8% yang tentunya kedepan
diharapkan mereka dapat meminimalisir risiko penularan
terhadap orang lain. Prevalensi kasus pada usia 15-24 tahun
sudah tercapai jika dibandingkan dengan target nasional
0,5% karena realisasi capaian dibawah target nasional yakni
0,21% ini berarti kasus HIV pada usia tersebut di Kalimantan
Barat masih relatif kecil.
Usia 15-24 tahun merupakan usia remaja yang
menjadi harapan bangsa kedepan, namun dalam
kenyataannya paling banyak tertular HIV oleh karenanya
pemerintah provinsi melalui kerja sama lintas sektoral dan
lintas program sudah menggalang dan melakukan upaya
pencegahan seperti memperbanyak penyuluhan atau
sosialisasi, promosi dengan penyebaran leaflet, buklet dan
poster baik melalui unit-unit pelayanan kesehatan, outlate-
outlate yang dibentuk, media masa, elektronik, televisi dan
jejaring sosial kemasyarakatan lainnya. Adanya kegiatan ini
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 60
sangat dirasakan manfaatnya dalam upaya menekan
terjadinya infeksi baru, jika dibandingkan dengan 5 tahun
sebelumnya.
Tahun 2016 ini di 14 kabupaten kota yang ada di
Kalimantan Barat, sebagian besar remaja usia 15-24 tahun
sudah mengetahui tentang HIV, cara penularannya, cara
pencegahannya dan kegiatan/ perilaku apa saja yang tidak
menyebabkan/mengurangi risiko penularan, karena di tahun-
tahun sebelumnya masih banyak paradigma/pemahaman
yang keliru dari masyarakat luas dengan menganggap
penularan HIV itu begitu mudah, sehingga dengan serta
merta terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.
Sebagai salah satu jenis penyakit IMS yang
ditemukan di Provinsi Kalimantan Barat, HIV merupakan
kasus IMS yang saat ini paling banyak mendapat perhatian
pemerintah dan masyarakat luas karena dampaknya yang
bersifat kronis dan sampai saat ini belum ada obat yang bisa
mematikan virusnya secara tuntas, dan pada kenyataannya
sangat mempengaruhi keberlangsungan tatanan kehidupan
kemasyarakatan dan saat ini Kalimantan Barat sudah
membongkar gunung es yang kita ketahui bersama sebagai
fenomena penularan HIV dan AIDS. Dewasa ini HIV dan
AIDS telah menjadi epidemik yang menginfeksi ribuan
penduduk Kalimantan Barat baik pria, wanita dan anak-anak.
Tabel 7.
Provinsi
Jumlah Kasus Baru AIDS dan Kasus Kumulatif AIDS (Kasus)Kasus Baru Kasus Kumulatif
2013 2013ACEH 47 165SUMATERA UTARA - 1.301SUMATERA BARAT 150 952RIAU 163 992JAMBI 79 437SUMATERA SELATAN - 322BENGKULU 5 160
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 61
LAMPUNG 94 423KEP. BANGKA BELITUNG 59 303
KEP. RIAU 7 382DKI JAKARTA 640 7.477JAWA BARAT 33 4.131JAWA TENGAH 524 3.339DI YOGYAKARTA 134 916JAWA TIMUR 1.038 8.725BANTEN 188 1.042BALI 641 3.985NUSA TENGGARA BARAT 77 456
NUSA TENGGARA TIMUR 76 496
KALIMANTAN BARAT - 1.699KALIMANTAN TENGAH 11 97KALIMANTAN SELATAN 72 334KALIMANTAN TIMUR - 332KALIMANTAN UTARA - -SULAWESI UTARA 146 798SULAWESI TENGAH 81 190SULAWESI SELATAN 250 1.703SULAWESI TENGGARA 51 212GORONTALO 14 68SULAWESI BARAT 3 6MALUKU 125 437MALUKU UTARA 42 165PAPUA BARAT 9 187PAPUA 849 10.116INDONESIA 5.608 52.348
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalbar
Berdasarkan data dari BPS, Provinsi Kalimantan
Barat berada pada urutan ke 8 tertinggi pada jumlah kasus
kumulatif AIDS. Perlu upaya keras dari pemerintah provinsi
dan kesadaran dari masyarakat untuk menekan laju
penularan AIDS.
