Top Banner
28 JUNI 2022
183

E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

Apr 29, 2023

Download

Documents

Khang Minh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

28 JUNI 2022

Page 2: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

1

Summary

Media News Positive Neutral Negative

62 93 45 26 22

Page 3: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

2

Table Of Contents : 27 June 2022 - 28 June 2022

No Date News Title Tone Media Summary

1. 27

June

2022

Informasi

Lowongan Kerja

PT Sumber Data

Indonesia,

Formasi Business

Development

Neutral Pikiran Rakyat

Tasikmalaya

PT Sumber Data Indonesia sedang membuka

lowongan kerja (loker). Formasi lowongan

kerja yang sedang di butuhkan oleh PT Sumber

Data Indonesia adalah Business Development.

Apabila Anda ingin melamar ke PT Sumber

Data Indonesia, maka ketahui terlebih dahulu

kualifikasi dan deskripsi lowongan kerja posisi

Business Development. Dilansir PikiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari akun Instagram

@kemnaker, adapun penjelasannya sebagai

berikut:.

2. 27

June

2022

Yayasan Ponpes

Babussalam

Tamatkan Santri di

Tengah

Keterbatasan

Sarana Prasarana

Negative Suara Ntb Yayasan Ponpes Babussalam, di Dusun Karang

Kurang, Desa Segara Katon, menamatkan 68

siswa untuk tahun ajaran 2021/2022. Ketua

Yayasan Ponpes Babussalam, Mujahidin, M.Pd,

mengakui ikut bahagia dan bangga atas

prestasi hafalan Al-Qur'an anak didiknya.

Pantauan koran ini, para orang tua/wali murid

dan keluarga santri, tumpah memenuhi

halaman sekolah, berugak dan areal parkir

Ponpes Babussalam.

3. 27

June

2022

Untuk Ketiga Kali,

BTN Gelar Akad

Massal 10 Ribu

Unit Rumah

Neutral Beritabaru.news Bank BTN berkolaborasi dengan Kementerian

Ketenagakerjaan dan BP Jamsostek menggelar

akad massal kredit rumah pekerja MLT

program Jaminan Hari Tua guna memperluas

fasilitas pembiayaan kepada pada pekerja

diantaranya fasilitas kredit kepemilikan rumah

dan renovasi rumah dan menargetkan realisasi

kredit MLT tersebut mencapai Rp100 miliar

hingga akhir tahun 2021. Program akad massal

jadi strategi BTN habiskan kuota KPR FLPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- PT Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar

akad 10.000 unit KPR Subsidi dalam kurun

waktu sehari.

4. 27

June

2022

Hadapi Megatren,

Kemnaker Siapkan

Positive Idn Times Menaker mengatakan, dalam menghadapi

tantangan-tantangan terkini megatren,

Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di

antaranya berupa Transformasi Program

Page 4: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

3

Langkah Strategis

Ini

Perluasan Kesempatan Kerja dan

Pengembangan Talenta Muda. "9 lompatan

Kemnaker ini kebijakan strategis untuk

mengubah dan mentransformasikan dunia

ketenagakerjaan Indonesia agar siap

menghadapi semua perubahan, termasuk di

dalamnya menghadapi megatren," ucapnya.

Melalui langkah ini, katanya, Kemnaker ingin

menjadikan program perluasan kesempatan

kerja yang sudah dilaksanakan menjadi lebih

efektif dan efisien untuk menekan

pengangguran serta membuka lapangan kerja

berkualitas terutama bagi generasi muda. "Ini

penting sebagai bagian dari talent scouting

atau pencarian bakat talenta muda, agar ada

kesesuaian antara lapangan kerja masa depan

yang dibutuhkan dengan skill dan kompetensi

yang dimiliki oleh talenta muda Indonesia,"

ucap Menaker.

5. 27

June

2022

Dapat Angin

Segar! BSU 2022

Cair Hari Ini?

Berikut

Pernyataan

Menaker Ida

Fauziyah soal

Kepastian

Pencairannya

Positive Ayo Bandung Berikut pernyataan resmi dari Menaker Ida

Fauziyah soal Pencairan Bantuan Subsidi Upah.

Kapan BSU 2022 cair? LENGKONG,

AYOBANDUNG. COM-- Pertanyaan kapan BSU

2022 cair, masih menjadi topik hangat yang

diperbincangkan para pekerja atau buruh.

6. 27

June

2022

Tanda-Tanda BSU

2022 Cair Akhir

Juni, Resmi dari

Kemnaker

Positive Ayo Bandung Benarkah pihak Kementerian Ketenagakerjaan

(kemnaker) beri tanda- tanda bahwa BSU 2022

akan cair akhir Juni? Jika tahapan tersebut

dirampungkan sesegera mungkin, maka tidak

menutup kemungkinan bahwa BSU 2022 akan

cair akhir Juni. Demikian artikel mengenai

tanda- tanda BSU 2022 cair akhir Juni, serta

pernyataan resmi dari Kemnaker dan BPJS

Ketenagakerjaan selaku mitra. Para pekerja

atau karyawan yang terdaftar sebagai

penerima BSU 2022, masih menanti BLT

Subsidi gaji Rp1 juta masuk ke rekening.

7. 27

June

2022

Kembali Lepas 375

Pekerja Migran,

BP2MI Targetkan

Agustus Semua

Neutral Ogindonesia.com Sebanyak 375 Pekerja Migran Indonesia (PMI)

kembali diberangkatkan melalui skema

Government to Government Korea Selatan.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran

Page 5: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

4

PMI yang

Tertunda Bisa

Berangkat

Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani melepas

langsung para pahlawan devisa ini di Graha

Insan Cita, Depok, Jawa Barat, Senin

(27/6/2022).. Turut hadir dalam

pemberangkatan, Wakil Menteri

Ketenagakerjaan RI Afriansah Noor, Anggota

Komisi I DPR RI Christina Aryani, dan staf ahli

Menaker RI Dita Indah Sari. Ratusan PMI kali

ini akan diberangkatkan pada dua tahap, yaitu

pada Senin (27/6/2022) dan Selasa

(28/6/2022)..

8. 27

June

2022

Jobseeker Batam

Merapat! Philips

Buka Lowongan

Kerja Nih

Neutral Idx Channel PT Philips Industries Batam tengah membuka

lowongan kerja bagi generasi muda yang

sedang mencari kesempatan berkarir.

Mengutip dari laman Instagram Kemnaker hari

ini, Senin (27/6/2022), PT Philips Industries

Batam membuka lowongan kerja untuk posisi

Process Engineer. Untuk diketahui

penempatan posisi ini ada di Nongsa, Batam,

Kepulauan Riau. Lowongan ini terbuka bagi

pelamar dengan latar belakang pendidikan

Sarjana 1 (S1) jurusan mekanikal, elektrikal

atau kimia.

9. 27

June

2022

Apakah BSU 2022

Sudah Dicairkan?

Begini Cara Cek

Status Penerima

BLT BPJS

Ketenagakerjaan

Positive Pikiran Rakyat Depok Simak cara untuk cek status penerima BLT BPJS

Ketenagakerjaan. Perlu ditekankan kembali,

bahwa BSU 2022 belum dicairkan kepada

pekerja yang menerima BLT BPJS

Ketenagakerjaan. Sehingga, masyarakat harus

berhati-hati terhadap modus penipuan dari

oknum yang tidak bertanggung jawab yang

mengatasnamakan pihak BPJS

Ketenagakerjaan. Apakah kini Bantuan Subsidi

Upah (BSU) 2022 sudah dicairkan?

10. 27

June

2022

Huawei Raih

Penghargaan Nir

Kecelakaan

Negative Itworks ItWorks- Huawei, perusahaan penyedia TIK

global, mendapat pengakuan atas

komitmennya terhadap keselamatan di tempat

kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan

Republik Indonesia untuk periode 8 tahun

berturut-turut. Penghargaan nir kecelakaan

(Zero-Accident), diberikan kepada perusahaan

yang memiliki rekam jejak sepanjang tahun

tanpa kecelakaan kerja. Penghargaan

diserahkan oleh Prof. Drs. Anwar Sanusi, MPA,

Ph.D, Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga

Page 6: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

5

Kerja RI, dan diterima oleh Lai Chaosen, Vice

President, Delivery & Service, Huawei

Indonesia.

11. 27

June

2022

PLN Dominasi

Penghargaan K3,

Gubernur: K3

Adalah Investasi

Positive Posmetro Padang PADANG, METRO-PLN Unit Induk Wilayah

(UIW) Sumatra Barat dan Unit Pelaksana di

Sumatra Barat tampil dominan diantara total

63 perusahaan di Provinsi Sumatra Barat yang

mendapatkan Penghargaan Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) dari Kementerian

Ketenagakerjaan RI. Adalah PLN UP2B

Sumbangteng, PLN Unit Pelaksana

Pembangkitan (UPK) Ombilin, PLN UPK

Bukittinggi, PLN UPK Teluk Sirih, PLTA Batang

Agam, PLTA Singkarak, PLTA Maninjau, PLN

UPDL, dan PLN UPT Padang, unit-unit kerja

PLN di Sumatra Barat lainnya yang kantongi

Penghargaan Kecelakaan Nihil Tahun 2022

pula. Misran Hasra, Pejabat Pengendali K3 PLN

UIW Sumatra Barat menyebutkan,

Penghargaan K3 dari Kementerian

Ketenagakerjaan merupakan penghargaan

bergengsi bagi perusahaan-perusahaan dalam

negeri.

12. 27

June

2022

Perbedaan

Karyawan Kontrak

dan Tetap yang

Tidak Anda

Ketahui

Neutral Idx Channel Perbedaan antara Pegawai Tetap dan Kontrak.

Perbedaan karyawan kontrak dan tetap

tentulah banyak, selain pendapatan tunjangan

ada beberapa persyaratan yang diperlukan.

Tentunya sebelum memahami perbedaan

karyawan kontrak dan tetap, Anda perlu

memahami beberapa persyaratannya.

Persyaratan Karyawan Tetap.

13. 27

June

2022

Nasib Awak Kapal

di PP Nomor 22

Tahun 2022 -

Siwalima

Neutral Siwalimanews PEMERINTAH telah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022

tentang Penempatan dan Pelindungan Awak

Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan

Migran. Situasi seperti itulah yang berlaku

sejurus diberlakukannya PP No 22/2022 pada 8

Juni 2022. Lalu, di tengah rimba raya peraturan

kepelautan itu semua muncullah PP No

22/2022 yang dikeluarkan Kemenaker. Mantan

pelaut yang berlayar terbatas di sebuah negara

Timur Tengah itu mengungkapkan, kepada

pelaut yang seperti itulah aturan penempatan

dan pelindungan awak kapal niaga migran dan

Page 7: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

6

awak kapal perikanan migran yang diatur PP

No 22/2022 ditujukan.

14. 27

June

2022

Siap-siap! BSU

2022 Rp1 Juta Cair

Lewat Rekening

Bank Ini, Cek

Nama Penerima di

Link Ini, Anda

Termasuk?

Neutral Ayo Bandung BSU 2022 akan diberikan kepada pekerja atau

buruh sebesar Rp1 juta melalui 5 rekening

bank ini. Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS

Ketenagakerjaan 2022 lewat rekening bank

apa saja?. Kabar pencairan BSU 2022 semakin

banyak dicari terutama bagi para calon

penerima seperti pekerja atau buruh. : Dapat

Angin Segar! BSU 2022 Cair Hari Ini?

15. 27

June

2022

Sejuta Pekerja Di-

PHK (Arsip

Kompas)

Negative Kompas.id Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja

Seluruh Indonesia (FSPSI), Bomer Pasaribu

menegaskan, pengangguran terbuka akan naik

dari 7,7 persen tahun 1997 menjadi 9,0 persen

tahun 1998 dari sekitar 91 juta angkatan kerja.

*Artikel berikut ini pernah terbit di Harian

Kompas edisi 30 Desember 1997. Kami

terbitkan kembali dalam rubrik Arsip

Kompas.id untuk mendampingi perilisan Narasi

Fakta Terkurasi, aset NFT perdana Harian

Kompas. Sejumlah sektor ekonomi mengalami

masa teramat berat akibat krisis moneter.

16. 27

June

2022

Menaker Siapkan

9 Langkah

Strategis Hadapi

Tantangan

Megatren

Positive Forum Keadilan "Megatren merupakan tantangan bagi

perekonomian dan sektor ketenagakerjaan

yang mengakibatkan banyak disrupsi atau

perubahan di berbagai bidang," kata Menaker

saat menjadi pembicara pada acara _Talent

Talks Saturday Night Gathering_ di Semarang,

Jawa Tengah, Sabtu (25/6). Menteri

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan

bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah

menyiapkan sembilan langkah strategis

menghadapi tantangan megatren yang akan

berlangsung terus hingga 2045. Tantangan

megatren tersebut seperti kemajuan

teknologi, perubahan iklim, dan persaingan

sumber daya alam. Adapun sembilan langkah

strategi situ di antaranya Transformasi

Program Perluasan Kesempatan Kerja dan

Pengembangan Talenta Muda.

Page 8: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

7

17. 27

June

2022

Awas Penipuan!

Kemlu RI: Jangan

Tergiur Iklan

Lowongan Kerja

ke Luar Negeri di

Media Sosial

Positive Tribun News Kupang Kemenlu RI Imbau jangan tergiur Iklan

Lowongan Kerja ke Luar Negeri di Media

Sosial. Com dengan judul "Kemlu Imbau Warga

Tak Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke

Luar Negeri". Hati-hati Penipuan, sudah

banyak WNI jadi korban Penipuan Lowongan

Kerja bodong di Luar. (*) Berita terkait

Lowongan Kerja Artikel ini telah tayang di

Kompas.

18. 27

June

2022

Dirasakan

Manfaatnya,

Pentingnya

Terdaftar

BPJamsostek bagi

Pekerja Migran

Positive Cirebon Bagus INDRAMAYU, (cirebonbagus).- Keberadaan

BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) atas manfaat yang

diterima. Hal ioni terungkap dalam Focus

Group Discussion (FGD) Perluasan Akses

Jaminan Sosial Bagi Purna Pekerja Migran di

Masa Pandemi, Kamis (23/6/2022). Atas dasar

tersebut, disampaikan Muhammad Santosa,

Migrant Care berinisiatif mengadakan Focus

Group Discussion (FGD) Perluasan Akses

Jaminan Sosial Bagi Purna Pekerja Migran di

Masa Pandemi. Hal ini sesuai dengan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

(Permenaker) Nomor 18 Tahun 2018 tentang

Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

(PMI).

19. 27

June

2022

BSU 2022 BPJS

Ketenagakerjaan

Cair Bareng Gaji

13 PNS? Simak

Tanggapan

Menaker dan Cek

Alur Pencairannya

Neutral Ayo Bandung Apakah BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan cair

bersamaan dengan pembayaran gaji 13 PNS

dan pensiunan?. Simak tanggapan Menaker

dan silakan cek alur penerimaan BSU 2022

BPJS Ketenagakerjaan yang cair dalam waktu

dekat ini. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022

BPJS Ketenagakerjaan akan disalurkan kepada

pekerja atau buruh yang memiliki gaji kurang

dari Rp3,5 juta untuk tahun 2022. : Siap-siap!

Berikut Pernyataan Menaker Ida Fauziyah soal

Kepastian Pencairannya.

20. 27

June

2022

BSU 2022 Cair

Minggu Ini?

Berikut

Pernyataan Resmi

dari Kemnaker

Positive Ayo Bandung Kapan BSU 2022 cair, minggu ini? COM--

Pertanyaan kapan BSU 2022 cair masih sering

muncul, karena yang tadinya dijadwalkan April

sampai saat ini belum juga cair. Sampai awal

Juni para pekerja masih mempertanyakan

kapan BSU 2022 cair, salah satunya lewat

Instagram Kemnaker. : BSU 2022 BPJS

Page 9: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

8

Ketenagakerjaan Cair Bareng Gaji 13 PNS?

Berikut pernyataan resmi dari Kemnaker

tentang pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan.

21. 27

June

2022

Sudah Terima BSU

2022 Juni?, Ini

Cara agar BLT Rp1

Juta Cepat Cair

Neutral Ayo Bandung Memasuki Minggu terakhir di bulan Juni,

apakah Anda suah menerima BSU 2022 atau

BSU Ketenagakerjaan?. Penantian kabar BSU

2022 atau BLT Subsidi gaji Rp1 juta cair, belum

usai. Jika belum, perlu diketahui, ada beberapa

penyebab mengapa BSU 2022 atau subsidi gaji

Rp1 juta belum juga cair dan masuk ke

rekening. : BSU 2022 Cair Minggu Ini? Meski

telah memenuhi syarat, namun mungkin saja

ada yang luput, sehingga dana BSU 2022 atau

BSU BPJS Ketenagakerjaan belum diterima.

22. 27

June

2022

BSU 2022 Jadi Cair

atau Tidak? Simak

Penjelasan

Kemnaker Soal

Nasib Penyaluran

BLT Karyawan Rp1

Juta

Neutral Pikiran Rakyat Depok Lewat program BSU 2022, Kemnaker

menyalurkan BLT Karyawan Rp1 juta dengan

sasaran penerima karyawan yang memiliki gaji

dibawah Rp3,5 juta dan aktif sebagai peserta

BPJS Ketenagakerjaan. Simak penjelasan

Kemnaker soal nasib penyaluran BLT Karyawan

Rp1 juta. BSU 2022 jadi cair atau tidak?

Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU

2022 masih terus ditunggu oleh para pekerja

atau karyawan di Tanah Air.

23. 27

June

2022

BSU 2022 Siap

Cair, Simak Info

Kemnaker agar

BLT Subsidi Gaji

Rp1 Juta Langsung

Masuk Rekening

Positive Pikiran Rakyat Depok BSU 2022 siap dicairkan Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemnaker), simak informasi

berikut agar BLT subsidi gaji Rp1 juta masuk ke

rekening Anda. Sebelumnya Kemnaker sudah

mengumumkan bahwa BSU 2022 atau BLT

subsidi gaji Rp1 juta akan disalurkan bagi

pekerja sebelum hari raya lebaran. Akan

tetapi, hingga kini BSU 2022 belum juga masuk

ke rekening pekerja penerima BLT subsidi gaji.

Adapun alasan Kemnaker karena pihaknya

sedang menyusun regulasi penyaluran BSU

2022.

24. 27

June

2022

Besaran UMK

Bogor 2022, Cek

Perbandingannya

dengan Upah

Minimum se

Neutral Tribun News Bogor Ilustrasi- Besaran UMK Bogor 2022 termasuk

tinggi dibanding upah minimum se-Jawa Barat.

TRIBUNNEWSBOGOR.COM- Besaran UMK

Bogor 2022 tertuang dalam Keputusan

Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep. 732-

Kesra/ 2021. Dibandingkan dengan upah

minimum se-Jawa Barat lainnya, UMK Bogor

Page 10: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

9

2022 masih cukup tinggi di posisi atas. Kendati

demikian, UMK Bogor 2022 masih kalah

dibanding besaran UMK Kota Bekasi 2022.

25. 27

June

2022

Loker PT Philips

Industries Batam

Sedang

Membutuhkan

Pekerja Lulusan

S1, Cek Posisi yang

Dibutuhkan

Positive Pikiran Rakyat Bekasi PT Philips Industries Batam membuka

kesempatan lowongan pekerjaan (loker)

terbaru pada bulan Juni 2022. Adapun

lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan

PT Philips Industries Batam yaitu sebagai

Process Engineer. Akun kemnaker

menyebutkan lowongan tersebut untuk

ditempatkan di Nongsa, Batam Kepulauan

Riau. Berikut deskripsi pekerjaan sebagai

Process Engineer di antaranya:.

26. 27

June

2022

Hadapi Megatren,

Kemnaker Siapkan

9 Lompatan

Strategis

Positive Seputar Cibubur Menaker mengatakan, dalam menghadapi

tantangan-tantangan terkini megatren,

Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di

antaranya berupa Transformasi Program

Perluasan Kesempatan Kerja dan

Pengembangan Talenta Muda. "9 lompatan

Kemnaker ini kebijakan strategis untuk

mengubah dan mentransformasikan dunia

ketenagakerjaan Indonesia agar siap

menghadapi semua perubahan, termasuk di

dalamnya menghadapi megatren," ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan

telah menyiapkan langkah-langkah strategis

dalam menghadapi tantangan-tantangan

megatren yang akan berlangsung terus hingga

2045. Tantangan megatren tersebut seperti

kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan

persaingan sumber daya alam.

27. 27

June

2022

BATAL CAIR : BSU

Bantuan Subsidi

Upah Masih

Belum Ada

Kepastian

Negative Radar Timika Online BATAL CAIR : BSU Bantuan Subsidi Upah Masih

Belum Ada Kepastian. RadarTimikaOnline-

BATAL CAIR : BSU Bantuan Subsidi Upah Masih

Belum Ada Kepastian. Banyak orang, terutama

pekerja yang ingin mendengan keputusan

tentang BSU Bantuan Subsidi Upah. Pages: 1 2

3 bantuan subsidi upah (bsu) tahun 2022

bantuan subsidi upah 2022 berapa bantuan

bsu bsu bantuan subsidi upah bsu bantuan

subsidi upah 2022 bsu bantuan subsidi upah

2022 kapan cair bsu bantuan subsidi upah guru

honorer 2022 bsu bantuan subsidi upah kapan

Page 11: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

10

cair bsu bpjs kapan cair bsu bpjs

ketenagakerjaan.

28. 27

June

2022

Info Lowongan

Kerja PT Philips

Industries Batam

Formasi Process

Engineer

Neutral Pikiran Rakyat

Tasikmalaya

PT Philips Industries Batam adalah perusahaan

yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor

produk elektronik. Saat ini PT Philips Industries

Batam sedang membuka lowongan kerja

(loker). Formasi yang sedang dibutuhkan oleh

PT Philips Industries Batam pada lowongan

kerja ini adalah Process Engineer. Dilansir

PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun

Instagram @kemnaker, berikut kualifikasi dan

deskripsi lowongan kerja posisi Process

Engineer di PT Philips Industries Batam:.

29. 27

June

2022

Hadapi Tantangan

Megatren, Ini 9

Langkah yang

Telah

Dipersiapkan

Menaker

Neutral Warta Ekonomi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida

Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah

menyiapkan langkah-langkah strategis dalam

menghadapi tantangan-tantangan megatren

yang akan berlangsung terus hingga 2045.

"Megatren merupakan tantangan bagi

perekonomian dan sektor ketenagakerjaan

yang mengakibatkan banyak disrupsi atau

perubahan di berbagai bidang," ujar Menaker

Ida saat menjadi pembicara pada acara Talent

Talks Saturday Night Gathering di Semarang,

Jawa Tengah pada Sabtu 25 Juni kemarin,

mengutip dari siaran resmi Kemnaker, Minggu

(26/6/2022).. Menaker mengatakan, dalam

menghadapi tantangan-tantangan terkini

megatren, Kemnaker memiliki 9 lompatan

yang di antaranya berupa Transformasi

Program Perluasan Kesempatan Kerja dan

Pengembangan Talenta Muda. "Melalui

program ini kita bisa menciptakan lapangan

pekerjaan dan usaha baru yang dimotori oleh

talenta muda untuk berkontribusi pada

perekonomian di era paska pandemi covid-

19," kata Menaker Ida.

30. 27

June

2022

Fairid Komitmen

Lakukan

Pengembangan

Tenaga Kerja

Neutral Kaltengonline.com Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin

menerima kunjungan Wakil Menteri

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Aula

Rujab Wali Kota Palangka Raya, Jumat malam

(24/6). Fairid menyampaikan, Pemerintah Kota

Palangka Raya memiliki komitmen dalam

Page 12: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

11

melakukan pembinaan dan pengembangan

tenaga kerja, melalui Balai Latihan Kerja (BLK)

Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. Besar

harapan Fairid, melalui program pelatihan

yang pihaknya lakukan secara rutin dan

kontinyu di UPT BLK Kota Palangka Raya.

Dimana sejauh ini UPT BLK Kota Palangka Raya

secara konsisten melakukan kegiatan pelatihan

keterampilan kerja setiap tahunnya, bahkan

saat ini pelatihan kerja di BLK pun sedang

berlangsung.

31. 27

June

2022

Hadapai

Megatren,

Kemnaker Siapkan

9 Langkah

Strategis -

poskota.co.id

Positive Poskota Menaker mengatakan, dalam menghadapi

tantangan-tantangan terkini megatren,

Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di

antaranya berupa Transformasi Program

Perluasan Kesempatan Kerja dan

Pengembangan Talenta Muda. "9 lompatan

Kemnaker ini kebijakan strategis untuk

mengubah dan mentransformasikan dunia

ketenagakerjaan Indonesia agar siap

menghadapi semua perubahan, termasuk di

dalamnya menghadapi megatren," ucapnya.

"Melalui program ini kita bisa menciptakan

lapangan pekerjaan dan usaha baru yang

dimotori oleh talenta muda untuk

berkontribusi pada perekonomian di era paska

pandemi covid-19," ucapnya. Menteri

Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,

mengatakan bahwa Kementerian

Ketenagakerjaan telah menyiapkan langkah-

langkah strategis dalam menghadapi

tantangan megatren yang akan berlangsung

hingga 2045.

32. 27

June

2022

Asosiasi ini Sebut

Cuti 6 Bulan untuk

Kelahiran Bisa

Kehilangan

Pendapatan

Negative Obligasi.id Hal ini diungkapkan Ahmad menanggapi

Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu

dan Anak (RUU KIA) yang segera disahkan

menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di

Jakarta, Kamis 30 Juni mendatang. Selain itu,

lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti

Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA

bersinggungan dengan UU No. 13/2003

tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada

kerancuan dalam RUU itu. "Masih ada

kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan

Page 13: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

12

ketentuan maksimal bagi suami sebagai

pendamping berhak dapatkan cuti selama 40

hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan

anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

(DJSN). Ahmad Ansyori dalam diskusi ini

memberi masukan tiga poin, yakni pemikiran

RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik

lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan

merupakan porsi di Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemnaker).

33. 27

June

2022

Hadapi Tantangan

Megatren, Ini 9

Langkah yang

Telah

Dipersiapkan

Menaker

Neutral Polhukam.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida

Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah

menyiapkan langkah-langkah strategis dalam

menghadapi tantangan-tantangan megatren

yang akan berlangsung terus hingga 2045.

"Megatren merupakan tantangan bagi

perekonomian dan sektor ketenagakerjaan

yang mengakibatkan banyak disrupsi atau

perubahan di berbagai bidang," ujar Menaker

Ida saat menjadi pembicara pada acara Talent

Talks Saturday Night Gathering di Semarang,

Jawa Tengah pada Sabtu 25 Juni kemarin,

mengutip dari siaran resmi Kemnaker, Minggu

(26/6/2022). Tantangan megatren tersebut

seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim,

dan persaingan sumber daya alam.

34. 27

June

2022

Hadapi Tantangan

Megatren, Ini 9

Langkah yang

Telah

Dipersiapkan

Menaker

Neutral Obligasi.id Warta Ekonomi, Jakarta-. Menteri

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah

mengatakan bahwa Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah

menyiapkan langkah-langkah strategis dalam

menghadapi tantangan-tantangan megatren

yang akan berlangsung terus hingga 2045.

"Megatren merupakan tantangan bagi

perekonomian dan sektor ketenagakerjaan

yang mengakibatkan banyak disrupsi atau

perubahan di berbagai bidang," ujar Menaker

Ida saat menjadi pembicara pada acara Talent

Talks Saturday Night Gathering di Semarang,

Jawa Tengah pada Sabtu 25 Juni kemarin,

mengutip dari siaran resmi Kemnaker, Minggu

(26/6/2022). Menaker mengatakan, dalam

menghadapi tantangan-tantangan terkini

Page 14: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

13

megatren, Kemnaker memiliki 9 lompatan

yang di antaranya berupa Transformasi

Program Perluasan Kesempatan Kerja dan

Pengembangan Talenta Muda. "Melalui

program ini kita bisa menciptakan lapangan

pekerjaan dan usaha baru yang dimotori oleh

talenta muda untuk berkontribusi pada

perekonomian di era paska pandemi covid-

19," kata Menaker Ida.

35. 27

June

2022

BP2MI Kembali

Berangkatkan 375

Pekerja Migran

Indonesia ke

Korea Selatan

Neutral Tribun News Jakarta Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, mengatakan,

total ada 375 pekerja migran Indonesia (PMI)

yang diberangkatkan hari ini, Senin

(27/6/2022). Badan Perlindungan Pekerja

Migran Indonesia (BP2MI) kembali

memberangkatkan ratusan pekerja migran

melalui skema Government to Government (G

to G) ke Korea Selatan. "Jagalah kepercayaan

tersebut, jadilah kebanggaan keluarga dan

kebanggan Indonesia," tegasnya lagi. PMI

adalah duta bangsa, maka kalian milikilah nilai-

nilai Pancasila dalam bekerja di luar negeri,

berpartisipasi mengenalkan pariwisata sebagai

duta pariwisata Indonesia," ujar Christina

kepada PMI yang akan berangkat ke Korea

Selatan Christina juga mengingatkan para PMI

agar tidak lupa melapor di portal PMI.

36. 27

June

2022

HWI 2 Dibuka,

Disnaker

Harapkan

Pengangguran di

Pati Berkurang

Jauh

Negative Mitra Post Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Disnaker) Kabupaten, Bambang Agus Yunianto

berharap pengangguran di Kabupaten Pati

akan turun drastis, dengan dibutuhkannya

sekitar 15.000 karyawan. Hal tersebut

berkenaan dengan dibukanya PT. Hwaseung

Indonenia (HWI) di Jalan Raya Batangan-

Rembang, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati,

pada akhir tahun ini. Harapan saya akan

semakin berkurang jumlah pengangguran

khususnya di Kabupaten Pati, dan saya juga

kemarin sampaikan kepada HRD nya supaya

yang terpenting fokus untuk masyarakat

sekitar Desa itu dulu dan kemudian Pati, " ucap

Bambang Agus Yunianto saat ditemui di

kantornya, Senin (27/6/2022). Kemudian ia

juga mengatakan bahwa untuk perekrutan

Page 15: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

14

karyawan PT.HWI akan melibatkan pihak

Disnaker Pati.

37. 27

June

2022

Info Loker Juni

2022 Riau: Philips

Industries Cari

Process Engineer

Minimal Lulusan

S1, Ini Cara

Daftarnya!

Neutral Pikiran Rakyat Bekasi Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari

Instagram @kemnaker pada Senin, 27 Juni

2022, berikut kualifikasi dan deskripsi

pekerjaan Process Engineer yang dibuka PT

Philips Industries Batam. Terdapat satu loker

yang dibuka PT Philips Industries Batam pada

Juni 2022 yang bisa dilamar oleh warga Batam,

Kepulauan Riau. Adapun satu loker yang

dibuka PT Philips Industries Batam untuk posisi

Process Engineer. Satu loker yang dibuka PT

Philips Industries Batam untuk posisi Process

Engineer untuk penempatan Nongsa, Batam,

Kepulaun Riau.

38. 27

June

2022

Kemnaker Harap

Dubes RI untuk

Korsel Kawal

Kerjasama

Penempatan dan

Perlindungan PMI

Positive Harianbhirawa.co.id Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat

membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang

merupakan skilled worker di bawah Visa E-7,

serta visa E-10 untuk penempatan ABK.

Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes

untuk dapat membantu mengawasi

implementasi MoU ini, sehingga dapat

memberikan pelindungan terhadap ABK kita

dengan optimal. Kementerian

Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-

sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait

penempatan dan pelindungan pekerja migran

Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut

disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu dengan.

39. 27

June

2022

Marten Taha

Minta Dukungan

Kemennaker

Terkait

Pemenuhan

Instruktur LLK

Kota Gorontalo

Neutral Gopos.id Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, meminta

dukungan Kementerian Tenaga Kerja

(Kemennaker) dalam pemenuhan tenaga

instruktur (pelatih, red) di Loka Latihan Kerja

dan Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Kota

Gorontalo. Permintaan pemenuhan instruktur

ini disampaikan Wali Kota Gorontalo, Marten

Taha, saat membuka pelaksanaan pelatihan

berbasis kompetensi dengan kejuruan

Page 16: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

15

pengelolaan administrasi perkantoran, tata

rias kecantikan, serta cabinet marking

(meubel) di LLK-UKM Kota Gorontalo, Senin

(27/6/2022). Menurut Marten Taha, saat ini

ketersediaan tenaga instruktur di LLK-UKM di

Kota Gorontalo sangat terbatas. Sebab SDM

instruktur yang ada saat ini di LLK-UKM Kota

Gorontalo sangat terbatas," ungkap Marten

Taha.

40. 27

June

2022

Kemnaker

Perbanyak

Kesempatan

Program

Pemagangan ke

Jepang

Positive Liputan.co.id Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan

menegaskan hal tersebut saat mendampingi

kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan

dialog dengan dengan AP2LN ( Asosiasi

Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di

Tokyo, Jepang. "Peluang magang di Jepang ini,

menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk

terus mendorong berbagai upaya peningkatan

kompetensi SDM Indonesia," ujar Budi

Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas

Kemnaker, Senin (27/6/2022). Untuk itu,

pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang

harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Budi

Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993

hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah

memberangkatkan peserta pemagangan ke

Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta.

41. 27

June

2022

Kemnaker:

Diperbanyak

Kesempatan

Program

Pemagangan ke

Jepang

Positive Harianbhirawa.co.id Pemerintah melalui Kementerian

Ketenagakerjaan terus berupaya

meningkatkan jumlah peserta program

pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas

Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal

tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan

dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara

Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. "

Peluang magang di Jepang ini, menjadi

momentum baik bagi Kemnaker untuk terus

mendorong berbagai upaya peningkatan

kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui

Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin

(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar

negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai

belajar dan berlatih.

Page 17: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

16

42. 27

June

2022

Lowongan Kerja Pt

Garam Persero

Neutral Noso Project Lowongan Kerja BUMN PT Garam Persero

Terbaru September 2016 | KASKUS. Source:

bursakerjadepnaker.com. Lowongan Kerja

BUMN PT Garam Terbaru Mei 2022

DEPNAKER. Info lowongan kerja Juli 2022, info

lowongan kerja Hari ini Tahun 2022, info

lowongan kerja Terbaru 2022, info lowongan

kerja Jawa Timur 2022, info lowongan kerja

Jawa Tengah 2022, info lowongan kerja Jawa

Barat 2022, info lowongan kerja Surabaya

2022, info lowongan kerja Malang 2022, info

lowongan kerja Kediri 2022, info lowongan

kerja Gresik 2022, info lowongan kerja

Sumenep 2022, info lowongan kerja Boyolali,

info lowongan kerja Bali 2022, info lowongan

kerja Denpasar 2022, info lowongan kerja

Lombok 2022, info lowongan kerja Ungaran

2022, info lowongan kerja Yogyakarta 2022,

info lowongan kerja Lamongan 2022, info

lowongan kerja Kudus 2022, info lowongan

kerja Kendal 2022, info lowongan kerja

Semarang 2022, info lowongan kerja

Pekalongan 2022, info lowongan kerja Pati

2022, info lowongan kerja Solo 2022, info

lowongan kerja Temanggung 2022, info

lowongan kerja Salatiga 2022, info lowongan

kerja Cilacap 2022, info lowongan kerja

Wonosobo 2022, info lowongan kerja

Purwokerto 2022, info lowongan kerja

Pemalang 2022, info lowongan kerja Tegal

2022, info lowongan kerja Brebes 2022, info

lowongan kerja Cirebon 2022, info lowongan

kerja Indramayu 2022, info lowongan kerja

Cikampek 2022, info lowongan kerja Karawang

2022, info lowongan kerja Cikarang 2022, info

lowongan kerja Purwakarta 2022, info

lowongan kerja Bekasi 2022, info lowongan

kerja Tasikmalaya 2022, info lowongan kerja

Bandung 2022, info lowongan kerja Jakarta

2022, info lowongan kerja Medan 2022, info

lowongan kerja Riau 2022, info lowongan kerja

Palembang 2022, info lowongan kerja

Lampung 2022, info lowongan kerja Jambi

2022, info lowongan kerja Pekanbaru 2022,

info lowongan kerja Aceh 2022, info lowongan

kerja Sumatra 2022, info lowongan kerja

Page 18: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

17

Bengkulu 2022, info lowongan kerja

kalimantan 2022, Info Lowongan Kerja

Samarinda 2022, info lowongan kerja

Banjarmasin 2022, info lowongan kerja

Pontianak 2022, info lowongan kerja Ntt 2022,

info lowongan kerja kota ambon 2022, info

lowongan kerja Sulawesi 2022, info lowongan

kerja Balikpapan 2022, lowongan kerja juli

2022, lowongan kerja hari ini 2022, lowongan

kerja terbaru juli 2022, info lowongan kerja

BUMN 2022, info lowongan kerja tanpa ijazah

2022, info lowongan kerja pertambangan

2022, info lowongan kerja batubara 2022, info

lowongan kerja Sopir 2022 info lowongan kerja

Art 2022, Info lowongan kerja PT KAI 2022,

info loker juli 2022, info loker terbaru juli

2022, Info loker Hari Ini juli 2022 info loker

terupdate juli 2022, Info Loker pertambangan

hari Ini 2022, Info Loker BANK Hari Ini 2022,

Info Loker BUMN Hari Ini 2022, Info Loker

Persero Hari Ini 2022, Info Loker CV Hari Ini

2022, Info Loker UD Hari Ini 2022, Info Loker

PT Hari Ini 2022, Info Loker PT KAI hari ini

2022, Info Loker PNS Hari Ini 2022, Info Loker

RS Hari Ini 2022, Info Loker Guru Hari Ini 2022,

Info Loker Farmasi Hari Ini 2022, Info Loker

Fresh Graduate Hari Ini 2022, info loker SMK

Hari Ini 2022, Info Loker SMA Hari Ini 2022,

Info Loker Sarjana Hari Ini 2022, Info Loker

Driver Hari Ini 2022, Info Loker Security Hari Ini

2022, Info Loker Teknisi Hari Ini 2022, info

loker Perawat Hari Ini 2022, info loker

Operator Hari Ini 2022, info loker Admin Hari

Ini 2022, info loker Marketing Hari Ini 2022,

Info loker Tanpa Ijazah Lowongan Kerja

Terbaru Hari Ini 2022, Lowongan Kerja Driver

Terbaru, Lowongan Kerja Security Terbaru,

Lowongan Kerja Fresh graduate 2022,

Lowongan Kerja D3 2022, Lowongan Kerja S1

2022, Lowongan Kerja SMK 2022, Lowongan

Kerja SMA 2022, lowongan kerja

Pertambangan 2022, lowongan kerja Guru

2022, Lowongan Kerja Pabrik 2022, lowongan

kerja PNS 2022, lowongan kerja Farmasi 2022,

lowongan kerja BANK 2022, lowongan kerja PT

KAI 2022, lowongan kerja BUMN 2022,

Page 19: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

18

Lowongan Kerja CV Hari Ini 2022, Lowongan

Kerja UD Hari Ini 2022, Lowongan Kerja PT Hari

Ini 2022, Lowongan Kerja R.S Hari Ini 2022,

lowongan kerja Persero 2022, lowongan kerja

Tanpa Ijazah 2022, selamat mencoba semoga

berhasil. Lowongan Kerja BUMN PT Garam

Terbaru Mei 2022 DEPNAKER Source:

twitter.com. Kementerian Ketenagakerjaan RI

on Twitter: "Halo Rekanaker.

43. 27

June

2022

Menaker Ida

Siapkan Langkah

Strategis Hadapi

Tantangan

Megatren

Positive Radar Bangsa "Megatren merupakan tantangan bagi

perekonomian dan sektor ketenagakerjaan

yang mengakibatkan banyak disrupsi atau

perubahan di berbagai bidang," kata Menteri

Keternagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di

Semarang, Sabtu 25 Juni 2022 lalu. Menurut

Menaker Ida Fauziyah, tantangan megatren

tersebut seperti kemajuan teknologi,

perubahan iklim, dan persaingan sumber daya

alam harus diantisipasi dengan baik salah

satunya dengan 9 lompatan besar Kemnaker.

Menaker Ida menyampaikan bahwa

transformasi program perluasan kesempatan

kerja dilakukan guna meningkatkan

pelaksanaan program secara efektif dan

berkesinambungan agar mampu meningkatkan

penyerapan tenaga kerja. Senin, 27/06/2022

18:39 WIB.

44. 27

June

2022

Fasilitas hingga

Aturan BPJS Dinilai

Merugikan

Pekerja Migran

Negative Merdeka Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny

Rhamdani mengatakan, hal itu terjadi karena

memang selama pandemi tidak ada

penempatan PMI. Jumlah kepesertaan pekerja

migran Indonesia (PMI) di Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan turun sekitar 30 ribu. Data

BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2021

mencatat sekitar 235. 000 PMI menjadi

peserta, namun pada April 2022 jumlahnya

menurun menjadi 205.295. Tapi kalau tadi

saya sampaikan di Juni awal sudah 59 ribu PMI

yang berangkat, maka otomatis tercatat di

BPJS," kata Benny saat melepas PMI ke Korea

Selatan di Graha Insan Cita (GIC) Depok, Senin

(27/6).

Page 20: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

19

45. 27

June

2022

Masuk SISKOTKLN

Meninggal

Overstay

Negative Berita Lima Gugurnya Resti Mahesati, Pahlawan Devisa

asal Cianjur, Jawa Barat yang diterbangkan

secara prosedural dalam kondisi overstay pada

2021 lalu menjadi catatan hitam. Bagaimana

hal tersebut bisa terjadi? Siapa yang harus

bertanggung jawab ?. Dinas Ketenagakerjaan

dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten

Cianjur melalui Kepala Bidang Penempatan

Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan

Kesempatan Kerja (Kabid Pentaker PPKK), Yani

Yuliawati, Jum'at (22/4/2022) saat tim

beritalima meminta konfirmasi menyatakan

pihaknya hanya membantu proses

penempatan secara prosedural. Mantan

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

Disparpora itu juga berharap ada pihak yang

ditugaskan melakukan pengecekan PMI yang

overstay.

46. 27

June

2022

Kemenaker

Siapkan Sembilan

Langkah Strategis

Hadapi Megatrend

Positive Investor Daily - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

telah menyiapkan sembilan langkah strategis

dalam menghadapi tantangan megatrend yang

akan berlangsung terus hingga 2045.

Tantangan megatrend tersebut seperti

kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan

persaingan sumber daya alam (SDA).

"Megatrend merupakan tantangan bagi

perekonomian dan sektor ketenagakerjaan

yang mengakibatkan banyak disrupsi atau

perubahan di berbagai bidang," ucap Menteri

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam

pernyataan resmi, Senin (27/6). Dalam

menghadapi tantangan-tantangan terkini

megatrend, Kemenaker memiliki 9 lompatan

yang diantaranya berupa Transformasi

Program Perluasan Kesempatan Kerja dan

Pengembangan Talenta Muda.

