28 JUNI 2022
2
Table Of Contents : 27 June 2022 - 28 June 2022
No Date News Title Tone Media Summary
1. 27
June
2022
Informasi
Lowongan Kerja
PT Sumber Data
Indonesia,
Formasi Business
Development
Neutral Pikiran Rakyat
Tasikmalaya
PT Sumber Data Indonesia sedang membuka
lowongan kerja (loker). Formasi lowongan
kerja yang sedang di butuhkan oleh PT Sumber
Data Indonesia adalah Business Development.
Apabila Anda ingin melamar ke PT Sumber
Data Indonesia, maka ketahui terlebih dahulu
kualifikasi dan deskripsi lowongan kerja posisi
Business Development. Dilansir PikiranRakyat-
Tasikmalaya.com dari akun Instagram
@kemnaker, adapun penjelasannya sebagai
berikut:.
2. 27
June
2022
Yayasan Ponpes
Babussalam
Tamatkan Santri di
Tengah
Keterbatasan
Sarana Prasarana
Negative Suara Ntb Yayasan Ponpes Babussalam, di Dusun Karang
Kurang, Desa Segara Katon, menamatkan 68
siswa untuk tahun ajaran 2021/2022. Ketua
Yayasan Ponpes Babussalam, Mujahidin, M.Pd,
mengakui ikut bahagia dan bangga atas
prestasi hafalan Al-Qur'an anak didiknya.
Pantauan koran ini, para orang tua/wali murid
dan keluarga santri, tumpah memenuhi
halaman sekolah, berugak dan areal parkir
Ponpes Babussalam.
3. 27
June
2022
Untuk Ketiga Kali,
BTN Gelar Akad
Massal 10 Ribu
Unit Rumah
Neutral Beritabaru.news Bank BTN berkolaborasi dengan Kementerian
Ketenagakerjaan dan BP Jamsostek menggelar
akad massal kredit rumah pekerja MLT
program Jaminan Hari Tua guna memperluas
fasilitas pembiayaan kepada pada pekerja
diantaranya fasilitas kredit kepemilikan rumah
dan renovasi rumah dan menargetkan realisasi
kredit MLT tersebut mencapai Rp100 miliar
hingga akhir tahun 2021. Program akad massal
jadi strategi BTN habiskan kuota KPR FLPP
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar
akad 10.000 unit KPR Subsidi dalam kurun
waktu sehari.
4. 27
June
2022
Hadapi Megatren,
Kemnaker Siapkan
Positive Idn Times Menaker mengatakan, dalam menghadapi
tantangan-tantangan terkini megatren,
Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di
antaranya berupa Transformasi Program
3
Langkah Strategis
Ini
Perluasan Kesempatan Kerja dan
Pengembangan Talenta Muda. "9 lompatan
Kemnaker ini kebijakan strategis untuk
mengubah dan mentransformasikan dunia
ketenagakerjaan Indonesia agar siap
menghadapi semua perubahan, termasuk di
dalamnya menghadapi megatren," ucapnya.
Melalui langkah ini, katanya, Kemnaker ingin
menjadikan program perluasan kesempatan
kerja yang sudah dilaksanakan menjadi lebih
efektif dan efisien untuk menekan
pengangguran serta membuka lapangan kerja
berkualitas terutama bagi generasi muda. "Ini
penting sebagai bagian dari talent scouting
atau pencarian bakat talenta muda, agar ada
kesesuaian antara lapangan kerja masa depan
yang dibutuhkan dengan skill dan kompetensi
yang dimiliki oleh talenta muda Indonesia,"
ucap Menaker.
5. 27
June
2022
Dapat Angin
Segar! BSU 2022
Cair Hari Ini?
Berikut
Pernyataan
Menaker Ida
Fauziyah soal
Kepastian
Pencairannya
Positive Ayo Bandung Berikut pernyataan resmi dari Menaker Ida
Fauziyah soal Pencairan Bantuan Subsidi Upah.
Kapan BSU 2022 cair? LENGKONG,
AYOBANDUNG. COM-- Pertanyaan kapan BSU
2022 cair, masih menjadi topik hangat yang
diperbincangkan para pekerja atau buruh.
6. 27
June
2022
Tanda-Tanda BSU
2022 Cair Akhir
Juni, Resmi dari
Kemnaker
Positive Ayo Bandung Benarkah pihak Kementerian Ketenagakerjaan
(kemnaker) beri tanda- tanda bahwa BSU 2022
akan cair akhir Juni? Jika tahapan tersebut
dirampungkan sesegera mungkin, maka tidak
menutup kemungkinan bahwa BSU 2022 akan
cair akhir Juni. Demikian artikel mengenai
tanda- tanda BSU 2022 cair akhir Juni, serta
pernyataan resmi dari Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan selaku mitra. Para pekerja
atau karyawan yang terdaftar sebagai
penerima BSU 2022, masih menanti BLT
Subsidi gaji Rp1 juta masuk ke rekening.
7. 27
June
2022
Kembali Lepas 375
Pekerja Migran,
BP2MI Targetkan
Agustus Semua
Neutral Ogindonesia.com Sebanyak 375 Pekerja Migran Indonesia (PMI)
kembali diberangkatkan melalui skema
Government to Government Korea Selatan.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
4
PMI yang
Tertunda Bisa
Berangkat
Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani melepas
langsung para pahlawan devisa ini di Graha
Insan Cita, Depok, Jawa Barat, Senin
(27/6/2022).. Turut hadir dalam
pemberangkatan, Wakil Menteri
Ketenagakerjaan RI Afriansah Noor, Anggota
Komisi I DPR RI Christina Aryani, dan staf ahli
Menaker RI Dita Indah Sari. Ratusan PMI kali
ini akan diberangkatkan pada dua tahap, yaitu
pada Senin (27/6/2022) dan Selasa
(28/6/2022)..
8. 27
June
2022
Jobseeker Batam
Merapat! Philips
Buka Lowongan
Kerja Nih
Neutral Idx Channel PT Philips Industries Batam tengah membuka
lowongan kerja bagi generasi muda yang
sedang mencari kesempatan berkarir.
Mengutip dari laman Instagram Kemnaker hari
ini, Senin (27/6/2022), PT Philips Industries
Batam membuka lowongan kerja untuk posisi
Process Engineer. Untuk diketahui
penempatan posisi ini ada di Nongsa, Batam,
Kepulauan Riau. Lowongan ini terbuka bagi
pelamar dengan latar belakang pendidikan
Sarjana 1 (S1) jurusan mekanikal, elektrikal
atau kimia.
9. 27
June
2022
Apakah BSU 2022
Sudah Dicairkan?
Begini Cara Cek
Status Penerima
BLT BPJS
Ketenagakerjaan
Positive Pikiran Rakyat Depok Simak cara untuk cek status penerima BLT BPJS
Ketenagakerjaan. Perlu ditekankan kembali,
bahwa BSU 2022 belum dicairkan kepada
pekerja yang menerima BLT BPJS
Ketenagakerjaan. Sehingga, masyarakat harus
berhati-hati terhadap modus penipuan dari
oknum yang tidak bertanggung jawab yang
mengatasnamakan pihak BPJS
Ketenagakerjaan. Apakah kini Bantuan Subsidi
Upah (BSU) 2022 sudah dicairkan?
10. 27
June
2022
Huawei Raih
Penghargaan Nir
Kecelakaan
Negative Itworks ItWorks- Huawei, perusahaan penyedia TIK
global, mendapat pengakuan atas
komitmennya terhadap keselamatan di tempat
kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia untuk periode 8 tahun
berturut-turut. Penghargaan nir kecelakaan
(Zero-Accident), diberikan kepada perusahaan
yang memiliki rekam jejak sepanjang tahun
tanpa kecelakaan kerja. Penghargaan
diserahkan oleh Prof. Drs. Anwar Sanusi, MPA,
Ph.D, Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga
5
Kerja RI, dan diterima oleh Lai Chaosen, Vice
President, Delivery & Service, Huawei
Indonesia.
11. 27
June
2022
PLN Dominasi
Penghargaan K3,
Gubernur: K3
Adalah Investasi
Positive Posmetro Padang PADANG, METRO-PLN Unit Induk Wilayah
(UIW) Sumatra Barat dan Unit Pelaksana di
Sumatra Barat tampil dominan diantara total
63 perusahaan di Provinsi Sumatra Barat yang
mendapatkan Penghargaan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) dari Kementerian
Ketenagakerjaan RI. Adalah PLN UP2B
Sumbangteng, PLN Unit Pelaksana
Pembangkitan (UPK) Ombilin, PLN UPK
Bukittinggi, PLN UPK Teluk Sirih, PLTA Batang
Agam, PLTA Singkarak, PLTA Maninjau, PLN
UPDL, dan PLN UPT Padang, unit-unit kerja
PLN di Sumatra Barat lainnya yang kantongi
Penghargaan Kecelakaan Nihil Tahun 2022
pula. Misran Hasra, Pejabat Pengendali K3 PLN
UIW Sumatra Barat menyebutkan,
Penghargaan K3 dari Kementerian
Ketenagakerjaan merupakan penghargaan
bergengsi bagi perusahaan-perusahaan dalam
negeri.
12. 27
June
2022
Perbedaan
Karyawan Kontrak
dan Tetap yang
Tidak Anda
Ketahui
Neutral Idx Channel Perbedaan antara Pegawai Tetap dan Kontrak.
Perbedaan karyawan kontrak dan tetap
tentulah banyak, selain pendapatan tunjangan
ada beberapa persyaratan yang diperlukan.
Tentunya sebelum memahami perbedaan
karyawan kontrak dan tetap, Anda perlu
memahami beberapa persyaratannya.
Persyaratan Karyawan Tetap.
13. 27
June
2022
Nasib Awak Kapal
di PP Nomor 22
Tahun 2022 -
Siwalima
Neutral Siwalimanews PEMERINTAH telah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022
tentang Penempatan dan Pelindungan Awak
Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan
Migran. Situasi seperti itulah yang berlaku
sejurus diberlakukannya PP No 22/2022 pada 8
Juni 2022. Lalu, di tengah rimba raya peraturan
kepelautan itu semua muncullah PP No
22/2022 yang dikeluarkan Kemenaker. Mantan
pelaut yang berlayar terbatas di sebuah negara
Timur Tengah itu mengungkapkan, kepada
pelaut yang seperti itulah aturan penempatan
dan pelindungan awak kapal niaga migran dan
6
awak kapal perikanan migran yang diatur PP
No 22/2022 ditujukan.
14. 27
June
2022
Siap-siap! BSU
2022 Rp1 Juta Cair
Lewat Rekening
Bank Ini, Cek
Nama Penerima di
Link Ini, Anda
Termasuk?
Neutral Ayo Bandung BSU 2022 akan diberikan kepada pekerja atau
buruh sebesar Rp1 juta melalui 5 rekening
bank ini. Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS
Ketenagakerjaan 2022 lewat rekening bank
apa saja?. Kabar pencairan BSU 2022 semakin
banyak dicari terutama bagi para calon
penerima seperti pekerja atau buruh. : Dapat
Angin Segar! BSU 2022 Cair Hari Ini?
15. 27
June
2022
Sejuta Pekerja Di-
PHK (Arsip
Kompas)
Negative Kompas.id Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSPSI), Bomer Pasaribu
menegaskan, pengangguran terbuka akan naik
dari 7,7 persen tahun 1997 menjadi 9,0 persen
tahun 1998 dari sekitar 91 juta angkatan kerja.
*Artikel berikut ini pernah terbit di Harian
Kompas edisi 30 Desember 1997. Kami
terbitkan kembali dalam rubrik Arsip
Kompas.id untuk mendampingi perilisan Narasi
Fakta Terkurasi, aset NFT perdana Harian
Kompas. Sejumlah sektor ekonomi mengalami
masa teramat berat akibat krisis moneter.
16. 27
June
2022
Menaker Siapkan
9 Langkah
Strategis Hadapi
Tantangan
Megatren
Positive Forum Keadilan "Megatren merupakan tantangan bagi
perekonomian dan sektor ketenagakerjaan
yang mengakibatkan banyak disrupsi atau
perubahan di berbagai bidang," kata Menaker
saat menjadi pembicara pada acara _Talent
Talks Saturday Night Gathering_ di Semarang,
Jawa Tengah, Sabtu (25/6). Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan
bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah
menyiapkan sembilan langkah strategis
menghadapi tantangan megatren yang akan
berlangsung terus hingga 2045. Tantangan
megatren tersebut seperti kemajuan
teknologi, perubahan iklim, dan persaingan
sumber daya alam. Adapun sembilan langkah
strategi situ di antaranya Transformasi
Program Perluasan Kesempatan Kerja dan
Pengembangan Talenta Muda.
7
17. 27
June
2022
Awas Penipuan!
Kemlu RI: Jangan
Tergiur Iklan
Lowongan Kerja
ke Luar Negeri di
Media Sosial
Positive Tribun News Kupang Kemenlu RI Imbau jangan tergiur Iklan
Lowongan Kerja ke Luar Negeri di Media
Sosial. Com dengan judul "Kemlu Imbau Warga
Tak Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke
Luar Negeri". Hati-hati Penipuan, sudah
banyak WNI jadi korban Penipuan Lowongan
Kerja bodong di Luar. (*) Berita terkait
Lowongan Kerja Artikel ini telah tayang di
Kompas.
18. 27
June
2022
Dirasakan
Manfaatnya,
Pentingnya
Terdaftar
BPJamsostek bagi
Pekerja Migran
Positive Cirebon Bagus INDRAMAYU, (cirebonbagus).- Keberadaan
BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi
Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) atas manfaat yang
diterima. Hal ioni terungkap dalam Focus
Group Discussion (FGD) Perluasan Akses
Jaminan Sosial Bagi Purna Pekerja Migran di
Masa Pandemi, Kamis (23/6/2022). Atas dasar
tersebut, disampaikan Muhammad Santosa,
Migrant Care berinisiatif mengadakan Focus
Group Discussion (FGD) Perluasan Akses
Jaminan Sosial Bagi Purna Pekerja Migran di
Masa Pandemi. Hal ini sesuai dengan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
(PMI).
19. 27
June
2022
BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan
Cair Bareng Gaji
13 PNS? Simak
Tanggapan
Menaker dan Cek
Alur Pencairannya
Neutral Ayo Bandung Apakah BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan cair
bersamaan dengan pembayaran gaji 13 PNS
dan pensiunan?. Simak tanggapan Menaker
dan silakan cek alur penerimaan BSU 2022
BPJS Ketenagakerjaan yang cair dalam waktu
dekat ini. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022
BPJS Ketenagakerjaan akan disalurkan kepada
pekerja atau buruh yang memiliki gaji kurang
dari Rp3,5 juta untuk tahun 2022. : Siap-siap!
Berikut Pernyataan Menaker Ida Fauziyah soal
Kepastian Pencairannya.
20. 27
June
2022
BSU 2022 Cair
Minggu Ini?
Berikut
Pernyataan Resmi
dari Kemnaker
Positive Ayo Bandung Kapan BSU 2022 cair, minggu ini? COM--
Pertanyaan kapan BSU 2022 cair masih sering
muncul, karena yang tadinya dijadwalkan April
sampai saat ini belum juga cair. Sampai awal
Juni para pekerja masih mempertanyakan
kapan BSU 2022 cair, salah satunya lewat
Instagram Kemnaker. : BSU 2022 BPJS
8
Ketenagakerjaan Cair Bareng Gaji 13 PNS?
Berikut pernyataan resmi dari Kemnaker
tentang pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan.
21. 27
June
2022
Sudah Terima BSU
2022 Juni?, Ini
Cara agar BLT Rp1
Juta Cepat Cair
Neutral Ayo Bandung Memasuki Minggu terakhir di bulan Juni,
apakah Anda suah menerima BSU 2022 atau
BSU Ketenagakerjaan?. Penantian kabar BSU
2022 atau BLT Subsidi gaji Rp1 juta cair, belum
usai. Jika belum, perlu diketahui, ada beberapa
penyebab mengapa BSU 2022 atau subsidi gaji
Rp1 juta belum juga cair dan masuk ke
rekening. : BSU 2022 Cair Minggu Ini? Meski
telah memenuhi syarat, namun mungkin saja
ada yang luput, sehingga dana BSU 2022 atau
BSU BPJS Ketenagakerjaan belum diterima.
22. 27
June
2022
BSU 2022 Jadi Cair
atau Tidak? Simak
Penjelasan
Kemnaker Soal
Nasib Penyaluran
BLT Karyawan Rp1
Juta
Neutral Pikiran Rakyat Depok Lewat program BSU 2022, Kemnaker
menyalurkan BLT Karyawan Rp1 juta dengan
sasaran penerima karyawan yang memiliki gaji
dibawah Rp3,5 juta dan aktif sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan. Simak penjelasan
Kemnaker soal nasib penyaluran BLT Karyawan
Rp1 juta. BSU 2022 jadi cair atau tidak?
Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU
2022 masih terus ditunggu oleh para pekerja
atau karyawan di Tanah Air.
23. 27
June
2022
BSU 2022 Siap
Cair, Simak Info
Kemnaker agar
BLT Subsidi Gaji
Rp1 Juta Langsung
Masuk Rekening
Positive Pikiran Rakyat Depok BSU 2022 siap dicairkan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), simak informasi
berikut agar BLT subsidi gaji Rp1 juta masuk ke
rekening Anda. Sebelumnya Kemnaker sudah
mengumumkan bahwa BSU 2022 atau BLT
subsidi gaji Rp1 juta akan disalurkan bagi
pekerja sebelum hari raya lebaran. Akan
tetapi, hingga kini BSU 2022 belum juga masuk
ke rekening pekerja penerima BLT subsidi gaji.
Adapun alasan Kemnaker karena pihaknya
sedang menyusun regulasi penyaluran BSU
2022.
24. 27
June
2022
Besaran UMK
Bogor 2022, Cek
Perbandingannya
dengan Upah
Minimum se
Neutral Tribun News Bogor Ilustrasi- Besaran UMK Bogor 2022 termasuk
tinggi dibanding upah minimum se-Jawa Barat.
TRIBUNNEWSBOGOR.COM- Besaran UMK
Bogor 2022 tertuang dalam Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep. 732-
Kesra/ 2021. Dibandingkan dengan upah
minimum se-Jawa Barat lainnya, UMK Bogor
9
2022 masih cukup tinggi di posisi atas. Kendati
demikian, UMK Bogor 2022 masih kalah
dibanding besaran UMK Kota Bekasi 2022.
25. 27
June
2022
Loker PT Philips
Industries Batam
Sedang
Membutuhkan
Pekerja Lulusan
S1, Cek Posisi yang
Dibutuhkan
Positive Pikiran Rakyat Bekasi PT Philips Industries Batam membuka
kesempatan lowongan pekerjaan (loker)
terbaru pada bulan Juni 2022. Adapun
lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan
PT Philips Industries Batam yaitu sebagai
Process Engineer. Akun kemnaker
menyebutkan lowongan tersebut untuk
ditempatkan di Nongsa, Batam Kepulauan
Riau. Berikut deskripsi pekerjaan sebagai
Process Engineer di antaranya:.
26. 27
June
2022
Hadapi Megatren,
Kemnaker Siapkan
9 Lompatan
Strategis
Positive Seputar Cibubur Menaker mengatakan, dalam menghadapi
tantangan-tantangan terkini megatren,
Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di
antaranya berupa Transformasi Program
Perluasan Kesempatan Kerja dan
Pengembangan Talenta Muda. "9 lompatan
Kemnaker ini kebijakan strategis untuk
mengubah dan mentransformasikan dunia
ketenagakerjaan Indonesia agar siap
menghadapi semua perubahan, termasuk di
dalamnya menghadapi megatren," ujarnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan
telah menyiapkan langkah-langkah strategis
dalam menghadapi tantangan-tantangan
megatren yang akan berlangsung terus hingga
2045. Tantangan megatren tersebut seperti
kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan
persaingan sumber daya alam.
27. 27
June
2022
BATAL CAIR : BSU
Bantuan Subsidi
Upah Masih
Belum Ada
Kepastian
Negative Radar Timika Online BATAL CAIR : BSU Bantuan Subsidi Upah Masih
Belum Ada Kepastian. RadarTimikaOnline-
BATAL CAIR : BSU Bantuan Subsidi Upah Masih
Belum Ada Kepastian. Banyak orang, terutama
pekerja yang ingin mendengan keputusan
tentang BSU Bantuan Subsidi Upah. Pages: 1 2
3 bantuan subsidi upah (bsu) tahun 2022
bantuan subsidi upah 2022 berapa bantuan
bsu bsu bantuan subsidi upah bsu bantuan
subsidi upah 2022 bsu bantuan subsidi upah
2022 kapan cair bsu bantuan subsidi upah guru
honorer 2022 bsu bantuan subsidi upah kapan
10
cair bsu bpjs kapan cair bsu bpjs
ketenagakerjaan.
28. 27
June
2022
Info Lowongan
Kerja PT Philips
Industries Batam
Formasi Process
Engineer
Neutral Pikiran Rakyat
Tasikmalaya
PT Philips Industries Batam adalah perusahaan
yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor
produk elektronik. Saat ini PT Philips Industries
Batam sedang membuka lowongan kerja
(loker). Formasi yang sedang dibutuhkan oleh
PT Philips Industries Batam pada lowongan
kerja ini adalah Process Engineer. Dilansir
PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun
Instagram @kemnaker, berikut kualifikasi dan
deskripsi lowongan kerja posisi Process
Engineer di PT Philips Industries Batam:.
29. 27
June
2022
Hadapi Tantangan
Megatren, Ini 9
Langkah yang
Telah
Dipersiapkan
Menaker
Neutral Warta Ekonomi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
menyiapkan langkah-langkah strategis dalam
menghadapi tantangan-tantangan megatren
yang akan berlangsung terus hingga 2045.
"Megatren merupakan tantangan bagi
perekonomian dan sektor ketenagakerjaan
yang mengakibatkan banyak disrupsi atau
perubahan di berbagai bidang," ujar Menaker
Ida saat menjadi pembicara pada acara Talent
Talks Saturday Night Gathering di Semarang,
Jawa Tengah pada Sabtu 25 Juni kemarin,
mengutip dari siaran resmi Kemnaker, Minggu
(26/6/2022).. Menaker mengatakan, dalam
menghadapi tantangan-tantangan terkini
megatren, Kemnaker memiliki 9 lompatan
yang di antaranya berupa Transformasi
Program Perluasan Kesempatan Kerja dan
Pengembangan Talenta Muda. "Melalui
program ini kita bisa menciptakan lapangan
pekerjaan dan usaha baru yang dimotori oleh
talenta muda untuk berkontribusi pada
perekonomian di era paska pandemi covid-
19," kata Menaker Ida.
30. 27
June
2022
Fairid Komitmen
Lakukan
Pengembangan
Tenaga Kerja
Neutral Kaltengonline.com Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin
menerima kunjungan Wakil Menteri
Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Aula
Rujab Wali Kota Palangka Raya, Jumat malam
(24/6). Fairid menyampaikan, Pemerintah Kota
Palangka Raya memiliki komitmen dalam
11
melakukan pembinaan dan pengembangan
tenaga kerja, melalui Balai Latihan Kerja (BLK)
Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. Besar
harapan Fairid, melalui program pelatihan
yang pihaknya lakukan secara rutin dan
kontinyu di UPT BLK Kota Palangka Raya.
Dimana sejauh ini UPT BLK Kota Palangka Raya
secara konsisten melakukan kegiatan pelatihan
keterampilan kerja setiap tahunnya, bahkan
saat ini pelatihan kerja di BLK pun sedang
berlangsung.
31. 27
June
2022
Hadapai
Megatren,
Kemnaker Siapkan
9 Langkah
Strategis -
poskota.co.id
Positive Poskota Menaker mengatakan, dalam menghadapi
tantangan-tantangan terkini megatren,
Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di
antaranya berupa Transformasi Program
Perluasan Kesempatan Kerja dan
Pengembangan Talenta Muda. "9 lompatan
Kemnaker ini kebijakan strategis untuk
mengubah dan mentransformasikan dunia
ketenagakerjaan Indonesia agar siap
menghadapi semua perubahan, termasuk di
dalamnya menghadapi megatren," ucapnya.
"Melalui program ini kita bisa menciptakan
lapangan pekerjaan dan usaha baru yang
dimotori oleh talenta muda untuk
berkontribusi pada perekonomian di era paska
pandemi covid-19," ucapnya. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
mengatakan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan telah menyiapkan langkah-
langkah strategis dalam menghadapi
tantangan megatren yang akan berlangsung
hingga 2045.
32. 27
June
2022
Asosiasi ini Sebut
Cuti 6 Bulan untuk
Kelahiran Bisa
Kehilangan
Pendapatan
Negative Obligasi.id Hal ini diungkapkan Ahmad menanggapi
Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu
dan Anak (RUU KIA) yang segera disahkan
menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di
Jakarta, Kamis 30 Juni mendatang. Selain itu,
lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti
Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA
bersinggungan dengan UU No. 13/2003
tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada
kerancuan dalam RUU itu. "Masih ada
kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan
12
ketentuan maksimal bagi suami sebagai
pendamping berhak dapatkan cuti selama 40
hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan
anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN). Ahmad Ansyori dalam diskusi ini
memberi masukan tiga poin, yakni pemikiran
RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik
lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan
merupakan porsi di Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).
33. 27
June
2022
Hadapi Tantangan
Megatren, Ini 9
Langkah yang
Telah
Dipersiapkan
Menaker
Neutral Polhukam.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
menyiapkan langkah-langkah strategis dalam
menghadapi tantangan-tantangan megatren
yang akan berlangsung terus hingga 2045.
"Megatren merupakan tantangan bagi
perekonomian dan sektor ketenagakerjaan
yang mengakibatkan banyak disrupsi atau
perubahan di berbagai bidang," ujar Menaker
Ida saat menjadi pembicara pada acara Talent
Talks Saturday Night Gathering di Semarang,
Jawa Tengah pada Sabtu 25 Juni kemarin,
mengutip dari siaran resmi Kemnaker, Minggu
(26/6/2022). Tantangan megatren tersebut
seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim,
dan persaingan sumber daya alam.
34. 27
June
2022
Hadapi Tantangan
Megatren, Ini 9
Langkah yang
Telah
Dipersiapkan
Menaker
Neutral Obligasi.id Warta Ekonomi, Jakarta-. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
menyiapkan langkah-langkah strategis dalam
menghadapi tantangan-tantangan megatren
yang akan berlangsung terus hingga 2045.
"Megatren merupakan tantangan bagi
perekonomian dan sektor ketenagakerjaan
yang mengakibatkan banyak disrupsi atau
perubahan di berbagai bidang," ujar Menaker
Ida saat menjadi pembicara pada acara Talent
Talks Saturday Night Gathering di Semarang,
Jawa Tengah pada Sabtu 25 Juni kemarin,
mengutip dari siaran resmi Kemnaker, Minggu
(26/6/2022). Menaker mengatakan, dalam
menghadapi tantangan-tantangan terkini
13
megatren, Kemnaker memiliki 9 lompatan
yang di antaranya berupa Transformasi
Program Perluasan Kesempatan Kerja dan
Pengembangan Talenta Muda. "Melalui
program ini kita bisa menciptakan lapangan
pekerjaan dan usaha baru yang dimotori oleh
talenta muda untuk berkontribusi pada
perekonomian di era paska pandemi covid-
19," kata Menaker Ida.
35. 27
June
2022
BP2MI Kembali
Berangkatkan 375
Pekerja Migran
Indonesia ke
Korea Selatan
Neutral Tribun News Jakarta Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, mengatakan,
total ada 375 pekerja migran Indonesia (PMI)
yang diberangkatkan hari ini, Senin
(27/6/2022). Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) kembali
memberangkatkan ratusan pekerja migran
melalui skema Government to Government (G
to G) ke Korea Selatan. "Jagalah kepercayaan
tersebut, jadilah kebanggaan keluarga dan
kebanggan Indonesia," tegasnya lagi. PMI
adalah duta bangsa, maka kalian milikilah nilai-
nilai Pancasila dalam bekerja di luar negeri,
berpartisipasi mengenalkan pariwisata sebagai
duta pariwisata Indonesia," ujar Christina
kepada PMI yang akan berangkat ke Korea
Selatan Christina juga mengingatkan para PMI
agar tidak lupa melapor di portal PMI.
36. 27
June
2022
HWI 2 Dibuka,
Disnaker
Harapkan
Pengangguran di
Pati Berkurang
Jauh
Negative Mitra Post Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnaker) Kabupaten, Bambang Agus Yunianto
berharap pengangguran di Kabupaten Pati
akan turun drastis, dengan dibutuhkannya
sekitar 15.000 karyawan. Hal tersebut
berkenaan dengan dibukanya PT. Hwaseung
Indonenia (HWI) di Jalan Raya Batangan-
Rembang, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati,
pada akhir tahun ini. Harapan saya akan
semakin berkurang jumlah pengangguran
khususnya di Kabupaten Pati, dan saya juga
kemarin sampaikan kepada HRD nya supaya
yang terpenting fokus untuk masyarakat
sekitar Desa itu dulu dan kemudian Pati, " ucap
Bambang Agus Yunianto saat ditemui di
kantornya, Senin (27/6/2022). Kemudian ia
juga mengatakan bahwa untuk perekrutan
14
karyawan PT.HWI akan melibatkan pihak
Disnaker Pati.
37. 27
June
2022
Info Loker Juni
2022 Riau: Philips
Industries Cari
Process Engineer
Minimal Lulusan
S1, Ini Cara
Daftarnya!
Neutral Pikiran Rakyat Bekasi Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari
Instagram @kemnaker pada Senin, 27 Juni
2022, berikut kualifikasi dan deskripsi
pekerjaan Process Engineer yang dibuka PT
Philips Industries Batam. Terdapat satu loker
yang dibuka PT Philips Industries Batam pada
Juni 2022 yang bisa dilamar oleh warga Batam,
Kepulauan Riau. Adapun satu loker yang
dibuka PT Philips Industries Batam untuk posisi
Process Engineer. Satu loker yang dibuka PT
Philips Industries Batam untuk posisi Process
Engineer untuk penempatan Nongsa, Batam,
Kepulaun Riau.
38. 27
June
2022
Kemnaker Harap
Dubes RI untuk
Korsel Kawal
Kerjasama
Penempatan dan
Perlindungan PMI
Positive Harianbhirawa.co.id Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat
membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang
merupakan skilled worker di bawah Visa E-7,
serta visa E-10 untuk penempatan ABK.
Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes
untuk dapat membantu mengawasi
implementasi MoU ini, sehingga dapat
memberikan pelindungan terhadap ABK kita
dengan optimal. Kementerian
Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-
sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut
disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu dengan.
39. 27
June
2022
Marten Taha
Minta Dukungan
Kemennaker
Terkait
Pemenuhan
Instruktur LLK
Kota Gorontalo
Neutral Gopos.id Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, meminta
dukungan Kementerian Tenaga Kerja
(Kemennaker) dalam pemenuhan tenaga
instruktur (pelatih, red) di Loka Latihan Kerja
dan Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Kota
Gorontalo. Permintaan pemenuhan instruktur
ini disampaikan Wali Kota Gorontalo, Marten
Taha, saat membuka pelaksanaan pelatihan
berbasis kompetensi dengan kejuruan
15
pengelolaan administrasi perkantoran, tata
rias kecantikan, serta cabinet marking
(meubel) di LLK-UKM Kota Gorontalo, Senin
(27/6/2022). Menurut Marten Taha, saat ini
ketersediaan tenaga instruktur di LLK-UKM di
Kota Gorontalo sangat terbatas. Sebab SDM
instruktur yang ada saat ini di LLK-UKM Kota
Gorontalo sangat terbatas," ungkap Marten
Taha.
40. 27
June
2022
Kemnaker
Perbanyak
Kesempatan
Program
Pemagangan ke
Jepang
Positive Liputan.co.id Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan
menegaskan hal tersebut saat mendampingi
kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan
dialog dengan dengan AP2LN ( Asosiasi
Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di
Tokyo, Jepang. "Peluang magang di Jepang ini,
menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk
terus mendorong berbagai upaya peningkatan
kompetensi SDM Indonesia," ujar Budi
Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Senin (27/6/2022). Untuk itu,
pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang
harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Budi
Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993
hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah
memberangkatkan peserta pemagangan ke
Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta.
41. 27
June
2022
Kemnaker:
Diperbanyak
Kesempatan
Program
Pemagangan ke
Jepang
Positive Harianbhirawa.co.id Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan terus berupaya
meningkatkan jumlah peserta program
pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas
Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal
tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan
dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara
Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. "
Peluang magang di Jepang ini, menjadi
momentum baik bagi Kemnaker untuk terus
mendorong berbagai upaya peningkatan
kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin
(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar
negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai
belajar dan berlatih.
16
42. 27
June
2022
Lowongan Kerja Pt
Garam Persero
Neutral Noso Project Lowongan Kerja BUMN PT Garam Persero
Terbaru September 2016 | KASKUS. Source:
bursakerjadepnaker.com. Lowongan Kerja
BUMN PT Garam Terbaru Mei 2022
DEPNAKER. Info lowongan kerja Juli 2022, info
lowongan kerja Hari ini Tahun 2022, info
lowongan kerja Terbaru 2022, info lowongan
kerja Jawa Timur 2022, info lowongan kerja
Jawa Tengah 2022, info lowongan kerja Jawa
Barat 2022, info lowongan kerja Surabaya
2022, info lowongan kerja Malang 2022, info
lowongan kerja Kediri 2022, info lowongan
kerja Gresik 2022, info lowongan kerja
Sumenep 2022, info lowongan kerja Boyolali,
info lowongan kerja Bali 2022, info lowongan
kerja Denpasar 2022, info lowongan kerja
Lombok 2022, info lowongan kerja Ungaran
2022, info lowongan kerja Yogyakarta 2022,
info lowongan kerja Lamongan 2022, info
lowongan kerja Kudus 2022, info lowongan
kerja Kendal 2022, info lowongan kerja
Semarang 2022, info lowongan kerja
Pekalongan 2022, info lowongan kerja Pati
2022, info lowongan kerja Solo 2022, info
lowongan kerja Temanggung 2022, info
lowongan kerja Salatiga 2022, info lowongan
kerja Cilacap 2022, info lowongan kerja
Wonosobo 2022, info lowongan kerja
Purwokerto 2022, info lowongan kerja
Pemalang 2022, info lowongan kerja Tegal
2022, info lowongan kerja Brebes 2022, info
lowongan kerja Cirebon 2022, info lowongan
kerja Indramayu 2022, info lowongan kerja
Cikampek 2022, info lowongan kerja Karawang
2022, info lowongan kerja Cikarang 2022, info
lowongan kerja Purwakarta 2022, info
lowongan kerja Bekasi 2022, info lowongan
kerja Tasikmalaya 2022, info lowongan kerja
Bandung 2022, info lowongan kerja Jakarta
2022, info lowongan kerja Medan 2022, info
lowongan kerja Riau 2022, info lowongan kerja
Palembang 2022, info lowongan kerja
Lampung 2022, info lowongan kerja Jambi
2022, info lowongan kerja Pekanbaru 2022,
info lowongan kerja Aceh 2022, info lowongan
kerja Sumatra 2022, info lowongan kerja
17
Bengkulu 2022, info lowongan kerja
kalimantan 2022, Info Lowongan Kerja
Samarinda 2022, info lowongan kerja
Banjarmasin 2022, info lowongan kerja
Pontianak 2022, info lowongan kerja Ntt 2022,
info lowongan kerja kota ambon 2022, info
lowongan kerja Sulawesi 2022, info lowongan
kerja Balikpapan 2022, lowongan kerja juli
2022, lowongan kerja hari ini 2022, lowongan
kerja terbaru juli 2022, info lowongan kerja
BUMN 2022, info lowongan kerja tanpa ijazah
2022, info lowongan kerja pertambangan
2022, info lowongan kerja batubara 2022, info
lowongan kerja Sopir 2022 info lowongan kerja
Art 2022, Info lowongan kerja PT KAI 2022,
info loker juli 2022, info loker terbaru juli
2022, Info loker Hari Ini juli 2022 info loker
terupdate juli 2022, Info Loker pertambangan
hari Ini 2022, Info Loker BANK Hari Ini 2022,
Info Loker BUMN Hari Ini 2022, Info Loker
Persero Hari Ini 2022, Info Loker CV Hari Ini
2022, Info Loker UD Hari Ini 2022, Info Loker
PT Hari Ini 2022, Info Loker PT KAI hari ini
2022, Info Loker PNS Hari Ini 2022, Info Loker
RS Hari Ini 2022, Info Loker Guru Hari Ini 2022,
Info Loker Farmasi Hari Ini 2022, Info Loker
Fresh Graduate Hari Ini 2022, info loker SMK
Hari Ini 2022, Info Loker SMA Hari Ini 2022,
Info Loker Sarjana Hari Ini 2022, Info Loker
Driver Hari Ini 2022, Info Loker Security Hari Ini
2022, Info Loker Teknisi Hari Ini 2022, info
loker Perawat Hari Ini 2022, info loker
Operator Hari Ini 2022, info loker Admin Hari
Ini 2022, info loker Marketing Hari Ini 2022,
Info loker Tanpa Ijazah Lowongan Kerja
Terbaru Hari Ini 2022, Lowongan Kerja Driver
Terbaru, Lowongan Kerja Security Terbaru,
Lowongan Kerja Fresh graduate 2022,
Lowongan Kerja D3 2022, Lowongan Kerja S1
2022, Lowongan Kerja SMK 2022, Lowongan
Kerja SMA 2022, lowongan kerja
Pertambangan 2022, lowongan kerja Guru
2022, Lowongan Kerja Pabrik 2022, lowongan
kerja PNS 2022, lowongan kerja Farmasi 2022,
lowongan kerja BANK 2022, lowongan kerja PT
KAI 2022, lowongan kerja BUMN 2022,
18
Lowongan Kerja CV Hari Ini 2022, Lowongan
Kerja UD Hari Ini 2022, Lowongan Kerja PT Hari
Ini 2022, Lowongan Kerja R.S Hari Ini 2022,
lowongan kerja Persero 2022, lowongan kerja
Tanpa Ijazah 2022, selamat mencoba semoga
berhasil. Lowongan Kerja BUMN PT Garam
Terbaru Mei 2022 DEPNAKER Source:
twitter.com. Kementerian Ketenagakerjaan RI
on Twitter: "Halo Rekanaker.