7. Masih Lebarnya Kesenjangan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 62
Faktor ekonomi merupakan suatu penentu status gizi yang
dapat mempengaruhi status gizi masyarakat. Status ekonomi yang
rendah atau kemiskinan menduduki posisi pertama pada masyarakat
yang menyebabkan gizi kurang. Faktor sosial ekonomi meliputi
pendidikan, pekerjaan, teknologi, budaya, dan pendapatan keluarga
ikut mempengaruhi pertumbuhan anak. Faktor ini akan berinteraksi satu
dengan yang lain sehingga mempengaruhi masukan zat gizi. Keadaan
ekonomi keluarga yang baik dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan
pokok setiap anggota keluarga. Kekurangan gizi pada anak-anak
merupakan masalah kesehatan masyarakat karena sumber daya
negara yang miskin.
8. Masih Rendahnya Akses Masyarakat terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi
salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan
kesehatan.
Pembangunan kesehatan dihadapkan pada berbagai
permasalahan penting antara lain disparitas status kesehatan; beban
ganda penyakit; kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan; pelindungan masyarakat di bidang obat dan makanan;
serta perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa masalah penting
lainnya yang perlu ditangani segera adalah peningkatan akses
penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, penanganan
masalah gizi buruk, penanggulangan wabah penyakit menular,
pelayanan kesehatan di daerah bencana, dan pemenuhan jumlah dan
penyebaran tenaga kesehatan.
Di sisi lain, kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan
pelayanan kesehatan juga masih rendah. Kualitas pelayanan menjadi
kendala karena tenaga medis sangat terbatas dan peralatan kurang
memadai. Dari sisi jumlah, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah
penduduk yang harus dilayani masih rendah. Keterjangkauan
pelayanan terkait erat dengan jumlah dan pemerataan fasilitas
kesehatan. Pelindungan masyarakat di bidang obat dan makanan
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 63
masih rendah. Dalam era perdagangan bebas, kondisi kesehatan
masyarakat makin rentan akibat meningkatnya kemungkinan
konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu
dan keamanan. Ketersediaan, mutu, keamanan obat, dan perbekalan
kesehatan masih belum optimal serta belum dapat dijangkau dengan
mudah oleh masyarakat. Selain itu, obat asli Indonesia (OAI) belum
sepenuhnya dikembangkan dengan baik meskipun potensi yang
dimiliki sangat besar.
BAB IVRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2018
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 64
Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menempati program dan
kegiatan pembangunan bidang kesehatan sesuai Renstra tahun 2013-2018 .
Sedangkan rencana program dan kegiatan pada Kesehatan Provinsi
Kalimantan Barat tahun 2018 sesuai RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1.02.01.01. DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi
10) Pengadaan Mebelair
11) Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon
12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator
13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pompa Air
03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1) Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya
05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1) Pendidikan dan Pelatihan
2) Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop
3) Analisis Jabatan
06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN1) Penyusunan Laporan Keuangan
2) Penyusunan LAKIP
3) Penyusunan Renja SKPD
4) Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ
5) Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH1) Penyusunan/Pelaporan Investarisasi Asset
15. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1) Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan
16. PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 73
1) Pemeriksaan Sampel Khusus Sistem Kewaspadaan Dini dan
Respon
24. PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN1) Penerapan Dokumen Sistem Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis
25. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG KESEHATAN1) Penyusunan Profil Unit Labkes PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARPELAYANAN KESEHATANP
27. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN1) Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan
2) Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kesehatan*
1.02.01.05. UNIT PENGOBATAN PARU-PARU01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik