-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 1
BAB E
PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA
E.1 UMUM
Didalam bab ini akan diuraikan secara rinci mengenai gambaran
umum, konsepsi
pendekatan, metodologi dan program kerja Konsultan dalam
mempersiapkan,
melaksanakan dan menyelesaikan penugasan Pekerjaan Penyusunan
UKL/UPL 10 Buah
Embung di Pulau Lombok sesuai dengan arahan pelaksanaan
pekerjaan pada Kerangka
Acuan Kerja. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan pekerjaan
yang kami susun
diharapkan akan menghasilkan suatu Dokumen UKL/UPL yang sesuai
dengan yang
diharapkan serta memperoleh ijin lingkungan untuk ke-10 buah
embung di Pulau Lombok.
E.2 KONSEPSI PENDEKATAN
Dalam pengelolaan lingkungan dampak pembangunan yang digunakan
dalam penyusunan
UKL & UPL pada dasarnya dilakukan upaya pencegahan sebagai
berikut :
1. Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk menghindari atau
mencegah dampak negatif
lingkungan, melalui cara rekayasa teknologi.
2. Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk menanggulangi,
mengeliminir atau
mengendalikan dampak negatif yang muncul pada saat tahap pra
konstruksi, konstruksi
maupun tahap pasca konstruksi.
3. Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk memberikan
pertimbangan ekonomis, sebagai
dasar pemberian kompensasi atas sumber daya yang tidak dapat
dipulihkan kembali,
baik dalam artian fisik, ekonomi dan sosial.
Program pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan ditunjukan
untuk
menekan/meminimalkan dampak negatif yang terjadi dan
memaksimalkan dampak positif
terhadap lingkungan hidup. Pendekatan yang dilakukan dapat
berupa pendekatan teknologi,
sosial ekonomi- budaya dan institusi, yakni:
1. Pendekatan Umum
2. Pendekatan Struktur Organisasi
3. Pendekatan Kelembagaan
4. Pendekatan Teknis
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 2
5. Pendekatan Sosial Ekonomi
E.2.1 Pendekatan Umum
Pendekatan umum antara lain :
1. Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk digunakan sebagai
acuan saat
pelaksanaan pekerjaan.
2. Memahami maksud dan tujuan proyek
Merupakan hal yang sangat penting karena hanya dengan pemahaman
yang baik
terhadap latar belakang dan tujuan pekerjaan, maka dapat disusun
metodologi
penanganan dan rencana kerja yang memuaskan. Pengetahuan dan
pemahaman
mengenai maksud dan tujuan serta sasaran pekerjaan sangat
membantu sehingga
pekerjaan diharapkan akan berjalan dengan efisien dan
efektif.
3. Berpedoman pada peraturan dan kebijakan pihak terkait.
- Pekerjaan ini akan selalu berpedoman pada peraturan dan
kebijakan pihak yang
terkait yang berhubungan dengan Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No.
86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup tentang Kegiatan Usaha
yang wajib
dilengkapi dengan Amdal dan UKL UPL.
- Menggunakan peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat
serta
kriteria/standar dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai
pedoman.
4. Kajian terhadap studi terdahulu terkait Perencanaan Embung
yang akan ditindaklanjuti
penyusunan Dokumen UKL/UPL nya.
E.2.2 Pendekatan Struktur Organisasi
Struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan disusun sedemikian
rupa sehingga:
1. Terbentuk kerjasama yang baik antara Konsultan dengan Pemberi
Tugas.
2. Adanya garis instruksi dan koordinasi yang jelas diantara
tenaga Konsultan
Semua anggota Tim Konsultan akan dilengkapi dengan uraian
pekerjaan yang akan
memberikan gambaran yang jelas untuk setiap tenaga ahli mengenai
tanggung jawab,
wewenang dan hasil yang diharapkan dari Pekerjaan Penyusunan
UKL/UPL 10 Buah
Embung di Pulau Lombok ini.
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 3
E.2.3 Pendekatan Kelembagaan
Dalam melaksanakan Pekerjaan Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung
di Pulau Lombok
ini ini, Konsultan selain berhubungan langsung dengan instansi
yang terlibat langsung
dengan pekerjaan ini, yaitu Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara
I, juga diperlukan koordinasi
dengan instansi-instansi terkait lainnya terutama dengan Badan
Pengelola Lingkungan Hidup
setempat yang akan mengeluarkan/menerbitkan ijin lingkungan
terkait Dokumen UKL/UPL
10 buah Embung di Pulau Lombok.
Selain itu koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas
Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum,
Bappeda, dll juga sangat diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan
Penyusunan UKL/UPL 10
Buah Embung di Pulau Lombok ini.
Pengelolaan dampak lingkungan dengan pendekatan Kelembagaan,
adalah upaya
pengelolaan dengan memanfaatkan mekanisme kelembagaan yang ada,
alternatif yang
dilakukan antara lain :
1. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan instansi-instansi
yang berkepentingan dan
berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam
hal penanganan
dampak negatif.
2. Memberi kewenangan pengawasan yang penuh terhadap hasil unjuk
kerja pengelolaan
lingkungan hidup, kepada instansi yang berwewenang.
3. Memberikan pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup,
secara berkala kepada
instansi yang berkepentingan.
4. Menjalin kerjasama dengan instansi teknis, berkaitan dengan
pemberian penyuluhan
secara berkala tentang menjaga kelestarian lingkungan.
E.2.4 Pendekatan Teknis
Pengelolaan dampak lingkungan dengan pendekatan teknis, pada
prinsipnya merupakan
upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak
penting lingkungan
yang bersifat negatif dan mengembangkan dampak positif yang
terjadi, dengan
memanfaatkan rekayasa teknik atau teknologi yang saling
menguntungkan antara
pembangunan dengan lingkungan sekitarnya. Pada pendekatan
teknis, pengelolaan dampak
lingkungan dilakukan dengan memanfaatkan rekayasa teknologi yang
tepat, yaitu dengan
cara membatasi atau mengisolasi dampak yang terjadi.
Dalam melaksanakan Pekerjaan Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung
di Pulau Lombok
ini, Konsultan akan melakukan pendekatan teknis sebagai berikut
:
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 4
1. Pengumpulan data dan informasi
2. Kajian dan evaluasi terhadap Studi Perencanaan DED Embung
terdahulu
3. Sampling
4. Survey Sosial Ekonomi
5. Penyusunan Dokumen UKL/UPL
E.2.5 Pendekatan Sosial Ekonomi
Pengelolaan dampak lingkungan dengan pendekatan sosial ekonomi,
merupakan langkah-
langkah yang akan ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi
dampak penting,
melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan interaksi sosial,
dan bantuan peran dari
pemerintah. Dengan demikian, upaya untuk mengelola dampak dengan
pendekatan sosial
ekonomi, diharapkan mampu untuk menanggulangi dampak negatif
akibat pembangunan.
Alternatif pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan cara
pendekatan sosial ekonomi,
antara lain :
1. Melibatkan masyarakat disekitarnya, untuk ikut serta berperan
aktif dalam pengelolaan
lingkungan.
2. Memprioritaskan penggunaan tenaga kerja dari sekitar lokasi,
atau memberikan
manfaat kesempatan kerja yang dapat dinikmati oleh masyarakat
sekitarnya.
3. Menjalin koordinasi yang harmonis antara pemrakarsa dengan
masyarakat setempat,
dalam pembina hubungan interaksi sosial.
4. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara berkala kepada
masyarakat di masing-
masing lokasi pekerjaan
E.3 METODOLOGI UKL/UPL
E.3.1 Umum
Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus
diselenggarakan
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan sesuai
dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar
pembangunan di
Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan
datang. Oleh karena itu,
pengunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara
bijak.
Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh
tiga pilar pembangunan
berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (economically
viable), diterima secara
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 5
sosial (socially acceptable), dan ramah lingkungan
(environmentally sound). Proses
pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan
dapat meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang
akan datang.
Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha
dan/atau Kegiatan
pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Dengan diterapkannya
prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses
pelaksanaan pembangunan,
dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai
aktivitas pembangunan
tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah
pengendalian dampak
negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini
mungkin. Perangkat atau
instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut
adalah Amdal dan UKL-UPL.