43. 27
June
2022
Menaker Ida
Siapkan Langkah
Strategis Hadapi
Tantangan
Megatren
Positive Radar Bangsa "Megatren merupakan tantangan bagi
perekonomian dan sektor ketenagakerjaan
yang mengakibatkan banyak disrupsi atau
perubahan di berbagai bidang," kata Menteri
Keternagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di
Semarang, Sabtu 25 Juni 2022 lalu. Menurut
Menaker Ida Fauziyah, tantangan megatren
tersebut seperti kemajuan teknologi,
perubahan iklim, dan persaingan sumber daya
alam harus diantisipasi dengan baik salah
satunya dengan 9 lompatan besar Kemnaker.
Menaker Ida menyampaikan bahwa
transformasi program perluasan kesempatan
kerja dilakukan guna meningkatkan
pelaksanaan program secara efektif dan
berkesinambungan agar mampu meningkatkan
penyerapan tenaga kerja. Senin, 27/06/2022
18:39 WIB.
44. 27
June
2022
Fasilitas hingga
Aturan BPJS Dinilai
Merugikan
Pekerja Migran
Negative Merdeka Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny
Rhamdani mengatakan, hal itu terjadi karena
memang selama pandemi tidak ada
penempatan PMI. Jumlah kepesertaan pekerja
migran Indonesia (PMI) di Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan turun sekitar 30 ribu. Data
BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2021
mencatat sekitar 235. 000 PMI menjadi
peserta, namun pada April 2022 jumlahnya
menurun menjadi 205.295. Tapi kalau tadi
saya sampaikan di Juni awal sudah 59 ribu PMI
yang berangkat, maka otomatis tercatat di
BPJS," kata Benny saat melepas PMI ke Korea
Selatan di Graha Insan Cita (GIC) Depok, Senin
(27/6).
19
45. 27
June
2022
Masuk SISKOTKLN
Meninggal
Overstay
Negative Berita Lima Gugurnya Resti Mahesati, Pahlawan Devisa
asal Cianjur, Jawa Barat yang diterbangkan
secara prosedural dalam kondisi overstay pada
2021 lalu menjadi catatan hitam. Bagaimana
hal tersebut bisa terjadi? Siapa yang harus
bertanggung jawab ?. Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten
Cianjur melalui Kepala Bidang Penempatan
Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan
Kesempatan Kerja (Kabid Pentaker PPKK), Yani
Yuliawati, Jum'at (22/4/2022) saat tim
beritalima meminta konfirmasi menyatakan
pihaknya hanya membantu proses
penempatan secara prosedural. Mantan
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
Disparpora itu juga berharap ada pihak yang
ditugaskan melakukan pengecekan PMI yang
overstay.
46. 27
June
2022
Kemenaker
Siapkan Sembilan
Langkah Strategis
Hadapi Megatrend
Positive Investor Daily - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
telah menyiapkan sembilan langkah strategis
dalam menghadapi tantangan megatrend yang
akan berlangsung terus hingga 2045.
Tantangan megatrend tersebut seperti
kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan
persaingan sumber daya alam (SDA).
"Megatrend merupakan tantangan bagi
perekonomian dan sektor ketenagakerjaan
yang mengakibatkan banyak disrupsi atau
perubahan di berbagai bidang," ucap Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam
pernyataan resmi, Senin (27/6). Dalam
menghadapi tantangan-tantangan terkini
megatrend, Kemenaker memiliki 9 lompatan
yang diantaranya berupa Transformasi
Program Perluasan Kesempatan Kerja dan
Pengembangan Talenta Muda.
47. 27
June
2022
Kemnaker akan
Koordinasi dengan
KBRI soal Kasus
Adelina Lisou
Neutral Cnn Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
akan berkoordinasi dengan KBRI di Kuala
Lumpur terkait vonis bebas Ambika MA Shan,
majikan Adelina Lisao tenaga kerja Indonesia
(TKI) asal NTT di Malaysia. "Saat ini kami
tengah berkoordinasi dengan pihak KBRI Kuala
Lumpur terkait dengan keputusan pengadilan
untuk kasus vonis bebas majikan Adelina
20
Lasou. Kita tentunya akan menempuh langkah-
langkah selanjutnya untuk menuntut keadilan
bagi mendiang Adelina," kata Sekjen
Kemenaker Anwar Sanusi kepada
CNNIndonesia.com, Senin (27/6). Direktur
Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo
mengatakan vonis bebas pembunuh Adelina
yang merupakan majikannya menjadi
preseden buruk untuk upaya meraih keadilan
bagi korban.
48. 27
June
2022
Kemnaker
Perbanyak
Kesempatan
Program
Pemagangan ke
Jepang
Positive Assets.rri.co.id KBRN, Jakarta: Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya
meningkatkan jumlah peserta program
pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas
Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal
tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan
dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara
Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. "
Peluang magang di Jepang ini, menjadi
momentum baik bagi Kemnaker untuk terus
mendorong berbagai upaya peningkatan
kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin
(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar
negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai
belajar dan berlatih.
49. 27
June
2022
Dirjen Suhartono
Dorong Dubes
Ajak Korea
Percepat
Penyelesaian MoU
EPS
Neutral Jurnas Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker,
Suhartono saat bertemu dengan Duta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea
Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan
Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri
Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat. Suhartono membeberkan,
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah
memiliki dua dokumen kerja sama terkait
penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan
MoU terkait pelindungan Anak Buah Kapal
(ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU
Employment Permit System (EPS),
perundingan pembaharuan MoU antara
21
Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak
tahun 2015, dan proses pembahasannya
menunjukkan progres yang positif. "Oleh
sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta
Besar beserta jajarannya untuk dapat
mendorong pihak Korea agar dapat segera
duduk bersama dengan kita untuk
mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata
Suhartono.
50. 27
June
2022
Cuti melahirkan
enam bulan
pekerja
berpotensi
kehilangan
pendapatan
Negative Antara Kalteng Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum
ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan
selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari
sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan
akan berdampak atas kehilangan seluruh
ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap
Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan,
Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius
Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA
pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa
memberatkan pihak perusahaan, dan negara
harus hadir membantu menanggungnya. Dia
mengutarakan sebenarnya sudah ada
pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,
tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan
menambah jangka waktu cuti melahirkan
sudah banyak terjadi dengan latar belakang
kesehatan.
51. 27
June
2022
Cuti melahirkan
enam bulan
pekerja
berpotensi
kehilangan
pendapatan
Negative Antara cuti enam bulan bisa memberatkan pihak
perusahaan, dan negara harus hadir
membantu menanggungnya. - Perkumpulan
pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan
Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa
dampak cuti melahirkan selama enam bulan
bagi pekerja berpotensi kehilangan
pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja
cuti persalinan selama enam bulan akan
berdampak atas kehilangan seluruh ataupun
sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II
P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin.
Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono
dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu
mengatakan cuti enam bulan bisa
22
memberatkan pihak perusahaan, dan negara
harus hadir membantu menanggungnya.
52. 27
June
2022
Cuti melahirkan
enam bulan
pekerja
berpotensi
kehilangan
pendapatan
Negative Antara Sulteng Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum
ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan
selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari
sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan
akan berdampak atas kehilangan seluruh
ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap
Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan,
Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius
Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA
pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa
memberatkan pihak perusahaan, dan negara
harus hadir membantu menanggungnya. Dia
mengutarakan sebenarnya sudah ada
pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,
tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan
menambah jangka waktu cuti melahirkan
sudah banyak terjadi dengan latar belakang
kesehatan.
53. 27
June
2022
Cuti melahirkan
enam bulan
pekerja
berpotensi
kehilangan
pendapatan
Negative Antara Riau Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum
ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan
selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari
sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan
akan berdampak atas kehilangan seluruh
ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap
Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan,
Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius
Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA
pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa
memberatkan pihak perusahaan, dan negara
harus hadir membantu menanggungnya. Dia
mengutarakan sebenarnya sudah ada
pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,
tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan
menambah jangka waktu cuti melahirkan
sudah banyak terjadi dengan latar belakang
kesehatan.
23
54. 27
June
2022
Cuti melahirkan
enam bulan
pekerja
berpotensi
kehilangan
pendapatan
Negative Newsexplorer.net Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum
ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan
selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari
sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan
akan berdampak atas kehilangan seluruh
ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap
Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan,
Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius
Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA
pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa
memberatkan pihak perusahaan, dan negara
harus hadir membantu menanggungnya. Dia
mengutarakan sebenarnya sudah ada
pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,
tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan
menambah jangka waktu cuti melahirkan
sudah banyak terjadi dengan latar belakang
kesehatan.
55. 27
June
2022
Cuti melahirkan
enam bulan
pekerja
berpotensi
kehilangan
pendapatan
Negative Antara Papua Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum
ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan
selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari
sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan
akan berdampak atas kehilangan seluruh
ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap
Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan,
Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius
Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA
pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa
memberatkan pihak perusahaan, dan negara
harus hadir membantu menanggungnya. Dia
mengutarakan sebenarnya sudah ada
pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,
tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan
menambah jangka waktu cuti melahirkan
sudah banyak terjadi dengan latar belakang
kesehatan.
56. 27
June
2022
Kemnaker Harap
Dubes RI untuk
Korsel Kawal Kerja
Sama Penempatan
Positive Pewartasatu.com Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat
membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang
merupakan skilled worker di bawah Visa E-7,
24
dan Pelindungan
PMI
serta visa E-10 untuk penempatan ABK.
Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes
untuk dapat membantu mengawasi
implementasi MoU ini, sehingga dapat
memberikan pelindungan terhadap ABK kita
dengan optimal. Kementerian
Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-
sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut
disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi
Sulistiyanto, pada kegiatan Pendampingan
Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI,
Senin (27/6/2022) di Seoul waktu setempat.
57. 27
June
2022
BSU 2022 Tidak
Cair pada
Karyawan Ini, Cek
Nama Anda
sebagai Penerima
BLT Subsidi Gaji
Positive Pikiran Rakyat
Tasikmalaya
Kabar terbaru dari Kemnaker perihal BSU 2022
mengenai BLT Subsidi Gaji masih sama saja.
Namun, ada hal yang perlu diketahui lebih
lanjut perihal karyawan yang tidak akan
menerima BLT Subsidi Gaji dari BSU 2022.
Selain kabar pencairan BLT Subsidi Gaji dari
BSU 2022 yang disalurkan Pemerintah melalui
Kemnaker. Karyawan pun masih menunggu
kabar terbaru terkait hal yang berkaitan
dengan BLT Subsidi Gaji dari BSU 2022 ini.
58. 27
June
2022
KBRI-Seoul
Diminta
Mengawal Kerja
Sama
Perlindungan PMI
Positive Assets.rri.co.id KBRN, Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) berharap perwakilan Indonesia di
Korea Selatan (KBRI Seoul) dapat bersama-
sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia (PMI) di Korea Selatan. Hal tersebut
disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi
Sulistiyanto, pada kegiatan Pendampingan
Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI,
25
Senin (27/6/2022) di Seoul waktu setempat.
Suhartono membeberkan, Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki
dua dokumen kerja sama terkait penempatan
tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait
pelindungan Anak Buah Kapal (ABK). Menurut
Suhartono, untuk MoU Employment Permit
System (EPS), perundingan pembaharuan MoU
antara Indonesia dan Korea telah berlangsung
sejak tahun 2015, dan proses pembahasannya
menunjukkan progres yang positif.
59. 27
June
2022
Cek Faktanya, ini
Dampak Cuti
Melahirkan Enam
Bulan
Negative Indoposnews.co.id indoposnews.co.id- Perkumpulan pengajar dan
praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia
(P3HKI) menyebutkan, bahwa dampak cuti
melahirkan selama enam bulan bagi pekerja
berpotensi kehilangan pendapatannya.
"Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan
selama enam bulan akan berdampak atas
kehilangan seluruh ataupun sebagian
pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI,
Ahmad Ansyori di Medan dilansir antara,
Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius
Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA
pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa
memberatkan pihak perusahaan, dan negara
harus hadir membantu menanggungnya. Dia
mengutarakan sebenarnya sudah ada
pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,
tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan
menambah jangka waktu cuti melahirkan
sudah banyak terjadi dengan latar belakang
kesehatan.
60. 27
June
2022
Dilema! Cuti
Melahirkan Enam
Bulan, tapi Pekerja
Berpotensi
Kehilangan
Pendapatan
Negative Indonesiatoday.co.id Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum
ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan
selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari
sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan
akan berdampak atas kehilangan seluruh
ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap
Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori seperti dilansir
dari Antara, Senin (27/6/2022). Dewan pakar
P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi
kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti
26
enam bulan bisa memberatkan pihak
perusahaan, dan negara harus hadir
membantu menanggungnya. Dia
mengutarakan sebenarnya sudah ada
pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,
tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan
menambah jangka waktu cuti melahirkan
sudah banyak terjadi dengan latar belakang
kesehatan.
61. 27
June
2022
Cuti Melahirkan
Enam Bulan
Berdampak
Kehilangan
Pendapatan
Negative Cara Pandang CARAPANDANG- Perkumpulan pengajar dan
praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia
(P3HKI) menyebutkan, bahwa dampak cuti
melahirkan selama enam bulan bagi pekerja
berpotensi kehilangan pendapatannya.
"Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan
selama enam bulan akan berdampak atas
kehilangan seluruh ataupun sebagian
pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI,
Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Dewan pakar
P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi
kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti
enam bulan bisa memberatkan pihak
perusahaan, dan negara harus hadir
membantu menanggungnya. Dia
mengutarakan sebenarnya sudah ada
pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,
tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan
menambah jangka waktu cuti melahirkan
sudah banyak terjadi dengan latar belakang
kesehatan.
62. 27
June
2022
Cuti Melahirkan 6
Bulan Disebut Bisa
Hilangkan
Pendapatan
Negative Vivanews Hal ini diungkapkannya menanggapi
Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu
dan Anak ( RUU KIA ) yang segera disahkan
menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di
Jakarta, Kamis (30/6). Selain itu, lanjut dia,
terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal
6, dan Pasal 8 RUU KIA bersinggungan dengan
UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan
masih ada kerancuan dalam RUU itu. "Masih
ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan
ketentuan maksimal bagi suami sebagai
pendamping berhak dapatkan cuti selama 40
hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan
anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
27
(DJSN). Perkumpulan pengajar dan praktisi
hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan
selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya.
63. 27
June
2022
Penempatan dan
Pelindungan PMI
di Korsel,
Kemnaker Harap
Dubes RI Kawal
Kerja Sama
Indonesia dan
Korea Selatan
Positive Progresnews.info Kementerian Ketenagakerjaan berharap
perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat
bersama-sama mengawal kerja sama antara
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan
terkait penempatan dan pelindungan pekerja
migran Indonesia di Korea Selatan. Hal
tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker,
Suhartono saat bertemu denganDuta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea
Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan
Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri
Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat. Suhartono membeberkan,
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah
memiliki dua dokumen kerja sama terkait
penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan
MoU terkait pelindungan Anak Buah Kapal
(ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU
Employment Permit System (EPS),
perundingan pembaharuan MoU antara
Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak
tahun 2015, dan proses pembahasannya
menunjukkan progres yang positif.
64. 27
June
2022
Kemendagri
Ingatkan Daerah
Perhatikan
Tugasnya Terkait
Revitalisasi
Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
Positive Wartapembaruan.co.id Kemendagri Ingatkan Daerah Perhatikan
Tugasnya Terkait Revitalisasi Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi. Sumber: bangda
Kemendagri. Wartapembaruan.co.id,
Pekanbaru ~ Direktur Sinkronisasi Urusan
Pemerintahan Daerah IV, Zanariah hadir
melalui virtual (online) pada Sosialisasi dan
Penyusunan Tindak Lanjut Perpres Nomor 68
Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
dan Pelatihan Vokasi, yang diselenggarakan
oleh Kemenko bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan pada hari Senin tanggal 27
Juni 2022, pukul 09.00 s.d. 12.30 WIB.
Kegiatan ini yang dilaksanakan di Hotel
28
Novotel Pekanbaru ini bertujuan untuk
melakukan Sosialisasi Perpres 68 Tahun 2022
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi sekaligus bimbingan teknis
penyusunan Peraturan Gubernur tentang
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
65. 27
June
2022
UPDATE :
Kemnaker Harap
Dubes RI untuk
Korsel Kawal Kerja
Sama Penempatan
dan Pelindungan
PMI
Positive Ninopedia Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat
membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang
merupakan skilled worker di bawah Visa E-7,
serta visa E-10 untuk penempatan ABK.
Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes
untuk dapat membantu mengawasi
implementasi MoU ini, sehingga dapat
memberikan pelindungan terhadap ABK kita
dengan optimal. Kementerian
Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-
sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut
disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi
Sulistiyanto, pada kegiatan Pendampingan
Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI,
Senin (27/6/2022) di Seoul waktu setempat.
66. 27
June
2022
VIRAL : Kemnaker
Harap Dubes RI
untuk Korsel
Kawal Kerja Sama
Penempatan dan
Pelindungan PMI
Positive Tugunews.com Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat
membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang
merupakan skilled worker di bawah Visa E-7,
serta visa E-10 untuk penempatan ABK.
Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes
untuk dapat membantu mengawasi
implementasi MoU ini, sehingga dapat
memberikan pelindungan terhadap ABK kita
dengan optimal. Kementerian
Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-
sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait
29
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut
disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi
Sulistiyanto, pada kegiatan Pendampingan
Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI,
Senin (27/6/2022) di Seoul waktu setempat.
67. 27
June
2022
Dilema! Cuti
Melahirkan Enam
Bulan, tapi Pekerja
Berpotensi
Kehilangan
Pendapatan
Negative Pantau Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum
ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan
selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari
sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan
akan berdampak atas kehilangan seluruh
ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap
Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori seperti dilansir
dari Antara, Senin (27/6/2022). Dewan pakar
P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi
kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti
enam bulan bisa memberatkan pihak
perusahaan, dan negara harus hadir
membantu menanggungnya. Dia
mengutarakan sebenarnya sudah ada
pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,
tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan
menambah jangka waktu cuti melahirkan
sudah banyak terjadi dengan latar belakang
kesehatan.
68. 27
June
2022
Kemnaker Harap
Dubes RI untuk
Korsel Kawal Kerja
Sama Penempatan
dan Pelindungan
PMI
Positive Pripos Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat
membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang
merupakan skilled worker di bawah Visa E-7,
serta visa E-10 untuk penempatan ABK.
Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes
untuk dapat membantu mengawasi
implementasi MoU ini, sehingga dapat
memberikan pelindungan terhadap ABK kita
dengan optimal. Kementerian
Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-
sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
30
Indonesia dan Korea Selatan terkait
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut
disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu dengan.
69. 27
June
2022
Kemnaker Harap
Dubes RI untuk
Korsel Kawal Kerja
Sama Penempatan
dan Pelindungan
PMI
Positive Tribun News Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat
membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang
merupakan skilled worker di bawah Visa E-7,
serta visa E-10 untuk penempatan ABK.
Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes
untuk dapat membantu mengawasi
implementasi MoU ini, sehingga dapat
memberikan pelindungan terhadap ABK kita
dengan optimal. Kementerian
Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-
sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut
disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu dengan.
70. 27
June
2022
Penempatan dan
Pelindungan PMI,
Kemnaker Harap
Dubes RI Kawal
Kerja Sama
Indonesia dan
Korea Selatan
Positive Progresnews.info Kementerian Ketenagakerjaan berharap
perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat
bersama-sama mengawal kerja sama antara
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan
terkait penempatan dan pelindungan pekerja
migran Indonesia di Korea Selatan. Hal
tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker,
Suhartono saat bertemu denganDuta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea
Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan
Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri
Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat. Suhartono membeberkan,
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah
memiliki dua dokumen kerja sama terkait
31
penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan
MoU terkait pelindungan Anak Buah Kapal
(ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU
Employment Permit System (EPS),
perundingan pembaharuan MoU antara
Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak
tahun 2015, dan proses pembahasannya
menunjukkan progres yang positif.
71. 27
June
2022
Pemerintah Akan
Meningkatkan
Jumlah Peserta
Program
Pemagangan ke
Jepang
Neutral Pewartasatu.com Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan terus berupaya
meningkatkan jumlah peserta program
pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas
Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal
tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan
dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara
Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. "
Peluang magang di Jepang ini, menjadi
momentum baik bagi Kemnaker untuk terus
mendorong berbagai upaya peningkatan
kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin
(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar
negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai
belajar dan berlatih.
72. 27
June
2022
Kemnaker :
Diperbanyak,
Kesempatan
Program
Pemagangan ke
Jepang
Positive Pripos Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan terus berupaya
meningkatkan jumlah peserta program
pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas
Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal
tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan
dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara
Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. "
Peluang magang di Jepang ini, menjadi
momentum baik bagi Kemnaker untuk terus
mendorong berbagai upaya peningkatan
kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin
(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar
negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai
belajar dan berlatih.
32
73. 27
June
2022
Peluang Magang
di Jepang
Momentum
Kemnaker
Tingkatkan
Kompetensi SDM
Indonesia
Positive Jurnas Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan terus berupaya
meningkatkan jumlah peserta program
pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas
Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal
tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan
dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara
Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang.
"Peluang magang di Jepang ini, menjadi
momentum baik bagi Kemnaker untuk terus
mendorong berbagai upaya peningkatan
kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin
(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar
negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai
belajar dan berlatih.
74. 27
June
2022
Kemnaker Buka
Peluang Banyak
Kesempatan
Program
Pemagangan ke
Jepang
Positive Indonesiatoday.co.id Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan terus berupaya
meningkatkan jumlah peserta program
pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas
Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal
tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan
AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan
Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. "Peluang
magang di Jepang ini, menjadi momentum
baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong
berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM
Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker,
Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Senin (27/6/2022). Untuk itu,
pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang
harus diniati sebagai belajar dan berlatih.
75. 27
June
2022
Kemnaker Buka
Peluang Banyak
Kesempatan
Program
Pemagangan ke
Jepang
Positive Liputan 6 Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan terus berupaya
meningkatkan jumlah peserta program
pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas
Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal
tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan
AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan
Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. "Peluang
33
magang di Jepang ini, menjadi momentum
baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong
berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM
Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker,
Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Senin (27/6/2022). Untuk itu,
pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang
harus diniati sebagai belajar dan berlatih.
76. 27
June
2022
Mengawal Kerja
Sama Penempatan
dan Pelindungan
PMI di Korsel dan
Harapan
Kemnaker
Positive Indonesiatoday.co.id Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker,
Suhartono saat bertemu denganDuta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea
Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan
Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri
Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat. Adapun terkait MOU
Pelindungan ABK mencakup tata kelola
perekrutan, penempatan dan pelindungan PMI
ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di
wilayah perairan Korea Selatan. Kementerian
Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-
sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia di Korea Selatan. Menurut
Suhartono, untuk MoU Employment Permit
System (EPS), perundingan pembaharuan MoU
antara Indonesia dan Korea telah berlangsung
sejak tahun 2015, dan proses pembahasannya
menunjukkan progres yang positif.
77. 27
June
2022
Mengawal Kerja
Sama Penempatan
dan Pelindungan
PMI di Korsel dan
Harapan
Kemnaker
Positive Liputan 6 Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker,
Suhartono saat bertemu denganDuta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea
Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan
Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri
Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat. Adapun terkait MOU
Pelindungan ABK mencakup tata kelola
perekrutan, penempatan dan pelindungan PMI
ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di
34
wilayah perairan Korea Selatan. Kementerian
Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-
sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia di Korea Selatan. Menurut
Suhartono, untuk MoU Employment Permit
System (EPS), perundingan pembaharuan MoU
antara Indonesia dan Korea telah berlangsung
sejak tahun 2015, dan proses pembahasannya
menunjukkan progres yang positif.
78. 27
June
2022
Asosiasi ini Sebut
Cuti 6 Bulan untuk
Kelahiran Bisa
Kehilangan
Pendapatan
Negative Voi Hal ini diungkapkan Ahmad menanggapi
Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu
dan Anak (RUU KIA) yang segera disahkan
menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di
Jakarta, Kamis 30 Juni mendatang. Selain itu,
lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti
Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA
bersinggungan dengan UU No. 13/2003
tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada
kerancuan dalam RUU itu. "Masih ada
kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan
ketentuan maksimal bagi suami sebagai
pendamping berhak dapatkan cuti selama 40
hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan
anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN). Ahmad Ansyori dalam diskusi ini
memberi masukan tiga poin, yakni pemikiran
RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik
lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan
merupakan porsi di Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).
79. 27
June
2022
Kemnaker
Berharap Dubes RI
untuk Korsel
Kawal Kerja Sama
Penempatan dan
Pelindungan PMI
Positive Jawa Post National
Network
Selain itu, Dirjen Suhartono juga berharap agar
Dubes dapat membantu mendorong
penempatan Private to Private untuk
shipbuilding welder yang merupakan skilled
worker di bawah Visa E-7, serta visa E-10
untuk penempatan ABK. Mengenai hal
tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat
membantu mengawasi implementasi MoU ini,
sehingga dapat memberikan pelindungan
terhadap ABK Indonesia dengan optimal.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
35
berharap perwakilan Indonesia di Korea
Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja
sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea
Selatan terkait penempatan dan pelindungan
pekerja migran Indonesia di negara tersebut.
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker
Suhartono menyampaikan harapannya
tersebut saat bertemu dengan Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea
Selatan, Gandi Sulistiyanto pada
pendampingan kunjungan kerja luar negeri
Komisi IX DPR-RI di Seoul, Senin (27/6).
80. 27
June
2022
Kemnaker
Berharap Dubes RI
untuk Korsel
Kawal Kerja Sama
Penempatan dan
Pelindungan PMI
Positive Indonesiatoday.co.id Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker
Suhartono menyampaikan harapannya
tersebut saat bertemu dengan Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea
Selatan, Gandi Sulistiyanto pada
pendampingan kunjungan kerja luar negeri
Komisi IX DPR-RI di Seoul, Senin (27/6).
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
berharap perwakilan Indonesia di Korea
Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja
sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea
Selatan terkait penempatan dan pelindungan
pekerja migran Indonesia di negara tersebut.
Menurut Suhartono, untuk MoU Employment
Permit System (EPS), perundingan
pembaharuan MoU antara Indonesia dan
Korea telah berlangsung sejak 2015, dan
proses pembahasannya menunjukkan progres
yang positif. Suhartono membeberkan
pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah
memiliki dua dokumen kerja sama terkait
penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan
MoU terkait pelindungan Anak Buah Kapal
(ABK)..
81. 27
June
2022
Kemnaker Terus
Berupaya
Perbanyak,
Kesempatan
Program
Positive Wartapembaruan.co.id Kemnaker Terus Berupaya Perbanyak,
Kesempatan Program Pemagangan ke Jepang.
Tokyo, Wartapembaruan.co.id- Pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) terus berupaya meningkatkan
jumlah peserta program pemagangan ke
36
Pemagangan ke
Jepang
Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi
Hartawan menyatakkan hal tersebut saat
mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR
dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN
(Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar
Negeri) di Tokyo, Jepang. "Peluang magang di
Jepang ini, menjadi momentum baik bagi
Kemnaker untuk terus mendorong berbagai
upaya peningkatan kompetensi SDM
Indonesia," kata Budi Hartawan melalui Siaran
Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).
82. 27
June
2022
Kabar Gembira
dari Kemnaker,
Peluang Magang
ke Jepang Terus
Diperbanyak
Positive Jawa Post National
Network
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
terus berupaya meningkatkan jumlah peserta
program pemagangan ke Jepang. Dirjen
Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan
menegaskan hal tersebut saat mendampingi
kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan
dialog dengan Asosiasi Penyelenggara
Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) di Tokyo,
Jepang.
83. 28
June
2022
Kemnaker
Perbanyak
Kesempatan
Program
Pemagangan ke
Jepang
Positive Rrinews Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan
memberikan keterangan pers saat
mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR
dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN
(Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar
Negeri) di Tokyo, Jepang. Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya
meningkatkan jumlah peserta program
pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas
Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal
tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan
dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara
Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. "
Peluang magang di Jepang ini, menjadi
momentum baik bagi Kemnaker untuk terus
mendorong berbagai upaya peningkatan
kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin
(27/6/2022).
37
84. 28
June
2022
BLT Subsidi Gaji
Tak Kunjung Cair,
Ini Biang Keroknya
Negative Okezone BLT subsidi gaji hingga kini tak kunjung cair.
BLT subsidi gaji ternyata hanya akan cair untuk
pekerja yang dipastikan terdaftar. BLT subsidi
gaji bakal cair sebesar Rp1 juta. Namun
pekerja harus memastikan nama terdaftar
untuk mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta.
85. 28
June
2022
Pencairan BSU BLT
BPJS
Ketenagakerjaan
Makin Dekat,
Dijamin Bukan
PHP
Neutral Ayo Bandung Kejelasan soal pencairan Dana Rp1 Juta BSU
BLT BPJS Ketenagakerjaan atau Bantuan
Subsidi Upah 2022 akhirnya muncul ke
permukaan. Setelah penantian panjang,
akhirnya calon penerima Dana 1 Juta BSU BLT
BPJS Ketenagakerjaan Bantuan Subsidi Upah
2022 rasa penasarannya terlunasi dengan
kabar gembira ini. Pencairan Dana 1 Juta BSU
BLT BPJS Ketenagakerjaan atau Bantuan
Subsidi Upah 2022 ini memang bukanlah hal
yang mudah dan memerlukan waktu yang
tidak sebentar. : Game Fall Guys Diunduh 20
Juta Pemain dalam 48 Jam Pertama Free to
Play. Kini beredar kabar gembira tersebut soal
Dana 1 Juta BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan
atau Bantuan Subsidi Upah 2022 yang
dikabarkan sudah siap cair.
86. 28
June
2022
BSU 2022 Rp 1
Juta Siap Cair, Cek
Namamu dan
Informasi
Penyaluran di 2
Link Ini
Positive Ayo Bandung Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dari
pemerintah rupanya akan segera cair. Kabar ini
tentu sudah ditunggu-tunggu oleh pekerja
calon penerima BSU 2022. BSU 2022 akan
diberikan kepada para pekerja yang memiliki
gaji dibawah Rp 3.500.000. Adapun masing-
masing pekerja akan mendapat Rp 1.000.000
untuk 2 bulan. : 2022 Jakarta Perluas Kriteria
Penerima KPJ, Tambah 15 Persen. Nantinya
dana BSU 2022 akan disalurkan melalui bank
Himbara yang terdiri dari BNI, BRI, Mandiri,
dan BTN.
87. 28
June
2022
Cuti melahirkan 6
bulan berpotensi
kehilangan
pendapatan -
ANTARA News
Bengkulu
Negative Antara Kalteng Com dengan judul: Cuti melahirkan enam
bulan pekerja berpotensi kehilangan
pendapatan. Perkumpulan pengajar dan
praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia
(P3HKI) menyebutkan, bahwa dampak cuti
melahirkan selama enam bulan bagi pekerja
berpotensi kehilangan pendapatannya.
"Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan
selama enam bulan akan berdampak atas
38
kehilangan seluruh ataupun sebagian
pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI,
Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Hal ini
diungkapkannya menanggapi Rancangan
Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak
(RUU KIA) yang segera disahkan menjadi
inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta,
Kamis (30/6).
88. 28
June
2022
3 Hari Lagi Masuk
Juli, BSU 2022
Kapan Cair? Ini
Pernyataan Resmi
dari Kemnaker
Soal Pencairannya
Neutral Ayo Bandung "Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (
Kemnaker) tengah menyiapkan antara lain
sedang merampungkan regulasi teknis
pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan
merevisi anggaran bersama menteri
keuangan" Kata Kemnaker. : 2 Bulan Berlalu,
Kapan BSU 2022 cair, Berikut Pernyataan
Resmi dari Kemnaker! Berikut Pernyataan
Resmi dari Kemnaker Seperti keterangan
Kemnaker diatas, untuk BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 diberikan sebesar
Rp500. 000 selama dua tahap, yang diberikan
selama 1 bulan.
89. 28
June
2022
BPJamsostek
Teken Perjanjian
Kerjasama Dengan
BTN Sukseskan
Program Manfaat
Layanan
Tambahan
Positive Cirebon Bagus Dalam upaya tingkatkan pelayanan,
BPJamsostek bekerjassama dengan Bank
Tabungan Negara (BTN) sukseskan program
tersebut. Pekerja atau buruh yang tergabung
dalam kepesertaan Badan Pengelola Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek bisa
memiliki rumah melalui manfaat layanan
tambahan program JHT (Jaminan Hari Tua).
Melalui manfaat layanan tambahan program
JHT BPJamsostek tersebut, pekerja atau buruh
berkesempatan memenuhi kebutuhan dasar
akan hunian atau rumah. "Melalui manfaat
layanan tambahan program JHT, kini peserta
BPJamsostek berkesempatan untuk memenuhi
kebutuhan dasar, yakni hunian atau rumah,"
ujar Sudarwoto, Kepala Kantor Cabang
BPJamsostek Cirebon, Rabu 22 Juni 2022.
90. 28
June
2022
Kemnaker Harap
Dubes RI untuk
Korsel Kawal Kerja
Sama Penempatan
Positive Nusakini.com Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat
membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang
merupakan skilled worker di bawah Visa E-7,
serta visa E-10 untuk penempatan ABK.
Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes
39
dan Pelindungan
PMI
untuk dapat membantu mengawasi
implementasi MoU ini, sehingga dapat
memberikan pelindungan terhadap ABK kita
dengan optimal. Kementerian
Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-
sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia di Korea Selatan.
91. 28
June
2022
Kemnaker Harap
Dubes RI untuk
Korsel Kawal Kerja
Sama Penempatan
& Pelindungan
PMI
Positive Merdeka Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat
membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang
merupakan skilled worker di bawah Visa E-7,
serta visa E-10 untuk penempatan ABK.
Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes
untuk dapat membantu mengawasi
implementasi MoU ini, sehingga dapat
memberikan pelindungan terhadap ABK kita
dengan optimal.
92. 28
June
2022
Kemnaker
Perbanyak
Kesempatan
Program
Pemagangan ke
Jepang
Positive Merdeka Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan terus berupaya
meningkatkan jumlah peserta program
pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas
Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal
tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan
dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara
Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang.
93. 28
June
2022
PT Philips
Industries Batam
Buka Lowongan
Kerja Terbaru, Ini
Syarat dan Cara
Daftarnya -
Semarangku
Neutral Semarangku.com Cek info loker PT Philips Industries Batam
dimana membuka lowongan kerja terbaru. PT
Philips Industries Batam membuka loker atau
lowongan kerja untuk formasi yang tersedia.
Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau
lowongan kerja terbaru yang dibuka PT Philips
Industries Batam. Melalui Instagram resminya,
Kemnaker menginformasikan loker atau
lowongan kerja di PT Philips Industries Batam.
40
Title Informasi Lowongan Kerja PT Sumber Data Indonesia, Formasi
Business Development
Author _noname
Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064846968/informasi-lowongan-
kerjapt-sumber-data-indonesia-formasi-business-development
Summary PT Sumber Data Indonesia sedang membuka lowongan kerja (loker). Formasi lowongan kerja
yang sedang di butuhkan oleh PT Sumber Data Indonesia adalah Business Development.
Apabila Anda ingin melamar ke PT Sumber Data Indonesia, maka ketahui terlebih dahulu
kualifikasi dan deskripsi lowongan kerja posisi Business Development. Dilansir PikiranRakyat-
Tasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker, adapun penjelasannya sebagai berikut:.
PT Sumber Data Indonesia sedang membuka lowongan kerja (loker).Formasi lowongan kerja yang sedang
di butuhkan oleh PT Sumber Data Indonesia adalah Business Development.Apabila Anda ingin melamar
ke PT Sumber Data Indonesia, maka ketahui terlebih dahulu kualifikasi dan deskripsi lowongan kerja
posisi Business Development.Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker,
adapun penjelasannya sebagai berikut:KUALIFIKASI:1. Laki-laki/Perempuan, usia maksimal 35 tahun
Pendidikan minimal S12. Memiliki pengalaman minimal 1 tahun3. Memiliki pemahaman ISO & jaringan
yang luas4. Mampu bekerja dibawah tekananDESKRIPSI PEKERJAAN:1. Mengidentifikasi dan memetakan
kekuatan bisnis dan kebutuhan pelanggan.2. Mengembangkan kutipan dan menulis proposal bisnis untuk
klien3. Mempromosikan produk/ layanan perusahaan yang membahas atau memprediksi tujuan klien4.
Memberikan umpan balik yang dapat dipercaya dan dukungan puma jual.Untuk lokasi lowongan kerja
posisi Business Development ini terletak di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.Anda dapat
mengirim lamaran melalui website karirhub.kemnaker.go.id.Ayo, segera daftarkan diri.
41
Title Yayasan Ponpes Babussalam Tamatkan Santri di Tengah
Keterbatasan Sarana Prasarana
Author _noname
Media Suara Ntb Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://www.suarantb.com/2022/06/27/yayasan-ponpes-babussalam-tamatkan-santri-di-
tengah-keterbatasan-sarana-prasarana
Summary Yayasan Ponpes Babussalam, di Dusun Karang Kurang, Desa Segara Katon, menamatkan 68
siswa untuk tahun ajaran 2021/2022. Ketua Yayasan Ponpes Babussalam, Mujahidin, M.Pd,
mengakui ikut bahagia dan bangga atas prestasi hafalan Al-Qur'an anak didiknya. Pantauan
koran ini, para orang tua/wali murid dan keluarga santri, tumpah memenuhi halaman
sekolah, berugak dan areal parkir Ponpes Babussalam. Sebab Ponpes Babussalam
menyediakan tempat kuliah dengan dukungan sumber daya tenaga dosen yang lebih dari
cukup.
Yayasan Ponpes Babussalam, di Dusun Karang Kurang, Desa Segara Katon, menamatkan 68 siswa untuk
tahun ajaran 2021/2022. Wisuda yang dihadiri 1.000 lebih orang tua/wali murid dan keluarga santri,
Sabtu, 25 Juni 2022, berlangsung sederhana, namun meriah.Pantauan koran ini, para orang tua/wali
murid dan keluarga santri, tumpah memenuhi halaman sekolah, berugak dan areal parkir Ponpes
Babussalam. Mereka antusias, terlebih bagi orang tua yang anaknya akan diwisuda. Raut bangga
terpancar. Terlebih sejumlah santri tercatat lulus dengan hafalan Al-Qur'an 12 Juz, 8 Juz, 7 Juz, 5 Juz
hingga yang paling sedikit 2 Juz.Pembina Yayasan, Dr. Lemen Arjiman, dalam sambutannya berpesan,
bagi para siswa yang menamatkan di Kelas 3 SMK diimbau untuk tidak keluar mencari tempat kuliah.
Sebab Ponpes Babussalam menyediakan tempat kuliah dengan dukungan sumber daya tenaga dosen
yang lebih dari cukup."Kita sudah siapkan untuk adik-adik ini kuliah di Babussalam. Setelah tamat S1, saya
persilakan mau melanjutkan di mana. Seluruh Indonesia, alumni Babussalam diterima, bahkan sampai ke
Mesir," ungkap Lemen Arjiman.ASN Senior Pemkab Lombok Barat ini mengaku, telah mendapat pesan
elektronik dari salah satu pejabat akademik Universitas Mataram. Bunyi pesan tersebut adalah tawaran
Unram yang membuka program Magister (S2) Pendidikan Guru SD dan Bahasa Inggris. "Mudahan nanti,
S1-nya di Babussalam, S1-nya bisa di Unram, di Mesir, Maroko atau di Sudan, saya rekomendasikan,"
janjinya.Untuk diketahui, dari 38 siswa yang diwisuda, 36 orang adalah lulusan SMP Islam, dan 32 orang
42
siswa SMK. Tahun ajaran 2021/2022, Ponpes Babussalam memiliki 400 orang santri. Artinya, 322 siswa
lain, memasuki kenaikan kelas untuk melanjutkan di kelas 3 SMP dan SMK.Ketua Yayasan Ponpes
Babussalam, Mujahidin, M.Pd, mengakui ikut bahagia dan bangga atas prestasi hafalan Al-Qur'an anak
didiknya. Prestasi ini menyiratkan bahwa ponpes bisa disejajarkan dengan ponpes lain di KLU bahkan di
Nusa Tenggara Barat. "Meski keadaan sarana dan prasarana kita masih memprihatinkan, tetapi fokus
pada guru dan siswa tidak luntur. Apalagi banyak siswa yang mampu menghafal 7 sampai 8 Juz,"
ucapnya.Ia juga mengisyaratkan, Ponpes Babussalam siap bersaing secara kualitas pendidikan. Pasalnya,
Babussalam dalam waktu dekat akan membuka Balai Latihan Kerja (BLK). BLK ini merupakan BLK Vokasi
satu-satunya bantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk tahun 2022. BLK Babussalam
akan menjadi mitra Pemda, pengusaha, dan lembaga swasta lain dalam penyediaan calon tenaga kerja
yang mahir berbahasa asing. "Saat BLK diresmikan, di sana kami akan berbicara lebih banyak,"
imbuhnya.Sementara, salah satu perwakilan wisudawan, Asran Ramdani, mengaku sangat terkesan
selama menimba ilmu di Ponpes Babussalam. Baginya, orang tuanya tidak keliru menyekolahkannya di
Babussalam. "Kepada orang tua kami tidak salah memasukkan kami di sekolah pondok. Kami bisa
menimba ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Dengan berada di lingkungan pondok, kami lebih
fokus untuk belajar," kata alumni yang menamatkan 7 Juz ini. (ari)Tiitle Ads
43
Title Untuk Ketiga Kali, BTN Gelar Akad Massal 10 Ribu Unit
Rumah
Author Berita Baru
Media Beritabaru.news Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://beritabaru.news/untuk-ketiga-kali-btn-gelar-akad-massal-10-ribu-unit-rumah-
85394.html
Summary Bank BTN berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BP Jamsostek menggelar
akad massal kredit rumah pekerja MLT program Jaminan Hari Tua guna memperluas fasilitas
pembiayaan kepada pada pekerja diantaranya fasilitas kredit kepemilikan rumah dan
renovasi rumah dan menargetkan realisasi kredit MLT tersebut mencapai Rp100 miliar
hingga akhir tahun 2021. Program akad massal jadi strategi BTN habiskan kuota KPR FLPP
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar akad 10.000
unit KPR Subsidi dalam kurun waktu sehari. Adapun akad massal serentak KPR Bersubsidi
merupakan upaya perseroan untuk mendukung Program Sejuta Rumah yang diinisiasi oleh
pemerintah. Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan akad massal juga
bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan perumahan subsidi yang terimbas
dampak pandemi Covid-19..
Pekerja yang mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari program Jaminan Hari Tua (JHT)
menyelesaikan proses administrasi saat proses akad kredit massal di Serpong, Tangerang (30/11). Bank
BTN berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BP Jamsostek menggelar akad massal
kredit rumah pekerja MLT program Jaminan Hari Tua guna memperluas fasilitas pembiayaan kepada pada
pekerja diantaranya fasilitas kredit kepemilikan rumah dan renovasi rumah dan menargetkan realisasi
kredit MLT tersebut mencapai Rp100 miliar hingga akhir tahun 2021. Foto: Tahta Aidilla/Republika. Foto:
Tahta Aidilla/RepublikaProgram akad massal jadi strategi BTN habiskan kuota KPR FLPP
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar akad 10.000 unit KPR
Subsidi dalam kurun waktu sehari. Adapun akad massal serentak KPR Bersubsidi merupakan upaya
perseroan untuk mendukung Program Sejuta Rumah yang diinisiasi oleh pemerintah. Direktur Consumer
Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan akad massal juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan
pembiayaan perumahan subsidi yang terimbas dampak pandemi Covid-19. "Akad massal KPR Subsidi kita
44
gelar serentak di kantor cabang BTN seluruh Indonesia ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah," ujarnya dalam keterangan tulis, Senin
(27/6/2022)."Kita tunjukkan bahwa KPR itu masih jalan dan Akad Massal ini juga sebagai ajang promosi
dan edukasi Bank BTN kepada masyarakat untuk dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau,"
katanya.Hirwandi menjelaskan sebagai bank fokus perumahan, perseroan ikut menopang geliat sektor
properti yang memiliki efek berlipat pada 174 sektor turunan lainnya dan perseroan akan terus berinovasi
mendorong laju penyaluran KPR Bersubsidi untuk membantu pemerintah mempercepat pencapaian
program satu juta rumah."Akad massal adalah akad massal yang ketiga kalinya sejak Januari 2022. Dan
jumlah debitur yang melakukan akad kredit maupun pembiayaan adalah sebanyak 10.000 debitur, yakni
8.500 debitur konvensional dan 1.500 debitur syariah," jelasnya.Menurutnya perseroan berterima kasih
kepada Kementerian PUPR dan BP Tapera karena telah diberikan amanah menyalurkan KPR Bersubsidi
dengan kuota terbanyak yaitu 170. 000 kuota KPR FLPP, 19.600 kuota KPR BP2BT dan 18.360 kuota KPR
Tapera. "Kegiatan akad massal KPR secara serentak ini merupakan salah satu strategi kami untuk dapat
menghabiskan kuota yang telah dipercayakan oleh Pemerintah kepada Bank BTN," ucapnya.Calon
debitur yang melakukan akad kredit maupun pembiayaan sangat bervariasi karena perseroan merupakan
satu-satunya bank yang dapat melayani semua segmen pekerjaan baik itu formal maupun informal. "Ini
merupakan bukti komitmen kami mendukung Pemerintah dalam memenuhi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan maksimal yang tentunya sejalan dengan komitmen
perseroan untuk terus menjadi Sahabat Keluarga Indonesia," ucapnya.Adapun acara Akad Massal
Serentak KPR Bersubsidi mengusung tema "BTN One Stop Housing Solution", yang memiliki filosofi bahwa
semua yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia terkait perumahan ada BTN. Sementara itu Dirjen
Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Herry Trisaputra
Zuna menambahkan sektor properti yang memiliki 174 sub sektor turunan bisa terus tumbuh, sehingga
mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional dan menyerap semakin banyak tenaga
kerja."Pemerintah pada 2022 ini menyediakan berbagai program kemudahan dan bantuan pembiayaan
rumah bagi masyarakat diantaranya FLPP, BP2BT, dan dan Tapera. Masyarakat dapat memanfaatkan
berbagai program tersebut sesuai dengan kebutuhan," ucapnya.Menurut Herry, pemerintah mendorong
BTN memiliki kinerja yang baik tidak hanya pada KPR FLPP, namun juga memaksimalkan penyaluran KPR
BP2BT sesuai segmentasi program yang telah ditentukan. Herry mengapresiasi langkah Bank BTN
menyelenggarakan akad kredit massal yang dilakukan secara serentak. "Kami mengapresiasi strategi dari
BTN dalam mengupayakan percepatan penyaluran KPR FLPP pada tahun ini, serta juga mendorong
kepada pengembang perumahan untuk membangun rumah semakin berkualitas serta memenuhi
ketentuan/peraturan rumah sederhana sehat," ucapnya.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan Basyarudin Akhmad mengatakan akad massal KPR Subsidi ini diharapkan bisa
terus dilanjutkan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat.Menurut dia,
perumahan dan kawasan permukiman mempunyai peran penting dalam pembangunan di Sumatra
Selatan, perkembangan industri perumahan atau properti yang mulai membaik pada 2022 menjadikan
sektor ini sebagai salah satu tumpuan pertumbuhan perekonomian daerah. "Sektor perumahan
merupakan sektor yang tumbuh positif dan pemerintah Provinsi Sumatra Selatan optimistis
pertumbuhan sektor properti pada tahun ini akan mencapai 10 persen," katanya.
45
Title Hadapi Megatren, Kemnaker Siapkan Langkah
Strategis Ini
Author Marwan Fitranansya
Media Idn Times Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.idntimes.com/news/indonesia/marwan-fitranansya-1/kemnaker-siapkan-
langkah-strategis-csc
Summary Menaker mengatakan, dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini megatren,
Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya berupa Transformasi Program Perluasan
Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda. "9 lompatan Kemnaker ini kebijakan
strategis untuk mengubah dan mentransformasikan dunia ketenagakerjaan Indonesia agar
siap menghadapi semua perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi megatren,"
ucapnya. Melalui langkah ini, katanya, Kemnaker ingin menjadikan program perluasan
kesempatan kerja yang sudah dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien untuk menekan
pengangguran serta membuka lapangan kerja berkualitas terutama bagi generasi muda. "Ini
penting sebagai bagian dari talent scouting atau pencarian bakat talenta muda, agar ada
kesesuaian antara lapangan kerja masa depan yang dibutuhkan dengan skill dan kompetensi
yang dimiliki oleh talenta muda Indonesia," ucap Menaker.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah
menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan megatren yang akan
berlangsung terus hingga 2045. Tantangan megatren tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan
iklim, dan persaingan sumber daya alam."Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan
sektor ketenagakerjaan yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," ujar
Menaker Ida saat menjadi pembicara pada acara Talent Talks Saturday Night Gathering di Semarang,
Jawa Tengah, Sabtu (25/6).1. Terdapat 9 lompatan hadapi tantangan megatrenMenaker mengatakan,
dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini megatren, Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di
antaranya berupa Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta
Muda."9 lompatan Kemnaker ini kebijakan strategis untuk mengubah dan mentransformasikan dunia
ketenagakerjaan Indonesia agar siap menghadapi semua perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi
megatren," ucapnya.2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM melalui talenta mudaMenaker
46
Ida menjelaskan, transformasi program perluasan kesempatan kerja dilakukan guna meningkatkan
pelaksanaan program secara efektif dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan penyerapan
tenaga kerja.Melalui langkah ini, katanya, Kemnaker ingin menjadikan program perluasan kesempatan
kerja yang sudah dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien untuk menekan pengangguran serta
membuka lapangan kerja berkualitas terutama bagi generasi muda.Salah satu perwujudan programnya
adalah peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM melalui talenta muda yang merupakan
prioritas untuk menyambut peluang masa depan."Melalui program ini kita bisa menciptakan lapangan
pekerjaan dan usaha baru yang dimotori oleh talenta muda untuk berkontribusi pada perekonomian di
era pasca pandemik COVID-19," ucapnya.3. Pengembangan talenta muda juga disiapkan untuk
mengembangkan SDMAdapun pengembangan talenta muda disiapkan untuk mengembangkan sumber
daya generasi millennial dan Z untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif. Salah satu yang
pertama dilakukan dalam program tersebut adalah melakukan pemetaan future jobs di Indonesia."Ini
penting sebagai bagian dari talent scouting atau pencarian bakat talenta muda, agar ada kesesuaian
antara lapangan kerja masa depan yang dibutuhkan dengan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh
talenta muda Indonesia," ucap Menaker. (WEB)Baca Artikel Selengkapnya
47
Title Dapat Angin Segar! BSU 2022 Cair Hari Ini? Berikut Pernyataan
Menaker Ida Fauziyah soal Kepastian Pencairannya
Author _noname
Media Ayo Bandung Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793753490/dapat-angin-segar-bsu-2022-cair-hari-
ini-berikut-pernyataan-menaker-ida-fauziyah-soal-kepastian-pencairannya
Summary Berikut pernyataan resmi dari Menaker Ida Fauziyah soal Pencairan Bantuan Subsidi Upah.
Kapan BSU 2022 cair? LENGKONG, AYOBANDUNG. COM-- Pertanyaan kapan BSU 2022 cair,
masih menjadi topik hangat yang diperbincangkan para pekerja atau buruh.
Kapan BSU 2022 cair? Berikut pernyataan resmi dari Menaker Ida Fauziyah soal Pencairan Bantuan
Subsidi Upah.LENGKONG, AYOBANDUNG. COM -- Pertanyaan kapan BSU 2022 cair, masih menjadi topik
hangat yang diperbincangkan para pekerja atau buruh.Karena sampai pertengahan bulan Juni, kapan BSU
2022 cair masih belum diketahui, seringkali para pekerja menanyakannya langsung melalui Instagram
resmi milik Kemnaker.Seperti diketahui, pada 1 Mei 2022 lalu Kemnaker memberikan pernyataan bahwa
BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan kembali cair.: Tingkatan Kelas BPJS Dihapus, Iuran Baru Berubah
Jadi Segini?"Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, pemerintah (melalui Kemnaker) kembali
menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji atau Upah (BSU) bagi pekerja atau buruh di tahun 2022," tulis
Kemnaker melalui laman resmi Instagram milik Kementerian KetenagakerjaanPernyataan di atas bukan
hanya wacana, karena Kemnaker telah mengalokasikan dana sebesar Rp8,8 Triliun untuk merealisasikan
program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.Pada Bantuan Subsidi Upah di tahun 2022 ini, nantinya para
pekerja akan menerima bantuan sebesar Rp500. 000 selama 2 bulan, dan dibayarkan selama 1
tahap.Artinya para pekerja akan menerima bantuan langsung sebesar Rp1 Juta, jumlah ini sama dengan
tahun sebelumnya pada BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021.
48
Title Tanda-Tanda BSU 2022 Cair Akhir Juni, Resmi dari Kemnaker Author _noname
Media Ayo Bandung Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793753353/tanda-tanda-bsu-2022-cair-akhir-juni-
resmi-dari-kemnaker
Summary Benarkah pihak Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker) beri tanda- tanda bahwa BSU
2022 akan cair akhir Juni? Jika tahapan tersebut dirampungkan sesegera mungkin, maka
tidak menutup kemungkinan bahwa BSU 2022 akan cair akhir Juni. Demikian artikel
mengenai tanda- tanda BSU 2022 cair akhir Juni, serta pernyataan resmi dari Kemnaker dan
BPJS Ketenagakerjaan selaku mitra. Para pekerja atau karyawan yang terdaftar sebagai
penerima BSU 2022, masih menanti BLT Subsidi gaji Rp1 juta masuk ke rekening.
Benarkah pihak Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker) beri tanda- tanda bahwa BSU 2022 akan cair
akhir Juni? Para pekerja atau karyawan yang terdaftar sebagai penerima BSU 2022, masih menanti BLT
Subsidi gaji Rp1 juta masuk ke rekening. Program BSU 2022 ini sempat digadang-gadang oleh pemerintah
bakal cair pada April 2022, namun sampai sekarang belum juga terealisasi. : BPJS Ketenagakerjaan Cair
Kamis 30 Juni 2022? Kembali Menaker Beri Tanggapan Perihal Pencairannya, Ayo Cek! Namun pihak
Kemnaker pun dengan BPJS Ketenagakerjaan selaku mitra mengaku saat ini mekanisme penyaluran BSU
2022 sudah dalam tahap perampungan. "Selamat pagi sahabat. Perihal informasi rencana pemberian
Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022, BPJamsostek sebagai mitra penyedia data, mendukung
kebijakan BSU 2022 akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur, dalam regulasi," kata
BPJS Ketenagakerjaan di akun Instagram-nya, beberapa waktu lalu. Namun pihak BPJS Ketenagakerjaan
mengaku tidak membocorkan lebih lanjut, kapan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta cair. : Cek Daftar
Harga dan Spesifikasi HP Samsung Terbaru Bulan Ini, Samsung A52 sampai Samsung F13 "Namun sampai
saat ini, kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU, dikarenakan hal tersebut
dalam tahap penyusunan regulasi oleh pemerintah," terang pihak BPJS ketenagakerjaan. Sementara itu,
Menaker Ida Fauziyah melalui akun Instagram pribadinya telah memberikan tanda- tanda BSU 2022
segera cair. "Itu (BSU cair) pasti, sabar ya, kita sedang proses tuntaskan regulasinya," tulisnya beberapa
waktu lalu. Berikut adalah beberpa tahapan yang dikerjakan Kemnaker, agar BSU 2022 segera cair: : Gaji
Pensiunan Janda Duda PNS Terbaru 2022, Segini Besarannya - Menyelesaikan regulasi teknis pelaksanaan
49
BSU 2022 - Merevisi anggaran oleh Kemnaker dan Kemenkeu - Meninjau ulang data calon penerima,
bersama BPJS Ketenagakerjaan - Melakukan Koordinasi dengan Bank Himbara - Memastikan agar
program BSU 2022 berjalan cepat, akurat, dan akuntabel. Jika tahapan tersebut dirampungkan sesegera
mungkin, maka tidak menutup kemungkinan bahwa BSU 2022 akan cair akhir Juni. Hal itu seperti yang
disampaikan oleh Menaker Ida Fauziyah, yang akan segera menyalurkan BSU 2022 atau BSU
Ketenagakerjaan begitu mekanismenya telah rampung. : Mulai 1 Juli, Iuran Baru BPJS Kesehatan sesuai
Gaji? Namun untuk mengetahui jadwal pastinya, masyarakat bisa memantau secara berkala situs resmi
kemnaker kemnaker.go.id. Demikian artikel mengenai tanda- tanda BSU 2022 cair akhir Juni, serta
pernyataan resmi dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan selaku mitra.
50
Title Kembali Lepas 375 Pekerja Migran, BP2MI Targetkan
Agustus Semua PMI yang Tertunda Bisa Berangkat
Author Zulva Tamlicha
Achabbanya Rabby
Media Ogindonesia.com Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://www.ogindonesia.com/2022/06/kembali-lepas-375-pekerja-migran-bp2mi.html
Summary Sebanyak 375 Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali diberangkatkan melalui skema
Government to Government Korea Selatan. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani melepas langsung para pahlawan devisa ini di Graha
Insan Cita, Depok, Jawa Barat, Senin (27/6/2022).. Turut hadir dalam pemberangkatan, Wakil
Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansah Noor, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani, dan
staf ahli Menaker RI Dita Indah Sari. Ratusan PMI kali ini akan diberangkatkan pada dua
tahap, yaitu pada Senin (27/6/2022) dan Selasa (28/6/2022)..
Sebanyak 375 Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali diberangkatkan melalui skema Government to
Government Korea Selatan. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny
Rhamdani melepas langsung para pahlawan devisa ini di Graha Insan Cita, Depok, Jawa Barat, Senin
(27/6/2022). Turut hadir dalam pemberangkatan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansah Noor,
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani, dan staf ahli Menaker RI Dita Indah Sari. Ratusan PMI kali ini
akan diberangkatkan pada dua tahap, yaitu pada Senin (27/6/2022) dan Selasa (28/6/2022). Dari 375
PMI, sejumlah 265 PMI bekerja di sektor manufaktur dan 110 PMI di sektor perikanan. Tercatat total PMI
yang telah berangkat ke Korea Selatan hingga akhir Juni 2022 sebanyak 3.239 orang. Kepala BP2MI
mengungkapkan sudah 58.000 PMI berhasil berangkat, mereka adalah PMI yang tertunda
keberangkatannya karena pandemi covid-19. Target hingga Agustus 2022 semuanya akan
diberangkatkan.Benny tak henti-hentinya menjelaskan bahwa tertundanya keberangkatan para PMI ke
Korea Selatan bukan karena kesengajaan negara. Namun, semata-mata karena situasi Covid-19 yang
menyebabkan Korea Selatan menutup masuknya PMI."Betapa bodohnya negara jika menghalangi
keberangkatan PMI. Bodoh karena pemerintah sadar bahwa sumbangan devisa dari PMI sangat besar,
mencapai Rp 159,6 triliun. Dan untuk diketahui, saat ini baru ada 66 negara penempatan yang buka,
masih ada 84 negara yang belum membuka," ujar Benny saat pelepasan PMI gelombang ke-41.Benny
menyebut, setiap PMI yang berangkat bekerja, membawa surat credential untuk diberikan kepada
51
majikannya masing-masing. PMI layak dan wajib berbangga, membusungkan dada."Selama ini hanya
duta besar yang menerima surat credential. Sekarang setiap PMI punya surat tersebut sebagai surat
kepercayaan negara. Ini makin menegaskan bahwa PMI skema G to G bukan seperti barang tiruan atau
KW. PMI itu orang penting, terdidik, duta bangsa, dan bekerja bagi negara. Jagalah kepercayaan tersebut,
jadilah kebanggaan keluarga dan kebanggan Indonesia," tutur Benny.Sebelumnya, saat sambutan
memberi motivasi kepada PMI. Christina Aryani, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) menyampaikan apresiasi kepada BP2MI atas keberhasilan menjalankan proses
penempatan G to G Korea Selatan. "Pemerintah memiliki prioritas untuk memberikan pelindungan
optimal kepada PMI dengan memangkas masalah di awal perekrutan. PMI adalah duta bangsa, maka
kalian milikilah nilai-nilai Pancasila dalam bekerja di luar negeri, berpartisipasi mengenalkan pariwisata
sebagai duta pariwisata Indonesia. Dan jangan lupa lapor di portal peduli PMI di luar negeri. Hal ini
penting agar negara mendapatkan data PMI yang akurat untuk memberikan perlindungan di luar negeri,"
kata Christina.Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Afriansah Noor, turut
menyampaikan bahwa Kemnaker siap bekerja sama dengan BP2MI untuk membantu PMI di dalam dan
luar negeri dengan memperhatikan kesejahteraan mreka. "Semoga ke depan, semua PMI yang berangkat
bekerja ke luar negeri adalah yang handal dan dapat menghasilkan devisa bagi Indonesia," ungkap
Afriansah.Lebih lanjut Beny menceritakan, bahwa bentuk kepedulian negara pada PMI disampaikan
langsung oleh Presiden Joko Widodo kepadanya. "Setelah dilantik, saya dipanggil Bapak Presiden. Beliau
menyampaikan keinginannya agar pmi tidak lagi terlantar di bandara, tidak mau lagi mendengar mereka
jadi obyek pemerasan. Digiring ke loket-loket penukaran mata uang asing yg tidak sesuai. Kini BP2MI dan
Kementerian BUMN telah membangun lounge bagi PMI. Saya katakan PMI adalah orang penting,
derajatnya sama dengan pejabat publik," jelas Benny.Tidak berhenti disitu. Benny menjelaskan soal
terobosan bersama BUMN. Yang melahirkan KUR PMI. Serta berkolaborasi dengan Menko Perekonomian
untuk lahirkan KTA. Terkait preliminary education dan karantina yang gratis juga dijelaskan Benny yang
menuai tepukan tangan meriah dari PMI.Di sela-sela kegiatan, seorang PMI, Budi, menyapa dan meminta
izin kepada orang tuanya via zoom. Ia berjanji akan menjadikan jalan bekerja ke luar negeri ini sebagai
langkah yang positif bagi keluarga.
52
Title Jobseeker Batam Merapat! Philips Buka Lowongan Kerja Nih Author _noname
Media Idx Channel Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://www.idxchannel.com/milenomic/jobseeker-batam-merapat-philips-buka-lowongan-
kerja-nih
Summary PT Philips Industries Batam tengah membuka lowongan kerja bagi generasi muda yang
sedang mencari kesempatan berkarir. Mengutip dari laman Instagram Kemnaker hari ini,
Senin (27/6/2022), PT Philips Industries Batam membuka lowongan kerja untuk posisi
Process Engineer. Untuk diketahui penempatan posisi ini ada di Nongsa, Batam, Kepulauan
Riau. Lowongan ini terbuka bagi pelamar dengan latar belakang pendidikan Sarjana 1 (S1)
jurusan mekanikal, elektrikal atau kimia.
PT Philips Industries Batam tengah membuka lowongan kerja bagi generasi muda yang sedang mencari
kesempatan berkarir.Mengutip dari laman Instagram Kemnaker hari ini, Senin (27/6/2022), PT Philips
Industries Batam membuka lowongan kerja untuk posisi Process Engineer.Lowongan ini terbuka bagi
pelamar dengan latar belakang pendidikan Sarjana 1 (S1) jurusan mekanikal, elektrikal atau kimia. Bagi
Anda yang ingin melamar, simak kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan seperti berikut ini:Kualifikasi-
Laki/laki atau perempuan usia maksimal 33 tahun- Pendidikan minimal S1 Mekanikal/Elektrikal/Kimia-
Memiliki pengalaman minimal tiga tahun di bidang sama- Memahami dan menerapkan Kaizen
Improvement dan TPM- Dapat memecahkan masalah menggunakan pendekatan metodologi Six Sigma
(DMAIC)- Akrab dengan alat manufaktur seperti SMED, 8D, FMEA, GD&R, Cpk, SPC, DOE, Uji Hipotesis
dan alat teknis lainnya."Info lebih lanjut kunjungi website karirhub.kemnaker.go.id. Ayo buruan siapkan
diri dan daftarkan diri Rekanaker segera! Jangan lupa mention teman, tetangga, dan saudaramu agar
mereka tahu informasi baik ini," tulis akun Kemnaker.Untuk diketahui penempatan posisi ini ada di
Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.
53
Title Apakah BSU 2022 Sudah Dicairkan? Begini Cara Cek Status
Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan
Author _noname
Media Pikiran Rakyat Depok Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094848814/apakah-bsu-2022-sudah-
dicairkan-begini-cara-cek-status-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan
Summary Simak cara untuk cek status penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan. Perlu ditekankan kembali,
bahwa BSU 2022 belum dicairkan kepada pekerja yang menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Sehingga, masyarakat harus berhati-hati terhadap modus penipuan dari oknum yang tidak
bertanggung jawab yang mengatasnamakan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Apakah kini
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sudah dicairkan?
Apakah kini Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sudah dicairkan? Simak cara untuk cek status penerima
BLT BPJS Ketenagakerjaan.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
mengumumkan akan mencairkan kembali BSU di tahun 2022.Akan tetapi, hingga saat ini penyaluran BSU
2022 masih belum dilaksanakan sejak diumumkan pada bulan April lalu.Perlu ditekankan kembali, bahwa
BSU 2022 belum dicairkan kepada pekerja yang menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan.Sehingga,
masyarakat harus berhati-hati terhadap modus penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang
mengatasnamakan pihak BPJS Ketenagakerjaan.Salah satu modus penipuan oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab adalah terkait penyaluran BSU melalui aplikasi pesan WhatsApp."Masyarakat harus
lebih teliti dalam menerima sebuah informasi, agar tidak menjadi korban atas tindakan penipuan
tersebut," kata Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJAMSOSTEK Oni Marbun,
sebagaimana PikiranRakyat-Depok.com dari ANTARA.Perlu diketahui, calon penerima dapat mengecek
status penerima BSU 2022 lewat link sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.
54
Title Huawei Raih Penghargaan Nir Kecelakaan Author Name
Media Itworks Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://www.itworks.id/51589/huawei-raih-penghargaan-nir-kecelakaan.html
Summary ItWorks- Huawei, perusahaan penyedia TIK global, mendapat pengakuan atas komitmennya
terhadap keselamatan di tempat kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia untuk periode 8 tahun berturut-turut. Penghargaan nir kecelakaan (Zero-
Accident), diberikan kepada perusahaan yang memiliki rekam jejak sepanjang tahun tanpa
kecelakaan kerja. Penghargaan diserahkan oleh Prof. Drs. Anwar Sanusi, MPA, Ph.D,
Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja RI, dan diterima oleh Lai Chaosen, Vice
President, Delivery & Service, Huawei Indonesia.
ItWorks- Huawei, perusahaan penyedia TIK global, mendapat pengakuan atas komitmennya terhadap
keselamatan di tempat kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk periode 8
tahun berturut-turut. Penghargaan nir kecelakaan (Zero-Accident), diberikan kepada perusahaan yang
memiliki rekam jejak sepanjang tahun tanpa kecelakaan kerja.Penghargaan diserahkan oleh Prof. Drs.
Anwar Sanusi, MPA, Ph.D, Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja RI, dan diterima oleh Lai
Chaosen, Vice President, Delivery & Service, Huawei Indonesia. Sejak periode 1 Januari 2014 hingga 31
Desember 2021, Huawei telah menyelesaikan total 17.499.817 jam kerja, di mana tidak ada satu pun
insiden atau infeksi di tempat kerja. Capaian Huawei tersebut ditorehkan di tengah laporan BPJS
Ketenagakerjaan bahwa terjadi sebanyak 234. 270 insiden di tempat kerja di tahun 2021 di
Indonesia.Anwar memuji komitmen Huawei dalam menciptakan ruang kerja yang aman dan sehat yang
melindungi dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. "Huawei mempertahankan rekor ini selama
8 tahun berturut-turut. Tentu itu bukanlah hal yang mudah, tetapi ini adalah bukti komitmen jangka
panjang perusahaan terhadap keselamatan tempat kerja. Selamat kepada Huawei Indonesia. Kami
berharap Huawei dapat menjadi contoh dan menjadi tolok ukur bagi perusahaan lain untuk
mengikutinya," kata Anwar dilansir dalam siaran pers, baru-baru ini, di Jakarta.Lai Chaosen, Vice
President, Delivery & Service, Huawei Indonesia, menyatakan, komitmen Huawei Indonesia terhadap
keselamatan tempat kerja berasal dari keyakinan perusahaan bahwa talenta dan sumber daya manusia
adalah aset perusahaan yang paling berharga. Pencapaian nir kecelakaan kerja Huawei terkait dengan
platform manajemen keamanan digital yang didukung oleh teknologi mutakhir termasuk kecerdasan
artifisial (AI), yang memungkinkan Huawei untuk melacak, mengumpulkan, dan menampilkan jutaan data
mengenai kesehatan dan keselamatan tempat kerja di seluruh proyek yang ditangani di Indonesia secara
real time. Para pekerja dibekali dengan aplikasi seluler, pelindung kepala pintar, pendeteksi lokasi pintar
(smart locator) dan berbagai perangkat digital lain untuk membantu pemantauan terkait data. AI akan
mendeteksi ketidakpatuhan dan akan mengirimkan peringatan dini ke pusat pemantauan. (AC)Leave a
Reply Cancel reply
55
Title PLN Dominasi Penghargaan K3, Gubernur: K3
Adalah Investasi
Author Authorposted Byadmin
Media Posmetro Padang Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://posmetropadang.co.id/pln-dominasi-penghargaan-k3-gubernur-k3-adalah-investasi
Summary PADANG, METRO-PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatra Barat dan Unit Pelaksana di
Sumatra Barat tampil dominan diantara total 63 perusahaan di Provinsi Sumatra Barat yang
mendapatkan Penghargaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari Kementerian
Ketenagakerjaan RI. Adalah PLN UP2B Sumbangteng, PLN Unit Pelaksana Pembangkitan
(UPK) Ombilin, PLN UPK Bukittinggi, PLN UPK Teluk Sirih, PLTA Batang Agam, PLTA Singkarak,
PLTA Maninjau, PLN UPDL, dan PLN UPT Padang, unit-unit kerja PLN di Sumatra Barat lainnya
yang kantongi Penghargaan Kecelakaan Nihil Tahun 2022 pula. Misran Hasra, Pejabat
Pengendali K3 PLN UIW Sumatra Barat menyebutkan, Penghargaan K3 dari Kementerian
Ketenagakerjaan merupakan penghargaan bergengsi bagi perusahaan-perusahaan dalam
negeri. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Gubernur Sumatra Barat,
Mahyeldi, dalam acara Penghargaan K3 Tahun 2022, K3 Unggul Indonesia Maju, di The
Premiere Hotel Padang, Kamis (23/06).
PADANG, METRO-PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatra Barat dan Unit Pelaksana di Sumatra Barat
tampil dominan diantara total 63 perusahaan di Provinsi Sumatra Barat yang mendapatkan Penghargaan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Penghargaan tersebut
diserahkan secara langsung oleh Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, dalam acara Penghargaan K3 Tahun
2022, K3 Unggul Indonesia Maju, di The Premiere Hotel Padang, Kamis (23/06). Penyerahan Penghargaan
K3 Tahun 2022 ini ditaja langsung oleh Disnaker dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Barat sebagai
tindaklanjut dari seremonial Penghargaan K3 Tahun 2022 tingkat Nasional yang dilakukan oleh
Kementerian Ketenagalistrikan secara hybrid, pada Selasa (24/05) lalu. Gubernur, yang juga raih
penghargaan Pembina K3 Terbaik dari Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi, dalam sambutannya
menyampaikan, K3 adalah investasi yang baik untuk mendapatkan hubungan kerja yang aman dan bebas
dari segala penyakit kerja dan potensi bahaya. Pandangan bahwa semua kecelakaan dapat dicegah
sangatlah penting. "Untuk itulah program Penghargaan K3 ini dibuat, agar perusahaan termotivasi
56
mencegah segala potensi kecelakaan dan bahaya. Sudah saatnya seluruh usaha yang melibatkan tenaga
kerja menyadari bahwa K3 bukanlah beban atau operasional tambahan, melainkan investasi yang sangat
baik yang justru berpengaruh terhadap kualitas, produktivitas, dan operasional. Apresiasi khusus kepada
PLN, selain menjaga keandalan pasokan dengan baik, juga terbaik dalam K3." PLN UIW Sumatra Barat
raih Penghargaan Kecelakaan Nihil Tahun 2022 dan Penghargaan Program Pencegahan dan
Penanggulangan Covid-19 di Tempat Kerja Tahun 2022. Selain PLN UIW Sumatra Barat, beberapa unit
kerja di bawah koordinasi PLN UIW Sumatra Barat turut raih Penghargaan Kecelakaan Nihil Tahun 2022,
yaitu; PLN UP3 Padang, PLN UP3 Bukittinggi, PLN UP3 Solok, PLN UP3 Payakumbuh, dan PLN UP2D
Sumatra Barat. Penghargaan ini diberikan atas prestasi zero accident selama periode 1 Januari 2019
sampai dengan 31 Desember 2021. PLN di lingkungan Sumatra Barat dapatkan penghargaan serupa.
Adalah PLN UP2B Sumbangteng, PLN Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Ombilin, PLN UPK Bukittinggi,
PLN UPK Teluk Sirih, PLTA Batang Agam, PLTA Singkarak, PLTA Maninjau, PLN UPDL, dan PLN UPT Padang,
unit-unit kerja PLN di Sumatra Barat lainnya yang kantongi Penghargaan Kecelakaan Nihil Tahun 2022
pula. PLN UPT Padang bahkan menjadi satu-satunya perusahaan yang dapatan penghargaan kategori
safety induction perusahaan. Sebagai pendominasi penerima penghargaan, PLN yang merupakan salah
satu perusahaan terbesar bidang energi di Indonesia terbukti terus mengutamakan penerapan budaya
K3. Seperti disampaikan Toni Wahyu Wibowo, General Manager PLN UIW Sumatra Barat, PLN terus
melakukan upaya peningkatan mutu pengelolaan K3. "PLN menyadari aspek K3 adalah vital, karena
berkaitan dengan karyawan yang adalah aset terpenting perusahaan. Maka PLN selalu berupaya untuk
meningkatkan pengelolaan K3 agar aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lindung lingkungan
terus terjaga," lanjut Toni. Nizam Ul Muluk, Kepala Disnaker dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Barat
menyampaikan, tujuan gelaran Penghargaan K3 Nasional Tahun 2022 adalah sebagai apresiasi kepada
pelaku industri yang telah menerapkan K3 di tempat kerja. Nizam mengapresiasi konsistensi PLN dan
seluruh perusahaan penerima penghargaan yang selalu mengutamakan keamanan dan keselamatan
pekerja demi produktivitas pekerja yang lebih maksimal. Nizam pun berharap, jumlah penerima
penghargaan akan meningkat setiap tahun serta tetap menerapkan K3 di lingkungan kerja demi
mewujudkan terwujud pekerja-pekerja yang sehat dan produktif untuk mendukung pembangunan
bangsa."Saya mengapreskasi Bapak/Ibu yang konsisten mengawal terlaksananya K3. Jadikan
penghargaan ini motivasi, baik bagi pemerintah daerah maupun perusahaan, untuk dapat terus
menerapkan K3 di lingkungan kerja," ujarnya. Gubernur sampaikan hal senada. "Penghargaan K3 yang
kita peroleh ini merupakan bukti keseriusan dan kepedulian kita bersama untuk mewujudkan Sumatera
Bara yang madani. Prestasi ini perlu kita pertahankan bahkan harus ditingkatkan dari tahun ke tahun,
ujar Gubernur. Penghargaan-penghargaan yang telah diraih, lanjut Gubernur, tidak boleh membuat
perusahaan maupun pemerintah berpuas diri, melainkan terus meningkatkan dan mengevaluasi
pelaksanaan K3 secara berkala. "K3 adalah teori yang sudah sangat tua. Namun K3 juga bersifat dinamis
karena mengikuti perkembangan teknologi. Maka kita sebagai pelakunya harus terus menyesuaikan,"
tambah Gubernur. Misran Hasra, Pejabat Pengendali K3 PLN UIW Sumatra Barat menyebutkan,
Penghargaan K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan merupakan penghargaan bergengsi bagi
perusahaan-perusahaan dalam negeri. "Menjadi suatu kehormatan bagi PLN dapat meraihnya. Terima
kasih kepada seluruh pegawai dan Tenaga Ahli Daya yang berkontribusi atas pencapaian ini. "Terima
kasih untuk semu pihak yang mendukung terwujudnya penerapan sistem manajemen keselamatan kerja
di lingkungan PLN," lanjutnya, Sabtu (25/06) GM PLN UIW Sumatra Barat menyampaikan,
mempertahankan prestasi adalah tantangan selanjutnya. "Maka mari jadikan penghargaan ini motivasi
dan komitmen bersama untuk memperkuat pelaksanaan dan disiplin eksekusi K3 di lingkungan kerja,
sehingga bekerja dengan K3 menjadi budaya yang terus lestari," ungkapnya.
57
Title Perbedaan Karyawan Kontrak dan Tetap yang Tidak Anda
Ketahui
Author _noname
Media Idx Channel Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://www.idxchannel.com/milenomic/perbedaan-karyawan-kontrak-dan-tetap-yang-
tidak-anda-ketahui
Summary Perbedaan antara Pegawai Tetap dan Kontrak. Perbedaan karyawan kontrak dan tetap
tentulah banyak, selain pendapatan tunjangan ada beberapa persyaratan yang diperlukan.
Tentunya sebelum memahami perbedaan karyawan kontrak dan tetap, Anda perlu
memahami beberapa persyaratannya. Persyaratan Karyawan Tetap.
Perbedaan karyawan kontrak dan tetap tentulah banyak, selain pendapatan tunjangan ada beberapa
persyaratan yang diperlukan.Tentunya sebelum memahami perbedaan karyawan kontrak dan tetap,
Anda perlu memahami beberapa persyaratannya.Lalu apa saja perbedaan karyawan kontrak dan tetap?
Simak penjelasan yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber.Persyaratan Karyawan TetapUntuk
bisa menjadi pegawai tetap, seorang pekerja tentu harus memenuhi sejumlah persyaratan terlebih
dahulu.Tentunya untuk mencapai itu, tidaklah sederhana begitu juga sudah dijadikan pegawai tetap,
maka usaha yang sudah Anda lakukan pun akan terbayar.Perbedaan antara Pegawai Tetap dan
KontrakSecara singkat, pegawai tetap adalah mereka yang dipekerjakan dengan tanpa adanya batasan
atau jangka waktu.Jika Anda berstatus sebagai pegawai tetap, maka sudah pasti Anda akan mendapatkan
tunjangan dari perusahaan, seperti pesangon.Sebaliknya, pegawai yang berstatus kontrak hanya bekerja
dengan waktu yang sudah disepakati bersama perusahaan. Selain itu pegawai kontrak termasuk bagian
PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, di mana jangka waktunya terbatas hanya sampai 3 tahun
saja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dalam UU Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
58
Title Nasib Awak Kapal di PP Nomor 22 Tahun 2022 - Siwalima Author Nama
Media Siwalimanews Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://siwalimanews.com/nasib-awak-kapal-di-pp-nomor-22-tahun-2022
Summary PEMERINTAH telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
Situasi seperti itulah yang berlaku sejurus diberlakukannya PP No 22/2022 pada 8 Juni 2022.
Lalu, di tengah rimba raya peraturan kepelautan itu semua muncullah PP No 22/2022 yang
dikeluarkan Kemenaker. Mantan pelaut yang berlayar terbatas di sebuah negara Timur
Tengah itu mengungkapkan, kepada pelaut yang seperti itulah aturan penempatan dan
pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran yang diatur PP No
22/2022 ditujukan.
PEMERINTAH telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Aturan ini
merupakan tindak lanjut UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan
ini menambah panjang jumlah regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah terkait dengan pelindungan
awak kapal. Di Indonesia, pengaturan profesi tersebut berada pada dua kementerian, yaitu Kementerian
Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan. Kendati mengatur pekerjaan yang sama, menariknya,
aturan yang dikeluarkan kedua instansi acap kali berbeda langgamnya. Situasi seperti itulah yang berlaku
sejurus diberlakukannya PP No 22/2022 pada 8 Juni 2022. Ia direspons beragam. Satu pihak menolaknya,
sedangkan pihak lainnya mendukung. Dinamika tersebut terasa sekali, paling tidak, dalam grup aplikasi
pesan kemaritiman yang saya ikut di dalamnya. Mereka yang menolak- sebagian besar ialah pelaut atau
mantan pelaut berpangkat kapten- beralasan bahwa pelaut bukanlah pekerja migran sebagaimana yang
dikategorikan peraturan tersebut. Dikutiplah konvensi International Labour Organization (ILO) No 143
Tahun 1975 Artikel 11 yang menyatakan istilah tenaga kerja migran tidak diberlakukan terhadap pelaut.
Pendapat kelompok ini diamini Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Kementerian Perhubungan Ahmad Wahid. Seperti diberitakan salah satu portal berita kemaritiman,
mengatakan pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing tidak bisa disebut atau disamakan dengan
pekerja migran Indonesia (PMI). Ia merujuk konvensi ILO Nomor C-097 Tahun 1949 dan Nomor K-143
Tahun 1975. Berdasarkan kedua aturan tersebut pelaut bukan pekerja migran. Bersama pelaut dari
negara lainnya, kapal tempatnya bekerja berlayar ke berbagai negara dan hanya transit sebentar di
sebuah negara untuk menaikkan/menurunkan barang atau penumpang. Kondisi itu sangat berbeda
dengan pekerja migran yang memang menetap dan bekerja di suatu negara. Standar perlindungan dan
kesejahteraannya telah ditetapkan oleh berbagai peraturan internasional seperti International Transport
Workers Federation dan ILO. Dalam sistem perekrutkan dan penempatan di kapal, pelaut harus melalui
seleksi ketat yang ditetapkan aturan internasional. Perusahaan pengawakan kapal yang merekrut mereka
harus jelas sehingga jika terjadi permasalahan akan mudah mengatasinya. Demikian penjelasan sang
direktur. Penulis bertanya kepada seorang kolega, pensiunan Kemenhub seputar status pelaut bukan
pekerja migran. Lagi, saya mendapatkan penegasan dari beliau bahwa pelaut memang bukan demikian
adanya. Karenanya, saya menamai pemikiran mereka sebagai 'Mazhab Perhubungan' mengingat semua
aturan/regulasi yang disitir mereka semuanya berada dalam ranah kementerian itu. Ada UU No 17/2008
59
tentang Pelayaran, ada PP No 13/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan lain sebagainya.
Dalam berbagai peraturan yang berada dalam ranah Kemenhub ini terdapat pengaturan seputar profesi
pelaut Indonesia, mulai pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan, dan perlindungan mereka di atas
kapal, baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu, di tengah rimba raya peraturan kepelautan itu semua
muncullah PP No 22/2022 yang dikeluarkan Kemenaker. Jelas bereaksilah Mazhab Perhubungan. Pelaut
dengan seluruh aspek yang disebut sebelumnya di atas merupakan mainan mereka soalnya. Selain
masalah mencampuri urusan instansi lain, PP No 22/2022 ternyata memiliki cacat hukum. Diungkapkan
kolega pensiunan itu, kebetulan yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan hukum, aturan
tersebut ternyata tidak menyitir Maritime Labor Convention (MLC) yang merupakan 'kitab suci' bagi
urusan kepelautan di seluruh dunia dalam bagian dasar hukum atau mengingat. Pada bagian ini hanya
dicantumkan dua dasar hukum saja, UUD 1945 dan UU No 17/2017. Apalagi konvensi tersebut diratifikasi
Kemenaker melalui UU No 15 Tahun 2016. Jelas kelalaian ini fatal sekali. Lantas, bagaimana dengan
kelompok yang mendukung PP No 22/2022? Saya mengistilahkan mereka dengan 'Mazhab Gatot
Subroto', merujuk kepada lokasi kantor pusat Kemenaker yang berlokasi di jalan protokol di Jakarta
Selatan.Untuk mengetahui sikap grup ini saya bertanya kepada Sekretaris Jenderal Serikat Awak Kapal
Transportasi Indonesia (SAKTI) Syofyan, sebuah serikat pekerja. Menurutnya, pelaut memang tidak bisa
dikelompokkan sebagai pekerja migran, khususnya mereka yang bekerja di atas kapal yang berlayar lintas
negara. Namun, ada juga pelaut yang dapat digolongkan sebagai pekerja migran. Status ini melekat
kepada mereka yang bekerja di atas kapal bunker service, harbor tug, dan crew boat di Singapura,
Malaysia, UAE, dan lainnya yang berlayar terbatas. Untuk menjalankan profesinya mereka harus
menggunakan work permit yang diterbitkan kementerian tenaga kerja setempat. Mantan pelaut yang
berlayar terbatas di sebuah negara Timur Tengah itu mengungkapkan, kepada pelaut yang seperti itulah
aturan penempatan dan pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran yang
diatur PP No 22/2022 ditujukan. Kebijakan ini diperlukan bagi mereka agar terhindar dari kemungkinan
diperlakukan tidak layak oleh baik principal kapal maupun manning agency yang
menyalurkannya.Caranya dengan melakukan background check atau penelusuran latar belakang
perusahaan pelayaran dan perusahaan pengerah pelaut di negara penempatan. Ketika background check
tuntas- proses ini diawali perwakilan Indonesia di negara penempatan dan melibatkan
kementerian/lembaga lainnya- barulah job order yang ditawarkan principal bisa ditindaklanjuti manning
agency. Syofyan yang terlibat dalam pembahasan peraturan pemerintah itu sejak awal bersama
stakeholder lainnya, termasuk Kemenhub, mengungkapkan mekanisme seperti itulah yang tidak hadir
dalam berbagai peraturan yang berada dalam ranah Mazhab Perhubungan. SAKTI sering sekali mewakili
pelaut atau keluarganya yang berkasus dengan principal/manning agency seputar masalah penempatan
pelaut di kapal asing yang berujung ambyar. Hal ini sejatinya dapat dihindari bila dilakukan penelusuran
latar belakang pemberi kerja terlebih dahulu, serta adanya deposit yang harus dijaminkan oleh manning
agency untuk ongkos pemulangan dan pembayaran hak-hak awak kapal ketika ada perselisihan antara
awak kapal dan pengusaha di kemudian hari. Apa sebaiknya yang perlu dilakukan seluruh pemangku
kepentingan bidang kemaritiman terkait dengan dinamika yang dipicu oleh pemberlakuan PP No
22/2022? Saran saya, dibiarkan saja ia berjalan dan mari sama-sama kita lihat bagaimana ending nanti.
Bila berjalan baik, lanjutkan. Jika tidak, dicarikan alternatif pengaturan lainnya. Tidak perlu ada upaya
menggembosi dengan segala macam cara.
60
Title Siap-siap! BSU 2022 Rp1 Juta Cair Lewat Rekening Bank Ini, Cek
Nama Penerima di Link Ini, Anda Termasuk?
Author _noname
Media Ayo Bandung Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793753817/siap-siap-bsu-2022-rp1-juta-cair-
lewat-rekening-bank-ini-cek-nama-penerima-di-link-ini-anda-termasuk
Summary BSU 2022 akan diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp1 juta melalui 5 rekening
bank ini. Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022 lewat rekening bank apa
saja?. Kabar pencairan BSU 2022 semakin banyak dicari terutama bagi para calon penerima
seperti pekerja atau buruh. : Dapat Angin Segar! BSU 2022 Cair Hari Ini?
Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022 lewat rekening bank apa saja?BSU 2022 akan
diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp1 juta melalui 5 rekening bank ini. Apa saja? Simak
informasi lengkapnya di bawah ini.Kabar pencairan BSU 2022 semakin banyak dicari terutama bagi para
calon penerima seperti pekerja atau buruh.: Dapat Angin Segar! BSU 2022 Cair Hari Ini? Berikut
Pernyataan Menaker Ida Fauziyah soal Kepastian PencairannyaBantuan Subsidi Upah merupakan bagian
upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan atau mendukung
kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona (Covid-19).Bantuan ini disalurkan pada
penerima berupa uang tunai Rp500 ribu per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus sebesar
Rp1 juta.Bagaimana cara mendapatkan bantuan ini? Ada beberapa syarat khusus agar bisa mendapatkan
Rp1 juta.Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022:: BPJS Ketenagakerjaan Cair Kamis 30 Juni 2022? Kembali Menaker Beri Tanggapan
Perihal Pencairannya, Ayo Cek!
61
Title Sejuta Pekerja Di-PHK (Arsip Kompas) Author _noname
Media Kompas.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://www.kompas.id/baca/arsip/2022/06/26/sejuta-pekerja-di-phk
Summary Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI), Bomer Pasaribu
menegaskan, pengangguran terbuka akan naik dari 7,7 persen tahun 1997 menjadi 9,0
persen tahun 1998 dari sekitar 91 juta angkatan kerja. *Artikel berikut ini pernah terbit di
Harian Kompas edisi 30 Desember 1997. Kami terbitkan kembali dalam rubrik Arsip
Kompas.id untuk mendampingi perilisan Narasi Fakta Terkurasi, aset NFT perdana Harian
Kompas. Sejumlah sektor ekonomi mengalami masa teramat berat akibat krisis moneter.
Artikel berikut ini pernah terbit di Harian Kompas edisi 30 Desember 1997. Kami terbitkan kembali dalam
rubrik Arsip Kompas.id untuk mendampingi perilisan Narasi Fakta Terkurasi, aset NFT perdana Harian
Kompas.Sejumlah sektor ekonomi mengalami masa teramat berat akibat krisis moneter. Terdapat
indikasi menjadi krisis ekonomi seperti di sektor properti, konstruksi, perbankan. Pemutusan hubungan
kerja (PHK) pun mulai terjadi dengan angka yang cukup signifikan. Data yang bersumber dari Depnaker
menyebutkan kemungkinan terjadinya PHK terhadap satu juta orang hingga akhir tahun 1997 ini.
Hembusan optimisme akan mencuat setelah Maret 1998, dengan asumsi adanya pemulihan kepercayaan
para investor.Demikian opini akhir tahun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang disampaikan
Ketua Umum Kadin Aburizal Bakrie di Jakarta, Senin (29/12). Dia didampingi Wakil Ketua Kadin Iman
Taufik dan pengurus Kadin lainnya seperti Adi Putra Darmawan Tahir, Dewi Motik Pramono, M Zakile dan
lainnya.Kadin menyatakan, sektor properti sudah melakukan PHK kurang lebih 40.000 karyawan. Dari
data API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), sektor industri tekstil hingga pertengahan tahun 1998
menunjukkan, PHK dapat mencapai 15 persen dari total karyawan yang sebesar dua juta karyawan,
sehingga bisa menimpa 300. 000 orang."Suatu sumber dari Departemen Tenaga Kerja menyebutkan
bahwa kemungkinan terjadinya PHK hingga akhir tahun 1997 dapat mencapai satu juta jiwa karyawan,"
ujar Ical, panggilan Aburizal Bakrie, tanpa merinci lebih lanjut.Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja Dr Payaman
Simanjuntak belum lama ini mengungkapkan, sekitar satu juta orang terkena PHK selama tahun 1997.
Dari perhitungannya, sekitar 500. 000 di PHK karena perusahaannya bangkrut, sedangkan sisanya yang
500. 000 adalah mereka yang semestinya bisa diserap lapangan kerja, tetapi batal.Sementara itu, Ketua
Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI), Bomer Pasaribu menegaskan, pengangguran terbuka
akan naik dari 7,7 persen tahun 1997 menjadi 9,0 persen tahun 1998 dari sekitar 91 juta angkatan kerja.
Pengangguran terbuka adalah bila seseorang bekerja kurang dari 60 menit seminggu.Pengangguran
terselubung, menurut Pasaribu, bisa mencapai 45 persen, berarti bisa mencapai antara 37-40 juta orang
(45 persen dari 91 juta angkatan kerja). Sedangkan pihak Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi
Seluruh Indonesia), memperkirakan sudah 3 juta- 4 juta buruh yang tidak lagi bekerja. Sedangkan pihak
Depnaker memperkirakan hanya 950. 000 orang.Pihak Kadin mengemukakan, sejumlah TKI (Tenaga Kerja
Indonesia) di luar negeri diperkirakan juga akan terpaksa pulang kampung. "Krisis serupa di Malaysia
dengan ciri-ciri sektor properti yang macet juga akan mengurangi penggunaan karyawan. Sebagian TKI
kemungkinan besar terpaksa kembali ke Indonesia," lanjut Ical.Kadin juga menyampaikan prediksi
pertumbuhan ekonomi 1998. "Ekonomi tumbuh lebih rendah, antara 3-4 persen," kata Ical. Tahun 1998,
relatif kurang menguntungkan bagi bisnis berorientasi domestik. Sektor perbankan kemungkinan besar
62
terkena imbasnya. Diperkirakan, akan banyak kredit macet. Sektor properti, terutama menengah ke atas
akan menghadapi masa yang sangat berat dan kinerjanya sangat menurun.Menemui BIKadin juga
menyibakkan sense of crisis dari sudut lain. "Kebijakan uang ketat kini masih terasa sangat mendalam.
Untuk itu Kadin akan bertemu Bank Indonesia. Tujuannya agar BI memberikan dorongan pada perbankan
sehingga bisa meringankan beban pengusaha. Kalau perbankan domestik saja tak bersedia melakukan
roll over, bagaimana dengan asing. Hal itu penting mencegah terjadinya hal yang tak diinginkan, seperti
kebangkrutan, PHK dan lain-lain," kata Ical.Untuk membantu kesulitan pengusaha domestik dari
keharusan membayar pinjaman pada masa sulit ini, Kadin juga menyarankan agar pemerintah lebih
memberikan perhatian kepada fund managers dan commercial bankers internasional. "Memberikan
perhatian pada IMF dan Bank Dunia saja tidak akan memecahkan masalah," kata Ical."Kadin menganggap
perlu menunjuk investment bankers, masing-masing untuk pasar Asia, AS dan Eropa yang akan diminta
mengusulkan langkah-langkah penyelesaian masalah utang swasta berjangka pendek. Hal itu pernah
dilakukan saat krisis Pertamina tahun 1974/ 1975. Saat itu ditunjuk Morgan Guarantee Trust
menyelesaikan utang Pertamina," kata Ical.Penunjukan itu, kata Ical, mengingat peran investment
bankers sebagai penjamin dan memiliki kredibilitas tinggi, yang sekaligus bisa meyakinkan kreditur
internasional dalam penundaan pembayaran utang. Peran seperti itulah yang sangat diharapkan dari
penunjukan investment bankers.Kadin juga meminta pada pemerintah melakukan suatu tindakan, agar
eksportir penghasil devisa antara 4 sampai 4,5 milyar dollar AS per bulan bersedia menukarkannya
dengan rupiah. Untuk itu, juga diberikan fasilitas swap yang telah disediakan Bank Indonesia, dengan
jaminan para eksportir bersangkutan tidak dirugikan.Kadin juga mengingatkan, meski negara-negara Asia
Timur dan Tenggara mengalami depresiasi mata uang, tetapi depresiasi rupiah adalah yang tertajam,
bahkan dewasa ini sudah mencapai tahapan krisis moneter."Hal itu tidak dapat dijelaskan semata-mata
dari sudut pandang ekonomi. Pemecahannya tidak dapat hanya dengan pemecahan secara teknis
ekonomis saja, apalagi hanya memandang utang-utang jangka pendek swasta sebagai penyebab
utamanya," kata Aburizal Bakrie. "Jika krisis ini terlalu lama dibiarkan, akan menghambat pembangunan
dan dapat juga mengurangi keberhasilan yang telah dicapai selama ini," tegas Ical.Hati-hatiMenimpali
ucapan Ical, Iman Taufik menambahkan, benar bahwa depresiasi mata uang tidak terjadi pada rupiah
saja. "Tetapi sebaiknya kita tidak menghibur diri bahwa kita tidak sendiri. Kita agaknya harus
memperhatikan, ASEAN itu selain sebagai negara sahabat, juga sekaligus menjadi pesaing," ujar Iman.Ia
menyiratkan ASEAN sudah memiliki landasan yang lebih bagus untuk menuju stabilisasi kurs. Berbagai
reformasi, dan tindakan hingga ke suksesi kepemimpinan - yang juga menjadi sasaran pertanyaan
investor pada Indonesia - sudah berlangsung baik. "Melihat keadaaan itu, agaknya kita perlu berhati-hati
juga dan jangan menghibur diri bahwa kita tidak sendiri," tegas Iman.Ical menandaskan, meskipun
mekanisme mengenai kepemimpinan nasional telah jelas sesuai dengan UUD '45, masyarakat dan dunia
usaha di dalam dan luar negeri mengharapkan adanya suatu penjelasan yang lebih rinci. Soal suksesi,
salah satu topik pertanyaan yang diajukan pihak asing pada Indonesia selama road show baru-baru
ini.Reformasi juga menjadi pertanyaan. "Dalam pada itu kebijakan deregulasi 3 November perlu
disempurnakan, termasuk mengenai monopoli dan tata niaga yang tidak perlu, yang seyogianya
dihindarkan kecuali beras."Demikian pula mengenai kebijakan pemerintah lainnya, khususnya
pembangunan proyek-proyek baru, baik proyek pemerintah maupun swasta, program penghematan,
pemangkasan prosedur untuk memperoleh izin, jika diumumkan secara rinci akan banyak membantu
pemulihan kepercayaan itu.Kadin menyatakan, situasi sulit di Indonesia sebenarnya bukanlah kata mati.
Tetap ada harapan pemulihan perekonomian sepanjang kepercayaan investor internasional sudah pulih.
Batasan untuk memulihkan kepercayaan itu sebenarnya sangat tipis, dan mudah mengucapkannya.
Untuk itu Kadin menyarankan, pelaksanaan good and clean governance diperbaiki, sebagai salah satu
kiat pemulihan keyakinan itu. (mon)Arsip Kompas bagian dari ekshibisi "", 28 Juni 2022.
63
Title Menaker Siapkan 9 Langkah Strategis Hadapi Tantangan
Megatren
Author Penulis Syahrul Munir
-
Media Forum Keadilan Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://forumkeadilan.com/ekonomi/menaker-siapkan-9-langkah-strategis-hadapi-
tantangan-megatren
Summary "Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan yang
mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," kata Menaker saat
menjadi pembicara pada acara _Talent Talks Saturday Night Gathering_ di Semarang, Jawa
Tengah, Sabtu (25/6). Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan bahwa
Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan sembilan langkah strategis menghadapi
tantangan megatren yang akan berlangsung terus hingga 2045. Tantangan megatren
tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan persaingan sumber daya alam.
Adapun sembilan langkah strategi situ di antaranya Transformasi Program Perluasan
Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah
menyiapkan sembilan langkah strategis menghadapi tantangan megatren yang akan berlangsung terus
hingga 2045. Tantangan megatren tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan persaingan
sumber daya alam."Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan
yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," kata Menaker saat menjadi
pembicara pada acara _Talent Talks Saturday Night Gathering_ di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu
(25/6).Adapun sembilan langkah strategi situ di antaranya Transformasi Program Perluasan Kesempatan
Kerja dan Pengembangan Talenta Muda. "Sembilan lompatan Kemnaker ini kebijakan strategis untuk
mengubah dan mentransformasikan dunia ketenagakerjaan Indonesia agar siap menghadapi semua
perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi megatren," ucapnya.Ia menjelaskan, transformasi
program perluasan kesempatan kerja dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan program secara efektif
dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.Melalui langkah ini,
katanya, Kemnaker ingin menjadikan program perluasan kesempatan kerja yang sudah dilaksanakan
menjadi lebih efektif dan efisien untuk menekan pengangguran serta membuka lapangan kerja
64
berkualitas terutama bagi generasi muda.Salah satu perwujudan progamnya adalah peningkatan dan
pengembangan kapasitas UMKM melalui talenta muda yang merupakan prioritas untuk menyambut
peluang masa depan."Melalui program ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru
yang dimotori oleh talenta muda untuk berkontribusi pada perekonomian di era paska pandemi Covid-
19," ucapnya.Adapun pengembangan talenta muda disiapkan untuk mengembangkan sumber daya
generasi milenial dan Z untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif. Salah satu yang pertama
dilakukan dalam program tersebut adalah melakukan pemetaan future jobs di Indonesia."Ini penting
sebagai bagian dari talent scouting atau pencarian bakat talenta muda, agar ada kesesuaian antara
lapangan kerja masa depan yang dibutuhkan dengan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh talenta muda
Indonesia," ucapnya.
65
Title Awas Penipuan! Kemlu RI: Jangan Tergiur Iklan Lowongan Kerja
ke Luar Negeri di Media Sosial
Author Adiana Ahmad
Media Tribun News Kupang Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://kupang.tribunnews.com/2022/06/27/awas-penipuan-kemlu-ri-jangan-tergiur-iklan-
lowongan-kerja-ke-luar-negeri-di-media-sosial
Summary Kemenlu RI Imbau jangan tergiur Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri di Media Sosial. Com
dengan judul "Kemlu Imbau Warga Tak Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke Luar
Negeri". Hati-hati Penipuan, sudah banyak WNI jadi korban Penipuan Lowongan Kerja
bodong di Luar. (*) Berita terkait Lowongan Kerja Artikel ini telah tayang di Kompas.
Hati-hati Penipuan, sudah banyak WNI jadi korban Penipuan Lowongan Kerja bodong di Luar. Kemenlu
RI Imbau jangan tergiur Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri di Media Sosial. Himbauan Kemenlu RI
disampaikan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu Judha Nugraha. Judha
Nugraha mengatakan, himbauan itu guna mengantisipasi meningkatnya jumlah warga negara Indonesia
(WNI) di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban penipuan dengan modus kerja di luar
negeri.Menurut Judha, masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri harus mengikuti prosedur yang
benar dan resmi."KBRI Phnom Penh telah menangani aduan dan memproses pembebasan sekitar 242
WNI," ujar dia.Dikutip dari rilis resmi di situs Kemlu, situasi pandemi Covid-19 telah dimanfaatkan oleh
banyak perusahaan bodong atau illegal di luar negeri, salah satunya di Kamboja.KBRI Phnom Penh pun
mengimbau kepada para calon tenaga migran dan WNI yang ingin bekerja di Kamboja untuk terlebih
dahulu melakukan pengecekan dan keabsahan berbagai perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan
tersebut. Pengecekan bisa dilakukan ke BP2MI-Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kedutaan
Besar Kerajaan Kamboja di Indonesia, serta KBRI Phnom Penh, terutama terkait lokasi dan informasi
lowongan pekerjaan yang ditawarkan. "Selain itu, diimbau untuk membaca dan memahami kontrak kerja
secara teliti sebelum menerima pekerjaan dan berangkat ke Kamboja," tulis situs resmi Kemlu. (*) Berita
terkait Lowongan Kerja Artikel ini telah tayang di Kompas. com dengan judul "Kemlu Imbau Warga Tak
Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri"
66
Title Dirasakan Manfaatnya, Pentingnya Terdaftar BPJamsostek
bagi Pekerja Migran
Author Penulis Fokus
Kepri -
Media Cirebon Bagus Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://cirebonbagus.id/dirasakan-manfaatnya-pentingnya-terdaftar-bpjamsostek-bagi-
pekerja-migran
Summary INDRAMAYU, (cirebonbagus).- Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi
Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas manfaat yang
diterima. Hal ioni terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Perluasan Akses Jaminan
Sosial Bagi Purna Pekerja Migran di Masa Pandemi, Kamis (23/6/2022). Atas dasar tersebut,
disampaikan Muhammad Santosa, Migrant Care berinisiatif mengadakan Focus Group
Discussion (FGD) Perluasan Akses Jaminan Sosial Bagi Purna Pekerja Migran di Masa
Pandemi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18
Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI).
INDRAMAYU, (cirebonbagus).- Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi Pekerja Migran
Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas manfaat yang diterima. BPJS Ketenagakerjaan
memberikan jaminan sosial mulai dari mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian,
saat persiapan atau pelatihan. Yang tidak kalah pentingnya, jaminan ketika berada di negara penempatan
kerja, hingga saat kembali ke Indonesia setelah masa kerja berakhir.Hal ioni terungkap dalam Focus
Group Discussion (FGD) Perluasan Akses Jaminan Sosial Bagi Purna Pekerja Migran di Masa Pandemi,
Kamis (23/6/2022). Selain itu jaminan sosial belum menyeluruh dirasakan para purna PMI dan TKI di
Kabupaten Indramayu. Padahal Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah dengan jumlah TKI
terbanyak di Indonesia. Di masa pandemi Covid-19 pun, tidak sedikit Purna TKI yang luput dari perhatian
pemerintah. Hal ini diketahui dari hasil pendataan yang dilakukan Migrant Care pada Agustus-September
2020 lalu di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Dalam pendataan itu, tercatat ada sebanyak
400 TKI yang pulang ke tanah air pada periode Januari-September 2020. Namun, yang mendapat bantuan
sosial dari pemerintah diketahui hanya sebanyak 185 orang saja. Atau dengan kata lain, ada sebanyak
215 orang yang tidak mendapat bantuan. "Pendataan tersebut dengan kriteria purna PMI yang
mempunyai anak 0-12 tahun, mungkin jika kriteria pendataannya diperluas lagi bakal semakin banyak
lagi," ujar Koordinator Migrant Care Indramayu, Muhammad Santosa Kamis (23/6/2022). Atas dasar
tersebut, disampaikan Muhammad Santosa, Migrant Care berinisiatif mengadakan Focus Group
Discussion (FGD) Perluasan Akses Jaminan Sosial Bagi Purna Pekerja Migran di Masa Pandemi. Dalam
kegiatan tersebut, selain mengundang para Purna TKI, Migrant Care juga mengundang BPJS
Ketenagakerjaan, BP2MI, Disnaker, Dinsos, Pemerintah Desa, hingga Komunitas Desa Peduli Buruh
Migran (Desbumi). Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Indramayu, Agus Pandu Indra Putra
mengatakan, pemerintah sekarang ini sudah menambah manfaat jaminan sosial untuk TKI. Hal ini sesuai
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial
Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Karena jaminan sosial ini sangat penting, bagaimana kalau saat bekerja
di luar negeri itu justru mengalami hal yang tidak diinginkan," ucap dia. Disampaikan Agus Pandu Indra
Putra, khusus untuk TKI ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial mulai dari mencakup
perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian, saat persiapan atau pelatihan. Kemudian,
67
jaminan ketika berada di negara penempatan kerja, hingga saat kembali ke Indonesia setelah masa kerja
berakhir. Oleh karena itu, pihaknya juga sangat berharap, sosialisasi soal jaminan sosial ini bisa semakin
disebar luaskan kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap para buruh migran. "Kita
tentunya tidak ingin ada hal yang terjadi kepada para PMI kita, apalagi kalau mereka belum mendapat
perlindungan," ujar dia. Untuk besaran manfaat, mengacu Permenaker 18 tahun 2018, masa
perlindungan yang diberikan BP Jamsostek lebih panjang yaitu 24 bulan sejak terjadinya kecelakaan kerja,
sementara konsorsium hanya 12 bulan setelah terjadinya risiko. Selanjutnya untuk manfaat Jaminan
Kematian (JKM) tidak ada masa kadaluarsa, sehingga masih ada potensi klaim yang dapat diajukan oleh
peserta maupun ahli waris. Untuk manfaat kematian, selain santuan sebesar Rp24 Juta, BP Jamsostek
juga memberikan manfaat lain berupa beasiswa untuk 2 orang anak PMI dari jenjang pendidikan dasar
hingga perguruan tinggi dengan total maksimal Rp74,4 juta. Kemudian untuk PMI yang mengalami
kecelakaan kerja dan mengakibatkan cacat total tetap, BP Jamsostek memberikan manfaat sebesar
Rp100 juta, sebelumnya konsorsium hanya memberikan manfaat Rp50 juta. Sedangkan untuk cacat
fungsi dan anatomi, basis perhitunggannya juga lebih besar yaitu Rp142 Juta. Kepala Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa jumlah klaim yang dibayarkan
BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada periode Juli 2017
hingga April 2022 sebesar Rp27,3 miliar dari 766 klaim.
68
Title BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan Cair Bareng Gaji 13 PNS? Simak
Tanggapan Menaker dan Cek Alur Pencairannya
Author _noname
Media Ayo Bandung Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793754337/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-
bareng-gaji-13-pns-simak-tanggapan-menaker-dan-cek-alur-pencairannya
Summary Apakah BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan cair bersamaan dengan pembayaran gaji 13 PNS
dan pensiunan?. Simak tanggapan Menaker dan silakan cek alur penerimaan BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan yang cair dalam waktu dekat ini. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 BPJS
Ketenagakerjaan akan disalurkan kepada pekerja atau buruh yang memiliki gaji kurang dari
Rp3,5 juta untuk tahun 2022. : Siap-siap! Berikut Pernyataan Menaker Ida Fauziyah soal
Kepastian Pencairannya.
Apakah BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan cair bersamaan dengan pembayaran gaji 13 PNS dan
pensiunan?Simak tanggapan Menaker dan silakan cek alur penerimaan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan
yang cair dalam waktu dekat ini.Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 BPJS Ketenagakerjaan akan disalurkan
kepada pekerja atau buruh yang memiliki gaji kurang dari Rp3,5 juta untuk tahun 2022.: Siap-siap! BSU
2022 Rp1 Juta Cair Lewat Rekening Bank Ini, Cek Nama Penerima di Link Ini, Anda Termasuk?Dalam
perencanaan dan regulasinya dana ini akan dibayarkan dan disalurkan kepada 8,8 juta orang yang
memiliki pendapatan atau gaji dengan angka di atas.Lalu berapa besaran dana yang akan mereka
dapat?Program pemberian dana bantuan subsidi upah bagi pekerja ini merupakan salah satu program
pemerintah atas perhatiannya bagi tenaga kerja atau buruh, dan sekaligus ini merupakan salah satu
program nasional dari Kemnaker.: Dapat Angin Segar! BSU 2022 Cair Hari Ini? Berikut Pernyataan
Menaker Ida Fauziyah soal Kepastian PencairannyaSebelumnya, program ini sudah dilaksanakan sejak
tahun 2020, 2021, dan dilanjutkan hingga tahun 2022.
69
Title BSU 2022 Cair Minggu Ini? Berikut Pernyataan Resmi dari
Kemnaker
Author _noname
Media Ayo Bandung Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793754789/bsu-2022-cair-minggu-ini-berikut-
pernyataan-resmi-dari-kemnaker
Summary Kapan BSU 2022 cair, minggu ini? COM-- Pertanyaan kapan BSU 2022 cair masih sering
muncul, karena yang tadinya dijadwalkan April sampai saat ini belum juga cair. Sampai awal
Juni para pekerja masih mempertanyakan kapan BSU 2022 cair, salah satunya lewat
Instagram Kemnaker. : BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan Cair Bareng Gaji 13 PNS? Berikut
pernyataan resmi dari Kemnaker tentang pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan.
Kapan BSU 2022 cair, minggu ini? Berikut pernyataan resmi dari Kemnaker tentang pencairan BSU BPJS
KetenagakerjaanLENGKONG, AYOBANDUNG. COM -- Pertanyaan kapan BSU 2022 cair masih sering
muncul, karena yang tadinya dijadwalkan April sampai saat ini belum juga cair.Sampai awal Juni para
pekerja masih mempertanyakan kapan BSU 2022 cair, salah satunya lewat Instagram Kemnaker.: BSU
2022 BPJS Ketenagakerjaan Cair Bareng Gaji 13 PNS? Simak Tanggapan Menaker dan Cek Alur
Pencairannya"Jalan 2 bulan belum ada kabar lagi, bagaimanakah kelanjutan BSU?," Tulis akun Instagram
atas nama z
70
Title Sudah Terima BSU 2022 Juni?, Ini Cara agar BLT Rp1 Juta Cepat
Cair
Author _noname
Media Ayo Bandung Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793754994/sudah-terima-bsu-2022-juni-ini-cara-
agar-blt-rp1-juta-cepat-cair
Summary Memasuki Minggu terakhir di bulan Juni, apakah Anda suah menerima BSU 2022 atau BSU
Ketenagakerjaan?. Penantian kabar BSU 2022 atau BLT Subsidi gaji Rp1 juta cair, belum usai.
Jika belum, perlu diketahui, ada beberapa penyebab mengapa BSU 2022 atau subsidi gaji
Rp1 juta belum juga cair dan masuk ke rekening. : BSU 2022 Cair Minggu Ini? Meski telah
memenuhi syarat, namun mungkin saja ada yang luput, sehingga dana BSU 2022 atau BSU
BPJS Ketenagakerjaan belum diterima.
Penantian kabar BSU 2022 atau BLT Subsidi gaji Rp1 juta cair, belum usai.Memasuki Minggu terakhir di
bulan Juni, apakah Anda suah menerima BSU 2022 atau BSU Ketenagakerjaan?Jika belum, perlu
diketahui, ada beberapa penyebab mengapa BSU 2022 atau subsidi gaji Rp1 juta belum juga cair dan
masuk ke rekening.: BSU 2022 Cair Minggu Ini? Berikut Pernyataan Resmi dari KemnakerMeski telah
memenuhi syarat, namun mungkin saja ada yang luput, sehingga dana BSU 2022 atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan belum diterima.Bisa jadi, 'duplikasi data' penyebabnya. Proses pencairan BSU akan
ditolak bila calon penerima masih terdaftar sebagai penerima bansos lain, seperti Kartu prakerja, PKH
atau BPUM.Duplikasi penerimaan Bansos ini sering menjadi faktor penyebab BSU tidak cair.Bila dirasa
calon penerima BSU tidak terdaftar sebagai penerima Bansos lain dari pemerintah, maka bisa ikuti
langkah ini agar BSU Rp1 juta cair:Berikut ini langkah agar BSU Rp1 juta cair:
71
Title BSU 2022 Jadi Cair atau Tidak? Simak Penjelasan Kemnaker Soal
Nasib Penyaluran BLT Karyawan Rp1 Juta
Author _noname
Media Pikiran Rakyat Depok Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094850181/bsu-2022-jadi-cair-atau-tidak-
simak-penjelasan-kemnaker-soal-nasib-penyaluran-blt-karyawan-rp1-juta
Summary Lewat program BSU 2022, Kemnaker menyalurkan BLT Karyawan Rp1 juta dengan sasaran
penerima karyawan yang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta dan aktif sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Simak penjelasan Kemnaker soal nasib penyaluran BLT Karyawan Rp1 juta.
BSU 2022 jadi cair atau tidak? Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 masih terus
ditunggu oleh para pekerja atau karyawan di Tanah Air.
BSU 2022 jadi cair atau tidak? Simak penjelasan Kemnaker soal nasib penyaluran BLT Karyawan Rp1
juta.Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 masih terus ditunggu oleh para pekerja atau
karyawan di Tanah Air.Sudah hampir tiga bulan sejak diumumkan, BSU 2022 hingga kini belum dapat
disalurkan kepada karyawan.Sebelumnya, Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan bakal
menyalurkan kembali BSU di tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp8,8 triliun.Lewat program BSU 2022,
Kemnaker menyalurkan BLT Karyawan Rp1 juta dengan sasaran penerima karyawan yang memiliki gaji
dibawah Rp3,5 juta dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Pernah ditargetkan cair April 2022
sebelum lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, sampai sekarang BLT karyawan Rp1 juta justru belum
disalurkan.Kemnaker pun pernah menjelaskan alasan BSU 2022 belum bisa tersalurkan. Menurut
Kemnaker, hal itu lantaran saat ini pihaknya masih menyiapkan regulasi teknis terkait pelaksanaan BSU
2022.
72
Title BSU 2022 Siap Cair, Simak Info Kemnaker agar BLT Subsidi Gaji
Rp1 Juta Langsung Masuk Rekening
Author _noname
Media Pikiran Rakyat Depok Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094850582/bsu-2022-siap-cair-simak-info-
kemnaker-agar-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-langsung-masuk-rekening
Summary BSU 2022 siap dicairkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), simak informasi berikut
agar BLT subsidi gaji Rp1 juta masuk ke rekening Anda. Sebelumnya Kemnaker sudah
mengumumkan bahwa BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta akan disalurkan bagi pekerja
sebelum hari raya lebaran. Akan tetapi, hingga kini BSU 2022 belum juga masuk ke rekening
pekerja penerima BLT subsidi gaji. Adapun alasan Kemnaker karena pihaknya sedang
menyusun regulasi penyaluran BSU 2022.
BSU 2022 siap dicairkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), simak informasi berikut agar BLT
subsidi gaji Rp1 juta masuk ke rekening Anda.Sebelumnya Kemnaker sudah mengumumkan bahwa BSU
2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta akan disalurkan bagi pekerja sebelum hari raya lebaran.Akan tetapi,
hingga kini BSU 2022 belum juga masuk ke rekening pekerja penerima BLT subsidi gaji.Adapun alasan
Kemnaker karena pihaknya sedang menyusun regulasi penyaluran BSU 2022.Sejauh ini, Kemnkaer hanya
memastikan bahwa kategori pekerja yang dapat menerima BSU 2022 adalah mereka yang memiliki gaji
di bawah Rp3,5 juta dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Selain itu, sebanyak 14 juta lebih
pekerja ditargetkan menerima BSU 2022 Rp1 juta.Para pekerja atau buruh yang ingin dana BSU 2022
masuk rekening bisa menunggu mekanisme terbaru penyaluran BLT subsidi gaji ini.
73
Title Besaran UMK Bogor 2022, Cek Perbandingannya dengan Upah
Minimum se
Author Septina Widya
Media Tribun News Bogor Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://bogor.tribunnews.com/2022/06/27/besaran-umk-bogor-2022-cek-
perbandingannya-dengan-upah-minimum-se-jawa-barat-di-sini
Summary Ilustrasi- Besaran UMK Bogor 2022 termasuk tinggi dibanding upah minimum se-Jawa Barat.
TRIBUNNEWSBOGOR.COM- Besaran UMK Bogor 2022 tertuang dalam Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor: 561/ Kep. 732-Kesra/ 2021. Dibandingkan dengan upah minimum se-
Jawa Barat lainnya, UMK Bogor 2022 masih cukup tinggi di posisi atas. Kendati demikian,
UMK Bogor 2022 masih kalah dibanding besaran UMK Kota Bekasi 2022.
Ilustrasi - Besaran UMK Bogor 2022 termasuk tinggi dibanding upah minimum se-Jawa
BaratTRIBUNNEWSBOGOR.COM - Besaran UMK Bogor 2022 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa
Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021.Dibandingkan dengan upah minimum se-Jawa Barat lainnya,
UMK Bogor 2022 masih cukup tinggi di posisi atas.Kendati demikian, UMK Bogor 2022 masih kalah
dibanding besaran UMK Kota Bekasi 2022.Sebagai gambaran pendapatan bulanan Anda, wajib mengecek
berapa upah minimum di daerah perusahaab tempat bekerja berada.Bersumber dari Instagram
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker), berikut ini besaran UMK Bogor 2022 dan daerah di Jawa
Barat lainnya.Daftar UMK ini penting bagi perusahaan karena dipakai sebagai acuan untuk menetapkan
minimal gaji karyawan sesuai dengan wilayah dimana perusahaan berada.Berikut ini daftar UMK di 27
kota dan kabupaten di Jawa Barat:Kota Bekasi Rp 4.816.921,17 Kabupaten Karawang Rp 4.798.312,00
Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90 Kota Depok Rp 4.377.231,93 Kota Bogor Rp 4.330.249,57 Kabupaten
Bogor Rp 4.217.206,00 Kabupaten Purwakarta Rp 4.173.568,61 Kota Bandung Rp 3.774.860,78 Kota
Cimahi Rp 3.272.668,50 Kabupaten Bandung Barat Rp 3.248.283,28 Kabupaten Sumedang Rp
3.241.929,67 Kabupaten Bandung Rp 3.241.929,67 Kabupaten Sukabumi Rp 3.125.444,72 Kabupaten
Sumedang Rp 3.064.218,08 Kabupaten Cianjur Rp 2.699.814,40 Kota Sukabumi Rp 2.562.434,01
Kabupaten Indramayu Rp 2.391.567,15 Kota Tasikmalaya Rp 2.363.389,67 Kabupaten Tasikmalaya Rp
2.326.772,46 Kota Cirebon Rp 2.304.943,51 21 Kabupaten Cirebon Rp 2.279.982,77 Kabupaten
Majalengka Rp 2.027.619,04 Kabupaten Garut Rp 1.975.220,92 24 Kabupaten Kuningan Rp 1.908.102,17
74
Kabupaten Ciamis Rp 1.897.867,14 Kabupaten Pangandaran Rp 1.884.364,08 27 Kota Banjar Rp
1.852.099,52UMK ini berlaku pada 1 Januari 2022 dan hanya untuk pekerja dengan masa kerja kurang
dari satu tahun.Sedangkan untuk pekerja di atas 1 tahun, pengusaha wajib membayar di atas UMK.Sanksi
bagi perusahaan yang membayar gaji di bawah UMKMeski standar besaran gaji pekerja sudah ditetapkan
pemerintah, tak dapat dipungkiri seringkali ditemukan adanya perusahaan yang secara sepihak
menawarkan upah yang rendah (di bawah upah minimum) kepada pekerja.Tidak jarang pula pekerja
menyetujui, bahkan secara bersama menyepakati besaran upah sebagai syarat agar dapat diterima
bekerja.Dilansir dari kompas.com, pada prinsipnya pengusaha dilarang membayar upah kepada
pekerja/karyawan lebih rendah dari upah minimum.Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 23 ayat (3)
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai Peraturan Pelaksana dari
Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Pengaturan pengupahan di bawah upah minimum
yang dilakukan baik berdasarkan kebijakan salah satu pihak maupun berdasarkan kesepakatan bersama
antara pengusaha dengan pekerja bertentangan dengan ketentuan hukum.Follow usOleh karena itu,
penetapan kesepakatan upah antara pengusaha dengan pekerja tidak boleh mengatur lebih rendah dari
upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.Pengaturan penetapan batas upah minimum dimaksud
bertujuan untuk melindungi kepentingan dan terpenuhi hak-hak pekerja secara layak dan
berimbang.Sebagai konsekuensi, perusahaan yang membayar upah di bawah besaran upah minimum
dapat dikenakan sanksi hukum.Hal tersebut secara tegas dapat dilihat dalam Pasal 88 ayat (3) dan Pasal
88A ayat (3) UU Cipta Kerja, lebih lanjut ditegaskan Kembali dalam Pasal 185 UU Cipta Kerja.Sanksi hukum
yang diatur bersifat alternatif, yaitu berupa hukuman penjara dan/atau hukuman denda dengan saksi
penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit sebesar Rp
100.000.000,- dan paling banyak Rp 400.000.000.
75
Title Loker PT Philips Industries Batam Sedang Membutuhkan Pekerja
Lulusan S1, Cek Posisi yang Dibutuhkan
Author _noname
Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124849666/loker-pt-philips-industries-batam-
sedang-membutuhkan-pekerja-lulusan-s1-cek-posisi-yang-dibutuhkan
Summary PT Philips Industries Batam membuka kesempatan lowongan pekerjaan (loker) terbaru pada
bulan Juni 2022. Adapun lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan PT Philips Industries
Batam yaitu sebagai Process Engineer. Akun kemnaker menyebutkan lowongan tersebut
untuk ditempatkan di Nongsa, Batam Kepulauan Riau. Berikut deskripsi pekerjaan sebagai
Process Engineer di antaranya:.
PT Philips Industries Batam membuka kesempatan lowongan pekerjaan (loker) terbaru pada bulan Juni
2022.Akun kemnaker menyebutkan lowongan tersebut untuk ditempatkan di Nongsa, Batam Kepulauan
Riau.Adapun lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan PT Philips Industries Batam yaitu sebagai
Process Engineer.Berikut deskripsi pekerjaan sebagai Process Engineer di antaranya:Deskripsi
pekerjaan1. Mengidentifikasi dan melaksanakan perbaikan dalam proses manufaktur dan peralatan.2.
Bertanggungjawab atas kinerja proses, alat dan peralatan setelah serah terima proyek selesai
(catching).3. Mempekerjakan peralatan, praktik dan prosedur yang mempromosikan lingkungan kerja
yang sehat, aman dan terlindungi.Lowongan kerja. Tangkapan layar Instagram @kemnakerAdapun
kualifikasi pelamar yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:1. Laki-laki/perempuan, usia maksimal 33
tahun.2. Pendidikan minimal S1 Mekanika/Elektrikal/Kimia.3. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di
bidang yang sama.4. Memahami dan menerapkan Kaizedn improvement dan TPM.5. Dapat memecahkan
masalah menggunakan pendekatan meotologi Six Sigma (DMAIC).6. Akrab dengan alat manufaktur
seperti SMED, 8D, FMEA, GR&R, Cpk, SPC, DOE, Uji Hipotesis dan alat lain untuk analisis teknik.Informasi
lowongan lebih lanjut Anda bisa mengunjungi link website karirhub.kemnaker.go.idPerekrutan ini tidak
dipungut biaya atau gratis, semoga bermanfaat.
76
Title Hadapi Megatren, Kemnaker Siapkan 9 Lompatan Strategis Author _noname
Media Seputar Cibubur Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784850840/hadapi-megatren-
kemnaker-siapkan-9-lompatan-strategis
Summary Menaker mengatakan, dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini megatren,
Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya berupa Transformasi Program Perluasan
Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda. "9 lompatan Kemnaker ini kebijakan
strategis untuk mengubah dan mentransformasikan dunia ketenagakerjaan Indonesia agar
siap menghadapi semua perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi megatren," ujarnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah
menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan megatren
yang akan berlangsung terus hingga 2045. Tantangan megatren tersebut seperti kemajuan
teknologi, perubahan iklim, dan persaingan sumber daya alam.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan
langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan megatren yang akan berlangsung
terus hingga 2045. Tantangan megatren tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan
persaingan sumber daya alam."Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor
ketenagakerjaan yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," kata
Menaker saat menjadi pembicara pada acara "Talent Talks Saturday Night Gathering", di Semarang, Jawa
Tengah, Sabtu (25 juni 2022).Menaker mengatakan, dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini
megatren, Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya berupa Transformasi Program Perluasan
Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda."9 lompatan Kemnaker ini kebijakan strategis untuk
mengubah dan mentransformasikan dunia ketenagakerjaan Indonesia agar siap menghadapi semua
perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi megatren," ujarnya.Ia menjelaskan, transformasi
program perluasan kesempatan kerja dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan program secara efektif
dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.Melalui langkah ini,
katanya, Kemnaker ingin menjadikan program perluasan kesempatan kerja yang sudah dilaksanakan
menjadi lebih efektif dan efisien untuk menekan pengangguran serta membuka lapangan kerja
berkualitas terutama bagi generasi muda. Salah satu perwujudan progamnya adalah peningkatan dan
pengembangan kapasitas UMKM melalui talenta muda yang merupakan prioritas untuk menyambut
peluang masa depan."Melalui program ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru
yang dimotori oleh talenta muda untuk berkontribusi pada perekonomian di era paska pandemi covid-
19," ucapnya.Adapun pengembangan talenta muda disiapkan untuk mengembangkan sumber daya
generasi milenial dan Z untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif. Salah satu yang pertama
dilakukan dalam program tersebut adalah melakukan pemetaan future jobs di Indonesia."Ini penting
sebagai bagian dari talent scouting atau pencarian bakat talenta muda, agar ada kesesuaian antara
lapangan kerja masa depan yang dibutuhkan dengan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh talenta muda
Indonesia," katanya.
77
Title BATAL CAIR : BSU Bantuan Subsidi Upah Masih Belum Ada
Kepastian
Author _noname
Media Radar Timika Online Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://radartimikaonline.com/2022/06/27/batal-cair-bsu-bantuan-subsidi-upah-masih-
belum-ada-kepastian
Summary BATAL CAIR : BSU Bantuan Subsidi Upah Masih Belum Ada Kepastian. RadarTimikaOnline-
BATAL CAIR : BSU Bantuan Subsidi Upah Masih Belum Ada Kepastian. Banyak orang,
terutama pekerja yang ingin mendengan keputusan tentang BSU Bantuan Subsidi Upah.
Pages: 1 2 3 bantuan subsidi upah (bsu) tahun 2022 bantuan subsidi upah 2022 berapa
bantuan bsu bsu bantuan subsidi upah bsu bantuan subsidi upah 2022 bsu bantuan subsidi
upah 2022 kapan cair bsu bantuan subsidi upah guru honorer 2022 bsu bantuan subsidi upah
kapan cair bsu bpjs kapan cair bsu bpjs ketenagakerjaan.
BATAL CAIR : BSU Bantuan Subsidi Upah Masih Belum Ada KepastianRadarTimikaOnline - BATAL CAIR :
BSU Bantuan Subsidi Upah Masih Belum Ada Kepastian. banyak orang, terutama pekerja yang ingin
mendengan keputusan tentang BSU Bantuan Subsidi Upah.Read Also: Cara Sadap WA Jarak Jauh 2022
Tanpa Scan Tanpa Aplikasi Aplikasi Nonton Liga Champion Terpopuler Cara Download Drama Korea di Hp
dan Laptop Mudah, Gratis! Ide Bisnis Rumahan, Modal Kecil Untung Besar 2022 Download Small Business
APK, Mudah dan Gratis 18 Aplikasi CCTV Android Terbaik dan Tercanggih 100% GratisKarena BSU 2022
cari masih belum diketahui kepastian tanggalnya hingga saat ini.Sehingga sebagian orang menyimpulkan
bahwa BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dibatalkan.Seperti diketahui, harapan bantuan subsidi upah
kembali cair, karena informasi dari Kementerian Tenaga Kerja dengan tujuan mendukung pembangunan
ekonomi.Related News Vereador Mauro Zacher Porto Alegre, Morre, Aos 46 Anos Resultado Quina De
So Joo Loterias, Mega-Sena e outras loterias de sbado Mais De 20 Jovens Mortos Na frica Do Sul Viral Link
Real Teste Saude Mental Tiktok Online 2022 Sangat Mecekam: 4 Korban Luka Berat Akibat Kecelakaan
Tol cipularang km 92 Media Asing Soroti Misi Damai Jokowi Bertemu Putin-Zelensky NextPages: 1 2 3
bantuan subsidi upah (bsu) tahun 2022 bantuan subsidi upah 2022 berapa bantuan bsu bsu bantuan
subsidi upah bsu bantuan subsidi upah 2022 bsu bantuan subsidi upah 2022 kapan cair bsu bantuan
subsidi upah guru honorer 2022 bsu bantuan subsidi upah kapan cair bsu bpjs kapan cair bsu bpjs
78
ketenagakerjaan. go id bantuan subsidi upah cara daftar bantuan subsidi upah (bsu) cek bsu 2022 cek
bsu ketenagakerjaan lembar konfirmasi penerima bantuan subsidi upah bsu pada madrasah login bsu
2022 nominasi penerima bantuan subsidi upah (bsu) syarat penerima bantuan subsidi
upahRadarTimikaOnline - Vereador Mauro Zacher Porto Alegre, Morre, Aos 46 Anos. O vereador de
Porto.Resultado Quina De So Joo Loterias, Mega-Sena e outras loterias de sbado RadarTimikaOnline -
Resultado.RadarTimikaOnline - Mais De 20 Jovens Mortos Na frica Do Sul. Vinte e duas
pessoas.RadarTimikaOnline - Viral Link Real Teste Saude Mental Tiktok 2022. Ol pess pessoal, vamos
voltar ao.RadarTimikaOnline - Sangat Mecekam: 4 Korban Luka Berat akibat Kecelakaan Tol cipularang
km 92. Kecelakaan Back-to-back.RadarTimikaOnline - Media Asing Soroti Misi Damai Jokowi Bertemu
Putin-Zelensky. Media asing melaporkan langkah Presiden."Untuk mendukung pemulihan ekonomi
nasional, pemerintah (melalui Kementerian Tenaga Kerja) akan kembali menyalurkan bantuan subsidi
gaji atau upah (BSU) untuk Pekerja atau buruh pada 2022," tulis Kementerian Tenaga Kerja di laman
Instagram resmi Kementerian Tenaga Kerja.Dan bukan sekedar wacana, Kementerian Ketenagakerjaan
telah mengalokasikan dana sebesar Rp8, 8 triliun untuk BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.Read Also:
Media Asing Soroti Misi Damai Jokowi Bertemu Putin-Zelensky Hasil Match Tim Nasional Sepak Bola U-
23 Iran vs. Di Istana Bogor Jokowi Temui Frank-Walter, Presiden Jokowi. Aplikasi Nonton Liga Champion
Terpopuler Cara Sadap WA Jarak Jauh 2022 Tanpa Scan Tanpa Aplikasi Download Small Business APK,
Mudah dan GratisBantuan subsidi upah akan diberikan kepada pekerja sebesar Rp500. 000 untuk dua
tahap yang diberikan sekaligus dalam 1 bulan.Tidak hanya pada tahun 2022, BSU BPJS Ketenagakerjaan
telah berhasil diberikan dua tahun sebelum tahun 2020 dan 2021.Pada tahun 2020 Kementerian Tenaga
Kerja berhasil menyalurkan bantuan kepada 12.248.195 tenaga kerja sebesar Rp600. 000 selama 4 bulan
yang diberikan dalam dua tahap.Related News Vereador Mauro Zacher Porto Alegre, Morre, Aos 46 Anos
Resultado Quina De So Joo Loterias, Mega-Sena e outras loterias de sbado Mais De 20 Jovens Mortos Na
frica Do Sul Viral Link Real Teste Saude Mental Tiktok Online 2022 Sangat Mecekam: 4 Korban Luka Berat
Akibat Kecelakaan Tol cipularang km 92 Media Asing Soroti Misi Damai Jokowi Bertemu Putin-Zelensky
Previous NextPages: 1 2 3 bantuan subsidi upah (bsu) tahun 2022 bantuan subsidi upah 2022 berapa
bantuan bsu bsu bantuan subsidi upah bsu bantuan subsidi upah 2022 bsu bantuan subsidi upah 2022
kapan cair bsu bantuan subsidi upah guru honorer 2022 bsu bantuan subsidi upah kapan cair bsu bpjs
kapan cair bsu bpjs ketenagakerjaan. go id bantuan subsidi upah cara daftar bantuan subsidi upah (bsu)
cek bsu 2022 cek bsu ketenagakerjaan lembar konfirmasi penerima bantuan subsidi upah bsu pada
madrasah login bsu 2022 nominasi penerima bantuan subsidi upah (bsu) syarat penerima bantuan subsidi
upahRadarTimikaOnline - Vereador Mauro Zacher Porto Alegre, Morre, Aos 46 Anos. O vereador de
Porto.Resultado Quina De So Joo Loterias, Mega-Sena e outras loterias de sbado RadarTimikaOnline -
Resultado.RadarTimikaOnline - Mais De 20 Jovens Mortos Na frica Do Sul. Vinte e duas
pessoas.RadarTimikaOnline - Viral Link Real Teste Saude Mental Tiktok 2022. Ol pess pessoal, vamos
voltar ao.RadarTimikaOnline - Sangat Mecekam: 4 Korban Luka Berat akibat Kecelakaan Tol cipularang
km 92. Kecelakaan Back-to-back.RadarTimikaOnline - Media Asing Soroti Misi Damai Jokowi Bertemu
Putin-Zelensky. Media asing melaporkan langkah Presiden.Sementara itu, pada tahun 2021 Kementerian
Tenaga Kerja memberikan bantuan kepada 7.399.139 tenaga kerja sebesar Rp500. 000 untuk dua tahap
yang dikeluarkan sekaligus dalam 1 bulan.Bisakah BSU 2022 dibatalkan? Karena beberapa minggu setelah
diumumkan dana tidak juga pergi cair.Read Also: Download Small Business APK, Mudah dan Gratis Tips
Cara Agar Lolos Prakerja Gelombang 33 di prakerja.go.id. 19 Aplikasi Edit Foto PC dan Laptop Terbaik
Gratis &. Apakah Benar Game Mobile Legends Akan Dihapus Oleh Moonton?. Ide Bisnis Rumahan, Modal
Kecil Untung Besar 2022 Apa itu Whatsapp?Laporan yang menyebutkan BSU 2022 dibatalkan itu tidak
berdasar karena tidak ada keterangan resmi dari Kementerian Tenaga Kerja.Jadi kapan BSU 2022 cair?
Saat ini, Kementerian Tenaga Kerja sedang menyiapkan beberapa peraturan untuk pengiriman bantuan
79
subsidi upah pada tahun 2022, sehingga pekerja dapat diterima dengan cepat dan tepat sasaran.Artinya,
jika peraturan BPJS Ketenagakerjaan BSU 2022 telah selesai, bukan tidak mungkin bantuan subsidi upah
akan cair dalam waktu dekat atau bahkan hari ini atau besok.Related News Vereador Mauro Zacher Porto
Alegre, Morre, Aos 46 Anos Resultado Quina De So Joo Loterias, Mega-Sena e outras loterias de sbado
Mais De 20 Jovens Mortos Na frica Do Sul Viral Link Real Teste Saude Mental Tiktok Online 2022 Sangat
Mecekam: 4 Korban Luka Berat Akibat Kecelakaan Tol cipularang km 92 Media Asing Soroti Misi Damai
Jokowi Bertemu Putin-Zelensky PreviousPages: 1 2 3 bantuan subsidi upah (bsu) tahun 2022 bantuan
subsidi upah 2022 berapa bantuan bsu bsu bantuan subsidi upah bsu bantuan subsidi upah 2022 bsu
bantuan subsidi upah 2022 kapan cair bsu bantuan subsidi upah guru honorer 2022 bsu bantuan subsidi
upah kapan cair bsu bpjs kapan cair bsu bpjs ketenagakerjaan. go id bantuan subsidi upah cara daftar
bantuan subsidi upah (bsu) cek bsu 2022 cek bsu ketenagakerjaan lembar konfirmasi penerima bantuan
subsidi upah bsu pada madrasah login bsu 2022 nominasi penerima bantuan subsidi upah (bsu) syarat
penerima bantuan subsidi upahRadarTimikaOnline - Vereador Mauro Zacher Porto Alegre, Morre, Aos 46
Anos. O vereador de Porto.Resultado Quina De So Joo Loterias, Mega-Sena e outras loterias de sbado
RadarTimikaOnline - Resultado.RadarTimikaOnline - Mais De 20 Jovens Mortos Na frica Do Sul. Vinte e
duas pessoas.RadarTimikaOnline - Viral Link Real Teste Saude Mental Tiktok 2022. Ol pess pessoal, vamos
voltar ao.RadarTimikaOnline - Sangat Mecekam: 4 Korban Luka Berat akibat Kecelakaan Tol cipularang
km 92. Kecelakaan Back-to-back.RadarTimikaOnline - Media Asing Soroti Misi Damai Jokowi Bertemu
Putin-Zelensky. Media asing melaporkan langkah Presiden.
80
Title Info Lowongan Kerja PT Philips Industries Batam Formasi
Process Engineer
Author _noname
Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064848596/info-lowongan-kerja-pt-
philips-industries-batam-formasiprocess-engineer
Summary PT Philips Industries Batam adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor dan
impor produk elektronik. Saat ini PT Philips Industries Batam sedang membuka lowongan
kerja (loker). Formasi yang sedang dibutuhkan oleh PT Philips Industries Batam pada
lowongan kerja ini adalah Process Engineer. Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari
akun Instagram @kemnaker, berikut kualifikasi dan deskripsi lowongan kerja posisi Process
Engineer di PT Philips Industries Batam:.
PT Philips Industries Batam adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor produk
elektronik.Saat ini PT Philips Industries Batam sedang membuka lowongan kerja (loker).Formasi yang
sedang dibutuhkan oleh PT Philips Industries Batam pada lowongan kerja ini adalah Process
Engineer.Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker, berikut kualifikasi
dan deskripsi lowongan kerja posisi Process Engineer di PT Philips Industries Batam:KUALIFIKASI:1. Laki-
laki/Perempuan, usia maksimal 33 tahun2. Pendidikan minimal S1 Mekanikal/Elektrikal/Kimia3. Memiliki
pengalaman minimal 3 tahun dibidang yang sama4. Memahami dan menerapkan Kaizen improvement
dan TPM5. Dapat memecahan masalah menggunakan pendekatan metodologi Six Sigma (DMAIC)6.
Akrab dengan alat manufaktur seperti SMED, 8D, FMEA, GR&R, Cpk,SPC, DOE, Uji Hipotesis, dan alat lain
untuk analisis teknisDESKRIPSI PEKERJAAN:1. Mengidentifikasi dan melaksanakan perbaikan dalam
proses manufaktur dan peralatan.2. Bertanggung jawab atas kinerja proses, alat dan peralatan setelah
serah terima proyek selesai (catching)3. Mempekerjakan peralatan, praktik, dan prosedur yang
mempromosikan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan terlindungiLokasi PT Philips Industries Batam
terletak di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.Kirimkan lamaran Anda melalui website
karirhub.kemnaker.go.idAyo, segera daftarkan diri.
81
Title Hadapi Tantangan Megatren, Ini 9 Langkah yang Telah Dipersiapkan
Menaker
Author Penulis
Media Warta Ekonomi Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://wartaekonomi.co.id/read424742/hadapi-tantangan-megatren-ini-9-langkah-yang-
telah-dipersiapkan-menaker
Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam
menghadapi tantangan-tantangan megatren yang akan berlangsung terus hingga 2045.
"Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan yang
mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," ujar Menaker Ida saat
menjadi pembicara pada acara Talent Talks Saturday Night Gathering di Semarang, Jawa
Tengah pada Sabtu 25 Juni kemarin, mengutip dari siaran resmi Kemnaker, Minggu
(26/6/2022).. Menaker mengatakan, dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini
megatren, Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya berupa Transformasi Program
Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda. "Melalui program ini kita
bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru yang dimotori oleh talenta muda
untuk berkontribusi pada perekonomian di era paska pandemi covid-19," kata Menaker Ida.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan
megatren yang akan berlangsung terus hingga 2045. Tantangan megatren tersebut seperti kemajuan
teknologi, perubahan iklim, dan persaingan sumber daya alam. "Megatren merupakan tantangan bagi
perekonomian dan sektor ketenagakerjaan yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di
berbagai bidang," ujar Menaker Ida saat menjadi pembicara pada acara Talent Talks Saturday Night
Gathering di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 25 Juni kemarin, mengutip dari siaran resmi Kemnaker,
Minggu (26/6/2022). Menaker mengatakan, dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini megatren,
Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya berupa Transformasi Program Perluasan Kesempatan
Kerja dan Pengembangan Talenta Muda. "9 lompatan Kemnaker ini kebijakan strategis untuk mengubah
dan mentransformasikan dunia ketenagakerjaan Indonesia agar siap menghadapi semua perubahan,
82
termasuk di dalamnya menghadapi megatren," ujarnya. Ia menjelaskan, transformasi program perluasan
kesempatan kerja dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan program secara efektif dan
berkesinambungan agar mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Melalui langkah ini, Kemnaker
ingin menjadikan program perluasan kesempatan kerja yang sudah dilaksanakan menjadi lebih efektif
dan efisien untuk menekan pengangguran serta membuka lapangan kerja berkualitas terutama bagi
generasi muda. Salah satu perwujudan progamnya adalah peningkatan dan pengembangan kapasitas
UMKM melalui talenta muda yang merupakan prioritas untuk menyambut peluang masa depan. "Melalui
program ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru yang dimotori oleh talenta muda
untuk berkontribusi pada perekonomian di era paska pandemi covid-19," kata Menaker Ida. Adapun
pengembangan talenta muda disiapkan untuk mengembangkan sumber daya generasi milenial dan Z
untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif. Salah satu yang pertama dilakukan dalam
program tersebut adalah melakukan pemetaan future jobs di Indonesia. "Ini penting sebagai bagian dari
talent scouting atau pencarian bakat talenta muda, agar ada kesesuaian antara lapangan kerja masa
depan yang dibutuhkan dengan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh talenta muda Indonesia,"
tutupnya.
83
Title Fairid Komitmen Lakukan Pengembangan
Tenaga Kerja
Author Kaltengonline.Com Author Arafat
Media Kaltengonline.com Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://kaltengonline.com/2022/06/27/fairid-komitmen-lakukan-pengembangan-tenaga-
kerja
Summary Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menerima kunjungan Wakil Menteri
Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Aula Rujab Wali Kota Palangka Raya, Jumat malam
(24/6). Fairid menyampaikan, Pemerintah Kota Palangka Raya memiliki komitmen dalam
melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja, melalui Balai Latihan Kerja (BLK)
Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. Besar harapan Fairid, melalui program pelatihan
yang pihaknya lakukan secara rutin dan kontinyu di UPT BLK Kota Palangka Raya. Dimana
sejauh ini UPT BLK Kota Palangka Raya secara konsisten melakukan kegiatan pelatihan
keterampilan kerja setiap tahunnya, bahkan saat ini pelatihan kerja di BLK pun sedang
berlangsung.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menerima kunjungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah
Noor di Aula Rujab Wali Kota Palangka Raya, Jumat malam (24/6). Fairid menyampaikan, Pemerintah
Kota Palangka Raya memiliki komitmen dalam melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja,
melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. Dimana sejauh ini UPT BLK Kota
Palangka Raya secara konsisten melakukan kegiatan pelatihan keterampilan kerja setiap tahunnya,
bahkan saat ini pelatihan kerja di BLK pun sedang berlangsung."BLK ini kita optimalkan selain masyarakat
Kota Palangka Raya mendapatkan keterampilan untuk modal bekerja juga, keterampilan tersebut juga
bisa digunakan untuk berwirausaha," ungkapnya kemarin. Besar harapan Fairid, melalui program
pelatihan yang pihaknya lakukan secara rutin dan kontinyu di UPT BLK Kota Palangka Raya. Bisa menjadi
sarana peningkatan keterampilan masyarakat. Sehingga pada akhirnya bisa membantu mengurangi
angka pengangguran di Kota Cantik, mengingat keterampilan yang ada bisa digunakan untuk bekerja dan
berwirausaha menjadi pelaku UMKM."Terima kasih atas kunjungan bapak Wakil Menteri
Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, semoga program - program yang dijalankan oleh UPT BLK sudah sesuai
dengan program dari Kementerian Ketenagakerjaan RI," ucapnya.
84
Title Hadapai Megatren, Kemnaker Siapkan 9 Langkah Strategis
- poskota.co.id
Author Widya Lestari
Ningsih
Media Poskota Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://poskota.co.id/2022/06/27/hadapai-megatren-kemnaker-siapkan-9-langkah-strategis
Summary Menaker mengatakan, dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini megatren,
Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya berupa Transformasi Program Perluasan
Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda. "9 lompatan Kemnaker ini kebijakan
strategis untuk mengubah dan mentransformasikan dunia ketenagakerjaan Indonesia agar
siap menghadapi semua perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi megatren,"
ucapnya. "Melalui program ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru
yang dimotori oleh talenta muda untuk berkontribusi pada perekonomian di era paska
pandemi covid-19," ucapnya. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan langkah-langkah
strategis dalam menghadapi tantangan megatren yang akan berlangsung hingga 2045.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan
telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan megatren yang akan
berlangsung hingga 2045.Tantangan megatren tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim,
dan persaingan sumber daya alam."Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor
ketenagakerjaan yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," kata
Menaker Ida.Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara pada acara Talent Talks Saturday Night
Gathering di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (25/6/2022).Menaker mengatakan, dalam menghadapi
tantangan-tantangan terkini megatren, Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya berupa
Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda."9 lompatan
Kemnaker ini kebijakan strategis untuk mengubah dan mentransformasikan dunia ketenagakerjaan
Indonesia agar siap menghadapi semua perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi megatren,"
ucapnya.Ia menjelaskan, transformasi program perluasan kesempatan kerja dilakukan guna
meningkatkan pelaksanaan program secara efektif dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan
penyerapan tenaga kerja. Melalui langkah ini, Kemnaker ingin menjadikan program perluasan
kesempatan kerja yang sudah dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien untuk menekan
pengangguran serta membuka lapangan kerja berkualitas terutama bagi generasi muda.Salah satu
perwujudan progamnya adalah peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM melalui talenta muda
yang merupakan prioritas untuk menyambut peluang masa depan. "Melalui program ini kita bisa
menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru yang dimotori oleh talenta muda untuk berkontribusi
pada perekonomian di era paska pandemi covid-19," ucapnya.
85
Title Asosiasi ini Sebut Cuti 6 Bulan untuk Kelahiran Bisa
Kehilangan Pendapatan
Author Nurdin Syam
Media Obligasi.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://obligasi.id/external/281604
Summary Hal ini diungkapkan Ahmad menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan
Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta,
Kamis 30 Juni mendatang. Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5,
Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA bersinggungan dengan UU No. 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU itu. "Masih ada kerancuan, seperti
Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai pendamping berhak dapatkan
cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN). Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin, yakni
pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan
ketenagakerjaan merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
JAKARTA - Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) memberi
analisa, dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan
pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas
kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di
Medan, Senin 27 Juni dikutip dari Antara.Hal ini diungkapkan Ahmad menanggapi Rancangan Undang-
Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat
paripurna di Jakarta, Kamis 30 Juni mendatang.Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti
Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan,
dan masih ada kerancuan dalam RUU itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan
maksimal bagi suami sebagai pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang
merupakan mantan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius
Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan
pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa
membantu, maka tidak bisa terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama
86
yang disepakati pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini
memberi masukan tiga poin, yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan
pengaturan ketenagakerjaan merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi
Kemnaker, sehingga aturan teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi
ketenagakerjaan tidak meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan
semasa bernama BP Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU
KIA, dan hal besarnya adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban
pemerintah pusat atau daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr
Agusmidah mengungkapkan bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang
bersinggungan UU Ketenagakerjaan, khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan
sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan
usulan menambah jangka waktu cuti melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang
kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas, pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja perempuan," terang Agusmidah yang merupakan
dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
87
Title Hadapi Tantangan Megatren, Ini 9 Langkah yang Telah
Dipersiapkan Menaker
Author Redaksi Polhukam
Media Polhukam.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://polhukam.id/2022/06/27/hadapi-tantangan-megatren-ini-9-langkah-yang-telah-
dipersiapkan-menaker
Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam
menghadapi tantangan-tantangan megatren yang akan berlangsung terus hingga 2045.
"Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan yang
mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," ujar Menaker Ida saat
menjadi pembicara pada acara Talent Talks Saturday Night Gathering di Semarang, Jawa
Tengah pada Sabtu 25 Juni kemarin, mengutip dari siaran resmi Kemnaker, Minggu
(26/6/2022). Tantangan megatren tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim,
dan persaingan sumber daya alam.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan
megatren yang akan berlangsung terus hingga 2045. Tantangan megatren tersebut seperti kemajuan
teknologi, perubahan iklim, dan persaingan sumber daya alam. "Megatren merupakan tantangan bagi
perekonomian dan sektor ketenagakerjaan yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di
berbagai bidang," ujar Menaker Ida saat menjadi pembicara pada acara Talent Talks Saturday Night
Gathering di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 25 Juni kemarin, mengutip dari siaran resmi Kemnaker,
Minggu (26/6/2022).
88
Title Hadapi Tantangan Megatren, Ini 9 Langkah yang Telah
Dipersiapkan Menaker
Author Penulis
Media Obligasi.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://obligasi.id/external/280381
Summary Warta Ekonomi, Jakarta-. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan
bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan langkah-langkah
strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan megatren yang akan berlangsung terus
hingga 2045. "Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor
ketenagakerjaan yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang,"
ujar Menaker Ida saat menjadi pembicara pada acara Talent Talks Saturday Night Gathering
di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 25 Juni kemarin, mengutip dari siaran resmi
Kemnaker, Minggu (26/6/2022). Menaker mengatakan, dalam menghadapi tantangan-
tantangan terkini megatren, Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya berupa
Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda.
"Melalui program ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru yang
dimotori oleh talenta muda untuk berkontribusi pada perekonomian di era paska pandemi
covid-19," kata Menaker Ida.
Warta Ekonomi, Jakarta -Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam
menghadapi tantangan-tantangan megatren yang akan berlangsung terus hingga 2045. Tantangan
megatren tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan persaingan sumber daya
alam."Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan yang
mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," ujar Menaker Ida saat menjadi
pembicara pada acara Talent Talks Saturday Night Gathering di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 25
Juni kemarin, mengutip dari siaran resmi Kemnaker, Minggu (26/6/2022).Menaker mengatakan, dalam
menghadapi tantangan-tantangan terkini megatren, Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya
berupa Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda."9
lompatan Kemnaker ini kebijakan strategis untuk mengubah dan mentransformasikan dunia
89
ketenagakerjaan Indonesia agar siap menghadapi semua perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi
megatren," ujarnya.Ia menjelaskan, transformasi program perluasan kesempatan kerja dilakukan guna
meningkatkan pelaksanaan program secara efektif dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan
penyerapan tenaga kerja.Melalui langkah ini, Kemnaker ingin menjadikan program perluasan
kesempatan kerja yang sudah dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien untuk menekan
pengangguran serta membuka lapangan kerja berkualitas terutama bagi generasi muda. Salah satu
perwujudan progamnya adalah peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM melalui talenta muda
yang merupakan prioritas untuk menyambut peluang masa depan."Melalui program ini kita bisa
menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru yang dimotori oleh talenta muda untuk berkontribusi
pada perekonomian di era paska pandemi covid-19," kata Menaker Ida.Adapun pengembangan talenta
muda disiapkan untuk mengembangkan sumber daya generasi milenial dan Z untuk menjadi talenta
muda yang unggul dan kompetitif. Salah satu yang pertama dilakukan dalam program tersebut adalah
melakukan pemetaan future jobs di Indonesia."Ini penting sebagai bagian dari talent scouting atau
pencarian bakat talenta muda, agar ada kesesuaian antara lapangan kerja masa depan yang dibutuhkan
dengan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh talenta muda Indonesia," tutupnya.
90
Title BP2MI Kembali Berangkatkan 375 Pekerja Migran Indonesia
ke Korea Selatan
Author Syaiful Rachman
Media Tribun News Jakarta Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/06/27/bp2mi-kembali-berangkatkan-375-pekerja-
migran-indonesia-ke-korea-selatan
Summary Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, mengatakan, total ada 375 pekerja migran Indonesia (PMI)
yang diberangkatkan hari ini, Senin (27/6/2022). Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) kembali memberangkatkan ratusan pekerja migran melalui skema
Government to Government (G to G) ke Korea Selatan. "Jagalah kepercayaan tersebut,
jadilah kebanggaan keluarga dan kebanggan Indonesia," tegasnya lagi. PMI adalah duta
bangsa, maka kalian milikilah nilai-nilai Pancasila dalam bekerja di luar negeri, berpartisipasi
mengenalkan pariwisata sebagai duta pariwisata Indonesia," ujar Christina kepada PMI yang
akan berangkat ke Korea Selatan Christina juga mengingatkan para PMI agar tidak lupa
melapor di portal PMI.
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali memberangkatkan ratusan pekerja
migran melalui skema Government to Government (G to G) ke Korea Selatan. Kepala BP2MI, Benny
Rhamdani, mengatakan, total ada 375 pekerja migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan hari ini, Senin
(27/6/2022).Acara pelepasan pun berlangsung meriah di Gedung Graha Insan Cita, Sukmajaya, Kota
Depok, dan dihadiri juga oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Noor serta Anggota Komisi I DPR
RI Christina Aryani. Benny mengatakan, dari 375 PMI yang berangkat hari ini, 265 di antaranya bekerja di
sektor manufaktur dan 110 sisanya bekerja di sektor perikanan. "Sejak 9 Desember 2021 Korea
dinyatakan dibuka, sudah 3.239 PMI tercatat hingga hari ini melalui program G to G Korea sudah kami
tempatkan," ujar Benny di lokasi pada wartawan.Benny juga mengatakan, setiap PMI yang berangkat
juga dibekali surat credential yang akan diserahkan kepada atasannya di negara mereka bekerja."Selama
ini hanya duta besar yang menerima surat credential. Sekarang setiap PMI punya surat tersebut sebagai
surat kepercayaan negara. Ini makin menegaskan bahwa PMI skema G to G bukan seperti barang tiruan
atau KW. PMI itu orang penting, terdidik, duta bangsa, dan bekerja bagi negara," bebernya. "Jagalah
kepercayaan tersebut, jadilah kebanggaan keluarga dan kebanggan Indonesia," tegasnya lagi. Di lokasi
91
yang sama, Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, mengapresiasi keberhasilan PMI yang
memberangkatkan ribuan PMI ini ke Korea Selatan melalui program G to G."Pemerintah memiliki
prioritas untuk memberikan pelindungan optimal kepada PMI dengan memangkas masalah di awal
perekrutan. PMI adalah duta bangsa, maka kalian milikilah nilai-nilai Pancasila dalam bekerja di luar
negeri, berpartisipasi mengenalkan pariwisata sebagai duta pariwisata Indonesia," ujar Christina kepada
PMI yang akan berangkat ke Korea Selatan Christina juga mengingatkan para PMI agar tidak lupa melapor
di portal PMI. "Hal ini penting agar negara mendapatkan data PMI yang akurat untuk memberikan
perlindungan di luar negeri," ucapnya. Terakhir, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Noor,
mengatakan bahwa pihaknya siap bekerjasama dengan BP2MI untuk membantu kesejahteraan PMI baik
ketika di dalam atau pun di luar negeri. "Semoga ke depan, semua PMI yang berangkat bekerja ke luar
negeri adalah yang handal dan dapat menghasilkan devisa bagi Indonesia," jelasnya. Afriansah Noor yang
baru dilantik beberapa waktu lalu mengatakan, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan padanya agar
tidak ada lagi kasus PMI yang terlantar."Setelah dilantik, saya dipanggil Bapak Presiden. Beliau
menyampaikan keinginannya agar PMI tidak lagi terlantar di bandara, tidak mau lagi mendengar mereka
jadi obyek pemerasan," ujar Afriansah. "Kini BP2MI dan Kementerian BUMN telah membangun lounge
bagi PMI. Saya katakan PMI adalah orang penting, derajatnya sama dengan pejabat publik," pungkasnya.
92
Title HWI 2 Dibuka, Disnaker Harapkan Pengangguran di Pati
Berkurang Jauh
Author _noname
Media Mitra Post Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://mitrapost.com/2022/06/27/hwi-2-dibuka-disnaker-harapkan-pengangguran-di-pati-
berkurang-jauh
Summary Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten, Bambang Agus Yunianto
berharap pengangguran di Kabupaten Pati akan turun drastis, dengan dibutuhkannya sekitar
15.000 karyawan. Hal tersebut berkenaan dengan dibukanya PT. Hwaseung Indonenia (HWI)
di Jalan Raya Batangan-Rembang, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, pada akhir tahun ini.
Harapan saya akan semakin berkurang jumlah pengangguran khususnya di Kabupaten Pati,
dan saya juga kemarin sampaikan kepada HRD nya supaya yang terpenting fokus untuk
masyarakat sekitar Desa itu dulu dan kemudian Pati, " ucap Bambang Agus Yunianto saat
ditemui di kantornya, Senin (27/6/2022). Kemudian ia juga mengatakan bahwa untuk
perekrutan karyawan PT.HWI akan melibatkan pihak Disnaker Pati.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten , Bambang Agus Yunianto berharap
pengangguran di Kabupaten Pati akan turun drastis, dengan dibutuhkannya sekitar 15.000 karyawan.Hal
tersebut berkenaan dengan dibukanya PT. Hwaseung Indonenia (HWI) di Jalan Raya Batangan-Rembang,
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, pada akhir tahun ini.Hal itu diucapkannya setelah bertemu dengan
Human Resourse Development (HRD) PT.HWI 2 beberapa waktu lalu, dengan pembahasan agenda
perekrutan karyawan untuk perusahaan sepatu berskala internasional itu." Pasti. Harapan saya akan
semakin berkurang jumlah pengangguran khususnya di Kabupaten Pati, dan saya juga kemarin sampaikan
kepada HRD nya supaya yang terpenting fokus untuk masyarakat sekitar Desa itu dulu dan kemudian Pati,
" ucap Bambang Agus Yunianto saat ditemui di kantornya, Senin (27/6/2022).Kemudian ia juga
mengatakan bahwa untuk perekrutan karyawan PT.HWI akan melibatkan pihak Disnaker Pati. Dengan
menggunakan sistem pelamaran secara online melalui aplikasi Karirhub, yang secara resmi dikeluarkan
oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker).Dengan dibutuhkannya karyawan sebanyak itu. Bambang
mengatakan jika nantinya PT.HWI 2 juga akan didatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA), karena mengingat
pabrik sepatu tersebut bersekala Internasional." Kemarin data yang saya dapatkan TKA yang bekerja
93
disana sekitar 10 orang, tapi sekarang tinggal 5 orang pekerja atau berapa gitu, " ungkapnya.Ia juga
menjelaskan, bagaimana terkait TKA yang dipekerjakan di PT. HWI 2. Karena perusahaan tersebut
investornya berasal dari Korea, pasti ada salah satu jabatan yang tidak dapat dipegang oleh orang lain,
dalam artian dipegang oleh masyarakat pada umumnya." Ya pastinya ada salah satu jabatan di
perusahaan tersebut yang tidak bisa dipegang oleh yang lain (sembarang orang), makanya dipekerjakan
TKA, " jelas pria yang lebih akrab dipanggil Agus itu.Sebagai informasi, menurut Agus, keberadaan TKA ini
akan memberikan sumbangsih yang cukup besar, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati
dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang terbaru.
94
Title Info Loker Juni 2022 Riau: Philips Industries Cari Process Engineer
Minimal Lulusan S1, Ini Cara Daftarnya!
Author _noname
Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124850475/info-loker-juni-2022-riau-philips-
industries-cari-process-engineer-minimal-lulusan-s1-ini-cara-daftarnya
Summary Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker pada Senin, 27 Juni 2022,
berikut kualifikasi dan deskripsi pekerjaan Process Engineer yang dibuka PT Philips Industries
Batam. Terdapat satu loker yang dibuka PT Philips Industries Batam pada Juni 2022 yang bisa
dilamar oleh warga Batam, Kepulauan Riau. Adapun satu loker yang dibuka PT Philips
Industries Batam untuk posisi Process Engineer. Satu loker yang dibuka PT Philips Industries
Batam untuk posisi Process Engineer untuk penempatan Nongsa, Batam, Kepulaun Riau.
Warga Batam, Kepulauan Riau yang sedang mencari kerja pada bulan Juni 2022 bisa simak artikel
ini.Dalam artikel ini akan dibagikan sebuah kabar gembira bagi warga Batam, Kepulauan Riau yang sedang
mencari kerja pada Juni 2022.Terdapat satu loker yang dibuka PT Philips Industries Batam pada Juni 2022
yang bisa dilamar oleh warga Batam, Kepulauan Riau.Adapun satu loker yang dibuka PT Philips Industries
Batam untuk posisi Process Engineer.Satu loker yang dibuka PT Philips Industries Batam untuk posisi
Process Engineer untuk penempatan Nongsa, Batam, Kepulaun Riau.Tertarik? Ketahui lebih dulu
kualifikasi pekerjaan Process Engineer yang dibuka PT Philips Industries Batam.Dikutip Pikiranrakyat-
Bekasi.com dari Instagram @kemnaker pada Senin, 27 Juni 2022, berikut kualifikasi dan deskripsi
pekerjaan Process Engineer yang dibuka PT Philips Industries Batam.Kualifikasi Pekerjaan Process
Engineer PT Philips Industries Batam- Laki-laki atau perempuan, usia maksimal 33 tahun- Pendidikan
minimal S1 Mekanikal, Elektrikal atau Kimia- Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang sama-
Memahami dan menerapkan Kaizen improvement dan TPM- Dapat memecahkan masalah menggunakan
pendekatan metodologi Six Sigma (DMAIC)- Akrab dengan alat manufaktur seperti SMED, 8D, FMEA,
GR&R, Cpk, SPC, DOE, Uji Hipotesis, dan alat lain untuk analisis teknisDeskripsi Pekerjaan Process
Engineer PT Philips Industries Batam- Mengindentifikasi dan melaksanakan perbaikan dalam proses
manufaktur dan peralatan- Bertanggung jawab atas kinerja proses, alat dan peralatan setelah serah
terima proyek selesai (catching)- Mempekerjakan peralatan, praktik dan prosedur yang mempromosikan
lingkungan kerja yang sehat, aman dan terlindungiBagi yang tertarik dengan loker Process Engineer yang
dibuka PT Philips Industries Batam bisa mengirimkan berkas lamaran serta CV melalui situs
berikutKarirhub.kemnaker.go.idSegera siapkan diri dan segera kirim surat lamaran untuk Process
Engineer yang dibuka PT Philips Industries Batam.Jangan lupa lampirkan curriculum vitae (CV) dan
resume terbaik Anda untuk loker Process Engineer yang dibuka PT Philips Industries Batam.Simak dan
update terus informasi mengenai loker Juni 2022 di sejumlah wilayah Indonesia melalui portal berita
Pikiranrakyat-Bekasi.com.
95
Title Kemnaker Harap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerjasama
Penempatan dan Perlindungan PMI
Author Helmi Supriyatno
Media Harianbhirawa.co.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-harap-dubes-ri-untuk-korsel-kawal-kerjasama-
penempatan-dan-perlindungan-pmi
Summary Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta
visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat
membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan
terhadap ABK kita dengan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia
di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu dengan.
Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama
mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,
ketika Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul waktu
setempat. Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan
pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses
pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang
harus diselesaikan dengan pihak Korea. "Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta
jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk
mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono. Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat
96
dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,
perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia
hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan. "Untuk
itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk
membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini
cukup besar," ucapnya. Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan
Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa
E-10 untuk penempatan ABK. Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,
penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea
Selatan. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi
MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal. (ira.hel).
97
Title Marten Taha Minta Dukungan Kemennaker Terkait Pemenuhan
Instruktur LLK Kota Gorontalo
Author _noname
Media Gopos.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://gopos.id/marten-taha-minta-dukungan-kemennaker-terkait-pemenuhan-instruktur-
llk-kota-gorontalo
Summary Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, meminta dukungan Kementerian Tenaga Kerja
(Kemennaker) dalam pemenuhan tenaga instruktur (pelatih, red) di Loka Latihan Kerja dan
Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Kota Gorontalo.
Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, meminta dukungan Kementerian Tenaga Kerja (Kemennaker) dalam
pemenuhan tenaga instruktur (pelatih, red) di Loka Latihan Kerja dan Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM)
Kota Gorontalo. Hal tersebut bertujuan agar kualitas pendidikan dan pelatihan di LLK-UKM Kota
Gorontalo semakin meningkat dalam rangka menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja
yang kompetitif dan unggul.Permintaan pemenuhan instruktur ini disampaikan Wali Kota Gorontalo,
Marten Taha, saat membuka pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dengan kejuruan pengelolaan
administrasi perkantoran, tata rias kecantikan, serta cabinet marking (meubel) di LLK-UKM Kota
Gorontalo, Senin (27/6/2022).Menurut Marten Taha, saat ini ketersediaan tenaga instruktur di LLK-UKM
di Kota Gorontalo sangat terbatas. Sementara di sisi lain, ketersediaan instruktur yang memadai sangat
mempengaruhi keberlangsungan dan kualitas pelatihan di LLK-UKM Kota Gorontalo."Saya berharap
melalui Kementerian Tenaga Kerja kiranya dapat mendukung pemenuhan instruktur di LLK-UKM Kota
Gorontalo. Sebab SDM instruktur yang ada saat ini di LLK-UKM Kota Gorontalo sangat terbatas," ungkap
Marten Taha.Sejalan dengan ketersediaan instruktur, lanjut Wali Kota Gorontalo dua periode tersebut,
dukungan peralatan pelatihan juga turut dibutuhkan. Mengingat ada beberapa peralatan pelatihan yang
perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman."Contohnya untuk perbengkelan otomotif. Dummy
(contoh) yang ada masih menggunakan mesin model lama. Sementara sekarang mesin-mesin sekarang,
teknologinya sudah injeksi. Tetapi alhamdulillah para instruktur yang ada mampu menyesuaikan dalam
pelaksanaan pelatihan," ungkap Marten Taha.Kepala LLK-UKM Kota Gorontalo, Wati Abas, menjelaskan
saat ini tenaga instruktur yang ada di LLK-UKM Kota Gorontalo berjumlah 6 orang. Dari jumlah tersebut
dalam waktu dekat, akan ada tiga orang yang memasuki masa purna tugas."Jadi kita sangat-sangat
kekurangan. Untuk menutupi itu ada beberapa yang kami rekrut dari tenaga-tenaga terampil, termasuk
mereka yang pernah mengikuti pelatihan di sini," kata Wati Abas.Menurut Wati Abas, dalam pelaksanaan
pelatihan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Para pencari kerja yang dilatih
setelah diberikan pendidikan dan pelatihan maka diberikan bantuan modal usaha untuk
mengembangkan kompetensi yang dimiliki."Jadi ada kesinambungan. Mereka berlatih di LLK, lalu
kemudian dibantu untuk berusaha melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Harapannya melalui langkah
ini dapat mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
98
Title Kemnaker Perbanyak Kesempatan Program Pemagangan ke
Jepang
Author Zul Fasli
Media Liputan.co.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://liputan.co.id/2022/06/kemnaker-perbanyak-kesempatan-program-pemagangan-ke-
jepang
Summary Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi
kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN ( Asosiasi
Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang.
Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan
kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN ( Asosiasi Penyelenggara Pemagangan
Luar Negeri) di Tokyo, Jepang."Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker
untuk terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Budi Hartawan
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).Dijelaskan Budi, program pemagangan
merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus
diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi keilmuan maupun etos
kerja dan produktitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola pemagangan luar negeri
dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi industri
multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," kata Budi.Setelah selesai mengikuti
program magang dan kembali ke negara masing-masing, tenaga kerja magang ujar Budi, dapat
mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.Budi Hartawan mengungkapkan
sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah memberangkatkan peserta pemagangan ke
Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan
di Jepang," ungkapnya.Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan Kunker ke
Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang
berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan perlindungan bagi pekerja.Charles menambahkan
angkatan kerja produktif yang meningkat, harus disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam
memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini.
99
Title Kemnaker: Diperbanyak Kesempatan Program
Pemagangan ke Jepang
Author Helmi Supriyatno
Media Harianbhirawa.co.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-diperbanyak-kesempatan-program-
pemagangan-ke-jepang
Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah
peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan
menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan
dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo,
Jepang. " Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus
mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin
(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai
belajar dan berlatih.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta
program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi
kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar
Negeri) di Tokyo, Jepang. " Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk
terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen Binalavotas
Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022). Dijelaskan Budi
program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri
seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi
keilmuan maupun etos kerja dan produktivitasnya. "Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola
pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati
standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global, " kata
Budi. Menurut Budi Hartawan, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-
100
masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah
dipelajarinya. Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia
telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini
sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang, " ujarnya. Sementara Wakil Ketua Komisi
IX DPR Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan
perlindungan bagi pekerja. Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus
disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini.
"Dan Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, dapat dijadikan mitra
untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, " kata Politikus PDI Perjuangan tersebut. (ira.hel).
101
Title Menaker Ida Siapkan Langkah Strategis Hadapi Tantangan
Megatren
Author M. Isa
Media Radar Bangsa Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.radarbangsa.com/news/39456/menaker-ida-siapkan-langkah-strategis-
hadapi-tantangan-megatren
Summary "Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan yang
mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," kata Menteri
Keternagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Semarang, Sabtu 25 Juni 2022 lalu. Menurut
Menaker Ida Fauziyah, tantangan megatren tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan
iklim, dan persaingan sumber daya alam harus diantisipasi dengan baik salah satunya dengan
9 lompatan besar Kemnaker. Menaker Ida menyampaikan bahwa transformasi program
perluasan kesempatan kerja dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan program secara
efektif dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Senin,
27/06/2022 18:39 WIB.
Senin, 27/06/2022 18:39 WIBRADARBANGSA.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan megatren yang akan
berlangsung terus hingga 2045. "Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor
ketenagakerjaan yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," kata Menteri
Keternagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Semarang, Sabtu 25 Juni 2022 lalu. Menurut Menaker Ida
Fauziyah, tantangan megatren tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan persaingan
sumber daya alam harus diantisipasi dengan baik salah satunya dengan 9 lompatan besar Kemnaker. "9
lompatan Kemnaker ini kebijakan strategis untuk mengubah dan mentransformasikan dunia
ketenagakerjaan Indonesia agar siap menghadapi semua perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi
megatren," ucapnya. Menaker Ida menyampaikan bahwa transformasi program perluasan kesempatan
kerja dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan program secara efektif dan berkesinambungan agar
mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Melalui langkah ini, katanya, Kemnaker ingin
menjadikan program perluasan kesempatan kerja yang sudah dilaksanakan menjadi lebih efektif dan
efisien untuk menekan pengangguran serta membuka lapangan kerja berkualitas terutama bagi generasi
muda. "Melalui program ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru yang dimotori oleh
talenta muda untuk berkontribusi pada perekonomian di era paska pandemi covid-19," tandasnya.
102
Title Fasilitas hingga Aturan BPJS Dinilai Merugikan Pekerja
Migran
Author Nur Fauziah
Media Merdeka Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://www.merdeka.com/peristiwa/fasilitas-hingga-aturan-bpjs-dinilai-merugikan-
pekerja-migran.html
Summary Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny
Rhamdani mengatakan, hal itu terjadi karena memang selama pandemi tidak ada
penempatan PMI. Jumlah kepesertaan pekerja migran Indonesia (PMI) di Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan turun sekitar 30 ribu. Data BPJS
Ketenagakerjaan per Desember 2021 mencatat sekitar 235. 000 PMI menjadi peserta,
namun pada April 2022 jumlahnya menurun menjadi 205.295. Tapi kalau tadi saya
sampaikan di Juni awal sudah 59 ribu PMI yang berangkat, maka otomatis tercatat di BPJS,"
kata Benny saat melepas PMI ke Korea Selatan di Graha Insan Cita (GIC) Depok, Senin (27/6).
Jumlah kepesertaan pekerja migran Indonesia (PMI) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan turun sekitar 30 ribu. Data BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2021 mencatat sekitar
235. 000 PMI menjadi peserta, namun pada April 2022 jumlahnya menurun menjadi 205.295.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani
mengatakan, hal itu terjadi karena memang selama pandemi tidak ada penempatan PMI."Terkait
pandemi Covid-19 kan penempatan menurun, berdampak pada iuran wajib asuransi ikut menurun. Tapi
kalau tadi saya sampaikan di Juni awal sudah 59 ribu PMI yang berangkat, maka otomatis tercatat di
BPJS," kata Benny saat melepas PMI ke Korea Selatan di Graha Insan Cita (GIC) Depok, Senin (27/6).Di sisi
lain, Benny juga menyampaikan kritik terhadap layanan BPJS. Karena apa yang di-cover oleh asuransi
untuk PMI berbeda ketika era konsorsium. Saat konsorsium, kata dia ada 13 item. Namun ketika berganti
menjadi BPJS, hanya 10 item yang tercover dan nilainya berkurang. Yang lebih tidak masuk akal, kata
Benny, PMI yang sakit baru bisa dilayani klaim asuransinya kalau mereka berobat ke Indonesia."Hal yang
konyol misalnya kalau ada PMI yang sakit, itu mereka bisa diobati, dilayani klaimnya kalau mereka pulang
dulu ke Indonesia. Konyol enggak tuh," tegasnya.Dia menegaskan, saat konsorsium para PMI yang sakit
bisa diobati di luar negeri. Hal ini yang sekarang menjadi keluhan PMI pada pihaknya karena harus
kembali ke Tanah Air dulu untuk berobat. Padahal untuk kembali ke Tanah Air memerlukan biaya
perjalanan cukup tinggi. Dengan kondisi tersebut banyak PMI yang re-entry akhirnya tidak mau lagi
membayar asuransi."Nah penurunan itu bisa terjadi karena Covid yang berdampak pada penempatan.
Yang kedua karena ada coverage dari BPJS yang di luar ekspektasi PMI," ucapnya.Untuk itu pihaknya ingin
adanya renegosiasi terkait hal tersebut. DPR juga telah meminta Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI dan
BPJS untuk mengambil langkah terobosan dengan duduk bersama dan renegosiasi apa yang bisa dicover
oleh BPJS."Bahkan Undang-Undang memberi kesempatan jika hal-hal tertentu yang tidak tercover oleh
BPJS Tenaga Kerja, maka BPJS bisa menggandeng asurasi lain. Dan tentu kami tidak bisa menunjuk
asuransi apa. Saya hanya menyarankan kalau mau menggandeng asuransi maka prioritaskanlah asuransi
merah putih, asuransi milik negera," katanya.Di tempat yang sama, anggota Komisi I DPR Christina Aryani
menuturkan sudah mendengarkan apa yang menjadi keluhan PMI terkait asuransi. Menurutnya, saat ini
apa yang dicover BPJS tidak sesuai dengan tujuan awal konsepsi asuransi karena hanya diberikan ketika
103
terjadi ketika kecelakaan kerja. Padahal kata dia belum tentu PMI sakit karena kecelakaan kerja."Jadi
banyak sekali yang bayar premi tiap tahun tapi tidak bisa merasakan manfaatnya, dan ketika mau berobat
harus pulang ke sini (Indonesia), kan enggak mungkin. Kalau sudah pulang ke sini kan kontrak mereka
terhenti dan ini eksesnya ke mana-mana," katanya.Pihaknya mengusulkan agar konsep asuransi bagi PMI
harus bisa melindungi ketika mereka di negara tujuan. Artinya mereka bisa berobat menggunakan
asuransi saat di luar negeri."Mereka sakit mereka bisa berobat, kecuali (sakit) serius ya harus pulang,
kalau cuma sakit biasa ya harus bisa mengcover. Itu esensi yang kita konsepsikan diawal seperti itu Ketika
ada PMI sakit tidak harus pulang ke Indonesia karena itu akan ada konsekuensi ke kontrak kerja,"
pungkasnya.
104
Title Masuk SISKOTKLN Meninggal Overstay Author _noname
Media Berita Lima Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://beritalima.com/masuk-siskotkln-meninggal-overstay
Summary Gugurnya Resti Mahesati, Pahlawan Devisa asal Cianjur, Jawa Barat yang diterbangkan
secara prosedural dalam kondisi overstay pada 2021 lalu menjadi catatan hitam. Bagaimana
hal tersebut bisa terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab ?. Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur melalui Kepala Bidang Penempatan Tenaga
Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja (Kabid Pentaker PPKK), Yani
Yuliawati, Jum'at (22/4/2022) saat tim beritalima meminta konfirmasi menyatakan pihaknya
hanya membantu proses penempatan secara prosedural. Mantan Kepala Bidang Pemasaran
Pariwisata Disparpora itu juga berharap ada pihak yang ditugaskan melakukan pengecekan
PMI yang overstay.
Gugurnya Resti Mahesati, Pahlawan Devisa asal Cianjur, Jawa Barat yang diterbangkan secara prosedural
dalam kondisi overstay pada 2021 lalu menjadi catatan hitam. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi ? Siapa
yang harus bertanggung jawab ?Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten
Cianjur melalui Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan
Kerja (Kabid Pentaker PPKK), Yani Yuliawati, Jum'at (22/4/2022) saat tim beritalima meminta konfirmasi
menyatakan pihaknya hanya membantu proses penempatan secara prosedural.Mantan Kepala Bidang
Pemasaran Pariwisata Disparpora itu juga berharap ada pihak yang ditugaskan melakukan pengecekan
PMI yang overstay."Mengenai permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang over stay kewenangan
pengawasannya ada pada pihak lain ", ujarnya kala itu.Sementara berdasarkan keterangan dari petugas
rekrut Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memberangkatkan Resti Mahesati
ke Malaysia, upaya untuk pencairan BPJS terbentur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Nomor 18 tahun 2018
105
Title Kemenaker Siapkan Sembilan Langkah Strategis Hadapi
Megatrend
Author _noname
Media Investor Daily Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://investor.id/business/298087/kemenaker-siapkan-sembilan-langkah-strategis-
hadapi-megatrend
Summary - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyiapkan sembilan langkah strategis
dalam menghadapi tantangan megatrend yang akan berlangsung terus hingga 2045.
Tantangan megatrend tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan
persaingan sumber daya alam (SDA). "Megatrend merupakan tantangan bagi perekonomian
dan sektor ketenagakerjaan yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di
berbagai bidang," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi,
Senin (27/6). Dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini megatrend, Kemenaker
memiliki 9 lompatan yang diantaranya berupa Transformasi Program Perluasan Kesempatan
Kerja dan Pengembangan Talenta Muda.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyiapkan sembilan langkah strategis dalam
menghadapi tantangan megatrend yang akan berlangsung terus hingga 2045. Tantangan megatrend
tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan persaingan sumber daya alam
(SDA)."Megatrend merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan yang
mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam pernyataan resmi, Senin (27/6).Dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini
megatrend, Kemenaker memiliki 9 lompatan yang diantaranya berupa Transformasi Program Perluasan
Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda. "9 lompatan Kemenaker ini kebijakan strategis
untuk mengubah dan mentransformasikan dunia ketenagakerjaan Indonesia agar siap menghadapi
semua perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi megatrend," kata Ida.Ia menjelaskan,
transformasi program perluasan kesempatan kerja dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan program
secara efektif dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Melalui
langkah ini, Kemenaker ingin menjadikan program perluasan kesempatan kerja yang sudah dilaksanakan
menjadi lebih efektif dan efisien untuk menekan pengangguran serta membuka lapangan kerja
berkualitas terutama bagi generasi muda. Salah satu perwujudan programnya adalah peningkatan dan
pengembangan kapasitas UMKM melalui talenta muda yang merupakan prioritas untuk menyambut
peluang masa depan."Melalui program ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru
yang dimotori oleh talenta muda untuk berkontribusi pada perekonomian di era pasca pandemi Covid-
19," ungkap Ida.Adapun pengembangan talenta muda disiapkan untuk mengembangkan sumber daya
generasi milenial dan generasi Z untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif. Yang pertama
dilakukan dalam program tersebut adalah melakukan pemetaan future jobs di Indonesia. "Ini penting
sebagai bagian dari talent scouting atau pencarian bakat talenta muda, agar ada kesesuaian antara
lapangan kerja masa depan yang dibutuhkan dengan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh talenta muda
Indonesia," pungkas Ida.
106
Title Kemnaker akan Koordinasi dengan KBRI soal Kasus Adelina
Lisou
Author CNN Indonesia
Media Cnn Indonesia Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220627192107-92-814185/kemnaker-akan-
koordinasi-dengan-kbri-soal-kasus-adelina-lisou
Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan berkoordinasi dengan KBRI di Kuala Lumpur
terkait vonis bebas Ambika MA Shan, majikan Adelina Lisao tenaga kerja Indonesia (TKI) asal
NTT di Malaysia. "Saat ini kami tengah berkoordinasi dengan pihak KBRI Kuala Lumpur terkait
dengan keputusan pengadilan untuk kasus vonis bebas majikan Adelina Lasou. Kita tentunya
akan menempuh langkah-langkah selanjutnya untuk menuntut keadilan bagi mendiang
Adelina," kata Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Senin (27/6).
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan vonis bebas pembunuh Adelina
yang merupakan majikannya menjadi preseden buruk untuk upaya meraih keadilan bagi
korban.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan berkoordinasi dengan KBRI di Kuala Lumpur terkait vonis
bebas Ambika MA Shan, majikan Adelina Lisao tenaga kerja Indonesia (TKI) asal NTT di Malaysia."Saat ini
kami tengah berkoordinasi dengan pihak KBRI Kuala Lumpur terkait dengan keputusan pengadilan untuk
kasus vonis bebas majikan Adelina Lasou. Kita tentunya akan menempuh langkah-langkah selanjutnya
untuk menuntut keadilan bagi mendiang Adelina," kata Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi kepada
CNNIndonesia.com, Senin (27/6)."Akan kami telaah mana yang efekif untuk mencari keadilan,"
imbuhnya.Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan vonis bebas pembunuh Adelina
yang merupakan majikannya menjadi preseden buruk untuk upaya meraih keadilan bagi korban."Putusan
pengadilan menjadi alat impunitas bagi para pelaku kekerasan dan kejahatan terhadap pekerja migran
Indonesia," kata Wahyu.Ia mengatakan pemerintah Indonesia harus mengeluarkan nota diplomatik
untuk memprotes putusan tersebut."Dalam konteks implementasi MoU pekerja migran RI-Malaysia,
pemerintah RI hendaknya tidak buru-buru membuka penempatan ke Malaysia selama tidak ada jaminan
akses keadilan bagi korban kekerasan pekerja migran Indonesia," imbuhnya.Sebelumnya, Pemerintah
Indonesia bakal menempuh jalur perdata atas kematian TKI asal NTT Adelina Lisao di Malaysia.Direktur
Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nughara mengatakan pemerintah akan tetap
mengupayakan keadilan bagi mendiang Adelina Sau, melalui jalur hukum perdata untuk tuntutan ganti
rugi."Proses ini perlu persetujuan ahli waris karena yang menuntut adalah keluarga korban. KBRI akan
beri pendampingan dan dukungan penyediaan pengacara," kata Judha dalam keterangan tertulis.Adelina
dibunuh majikannya pada 2018 silam. Kasus itu sudah selesai di pengadilan pidana di mana sang majikan
divonis tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan.Hingga ditingkat Mahkamah Banding Malaysia, hakim
beranggapan Ambika MA Shan dianggap tak bersalah.Sidang Mahkamah Agung Malaysia (Mahkamah
Persekutuan Malaysia), Kamis (23/6) lalu juga menolak permohonan banding jaksa penuntut umum
untuk menggugurkan putusan Mahkamah Tinggi sehingga mengesahkan pembebasan majikan Adelina,
Ambika MA Shan.
107
Title Kemnaker Perbanyak Kesempatan Program Pemagangan ke
Jepang
Author Lpp Rri
Media Assets.rri.co.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://assets.rri.co.id/ekonomi/1513316/kemnaker-perbanyak-kesempatan-program-
pemagangan-ke-jepang
Summary KBRN, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya
meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas
Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara
Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. " Peluang magang di Jepang ini, menjadi
momentum baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong berbagai upaya peningkatan
kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar negeri
seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih.
KBRN, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah
peserta program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus
diimbangi kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.
Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan
kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan
Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. " Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker
untuk terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).
Dijelaskan Budi, program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan
ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus
menguasai sisi keilmuan maupun etos kerja dan produktitasnya. "Sesungguhnya pelatihan kerja dengan
pola pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati
standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global, " kata
Budi. Budi Hartawan setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-masing,
108
tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.
Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah
memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini sekitar
13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang, " ujarnya. Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR
Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan
karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan perlindungan bagi
pekerja. Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus disertai dengan keahlian
dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini. "Dan Jepang, sebagai
negara yang terkenal dengan etos kerja dan tehnologi terbaik, dapat dijadikan mitra untuk meningkatkan
kualitas SDM Indonesia, " kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.
109
Title Dirjen Suhartono Dorong Dubes Ajak Korea Percepat
Penyelesaian MoU EPS
Author _noname
Media Jurnas Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://www.jurnas.com/artikel/119589/Dirjen-Suhartono-Dorong-Dubes-Ajak-Korea-
Percepat-Penyelesaian-MoU-EPS
Summary Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu dengan Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan
Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat. Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah
memiliki dua dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan
MoU terkait pelindungan Anak Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU
Employment Permit System (EPS), perundingan pembaharuan MoU antara Indonesia dan
Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses pembahasannya menunjukkan
progres yang positif. "Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta
jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan
kita untuk mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.
Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama
mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,
pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan
pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses
pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang
110
harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta
jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk
mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat
dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,
perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia
hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk
itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk
membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini
cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan
Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa
E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,
penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea
Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi
MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.
111
Title Cuti melahirkan enam bulan pekerja berpotensi
kehilangan pendapatan
Author Muhammad Yusuf
Media Antara Kalteng Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/2964057/cuti-melahirkan-enam-bulan-
pekerja-berpotensi-kehilangan-pendapatan
Summary Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan
akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap
Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono
dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan
pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu menanggungnya. Dia mengutarakan
sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi
ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar
belakang kesehatan.
Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa
dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan
pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas
kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di
Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan
Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis
(30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA
bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU
itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai
pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi
kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan
negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa
112
terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,
yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan
merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan
teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak
meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP
Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya
adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau
daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan
bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,
khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti
enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti
melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,
pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja
perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara.Komentar
113
Title Cuti melahirkan enam bulan pekerja berpotensi
kehilangan pendapatan
Author Muhammad Said
Media Antara Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://www.antaranews.com/berita/2964057/cuti-melahirkan-enam-bulan-pekerja-
berpotensi-kehilangan-pendapatan
Summary cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu
menanggungnya. - Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia
(P3HKI) menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja
berpotensi kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama
enam bulan akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan
mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Dewan pakar P3HK, Prof
Aloysius Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan
bisa memberatkan pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu menanggungnya.
cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu
menanggungnya. Medan (ANTARA) - Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan
Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja
berpotensi kehilangan pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan
akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI,
Ahmad Ansyori di Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang
Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna
di Jakarta, Kamis (30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal
8 RUU KIA bersinggungan dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan
dalam RUU itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami
sebagai pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan
anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi
kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan
negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa
terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha
114
dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,
yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan
merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan
teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak
meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP
Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya
adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau
daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan
bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,
khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti
enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti
melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,
pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja
perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
115
Title Cuti melahirkan enam bulan pekerja berpotensi kehilangan
pendapatan
Author _noname
Media Antara Sulteng Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2964057/cuti-melahirkan-enam-bulan-
pekerja-berpotensi-kehilangan-pendapatan
Summary Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan
akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap
Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono
dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan
pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu menanggungnya. Dia mengutarakan
sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi
ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar
belakang kesehatan.
Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa
dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan
pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas
kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di
Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan
Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis
(30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA
bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU
itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai
pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi
kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan
negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa
116
terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,
yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan
merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan
teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak
meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP
Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya
adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau
daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan
bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,
khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti
enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti
melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,
pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja
perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
117
Title Cuti melahirkan enam bulan pekerja berpotensi kehilangan
pendapatan
Author Muhammad Said
Media Antara Riau Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2964057/cuti-melahirkan-enam-bulan-
pekerja-berpotensi-kehilangan-pendapatan
Summary Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan
akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap
Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono
dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan
pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu menanggungnya. Dia mengutarakan
sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi
ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar
belakang kesehatan.
Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa
dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan
pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas
kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di
Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan
Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis
(30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA
bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU
itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai
pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi
kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan
negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa
118
terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,
yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan
merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan
teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak
meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP
Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya
adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau
daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan
bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,
khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti
enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti
melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,
pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja
perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
119
Title Cuti melahirkan enam bulan pekerja berpotensi
kehilangan pendapatan
Author Editor Ning Suparningsih
-
Media Newsexplorer.net Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://newsexplorer.net/cuti-melahirkan-enam-bulan-pekerja-berpotensi-kehilangan-
pendapatan-s2228157.html
Summary Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan
akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap
Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono
dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan
pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu menanggungnya. Dia mengutarakan
sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi
ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar
belakang kesehatan.
Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa
dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan
pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas
kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di
Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan
Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis
(30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA
bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU
itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai
pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi
kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan
negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa
120
terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,
yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan
merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan
teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak
meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP
Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya
adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau
daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan
bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,
khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti
enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti
melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,
pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja
perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
minta kajian mendalam kebijakan cuti melahirkan 6 bulan sambut baik wacana cuti melahirkan enam
bulan Perempuan sambut baik wacana cuti melahirkan enam bulan
121
Title Cuti melahirkan enam bulan pekerja berpotensi kehilangan
pendapatan
Author _noname
Media Antara Papua Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2964057/cuti-melahirkan-enam-bulan-
pekerja-berpotensi-kehilangan-pendapatan
Summary Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan
akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap
Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono
dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan
pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu menanggungnya. Dia mengutarakan
sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi
ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar
belakang kesehatan.
Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa
dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan
pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas
kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di
Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan
Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis
(30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA
bersinggungan dengan UU No. tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU
itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai
pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi
kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan
negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa
122
terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,
yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan
merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan
teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak
meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP
Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya
adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau
daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan
bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,
khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti
enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti
melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,
pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja
perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
123
Title Kemnaker Harap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja Sama
Penempatan dan Pelindungan PMI
Author Maulina
Lestari
Media Pewartasatu.com Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://pewartasatu.com/kemnaker-harap-dubes-ri-untuk-korsel-kawal-kerja-sama-
penempatan-dan-pelindungan-pmi
Summary Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta
visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat
membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan
terhadap ABK kita dengan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia
di Korea Selatan.
Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama
mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,
pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat. Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan
pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses
pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang
harus diselesaikan dengan pihak Korea. "Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta
jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk
mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono. Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat
dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,
perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia
hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan. "Untuk
itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk
membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini
cukup besar," ucapnya. Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan
Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa
E-10 untuk penempatan ABK. Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,
penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea
Selatan. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi
MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.
124
Title BSU 2022 Tidak Cair pada Karyawan Ini, Cek Nama Anda sebagai
Penerima BLT Subsidi Gaji
Author _noname
Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-064853805/bsu-2022-tidak-cair-pada-
karyawan-ini-cek-nama-anda-sebagai-penerima-blt-subsidi-gaji
Summary Kabar terbaru dari Kemnaker perihal BSU 2022 mengenai BLT Subsidi Gaji masih sama saja.
Namun, ada hal yang perlu diketahui lebih lanjut perihal karyawan yang tidak akan menerima
BLT Subsidi Gaji dari BSU 2022. Selain kabar pencairan BLT Subsidi Gaji dari BSU 2022 yang
disalurkan Pemerintah melalui Kemnaker. Karyawan pun masih menunggu kabar terbaru
terkait hal yang berkaitan dengan BLT Subsidi Gaji dari BSU 2022 ini.
Kabar terbaru dari Kemnaker perihal BSU 2022 mengenai BLT Subsidi Gaji masih sama saja.Namun, ada
hal yang perlu diketahui lebih lanjut perihal karyawan yang tidak akan menerima BLT Subsidi Gaji dari
BSU 2022.Selain kabar pencairan BLT Subsidi Gaji dari BSU 2022 yang disalurkan Pemerintah melalui
Kemnaker.Karyawan pun masih menunggu kabar terbaru terkait hal yang berkaitan dengan BLT Subsidi
Gaji dari BSU 2022 ini.Informasi terakhir yang disampaikan oleh pihak Kemnaker mengenai BSU 2022
adalah kendala yang dialami.Kemnaker mengatakan bahwa proses regulasi secara teknis untuk
melaksanakan pencairan BSU 2022 mengalami hal yang cukup rumit.Alhasil, proses pencairan BSU 2022
mengalami keterlambatan yang cukup lama.Perlu diketahui bahwa pencairan BLT Subsidi Gaji dari BSU
2022 tidak akan diberikan kepada karyawan yang memiliki beberapa kriteria seperti di bawah ini.Dikutip
PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Kemnaker, berikut inilah penjelasannya:- Karyawan WNA- Tidak
Mengikuti BPJS Ketenagakerjaan- Gaji melebihi Rp3, 5 juta- Tidak memiliki nomor rekening aktif-
Karyawan di luar wilayah PPKM level 3 dan level 4Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui nama Anda
tertera sebagai penerima BSU 2022 atau tidak, silahkan salah satu link di bawah ini:KLIK DI SINIatauKLIK
DI SINIItulah beberapa informasi jadwal pencairan dan cek nama penerima BLT Subsidi Gaji dari BSU
2022.
125
Title KBRI-Seoul Diminta Mengawal Kerja Sama Perlindungan PMI Author Lpp Rri
Media Assets.rri.co.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://assets.rri.co.id/ekonomi/1513220/kbri-seoul-diminta-mengawal-kerja-sama-
perlindungan-pmi
Summary KBRN, Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap perwakilan Indonesia di
Korea Selatan (KBRI Seoul) dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia
(PMI) di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu dengan
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada
kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di
Seoul waktu setempat. Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan
telah memiliki dua dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS
dan MoU terkait pelindungan Anak Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU
Employment Permit System (EPS), perundingan pembaharuan MoU antara Indonesia dan
Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses pembahasannya menunjukkan
progres yang positif.
KBRN, Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap perwakilan Indonesia di Korea
Selatan (KBRI Seoul) dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea
Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan. Hal
tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri
Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul waktu setempat. Suhartono membeberkan, Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja,
yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU
Employment Permit System (EPS), perundingan pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah
berlangsung sejak tahun 2015, dan proses pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun
126
demikian, masih ada beberapa pasal yang harus diselesaikan dengan pihak Korea. "Oleh sebab itu, kami
mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat
segera duduk bersama dengan kita untuk mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartonodalam
siaran pers Kemnaker yang diterima RRI.co.id. Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat dimasuki
tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa, perikanan dan
pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia hanya dapat
mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan. "Untuk itu, kami
mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk membuka
seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini cukup besar,"
ucapnya. Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa E-10 untuk
penempatan ABK. Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan, penempatan
dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea Selatan.
Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi MoU ini,
sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.
127
Title Cek Faktanya, ini Dampak Cuti Melahirkan Enam Bulan Author Achmad Sukarno
Media Indoposnews.co.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://indoposnews.co.id/27/06/2022/headline-news/cek-faktanya-ini-dampak-cuti-
melahirkan-enam-bulan
Summary indoposnews.co.id- Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia
(P3HKI) menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja
berpotensi kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama
enam bulan akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan
mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan dilansir antara, Senin.
indoposnews.co.id - Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan
pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas
kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di
Medan dilansir antara, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang
Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna
di Jakarta, Kamis (30/6). Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal
8 RUU KIA bersinggungan dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan
dalam RUU itu. "Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami
sebagai pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan
anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi
kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan
negara harus hadir membantu menanggungnya. "Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa
terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya. Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga
poin, yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan
ketenagakerjaan merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). "Ini porsi Kemnaker,
sehingga aturan teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi
ketenagakerjaan tidak meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan
semasa bernama BP Jamsostek ini. "Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU
KIA, dan hal besarnya adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban
pemerintah pusat atau daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad. Ketua Umum P3HKI, Dr
Agusmidah mengungkapkan bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang
bersinggungan UU Ketenagakerjaan, khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan. Dia mengutarakan
sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan
usulan menambah jangka waktu cuti melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan.
"Ini 'Political will' sudah jelas, pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan
kesehatan dan kesejahteraan pekerja perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara.
128
Title Dilema! Cuti Melahirkan Enam Bulan, tapi Pekerja
Berpotensi Kehilangan Pendapatan
Author Indonesiatoday
Media Indonesiatoday.co.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://indonesiatoday.co.id/read/dilema-cuti-melahirkan-enam-bulan-tapi-pekerja-
berpotensi-kehilangan-pendapatan-830003
Summary Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan
akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap
Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori seperti dilansir dari Antara, Senin (27/6/2022). Dewan pakar
P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti
enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu
menanggungnya. Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan
seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti
melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan.
Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa
dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan
pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas
kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori seperti
dilansir dari Antara, Senin (27/6/2022).Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang
Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna
di Jakarta, Kamis (30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal
8 RUU KIA bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan
dalam RUU itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami
sebagai pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan
anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi
kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan
negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa
129
terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,
yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan
merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan
teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak
meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP
Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya
adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau
daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan
bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,
khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti
enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti
melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,
pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja
perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
130
Title Cuti Melahirkan Enam Bulan Berdampak Kehilangan
Pendapatan
Author _noname
Media Cara Pandang Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://carapandang.com/berita/carpan-c8dfb3f0/cuti-melahirkan-enam-bulan-berdampak-
kehilangan-pendapatan
Summary CARAPANDANG- Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia
(P3HKI) menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja
berpotensi kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama
enam bulan akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan
mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Dewan pakar P3HK, Prof
Aloysius Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan
bisa memberatkan pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu menanggungnya.
Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh, tapi
hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti melahirkan sudah banyak
terjadi dengan latar belakang kesehatan.
CARAPANDANG - Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan
pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas
kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di
Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan
Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis
(30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA
bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU
itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai
pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi
kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan
negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa
131
terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,
yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan
merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan
teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak
meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP
Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya
adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau
daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan
bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,
khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti
enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti
melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,
pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja
perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
132
Title Cuti Melahirkan 6 Bulan Disebut Bisa Hilangkan
Pendapatan
Author Pt. Viva Media Baru -
Viva
Media Vivanews Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://www.viva.co.id/berita/nasional/1490423-cuti-melahirkan-6-bulan-disebut-bisa-
hilangkan-pendapatan
Summary Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan
Anak ( RUU KIA ) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta,
Kamis (30/6). Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan
Pasal 8 RUU KIA bersinggungan dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih
ada kerancuan dalam RUU itu. "Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan
maksimal bagi suami sebagai pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur
Ahmad yang merupakan mantan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya.
Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa
dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan
pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas
kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di
Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan
Anak ( RUU KIA ) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis
(30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA
bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU
itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai
pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi
kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan
negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa
133
terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,
yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan
merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan
teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak
meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP
Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya
adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau
daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan
bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,
khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti
enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti
melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,
pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja
perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
134
Title Penempatan dan Pelindungan PMI di Korsel, Kemnaker Harap Dubes
RI Kawal Kerja Sama Indonesia dan Korea Selatan
Author _noname
Media Progresnews.info Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://progresnews.info/2022/06/27/penempatan-dan-pelindungan-pmi-korsel-kemnaker-
harap-dubes-ri-kawal-kerja-indonesia-dan-korea-selatan
Summary Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat
bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait
penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut
disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan Pendampingan
Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul waktu setempat.
Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait
pelindungan Anak Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit
System (EPS), perundingan pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah
berlangsung sejak tahun 2015, dan proses pembahasannya menunjukkan progres yang
positif.
Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama
mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,
pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan
pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses
135
pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang
harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta
jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk
mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat
dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,
perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia
hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk
itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk
membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini
cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan
Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa
E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,
penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea
Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi
MoU ini sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.
136
Title Kemendagri Ingatkan Daerah Perhatikan Tugasnya Terkait
Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Author _noname
Media Wartapembaruan.co.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/06/kemendagri-ingatkan-daerah-
perhatikan.html
Summary Kemendagri Ingatkan Daerah Perhatikan Tugasnya Terkait Revitalisasi Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi. Sumber: bangda Kemendagri. Wartapembaruan.co.id, Pekanbaru ~
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Zanariah hadir melalui virtual (online)
pada Sosialisasi dan Penyusunan Tindak Lanjut Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang diselenggarakan oleh Kemenko bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, pukul 09.00
s.d. 12.30 WIB.
Kemendagri Ingatkan Daerah Perhatikan Tugasnya Terkait Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan
VokasiWartapembaruan.co.id, Pekanbaru ~ Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV,
Zanariah hadir melalui virtual (online) pada Sosialisasi dan Penyusunan Tindak Lanjut Perpres Nomor 68
Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang diselenggarakan oleh Kemenko
bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, pukul 09.00 s.d.
12.30 WIB.Kegiatan ini yang dilaksanakan di Hotel Novotel Pekanbaru ini bertujuan untuk melakukan
Sosialisasi Perpres 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sekaligus
bimbingan teknis penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi.Peserta Sosialisasi ini berjumlah 75 orang yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Provinsi di
Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, KADIN, APINDO, serta Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Riau.Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Deputi bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi
Beragama, Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam kegiatan tersebut, turut
hadir Narasumber dari perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga diantaranya Ibu Amie
Saronto (Dir. Ketenagakerjaan, Bappenas), Bapak M. yusuf (Kapus Pasar Kerja, Kemenaker), Saryadi (Dir.
Mitras DUDI, Kemendikbudristek), Bapak M. Ali (Dir. Binalatvogang, Kemenaker), Mujiyono (Tenaga ahli
Kemenperin) dan M. Job Kurniawan (Asisten Gubernur 2 bidang perekonomian dan pembangunan,
137
Provinsi Riau).Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi Pada tanggal telah ditetapkan pada tanggal 27 April 2022. Perpres tersebut sekaligus
mencabut dan mengganti Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan
Lembaga Pelatihan Kerja.Ketentuan baru yang diatur dalam Perpres Vokasi tersebut mengubah
pembagian urusan pelatihan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dikbudristek
sehingga tidak ada lagi dualisme penanggungjawab dalam urusan pelatihan.Perpres Revitalisasi
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi memberikan mandat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan Menteri
Ketenagakerjaan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan vokasi secara nasional.Dalam
Sosialisasi dimaksud, Zanariah mendorong daerah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 22 ayat
(1) Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi."Salah satu tugas pemerintah daerah yang diamanatkan dalam Perpres dimaksud yaitu menyusun
perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Pasar
Kerja di daerah masing-masing," ujarnya.Lebih lanjut Zanariah menyampaikan bahwa dalam
melaksanakan tugas sebagaimana amanat dari Perpres dimaksud, gubernur dan bupati/walikota agar
membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan
melibatkan KADIN tingkat provinsi, dan KADIN tingkat kabupaten/ kota.Penekanan penting yang juga
disampaikan oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV yaitu terkait dengan pendanaan
dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi, "Pada prinsipnya, pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan vokasi yang menjadi kewenangan daerah didanai dari APBD sesuai kewenangan masing-
masing" tuturnya.Diakhir penyampainnya, Narasumber dari Ditjen Bina Bangda ini mengingatkan kepada
pemerintah daerah bahwa dalam implementasi Perpres pendidikan dan pelatihan vokasi agar tetap
memperhatikan batasan kewenangan dari urusan masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam
lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah.Sumber: bangda Kemendagri
138
Title UPDATE : Kemnaker Harap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja
Sama Penempatan dan Pelindungan PMI
Author Data Researcher -
Media Ninopedia Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.ninopedia.com/48895/Kemnaker-Harap-Dubes-RI-untuk-Korsel-Kawal-Kerja-
Sama-Penempatan-dan-Pelindungan-PMI
Summary Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta
visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat
membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan
terhadap ABK kita dengan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia
di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu
denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,
pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin
(27/6/2022) di Seoul waktu setempat.
Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama
mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,
pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan
pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses
pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang
139
harus diselesaikan dengan pihak Korea. "Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta
jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk
mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono. Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat
dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,
perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia
hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan. "Untuk
itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk
membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini
cukup besar," ucapnya. Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan
Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa
E-10 untuk penempatan ABK. Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,
penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea
Selatan. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi
MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.
140
Title VIRAL : Kemnaker Harap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja Sama
Penempatan dan Pelindungan PMI
Author Farah
Halimah
Media Tugunews.com Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.tugunews.com/48895/Kemnaker-Harap-Dubes-RI-untuk-Korsel-Kawal-Kerja-
Sama-Penempatan-dan-Pelindungan-PMI
Summary Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta
visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat
membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan
terhadap ABK kita dengan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia
di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu
denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,
pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin
(27/6/2022) di Seoul waktu setempat.
Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama
mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,
pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan
pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses
pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang
141
harus diselesaikan dengan pihak Korea. "Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta
jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk
mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono. Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat
dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,
perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia
hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan. "Untuk
itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk
membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini
cukup besar," ucapnya. Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan
Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa
E-10 untuk penempatan ABK. Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,
penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea
Selatan. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi
MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.
142
Title Dilema! Cuti Melahirkan Enam Bulan, tapi Pekerja Berpotensi
Kehilangan Pendapatan
Author _noname
Media Pantau Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://www.pantau.com/topic/ragam/dilema-cuti-melahirkan-enam-bulan-tapi-pekerja-
berpotensi-kehilangan-pendapatan
Summary Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan
akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap
Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori seperti dilansir dari Antara, Senin (27/6/2022). Dewan pakar
P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti
enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu
menanggungnya. Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan
seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti
melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan.
Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa
dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan
pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas
kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori seperti
dilansir dari Antara, Senin (27/6/2022).Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang
Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna
di Jakarta, Kamis (30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal
8 RUU KIA bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan
dalam RUU itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami
sebagai pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan
anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi
kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan
negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa
143
terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,
yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan
merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan
teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak
meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP
Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya
adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau
daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan
bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,
khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti
enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti
melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,
pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja
perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
144
Title Kemnaker Harap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja Sama
Penempatan dan Pelindungan PMI
Author _noname
Media Pripos Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://pripos.id/kemnaker-harap-dubes-ri-untuk-korsel-kawal-kerja-sama-penempatan-
dan-pelindungan-pmi
Summary Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta
visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat
membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan
terhadap ABK kita dengan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia
di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu dengan.
Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama
mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,
pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan
pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses
pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang
harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta
jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk
mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat
145
dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,
perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia
hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk
itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk
membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini
cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan
Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa
E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,
penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea
Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi
MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.
146
Title Kemnaker Harap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja Sama
Penempatan dan Pelindungan PMI
Author _noname
Media Tribun News Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/27/kemnaker-harap-dubes-ri-untuk-
korsel-kawal-kerja-sama-penempatan-dan-pelindungan-pmi
Summary Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta
visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat
membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan
terhadap ABK kita dengan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia
di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu dengan.
Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama
mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,
pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan
pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses
pembahasannya menunjukkan progres yang positif.Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang
harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta
jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk
mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat
147
dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,
perikanan dan pertanian.Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9.Namun saat ini, Indonesia
hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk
itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk
membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini
cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan
Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa
E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,
penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea
Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi
MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.
148
Title Penempatan dan Pelindungan PMI, Kemnaker Harap Dubes RI
Kawal Kerja Sama Indonesia dan Korea Selatan
Author _noname
Media Progresnews.info Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://progresnews.info/2022/06/27/penempatan-dan-pelindungan-pmi-kemnaker-harap-
dubes-ri-kawal-kerja-indonesia-dan-korea-selatan
Summary Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat
bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait
penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut
disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan Pendampingan
Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul waktu setempat.
Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait
pelindungan Anak Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit
System (EPS), perundingan pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah
berlangsung sejak tahun 2015, dan proses pembahasannya menunjukkan progres yang
positif.
Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama
mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,
pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan
pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses
149
pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang
harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta
jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk
mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat
dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,
perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia
hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk
itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk
membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini
cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan
Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa
E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,
penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea
Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi
MoU ini sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.
150
Title Pemerintah Akan Meningkatkan Jumlah Peserta Program
Pemagangan ke Jepang
Author Maulina Lestari
Media Pewartasatu.com Reporter
Date 27 June 2022 Tone Neutral
Link http://pewartasatu.com/pemerintah-akan-meningkatkan-jumlah-peserta-program-
pemagangan-ke-jepang
Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah
peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan
menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan
dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo,
Jepang. " Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus
mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin
(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai
belajar dan berlatih.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta
program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi
kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut. Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar
Negeri) di Tokyo, Jepang. " Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk
terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen Binalavotas
Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022). Dijelaskan Budi
program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri
seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi
keilmuan maupun etos kerja dan produktivitasnya. "Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola
pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati
standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global, " kata
Budi. Menurut Budi Hartawan, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-
masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah
dipelajarinya. Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia
telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini
sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang, " ujarnya. Sementara Wakil Ketua Komisi
IX DPR Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan
perlindungan bagi pekerja. Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus
disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini.
"Dan Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, dapat dijadikan mitra
untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, " kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.
151
Title Kemnaker : Diperbanyak, Kesempatan Program Pemagangan
ke Jepang
Author _noname
Media Pripos Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://pripos.id/kemnaker-diperbanyak-kesempatan-program-pemagangan-ke-jepang
Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah
peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan
menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan
dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo,
Jepang. " Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus
mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin
(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai
belajar dan berlatih.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta
program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi
kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar
Negeri) di Tokyo, Jepang." Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk
terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen Binalavotas
Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).Dijelaskan Budi
program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri
seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi
keilmuan maupun etos kerja dan produktivitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola
pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati
standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global, " kata
Budi.Menurut Budi Hartawan, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-
masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah
152
dipelajarinya.Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia
telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini
sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang, " ujarnya.Sementara Wakil Ketua Komisi
IX DPR Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan
perlindungan bagi pekerja.Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus
disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini.
"Dan Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, dapat dijadikan mitra
untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, " kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.