47. 27

June

2022

Kemnaker akan

Koordinasi dengan

KBRI soal Kasus

Adelina Lisou

Neutral Cnn Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

akan berkoordinasi dengan KBRI di Kuala

Lumpur terkait vonis bebas Ambika MA Shan,

majikan Adelina Lisao tenaga kerja Indonesia

(TKI) asal NTT di Malaysia. "Saat ini kami

tengah berkoordinasi dengan pihak KBRI Kuala

Lumpur terkait dengan keputusan pengadilan

untuk kasus vonis bebas majikan Adelina

Page 21: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

20

Lasou. Kita tentunya akan menempuh langkah-

langkah selanjutnya untuk menuntut keadilan

bagi mendiang Adelina," kata Sekjen

Kemenaker Anwar Sanusi kepada

CNNIndonesia.com, Senin (27/6). Direktur

Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo

mengatakan vonis bebas pembunuh Adelina

yang merupakan majikannya menjadi

preseden buruk untuk upaya meraih keadilan

bagi korban.

48. 27

June

2022

Kemnaker

Perbanyak

Kesempatan

Program

Pemagangan ke

Jepang

Positive Assets.rri.co.id KBRN, Jakarta: Pemerintah melalui

Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya

meningkatkan jumlah peserta program

pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas

Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal

tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan

dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara

Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. "

Peluang magang di Jepang ini, menjadi

momentum baik bagi Kemnaker untuk terus

mendorong berbagai upaya peningkatan

kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui

Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin

(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar

negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai

belajar dan berlatih.

49. 27

June

2022

Dirjen Suhartono

Dorong Dubes

Ajak Korea

Percepat

Penyelesaian MoU

EPS

Neutral Jurnas Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker,

Suhartono saat bertemu dengan Duta Besar

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea

Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan

Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri

Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat. Suhartono membeberkan,

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah

memiliki dua dokumen kerja sama terkait

penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan

MoU terkait pelindungan Anak Buah Kapal

(ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU

Employment Permit System (EPS),

perundingan pembaharuan MoU antara

Page 22: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

21

Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak

tahun 2015, dan proses pembahasannya

menunjukkan progres yang positif. "Oleh

sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta

Besar beserta jajarannya untuk dapat

mendorong pihak Korea agar dapat segera

duduk bersama dengan kita untuk

mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata

Suhartono.

50. 27

June

2022

Cuti melahirkan

enam bulan

pekerja

berpotensi

kehilangan

pendapatan

Negative Antara Kalteng Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum

ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan

selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari

sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan

akan berdampak atas kehilangan seluruh

ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap

Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan,

Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius

Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA

pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa

memberatkan pihak perusahaan, dan negara

harus hadir membantu menanggungnya. Dia

mengutarakan sebenarnya sudah ada

pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,

tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan

menambah jangka waktu cuti melahirkan

sudah banyak terjadi dengan latar belakang

kesehatan.

51. 27

June

2022

Cuti melahirkan

enam bulan

pekerja

berpotensi

kehilangan

pendapatan

Negative Antara cuti enam bulan bisa memberatkan pihak

perusahaan, dan negara harus hadir

membantu menanggungnya. - Perkumpulan

pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan

Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa

dampak cuti melahirkan selama enam bulan

bagi pekerja berpotensi kehilangan

pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja

cuti persalinan selama enam bulan akan

berdampak atas kehilangan seluruh ataupun

sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II

P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin.

Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono

dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu

mengatakan cuti enam bulan bisa

Page 23: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

22

memberatkan pihak perusahaan, dan negara

harus hadir membantu menanggungnya.

52. 27

June

2022

Cuti melahirkan

enam bulan

pekerja

berpotensi

kehilangan

pendapatan

Negative Antara Sulteng Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum

ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan

selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari

sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan

akan berdampak atas kehilangan seluruh

ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap

Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan,

Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius

Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA

pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa

memberatkan pihak perusahaan, dan negara

harus hadir membantu menanggungnya. Dia

mengutarakan sebenarnya sudah ada

pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,

tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan

menambah jangka waktu cuti melahirkan

sudah banyak terjadi dengan latar belakang

kesehatan.

53. 27

June

2022

Cuti melahirkan

enam bulan

pekerja

berpotensi

kehilangan

pendapatan

Negative Antara Riau Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum

ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan

selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari

sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan

akan berdampak atas kehilangan seluruh

ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap

Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan,

Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius

Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA

pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa

memberatkan pihak perusahaan, dan negara

harus hadir membantu menanggungnya. Dia

mengutarakan sebenarnya sudah ada

pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,

tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan

menambah jangka waktu cuti melahirkan

sudah banyak terjadi dengan latar belakang

kesehatan.

Page 24: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

23

54. 27

June

2022

Cuti melahirkan

enam bulan

pekerja

berpotensi

kehilangan

pendapatan

Negative Newsexplorer.net Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum

ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan

selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari

sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan

akan berdampak atas kehilangan seluruh

ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap

Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan,

Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius

Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA

pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa

memberatkan pihak perusahaan, dan negara

harus hadir membantu menanggungnya. Dia

mengutarakan sebenarnya sudah ada

pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,

tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan

menambah jangka waktu cuti melahirkan

sudah banyak terjadi dengan latar belakang

kesehatan.

55. 27

June

2022

Cuti melahirkan

enam bulan

pekerja

berpotensi

kehilangan

pendapatan

Negative Antara Papua Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum

ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan

selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari

sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan

akan berdampak atas kehilangan seluruh

ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap

Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan,

Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius

Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA

pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa

memberatkan pihak perusahaan, dan negara

harus hadir membantu menanggungnya. Dia

mengutarakan sebenarnya sudah ada

pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,

tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan

menambah jangka waktu cuti melahirkan

sudah banyak terjadi dengan latar belakang

kesehatan.

56. 27

June

2022

Kemnaker Harap

Dubes RI untuk

Korsel Kawal Kerja

Sama Penempatan

Positive Pewartasatu.com Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat

membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang

merupakan skilled worker di bawah Visa E-7,

Page 25: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

24

dan Pelindungan

PMI

serta visa E-10 untuk penempatan ABK.

Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes

untuk dapat membantu mengawasi

implementasi MoU ini, sehingga dapat

memberikan pelindungan terhadap ABK kita

dengan optimal. Kementerian

Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-

sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait

penempatan dan pelindungan pekerja migran

Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut

disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan

Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi

Sulistiyanto, pada kegiatan Pendampingan

Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI,

Senin (27/6/2022) di Seoul waktu setempat.

57. 27

June

2022

BSU 2022 Tidak

Cair pada

Karyawan Ini, Cek

Nama Anda

sebagai Penerima

BLT Subsidi Gaji

Positive Pikiran Rakyat

Tasikmalaya

Kabar terbaru dari Kemnaker perihal BSU 2022

mengenai BLT Subsidi Gaji masih sama saja.

Namun, ada hal yang perlu diketahui lebih

lanjut perihal karyawan yang tidak akan

menerima BLT Subsidi Gaji dari BSU 2022.

Selain kabar pencairan BLT Subsidi Gaji dari

BSU 2022 yang disalurkan Pemerintah melalui

Kemnaker. Karyawan pun masih menunggu

kabar terbaru terkait hal yang berkaitan

dengan BLT Subsidi Gaji dari BSU 2022 ini.

58. 27

June

2022

KBRI-Seoul

Diminta

Mengawal Kerja

Sama

Perlindungan PMI

Positive Assets.rri.co.id KBRN, Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan

(Kemnaker) berharap perwakilan Indonesia di

Korea Selatan (KBRI Seoul) dapat bersama-

sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait

penempatan dan pelindungan pekerja migran

Indonesia (PMI) di Korea Selatan. Hal tersebut

disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan

Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi

Sulistiyanto, pada kegiatan Pendampingan

Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI,

Page 26: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

25

Senin (27/6/2022) di Seoul waktu setempat.

Suhartono membeberkan, Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki

dua dokumen kerja sama terkait penempatan

tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait

pelindungan Anak Buah Kapal (ABK). Menurut

Suhartono, untuk MoU Employment Permit

System (EPS), perundingan pembaharuan MoU

antara Indonesia dan Korea telah berlangsung

sejak tahun 2015, dan proses pembahasannya

menunjukkan progres yang positif.

59. 27

June

2022

Cek Faktanya, ini

Dampak Cuti

Melahirkan Enam

Bulan

Negative Indoposnews.co.id indoposnews.co.id- Perkumpulan pengajar dan

praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia

(P3HKI) menyebutkan, bahwa dampak cuti

melahirkan selama enam bulan bagi pekerja

berpotensi kehilangan pendapatannya.

"Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan

selama enam bulan akan berdampak atas

kehilangan seluruh ataupun sebagian

pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI,

Ahmad Ansyori di Medan dilansir antara,

Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius

Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA

pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa

memberatkan pihak perusahaan, dan negara

harus hadir membantu menanggungnya. Dia

mengutarakan sebenarnya sudah ada

pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,

tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan

menambah jangka waktu cuti melahirkan

sudah banyak terjadi dengan latar belakang

kesehatan.

60. 27

June

2022

Dilema! Cuti

Melahirkan Enam

Bulan, tapi Pekerja

Berpotensi

Kehilangan

Pendapatan

Negative Indonesiatoday.co.id Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum

ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan

selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari

sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan

akan berdampak atas kehilangan seluruh

ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap

Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori seperti dilansir

dari Antara, Senin (27/6/2022). Dewan pakar

P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi

kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti

Page 27: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

26

enam bulan bisa memberatkan pihak

perusahaan, dan negara harus hadir

membantu menanggungnya. Dia

mengutarakan sebenarnya sudah ada

pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,

tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan

menambah jangka waktu cuti melahirkan

sudah banyak terjadi dengan latar belakang

kesehatan.

61. 27

June

2022

Cuti Melahirkan

Enam Bulan

Berdampak

Kehilangan

Pendapatan

Negative Cara Pandang CARAPANDANG- Perkumpulan pengajar dan

praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia

(P3HKI) menyebutkan, bahwa dampak cuti

melahirkan selama enam bulan bagi pekerja

berpotensi kehilangan pendapatannya.

"Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan

selama enam bulan akan berdampak atas

kehilangan seluruh ataupun sebagian

pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI,

Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Dewan pakar

P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi

kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti

enam bulan bisa memberatkan pihak

perusahaan, dan negara harus hadir

membantu menanggungnya. Dia

mengutarakan sebenarnya sudah ada

pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,

tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan

menambah jangka waktu cuti melahirkan

sudah banyak terjadi dengan latar belakang

kesehatan.

62. 27

June

2022

Cuti Melahirkan 6

Bulan Disebut Bisa

Hilangkan

Pendapatan

Negative Vivanews Hal ini diungkapkannya menanggapi

Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu

dan Anak ( RUU KIA ) yang segera disahkan

menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di

Jakarta, Kamis (30/6). Selain itu, lanjut dia,

terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal

6, dan Pasal 8 RUU KIA bersinggungan dengan

UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan

masih ada kerancuan dalam RUU itu. "Masih

ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan

ketentuan maksimal bagi suami sebagai

pendamping berhak dapatkan cuti selama 40

hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan

anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

Page 28: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

27

(DJSN). Perkumpulan pengajar dan praktisi

hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan

selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya.

63. 27

June

2022

Penempatan dan

Pelindungan PMI

di Korsel,

Kemnaker Harap

Dubes RI Kawal

Kerja Sama

Indonesia dan

Korea Selatan

Positive Progresnews.info Kementerian Ketenagakerjaan berharap

perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat

bersama-sama mengawal kerja sama antara

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan

terkait penempatan dan pelindungan pekerja

migran Indonesia di Korea Selatan. Hal

tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker,

Suhartono saat bertemu denganDuta Besar

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea

Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan

Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri

Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat. Suhartono membeberkan,

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah

memiliki dua dokumen kerja sama terkait

penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan

MoU terkait pelindungan Anak Buah Kapal

(ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU

Employment Permit System (EPS),

perundingan pembaharuan MoU antara

Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak

tahun 2015, dan proses pembahasannya

menunjukkan progres yang positif.

64. 27

June

2022

Kemendagri

Ingatkan Daerah

Perhatikan

Tugasnya Terkait

Revitalisasi

Pendidikan dan

Pelatihan Vokasi

Positive Wartapembaruan.co.id Kemendagri Ingatkan Daerah Perhatikan

Tugasnya Terkait Revitalisasi Pendidikan dan

Pelatihan Vokasi. Sumber: bangda

Kemendagri. Wartapembaruan.co.id,

Pekanbaru ~ Direktur Sinkronisasi Urusan

Pemerintahan Daerah IV, Zanariah hadir

melalui virtual (online) pada Sosialisasi dan

Penyusunan Tindak Lanjut Perpres Nomor 68

Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan

dan Pelatihan Vokasi, yang diselenggarakan

oleh Kemenko bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan pada hari Senin tanggal 27

Juni 2022, pukul 09.00 s.d. 12.30 WIB.

Kegiatan ini yang dilaksanakan di Hotel

Page 29: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

28

Novotel Pekanbaru ini bertujuan untuk

melakukan Sosialisasi Perpres 68 Tahun 2022

tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan

Pelatihan Vokasi sekaligus bimbingan teknis

penyusunan Peraturan Gubernur tentang

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

65. 27

June

2022

UPDATE :

Kemnaker Harap

Dubes RI untuk

Korsel Kawal Kerja

Sama Penempatan

dan Pelindungan

PMI

Positive Ninopedia Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat

membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang

merupakan skilled worker di bawah Visa E-7,

serta visa E-10 untuk penempatan ABK.

Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes

untuk dapat membantu mengawasi

implementasi MoU ini, sehingga dapat

memberikan pelindungan terhadap ABK kita

dengan optimal. Kementerian

Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-

sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait

penempatan dan pelindungan pekerja migran

Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut

disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan

Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi

Sulistiyanto, pada kegiatan Pendampingan

Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI,

Senin (27/6/2022) di Seoul waktu setempat.

66. 27

June

2022

VIRAL : Kemnaker

Harap Dubes RI

untuk Korsel

Kawal Kerja Sama

Penempatan dan

Pelindungan PMI

Positive Tugunews.com Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat

membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang

merupakan skilled worker di bawah Visa E-7,

serta visa E-10 untuk penempatan ABK.

Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes

untuk dapat membantu mengawasi

implementasi MoU ini, sehingga dapat

memberikan pelindungan terhadap ABK kita

dengan optimal. Kementerian

Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-

sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait

Page 30: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

29

penempatan dan pelindungan pekerja migran

Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut

disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan

Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi

Sulistiyanto, pada kegiatan Pendampingan

Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI,

Senin (27/6/2022) di Seoul waktu setempat.

67. 27

June

2022

Dilema! Cuti

Melahirkan Enam

Bulan, tapi Pekerja

Berpotensi

Kehilangan

Pendapatan

Negative Pantau Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum

ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan

selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari

sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan

akan berdampak atas kehilangan seluruh

ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap

Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori seperti dilansir

dari Antara, Senin (27/6/2022). Dewan pakar

P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi

kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti

enam bulan bisa memberatkan pihak

perusahaan, dan negara harus hadir

membantu menanggungnya. Dia

mengutarakan sebenarnya sudah ada

pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh,

tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan

menambah jangka waktu cuti melahirkan

sudah banyak terjadi dengan latar belakang

kesehatan.

68. 27

June

2022

Kemnaker Harap

Dubes RI untuk

Korsel Kawal Kerja

Sama Penempatan

dan Pelindungan

PMI

Positive Pripos Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat

membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang

merupakan skilled worker di bawah Visa E-7,

serta visa E-10 untuk penempatan ABK.

Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes

untuk dapat membantu mengawasi

implementasi MoU ini, sehingga dapat

memberikan pelindungan terhadap ABK kita

dengan optimal. Kementerian

Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-

sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Page 31: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

30

Indonesia dan Korea Selatan terkait

penempatan dan pelindungan pekerja migran

Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut

disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu dengan.

69. 27

June

2022

Kemnaker Harap

Dubes RI untuk

Korsel Kawal Kerja

Sama Penempatan

dan Pelindungan

PMI

Positive Tribun News Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat

membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang

merupakan skilled worker di bawah Visa E-7,

serta visa E-10 untuk penempatan ABK.

Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes

untuk dapat membantu mengawasi

implementasi MoU ini, sehingga dapat

memberikan pelindungan terhadap ABK kita

dengan optimal. Kementerian

Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-

sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait

penempatan dan pelindungan pekerja migran

Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut

disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu dengan.

70. 27

June

2022

Penempatan dan

Pelindungan PMI,

Kemnaker Harap

Dubes RI Kawal

Kerja Sama

Indonesia dan

Korea Selatan

Positive Progresnews.info Kementerian Ketenagakerjaan berharap

perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat

bersama-sama mengawal kerja sama antara

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan

terkait penempatan dan pelindungan pekerja

migran Indonesia di Korea Selatan. Hal

tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker,

Suhartono saat bertemu denganDuta Besar

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea

Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan

Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri

Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat. Suhartono membeberkan,

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah

memiliki dua dokumen kerja sama terkait

Page 32: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

31

penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan

MoU terkait pelindungan Anak Buah Kapal

(ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU

Employment Permit System (EPS),

perundingan pembaharuan MoU antara

Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak

tahun 2015, dan proses pembahasannya

menunjukkan progres yang positif.

71. 27

June

2022

Pemerintah Akan

Meningkatkan

Jumlah Peserta

Program

Pemagangan ke

Jepang

Neutral Pewartasatu.com Pemerintah melalui Kementerian

Ketenagakerjaan terus berupaya

meningkatkan jumlah peserta program

pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas

Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal

tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan

dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara

Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. "

Peluang magang di Jepang ini, menjadi

momentum baik bagi Kemnaker untuk terus

mendorong berbagai upaya peningkatan

kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui

Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin

(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar

negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai

belajar dan berlatih.

72. 27

June

2022

Kemnaker :

Diperbanyak,

Kesempatan

Program

Pemagangan ke

Jepang

Positive Pripos Pemerintah melalui Kementerian

Ketenagakerjaan terus berupaya

meningkatkan jumlah peserta program

pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas

Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal

tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan

dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara

Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. "

Peluang magang di Jepang ini, menjadi

momentum baik bagi Kemnaker untuk terus

mendorong berbagai upaya peningkatan

kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui

Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin

(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar

negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai

belajar dan berlatih.

Page 33: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

32

73. 27

June

2022

Peluang Magang

di Jepang

Momentum

Kemnaker

Tingkatkan

Kompetensi SDM

Indonesia

Positive Jurnas Pemerintah melalui Kementerian

Ketenagakerjaan terus berupaya

meningkatkan jumlah peserta program

pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas

Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal

tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan

dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara

Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang.

"Peluang magang di Jepang ini, menjadi

momentum baik bagi Kemnaker untuk terus

mendorong berbagai upaya peningkatan

kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui

Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin

(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar

negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai

belajar dan berlatih.

74. 27

June

2022

Kemnaker Buka

Peluang Banyak

Kesempatan

Program

Pemagangan ke

Jepang

Positive Indonesiatoday.co.id Pemerintah melalui Kementerian

Ketenagakerjaan terus berupaya

meningkatkan jumlah peserta program

pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas

Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal

tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan

AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan

Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. "Peluang

magang di Jepang ini, menjadi momentum

baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong

berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM

Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker,

Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas

Kemnaker, Senin (27/6/2022). Untuk itu,

pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang

harus diniati sebagai belajar dan berlatih.

75. 27

June

2022

Kemnaker Buka

Peluang Banyak

Kesempatan

Program

Pemagangan ke

Jepang

Positive Liputan 6 Pemerintah melalui Kementerian

Ketenagakerjaan terus berupaya

meningkatkan jumlah peserta program

pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas

Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal

tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan

AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan

Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. "Peluang

Page 34: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

33

magang di Jepang ini, menjadi momentum

baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong

berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM

Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker,

Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas

Kemnaker, Senin (27/6/2022). Untuk itu,

pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang

harus diniati sebagai belajar dan berlatih.

76. 27

June

2022

Mengawal Kerja

Sama Penempatan

dan Pelindungan

PMI di Korsel dan

Harapan

Kemnaker

Positive Indonesiatoday.co.id Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker,

Suhartono saat bertemu denganDuta Besar

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea

Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan

Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri

Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat. Adapun terkait MOU

Pelindungan ABK mencakup tata kelola

perekrutan, penempatan dan pelindungan PMI

ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di

wilayah perairan Korea Selatan. Kementerian

Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-

sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait

penempatan dan pelindungan pekerja migran

Indonesia di Korea Selatan. Menurut

Suhartono, untuk MoU Employment Permit

System (EPS), perundingan pembaharuan MoU

antara Indonesia dan Korea telah berlangsung

sejak tahun 2015, dan proses pembahasannya

menunjukkan progres yang positif.

77. 27

June

2022

Mengawal Kerja

Sama Penempatan

dan Pelindungan

PMI di Korsel dan

Harapan

Kemnaker

Positive Liputan 6 Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker,

Suhartono saat bertemu denganDuta Besar

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea

Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan

Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri

Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat. Adapun terkait MOU

Pelindungan ABK mencakup tata kelola

perekrutan, penempatan dan pelindungan PMI

ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di

Page 35: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

34

wilayah perairan Korea Selatan. Kementerian

Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-

sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait

penempatan dan pelindungan pekerja migran

Indonesia di Korea Selatan. Menurut

Suhartono, untuk MoU Employment Permit

System (EPS), perundingan pembaharuan MoU

antara Indonesia dan Korea telah berlangsung

sejak tahun 2015, dan proses pembahasannya

menunjukkan progres yang positif.

78. 27

June

2022

Asosiasi ini Sebut

Cuti 6 Bulan untuk

Kelahiran Bisa

Kehilangan

Pendapatan

Negative Voi Hal ini diungkapkan Ahmad menanggapi

Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu

dan Anak (RUU KIA) yang segera disahkan

menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di

Jakarta, Kamis 30 Juni mendatang. Selain itu,

lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti

Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA

bersinggungan dengan UU No. 13/2003

tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada

kerancuan dalam RUU itu. "Masih ada

kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan

ketentuan maksimal bagi suami sebagai

pendamping berhak dapatkan cuti selama 40

hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan

anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

(DJSN). Ahmad Ansyori dalam diskusi ini

memberi masukan tiga poin, yakni pemikiran

RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik

lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan

merupakan porsi di Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemnaker).

79. 27

June

2022

Kemnaker

Berharap Dubes RI

untuk Korsel

Kawal Kerja Sama

Penempatan dan

Pelindungan PMI

Positive Jawa Post National

Network

Selain itu, Dirjen Suhartono juga berharap agar

Dubes dapat membantu mendorong

penempatan Private to Private untuk

shipbuilding welder yang merupakan skilled

worker di bawah Visa E-7, serta visa E-10

untuk penempatan ABK. Mengenai hal

tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat

membantu mengawasi implementasi MoU ini,

sehingga dapat memberikan pelindungan

terhadap ABK Indonesia dengan optimal.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

Page 36: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

35

berharap perwakilan Indonesia di Korea

Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja

sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea

Selatan terkait penempatan dan pelindungan

pekerja migran Indonesia di negara tersebut.

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja

dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker

Suhartono menyampaikan harapannya

tersebut saat bertemu dengan Duta Besar Luar

Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea

Selatan, Gandi Sulistiyanto pada

pendampingan kunjungan kerja luar negeri

Komisi IX DPR-RI di Seoul, Senin (27/6).

80. 27

June

2022

Kemnaker

Berharap Dubes RI

untuk Korsel

Kawal Kerja Sama

Penempatan dan

Pelindungan PMI

Positive Indonesiatoday.co.id Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja

dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker

Suhartono menyampaikan harapannya

tersebut saat bertemu dengan Duta Besar Luar

Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea

Selatan, Gandi Sulistiyanto pada

pendampingan kunjungan kerja luar negeri

Komisi IX DPR-RI di Seoul, Senin (27/6).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

berharap perwakilan Indonesia di Korea

Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja

sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea

Selatan terkait penempatan dan pelindungan

pekerja migran Indonesia di negara tersebut.

Menurut Suhartono, untuk MoU Employment

Permit System (EPS), perundingan

pembaharuan MoU antara Indonesia dan

Korea telah berlangsung sejak 2015, dan

proses pembahasannya menunjukkan progres

yang positif. Suhartono membeberkan

pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah

memiliki dua dokumen kerja sama terkait

penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan

MoU terkait pelindungan Anak Buah Kapal

(ABK)..

81. 27

June

2022

Kemnaker Terus

Berupaya

Perbanyak,

Kesempatan

Program

Positive Wartapembaruan.co.id Kemnaker Terus Berupaya Perbanyak,

Kesempatan Program Pemagangan ke Jepang.

Tokyo, Wartapembaruan.co.id- Pemerintah

melalui Kementerian Ketenagakerjaan

(Kemnaker) terus berupaya meningkatkan

jumlah peserta program pemagangan ke

Page 37: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

36

Pemagangan ke

Jepang

Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi

Hartawan menyatakkan hal tersebut saat

mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR

dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN

(Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar

Negeri) di Tokyo, Jepang. "Peluang magang di

Jepang ini, menjadi momentum baik bagi

Kemnaker untuk terus mendorong berbagai

upaya peningkatan kompetensi SDM

Indonesia," kata Budi Hartawan melalui Siaran

Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).

82. 27

June

2022

Kabar Gembira

dari Kemnaker,

Peluang Magang

ke Jepang Terus

Diperbanyak

Positive Jawa Post National

Network

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

terus berupaya meningkatkan jumlah peserta

program pemagangan ke Jepang. Dirjen

Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan

menegaskan hal tersebut saat mendampingi

kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan

dialog dengan Asosiasi Penyelenggara

Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) di Tokyo,

Jepang.

83. 28

June

2022

Kemnaker

Perbanyak

Kesempatan

Program

Pemagangan ke

Jepang

Positive Rrinews Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan

memberikan keterangan pers saat

mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR

dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN

(Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar

Negeri) di Tokyo, Jepang. Pemerintah melalui

Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya

meningkatkan jumlah peserta program

pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas

Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal

tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan

dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara

Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. "

Peluang magang di Jepang ini, menjadi

momentum baik bagi Kemnaker untuk terus

mendorong berbagai upaya peningkatan

kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui

Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin

(27/6/2022).

Page 38: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

37

84. 28

June

2022

BLT Subsidi Gaji

Tak Kunjung Cair,

Ini Biang Keroknya

Negative Okezone BLT subsidi gaji hingga kini tak kunjung cair.

BLT subsidi gaji ternyata hanya akan cair untuk

pekerja yang dipastikan terdaftar. BLT subsidi

gaji bakal cair sebesar Rp1 juta. Namun

pekerja harus memastikan nama terdaftar

untuk mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta.

85. 28

June

2022

Pencairan BSU BLT

BPJS

Ketenagakerjaan

Makin Dekat,

Dijamin Bukan

PHP

Neutral Ayo Bandung Kejelasan soal pencairan Dana Rp1 Juta BSU

BLT BPJS Ketenagakerjaan atau Bantuan

Subsidi Upah 2022 akhirnya muncul ke

permukaan. Setelah penantian panjang,

akhirnya calon penerima Dana 1 Juta BSU BLT

BPJS Ketenagakerjaan Bantuan Subsidi Upah

2022 rasa penasarannya terlunasi dengan

kabar gembira ini. Pencairan Dana 1 Juta BSU

BLT BPJS Ketenagakerjaan atau Bantuan

Subsidi Upah 2022 ini memang bukanlah hal

yang mudah dan memerlukan waktu yang

tidak sebentar. : Game Fall Guys Diunduh 20

Juta Pemain dalam 48 Jam Pertama Free to

Play. Kini beredar kabar gembira tersebut soal

Dana 1 Juta BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan

atau Bantuan Subsidi Upah 2022 yang

dikabarkan sudah siap cair.

86. 28

June

2022

BSU 2022 Rp 1

Juta Siap Cair, Cek

Namamu dan

Informasi

Penyaluran di 2

Link Ini

Positive Ayo Bandung Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dari

pemerintah rupanya akan segera cair. Kabar ini

tentu sudah ditunggu-tunggu oleh pekerja

calon penerima BSU 2022. BSU 2022 akan

diberikan kepada para pekerja yang memiliki

gaji dibawah Rp 3.500.000. Adapun masing-

masing pekerja akan mendapat Rp 1.000.000

untuk 2 bulan. : 2022 Jakarta Perluas Kriteria

Penerima KPJ, Tambah 15 Persen. Nantinya

dana BSU 2022 akan disalurkan melalui bank

Himbara yang terdiri dari BNI, BRI, Mandiri,

dan BTN.

87. 28

June

2022

Cuti melahirkan 6

bulan berpotensi

kehilangan

pendapatan -

ANTARA News

Bengkulu

Negative Antara Kalteng Com dengan judul: Cuti melahirkan enam

bulan pekerja berpotensi kehilangan

pendapatan. Perkumpulan pengajar dan

praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia

(P3HKI) menyebutkan, bahwa dampak cuti

melahirkan selama enam bulan bagi pekerja

berpotensi kehilangan pendapatannya.

"Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan

selama enam bulan akan berdampak atas

Page 39: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

38

kehilangan seluruh ataupun sebagian

pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI,

Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Hal ini

diungkapkannya menanggapi Rancangan

Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak

(RUU KIA) yang segera disahkan menjadi

inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta,

Kamis (30/6).

88. 28

June

2022

3 Hari Lagi Masuk

Juli, BSU 2022

Kapan Cair? Ini

Pernyataan Resmi

dari Kemnaker

Soal Pencairannya

Neutral Ayo Bandung "Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (

Kemnaker) tengah menyiapkan antara lain

sedang merampungkan regulasi teknis

pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan

merevisi anggaran bersama menteri

keuangan" Kata Kemnaker. : 2 Bulan Berlalu,

Kapan BSU 2022 cair, Berikut Pernyataan

Resmi dari Kemnaker! Berikut Pernyataan

Resmi dari Kemnaker Seperti keterangan

Kemnaker diatas, untuk BSU BPJS

Ketenagakerjaan 2022 diberikan sebesar

Rp500. 000 selama dua tahap, yang diberikan

selama 1 bulan.

89. 28

June

2022

BPJamsostek

Teken Perjanjian

Kerjasama Dengan

BTN Sukseskan

Program Manfaat

Layanan

Tambahan

Positive Cirebon Bagus Dalam upaya tingkatkan pelayanan,

BPJamsostek bekerjassama dengan Bank

Tabungan Negara (BTN) sukseskan program

tersebut. Pekerja atau buruh yang tergabung

dalam kepesertaan Badan Pengelola Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek bisa

memiliki rumah melalui manfaat layanan

tambahan program JHT (Jaminan Hari Tua).

Melalui manfaat layanan tambahan program

JHT BPJamsostek tersebut, pekerja atau buruh

berkesempatan memenuhi kebutuhan dasar

akan hunian atau rumah. "Melalui manfaat

layanan tambahan program JHT, kini peserta

BPJamsostek berkesempatan untuk memenuhi

kebutuhan dasar, yakni hunian atau rumah,"

ujar Sudarwoto, Kepala Kantor Cabang

BPJamsostek Cirebon, Rabu 22 Juni 2022.

90. 28

June

2022

Kemnaker Harap

Dubes RI untuk

Korsel Kawal Kerja

Sama Penempatan

Positive Nusakini.com Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat

membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang

merupakan skilled worker di bawah Visa E-7,

serta visa E-10 untuk penempatan ABK.

Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes

Page 40: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

39

dan Pelindungan

PMI

untuk dapat membantu mengawasi

implementasi MoU ini, sehingga dapat

memberikan pelindungan terhadap ABK kita

dengan optimal. Kementerian

Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-

sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait

penempatan dan pelindungan pekerja migran

Indonesia di Korea Selatan.

91. 28

June

2022

Kemnaker Harap

Dubes RI untuk

Korsel Kawal Kerja

Sama Penempatan

& Pelindungan

PMI

Positive Merdeka Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat

membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang

merupakan skilled worker di bawah Visa E-7,

serta visa E-10 untuk penempatan ABK.

Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes

untuk dapat membantu mengawasi

implementasi MoU ini, sehingga dapat

memberikan pelindungan terhadap ABK kita

dengan optimal.

92. 28

June

2022

Kemnaker

Perbanyak

Kesempatan

Program

Pemagangan ke

Jepang

Positive Merdeka Pemerintah melalui Kementerian

Ketenagakerjaan terus berupaya

meningkatkan jumlah peserta program

pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas

Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal

tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan

dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara

Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang.

93. 28

June

2022

PT Philips

Industries Batam

Buka Lowongan

Kerja Terbaru, Ini

Syarat dan Cara

Daftarnya -

Semarangku

Neutral Semarangku.com Cek info loker PT Philips Industries Batam

dimana membuka lowongan kerja terbaru. PT

Philips Industries Batam membuka loker atau

lowongan kerja untuk formasi yang tersedia.

Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau

lowongan kerja terbaru yang dibuka PT Philips

Industries Batam. Melalui Instagram resminya,

Kemnaker menginformasikan loker atau

lowongan kerja di PT Philips Industries Batam.

Page 41: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

40

Title Informasi Lowongan Kerja PT Sumber Data Indonesia, Formasi

Business Development

Author _noname

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064846968/informasi-lowongan-

kerjapt-sumber-data-indonesia-formasi-business-development

Summary PT Sumber Data Indonesia sedang membuka lowongan kerja (loker). Formasi lowongan kerja

yang sedang di butuhkan oleh PT Sumber Data Indonesia adalah Business Development.

Apabila Anda ingin melamar ke PT Sumber Data Indonesia, maka ketahui terlebih dahulu

kualifikasi dan deskripsi lowongan kerja posisi Business Development. Dilansir PikiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker, adapun penjelasannya sebagai berikut:.

PT Sumber Data Indonesia sedang membuka lowongan kerja (loker).Formasi lowongan kerja yang sedang

di butuhkan oleh PT Sumber Data Indonesia adalah Business Development.Apabila Anda ingin melamar

ke PT Sumber Data Indonesia, maka ketahui terlebih dahulu kualifikasi dan deskripsi lowongan kerja

posisi Business Development.Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker,

adapun penjelasannya sebagai berikut:KUALIFIKASI:1. Laki-laki/Perempuan, usia maksimal 35 tahun

Pendidikan minimal S12. Memiliki pengalaman minimal 1 tahun3. Memiliki pemahaman ISO & jaringan

yang luas4. Mampu bekerja dibawah tekananDESKRIPSI PEKERJAAN:1. Mengidentifikasi dan memetakan

kekuatan bisnis dan kebutuhan pelanggan.2. Mengembangkan kutipan dan menulis proposal bisnis untuk

klien3. Mempromosikan produk/ layanan perusahaan yang membahas atau memprediksi tujuan klien4.

Memberikan umpan balik yang dapat dipercaya dan dukungan puma jual.Untuk lokasi lowongan kerja

posisi Business Development ini terletak di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.Anda dapat

mengirim lamaran melalui website karirhub.kemnaker.go.id.Ayo, segera daftarkan diri.

Page 42: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

41

Title Yayasan Ponpes Babussalam Tamatkan Santri di Tengah

Keterbatasan Sarana Prasarana

Author _noname

Media Suara Ntb Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://www.suarantb.com/2022/06/27/yayasan-ponpes-babussalam-tamatkan-santri-di-

tengah-keterbatasan-sarana-prasarana

Summary Yayasan Ponpes Babussalam, di Dusun Karang Kurang, Desa Segara Katon, menamatkan 68

siswa untuk tahun ajaran 2021/2022. Ketua Yayasan Ponpes Babussalam, Mujahidin, M.Pd,

mengakui ikut bahagia dan bangga atas prestasi hafalan Al-Qur'an anak didiknya. Pantauan

koran ini, para orang tua/wali murid dan keluarga santri, tumpah memenuhi halaman

sekolah, berugak dan areal parkir Ponpes Babussalam. Sebab Ponpes Babussalam

menyediakan tempat kuliah dengan dukungan sumber daya tenaga dosen yang lebih dari

cukup.

Yayasan Ponpes Babussalam, di Dusun Karang Kurang, Desa Segara Katon, menamatkan 68 siswa untuk

tahun ajaran 2021/2022. Wisuda yang dihadiri 1.000 lebih orang tua/wali murid dan keluarga santri,

Sabtu, 25 Juni 2022, berlangsung sederhana, namun meriah.Pantauan koran ini, para orang tua/wali

murid dan keluarga santri, tumpah memenuhi halaman sekolah, berugak dan areal parkir Ponpes

Babussalam. Mereka antusias, terlebih bagi orang tua yang anaknya akan diwisuda. Raut bangga

terpancar. Terlebih sejumlah santri tercatat lulus dengan hafalan Al-Qur'an 12 Juz, 8 Juz, 7 Juz, 5 Juz

hingga yang paling sedikit 2 Juz.Pembina Yayasan, Dr. Lemen Arjiman, dalam sambutannya berpesan,

bagi para siswa yang menamatkan di Kelas 3 SMK diimbau untuk tidak keluar mencari tempat kuliah.

Sebab Ponpes Babussalam menyediakan tempat kuliah dengan dukungan sumber daya tenaga dosen

yang lebih dari cukup."Kita sudah siapkan untuk adik-adik ini kuliah di Babussalam. Setelah tamat S1, saya

persilakan mau melanjutkan di mana. Seluruh Indonesia, alumni Babussalam diterima, bahkan sampai ke

Mesir," ungkap Lemen Arjiman.ASN Senior Pemkab Lombok Barat ini mengaku, telah mendapat pesan

elektronik dari salah satu pejabat akademik Universitas Mataram. Bunyi pesan tersebut adalah tawaran

Unram yang membuka program Magister (S2) Pendidikan Guru SD dan Bahasa Inggris. "Mudahan nanti,

S1-nya di Babussalam, S1-nya bisa di Unram, di Mesir, Maroko atau di Sudan, saya rekomendasikan,"

janjinya.Untuk diketahui, dari 38 siswa yang diwisuda, 36 orang adalah lulusan SMP Islam, dan 32 orang

Page 43: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

42

siswa SMK. Tahun ajaran 2021/2022, Ponpes Babussalam memiliki 400 orang santri. Artinya, 322 siswa

lain, memasuki kenaikan kelas untuk melanjutkan di kelas 3 SMP dan SMK.Ketua Yayasan Ponpes

Babussalam, Mujahidin, M.Pd, mengakui ikut bahagia dan bangga atas prestasi hafalan Al-Qur'an anak

didiknya. Prestasi ini menyiratkan bahwa ponpes bisa disejajarkan dengan ponpes lain di KLU bahkan di

Nusa Tenggara Barat. "Meski keadaan sarana dan prasarana kita masih memprihatinkan, tetapi fokus

pada guru dan siswa tidak luntur. Apalagi banyak siswa yang mampu menghafal 7 sampai 8 Juz,"

ucapnya.Ia juga mengisyaratkan, Ponpes Babussalam siap bersaing secara kualitas pendidikan. Pasalnya,

Babussalam dalam waktu dekat akan membuka Balai Latihan Kerja (BLK). BLK ini merupakan BLK Vokasi

satu-satunya bantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk tahun 2022. BLK Babussalam

akan menjadi mitra Pemda, pengusaha, dan lembaga swasta lain dalam penyediaan calon tenaga kerja

yang mahir berbahasa asing. "Saat BLK diresmikan, di sana kami akan berbicara lebih banyak,"

imbuhnya.Sementara, salah satu perwakilan wisudawan, Asran Ramdani, mengaku sangat terkesan

selama menimba ilmu di Ponpes Babussalam. Baginya, orang tuanya tidak keliru menyekolahkannya di

Babussalam. "Kepada orang tua kami tidak salah memasukkan kami di sekolah pondok. Kami bisa

menimba ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Dengan berada di lingkungan pondok, kami lebih

fokus untuk belajar," kata alumni yang menamatkan 7 Juz ini. (ari)Tiitle Ads

Page 44: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

43

Title Untuk Ketiga Kali, BTN Gelar Akad Massal 10 Ribu Unit

Rumah

Author Berita Baru

Media Beritabaru.news Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://beritabaru.news/untuk-ketiga-kali-btn-gelar-akad-massal-10-ribu-unit-rumah-

85394.html

Summary Bank BTN berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BP Jamsostek menggelar

akad massal kredit rumah pekerja MLT program Jaminan Hari Tua guna memperluas fasilitas

pembiayaan kepada pada pekerja diantaranya fasilitas kredit kepemilikan rumah dan

renovasi rumah dan menargetkan realisasi kredit MLT tersebut mencapai Rp100 miliar

hingga akhir tahun 2021. Program akad massal jadi strategi BTN habiskan kuota KPR FLPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar akad 10.000

unit KPR Subsidi dalam kurun waktu sehari. Adapun akad massal serentak KPR Bersubsidi

merupakan upaya perseroan untuk mendukung Program Sejuta Rumah yang diinisiasi oleh

pemerintah. Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan akad massal juga

bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan perumahan subsidi yang terimbas

dampak pandemi Covid-19..

Pekerja yang mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari program Jaminan Hari Tua (JHT)

menyelesaikan proses administrasi saat proses akad kredit massal di Serpong, Tangerang (30/11). Bank

BTN berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BP Jamsostek menggelar akad massal

kredit rumah pekerja MLT program Jaminan Hari Tua guna memperluas fasilitas pembiayaan kepada pada

pekerja diantaranya fasilitas kredit kepemilikan rumah dan renovasi rumah dan menargetkan realisasi

kredit MLT tersebut mencapai Rp100 miliar hingga akhir tahun 2021. Foto: Tahta Aidilla/Republika. Foto:

Tahta Aidilla/RepublikaProgram akad massal jadi strategi BTN habiskan kuota KPR FLPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar akad 10.000 unit KPR

Subsidi dalam kurun waktu sehari. Adapun akad massal serentak KPR Bersubsidi merupakan upaya

perseroan untuk mendukung Program Sejuta Rumah yang diinisiasi oleh pemerintah. Direktur Consumer

Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan akad massal juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan

pembiayaan perumahan subsidi yang terimbas dampak pandemi Covid-19. "Akad massal KPR Subsidi kita

Page 45: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

44

gelar serentak di kantor cabang BTN seluruh Indonesia ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah," ujarnya dalam keterangan tulis, Senin

(27/6/2022)."Kita tunjukkan bahwa KPR itu masih jalan dan Akad Massal ini juga sebagai ajang promosi

dan edukasi Bank BTN kepada masyarakat untuk dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau,"

katanya.Hirwandi menjelaskan sebagai bank fokus perumahan, perseroan ikut menopang geliat sektor

properti yang memiliki efek berlipat pada 174 sektor turunan lainnya dan perseroan akan terus berinovasi

mendorong laju penyaluran KPR Bersubsidi untuk membantu pemerintah mempercepat pencapaian

program satu juta rumah."Akad massal adalah akad massal yang ketiga kalinya sejak Januari 2022. Dan

jumlah debitur yang melakukan akad kredit maupun pembiayaan adalah sebanyak 10.000 debitur, yakni

8.500 debitur konvensional dan 1.500 debitur syariah," jelasnya.Menurutnya perseroan berterima kasih

kepada Kementerian PUPR dan BP Tapera karena telah diberikan amanah menyalurkan KPR Bersubsidi

dengan kuota terbanyak yaitu 170. 000 kuota KPR FLPP, 19.600 kuota KPR BP2BT dan 18.360 kuota KPR

Tapera. "Kegiatan akad massal KPR secara serentak ini merupakan salah satu strategi kami untuk dapat

menghabiskan kuota yang telah dipercayakan oleh Pemerintah kepada Bank BTN," ucapnya.Calon

debitur yang melakukan akad kredit maupun pembiayaan sangat bervariasi karena perseroan merupakan

satu-satunya bank yang dapat melayani semua segmen pekerjaan baik itu formal maupun informal. "Ini

merupakan bukti komitmen kami mendukung Pemerintah dalam memenuhi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan maksimal yang tentunya sejalan dengan komitmen

perseroan untuk terus menjadi Sahabat Keluarga Indonesia," ucapnya.Adapun acara Akad Massal

Serentak KPR Bersubsidi mengusung tema "BTN One Stop Housing Solution", yang memiliki filosofi bahwa

semua yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia terkait perumahan ada BTN. Sementara itu Dirjen

Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Herry Trisaputra

Zuna menambahkan sektor properti yang memiliki 174 sub sektor turunan bisa terus tumbuh, sehingga

mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional dan menyerap semakin banyak tenaga

kerja."Pemerintah pada 2022 ini menyediakan berbagai program kemudahan dan bantuan pembiayaan

rumah bagi masyarakat diantaranya FLPP, BP2BT, dan dan Tapera. Masyarakat dapat memanfaatkan

berbagai program tersebut sesuai dengan kebutuhan," ucapnya.Menurut Herry, pemerintah mendorong

BTN memiliki kinerja yang baik tidak hanya pada KPR FLPP, namun juga memaksimalkan penyaluran KPR

BP2BT sesuai segmentasi program yang telah ditentukan. Herry mengapresiasi langkah Bank BTN

menyelenggarakan akad kredit massal yang dilakukan secara serentak. "Kami mengapresiasi strategi dari

BTN dalam mengupayakan percepatan penyaluran KPR FLPP pada tahun ini, serta juga mendorong

kepada pengembang perumahan untuk membangun rumah semakin berkualitas serta memenuhi

ketentuan/peraturan rumah sederhana sehat," ucapnya.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Permukiman

Provinsi Sumatera Selatan Basyarudin Akhmad mengatakan akad massal KPR Subsidi ini diharapkan bisa

terus dilanjutkan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat.Menurut dia,

perumahan dan kawasan permukiman mempunyai peran penting dalam pembangunan di Sumatra

Selatan, perkembangan industri perumahan atau properti yang mulai membaik pada 2022 menjadikan

sektor ini sebagai salah satu tumpuan pertumbuhan perekonomian daerah. "Sektor perumahan

merupakan sektor yang tumbuh positif dan pemerintah Provinsi Sumatra Selatan optimistis

pertumbuhan sektor properti pada tahun ini akan mencapai 10 persen," katanya.

Page 46: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

45

Title Hadapi Megatren, Kemnaker Siapkan Langkah

Strategis Ini

Author Marwan Fitranansya

Media Idn Times Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.idntimes.com/news/indonesia/marwan-fitranansya-1/kemnaker-siapkan-

langkah-strategis-csc

Summary Menaker mengatakan, dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini megatren,

Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya berupa Transformasi Program Perluasan

Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda. "9 lompatan Kemnaker ini kebijakan

strategis untuk mengubah dan mentransformasikan dunia ketenagakerjaan Indonesia agar

siap menghadapi semua perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi megatren,"

ucapnya. Melalui langkah ini, katanya, Kemnaker ingin menjadikan program perluasan

kesempatan kerja yang sudah dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien untuk menekan

pengangguran serta membuka lapangan kerja berkualitas terutama bagi generasi muda. "Ini

penting sebagai bagian dari talent scouting atau pencarian bakat talenta muda, agar ada

kesesuaian antara lapangan kerja masa depan yang dibutuhkan dengan skill dan kompetensi

yang dimiliki oleh talenta muda Indonesia," ucap Menaker.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah

menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan megatren yang akan

berlangsung terus hingga 2045. Tantangan megatren tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan

iklim, dan persaingan sumber daya alam."Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan

sektor ketenagakerjaan yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," ujar

Menaker Ida saat menjadi pembicara pada acara Talent Talks Saturday Night Gathering di Semarang,

Jawa Tengah, Sabtu (25/6).1. Terdapat 9 lompatan hadapi tantangan megatrenMenaker mengatakan,

dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini megatren, Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di

antaranya berupa Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta

Muda."9 lompatan Kemnaker ini kebijakan strategis untuk mengubah dan mentransformasikan dunia

ketenagakerjaan Indonesia agar siap menghadapi semua perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi

megatren," ucapnya.2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM melalui talenta mudaMenaker

Page 47: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

46

Ida menjelaskan, transformasi program perluasan kesempatan kerja dilakukan guna meningkatkan

pelaksanaan program secara efektif dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan penyerapan

tenaga kerja.Melalui langkah ini, katanya, Kemnaker ingin menjadikan program perluasan kesempatan

kerja yang sudah dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien untuk menekan pengangguran serta

membuka lapangan kerja berkualitas terutama bagi generasi muda.Salah satu perwujudan programnya

adalah peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM melalui talenta muda yang merupakan

prioritas untuk menyambut peluang masa depan."Melalui program ini kita bisa menciptakan lapangan

pekerjaan dan usaha baru yang dimotori oleh talenta muda untuk berkontribusi pada perekonomian di

era pasca pandemik COVID-19," ucapnya.3. Pengembangan talenta muda juga disiapkan untuk

mengembangkan SDMAdapun pengembangan talenta muda disiapkan untuk mengembangkan sumber

daya generasi millennial dan Z untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif. Salah satu yang

pertama dilakukan dalam program tersebut adalah melakukan pemetaan future jobs di Indonesia."Ini

penting sebagai bagian dari talent scouting atau pencarian bakat talenta muda, agar ada kesesuaian

antara lapangan kerja masa depan yang dibutuhkan dengan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh

talenta muda Indonesia," ucap Menaker. (WEB)Baca Artikel Selengkapnya

Page 48: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

47

Title Dapat Angin Segar! BSU 2022 Cair Hari Ini? Berikut Pernyataan

Menaker Ida Fauziyah soal Kepastian Pencairannya

Author _noname

Media Ayo Bandung Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793753490/dapat-angin-segar-bsu-2022-cair-hari-

ini-berikut-pernyataan-menaker-ida-fauziyah-soal-kepastian-pencairannya

Summary Berikut pernyataan resmi dari Menaker Ida Fauziyah soal Pencairan Bantuan Subsidi Upah.

Kapan BSU 2022 cair? LENGKONG, AYOBANDUNG. COM-- Pertanyaan kapan BSU 2022 cair,

masih menjadi topik hangat yang diperbincangkan para pekerja atau buruh.

Kapan BSU 2022 cair? Berikut pernyataan resmi dari Menaker Ida Fauziyah soal Pencairan Bantuan

Subsidi Upah.LENGKONG, AYOBANDUNG. COM -- Pertanyaan kapan BSU 2022 cair, masih menjadi topik

hangat yang diperbincangkan para pekerja atau buruh.Karena sampai pertengahan bulan Juni, kapan BSU

2022 cair masih belum diketahui, seringkali para pekerja menanyakannya langsung melalui Instagram

resmi milik Kemnaker.Seperti diketahui, pada 1 Mei 2022 lalu Kemnaker memberikan pernyataan bahwa

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan kembali cair.: Tingkatan Kelas BPJS Dihapus, Iuran Baru Berubah

Jadi Segini?"Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, pemerintah (melalui Kemnaker) kembali

menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji atau Upah (BSU) bagi pekerja atau buruh di tahun 2022," tulis

Kemnaker melalui laman resmi Instagram milik Kementerian KetenagakerjaanPernyataan di atas bukan

hanya wacana, karena Kemnaker telah mengalokasikan dana sebesar Rp8,8 Triliun untuk merealisasikan

program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.Pada Bantuan Subsidi Upah di tahun 2022 ini, nantinya para

pekerja akan menerima bantuan sebesar Rp500. 000 selama 2 bulan, dan dibayarkan selama 1

tahap.Artinya para pekerja akan menerima bantuan langsung sebesar Rp1 Juta, jumlah ini sama dengan

tahun sebelumnya pada BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021.

Page 49: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

48

Title Tanda-Tanda BSU 2022 Cair Akhir Juni, Resmi dari Kemnaker Author _noname

Media Ayo Bandung Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793753353/tanda-tanda-bsu-2022-cair-akhir-juni-

resmi-dari-kemnaker

Summary Benarkah pihak Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker) beri tanda- tanda bahwa BSU

2022 akan cair akhir Juni? Jika tahapan tersebut dirampungkan sesegera mungkin, maka

tidak menutup kemungkinan bahwa BSU 2022 akan cair akhir Juni. Demikian artikel

mengenai tanda- tanda BSU 2022 cair akhir Juni, serta pernyataan resmi dari Kemnaker dan

BPJS Ketenagakerjaan selaku mitra. Para pekerja atau karyawan yang terdaftar sebagai

penerima BSU 2022, masih menanti BLT Subsidi gaji Rp1 juta masuk ke rekening.

Benarkah pihak Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker) beri tanda- tanda bahwa BSU 2022 akan cair

akhir Juni? Para pekerja atau karyawan yang terdaftar sebagai penerima BSU 2022, masih menanti BLT

Subsidi gaji Rp1 juta masuk ke rekening. Program BSU 2022 ini sempat digadang-gadang oleh pemerintah

bakal cair pada April 2022, namun sampai sekarang belum juga terealisasi. : BPJS Ketenagakerjaan Cair

Kamis 30 Juni 2022? Kembali Menaker Beri Tanggapan Perihal Pencairannya, Ayo Cek! Namun pihak

Kemnaker pun dengan BPJS Ketenagakerjaan selaku mitra mengaku saat ini mekanisme penyaluran BSU

2022 sudah dalam tahap perampungan. "Selamat pagi sahabat. Perihal informasi rencana pemberian

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022, BPJamsostek sebagai mitra penyedia data, mendukung

kebijakan BSU 2022 akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur, dalam regulasi," kata

BPJS Ketenagakerjaan di akun Instagram-nya, beberapa waktu lalu. Namun pihak BPJS Ketenagakerjaan

mengaku tidak membocorkan lebih lanjut, kapan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta cair. : Cek Daftar

Harga dan Spesifikasi HP Samsung Terbaru Bulan Ini, Samsung A52 sampai Samsung F13 "Namun sampai

saat ini, kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait BSU, dikarenakan hal tersebut

dalam tahap penyusunan regulasi oleh pemerintah," terang pihak BPJS ketenagakerjaan. Sementara itu,

Menaker Ida Fauziyah melalui akun Instagram pribadinya telah memberikan tanda- tanda BSU 2022

segera cair. "Itu (BSU cair) pasti, sabar ya, kita sedang proses tuntaskan regulasinya," tulisnya beberapa

waktu lalu. Berikut adalah beberpa tahapan yang dikerjakan Kemnaker, agar BSU 2022 segera cair: : Gaji

Pensiunan Janda Duda PNS Terbaru 2022, Segini Besarannya - Menyelesaikan regulasi teknis pelaksanaan

Page 50: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

49

BSU 2022 - Merevisi anggaran oleh Kemnaker dan Kemenkeu - Meninjau ulang data calon penerima,

bersama BPJS Ketenagakerjaan - Melakukan Koordinasi dengan Bank Himbara - Memastikan agar

program BSU 2022 berjalan cepat, akurat, dan akuntabel. Jika tahapan tersebut dirampungkan sesegera

mungkin, maka tidak menutup kemungkinan bahwa BSU 2022 akan cair akhir Juni. Hal itu seperti yang

disampaikan oleh Menaker Ida Fauziyah, yang akan segera menyalurkan BSU 2022 atau BSU

Ketenagakerjaan begitu mekanismenya telah rampung. : Mulai 1 Juli, Iuran Baru BPJS Kesehatan sesuai

Gaji? Namun untuk mengetahui jadwal pastinya, masyarakat bisa memantau secara berkala situs resmi

kemnaker kemnaker.go.id. Demikian artikel mengenai tanda- tanda BSU 2022 cair akhir Juni, serta

pernyataan resmi dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan selaku mitra.

Page 51: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

50

Title Kembali Lepas 375 Pekerja Migran, BP2MI Targetkan

Agustus Semua PMI yang Tertunda Bisa Berangkat

Author Zulva Tamlicha

Achabbanya Rabby

Media Ogindonesia.com Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://www.ogindonesia.com/2022/06/kembali-lepas-375-pekerja-migran-bp2mi.html

Summary Sebanyak 375 Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali diberangkatkan melalui skema

Government to Government Korea Selatan. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani melepas langsung para pahlawan devisa ini di Graha

Insan Cita, Depok, Jawa Barat, Senin (27/6/2022).. Turut hadir dalam pemberangkatan, Wakil

Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansah Noor, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani, dan

staf ahli Menaker RI Dita Indah Sari. Ratusan PMI kali ini akan diberangkatkan pada dua

tahap, yaitu pada Senin (27/6/2022) dan Selasa (28/6/2022)..

Sebanyak 375 Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali diberangkatkan melalui skema Government to

Government Korea Selatan. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny

Rhamdani melepas langsung para pahlawan devisa ini di Graha Insan Cita, Depok, Jawa Barat, Senin

(27/6/2022). Turut hadir dalam pemberangkatan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansah Noor,

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani, dan staf ahli Menaker RI Dita Indah Sari. Ratusan PMI kali ini

akan diberangkatkan pada dua tahap, yaitu pada Senin (27/6/2022) dan Selasa (28/6/2022). Dari 375

PMI, sejumlah 265 PMI bekerja di sektor manufaktur dan 110 PMI di sektor perikanan. Tercatat total PMI

yang telah berangkat ke Korea Selatan hingga akhir Juni 2022 sebanyak 3.239 orang. Kepala BP2MI

mengungkapkan sudah 58.000 PMI berhasil berangkat, mereka adalah PMI yang tertunda

keberangkatannya karena pandemi covid-19. Target hingga Agustus 2022 semuanya akan

diberangkatkan.Benny tak henti-hentinya menjelaskan bahwa tertundanya keberangkatan para PMI ke

Korea Selatan bukan karena kesengajaan negara. Namun, semata-mata karena situasi Covid-19 yang

menyebabkan Korea Selatan menutup masuknya PMI."Betapa bodohnya negara jika menghalangi

keberangkatan PMI. Bodoh karena pemerintah sadar bahwa sumbangan devisa dari PMI sangat besar,

mencapai Rp 159,6 triliun. Dan untuk diketahui, saat ini baru ada 66 negara penempatan yang buka,

masih ada 84 negara yang belum membuka," ujar Benny saat pelepasan PMI gelombang ke-41.Benny

menyebut, setiap PMI yang berangkat bekerja, membawa surat credential untuk diberikan kepada

Page 52: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

51

majikannya masing-masing. PMI layak dan wajib berbangga, membusungkan dada."Selama ini hanya

duta besar yang menerima surat credential. Sekarang setiap PMI punya surat tersebut sebagai surat

kepercayaan negara. Ini makin menegaskan bahwa PMI skema G to G bukan seperti barang tiruan atau

KW. PMI itu orang penting, terdidik, duta bangsa, dan bekerja bagi negara. Jagalah kepercayaan tersebut,

jadilah kebanggaan keluarga dan kebanggan Indonesia," tutur Benny.Sebelumnya, saat sambutan

memberi motivasi kepada PMI. Christina Aryani, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR RI) menyampaikan apresiasi kepada BP2MI atas keberhasilan menjalankan proses

penempatan G to G Korea Selatan. "Pemerintah memiliki prioritas untuk memberikan pelindungan

optimal kepada PMI dengan memangkas masalah di awal perekrutan. PMI adalah duta bangsa, maka

kalian milikilah nilai-nilai Pancasila dalam bekerja di luar negeri, berpartisipasi mengenalkan pariwisata

sebagai duta pariwisata Indonesia. Dan jangan lupa lapor di portal peduli PMI di luar negeri. Hal ini

penting agar negara mendapatkan data PMI yang akurat untuk memberikan perlindungan di luar negeri,"

kata Christina.Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Afriansah Noor, turut

menyampaikan bahwa Kemnaker siap bekerja sama dengan BP2MI untuk membantu PMI di dalam dan

luar negeri dengan memperhatikan kesejahteraan mreka. "Semoga ke depan, semua PMI yang berangkat

bekerja ke luar negeri adalah yang handal dan dapat menghasilkan devisa bagi Indonesia," ungkap

Afriansah.Lebih lanjut Beny menceritakan, bahwa bentuk kepedulian negara pada PMI disampaikan

langsung oleh Presiden Joko Widodo kepadanya. "Setelah dilantik, saya dipanggil Bapak Presiden. Beliau

menyampaikan keinginannya agar pmi tidak lagi terlantar di bandara, tidak mau lagi mendengar mereka

jadi obyek pemerasan. Digiring ke loket-loket penukaran mata uang asing yg tidak sesuai. Kini BP2MI dan

Kementerian BUMN telah membangun lounge bagi PMI. Saya katakan PMI adalah orang penting,

derajatnya sama dengan pejabat publik," jelas Benny.Tidak berhenti disitu. Benny menjelaskan soal

terobosan bersama BUMN. Yang melahirkan KUR PMI. Serta berkolaborasi dengan Menko Perekonomian

untuk lahirkan KTA. Terkait preliminary education dan karantina yang gratis juga dijelaskan Benny yang

menuai tepukan tangan meriah dari PMI.Di sela-sela kegiatan, seorang PMI, Budi, menyapa dan meminta

izin kepada orang tuanya via zoom. Ia berjanji akan menjadikan jalan bekerja ke luar negeri ini sebagai

langkah yang positif bagi keluarga.

Page 53: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

52

Title Jobseeker Batam Merapat! Philips Buka Lowongan Kerja Nih Author _noname

Media Idx Channel Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://www.idxchannel.com/milenomic/jobseeker-batam-merapat-philips-buka-lowongan-

kerja-nih

Summary PT Philips Industries Batam tengah membuka lowongan kerja bagi generasi muda yang

sedang mencari kesempatan berkarir. Mengutip dari laman Instagram Kemnaker hari ini,

Senin (27/6/2022), PT Philips Industries Batam membuka lowongan kerja untuk posisi

Process Engineer. Untuk diketahui penempatan posisi ini ada di Nongsa, Batam, Kepulauan

Riau. Lowongan ini terbuka bagi pelamar dengan latar belakang pendidikan Sarjana 1 (S1)

jurusan mekanikal, elektrikal atau kimia.

PT Philips Industries Batam tengah membuka lowongan kerja bagi generasi muda yang sedang mencari

kesempatan berkarir.Mengutip dari laman Instagram Kemnaker hari ini, Senin (27/6/2022), PT Philips

Industries Batam membuka lowongan kerja untuk posisi Process Engineer.Lowongan ini terbuka bagi

pelamar dengan latar belakang pendidikan Sarjana 1 (S1) jurusan mekanikal, elektrikal atau kimia. Bagi

Anda yang ingin melamar, simak kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan seperti berikut ini:Kualifikasi-

Laki/laki atau perempuan usia maksimal 33 tahun- Pendidikan minimal S1 Mekanikal/Elektrikal/Kimia-

Memiliki pengalaman minimal tiga tahun di bidang sama- Memahami dan menerapkan Kaizen

Improvement dan TPM- Dapat memecahkan masalah menggunakan pendekatan metodologi Six Sigma

(DMAIC)- Akrab dengan alat manufaktur seperti SMED, 8D, FMEA, GD&R, Cpk, SPC, DOE, Uji Hipotesis

dan alat teknis lainnya."Info lebih lanjut kunjungi website karirhub.kemnaker.go.id. Ayo buruan siapkan

diri dan daftarkan diri Rekanaker segera! Jangan lupa mention teman, tetangga, dan saudaramu agar

mereka tahu informasi baik ini," tulis akun Kemnaker.Untuk diketahui penempatan posisi ini ada di

Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.

Page 54: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

53

Title Apakah BSU 2022 Sudah Dicairkan? Begini Cara Cek Status

Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan

Author _noname

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094848814/apakah-bsu-2022-sudah-

dicairkan-begini-cara-cek-status-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan

Summary Simak cara untuk cek status penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan. Perlu ditekankan kembali,

bahwa BSU 2022 belum dicairkan kepada pekerja yang menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan.

Sehingga, masyarakat harus berhati-hati terhadap modus penipuan dari oknum yang tidak

bertanggung jawab yang mengatasnamakan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Apakah kini

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sudah dicairkan?

Apakah kini Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sudah dicairkan? Simak cara untuk cek status penerima

BLT BPJS Ketenagakerjaan.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah

mengumumkan akan mencairkan kembali BSU di tahun 2022.Akan tetapi, hingga saat ini penyaluran BSU

2022 masih belum dilaksanakan sejak diumumkan pada bulan April lalu.Perlu ditekankan kembali, bahwa

BSU 2022 belum dicairkan kepada pekerja yang menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan.Sehingga,

masyarakat harus berhati-hati terhadap modus penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang

mengatasnamakan pihak BPJS Ketenagakerjaan.Salah satu modus penipuan oleh pihak yang tidak

bertanggung jawab adalah terkait penyaluran BSU melalui aplikasi pesan WhatsApp."Masyarakat harus

lebih teliti dalam menerima sebuah informasi, agar tidak menjadi korban atas tindakan penipuan

tersebut," kata Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJAMSOSTEK Oni Marbun,

sebagaimana PikiranRakyat-Depok.com dari ANTARA.Perlu diketahui, calon penerima dapat mengecek

status penerima BSU 2022 lewat link sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Page 55: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

54

Title Huawei Raih Penghargaan Nir Kecelakaan Author Name

Media Itworks Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://www.itworks.id/51589/huawei-raih-penghargaan-nir-kecelakaan.html

Summary ItWorks- Huawei, perusahaan penyedia TIK global, mendapat pengakuan atas komitmennya

terhadap keselamatan di tempat kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik

Indonesia untuk periode 8 tahun berturut-turut. Penghargaan nir kecelakaan (Zero-

Accident), diberikan kepada perusahaan yang memiliki rekam jejak sepanjang tahun tanpa

kecelakaan kerja. Penghargaan diserahkan oleh Prof. Drs. Anwar Sanusi, MPA, Ph.D,

Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja RI, dan diterima oleh Lai Chaosen, Vice

President, Delivery & Service, Huawei Indonesia.

ItWorks- Huawei, perusahaan penyedia TIK global, mendapat pengakuan atas komitmennya terhadap

keselamatan di tempat kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk periode 8

tahun berturut-turut. Penghargaan nir kecelakaan (Zero-Accident), diberikan kepada perusahaan yang

memiliki rekam jejak sepanjang tahun tanpa kecelakaan kerja.Penghargaan diserahkan oleh Prof. Drs.

Anwar Sanusi, MPA, Ph.D, Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja RI, dan diterima oleh Lai

Chaosen, Vice President, Delivery & Service, Huawei Indonesia. Sejak periode 1 Januari 2014 hingga 31

Desember 2021, Huawei telah menyelesaikan total 17.499.817 jam kerja, di mana tidak ada satu pun

insiden atau infeksi di tempat kerja. Capaian Huawei tersebut ditorehkan di tengah laporan BPJS

Ketenagakerjaan bahwa terjadi sebanyak 234. 270 insiden di tempat kerja di tahun 2021 di

Indonesia.Anwar memuji komitmen Huawei dalam menciptakan ruang kerja yang aman dan sehat yang

melindungi dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. "Huawei mempertahankan rekor ini selama

8 tahun berturut-turut. Tentu itu bukanlah hal yang mudah, tetapi ini adalah bukti komitmen jangka

panjang perusahaan terhadap keselamatan tempat kerja. Selamat kepada Huawei Indonesia. Kami

berharap Huawei dapat menjadi contoh dan menjadi tolok ukur bagi perusahaan lain untuk

mengikutinya," kata Anwar dilansir dalam siaran pers, baru-baru ini, di Jakarta.Lai Chaosen, Vice

President, Delivery & Service, Huawei Indonesia, menyatakan, komitmen Huawei Indonesia terhadap

keselamatan tempat kerja berasal dari keyakinan perusahaan bahwa talenta dan sumber daya manusia

adalah aset perusahaan yang paling berharga. Pencapaian nir kecelakaan kerja Huawei terkait dengan

platform manajemen keamanan digital yang didukung oleh teknologi mutakhir termasuk kecerdasan

artifisial (AI), yang memungkinkan Huawei untuk melacak, mengumpulkan, dan menampilkan jutaan data

mengenai kesehatan dan keselamatan tempat kerja di seluruh proyek yang ditangani di Indonesia secara

real time. Para pekerja dibekali dengan aplikasi seluler, pelindung kepala pintar, pendeteksi lokasi pintar

(smart locator) dan berbagai perangkat digital lain untuk membantu pemantauan terkait data. AI akan

mendeteksi ketidakpatuhan dan akan mengirimkan peringatan dini ke pusat pemantauan. (AC)Leave a

Reply Cancel reply

Page 56: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

55

Title PLN Dominasi Penghargaan K3, Gubernur: K3

Adalah Investasi

Author Authorposted Byadmin

Media Posmetro Padang Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://posmetropadang.co.id/pln-dominasi-penghargaan-k3-gubernur-k3-adalah-investasi

Summary PADANG, METRO-PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatra Barat dan Unit Pelaksana di

Sumatra Barat tampil dominan diantara total 63 perusahaan di Provinsi Sumatra Barat yang

mendapatkan Penghargaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari Kementerian

Ketenagakerjaan RI. Adalah PLN UP2B Sumbangteng, PLN Unit Pelaksana Pembangkitan

(UPK) Ombilin, PLN UPK Bukittinggi, PLN UPK Teluk Sirih, PLTA Batang Agam, PLTA Singkarak,

PLTA Maninjau, PLN UPDL, dan PLN UPT Padang, unit-unit kerja PLN di Sumatra Barat lainnya

yang kantongi Penghargaan Kecelakaan Nihil Tahun 2022 pula. Misran Hasra, Pejabat

Pengendali K3 PLN UIW Sumatra Barat menyebutkan, Penghargaan K3 dari Kementerian

Ketenagakerjaan merupakan penghargaan bergengsi bagi perusahaan-perusahaan dalam

negeri. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Gubernur Sumatra Barat,

Mahyeldi, dalam acara Penghargaan K3 Tahun 2022, K3 Unggul Indonesia Maju, di The

Premiere Hotel Padang, Kamis (23/06).

PADANG, METRO-PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatra Barat dan Unit Pelaksana di Sumatra Barat

tampil dominan diantara total 63 perusahaan di Provinsi Sumatra Barat yang mendapatkan Penghargaan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Penghargaan tersebut

diserahkan secara langsung oleh Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, dalam acara Penghargaan K3 Tahun

2022, K3 Unggul Indonesia Maju, di The Premiere Hotel Padang, Kamis (23/06). Penyerahan Penghargaan

K3 Tahun 2022 ini ditaja langsung oleh Disnaker dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Barat sebagai

tindaklanjut dari seremonial Penghargaan K3 Tahun 2022 tingkat Nasional yang dilakukan oleh

Kementerian Ketenagalistrikan secara hybrid, pada Selasa (24/05) lalu. Gubernur, yang juga raih

penghargaan Pembina K3 Terbaik dari Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi, dalam sambutannya

menyampaikan, K3 adalah investasi yang baik untuk mendapatkan hubungan kerja yang aman dan bebas

dari segala penyakit kerja dan potensi bahaya. Pandangan bahwa semua kecelakaan dapat dicegah

sangatlah penting. "Untuk itulah program Penghargaan K3 ini dibuat, agar perusahaan termotivasi

Page 57: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

56

mencegah segala potensi kecelakaan dan bahaya. Sudah saatnya seluruh usaha yang melibatkan tenaga

kerja menyadari bahwa K3 bukanlah beban atau operasional tambahan, melainkan investasi yang sangat

baik yang justru berpengaruh terhadap kualitas, produktivitas, dan operasional. Apresiasi khusus kepada

PLN, selain menjaga keandalan pasokan dengan baik, juga terbaik dalam K3." PLN UIW Sumatra Barat

raih Penghargaan Kecelakaan Nihil Tahun 2022 dan Penghargaan Program Pencegahan dan

Penanggulangan Covid-19 di Tempat Kerja Tahun 2022. Selain PLN UIW Sumatra Barat, beberapa unit

kerja di bawah koordinasi PLN UIW Sumatra Barat turut raih Penghargaan Kecelakaan Nihil Tahun 2022,

yaitu; PLN UP3 Padang, PLN UP3 Bukittinggi, PLN UP3 Solok, PLN UP3 Payakumbuh, dan PLN UP2D

Sumatra Barat. Penghargaan ini diberikan atas prestasi zero accident selama periode 1 Januari 2019

sampai dengan 31 Desember 2021. PLN di lingkungan Sumatra Barat dapatkan penghargaan serupa.

Adalah PLN UP2B Sumbangteng, PLN Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Ombilin, PLN UPK Bukittinggi,

PLN UPK Teluk Sirih, PLTA Batang Agam, PLTA Singkarak, PLTA Maninjau, PLN UPDL, dan PLN UPT Padang,

unit-unit kerja PLN di Sumatra Barat lainnya yang kantongi Penghargaan Kecelakaan Nihil Tahun 2022

pula. PLN UPT Padang bahkan menjadi satu-satunya perusahaan yang dapatan penghargaan kategori

safety induction perusahaan. Sebagai pendominasi penerima penghargaan, PLN yang merupakan salah

satu perusahaan terbesar bidang energi di Indonesia terbukti terus mengutamakan penerapan budaya

K3. Seperti disampaikan Toni Wahyu Wibowo, General Manager PLN UIW Sumatra Barat, PLN terus

melakukan upaya peningkatan mutu pengelolaan K3. "PLN menyadari aspek K3 adalah vital, karena

berkaitan dengan karyawan yang adalah aset terpenting perusahaan. Maka PLN selalu berupaya untuk

meningkatkan pengelolaan K3 agar aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lindung lingkungan

terus terjaga," lanjut Toni. Nizam Ul Muluk, Kepala Disnaker dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Barat

menyampaikan, tujuan gelaran Penghargaan K3 Nasional Tahun 2022 adalah sebagai apresiasi kepada

pelaku industri yang telah menerapkan K3 di tempat kerja. Nizam mengapresiasi konsistensi PLN dan

seluruh perusahaan penerima penghargaan yang selalu mengutamakan keamanan dan keselamatan

pekerja demi produktivitas pekerja yang lebih maksimal. Nizam pun berharap, jumlah penerima

penghargaan akan meningkat setiap tahun serta tetap menerapkan K3 di lingkungan kerja demi

mewujudkan terwujud pekerja-pekerja yang sehat dan produktif untuk mendukung pembangunan

bangsa."Saya mengapreskasi Bapak/Ibu yang konsisten mengawal terlaksananya K3. Jadikan

penghargaan ini motivasi, baik bagi pemerintah daerah maupun perusahaan, untuk dapat terus

menerapkan K3 di lingkungan kerja," ujarnya. Gubernur sampaikan hal senada. "Penghargaan K3 yang

kita peroleh ini merupakan bukti keseriusan dan kepedulian kita bersama untuk mewujudkan Sumatera

Bara yang madani. Prestasi ini perlu kita pertahankan bahkan harus ditingkatkan dari tahun ke tahun,

ujar Gubernur. Penghargaan-penghargaan yang telah diraih, lanjut Gubernur, tidak boleh membuat

perusahaan maupun pemerintah berpuas diri, melainkan terus meningkatkan dan mengevaluasi

pelaksanaan K3 secara berkala. "K3 adalah teori yang sudah sangat tua. Namun K3 juga bersifat dinamis

karena mengikuti perkembangan teknologi. Maka kita sebagai pelakunya harus terus menyesuaikan,"

tambah Gubernur. Misran Hasra, Pejabat Pengendali K3 PLN UIW Sumatra Barat menyebutkan,

Penghargaan K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan merupakan penghargaan bergengsi bagi

perusahaan-perusahaan dalam negeri. "Menjadi suatu kehormatan bagi PLN dapat meraihnya. Terima

kasih kepada seluruh pegawai dan Tenaga Ahli Daya yang berkontribusi atas pencapaian ini. "Terima

kasih untuk semu pihak yang mendukung terwujudnya penerapan sistem manajemen keselamatan kerja

di lingkungan PLN," lanjutnya, Sabtu (25/06) GM PLN UIW Sumatra Barat menyampaikan,

mempertahankan prestasi adalah tantangan selanjutnya. "Maka mari jadikan penghargaan ini motivasi

dan komitmen bersama untuk memperkuat pelaksanaan dan disiplin eksekusi K3 di lingkungan kerja,

sehingga bekerja dengan K3 menjadi budaya yang terus lestari," ungkapnya.

Page 58: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

57

Title Perbedaan Karyawan Kontrak dan Tetap yang Tidak Anda

Ketahui

Author _noname

Media Idx Channel Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://www.idxchannel.com/milenomic/perbedaan-karyawan-kontrak-dan-tetap-yang-

tidak-anda-ketahui

Summary Perbedaan antara Pegawai Tetap dan Kontrak. Perbedaan karyawan kontrak dan tetap

tentulah banyak, selain pendapatan tunjangan ada beberapa persyaratan yang diperlukan.

Tentunya sebelum memahami perbedaan karyawan kontrak dan tetap, Anda perlu

memahami beberapa persyaratannya. Persyaratan Karyawan Tetap.

Perbedaan karyawan kontrak dan tetap tentulah banyak, selain pendapatan tunjangan ada beberapa

persyaratan yang diperlukan.Tentunya sebelum memahami perbedaan karyawan kontrak dan tetap,

Anda perlu memahami beberapa persyaratannya.Lalu apa saja perbedaan karyawan kontrak dan tetap?

Simak penjelasan yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber.Persyaratan Karyawan TetapUntuk

bisa menjadi pegawai tetap, seorang pekerja tentu harus memenuhi sejumlah persyaratan terlebih

dahulu.Tentunya untuk mencapai itu, tidaklah sederhana begitu juga sudah dijadikan pegawai tetap,

maka usaha yang sudah Anda lakukan pun akan terbayar.Perbedaan antara Pegawai Tetap dan

KontrakSecara singkat, pegawai tetap adalah mereka yang dipekerjakan dengan tanpa adanya batasan

atau jangka waktu.Jika Anda berstatus sebagai pegawai tetap, maka sudah pasti Anda akan mendapatkan

tunjangan dari perusahaan, seperti pesangon.Sebaliknya, pegawai yang berstatus kontrak hanya bekerja

dengan waktu yang sudah disepakati bersama perusahaan. Selain itu pegawai kontrak termasuk bagian

PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, di mana jangka waktunya terbatas hanya sampai 3 tahun

saja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dalam UU Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Page 59: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

58

Title Nasib Awak Kapal di PP Nomor 22 Tahun 2022 - Siwalima Author Nama

Media Siwalimanews Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://siwalimanews.com/nasib-awak-kapal-di-pp-nomor-22-tahun-2022

Summary PEMERINTAH telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

Situasi seperti itulah yang berlaku sejurus diberlakukannya PP No 22/2022 pada 8 Juni 2022.

Lalu, di tengah rimba raya peraturan kepelautan itu semua muncullah PP No 22/2022 yang

dikeluarkan Kemenaker. Mantan pelaut yang berlayar terbatas di sebuah negara Timur

Tengah itu mengungkapkan, kepada pelaut yang seperti itulah aturan penempatan dan

pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran yang diatur PP No

22/2022 ditujukan.

PEMERINTAH telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Aturan ini

merupakan tindak lanjut UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan

ini menambah panjang jumlah regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah terkait dengan pelindungan

awak kapal. Di Indonesia, pengaturan profesi tersebut berada pada dua kementerian, yaitu Kementerian

Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan. Kendati mengatur pekerjaan yang sama, menariknya,

aturan yang dikeluarkan kedua instansi acap kali berbeda langgamnya. Situasi seperti itulah yang berlaku

sejurus diberlakukannya PP No 22/2022 pada 8 Juni 2022. Ia direspons beragam. Satu pihak menolaknya,

sedangkan pihak lainnya mendukung. Dinamika tersebut terasa sekali, paling tidak, dalam grup aplikasi

pesan kemaritiman yang saya ikut di dalamnya. Mereka yang menolak- sebagian besar ialah pelaut atau

mantan pelaut berpangkat kapten- beralasan bahwa pelaut bukanlah pekerja migran sebagaimana yang

dikategorikan peraturan tersebut. Dikutiplah konvensi International Labour Organization (ILO) No 143

Tahun 1975 Artikel 11 yang menyatakan istilah tenaga kerja migran tidak diberlakukan terhadap pelaut.

Pendapat kelompok ini diamini Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut Kementerian Perhubungan Ahmad Wahid. Seperti diberitakan salah satu portal berita kemaritiman,

mengatakan pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing tidak bisa disebut atau disamakan dengan

pekerja migran Indonesia (PMI). Ia merujuk konvensi ILO Nomor C-097 Tahun 1949 dan Nomor K-143

Tahun 1975. Berdasarkan kedua aturan tersebut pelaut bukan pekerja migran. Bersama pelaut dari

negara lainnya, kapal tempatnya bekerja berlayar ke berbagai negara dan hanya transit sebentar di

sebuah negara untuk menaikkan/menurunkan barang atau penumpang. Kondisi itu sangat berbeda

dengan pekerja migran yang memang menetap dan bekerja di suatu negara. Standar perlindungan dan

kesejahteraannya telah ditetapkan oleh berbagai peraturan internasional seperti International Transport

Workers Federation dan ILO. Dalam sistem perekrutkan dan penempatan di kapal, pelaut harus melalui

seleksi ketat yang ditetapkan aturan internasional. Perusahaan pengawakan kapal yang merekrut mereka

harus jelas sehingga jika terjadi permasalahan akan mudah mengatasinya. Demikian penjelasan sang

direktur. Penulis bertanya kepada seorang kolega, pensiunan Kemenhub seputar status pelaut bukan

pekerja migran. Lagi, saya mendapatkan penegasan dari beliau bahwa pelaut memang bukan demikian

adanya. Karenanya, saya menamai pemikiran mereka sebagai 'Mazhab Perhubungan' mengingat semua

aturan/regulasi yang disitir mereka semuanya berada dalam ranah kementerian itu. Ada UU No 17/2008

Page 60: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

59

tentang Pelayaran, ada PP No 13/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan lain sebagainya.

Dalam berbagai peraturan yang berada dalam ranah Kemenhub ini terdapat pengaturan seputar profesi

pelaut Indonesia, mulai pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan, dan perlindungan mereka di atas

kapal, baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu, di tengah rimba raya peraturan kepelautan itu semua

muncullah PP No 22/2022 yang dikeluarkan Kemenaker. Jelas bereaksilah Mazhab Perhubungan. Pelaut

dengan seluruh aspek yang disebut sebelumnya di atas merupakan mainan mereka soalnya. Selain

masalah mencampuri urusan instansi lain, PP No 22/2022 ternyata memiliki cacat hukum. Diungkapkan

kolega pensiunan itu, kebetulan yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan hukum, aturan

tersebut ternyata tidak menyitir Maritime Labor Convention (MLC) yang merupakan 'kitab suci' bagi

urusan kepelautan di seluruh dunia dalam bagian dasar hukum atau mengingat. Pada bagian ini hanya

dicantumkan dua dasar hukum saja, UUD 1945 dan UU No 17/2017. Apalagi konvensi tersebut diratifikasi

Kemenaker melalui UU No 15 Tahun 2016. Jelas kelalaian ini fatal sekali. Lantas, bagaimana dengan

kelompok yang mendukung PP No 22/2022? Saya mengistilahkan mereka dengan 'Mazhab Gatot

Subroto', merujuk kepada lokasi kantor pusat Kemenaker yang berlokasi di jalan protokol di Jakarta

Selatan.Untuk mengetahui sikap grup ini saya bertanya kepada Sekretaris Jenderal Serikat Awak Kapal

Transportasi Indonesia (SAKTI) Syofyan, sebuah serikat pekerja. Menurutnya, pelaut memang tidak bisa

dikelompokkan sebagai pekerja migran, khususnya mereka yang bekerja di atas kapal yang berlayar lintas

negara. Namun, ada juga pelaut yang dapat digolongkan sebagai pekerja migran. Status ini melekat

kepada mereka yang bekerja di atas kapal bunker service, harbor tug, dan crew boat di Singapura,

Malaysia, UAE, dan lainnya yang berlayar terbatas. Untuk menjalankan profesinya mereka harus

menggunakan work permit yang diterbitkan kementerian tenaga kerja setempat. Mantan pelaut yang

berlayar terbatas di sebuah negara Timur Tengah itu mengungkapkan, kepada pelaut yang seperti itulah

aturan penempatan dan pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran yang

diatur PP No 22/2022 ditujukan. Kebijakan ini diperlukan bagi mereka agar terhindar dari kemungkinan

diperlakukan tidak layak oleh baik principal kapal maupun manning agency yang

menyalurkannya.Caranya dengan melakukan background check atau penelusuran latar belakang

perusahaan pelayaran dan perusahaan pengerah pelaut di negara penempatan. Ketika background check

tuntas- proses ini diawali perwakilan Indonesia di negara penempatan dan melibatkan

kementerian/lembaga lainnya- barulah job order yang ditawarkan principal bisa ditindaklanjuti manning

agency. Syofyan yang terlibat dalam pembahasan peraturan pemerintah itu sejak awal bersama

stakeholder lainnya, termasuk Kemenhub, mengungkapkan mekanisme seperti itulah yang tidak hadir

dalam berbagai peraturan yang berada dalam ranah Mazhab Perhubungan. SAKTI sering sekali mewakili

pelaut atau keluarganya yang berkasus dengan principal/manning agency seputar masalah penempatan

pelaut di kapal asing yang berujung ambyar. Hal ini sejatinya dapat dihindari bila dilakukan penelusuran

latar belakang pemberi kerja terlebih dahulu, serta adanya deposit yang harus dijaminkan oleh manning

agency untuk ongkos pemulangan dan pembayaran hak-hak awak kapal ketika ada perselisihan antara

awak kapal dan pengusaha di kemudian hari. Apa sebaiknya yang perlu dilakukan seluruh pemangku

kepentingan bidang kemaritiman terkait dengan dinamika yang dipicu oleh pemberlakuan PP No

22/2022? Saran saya, dibiarkan saja ia berjalan dan mari sama-sama kita lihat bagaimana ending nanti.

Bila berjalan baik, lanjutkan. Jika tidak, dicarikan alternatif pengaturan lainnya. Tidak perlu ada upaya

menggembosi dengan segala macam cara.

Page 61: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

60

Title Siap-siap! BSU 2022 Rp1 Juta Cair Lewat Rekening Bank Ini, Cek

Nama Penerima di Link Ini, Anda Termasuk?

Author _noname

Media Ayo Bandung Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793753817/siap-siap-bsu-2022-rp1-juta-cair-

lewat-rekening-bank-ini-cek-nama-penerima-di-link-ini-anda-termasuk

Summary BSU 2022 akan diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp1 juta melalui 5 rekening

bank ini. Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022 lewat rekening bank apa

saja?. Kabar pencairan BSU 2022 semakin banyak dicari terutama bagi para calon penerima

seperti pekerja atau buruh. : Dapat Angin Segar! BSU 2022 Cair Hari Ini?

Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022 lewat rekening bank apa saja?BSU 2022 akan

diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp1 juta melalui 5 rekening bank ini. Apa saja? Simak

informasi lengkapnya di bawah ini.Kabar pencairan BSU 2022 semakin banyak dicari terutama bagi para

calon penerima seperti pekerja atau buruh.: Dapat Angin Segar! BSU 2022 Cair Hari Ini? Berikut

Pernyataan Menaker Ida Fauziyah soal Kepastian PencairannyaBantuan Subsidi Upah merupakan bagian

upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan atau mendukung

kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona (Covid-19).Bantuan ini disalurkan pada

penerima berupa uang tunai Rp500 ribu per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus sebesar

Rp1 juta.Bagaimana cara mendapatkan bantuan ini? Ada beberapa syarat khusus agar bisa mendapatkan

Rp1 juta.Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS

Ketenagakerjaan 2022:: BPJS Ketenagakerjaan Cair Kamis 30 Juni 2022? Kembali Menaker Beri Tanggapan

Perihal Pencairannya, Ayo Cek!

Page 62: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

61

Title Sejuta Pekerja Di-PHK (Arsip Kompas) Author _noname

Media Kompas.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://www.kompas.id/baca/arsip/2022/06/26/sejuta-pekerja-di-phk

Summary Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI), Bomer Pasaribu

menegaskan, pengangguran terbuka akan naik dari 7,7 persen tahun 1997 menjadi 9,0

persen tahun 1998 dari sekitar 91 juta angkatan kerja. *Artikel berikut ini pernah terbit di

Harian Kompas edisi 30 Desember 1997. Kami terbitkan kembali dalam rubrik Arsip

Kompas.id untuk mendampingi perilisan Narasi Fakta Terkurasi, aset NFT perdana Harian

Kompas. Sejumlah sektor ekonomi mengalami masa teramat berat akibat krisis moneter.

Artikel berikut ini pernah terbit di Harian Kompas edisi 30 Desember 1997. Kami terbitkan kembali dalam

rubrik Arsip Kompas.id untuk mendampingi perilisan Narasi Fakta Terkurasi, aset NFT perdana Harian

Kompas.Sejumlah sektor ekonomi mengalami masa teramat berat akibat krisis moneter. Terdapat

indikasi menjadi krisis ekonomi seperti di sektor properti, konstruksi, perbankan. Pemutusan hubungan

kerja (PHK) pun mulai terjadi dengan angka yang cukup signifikan. Data yang bersumber dari Depnaker

menyebutkan kemungkinan terjadinya PHK terhadap satu juta orang hingga akhir tahun 1997 ini.

Hembusan optimisme akan mencuat setelah Maret 1998, dengan asumsi adanya pemulihan kepercayaan

para investor.Demikian opini akhir tahun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang disampaikan

Ketua Umum Kadin Aburizal Bakrie di Jakarta, Senin (29/12). Dia didampingi Wakil Ketua Kadin Iman

Taufik dan pengurus Kadin lainnya seperti Adi Putra Darmawan Tahir, Dewi Motik Pramono, M Zakile dan

lainnya.Kadin menyatakan, sektor properti sudah melakukan PHK kurang lebih 40.000 karyawan. Dari

data API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), sektor industri tekstil hingga pertengahan tahun 1998

menunjukkan, PHK dapat mencapai 15 persen dari total karyawan yang sebesar dua juta karyawan,

sehingga bisa menimpa 300. 000 orang."Suatu sumber dari Departemen Tenaga Kerja menyebutkan

bahwa kemungkinan terjadinya PHK hingga akhir tahun 1997 dapat mencapai satu juta jiwa karyawan,"

ujar Ical, panggilan Aburizal Bakrie, tanpa merinci lebih lanjut.Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja Dr Payaman

Simanjuntak belum lama ini mengungkapkan, sekitar satu juta orang terkena PHK selama tahun 1997.

Dari perhitungannya, sekitar 500. 000 di PHK karena perusahaannya bangkrut, sedangkan sisanya yang

500. 000 adalah mereka yang semestinya bisa diserap lapangan kerja, tetapi batal.Sementara itu, Ketua

Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI), Bomer Pasaribu menegaskan, pengangguran terbuka

akan naik dari 7,7 persen tahun 1997 menjadi 9,0 persen tahun 1998 dari sekitar 91 juta angkatan kerja.

Pengangguran terbuka adalah bila seseorang bekerja kurang dari 60 menit seminggu.Pengangguran

terselubung, menurut Pasaribu, bisa mencapai 45 persen, berarti bisa mencapai antara 37-40 juta orang

(45 persen dari 91 juta angkatan kerja). Sedangkan pihak Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi

Seluruh Indonesia), memperkirakan sudah 3 juta- 4 juta buruh yang tidak lagi bekerja. Sedangkan pihak

Depnaker memperkirakan hanya 950. 000 orang.Pihak Kadin mengemukakan, sejumlah TKI (Tenaga Kerja

Indonesia) di luar negeri diperkirakan juga akan terpaksa pulang kampung. "Krisis serupa di Malaysia

dengan ciri-ciri sektor properti yang macet juga akan mengurangi penggunaan karyawan. Sebagian TKI

kemungkinan besar terpaksa kembali ke Indonesia," lanjut Ical.Kadin juga menyampaikan prediksi

pertumbuhan ekonomi 1998. "Ekonomi tumbuh lebih rendah, antara 3-4 persen," kata Ical. Tahun 1998,

relatif kurang menguntungkan bagi bisnis berorientasi domestik. Sektor perbankan kemungkinan besar

Page 63: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

62

terkena imbasnya. Diperkirakan, akan banyak kredit macet. Sektor properti, terutama menengah ke atas

akan menghadapi masa yang sangat berat dan kinerjanya sangat menurun.Menemui BIKadin juga

menyibakkan sense of crisis dari sudut lain. "Kebijakan uang ketat kini masih terasa sangat mendalam.

Untuk itu Kadin akan bertemu Bank Indonesia. Tujuannya agar BI memberikan dorongan pada perbankan

sehingga bisa meringankan beban pengusaha. Kalau perbankan domestik saja tak bersedia melakukan

roll over, bagaimana dengan asing. Hal itu penting mencegah terjadinya hal yang tak diinginkan, seperti

kebangkrutan, PHK dan lain-lain," kata Ical.Untuk membantu kesulitan pengusaha domestik dari

keharusan membayar pinjaman pada masa sulit ini, Kadin juga menyarankan agar pemerintah lebih

memberikan perhatian kepada fund managers dan commercial bankers internasional. "Memberikan

perhatian pada IMF dan Bank Dunia saja tidak akan memecahkan masalah," kata Ical."Kadin menganggap

perlu menunjuk investment bankers, masing-masing untuk pasar Asia, AS dan Eropa yang akan diminta

mengusulkan langkah-langkah penyelesaian masalah utang swasta berjangka pendek. Hal itu pernah

dilakukan saat krisis Pertamina tahun 1974/ 1975. Saat itu ditunjuk Morgan Guarantee Trust

menyelesaikan utang Pertamina," kata Ical.Penunjukan itu, kata Ical, mengingat peran investment

bankers sebagai penjamin dan memiliki kredibilitas tinggi, yang sekaligus bisa meyakinkan kreditur

internasional dalam penundaan pembayaran utang. Peran seperti itulah yang sangat diharapkan dari

penunjukan investment bankers.Kadin juga meminta pada pemerintah melakukan suatu tindakan, agar

eksportir penghasil devisa antara 4 sampai 4,5 milyar dollar AS per bulan bersedia menukarkannya

dengan rupiah. Untuk itu, juga diberikan fasilitas swap yang telah disediakan Bank Indonesia, dengan

jaminan para eksportir bersangkutan tidak dirugikan.Kadin juga mengingatkan, meski negara-negara Asia

Timur dan Tenggara mengalami depresiasi mata uang, tetapi depresiasi rupiah adalah yang tertajam,

bahkan dewasa ini sudah mencapai tahapan krisis moneter."Hal itu tidak dapat dijelaskan semata-mata

dari sudut pandang ekonomi. Pemecahannya tidak dapat hanya dengan pemecahan secara teknis

ekonomis saja, apalagi hanya memandang utang-utang jangka pendek swasta sebagai penyebab

utamanya," kata Aburizal Bakrie. "Jika krisis ini terlalu lama dibiarkan, akan menghambat pembangunan

dan dapat juga mengurangi keberhasilan yang telah dicapai selama ini," tegas Ical.Hati-hatiMenimpali

ucapan Ical, Iman Taufik menambahkan, benar bahwa depresiasi mata uang tidak terjadi pada rupiah

saja. "Tetapi sebaiknya kita tidak menghibur diri bahwa kita tidak sendiri. Kita agaknya harus

memperhatikan, ASEAN itu selain sebagai negara sahabat, juga sekaligus menjadi pesaing," ujar Iman.Ia

menyiratkan ASEAN sudah memiliki landasan yang lebih bagus untuk menuju stabilisasi kurs. Berbagai

reformasi, dan tindakan hingga ke suksesi kepemimpinan - yang juga menjadi sasaran pertanyaan

investor pada Indonesia - sudah berlangsung baik. "Melihat keadaaan itu, agaknya kita perlu berhati-hati

juga dan jangan menghibur diri bahwa kita tidak sendiri," tegas Iman.Ical menandaskan, meskipun

mekanisme mengenai kepemimpinan nasional telah jelas sesuai dengan UUD '45, masyarakat dan dunia

usaha di dalam dan luar negeri mengharapkan adanya suatu penjelasan yang lebih rinci. Soal suksesi,

salah satu topik pertanyaan yang diajukan pihak asing pada Indonesia selama road show baru-baru

ini.Reformasi juga menjadi pertanyaan. "Dalam pada itu kebijakan deregulasi 3 November perlu

disempurnakan, termasuk mengenai monopoli dan tata niaga yang tidak perlu, yang seyogianya

dihindarkan kecuali beras."Demikian pula mengenai kebijakan pemerintah lainnya, khususnya

pembangunan proyek-proyek baru, baik proyek pemerintah maupun swasta, program penghematan,

pemangkasan prosedur untuk memperoleh izin, jika diumumkan secara rinci akan banyak membantu

pemulihan kepercayaan itu.Kadin menyatakan, situasi sulit di Indonesia sebenarnya bukanlah kata mati.

Tetap ada harapan pemulihan perekonomian sepanjang kepercayaan investor internasional sudah pulih.

Batasan untuk memulihkan kepercayaan itu sebenarnya sangat tipis, dan mudah mengucapkannya.

Untuk itu Kadin menyarankan, pelaksanaan good and clean governance diperbaiki, sebagai salah satu

kiat pemulihan keyakinan itu. (mon)Arsip Kompas bagian dari ekshibisi "", 28 Juni 2022.

Page 64: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

63

Title Menaker Siapkan 9 Langkah Strategis Hadapi Tantangan

Megatren

Author Penulis Syahrul Munir

-

Media Forum Keadilan Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://forumkeadilan.com/ekonomi/menaker-siapkan-9-langkah-strategis-hadapi-

tantangan-megatren

Summary "Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan yang

mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," kata Menaker saat

menjadi pembicara pada acara _Talent Talks Saturday Night Gathering_ di Semarang, Jawa

Tengah, Sabtu (25/6). Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan bahwa

Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan sembilan langkah strategis menghadapi

tantangan megatren yang akan berlangsung terus hingga 2045. Tantangan megatren

tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan persaingan sumber daya alam.

Adapun sembilan langkah strategi situ di antaranya Transformasi Program Perluasan

Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah

menyiapkan sembilan langkah strategis menghadapi tantangan megatren yang akan berlangsung terus

hingga 2045. Tantangan megatren tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan persaingan

sumber daya alam."Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan

yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," kata Menaker saat menjadi

pembicara pada acara _Talent Talks Saturday Night Gathering_ di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu

(25/6).Adapun sembilan langkah strategi situ di antaranya Transformasi Program Perluasan Kesempatan

Kerja dan Pengembangan Talenta Muda. "Sembilan lompatan Kemnaker ini kebijakan strategis untuk

mengubah dan mentransformasikan dunia ketenagakerjaan Indonesia agar siap menghadapi semua

perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi megatren," ucapnya.Ia menjelaskan, transformasi

program perluasan kesempatan kerja dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan program secara efektif

dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.Melalui langkah ini,

katanya, Kemnaker ingin menjadikan program perluasan kesempatan kerja yang sudah dilaksanakan

menjadi lebih efektif dan efisien untuk menekan pengangguran serta membuka lapangan kerja

Page 65: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

64

berkualitas terutama bagi generasi muda.Salah satu perwujudan progamnya adalah peningkatan dan

pengembangan kapasitas UMKM melalui talenta muda yang merupakan prioritas untuk menyambut

peluang masa depan."Melalui program ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru

yang dimotori oleh talenta muda untuk berkontribusi pada perekonomian di era paska pandemi Covid-

19," ucapnya.Adapun pengembangan talenta muda disiapkan untuk mengembangkan sumber daya

generasi milenial dan Z untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif. Salah satu yang pertama

dilakukan dalam program tersebut adalah melakukan pemetaan future jobs di Indonesia."Ini penting

sebagai bagian dari talent scouting atau pencarian bakat talenta muda, agar ada kesesuaian antara

lapangan kerja masa depan yang dibutuhkan dengan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh talenta muda

Indonesia," ucapnya.

Page 66: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

65

Title Awas Penipuan! Kemlu RI: Jangan Tergiur Iklan Lowongan Kerja

ke Luar Negeri di Media Sosial

Author Adiana Ahmad

Media Tribun News Kupang Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://kupang.tribunnews.com/2022/06/27/awas-penipuan-kemlu-ri-jangan-tergiur-iklan-

lowongan-kerja-ke-luar-negeri-di-media-sosial

Summary Kemenlu RI Imbau jangan tergiur Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri di Media Sosial. Com

dengan judul "Kemlu Imbau Warga Tak Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke Luar

Negeri". Hati-hati Penipuan, sudah banyak WNI jadi korban Penipuan Lowongan Kerja

bodong di Luar. (*) Berita terkait Lowongan Kerja Artikel ini telah tayang di Kompas.

Hati-hati Penipuan, sudah banyak WNI jadi korban Penipuan Lowongan Kerja bodong di Luar. Kemenlu

RI Imbau jangan tergiur Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri di Media Sosial. Himbauan Kemenlu RI

disampaikan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu Judha Nugraha. Judha

Nugraha mengatakan, himbauan itu guna mengantisipasi meningkatnya jumlah warga negara Indonesia

(WNI) di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban penipuan dengan modus kerja di luar

negeri.Menurut Judha, masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri harus mengikuti prosedur yang

benar dan resmi."KBRI Phnom Penh telah menangani aduan dan memproses pembebasan sekitar 242

WNI," ujar dia.Dikutip dari rilis resmi di situs Kemlu, situasi pandemi Covid-19 telah dimanfaatkan oleh

banyak perusahaan bodong atau illegal di luar negeri, salah satunya di Kamboja.KBRI Phnom Penh pun

mengimbau kepada para calon tenaga migran dan WNI yang ingin bekerja di Kamboja untuk terlebih

dahulu melakukan pengecekan dan keabsahan berbagai perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan

tersebut. Pengecekan bisa dilakukan ke BP2MI-Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kedutaan

Besar Kerajaan Kamboja di Indonesia, serta KBRI Phnom Penh, terutama terkait lokasi dan informasi

lowongan pekerjaan yang ditawarkan. "Selain itu, diimbau untuk membaca dan memahami kontrak kerja

secara teliti sebelum menerima pekerjaan dan berangkat ke Kamboja," tulis situs resmi Kemlu. (*) Berita

terkait Lowongan Kerja Artikel ini telah tayang di Kompas. com dengan judul "Kemlu Imbau Warga Tak

Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri"

Page 67: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

66

Title Dirasakan Manfaatnya, Pentingnya Terdaftar BPJamsostek

bagi Pekerja Migran

Author Penulis Fokus

Kepri -

Media Cirebon Bagus Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://cirebonbagus.id/dirasakan-manfaatnya-pentingnya-terdaftar-bpjamsostek-bagi-

pekerja-migran

Summary INDRAMAYU, (cirebonbagus).- Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas manfaat yang

diterima. Hal ioni terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Perluasan Akses Jaminan

Sosial Bagi Purna Pekerja Migran di Masa Pandemi, Kamis (23/6/2022). Atas dasar tersebut,

disampaikan Muhammad Santosa, Migrant Care berinisiatif mengadakan Focus Group

Discussion (FGD) Perluasan Akses Jaminan Sosial Bagi Purna Pekerja Migran di Masa

Pandemi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18

Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI).

INDRAMAYU, (cirebonbagus).- Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi Pekerja Migran

Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas manfaat yang diterima. BPJS Ketenagakerjaan

memberikan jaminan sosial mulai dari mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian,

saat persiapan atau pelatihan. Yang tidak kalah pentingnya, jaminan ketika berada di negara penempatan

kerja, hingga saat kembali ke Indonesia setelah masa kerja berakhir.Hal ioni terungkap dalam Focus

Group Discussion (FGD) Perluasan Akses Jaminan Sosial Bagi Purna Pekerja Migran di Masa Pandemi,

Kamis (23/6/2022). Selain itu jaminan sosial belum menyeluruh dirasakan para purna PMI dan TKI di

Kabupaten Indramayu. Padahal Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah dengan jumlah TKI

terbanyak di Indonesia. Di masa pandemi Covid-19 pun, tidak sedikit Purna TKI yang luput dari perhatian

pemerintah. Hal ini diketahui dari hasil pendataan yang dilakukan Migrant Care pada Agustus-September

2020 lalu di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Dalam pendataan itu, tercatat ada sebanyak

400 TKI yang pulang ke tanah air pada periode Januari-September 2020. Namun, yang mendapat bantuan

sosial dari pemerintah diketahui hanya sebanyak 185 orang saja. Atau dengan kata lain, ada sebanyak

215 orang yang tidak mendapat bantuan. "Pendataan tersebut dengan kriteria purna PMI yang

mempunyai anak 0-12 tahun, mungkin jika kriteria pendataannya diperluas lagi bakal semakin banyak

lagi," ujar Koordinator Migrant Care Indramayu, Muhammad Santosa Kamis (23/6/2022). Atas dasar

tersebut, disampaikan Muhammad Santosa, Migrant Care berinisiatif mengadakan Focus Group

Discussion (FGD) Perluasan Akses Jaminan Sosial Bagi Purna Pekerja Migran di Masa Pandemi. Dalam

kegiatan tersebut, selain mengundang para Purna TKI, Migrant Care juga mengundang BPJS

Ketenagakerjaan, BP2MI, Disnaker, Dinsos, Pemerintah Desa, hingga Komunitas Desa Peduli Buruh

Migran (Desbumi). Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Indramayu, Agus Pandu Indra Putra

mengatakan, pemerintah sekarang ini sudah menambah manfaat jaminan sosial untuk TKI. Hal ini sesuai

dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial

Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Karena jaminan sosial ini sangat penting, bagaimana kalau saat bekerja

di luar negeri itu justru mengalami hal yang tidak diinginkan," ucap dia. Disampaikan Agus Pandu Indra

Putra, khusus untuk TKI ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial mulai dari mencakup

perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian, saat persiapan atau pelatihan. Kemudian,

Page 68: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

67

jaminan ketika berada di negara penempatan kerja, hingga saat kembali ke Indonesia setelah masa kerja

berakhir. Oleh karena itu, pihaknya juga sangat berharap, sosialisasi soal jaminan sosial ini bisa semakin

disebar luaskan kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap para buruh migran. "Kita

tentunya tidak ingin ada hal yang terjadi kepada para PMI kita, apalagi kalau mereka belum mendapat

perlindungan," ujar dia. Untuk besaran manfaat, mengacu Permenaker 18 tahun 2018, masa

perlindungan yang diberikan BP Jamsostek lebih panjang yaitu 24 bulan sejak terjadinya kecelakaan kerja,

sementara konsorsium hanya 12 bulan setelah terjadinya risiko. Selanjutnya untuk manfaat Jaminan

Kematian (JKM) tidak ada masa kadaluarsa, sehingga masih ada potensi klaim yang dapat diajukan oleh

peserta maupun ahli waris. Untuk manfaat kematian, selain santuan sebesar Rp24 Juta, BP Jamsostek

juga memberikan manfaat lain berupa beasiswa untuk 2 orang anak PMI dari jenjang pendidikan dasar

hingga perguruan tinggi dengan total maksimal Rp74,4 juta. Kemudian untuk PMI yang mengalami

kecelakaan kerja dan mengakibatkan cacat total tetap, BP Jamsostek memberikan manfaat sebesar

Rp100 juta, sebelumnya konsorsium hanya memberikan manfaat Rp50 juta. Sedangkan untuk cacat

fungsi dan anatomi, basis perhitunggannya juga lebih besar yaitu Rp142 Juta. Kepala Badan Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa jumlah klaim yang dibayarkan

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada periode Juli 2017

hingga April 2022 sebesar Rp27,3 miliar dari 766 klaim.