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan
yang berdampak
penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal
tidak hanya mencakup
kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga
aspek sosial ekonomi, sosial
budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha
dan/atau Kegiatan yang
tidak akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar
instrumen ini dapat digunakan
sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.
Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk
mendapatkan Izin Lingkungan.
Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau permeriksaan UKL-UPL
merupakan satu
kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitkan Izin
Lingkungan. Dengan
dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha
dan/atau Kegiatan,
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya mendapatkan
informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak
lingkungan yang mungkin terjadi
dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan
langkah-langkah pengendaliannya,
baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan
informasi tersebut,
pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah
suatu rencana
Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui,
atau ditolak, dan Izin
lLngkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan
dalam proses pengambilan
keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.
Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk
memberikan perlindungan terhadap
lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan
upaya pengendalian Usaha
dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup,
memberikan kejelasan
prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam
penyelenggaraan perizinan untuk
Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam
Usaha dan/atau
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 6
Kegiatan. berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34
Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
diwajibkan untuk
memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan Amdal dan UKLUPL harus lebih
sederhana dan bermutu,
serta menuntut profesionalisme.
UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan
preventif terhadap
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin
ditimbulkan oleh aktivitas
pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen
dalam perencanaan
Usaha dan/atau Kegiatan, UKL-UPL tidak dilakukan setelah Usaha
dan/atau Kegiatan
dilaksanakan. UKL-UPL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan
pada tahap studi kelayakan
atau desain detail rekayasa.
Penyusunan dalam 1 (satu) UKL-UPL dimaksudkan agar terwujud
efisiensi dan efektivitas
dalam pemeriksaan UKL-UPL dan dampak kumulatif yang mungkin
timbul akibat keterkaitan
antar Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dapat
diidentifikasi dengan jelas.
E.3.2 Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa
upaya peningkatan
kesejahteraan dan mutu hidup rakyat dilakukan sekaligus dengan
melestarikan kemampuan
lingkungan agar dapat tetap menunjang pembangunan secara
berkesinambungan. Hal ini
berarti bahwa pelaksanaan suatu kegiatan wajib diikuti dengan
upaya mencegah dan
menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan
hidup.
Gagasan pembangunan berkelanjutan dikenal juga dengan
pembangunan berwawasan
lingkungan, secara bertahap mulai dimasukkkan dalam kebijakan
perencanaan dan
pembangunan nasional. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang selanjutnya
direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan.
Emil Salim (1990) dan Hadi (2001) mengemukakan beberapa konsep
pembangunan
berkelanjutan yang diterapkan negara berkembang yaitu:
1. Pembangunan berkelanjutan menghendaki penerapan perencanaan
tata ruang
Pembangunan sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung
lingkungan.
Segala kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam harus
memperhatikan kapasitas
lingkungan.
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 7
2. Perencanaan pembangunan menghendaki adanya standar lingkungan
Hal tersebut
dimaksudkan agar kualitas lingkungan dapat terjaga, misal:
adanya standar baku mutu
air limbah, baku mutu udara dan sebagainya
3. Penerapan AMDAL pada setiap kegiatan Setiap rencana usaha dan
atau kegiatan yang
diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan
harus dilengkapi
dengan Amdal atau UKL UPL. Setelah dampak penting tersebut
diidentifikasi,
dipekirakan dan dievaluasi maka langkah selanjutnya dalah
bagaiman dampak tersebut
dikelola. Pengelolaan tersebut tertuang dalam RKL RPL.
4. Rehabilitasi kerusakan lingkungan didaerah kritis, missal
sungai sebagai tempat
pembuangan. Langkah yang diambil adalah dengan adanya program
kali bersih atau
terkenal dengan sebutan prokasih.
5. Usaha memasukkan pertimbangan lingkungan kedalam perhitungan
ekonomi sebagai
dasar untuk kebijakan ekonomi lingkungan.
Sony Keraf (2002) menjelaskan konsep pembangunan berkelanjutan
dimaksudkan untuk
mensinkronkan dan memberi bobot yang sama bagi 3 aspek utama
pembangunan yaitu
aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup.
Gagasan tersebut
mengandung maksud bahwa pembangunan ekonomi, sosial budaya dan
lingkungan hidup
harus terkait satu sama lain, sehingga unsur dari kesatuan yang
saling terkait ini tidak boleh
dipisahkan dan dipertentangkan satu sama lain.
E.3.3 Peraturan Perundangan Mengenai UKL/UPL
Sebagai landasan dalam penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Pembangunan Embung adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974, tentang Pengairan
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan
Sistemnya.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan
Dearah
5. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.
6. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991, tentang Sungai
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999, tentang Analisis
Mengenai Dampak
Lingkungan
8. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan
kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 8
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 718/MENKES/Per/XI/1987,
tentang Kebisisngan
yang Berhubungan dengan Kesehatan.
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 416/MENKES/Per/IX/1990,
tentang Syarat-Syarat
dan pegawasan Kualitas Air Bersih.
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 296/KPTS/1996, tentang
Pedoman Teknis
Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan
(UPL).
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 377/KPTS/1996, tentang
Petunjuk Tata
Laksana Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL)
Departemen Pekerjaan Umum.
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 481/KPTS/1996, tentang
penetapan jenis
Kegiatan bidang pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi Upaya
Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
14. Keputusan Meteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/Per/2002,
tentang Syarat-Syarat
Pengawasan Air Minum
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002,
tentang Pedoman
Pelaksanaan UPL dan UKL
E.3.4 Kewajiban Dokumen UKL/UPL
Kewajiban ketersediaan dokumen Amdal berikut UKL dan UPL
didasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51Tahun 1993 tentang
Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan yang ditetapkan tanggal 23 Oktober 1993. Peraturan
Pemerintah ini sering
disebut juga sebagai upaya "deregulasi Amdal", karena umumnya
lebih sederhana jika
dibandingkan dengan peraturan yang lama yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun
1986 (yang kemudian dicabut dengan dikeluarkannyaP P Nomor 51
Tahun 1993 ini).
Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 1993 dokumen Amdal yang ada hanya
ANDAL (Analisis
Dampak Ungkungan), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL
(Rencana Pemantauan
Lingkungan). Jadi bentuk dokumen seperti PIL (Penyajiar.
Informasi Lingkungan), PEL
(Penyajian Evaluasi Lingkungan). dan SEL (Studi Evaluasi
Lingkungan) sudah tidak digunakan
lagi sejak 23 Oktober 1993.
Menurut PP Nomor 51 Tahun 1993 Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan merupakan
bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha atau kegiatan.
Hasil analisis mengenai
dampak lingkungan ini digunakan sebagai bahan perencanaan
pembangunan wilayah. Usaha
atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting
terhadap lingkungan meliputi:
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 9
1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang
tak terbarui
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan
pemborosan, kerusakan,
dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi
lingkungan sosial dan budaya
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi
pelestarian kawasan
konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar
budaya
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad
renik
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati
8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar
untuk mempengaruhi
lingkungan
9. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan mempengaruhi
pertahanan Negara
Suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dibangun di kawasan
lindung yang telah
berubah peruntukannya atau lokasi rencana usaha atau kegiatan
tersebut berbatasan
langsung dengan kawasan lindung, termasuk dalam kategori
menimbulkan dampak penting.
Yang dimaksud dengan kawasan lindung menurut Penjelasan Pasal 7
UU Nomor 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang adalah sebagai berikut:
1. Kawasan Hutan Lindung
2. Kawasan Bergambut
3. Kawasan Resapan Air
4. Sempadan Pantai
5. Sempadan Sungai
6. Kawasan Sekitar DanaulWaduk
7. Kawasan Sekitar Mata Air
8. Kawasan Suaka Alam (terdiri dari Cagar Alam, Suaka
Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah
Pertindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa)
9. Kawasan Suaka AMam Laut dan Perairan lainnya (termasuk
perairan laut, perairan
darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau
terumbu karang, dan atoll
yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan
ekosistim)
10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (mangrove)
11. Taman Nasional
12. Taman Hutan Raya
13. Taman Wisata Alam
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 10
14. Kawasan Cagar Budaya dan limu Pengetahuan (termasuk daerah
Karst berair, daerah
dengan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs purbakala
atau peninggalan
sejarah yang bemilai tinggi)
15. Kawasan Rawan Bencana Alam
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia
telah mengeluarkan
keputusan nomor : KEP 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai
Ukuran Dampak
Penting. Menurut keputusan ini ukuran dampak penting terhadap
lingkungan perlu disertai
dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa penilaian pentingnya dampak terhadap lingkungan
berkaitan secara relative
dengan besar kecilnya rencana usaha atau kegiatan, hasil guna
dan daya gunanya, bila
rencana usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan.
2. Bahwa penilaian pentingnya dampak terhadap lingkungan dapat
pula didasarkan pada
dampak usaha atau kegiatan tersebut terhadap salah satu aspek
lingkungan saja, atau
dapat juga terhadap kesatuan dan tata kaitannya dengan
aspek-aspek lingkungan
lainnya dalam batas wilayah studi yang telah ditentukan.
3. Bahwa penilaian pentingnya dampak terhadap lingkungan atas
dasar kemungkinan
timbulnya dampak positif atau dampak negatif tak boleh dipandang
sebagai faktor yang
masing-masing bisa berdiri sendiri, melainkan harus
diperhitungkan bobotnya guna
dipertimbangkan hubungan timbal baliknya untuk mengambil
keputusan.
Pedoman mengenai ukuran dampak penting menurut keputusan ini
adalah sebagai berikut;
1. Jumiah Manusia yang Akan Terkena Dampak
Setiap rencana usaha atau kegiatan mempunyai sasaran sepanjang
menyangkut jumiah
manusia yang diperkirakan akan menikmati manfaat dari rencana
usaha atau kegiatan
itu bila nanti usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Namun
demikian, dampak
lingkungan, baik yang bersifat negatif maupun positif yang
mungkin ditimbulkan oleh
suatu usaha atau kegiatan, dapat dialami oleh baik sejumiah
manusia yang termasuk
maupun yang tak termasuk dalam sasaran rencana usaha atau
kegiatan. Mengingat
pentingnya manusia yang akan terkena dampak mencakup spek yang
luas, maka kriteria
dampak penting dikaitkan dengan sendi-sendi kehidupan yang di
kalangan masyarakat
luas berada dalam posisi atau mempunyai nilai yang penting.
Karena itu, dampak
lingkungan atau suatu rencana usaha atau kegiatan, yang
penentuannya didasarkan
pada perubahan sendi-sendi kehidupan pada masyarakat tersebut
dan jumlah manusia
yang terkena dampak menjadi penting bila: manusia di wilayah
studi ANDAL yang
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 11
terkena dampak lingkungan tetapi tidak menikmati manfaat dari
usaha atau kegiatan,
jumiahnya sama atau lebih besar dari jumiah manusia yang
menikmati manfaat dari
usaha atau kegiatan di wilayah studi.
Adapun yang dimaksud dengan manfaat dari usaha atau kegiatan
adalah manusia yang
secara langsung menikmati produk suatu rencana usaha atau
kegiatan dan atau yang
diserap secara langsung sebagai tenaga kerja pada rencana usaha
atau kegiatan.
2. Luas Wilayah Persebaran Dampak
Luas wilayah persebaran dampak merupakan salah satu faktor yang
dapat menentukan
pentingnya dampak terhadap lingkungan. Dengan demikian dampak
lingkungan suatu
rencana usaha atau kegiatan bersifat penting bila: rencana usaha
atau kegiatan
mengakibatkan adanya wilayah yang mengalami perubahan mendasar
dan segi
intensitas idampak, atau tidak berbaliknya dampak, atau segi
kumulatif dampak.
3. Lamanya Dampak Berlangsung
Dampak lingkungan atau suatu rencana usaha atau kegiatan dapat
berlangsung pada
suatu tahap tertentu atau pada berbagai tahap dari kelangsungan
usaha atau kegiatan.
Dengan kata lain dampak suatu usaha atau kegiatan ada yang
berlangsung relatif
singkat, yakni hanya pada tahap tertentu dari siklus usaha atau
kegiatan (perencanaan,
konstruksi, operasi, pasca operasi); namun ada pula yang
berlangsung relatif lama, sejak
tahap konstruksi hingga masa pasca operasi usaha atau kegiatan.
Berdasarkanp
engertian ini dampak lingkungan bersifat penting bila: rencana
usaha atau kegiatan
mengakibatkanti mbulnyap erubahan mendasar dari segi intensitas
dampak atau tidak
berbaliknya dampak, atau segi kumulatif dampak, yang berlangsung
hanya pada satu
atau lebih tahapan kegiatan.
4. Intensitas Dampak
Intensitas dampak mengandung pengertian perubahan lingkungan
yang timbul bersifat
hebat, atau drastis, serta berlangsung di areal yang relatif
luas, dalam kurun waktu yang
relatif singkat. Dengan demikian dampak lingkungan tergolong
penting bila:
a. Rencana usaha atau kegiatan akan menyebabkan perubahan pada
sifat-sifat fisik
dan atau hayati lingkungan yang melampaui baku mutu lingkungan
menurut
peraturan perundang-undang yang berlaku
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 12
b. Rencana usaha atau kegiatan akan menyebabkan perubahan
mendasar pada
komponen lingkungan yang melampaui kriteria yang diakui,
berdasarkan
pertimbangan ilmiah
c. Rencana usaha atau kegiatan akan mengakibatkans
pesies-spesiesy ang langka
dan atau endemik, dan atau dilindungi menurut peraturan
perundang - undangan
yang berlaku terancam punah ; atau habitat alaminya mengalami
kerusakan
d. Rencana usaha atau kegiatan menimbulkan kerusakan atau
gangguan terhadap
kawasan lindung (hutan lindung, cagar alam, taman nasional,
suaka margasatwa,
dan sebagainya) yang telah ditetapkan rnenurut peraturan
perundang-undangan
e. Rencana usaha atau kegiatan akan merusak atau memusnahkan
benda-benda dan
bangunan peninggalan sejarah yang bemilai tinggi
f. Rencana usaha atau kegiatan akan mengakibatkan konflik atau
kontroversi
dengan masyarakat, pemerintah daerah, atau pemenntah pusat ; dan
atau
menimbulkan konflik atau kontroversi di kalangan masyarakat,
pemerintah daerah
atau pemerintah pusat
g. Rencana usaha atau kegiatan mengubah atau memodifikasi area)
yang
mempunyai nilai keindahan alami yang tinggi
5. Banyaknya Komponen Lingkungan Lain yang Terkena Dampak
Mengingat komponen lingkungan hidup pada dasamya tidak ada yang
berdiri sendiri,
atau dengan kata lain satu sama lain saling terkait dan pengaruh
mempengaruhi, maka
dampak pada suatu komponen lingkungan umumnya berdampak lanjut
pada
komponen lingkungan lainnya. Atas dasar pengertian ini dampak
tergolong penting bila:
Rencana usaha atau kegiatan menimbulkan dampak sekunder dan
dampak lanjutan
lainnya yang jumiah komponennya Iebih atau sama dengan komponen
lingkungan yang
terkena dampak primer.
6. Sifat Kumulatif Dampak
Kumulatif mengandung pengertian bersifat bertambah, bertumpuk,
atau bertimbun.
Dampak suatu usaha atau kegiatan dikatakan bersifat kumulatif
bila. pada awalnya
dampak tersebut tidak tampak atau dianggap tidak penting, tetapi
karena aktivitas
tersebut bekerja berulang kali atau terus menerus, maka lama
kelamaan dampaknya
bersifat kumulatif. Dengan demikian dampak suatu usaha atau
kegiatan tergolong
penting bila:
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 13
a. Dampak Iingkungan berdangsung berulang kali dan terus
menerus, sehingga pada
kurun waktu tertentu tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan
alam atau sosial yang
menerimanya
b. Beragam dampak lingkungan bertumpuk dalam suatu ruang
tertentu, sehingga
tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam atau sosial yang
menerimanya
c. Dampak lingkungan dan berbagai sumber kegiatan menimbulkan
efek yang saling
memperkuat (sinergetik)
7. Berbalik atau Tidak Berbaliknya Dampak
Dampak kegiatan terhadap lingkungan ada yang bersifat dapat
dipulihkan, namun ada
pula yang tidak dapat dipulihkan walau dengan intervensi manusia
sekalipun. Dalam hal
ini maka dampak bersifat penting bila: Perubahan yang akan
dialami oleh suatu
komponen lingkungan tidak dapat dipulihkan kembali walaupun
dengan intervensi
manusia
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor KEP-
11/MENLH/3/94 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib
Dilengkapi dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan, daftar kegiatan wajib Amdal untuk
bidang Pekerjaan Umum
adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan Bendungan atau Waduk dengan tinggi 15 m atau luas
genangan 100
ha
2. Pengembangan Daerah Irigasi dengan luas yang diairi 2000
ha
3. Pengembangan Daerah R awa Pasang Surut/Lebakd engan luas 5000
ha
4. Pengamanan pantai, dikota besar dengan 500.000 penduduk
5. Perbaikan sungai, dikota besar dengan 500.000 penduduk
6. Kanalisasi / Kanal banjir dikota besar dengan panjang 5 km
atau lebar > 20 m
7. Kanalisasi selain no 6 (Pantai, Rawa atau lainnya) dengan
panjang 25 km atau
lebar 50 m
8. Pembangunan jalan tol dan jalan layang
9. Pembangunanja lan raya dengan panjang > 25 km
10. Pembangunan dan peningkatan jalan dengan pelebaran diluar
daerah milik jalan
kota besar dan metropolitan yang berfungsi arteri atau kolektor
dengan panjang
> 5 km atau luas 5 ha
11. Pengolahan sampah dengan incinerator dengan 800 ton/hari
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 14
12. Pembuangan sampah dengan sistem control landfill dan
sanitary landfill dengan
800 ton/hari
13. Pembuangan sampah dengan sisten open dumping dengan 80
ton/hari
14. Pembuangan sistem drainase dengan saluran dikota
metropolitan dan besar dengan
saturan primer panjang 5 km
15. Air Limbah : Pembuangan IPAL untuk pemukiman dengan luas 50
ha, Pembangunan
sistem sewerage dengan pelayanan 2500 ha
16. Pengambilan air dari danau, sungai, mata air, atau sumber
air lainnya dengan debit 2
m3/detik
17. Pembangunan perumahan dan pemukiman umum dengan luas 200
ha
18. Peremajaan kota dengan luas 5 ha
19. Gedung bertingkat I apartemen dengan tinggi 60 m
E.3.5 Kewajiban UKL/UPL
Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor: KEP-12/
MENLH/3/94 tanggal 19 Maret 1994, lampiran Mll dan IV tentang
Pedoman Umum Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Rencana
usaha atau kegiatan
yang tidak ada dampak pentingnya, dan atau secara teknologi
sudah dapat dikelola dampak
pentingnya diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan yang ditetapkan
didalam syarat-syarat
perizinannya menurut peraturan yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena itu maka Pembangunan
10 Embung di Pulau
Lombok melakukan penapisan proyek, dengan kriteria yang telah
disesuaikan dengan
kondisi di lokasi, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan
(UPL) bukan merupakan bagian Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan, oleh sebab itu UKL
dan UPL tidak dinilai oleh Komisi AMDAL, melainkan diarahkan
langsung oleh instansi teknis
yang membidangi dan bertanggung jawab langsung atas pembinaan
usaha atau kegiatan
tersebut melalui suatu petunjuk teknis sesuai jenis usaha atau
kegiatannya. Pedoman Umum
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Inffrastruktur Embung
berfungsi sebagai:
1. Acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan
Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan bagi Andal khusus.
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 15
2. Acuan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan
bagi pemrakarsa di lapangan.
3. Instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan.
Dengan adanya pedoman ini, maka pengelolaan lingkungan dapat
dilakukan dengan baik,
lebih terarah, efektif dan efisien. Upaya Pengelolaan Lingkungan
dan Upaya Pemantauan
Lingkungan perlu disusun sedemikian rupa, sehingga dapat:
1. Langsung mengemukakan informasi penting setiap jenis rencana
usaha atau kegiatan
yang merupakan sifat khas proyek itu sendiri dan dapat
menimbulkan dampak potensial
terhadap lingkungannya
2. Informasi komponen lingkungan yang terkena dampak.
3. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus
dilakukan oleh
pemrakarsa pada tahap prakonstruksi, konstruksi, maupun pasca
konstruksi.
E.3.6 Rencana Usaha Atas Kegiatan dan Komponen Lingkungan
Menurut KEP-12/MENLH/3/94, sistematika Upaya Pengelolaan
Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan mencakup:
1. Rencana Usaha atau Kegiatan
2. Komponen Lingkungan
3. Dampak-dampak Yang Akan Terjadi
4. Upaya Pengelolaan Lingkungan
5. Upaya Pemantauan Lingkungan
6. Pelaporan
7. Pernyataan Pelaksanaan
Pada bagian ini hanya akan diuraikan tentang Rencana Usaha atau
Kegiatan dan Komponen
Lingkungan. Dampak-dampak yang akan terjadi dan upaya
Pengelolaan Lingkungan serta
upaya Pemantauan Lingkungan akan diuraikan menurut komponen
proyek pada bagian
berikut. Pada bab terakhir akan diuraikan tentang Pelaporan dan
Pernyataan Pelaksanaan.
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 16
E.3.7 Metodologi Penyusunan UKL UPL
Dalam melaksanakan PekerjaanPenyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di
Pulau Lombok
ini, Konsultan menyusun langkah-langkah yang akan dijadikan
panduan dalam pelaksaan
pekerjaan. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan Konsepsi
Pendekatan yang telah
diuraikan sebelumnya.Berikut adalah tata cara penyusunan UKL dan
UPL sesuai dengan
Permen LH No. 13 Tahun 2010.
Penapisan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan upaya
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan
hidup (UKL-UPL) perlu
dilakukan mengingat besarnya rentang jenis usaha dan/atau
kegiatan yang wajib dilengkapi
UKL-UPL. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha
dan/atau kegiatan yang tidak
termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL.
Pasal 35 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib
dilengkapi UKL- UPL, wajib
membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup
(SPPL). Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa ketentuan lebih
lanjut mengenai UKL-UPL
dan SPPL diatur dengan peraturan Menteri. Secara skematik,
pembagian tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut :
Gambar E-1. Skema Pembagian Amdal, UKL-UPL dan SPPL
Skema tersebut di atas dalam pelaksanaannya berbeda-beda untuk
setiap daerah sehingga
menimbulkan perbedaan pembebanan tanggung jawab bagi pemrakarsa
usaha dan/atau
kegiatan untuk daerah yang berbeda walaupun jenis usaha dan/atau
kegiatannya adalah
sama. Untuk menjamin bahwa UKL-UPL dilakukan secara tepat, maka
perlu dilakukan
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 17
penapisan untuk menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan
yang wajib dilengkapi
dengan UKL-UPL.
Adapun usaha dan/atau kegiatan di luar daftar jenis rencana
usaha dan/atau kegiatan yang
wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dapat langsung diperintahkan
melakukan upaya
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai prosedur
operasional standar (POS)
yang tersedia bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan,
dan melengkapi diri dengan
surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup (SPPL).
Disamping itu, mekanisme perizinan telah berkembang ke arah
lebih sempurna, sehingga
dengan kondisi tersebut beban kajian lingkungan dapat didorong
untuk dapat menjadi
bagian langsung dari mekanisme penerbitan izin.
UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi
dalam pelaksanaan
penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan/atau
kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak
maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi
usaha dan/atau kegiatan
bersangkutan. UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha
dan/atau kegiatan tidak
melakukan perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau
bahan penolong. Bagi
UKL-UPL yang telah dinyatakan sesuai dengan isian formulir atau
layak, maka UKL-UPL
tersebut dinyatakan kadaluarsa apabila usaha dan/atau kegiatan
tidak dilaksanakan dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak rekomendasi atas UKL-UPL
diterbitkan.
1) Langkah dan Kriteria Penapisan Kegiatan yang Wajib Dilengkapi
Dengan UKL-UPL
Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan UKL-UPL
dilakukan dengan langkah berikut:
a) Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak
termasuk dalam
jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal.
i) Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak
termasuk
dalam daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi
amdal, baik
yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
atau
keputusan bupati/walikota sesuai kaidah penetapan wajib
amdal;
Catatan: Bupati/walikota atau Gubernur atas pertimbangan ilmiah
dapat
menetapkan suatu jenis usaha dan/atau kegiatan menjadi wajib
amdal atas
pertimbangan daya dukung, daya tampung dan serta tipologi
ekosistem
setempat menjadi lebih ketat dari daftar jenis usaha dan/atau
kegiatan yang
wajib dilengkapi amdal dalam peraturan Menteri.
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 18
ii) Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut
tidak berlokasi di
kawasan lindung;
Catatan: Usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan dan/atau
berlokasi di
kawasan lindung wajib dilengkapi amdal.
iii) Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut
tidak berlokasi di
lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
(RTRW) dan/atau
rencana tata ruang kawasan setempat.
Catatan: Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi tidak sesuai
tata ruang wajib
ditolak.
b) Pastikan bahwa potensi dampak dari rencana usaha dan/atau
kegiatan telah
tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut.
Catatan : Jika tidak tersedia teknologi penanganan dampak dari
suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan, maka kemungkinan rencana usaha dan/atau
kegiatan tersebut
wajib dilengkapi amdal.
c) Periksa peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen
sektoral atau kepala
lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha
dan/atau kegiatan
wajib UKL-UPL untuk ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan
yang wajib
dilengkapi dengan UKL-UPL.
Catatan:
i) Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga
pemerintah non
departemen (LPND) belum menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan
wajib
UKL-UPL, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan
wajib UKL-UPL
sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima.
ii) Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga
pemerintah non
departemen (LPND) telah menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan
wajib UKL-
UPL tetapi tidak dilengkapi dengan skala/besaran, atau
skala/besarannya
ditentukan tetapi tidak ditentukan batas bawahnya, maka lakukan
penetapan
jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah
keempat dan
langkah kelima.
iii) Dalam hal terjadi perubahan terhadap peraturan yang
ditetapkan oleh menteri
departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non
departemen (LPND)
tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka
ketentuan dalam
langkah ketiga ini wajib mengikuti peraturan yang mengalami
perubahan
tersebut.
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 19
d) Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut
untuk memastikan
bahwa dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut
memerlukan UKL-
UPL atau SPPL dengan menjawab pertanyaan berikut:
Apakah Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Tersebut Akan
Memberikan Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Dan
Memerlukan UKL-UPL Berdasarkan Kriteria Berikut:
Ya/Tidak
Jelaskan!
Jenis Kegiatan
Skala/besaran/ukuran
Kapasitas produksi
Luasan lahan yang dimanfaatkan
Limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan
Teknologi yang tersedia dan/atau digunakan
Jumlah komponen lingkungan hidup yang terkena dampak
Besaran investasi
Terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan
Jumlah tenaga kerja
Aspek sosial kegiatan
kriteria tersebut, maka diindikasikan kegiatan tersebut wajib
dilengkapi dengan UKL-
UPL.
e) Tetapkan jenis dan skala/besaran rencana usaha dan/atau
kegiatan tersebut wajib
dilengkapi dengan UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
Catatan : Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis rencana usaha
dan/atau
kegiatan wajib UKL-UPL di luar jenis usaha dan/atau kegiatan
wajib UKL-UPL yang
ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga
pemerintah non
departemen (LPND).
2) Manfaat UKL-UPL
a) Pada Pemerintah :
i) Sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan
dari suatu
rencana usaha dan/atau kegiatan.
ii) Merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan
wilayah
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 20
iii) Mencegah potensi SDA di sekitar lokasi proyek tidak rusak
dan menjaga
kelestarian LH.
b) Pada Masyarakat :
i) Dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga
dapat
mempersiapkan diri untuk berpartisipasi.
ii) Mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan
manfaat serta
kerugian akibat adanya suatu kegiatan.
iii) Mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan
usaha dan/atau
kegiatan di dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan.
c) Pada Pemrakarsa :
i) Untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang akan
dihadapi pada masa
yang akan datang.
ii) Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran
proyek.
iii) Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
hidup.
E.4 METODOLOGI PENYUSUNAN UKL/UPL INFRASTRUKTUR EMBUNG
Berikut ini tahapan/langkah yang akan dilaksanakan oleh
Konsultan dalam menyelesaikan
Pekerjaan Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau Lombok ini,
yaitu :
1. Tahap Persiapan : Persiapan,
2. Tahap Survey : Survey Lapangan, Sampling Kualitas Air, Survey
Sosial Ekonomi
3. Tahap Analisa : Kajian terhadap Dokumen Perencanaan DED
Embung, Kajian Hasil
Analisa Kualitas Air, Kajian Hasil Analisa Kualitas Udara,
Kajian Hasil Survey Sosial
Ekonomi, Penyusunan Dokumen UKL/UPL
4. Tahap Akhir : Diskusi Laporan/Dokumen UKL UPL, Sosialisasi
pada Masing-masing Lokasi
Embung, Pembahasan di BLH Setempat
Untuk lebih jelasnya mengenai Metodologi ini dapat dilihat pada
Gambar E1 berikut ini.
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 21
Start
Tahap Persiapan
Mobilisasi Personil Mobilisasi Peralatan Mobilisasi Bahan
Tenaga AhliTenaga
Pendukung
Perlengkapan Kantor, Lapangan,
Kendaraan
Bahan habis pakai kantor,
lapangan
cek cek cek
Survey PendahuluanPersiapan AdministrasiPengumpulan Data
Awal/Literatur
Surat yang diperlukan
Orientasi lapangan,
sosialisasi awal
DED masing2 embung,
Rona awal
cek cek cek
Penyusunan Konsep Pendauhuluan
Uraian Pekerjaan,Metotologi,
Rencana Kerja
cek
Diskusi Laporan Pendahuluan
Perbaikan Laporan Pendauhuluan
Perbaikan sesuai hasil
diskusi
cek
A
Final Laporan
Pendahuluan
Gambar E-2. Bagan Alir Pekerjaan UKL/UPL 10 Embung di Pulau
Lombok
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 22
Tahap Survey
Komponen Sosial Kemasyarakatan
Komponen Fisika Kimia Biologi
Sampling kualitas air
Kependudukan,Ekonomi, Keamanan, ketertiban, persepsi
Kesehatan Masy
Sampling Kualitas udara,
Kebisingan,Hidrologi, geologi
Kelas Mutu Air Kelas I PP 82
Tahun 2001
cek cek cek
Perbaikan Laporan Pendauhuluan
Perbaikan sesuai hasil
diskusi
cekFinal Dokumen
UKL/UPL
A
Tahap Analisis
Rona Lingkungan AwalAnalisis Dampak
LingkunganProgram UKL/UPL
Uji Kualitas udara,Uji Kebisingan,Uji Kualitas Air
Hidrologi, Geologi, Sosial masy.
Tahap Pra Konstruksi,
Konstruksi, Operasi, Pasca Operasi
Dampak penting, Program UKL/UPL,
Lokasi UKL/UPL, Periode UKL/UPL
cek cek cek
Diskusi Draft Dokumen UKL/UPL
Penyusunan Draft UKL/UPL
Sosialisasi
Masukan dan Persepsi
Masyarakat
cekDraft Dokumen
UKL/UPL
Finish
Gambar E-2. Bagan Alir Pekerjaan UKL/UPL 10 Embung di Pulau
Lombok (lanjutan)
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 23
E.4.1 Tahap Persiapan
Persiapan merupakan tahap konsolidasi dari tim pelaksana dalam
melaksanakan Pekerjaan
Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau Lombokini, menyiapkan
dan
memobilisasi tenaga ahli dan staf pendukung untuk memahami
Kerangka Acuan Kerja (KAK),
penyamaan persepsi, menyiapkan dan mengumpulkan data, literatur,
referensi/studi
terdahulu akan dijadikan dasar pemikiran kegiatan pekerjaan ini,
serta menyiapkan
keperluan administrasi keuangan untuk pelaksanaan survey
lapangan.
Penyepakatan kembali terhadap maksud dan tujuan, serta ruang
lingkup penugasan pada
KAK dan catatan-catatan penjelasan pelelangan akan kami
klarifikasikan terhadap rancangan
pendekatan dan metodologi, mekanisme pelaksanaan, rencana kerja
dan organisasi kerja
yang telah kami kembangkan, yang selanjutnya bersama-sama dengan
hasil penyusunan
metoda survey dan format survey, serta hasil pengumpulan data
sekunder berupa : Studi-
studi terdahulu yang berkaitan, permasalahan, potensi daerah
studi, kajian terhadap harga
satuan, penentuan lokasi sasaran dan alternatif proses
pengolahan air limbah akan kami
masukkan dalam penyusunan Laporan Pendahuluan.
Pada tahapan ini juga akan dilakukan persiapan untuk pengumpulan
data berupa Dokumen
Perencanaan DED untuk masing-masing embung di Pulau Lombok
tersebut. Selain itu
dikumpulkan juga data dari Badan Pusat Statistik yang
terbaru.
Tahap Pengumpulan Data merupakan keadaan yang sangat penting
karena merupakan
landasan informasi yang akan digunakan pada tahapan pekerjaan
selanjutnya. Data yang
akurat dan lengkap sangat dibutuhkan agar hasil perencanaan
dapat
dipertanggungjawabkan.
E.4.2 Tahap Survey
Setelah mendapatkan data sekunder, selanjutnya dilakukan survey
lapangan untuk meninjau
langsung lokasi perencanaan embung tersebut, serta mengecek
apakah ada perubahan
lokasi perencanaan. Selain itu juga dicek tentang status
kepemilikan lahan yang akan
dijadikan lokasi embung tersebut.
Dalam survey lapangan ini juga dilakukan dilakukan pengambilan
air/sampling kualitas air
sungai yang nantinya akan menjadi sumber air baku embung yang
direncanakan. Dilakukan
juga pengambilan/sampling kualitas udara untuk mengetahui
seperti apa kondisi udara di
sekitar lokasi rencana pembangunan embung.
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 24
Analisa kualitas air dan udara akan dilakukan pada Laboratorium
yang telah memiliki
akreditasi. Sebagai acuan baku mutu yang akan digunakan adalah
Kelas Mutu Air Kelas I PP
82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air.
Kegiatan lain yang dilakukan dalam Tahap Survey ini adalah
Survey Sosial Ekonomi. Tujuan
dari Survey Sosial Ekonomi ini adalah untuk mengetahui sejauh
mana pengetahuan
masyarakat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan serta
mengetahui juga sebesar apa
manfaat untuk masyarakat serta keterlibatan masyarakat untuk
pelaksanaan kegiatan ini
mulai dari pra konstruksi konstruksi dan pasca konstruksi.
Yang menjadi responden dalam Survey Sosial Eknomi ini adalah
masyarakat yang akan
menerima manfaat dari kegiatan, masyarakat yang terkena dampak
(pembebasan lahan)
dari kegiatan ini serta stake holder lainnya yang terkait dengan
kegiatan ini.
E.4.3 Tahap Analisa
Dalam Tahap Analisa Pekerjaan Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung
di Pulau Lombok
ini, pertama-tama yang akan dianalisa adalah analisa terhadap
Dokumen Perencanaan DED
Embung. Dimana dari dokumen tersebut akan diperoleh beberapa
informasi yang akan
menjadi bagian dari Dokumen UKL/UPL, diantaranya:
1. Rona Lingkungan Awal
Pemeriksaan terhadap Rona Lingkungan Awal meliputi:
- Komponen Fisik Kimia, seperti iklim, kualitas udara dan
kebisingan, fisiografi dan
morfologi, geologi, hidrologi, tata ruang dan penggunaan lahan,
serta keadaan tanah
di lokasi pekerjaan
- Komponen Biologi, seperti flora darat, flora air, fauna darat,
fauna air
- Komponen Sosial, seperti kependudukan, ekonomi, kegiatan
kemasyarakatan,
keamanan dan ketertiban, sikap dan persepsi masyarakat serta
kesehatan
masyarakat.
2. Desain Teknis Embung
3. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
4. Dampak Lingkungan yang akan terjadi
Dampak yang di tinjau yaitu pada komponen sosial ekomomi
kemasyarakatan,
komponen geo fisik kimia, komponen biologi dalam beberapa tahap
proses berikut ini:
- Dampak pada tahap Pra Konstruksi
- Dampak pada tahap Konstruksi
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 25
- Dampak pada tahap operasi
- Dampak pada tahap Pasca-Operasi
5. Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
6. Pernyataan Pemrakarsa
Selanjutnya dilakukan kajian terhadap Hasil Analisa Kualitas Air
dan Kualitas Udara. Dari
analisa tersebut selanjutnya disusun Dokumen UKL/UPL Pembangunan
Embung. Dimana
dalam hal ini akan ada 10 buah dokumen untuk masing-masing
embung.
E.4.4 Tahap Akhir
Tahap Akhir dari Pekerjaan Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di
Pulau Lombokini,
terdiri dari diskusi dan sosialisasi.
Adapun diskusi dilakukan baik di BWS Nusa Tenggara I sebagai
pemilik pekerjaan, maupun di
Badan Lingkungan Hidup setempat sebagai Institusi terkait dengan
Dokumen UKL/UPL.
Selain itu juga dilakukan sosialaisasi pada maisng-masing lokasi
embung.
E.5 METODE STUDI
E.5.1 Metode Pengumpulan dan Analisis Data
Metode studi yang digunakan dalam penyusunan dokumen UKL-UPL
Pembangunan 10 Buah
Embung di Pulau Lombok meliputi metode pengumpulan dan analisa
data serta metode
pengambilan sampel untuk setiap parameter yang akan diukur untuk
semua komponen
lingkungan yang telah ditentukan. Penentuan metode studi yang
digunakan mengacu pada
Kerangka Acuan Kerja dengan beberapa tambahan untuk lebih
menyempurnakan kualitas
atau kedalaman studi ini.
Data yang dikumpulkan dalam studi penyusunan dokumen UKL-UPL
pembangunan
Infrastruktur drainase meliputi data primer dan data sekunder
yang dibutuhkan dalam
melakukan analisa secara mendalam tentang semua dampak yang
mungkin timbul dari
setiap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Data primer
dikumpulkan melalui
pengukuran di lapangan secara langsung atau dengan pengambilan
sampel pada lokasi yang
dianggap representatif untuk selanjutnya dianalisa di
laboratorium, pengamatan visual dan
wawancara langsung/konsultasi publik/sosialisasi dengan
masyarakat di wilayah studi.
Sedangkan data sekunder dikumpulkan atau diperoleh dari
dinas/instansi terkait maupun
data-data dari hasil studi yang pernah dilakukan di daerah
studi.
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 26
Semua data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh
selanjutnya dianalisa
dengan dua cara, yaitu :
1. Metode analisa kuantitatif
Metode analisa kuantitatif adalah suatu metode yang menganalisa
data dari besarnya
atau kuantitasnya.
2. Metode analisa kualitatif
Metode analisa kualitatif adalah suatu metode yang menganalisa
data dari sifatnya.
Selanjutnya akan diuraikan metode studi untuk pengumpulan data,
analisa data dan
parameter apa saja yang harus diukur dalam setiap komponen
lingkungan.