153
Title Peluang Magang di Jepang Momentum Kemnaker Tingkatkan
Kompetensi SDM Indonesia
Author _noname
Media Jurnas Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.jurnas.com/artikel/119592/Peluang-Magang-di-Jepang-Momentum-
Kemnaker-Tingkatkan-Kompetensi-SDM-Indonesia
Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah
peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan
menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan
dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo,
Jepang. "Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus
mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin
(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai
belajar dan berlatih.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta
program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi
kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar
Negeri) di Tokyo, Jepang."Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk
terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas
Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).Dijelaskan Budi
program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri
seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi
keilmuan maupun etos kerja dan produktivitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola
pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati
standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global, " kata
Budi.Menurut Budi Hartawan, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-
154
masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah
dipelajarinya.Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia
telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini
sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang, " ujarnya.Sementara Wakil Ketua Komisi
IX DPR Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan
perlindungan bagi pekerja.Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus
disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini.
"Dan Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, dapat dijadikan mitra
untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, " kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.
155
Title Kemnaker Buka Peluang Banyak Kesempatan Program
Pemagangan ke Jepang
Author Indonesiatoday
Media Indonesiatoday.co.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-buka-peluang-banyak-kesempatan-program-
pemagangan-ke-jepang-830104
Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah
peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan
menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan
dialog dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang.
"Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus
mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin
(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai
belajar dan berlatih.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta
program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi
kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di
Tokyo, Jepang."Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus
mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker,
Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).Dijelaskan Budi program
pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke
Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi keilmuan
maupun etos kerja dan produktivitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola pemagangan luar
negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi
industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," kata Budi.Menurut Budi
Hartawan, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-masing, tenaga
kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.Budi
Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah
memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini sekitar
13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang," ujarnya.Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR
Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan
karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan perlindungan bagi
pekerja.Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus disertai dengan keahlian
dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini. "Dan Jepang, sebagai
negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, dapat dijadikan mitra untuk meningkatkan
kualitas SDM Indonesia," kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.
156
Title Kemnaker Buka Peluang Banyak Kesempatan Program
Pemagangan ke Jepang
Author Liputan6.com
Media Liputan 6 Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.liputan6.com/news/read/4997008/kemnaker-buka-peluang-banyak-
kesempatan-program-pemagangan-ke-jepang
Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah
peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan
menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan
dialog dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang.
"Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus
mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin
(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai
belajar dan berlatih.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta
program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi
kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di
Tokyo, Jepang."Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus
mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker,
Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).Dijelaskan Budi program
pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke
Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi keilmuan
maupun etos kerja dan produktivitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola pemagangan luar
negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi
industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," kata Budi.Menurut Budi
Hartawan, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-masing, tenaga
kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.Budi
Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah
memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini sekitar
13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang," ujarnya.Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR
Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan
karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan perlindungan bagi
pekerja.Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus disertai dengan keahlian
dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini. "Dan Jepang, sebagai
negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, dapat dijadikan mitra untuk meningkatkan
kualitas SDM Indonesia," kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.
157
Title Mengawal Kerja Sama Penempatan dan Pelindungan PMI
di Korsel dan Harapan Kemnaker
Author Indonesiatoday
Media Indonesiatoday.co.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://indonesiatoday.co.id/read/mengawal-kerja-sama-penempatan-dan-pelindungan-
pmi-di-korsel-dan-harapan-kemnaker-830100
Summary Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu denganDuta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan
Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat. Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,
penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah
perairan Korea Selatan.
Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama
mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,
pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan
pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses
pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang
harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta
jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk
mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat
dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,
perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia
hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk
itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk
membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini
cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan
Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa
E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,
penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea
Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi
MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.
158
Title Mengawal Kerja Sama Penempatan dan Pelindungan PMI di
Korsel dan Harapan Kemnaker
Author Liputan6.com
Media Liputan 6 Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.liputan6.com/news/read/4997011/mengawal-kerja-sama-penempatan-dan-
pelindungan-pmi-di-korsel-dan-harapan-kemnaker
Summary Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu denganDuta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan
Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat. Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,
penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah
perairan Korea Selatan.
Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama
mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,
pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan
pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses
pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang
harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta
jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk
mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat
dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,
perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia
hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk
itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk
membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini
cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan
Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa
E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,
penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea
Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi
MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.
159
Title Asosiasi ini Sebut Cuti 6 Bulan untuk Kelahiran Bisa Kehilangan
Pendapatan
Author _noname
Media Voi Reporter
Date 27 June 2022 Tone Negative
Link http://voi.id/berita/183828/asosiasi-ini-sebut-cuti-6-bulan-untuk-kelahiran-bisa-
kehilangan-pendapatan
Summary Hal ini diungkapkan Ahmad menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan
Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta,
Kamis 30 Juni mendatang. Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5,
Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA bersinggungan dengan UU No. 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU itu. "Masih ada kerancuan, seperti
Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai pendamping berhak dapatkan
cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN). Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin, yakni
pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan
ketenagakerjaan merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) memberi analisa, dampak
cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan pendapatannya."Sebenarnya dari
sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun
sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin 27 Juni dikutip dari
Antara.Hal ini diungkapkan Ahmad menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak
(RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis 30 Juni
mendatang.Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA
bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU
itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai
pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi
kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan
negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa
160
terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,
yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan
merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan
teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak
meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP
Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya
adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau
daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan
bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,
khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti
enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti
melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,
pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja
perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
161
Title Kemnaker Berharap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja
Sama Penempatan dan Pelindungan PMI
Author Webservices
Jpnn.Com
Media Jawa Post National Network Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.jpnn.com/news/kemnaker-berharap-dubes-ri-untuk-korsel-kawal-kerja-sama-
penempatan-dan-pelindungan-pmi
Summary Selain itu, Dirjen Suhartono juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong
penempatan Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di
bawah Visa E-7, serta visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta
Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat
memberikan pelindungan terhadap ABK Indonesia dengan optimal. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat
bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait
penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di negara tersebut. Dirjen
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker
Suhartono menyampaikan harapannya tersebut saat bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa
dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto pada pendampingan
kunjungan kerja luar negeri Komisi IX DPR-RI di Seoul, Senin (27/6).
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat
bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait
penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di negara tersebut.Dirjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Suhartono menyampaikan
harapannya tersebut saat bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea
Selatan, Gandi Sulistiyanto pada pendampingan kunjungan kerja luar negeri Komisi IX DPR-RI di Seoul,
Senin (27/6).Suhartono membeberkan pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan
pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak 2015, dan proses
pembahasannya menunjukkan progres yang positif.Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang
162
harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta
jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk
mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Dirjen Suhartono menyebutkan terdapat 5 sektor
yang dapat dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi,
jasa, perikanan dan pertanian.Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9.Namun saat ini, Indonesia
hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor manufaktur dan perikanan."Untuk
itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk
membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini
cukup besar," pintanya.Selain itu, Dirjen Suhartono juga berharap agar Dubes dapat membantu
mendorong penempatan Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di
bawah Visa E-7, serta visa E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup
tata kelola perekrutan, penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di
wilayah perairan Korea Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu
mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK Indonesia
dengan optimal.
163
Title Kemnaker Berharap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja
Sama Penempatan dan Pelindungan PMI
Author Indonesiatoday
Media Indonesiatoday.co.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-berharap-dubes-ri-untuk-korsel-kawal-kerja-
sama-penempatan-dan-pelindungan-pmi-830103
Summary Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker
Suhartono menyampaikan harapannya tersebut saat bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa
dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto pada pendampingan
kunjungan kerja luar negeri Komisi IX DPR-RI di Seoul, Senin (27/6). Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat
bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait
penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di negara tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat
bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait
penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di negara tersebut.Dirjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Suhartono menyampaikan
harapannya tersebut saat bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea
Selatan, Gandi Sulistiyanto pada pendampingan kunjungan kerja luar negeri Komisi IX DPR-RI di Seoul,
Senin (27/6).Suhartono membeberkan pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan
pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak 2015, dan proses
pembahasannya menunjukkan progres yang positif.Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang
harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta
jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk
mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono. Dirjen Suhartono menyebutkan terdapat 5 sektor
yang dapat dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi,
jasa, perikanan dan pertanian.Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9.
164
Title Kemnaker Terus Berupaya Perbanyak, Kesempatan Program
Pemagangan ke Jepang
Author _noname
Media Wartapembaruan.co.id Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/06/kemnaker-terus-berupaya-perbanyak.html
Summary Kemnaker Terus Berupaya Perbanyak, Kesempatan Program Pemagangan ke Jepang. Tokyo,
Wartapembaruan.co.id- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
terus berupaya meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menyatakkan hal tersebut saat mendampingi
kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi
Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. "Peluang magang di Jepang ini,
menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong berbagai upaya
peningkatan kompetensi SDM Indonesia," kata Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro
Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).
Kemnaker Terus Berupaya Perbanyak, Kesempatan Program Pemagangan ke JepangTokyo,
Wartapembaruan.co.id - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya
meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta
pemagangan tersebut harus diimbangi kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di
negeri Sakura tersebut.Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menyatakkan hal tersebut saat
mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi
Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang."Peluang magang di Jepang ini, menjadi
momentum baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM
Indonesia," kata Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).Dijelaskan
Budi, program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri
seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi
keilmuan maupun etos kerja dan produktitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola
pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati
standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," jelas
Budi.Budi Hartawan berharap, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-
165
masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah
dipelajarinya.Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia
telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini
sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang," ungkap Budi.Sementara Wakil Ketua
Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan
perlindungan bagi pekerja.Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus
disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini.
"Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan tehnologi terbaik, dapat dijadikan mitra
untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia," pungkas Charles Honoris.
166
Title Kabar Gembira dari Kemnaker, Peluang Magang ke
Jepang Terus Diperbanyak
Author Webservices Jpnn.Com
Media Jawa Post National Network Reporter
Date 27 June 2022 Tone Positive
Link http://www.jpnn.com/news/kabar-gembira-dari-kemnaker-peluang-magang-ke-jepang-
terus-diperbanyak
Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya meningkatkan jumlah peserta
program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan menegaskan
hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan
Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) di Tokyo, Jepang. "Peluang
magang di Jepang ini menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong
berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker
Budi Hartawan melalui keterangan yang diterima, Senin (27/6). Untuk itu, pemagangan ke
luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya meningkatkan jumlah peserta program
pemagangan ke Jepang.Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi kompetensi,
keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Dirjen Binalavotas Kemnaker
Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan
melakukan dialog dengan Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) di Tokyo,
Jepang."Peluang magang di Jepang ini menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong
berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker Budi
Hartawan melalui keterangan yang diterima, Senin (27/6).Dirjen Budi menjelaskan, program
pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja.Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke
Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih.Peserta pemagangan harus menguasai sisi keilmuan
maupun etos kerja dan produktivitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola pemagangan luar
negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi
industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," ujar Dirjen Budi.Menurutnya,
setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-masing, tenaga kerja magang
dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.Dirjen Budi Hartawan
167
mengungkapkan sejak 1993 hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah memberangkatkan peserta
pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 peserta."Saat ini sekitar 13.699 orang masih mengikuti
pemagangan di Jepang, " sebutnya.Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menambahkan kunker ke
Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang
berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan perlindungan bagi pekerja.Charles menegaskan angkatan
kerja produktif yang meningkat harus disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi
kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini."Jepang sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan
teknologi terbaik dapat dijadikan mitra untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, " kata politikus PDI
Perjuangan tersebut.
168
Title Kemnaker Perbanyak Kesempatan Program Pemagangan ke
Jepang
Author iman
Media Rrinews Reporter
Date 28 June 2022 Tone Positive
Link http://rri.co.id/ekonomi/1513316/kemnaker-perbanyak-kesempatan-program-
pemagangan-ke-jepang
Summary Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan memberikan keterangan pers saat
mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN
(Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta program
pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal
tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan
dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang.
Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan memberikan keterangan pers saat mendampingi kunjungan
kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan
Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. (foto: Humas Kemnaker)Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang. Namun
pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai
kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan
hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan
AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang." Peluang magang di Jepang
ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong berbagai upaya peningkatan
kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro
Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).Dijelaskan Budi, program pemagangan merupakan bagian dari
pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan
berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi keilmuan maupun etos kerja dan
produktitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola pemagangan luar negeri dimaksudkan
sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi industri multinasional
agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global, " kata Budi.Budi Hartawan setelah selesai mengikuti
program magang dan kembali ke negara masing-masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan
pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun
1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang
kurang lebih 94.348 orang peserta."Saat ini sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang,
" ujarnya.Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang
mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang berkewajiban
menciptakan lapangan kerja dan perlindungan bagi pekerja.Charles menambahkan angkatan kerja
produktif yang meningkat, harus disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan
kerja di zaman milenial saat ini."Dan Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan
tehnologi terbaik, dapat dijadikan mitra untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, " kata Politikus PDI
Perjuangan tersebut.
169
Title BLT Subsidi Gaji Tak Kunjung Cair, Ini Biang Keroknya Author Tim Okezone
Media Okezone Reporter
Date 28 June 2022 Tone Negative
Link http://economy.okezone.com/read/2022/06/27/320/2619194/blt-subsidi-gaji-tak-
kunjung-cair-ini-biang-keroknya
Summary BLT subsidi gaji hingga kini tak kunjung cair. BLT subsidi gaji ternyata hanya akan cair untuk
pekerja yang dipastikan terdaftar. BLT subsidi gaji bakal cair sebesar Rp1 juta. Namun pekerja
harus memastikan nama terdaftar untuk mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta.
BLT subsidi gaji hingga kini tak kunjung cair. BLT subsidi gaji ternyata hanya akan cair untuk pekerja yang
dipastikan terdaftar.BLT subsidi gaji bakal cair sebesar Rp1 juta. Namun pekerja harus memastikan nama
terdaftar untuk mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta. Salah satunya pekerja harus memenuhi syarat
calon penerima warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.Tak hanya itu, peserta
aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS s/d 2022. Mempunyai gaji/upah paling banyak Rp3,5
juta. Pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar
dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum
kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Sebagai contoh: upah minimum kabupaten
Karawang sebesar Rp4.798.312 dibulatkan menjadi Rp4,8 juta. Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level
4 yang ditetapkan pemerintah.Pekerja juga harus memperhatikan bahwa BLT subsidi gaji bisa gagal meski
sudah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan permenaker nomor 16 tahun 2021.Di mana data
pekerja belum masuk dalam tahapan penyerahan data calon penerima BLT upah dari BPJS
Ketenagakerjaan kepada Kemnaker. Pekerja tidak bisa dapat BLT subsidi gaji.
170
Title Pencairan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Makin Dekat, Dijamin
Bukan PHP
Author _noname
Media Ayo Bandung Reporter
Date 28 June 2022 Tone Neutral
Link http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013760337/pencairan-bsu-blt-bpjs-
ketenagakerjaan-makin-dekat-dijamin-bukan-php
Summary Kejelasan soal pencairan Dana Rp1 Juta BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi
Upah 2022 akhirnya muncul ke permukaan. Setelah penantian panjang, akhirnya calon
penerima Dana 1 Juta BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Bantuan Subsidi Upah 2022 rasa
penasarannya terlunasi dengan kabar gembira ini. Pencairan Dana 1 Juta BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah 2022 ini memang bukanlah hal yang mudah dan
memerlukan waktu yang tidak sebentar. : Game Fall Guys Diunduh 20 Juta Pemain dalam 48
Jam Pertama Free to Play. Kini beredar kabar gembira tersebut soal Dana 1 Juta BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah 2022 yang dikabarkan sudah siap cair.
Kejelasan soal pencairan Dana Rp1 Juta BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah 2022
akhirnya muncul ke permukaan.Setelah penantian panjang, akhirnya calon penerima Dana 1 Juta BSU
BLT BPJS Ketenagakerjaan Bantuan Subsidi Upah 2022 rasa penasarannya terlunasi dengan kabar
gembira ini.Sejak April 2022 lalu, calon penerima Dana 1 Juta BSU BLT BPJS Ketenegakerjaan atau
Bantuan Subsidi Upah 2022 diberi harapan yang terkesan tidak pasti.Pencairan Dana 1 Juta BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah 2022 ini memang bukanlah hal yang mudah dan
memerlukan waktu yang tidak sebentar.: Game Fall Guys Diunduh 20 Juta Pemain dalam 48 Jam Pertama
Free to PlayKini beredar kabar gembira tersebut soal Dana 1 Juta BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan atau
Bantuan Subsidi Upah 2022 yang dikabarkan sudah siap cair.Hal ini ditandai dengan laman BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan yang kini sudah dapat dibuka dan tidak mengalami gangguan.Kini, seluruh masyarakat
yang merasa berhak menjadi penerima Dana 1 Juta BSU Bantuan Subsidi Upah 2022 dapat cek nama
mereka apakah terdaftar atau tidak.Kriteria Penerima BSU BLT BPJS KetenagakerjaanBerikut kriteria
penerima Dana 1 Juta BSU Bantuan Subsidi Upah 2022 sesuai dengan Permenaker RI No 16 Tahun 2021:1.
Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;2. Terdaftar sebagai
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021;3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp
171
3,5 juta per bulan. Dalam hal pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5
juta, maka persyaratan gaji/upah menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan
ribu ke atas, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan
dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan;: Cara Klaim Awards di Fire Emblem Warrior: Three Hopes4. Pekerja
/ Buruh penerima upah;5. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 (28 Provinsi dan 167 Kab/Kota) sesuai
Inmendagri 22/2021 dan 23/2021;6. Diutamakan bekerja di sektor usaha : Industri Barang Konsumsi,
Transportasi, Aneka Industri, Properti & Real Estate dan Perdagangan & jasa (kecuali jasa Pendidikan dan
Kesehatan) sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.Bantuan Subsidi Upah atau
biasa disingkat BSU merupakan bantuan sosial dari pemerintah berupa materi kepada pekerja atau buruh
yang terdampak pandemi COVID-19 dengan gaji paling besar Rp3,5 juta per bulan.Dana Rp1 Juta BSU
Bantuan Subsidi Upah 2022 akan disalurkan kepada penerima manfaat secara satu tahap saja melalui
Bank Himbara (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN).Tahapan Penyaluran BSU BLT BPJS
KetenagakerjaanBerikut tahapan penyaluran Dana Rp1 Juta BSU Bantuan Subsidi Upah 2022:1. Verifikasi
sesuai dengankriteria Permenaker RI No. 16 Tahun 2021;2. Validasi administrasidan pembayaran BSU;3.
Proses Pembayaran ke Rekening Pekerja;3. Dana Rp1 Juta BSU Bantuan Subsidi Upah 2022 diterima.:
Game Fall Guys Diunduh 20 Juta Pemain dalam 48 Jam Pertama Free to PlayUntuk Anda yang merasa
berhak menjadi penerima Dana Rp1 Juta BSU Bantuan Subsidi Upah 2022, segeralah cek nama Anda
apakah terdaftar menjadi penerima atau tidak melalui link ini:
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/Demikian penjelasan soal Dana Rp1 Juta BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah 2022 yang kini sudah dipastikan akan cair dalam waktu
dekat.
172
Title BSU 2022 Rp 1 Juta Siap Cair, Cek Namamu dan Informasi
Penyaluran di 2 Link Ini
Author _noname
Media Ayo Bandung Reporter
Date 28 June 2022 Tone Positive
Link http://www.ayojakarta.com/news/pr-763756392/bsu-2022-rp-1-juta-siap-cair-cek-
namamu-dan-informasi-penyaluran-di-2-link-ini
Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dari pemerintah rupanya akan segera cair. Kabar ini
tentu sudah ditunggu-tunggu oleh pekerja calon penerima BSU 2022. BSU 2022 akan
diberikan kepada para pekerja yang memiliki gaji dibawah Rp 3.500.000. Adapun masing-
masing pekerja akan mendapat Rp 1.000.000 untuk 2 bulan. : 2022 Jakarta Perluas Kriteria
Penerima KPJ, Tambah 15 Persen. Nantinya dana BSU 2022 akan disalurkan melalui bank
Himbara yang terdiri dari BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dari pemerintah rupanya akan segera cair.Kabar ini tentu sudah
ditunggu-tunggu oleh pekerja calon penerima BSU 2022.BSU 2022 akan diberikan kepada para pekerja
yang memiliki gaji dibawah Rp 3.500.000.Adapun masing-masing pekerja akan mendapat Rp 1.000.000
untuk 2 bulan.: 2022 Jakarta Perluas Kriteria Penerima KPJ, Tambah 15 PersenNantinya dana BSU 2022
akan disalurkan melalui bank Himbara yang terdiri dari BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.Untuk mengetahui
apakah Anda mendapat BSU 2022 dan informasi penyaluran bisa mengakses melalui link
bsu.kemnaker.go.id.Pada link tersebut, Anda diminta untuk menuliskan nomor KTP, nama sesuai KTP dan
tanggal lahir.Jika Anda memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2022 akan muncul informasi "Anda lolos
verifikasi dan validasi BPJS Ketenagarkerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk
verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai
dengan Permenaker Nomor 16 tahun 202".
173
Title Cuti melahirkan 6 bulan berpotensi kehilangan pendapatan -
ANTARA News Bengkulu
Author Musriadi
Media Antara Kalteng Reporter
Date 28 June 2022 Tone Negative
Link http://bengkulu.antaranews.com/berita/242173/cuti-melahirkan-6-bulan-berpotensi-
kehilangan-pendapatan
Summary Com dengan judul: Cuti melahirkan enam bulan pekerja berpotensi kehilangan pendapatan.
Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi
kehilangan pendapatannya.
Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa
dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan
pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas
kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di
Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan
Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis
(30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA
bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU
itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai
pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi
kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan
negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa
terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,
yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan
merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Berita ini telah tayang di Antaranews. com
dengan judul: Cuti melahirkan enam bulan pekerja berpotensi kehilangan pendapatan
174
Title 3 Hari Lagi Masuk Juli, BSU 2022 Kapan Cair? Ini Pernyataan Resmi
dari Kemnaker Soal Pencairannya
Author _noname
Media Ayo Bandung Reporter
Date 28 June 2022 Tone Neutral
Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793760593/3-hari-lagi-masuk-juli-bsu-2022-
kapan-cair-ini-pernyataan-resmi-dari-kemnaker-soal-pencairannya
Summary "Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) tengah menyiapkan antara lain sedang
merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan merevisi anggaran
bersama menteri keuangan" Kata Kemnaker. : 2 Bulan Berlalu, Kapan BSU 2022 cair, Berikut
Pernyataan Resmi dari Kemnaker! Berikut Pernyataan Resmi dari Kemnaker Seperti
keterangan Kemnaker diatas, untuk BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 diberikan sebesar
Rp500. 000 selama dua tahap, yang diberikan selama 1 bulan. "Pemerintah (melalui
Kemnaker) mengalokasikan anggaran BSU 2022 (Bantuan subsidi Gaji/Upah) sebesar Rp8,8
Triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 Juta," Kata Kemnaker. : BSU 2022
Cair Minggu Ini? Itulah informasi BSU 2022 kapan cair, resmi dari Kemnaker dan besaran
bantuan yang diberikan.
BSU 2022 kapan cair? Kemnaker akhirnya mengeluarkan keterangannya secara resmi terkait BSU BPJS
Ketenagakerjaan, selengkapnya di bawah ini. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus
berupaya membantu meringankan beban para pekerja yang terdampak Covid-19. Untuk itu pemerintah
memberikan bantuan berupa Subsidi Gaji atau Upah, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi para
pekerja atau buruh. Sebelumnya pemerintah telah sukses menyalurkan bantuan subsidi Gaji atau Upah
pada tahun 2020 kepada 12.248.195 pekerja atau buruh, dengan syarat terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
dan memiliki gaji dibawah Rp5 juta. : Hilal Terlihat, Status BSU 2022 Berubah Tersalurkan? Cek Segera!
Bantuan yang diberikan sebesar Rp600. 000 dibagikan selama 4 tahap, dan dibayarkan selama 2 bulan.
Pada tahun 2021 Covid-19 masih berdampak pada ekonomi para pekerja, sehingga bantuan subsidi Upah
kembali diberikan kepada 7.399.139 buruh. Berbeda dari tahun sebelumnya, di tahun 2021 bantuan
diberikan sebesar Rp500. 000 selama dua tahap yang dibayarkan sekaligus dalam 1 bulan. Lantas BSU
2022 kapan cair, dan berapa besaran bantuan yang diberikan? "Pemerintah (melalui Kemnaker)
mengalokasikan anggaran BSU 2022 (Bantuan subsidi Gaji/Upah) sebesar Rp8,8 Triliun dengan alokasi
175
bantuan per penerima sebesar Rp1 Juta," Kata Kemnaker. : BSU 2022 Cair Minggu Ini? Berikut Pernyataan
Resmi dari Kemnaker Seperti keterangan Kemnaker diatas, untuk BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
diberikan sebesar Rp500. 000 selama dua tahap, yang diberikan selama 1 bulan. Artinya per penerima
Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp1 Juta, sedangkan perihal waktu pencarian Kemnaker telah memberikan
keterangannya. Ada beberapa tahapan yang dilakukan Kemnaker sebelum menyalurkan BSU BPJS
Ketenagakerjaan. 1. Kementerian Ketenagakerjaan bersama Menteri Keuangan sedang merampungkan
regulasi dan teknis dalam pelaksanaan penyaluran BSU 2022. "Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (
Kemnaker) tengah menyiapkan antara lain sedang merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022,
mengajukan dan merevisi anggaran bersama menteri keuangan" Kata Kemnaker. : 2 Bulan Berlalu, Kapan
BSU 2022 cair, Berikut Pernyataan Resmi dari Kemnaker! 2. Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS
Ketenagakerjaan sedang melakukan reviu calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat
penerima bantuan. "Tidak kalah penting adalah melihat data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS
Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak himbara selaku Bank penyalur," Lanjutnya. 3. Kedua
proses di atas dilakukan agar BSU 2022 dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran dengan
pengelolaan yang baik. "Kami (Kementerian Ketenagakerjaan) terus memastikan BSU 2022 dapat
dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel, serta dengan tata kelola yang baik," Katanya. :
Siap-siap! BSU 2022 Rp1 Juta Cair Lewat Rekening Bank Ini, Cek Nama Penerima di Link Ini, Anda
Termasuk? Jika tahapan diatas selesai, maka Kemnaker akan langsung menyalurkannya kepada para
penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. Itulah informasi BSU 2022 kapan cair, resmi dari Kemnaker
dan besaran bantuan yang diberikan.
176
Title BPJamsostek Teken Perjanjian Kerjasama Dengan BTN
Sukseskan Program Manfaat Layanan Tambahan
Author Mohamad Irfan
Sultoni
Media Cirebon Bagus Reporter
Date 28 June 2022 Tone Positive
Link http://cirebonbagus.id/bpjamsostek-teken-perjanjian-kerjasama-dengan-btn-sukseskan-
program-manfaat-layanan-tambahan
Summary Dalam upaya tingkatkan pelayanan, BPJamsostek bekerjassama dengan Bank Tabungan
Negara (BTN) sukseskan program tersebut. Pekerja atau buruh yang tergabung dalam
kepesertaan Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek bisa
memiliki rumah melalui manfaat layanan tambahan program JHT (Jaminan Hari Tua). Melalui
manfaat layanan tambahan program JHT BPJamsostek tersebut, pekerja atau buruh
berkesempatan memenuhi kebutuhan dasar akan hunian atau rumah. "Melalui manfaat
layanan tambahan program JHT, kini peserta BPJamsostek berkesempatan untuk memenuhi
kebutuhan dasar, yakni hunian atau rumah," ujar Sudarwoto, Kepala Kantor Cabang
BPJamsostek Cirebon, Rabu 22 Juni 2022.
Pekerja atau buruh yang tergabung dalam kepesertaan Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
atau BPJamsostek bisa memiliki rumah melalui manfaat layanan tambahan program JHT (Jaminan Hari
Tua). Dalam upaya tingkatkan pelayanan, BPJamsostek bekerjassama dengan Bank Tabungan Negara
(BTN) sukseskan program tersebut. Melalui manfaat layanan tambahan program JHT BPJamsostek
tersebut, pekerja atau buruh berkesempatan memenuhi kebutuhan dasar akan hunian atau
rumah."Melalui manfaat layanan tambahan program JHT, kini peserta BPJamsostek berkesempatan
untuk memenuhi kebutuhan dasar, yakni hunian atau rumah," ujar Sudarwoto, Kepala Kantor Cabang
BPJamsostek Cirebon, Rabu 22 Juni 2022. "Kami akan memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam
rangka mensukseskan program manfaat layanan tambahan program JHT," sambung Sudarwoto. Ia
mengatakan, manfaat layanan tambahan program JHT BPJamsostek merupakan terobosan dalam rangka
mendukung kesejahteraan pekerja untuk memiliki rumah. Pihaknya, kata dia, mengimbau peserta
BPJamsostek di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan tidak ragu untuk mengajukan
manfaat layanan tambahan program JHT karena manfaatnya sangat besar. "Kami imbau peserta
BPJamsostek untuk ikut dalam program manfaat layanan tambahan program JHT. Dengan senang hati
kami akan memberikan pelayanan terbaik," ujar Sudarwoto. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan
Permenaker Nomor 17 Tahun 2021. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah menyampaikan bahwa
terbitnya Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pekerja
atau buruh untuk memiliki rumah serta membantu pemerintah menyediakan rumah bagi masyarakat.
Diketahui, dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2021, terdapat beberapa peningkatan manfaat antara
lain pengalihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari skema umum atau komersial menjadi skema manfaat
layanan tambahan program JHT BPJamsostek. Selain itu, nominal Pinjaman Uang Muka Perumahan
(PUMP) juga meningkat menjadi maksimal Rp150 juta. Kemudian, KPR sebesar maksimal Rp500 juta,
serta Pembiayaan Renovasi Perumahan (PRP) naik menjadi maksimal Rp200 juta. Jangkauan program
manfaat layanan tambahan program JHT BPJamsostek ini juga menjadi lebih luas karena selain Bank
Himbara, BPJamsostek juga dapat bekerjasama dengan bank daerah. Untuk mendapatkan manfaat
layanan tambahan program JHT BPJamsostek ini, pekerja harus memenuhi persyaratan umum. Syarat
177
mendapatkan manfaat layanan tambahan program JHT BPJamsostek di antaranya terdaftar sebagai
peserta aktif BPJamsostek minimal 1 tahun kepesertaan. Kemudian, belum memiliki rumah sendiri, serta
pemberi kerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran BPJamsostek. Demikian sejumlah
syarat yang harus dipenuhi pekerja atau buruh untuk mendapatkan manfaat layanan tambahan program
JHT BPJamsostek Direktur Pengembangan Investasi BPJamsostek, Edwin Ridwan mengapresiasi langkah
pemerintah yang telah melakukan penyempurnaan atas aturan yang diharapkan mampu meningkatkan
penyerapan dan penyaluran manfaat layanan tambahan program JHT menjadi lebih signifikan dan
manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para pekerja yang menjadi peserta BPJamsostek.
"Kami mengucapkan terima kasih atas terwujudnya kolaborasi yang baik Kemnaker, Bank BTN, Apindo,
serikat pekerja atau buruh, serta para pengembang dan developer, sehingga bisa melaksanakan akad
kredit rumah pekerja manfaat layanan tambahan program JHT BPJamsotek," ujar Edwin.
178
Title Kemnaker Harap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja Sama
Penempatan dan Pelindungan PMI
Author _noname
Media Nusakini.com Reporter
Date 28 June 2022 Tone Positive
Link http://nusakini.com/news/kemnaker-harap-dubes-ri-untuk-korsel-kawal-kerja-sama-
penempatan-dan-pelindungan-pmi
Summary Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta
visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat
membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan
terhadap ABK kita dengan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia
di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu dengan.
Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama
mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,
pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan
pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses
pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang
harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta
jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk
mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat
dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,
perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia
hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk
itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk
membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini
cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan
Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa
E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,
penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea
Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi
MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.
179
Title Kemnaker Harap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja Sama
Penempatan & Pelindungan PMI
Author Merdeka
Media Merdeka Reporter
Date 28 June 2022 Tone Positive
Link http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-harap-dubes-ri-untuk-korsel-kawal-kerja-
sama-penempatan-amp-pelindungan-pmi.html
Summary Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to
Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta
visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat
membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan
terhadap ABK kita dengan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan
Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia
di Korea Selatan.
Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama
mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat
bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,
pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul
waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua
dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan
pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses
pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang
harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta
jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk
mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat
dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,
perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam kategori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia
hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk
itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk
membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini
cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan
Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa
E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,
penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea
Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi
MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.
180
Title Kemnaker Perbanyak Kesempatan Program Pemagangan ke
Jepang
Author Merdeka
Media Merdeka Reporter
Date 28 June 2022 Tone Positive
Link http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-perbanyak-kesempatan-program-
pemagangan-ke-jepang.html
Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah
peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan
menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan
dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo,
Jepang. "Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus
mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin
(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai
belajar dan berlatih.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta
program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi
kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Dirjen
Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja
Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar
Negeri) di Tokyo, Jepang."Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk
terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas
Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).Dijelaskan Budi
program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri
seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi
keilmuan maupun etos kerja dan produktivitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola
pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati
standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," kata
Budi.Menurut Budi Hartawan, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-
masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah
dipelajarinya.Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia
telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini
sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang," ujarnya.Sementara Wakil Ketua Komisi IX
DPR Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan
perlindungan bagi pekerja.Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus
disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini.
"Dan Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, dapat dijadikan mitra
untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia," kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.
181
Title PT Philips Industries Batam Buka Lowongan Kerja Terbaru, Ini
Syarat dan Cara Daftarnya - Semarangku
Author Eko Adhi
Wibowo
Media Semarangku.com Reporter
Date 28 June 2022 Tone Neutral
Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314857031/pt-philips-industries-
batam-buka-lowongan-kerja-terbaru-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
Summary Cek info loker PT Philips Industries Batam dimana membuka lowongan kerja terbaru. PT
Philips Industries Batam membuka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang tersedia.
Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja terbaru yang dibuka PT Philips
Industries Batam. Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau
lowongan kerja di PT Philips Industries Batam.
Cek info loker PT Philips Industries Batam dimana membuka lowongan kerja terbaru.PT Philips Industries
Batam membuka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang tersedia.Berikut persyaratan dan cara
daftar loker atau lowongan kerja terbaru yang dibuka PT Philips Industries Batam.Melalui Instagram
resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja di PT Philips Industries Batam."PT
Philips Industries Batam membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia, " tulis
Kemnaker pada Instagram resminya.Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan
kerja terbaru di PT Philips Industries Batam:Process EngineerKualifikasi:Cara MendaftarBagi yang tertarik
untuk mendaftar loker atau lowongan kerja PT Philips Industries Batam, kunjungi website
karirhub.kemnaker.go.id.Demikian persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja terbaru di
PT Philips Industries Batam.***- Laki-laki/Perempuan, usia maksimal 33 tahun- Pendidikan minimal S1
Mekanikal/Elektrikal/Kimia- Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang sama- Memahami dan
menerapkan Kaizen Improvement dan TPM- Dapat memecahkan masalah dengan menggunakan
pendekatan metodologi Six Sigma (DMAIC).- Akrab dengan alat manufaktur seperti SMED, 8D, FMEA,
GR&R, Cpk, SPC, DOE, Uji Hipotesis, dan alat lain untuk analisis teknis.Deskripsi Pekerjaan-
Mengidentifikasi dan melaksanakan perbaikan dalam proses manufaktur dan peralatan.-
Bertanggungjawab atas kinerja proses, alat dan peralatan setelah serah terima proyek selesai (catching).-
Mempekerjakan peralatan, praktik dan prosedur yang mempromosikan lingkungan kerja yang sehat,
aman, dan terlindungi.