1) Komponen Fisik Kimia
a) Tata Ruang
- Parameter yang akan dikaji:
Pada komponen tata ruang ini akan dikaji kondisi tata guna lahan
dengan parameter
berupa:
- Jenis/fungsi dan pola penggunaan lahan
- Arahan rencana pengembangan
- Metode pengumpulan data :
Data tata guna lahan dapat berupa data primer dengan pengamatan
visual dengan
cara inventarisasi tata guna lahan. Disamping itu bisa juga
berupa data sekunder
yang diperoleh dari data Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)
yang ada.
- Metode analisa data
Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter
tata guna
lahan adalah dengan analisis peta dan analogi.
b) Iklim
- Parameter yang akan dikaji:
Data iklim yang akan dikaji adalah tipe iklim, suhu udara, curah
hujan, intensitas
matahari, kelembaban nisbi, tekanan udara, arah dan kecepatan
angin.
- Metode pengumpulan data :
Data iklim merupakan data sekunder yang bisa diperoleh dari
stasiun metereologi
(BMG) di sekitar lokasi kegiatan. Data iklim yang dikumpulkan
dapat mencangkup
rentang waktu 10 tahun terakhir.
- Metode analisa data
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 27
Metode analisa data dengan metode trend series, metode analogi
atau metode lain
yang relevan seperti metode tabulasi.
c) Hidrologi
- Parameter yang akan dikaji:
Data iklim yang akan dikaji adalah tipe iklim, suhu udara, curah
hujan, intensitas
matahari, kelembaban nisbi, tekanan udara, arah dan kecepatan
angin.
Indikator hidrologi yang akan dikaji meliputi parameter fisik
maupun kimia dari
kualitas air permukaan dan air bawah tanah di daerah lokasi
kegiatan dan sekitarnya.
Parameter yang akan ditinjau berdasarkan :
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air.
- Kondisi perairan yang ada di sekitar lokasi.
- Metode pengumpulan data :
Metode pengambilan sampel/contoh air berdasarkan Keputusan
Menteri Negara
Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis
Kualitas Air
Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.
- Metode analisa data
Metode analisa data kualitas air berdasarkan :
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 2003
tentang
Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh
Air Permukaan.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003
tentang
Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
- Metode matematik
d) Kualitas Udara dan Kebisingan
- Parameter yang akan dikaji:
Kualitas udara yang akan dikaji sangat tergantung pada kondisi
geografis, topografi,
klimatologi dan metereologi di daerah lokasi kegiatan dan
rencana kegiatan yang
berpotensi menurunkan kualitas
udara di lokasi studi. Parameter kualitas udara yang berpotensi
mengalami
perubahan kualitas dengan adanya kegiatan proyek meliputi
partikulat, karbon
monoksida (CO), timbal (Pb), SOx, NOx. Sedangkan kebisingan
dijadikan parameter
yang akan dikaji karena dengan adanya kegiatan pembangunan jalan
dan drainase
akan menimbulkan perubahan tingkat kebisingan di lokasi studi.
Atau parameter
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 28
yang akan ditinjau bisa berdasarkan Kondisi kualitas udara dan
kebisingan di sekitar
lokasi proyek.
- Metode pengumpulan data :
Metode pengambilan sampel/contoh kualitas udara dan kebisingan
dengan
mengukur tinggi rendahnya tingkat kebisingan dengan alat pegukur
suara.
- Metode analisa data
Metode analisa data kualitas udara berdasarkan :
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35/MenLH/10/1993
tentang
Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
- Metode matematik
e) Fisiografi dan Geologi
- Parameter yang akan dikaji:
Parameter yang akan dikaji pada indikator fisiografi dan geologi
di sekitar lokasi
kegiatan meliputi :
- Kondisi topografi
- Geomorfologi dan jenis tanah
- Metode pengumpulan data :
Data topografi, geomorfologi dan jenis tanah dapat berupa data
primer yang
diperoleh dengan pengamatan di lapangan. Disamping itu bisa juga
berupa data
sekunder yang diperoleh dari instansi terkait.
- Metode analisa data
Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter
topografi,
geomorfologi dan jenis tanah adalah dengan analisis grafis dan
analogi oleh ahlinya.
2) Komponen Biologi
a) Keanekaragaman Flora
- Parameter yang akan dikaji:
Parameter yang akan dikaji pada indikator keaneka ragaman flora
atau vegetasi di
sekitar lokasi kegiatan meliputi :
- populasi
- jenis
- sebaran jenis
- manfaat/fungsi
- Metode pengumpulan data :
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 29
Data keanekaragaman flora dapat berupa data primer yang
diperoleh dengan
pengamatan di lapangan. Disamping itu bisa juga berupa data
sekunder yang
diperoleh dari pihak-pihak yang mengetahui data tersebut.
- Metode analisa data
Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji
parameter-parameter
dalam indikator keanekaragama adalah dengan analisis tabulasi
dan deskriptif.
b) Keanekaragaman Fauna
- Parameter yang akan dikaji:
Parameter yang akan dikaji pada indikator keaneka ragaman fauna
atau satwa di
sekitar lokasi kegiatan meliputi :
- populasi
- jenis
- intensitas kasus
- Metode pengumpulan data :
Data keanekaragaman fauna dapat berupa data primer yang
diperoleh dengan
pengamatan di lapangan. Disamping itu bisa juga berupa data
sekunder yang
diperoleh dari pihak-pihak yang mengetahui data tersebut.
- Metode analisa data
Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji
parameter-parameter
dalam indikator keanekaragaman adalah dengan analisis tabulasi
dan deskriptif.
c) Keanekaragaman Biota Air
Sebagai indikator komponen keanekaragaman biota air adalah
keanekaragaman
plankton dan benthos.
- Parameter yang akan dikaji:
Parameter yang akan dikaji pada indikator komponen
keanekaragaman biota air
atau satwa di sekitar lokasi kegiatan meliputi :
- jenis
- keanekaragaman
- kelimpahan individu
- Metode pengumpulan data :
Data indeks keanekaragaman plankton dan benthos berupa data
primer yang
diperoleh dengan pengambilan sampel di lapangan.
- Metode analisa data
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 30
Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji
parameter-parameter
dalam indikator keanekaragaman plankton dan benthos adalah
dengan analisis
matematik.
3) Komponen Sosial Ekonomi Budaya
a) Demografi/Kependudukan
- Parameter yang akan dikaji:
Parameter yang akan dikaji pada indikator kependudukan meliputi
:
- Jumlah penduduk
- kepadatan
- struktur umur
- Metode pengumpulan data :
Data kependudukan berupa data sekunder yang bisa diperoleh dari
instansi yang
terkait.
- Metode analisa data
Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji
parameter-parameter
dalam indikator kependudukan adalah dengan analisis tabulasi dan
deskriptif.
b) Sosial Budaya
- Parameter yang akan dikaji:
Parameter yang akan dikaji pada komponen sosial budaya di
sekitar lokasi kegiatan
meliputi :
- Jumlah pemeluk agama
- Tingkat pendidikan
- Persepsi dan sikap masyarakat
- Tingkat keamanan dan ketertiban
- Metode pengumpulan data :
Data untuk parameter-parameter sosial budaya dapat berupa data
primer yang
diperoleh dengan survei dan wawancara. Disamping itu bisa juga
berupa data
sekunder yang diperoleh dari BPS atau kantor pemerintahan
setempat.
- Metode analisa data
Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji
parameter-parameter
dalam komponen sosial ekonomi adalah dengan analisis tabulasi,
deskriptif, trend
series maupun grafis.
c) Sosial Ekonomi
- Parameter yang akan dikaji:
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 31
Parameter yang akan dikaji pada komponen sosial ekonomi di
sekitar lokasi kegiatan
meliputi :
- Komposisi lapangan pekerjaan
- Jumlah dan jenis pusat kegiatan perekonomian
- Metode pengumpulan data :
Data untuk parameter-parameter sosial ekonomi dapat berupa data
primer yang
diperoleh dengan survei dan wawancara. Disamping itu bisa juga
berupa data
sekunder yang diperoleh dari BPS atau kantor pemerintahan
setempat.
- Metode analisa data
Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji
parameter-parameter
dalam komponen sosial budaya adalah dengan analisis tabulasi,
deskriptif, trend
series maupun grafis.
4) Komponen Kesehatan Masyarakat
a) Sanitasi Lingkungan
- Parameter yang akan dikaji:
Parameter yang akan dikaji pada indikator sanitasi lingkungan di
sekitar lokasi
kegiatan meliputi :
- Sarana pembuangan sampah
- Sarana penyediaan air bersih
- Sarana pembuangan air limbah
- Kondisi rumah tinggal
- Luas dan lama genangan
- Metode pengumpulan data :
Data untuk parameter-parameter kesehatan lingkungan dapat berupa
data primer
yang diperoleh dengan survei dan wawancara. Disamping itu bisa
juga berupa data
sekunder yang diperoleh dari BPS atau kantor pemerintahan
setempat.
- Metode analisa data
Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji
parameter-parameter
dalam indikator kesehatan lingkungan adalah dengan analisis
tabulasi dan deskriptif.
b) Status Kesehatan
- Parameter yang akan dikaji:
Parameter yang akan dikaji pada komponen statkesehatan
lingkungan di sekitar
lokasi kegiatan meliputi :
- Jenis penyakit yang pernah diderita
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 32
- Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
- Metode pengumpulan data :
Data untuk parameter-parameter kesehatan lingkungan dapat berupa
data primer
yang diperoleh dengan survei dan wawancara. Disamping itu bisa
juga berupa data
sekunder yang diperoleh dari BPS atau dinas kesehatan
setempat.
- Metode analisa data
Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji
parameter-parameter
dalam indikator kesehatan lingkungan adalah dengan analisis
tabulasi, deskriptif,
maupun trend series.
E.5.2 Metode Identifikasi Dampak
Dalam melakukan identifikasi dampak potensial, metode yang bisa
dipakai atau dipilih
antara lain :
1. Metode teoritis, yaitu: ad-hoc, daftar uji, matriks, dan
bagan alir.
2. Melakukan observasi lapangan
3. Mengadakan wawancara dengan pemuka masyarakat
4. Mempelajari respon masyarakat terhadap rencana kegiatan
5. Mempelajari peraturan yang berlaku
6. Melakukan penelitian
7. Mengadakan rapat dan lokakarya
E.5.3 Metode Identifikasi Dampak
Metode prakiraan dampak digunakan untuk memprakirakan besaran
dampak dan tingkat
kepentingan dampak. Untuk memprakirakan besarnya dampak,
digunakan metode :
1. Formal atau teoritis, yaitu metode perkiraan cepat, metode
matematika, metode fisik,
metode eksperimental.
2. Informal, yaitu : penilaian para ahli dan analog
3. Khusus untuk dampak sosial tersedia beberapa metode, yaitu :
argument dengan
analogi, studi lapangan masyarakat sejenis, Delphi, proses
kelompok nominal, diskusi
kelompok terfokus.
Sedangkan untuk memprakirakan tingkat kepentingan dampak
digunakan Pedoman
Penentuan Dampak Besar dan Penting.
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 33
E.5.4 Metode Evaluasi Dampak
Untuk mengevaluasi semua dampak yang terjadi dengan adanya
kegiatan pembangunan
Infrastruktur Embung digunakan metode evaluasi matriks antara
daftar rencana kegiatan
proyek dengan komponen lingkungan yang potensial menerima dampak
dengan
menentukan tingkat besaran dan pentingnya dampak.
E.6 PROGRAM KERJA
Berikut ini program kerja yang akan dilaksanakan oleh Konsultan
dalam Pekerjaan
Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau Lombok:
1. Tahap Persiapan
- Mobilisasi Personil
- Penyesuaian Metodologi dan Rencana Kerja
- Koordinasi dengan Pemberi Tugas
- Pengumpulan Data Awal
- Penyiapan Format Pendataan
- Penyiapan Kuesioner Survey Sosek
2. Tahap Survey
- Pengamatan Kondisi Eksisting Lokasi Embung
- Identifikasi Rona Lingkungan Awal
- Sampling Kualitas Air
- Sampling Kualitas Udara
- Survey Sosial dan Ekonomi
3. Tahap Analisa
- Analisa Dokumen DED Embung
- Analisa Rona Lingkungan Awal
- Analisa Hasil Laboratorium Kualitas Air
- Analisa Hasil Laboratorium Kualitas Udara
- Analisa Survey Sosial dan ekonomi
- Penyusunan Dokumen UKL/UPL Embung (Konsep)
4. Tahap Akhir
- Diskusi dengan Pihak BWS NTT 1
- Diskusi dengan BLH
- Sosialisasi
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 34
- Perbaikan dan Penyempurnaan Dokumen UKL/UPL
E.7 DISKUSI DAN ASISTENSI
Proses asistensi dan diskusi dilakukan oleh Konsultan guna
menyempurnakan hasil dari
setiap kegiatan yang dilakukan, sehingga terdapat penyamaan visi
dan misi serta sesuai
dengan pokok-pokok substansi yang termuat dalam Kerangka Acuan
Kerja. Proses diskusi
akan melibatkan Tim Teknis yang dibentuk oleh Pemberi Kerja
E.8 PELAPORAN
Berikut ini jenis Laporan yang harus diserahkan Konsultan dalam
Pekerjaan Penyusunan
UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau Lombok :
1. Laporan Bulanan
Laporan ini harus diserahkan pada setiap akhir bulan dari jadwal
pekerjaan, laporan
berisikan segala kemajuan pekerjaan yang telah dicapai serta
mengutarakan pekerjaan
yang akan dilaksanakan untuk waktu berikutnya sebanyak 5
eksemplar setiap bulan.
2. Laporan Pendahuluan
Laporan harus berisi hasil informasi data-data dan laporan studi
yang tersedia,
metodologi, langkah kerja untuk menyelesaikan pekerjaan ini dan
langkah-langkah
pekerjaan selanjutnya. Laporan harus disajikan pada pertengahan
bulan ke 2 (dua)
setelah terbitnya SPMK dan harus dipresentasikan dihadapan
Pemberi Kerja. Draft
Laporan Pendahuluan dibuat dalam bahasa Indonesia sebanyak 15
(lima belas)
eksemplar dan Laporan Pendahuluan (Final) sebanyak 3 (tiga)
eksemplar.
3. Draft Laporan UKL dan UPL
Laporan ini berisikan tentang rincian rencana usaha/kegiatan,
dampak lingkungan yang
akan terjadi, upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan
Dokumen ini diserahkan
sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dari masing-masing embung.
4. Laporan UKL/UPL Dan Rekomendasi
Setelah laporan draft disetujui maka Laporan UKL/UPL Dan
Rekomendasi final dapat
disusun. Dokumen ini diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar
dari masing- masing
embung.
E.9 ORGANISASI
Organisasi dan personil yang akan ditugaskan memegang peranan
penting untuk
mengendalikan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan ini. Oleh
karena itu komposisi tim
-
Penawaran Teknis : Penyusunan UKL/UPL 10 Buah Embung di Pulau
Lombok
E - 35
dan penugasan, pada hakekatnya merupakan jawaban atas kebutuhan
struktur organisasi
pelaksana pekerjaan sesuai tuntutan kerangka acuan kerja. Di
sini dipresentasikan mengenai
kebutuhan unit-unit pelaksana serta hubungan kerja antar unit
tersebut, maupun dengan
pemberi tugas.
Untuk ini konsultan telah menyusun suatu struktur organisasi
kerja untuk pelaksanaan yang
secara garis besar terdiri dari 2 bagian yaitu pemberi tugas dan
pelaksana tugas. Diharapkan
dengan terbentuknya tim ini, kegiatan diskusi rutin dengan Tim
Teknis dalam rangka
pembahasan progres pelaksanaan kegiatan serta memecahkan
permasalahan yang mungkin
timbul selama pelaksanaan dapat berjalan lancar.
Konsultan mengusulkan struktur organisasi pelaksana pekerjan
seperti tersaji dalam Gambar
E.3.
Gambar E-3. Bagan Alir Pekerjaan UKL/UPL 10 Embung di Pulau
Lombok