Page 69: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

68

Title BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan Cair Bareng Gaji 13 PNS? Simak

Tanggapan Menaker dan Cek Alur Pencairannya

Author _noname

Media Ayo Bandung Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793754337/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-

bareng-gaji-13-pns-simak-tanggapan-menaker-dan-cek-alur-pencairannya

Summary Apakah BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan cair bersamaan dengan pembayaran gaji 13 PNS

dan pensiunan?. Simak tanggapan Menaker dan silakan cek alur penerimaan BSU 2022 BPJS

Ketenagakerjaan yang cair dalam waktu dekat ini. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 BPJS

Ketenagakerjaan akan disalurkan kepada pekerja atau buruh yang memiliki gaji kurang dari

Rp3,5 juta untuk tahun 2022. : Siap-siap! Berikut Pernyataan Menaker Ida Fauziyah soal

Kepastian Pencairannya.

Apakah BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan cair bersamaan dengan pembayaran gaji 13 PNS dan

pensiunan?Simak tanggapan Menaker dan silakan cek alur penerimaan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan

yang cair dalam waktu dekat ini.Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 BPJS Ketenagakerjaan akan disalurkan

kepada pekerja atau buruh yang memiliki gaji kurang dari Rp3,5 juta untuk tahun 2022.: Siap-siap! BSU

2022 Rp1 Juta Cair Lewat Rekening Bank Ini, Cek Nama Penerima di Link Ini, Anda Termasuk?Dalam

perencanaan dan regulasinya dana ini akan dibayarkan dan disalurkan kepada 8,8 juta orang yang

memiliki pendapatan atau gaji dengan angka di atas.Lalu berapa besaran dana yang akan mereka

dapat?Program pemberian dana bantuan subsidi upah bagi pekerja ini merupakan salah satu program

pemerintah atas perhatiannya bagi tenaga kerja atau buruh, dan sekaligus ini merupakan salah satu

program nasional dari Kemnaker.: Dapat Angin Segar! BSU 2022 Cair Hari Ini? Berikut Pernyataan

Menaker Ida Fauziyah soal Kepastian PencairannyaSebelumnya, program ini sudah dilaksanakan sejak

tahun 2020, 2021, dan dilanjutkan hingga tahun 2022.

Page 70: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

69

Title BSU 2022 Cair Minggu Ini? Berikut Pernyataan Resmi dari

Kemnaker

Author _noname

Media Ayo Bandung Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793754789/bsu-2022-cair-minggu-ini-berikut-

pernyataan-resmi-dari-kemnaker

Summary Kapan BSU 2022 cair, minggu ini? COM-- Pertanyaan kapan BSU 2022 cair masih sering

muncul, karena yang tadinya dijadwalkan April sampai saat ini belum juga cair. Sampai awal

Juni para pekerja masih mempertanyakan kapan BSU 2022 cair, salah satunya lewat

Instagram Kemnaker. : BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan Cair Bareng Gaji 13 PNS? Berikut

pernyataan resmi dari Kemnaker tentang pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan.

Kapan BSU 2022 cair, minggu ini? Berikut pernyataan resmi dari Kemnaker tentang pencairan BSU BPJS

KetenagakerjaanLENGKONG, AYOBANDUNG. COM -- Pertanyaan kapan BSU 2022 cair masih sering

muncul, karena yang tadinya dijadwalkan April sampai saat ini belum juga cair.Sampai awal Juni para

pekerja masih mempertanyakan kapan BSU 2022 cair, salah satunya lewat Instagram Kemnaker.: BSU

2022 BPJS Ketenagakerjaan Cair Bareng Gaji 13 PNS? Simak Tanggapan Menaker dan Cek Alur

Pencairannya"Jalan 2 bulan belum ada kabar lagi, bagaimanakah kelanjutan BSU?," Tulis akun Instagram

atas nama z

Page 71: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

70

Title Sudah Terima BSU 2022 Juni?, Ini Cara agar BLT Rp1 Juta Cepat

Cair

Author _noname

Media Ayo Bandung Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793754994/sudah-terima-bsu-2022-juni-ini-cara-

agar-blt-rp1-juta-cepat-cair

Summary Memasuki Minggu terakhir di bulan Juni, apakah Anda suah menerima BSU 2022 atau BSU

Ketenagakerjaan?. Penantian kabar BSU 2022 atau BLT Subsidi gaji Rp1 juta cair, belum usai.

Jika belum, perlu diketahui, ada beberapa penyebab mengapa BSU 2022 atau subsidi gaji

Rp1 juta belum juga cair dan masuk ke rekening. : BSU 2022 Cair Minggu Ini? Meski telah

memenuhi syarat, namun mungkin saja ada yang luput, sehingga dana BSU 2022 atau BSU

BPJS Ketenagakerjaan belum diterima.

Penantian kabar BSU 2022 atau BLT Subsidi gaji Rp1 juta cair, belum usai.Memasuki Minggu terakhir di

bulan Juni, apakah Anda suah menerima BSU 2022 atau BSU Ketenagakerjaan?Jika belum, perlu

diketahui, ada beberapa penyebab mengapa BSU 2022 atau subsidi gaji Rp1 juta belum juga cair dan

masuk ke rekening.: BSU 2022 Cair Minggu Ini? Berikut Pernyataan Resmi dari KemnakerMeski telah

memenuhi syarat, namun mungkin saja ada yang luput, sehingga dana BSU 2022 atau BSU BPJS

Ketenagakerjaan belum diterima.Bisa jadi, 'duplikasi data' penyebabnya. Proses pencairan BSU akan

ditolak bila calon penerima masih terdaftar sebagai penerima bansos lain, seperti Kartu prakerja, PKH

atau BPUM.Duplikasi penerimaan Bansos ini sering menjadi faktor penyebab BSU tidak cair.Bila dirasa

calon penerima BSU tidak terdaftar sebagai penerima Bansos lain dari pemerintah, maka bisa ikuti

langkah ini agar BSU Rp1 juta cair:Berikut ini langkah agar BSU Rp1 juta cair:

Page 72: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

71

Title BSU 2022 Jadi Cair atau Tidak? Simak Penjelasan Kemnaker Soal

Nasib Penyaluran BLT Karyawan Rp1 Juta

Author _noname

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094850181/bsu-2022-jadi-cair-atau-tidak-

simak-penjelasan-kemnaker-soal-nasib-penyaluran-blt-karyawan-rp1-juta

Summary Lewat program BSU 2022, Kemnaker menyalurkan BLT Karyawan Rp1 juta dengan sasaran

penerima karyawan yang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta dan aktif sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan. Simak penjelasan Kemnaker soal nasib penyaluran BLT Karyawan Rp1 juta.

BSU 2022 jadi cair atau tidak? Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 masih terus

ditunggu oleh para pekerja atau karyawan di Tanah Air.

BSU 2022 jadi cair atau tidak? Simak penjelasan Kemnaker soal nasib penyaluran BLT Karyawan Rp1

juta.Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 masih terus ditunggu oleh para pekerja atau

karyawan di Tanah Air.Sudah hampir tiga bulan sejak diumumkan, BSU 2022 hingga kini belum dapat

disalurkan kepada karyawan.Sebelumnya, Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan bakal

menyalurkan kembali BSU di tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp8,8 triliun.Lewat program BSU 2022,

Kemnaker menyalurkan BLT Karyawan Rp1 juta dengan sasaran penerima karyawan yang memiliki gaji

dibawah Rp3,5 juta dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Pernah ditargetkan cair April 2022

sebelum lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, sampai sekarang BLT karyawan Rp1 juta justru belum

disalurkan.Kemnaker pun pernah menjelaskan alasan BSU 2022 belum bisa tersalurkan. Menurut

Kemnaker, hal itu lantaran saat ini pihaknya masih menyiapkan regulasi teknis terkait pelaksanaan BSU

2022.

Page 73: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

72

Title BSU 2022 Siap Cair, Simak Info Kemnaker agar BLT Subsidi Gaji

Rp1 Juta Langsung Masuk Rekening

Author _noname

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094850582/bsu-2022-siap-cair-simak-info-

kemnaker-agar-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-langsung-masuk-rekening

Summary BSU 2022 siap dicairkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), simak informasi berikut

agar BLT subsidi gaji Rp1 juta masuk ke rekening Anda. Sebelumnya Kemnaker sudah

mengumumkan bahwa BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta akan disalurkan bagi pekerja

sebelum hari raya lebaran. Akan tetapi, hingga kini BSU 2022 belum juga masuk ke rekening

pekerja penerima BLT subsidi gaji. Adapun alasan Kemnaker karena pihaknya sedang

menyusun regulasi penyaluran BSU 2022.

BSU 2022 siap dicairkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), simak informasi berikut agar BLT

subsidi gaji Rp1 juta masuk ke rekening Anda.Sebelumnya Kemnaker sudah mengumumkan bahwa BSU

2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta akan disalurkan bagi pekerja sebelum hari raya lebaran.Akan tetapi,

hingga kini BSU 2022 belum juga masuk ke rekening pekerja penerima BLT subsidi gaji.Adapun alasan

Kemnaker karena pihaknya sedang menyusun regulasi penyaluran BSU 2022.Sejauh ini, Kemnkaer hanya

memastikan bahwa kategori pekerja yang dapat menerima BSU 2022 adalah mereka yang memiliki gaji

di bawah Rp3,5 juta dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Selain itu, sebanyak 14 juta lebih

pekerja ditargetkan menerima BSU 2022 Rp1 juta.Para pekerja atau buruh yang ingin dana BSU 2022

masuk rekening bisa menunggu mekanisme terbaru penyaluran BLT subsidi gaji ini.

Page 74: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

73

Title Besaran UMK Bogor 2022, Cek Perbandingannya dengan Upah

Minimum se

Author Septina Widya

Media Tribun News Bogor Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://bogor.tribunnews.com/2022/06/27/besaran-umk-bogor-2022-cek-

perbandingannya-dengan-upah-minimum-se-jawa-barat-di-sini

Summary Ilustrasi- Besaran UMK Bogor 2022 termasuk tinggi dibanding upah minimum se-Jawa Barat.

TRIBUNNEWSBOGOR.COM- Besaran UMK Bogor 2022 tertuang dalam Keputusan Gubernur

Jawa Barat Nomor: 561/ Kep. 732-Kesra/ 2021. Dibandingkan dengan upah minimum se-

Jawa Barat lainnya, UMK Bogor 2022 masih cukup tinggi di posisi atas. Kendati demikian,

UMK Bogor 2022 masih kalah dibanding besaran UMK Kota Bekasi 2022.

Ilustrasi - Besaran UMK Bogor 2022 termasuk tinggi dibanding upah minimum se-Jawa

BaratTRIBUNNEWSBOGOR.COM - Besaran UMK Bogor 2022 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa

Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021.Dibandingkan dengan upah minimum se-Jawa Barat lainnya,

UMK Bogor 2022 masih cukup tinggi di posisi atas.Kendati demikian, UMK Bogor 2022 masih kalah

dibanding besaran UMK Kota Bekasi 2022.Sebagai gambaran pendapatan bulanan Anda, wajib mengecek

berapa upah minimum di daerah perusahaab tempat bekerja berada.Bersumber dari Instagram

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker), berikut ini besaran UMK Bogor 2022 dan daerah di Jawa

Barat lainnya.Daftar UMK ini penting bagi perusahaan karena dipakai sebagai acuan untuk menetapkan

minimal gaji karyawan sesuai dengan wilayah dimana perusahaan berada.Berikut ini daftar UMK di 27

kota dan kabupaten di Jawa Barat:Kota Bekasi Rp 4.816.921,17 Kabupaten Karawang Rp 4.798.312,00

Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90 Kota Depok Rp 4.377.231,93 Kota Bogor Rp 4.330.249,57 Kabupaten

Bogor Rp 4.217.206,00 Kabupaten Purwakarta Rp 4.173.568,61 Kota Bandung Rp 3.774.860,78 Kota

Cimahi Rp 3.272.668,50 Kabupaten Bandung Barat Rp 3.248.283,28 Kabupaten Sumedang Rp

3.241.929,67 Kabupaten Bandung Rp 3.241.929,67 Kabupaten Sukabumi Rp 3.125.444,72 Kabupaten

Sumedang Rp 3.064.218,08 Kabupaten Cianjur Rp 2.699.814,40 Kota Sukabumi Rp 2.562.434,01

Kabupaten Indramayu Rp 2.391.567,15 Kota Tasikmalaya Rp 2.363.389,67 Kabupaten Tasikmalaya Rp

2.326.772,46 Kota Cirebon Rp 2.304.943,51 21 Kabupaten Cirebon Rp 2.279.982,77 Kabupaten

Majalengka Rp 2.027.619,04 Kabupaten Garut Rp 1.975.220,92 24 Kabupaten Kuningan Rp 1.908.102,17

Page 75: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

74

Kabupaten Ciamis Rp 1.897.867,14 Kabupaten Pangandaran Rp 1.884.364,08 27 Kota Banjar Rp

1.852.099,52UMK ini berlaku pada 1 Januari 2022 dan hanya untuk pekerja dengan masa kerja kurang

dari satu tahun.Sedangkan untuk pekerja di atas 1 tahun, pengusaha wajib membayar di atas UMK.Sanksi

bagi perusahaan yang membayar gaji di bawah UMKMeski standar besaran gaji pekerja sudah ditetapkan

pemerintah, tak dapat dipungkiri seringkali ditemukan adanya perusahaan yang secara sepihak

menawarkan upah yang rendah (di bawah upah minimum) kepada pekerja.Tidak jarang pula pekerja

menyetujui, bahkan secara bersama menyepakati besaran upah sebagai syarat agar dapat diterima

bekerja.Dilansir dari kompas.com, pada prinsipnya pengusaha dilarang membayar upah kepada

pekerja/karyawan lebih rendah dari upah minimum.Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 23 ayat (3)

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai Peraturan Pelaksana dari

Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Pengaturan pengupahan di bawah upah minimum

yang dilakukan baik berdasarkan kebijakan salah satu pihak maupun berdasarkan kesepakatan bersama

antara pengusaha dengan pekerja bertentangan dengan ketentuan hukum.Follow usOleh karena itu,

penetapan kesepakatan upah antara pengusaha dengan pekerja tidak boleh mengatur lebih rendah dari

upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.Pengaturan penetapan batas upah minimum dimaksud

bertujuan untuk melindungi kepentingan dan terpenuhi hak-hak pekerja secara layak dan

berimbang.Sebagai konsekuensi, perusahaan yang membayar upah di bawah besaran upah minimum

dapat dikenakan sanksi hukum.Hal tersebut secara tegas dapat dilihat dalam Pasal 88 ayat (3) dan Pasal

88A ayat (3) UU Cipta Kerja, lebih lanjut ditegaskan Kembali dalam Pasal 185 UU Cipta Kerja.Sanksi hukum

yang diatur bersifat alternatif, yaitu berupa hukuman penjara dan/atau hukuman denda dengan saksi

penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit sebesar Rp

100.000.000,- dan paling banyak Rp 400.000.000.

Page 76: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

75

Title Loker PT Philips Industries Batam Sedang Membutuhkan Pekerja

Lulusan S1, Cek Posisi yang Dibutuhkan

Author _noname

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124849666/loker-pt-philips-industries-batam-

sedang-membutuhkan-pekerja-lulusan-s1-cek-posisi-yang-dibutuhkan

Summary PT Philips Industries Batam membuka kesempatan lowongan pekerjaan (loker) terbaru pada

bulan Juni 2022. Adapun lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan PT Philips Industries

Batam yaitu sebagai Process Engineer. Akun kemnaker menyebutkan lowongan tersebut

untuk ditempatkan di Nongsa, Batam Kepulauan Riau. Berikut deskripsi pekerjaan sebagai

Process Engineer di antaranya:.

PT Philips Industries Batam membuka kesempatan lowongan pekerjaan (loker) terbaru pada bulan Juni

2022.Akun kemnaker menyebutkan lowongan tersebut untuk ditempatkan di Nongsa, Batam Kepulauan

Riau.Adapun lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan PT Philips Industries Batam yaitu sebagai

Process Engineer.Berikut deskripsi pekerjaan sebagai Process Engineer di antaranya:Deskripsi

pekerjaan1. Mengidentifikasi dan melaksanakan perbaikan dalam proses manufaktur dan peralatan.2.

Bertanggungjawab atas kinerja proses, alat dan peralatan setelah serah terima proyek selesai

(catching).3. Mempekerjakan peralatan, praktik dan prosedur yang mempromosikan lingkungan kerja

yang sehat, aman dan terlindungi.Lowongan kerja. Tangkapan layar Instagram @kemnakerAdapun

kualifikasi pelamar yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:1. Laki-laki/perempuan, usia maksimal 33

tahun.2. Pendidikan minimal S1 Mekanika/Elektrikal/Kimia.3. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di

bidang yang sama.4. Memahami dan menerapkan Kaizedn improvement dan TPM.5. Dapat memecahkan

masalah menggunakan pendekatan meotologi Six Sigma (DMAIC).6. Akrab dengan alat manufaktur

seperti SMED, 8D, FMEA, GR&R, Cpk, SPC, DOE, Uji Hipotesis dan alat lain untuk analisis teknik.Informasi

lowongan lebih lanjut Anda bisa mengunjungi link website karirhub.kemnaker.go.idPerekrutan ini tidak

dipungut biaya atau gratis, semoga bermanfaat.

Page 77: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

76

Title Hadapi Megatren, Kemnaker Siapkan 9 Lompatan Strategis Author _noname

Media Seputar Cibubur Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784850840/hadapi-megatren-

kemnaker-siapkan-9-lompatan-strategis

Summary Menaker mengatakan, dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini megatren,

Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya berupa Transformasi Program Perluasan

Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda. "9 lompatan Kemnaker ini kebijakan

strategis untuk mengubah dan mentransformasikan dunia ketenagakerjaan Indonesia agar

siap menghadapi semua perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi megatren," ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah

menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan megatren

yang akan berlangsung terus hingga 2045. Tantangan megatren tersebut seperti kemajuan

teknologi, perubahan iklim, dan persaingan sumber daya alam.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan

langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan megatren yang akan berlangsung

terus hingga 2045. Tantangan megatren tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan

persaingan sumber daya alam."Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor

ketenagakerjaan yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," kata

Menaker saat menjadi pembicara pada acara "Talent Talks Saturday Night Gathering", di Semarang, Jawa

Tengah, Sabtu (25 juni 2022).Menaker mengatakan, dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini

megatren, Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya berupa Transformasi Program Perluasan

Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda."9 lompatan Kemnaker ini kebijakan strategis untuk

mengubah dan mentransformasikan dunia ketenagakerjaan Indonesia agar siap menghadapi semua

perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi megatren," ujarnya.Ia menjelaskan, transformasi

program perluasan kesempatan kerja dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan program secara efektif

dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.Melalui langkah ini,

katanya, Kemnaker ingin menjadikan program perluasan kesempatan kerja yang sudah dilaksanakan

menjadi lebih efektif dan efisien untuk menekan pengangguran serta membuka lapangan kerja

berkualitas terutama bagi generasi muda. Salah satu perwujudan progamnya adalah peningkatan dan

pengembangan kapasitas UMKM melalui talenta muda yang merupakan prioritas untuk menyambut

peluang masa depan."Melalui program ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru

yang dimotori oleh talenta muda untuk berkontribusi pada perekonomian di era paska pandemi covid-

19," ucapnya.Adapun pengembangan talenta muda disiapkan untuk mengembangkan sumber daya

generasi milenial dan Z untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif. Salah satu yang pertama

dilakukan dalam program tersebut adalah melakukan pemetaan future jobs di Indonesia."Ini penting

sebagai bagian dari talent scouting atau pencarian bakat talenta muda, agar ada kesesuaian antara

lapangan kerja masa depan yang dibutuhkan dengan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh talenta muda

Indonesia," katanya.

Page 78: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

77

Title BATAL CAIR : BSU Bantuan Subsidi Upah Masih Belum Ada

Kepastian

Author _noname

Media Radar Timika Online Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://radartimikaonline.com/2022/06/27/batal-cair-bsu-bantuan-subsidi-upah-masih-

belum-ada-kepastian

Summary BATAL CAIR : BSU Bantuan Subsidi Upah Masih Belum Ada Kepastian. RadarTimikaOnline-

BATAL CAIR : BSU Bantuan Subsidi Upah Masih Belum Ada Kepastian. Banyak orang,

terutama pekerja yang ingin mendengan keputusan tentang BSU Bantuan Subsidi Upah.

Pages: 1 2 3 bantuan subsidi upah (bsu) tahun 2022 bantuan subsidi upah 2022 berapa

bantuan bsu bsu bantuan subsidi upah bsu bantuan subsidi upah 2022 bsu bantuan subsidi

upah 2022 kapan cair bsu bantuan subsidi upah guru honorer 2022 bsu bantuan subsidi upah

kapan cair bsu bpjs kapan cair bsu bpjs ketenagakerjaan.

BATAL CAIR : BSU Bantuan Subsidi Upah Masih Belum Ada KepastianRadarTimikaOnline - BATAL CAIR :

BSU Bantuan Subsidi Upah Masih Belum Ada Kepastian. banyak orang, terutama pekerja yang ingin

mendengan keputusan tentang BSU Bantuan Subsidi Upah.Read Also: Cara Sadap WA Jarak Jauh 2022

Tanpa Scan Tanpa Aplikasi Aplikasi Nonton Liga Champion Terpopuler Cara Download Drama Korea di Hp

dan Laptop Mudah, Gratis! Ide Bisnis Rumahan, Modal Kecil Untung Besar 2022 Download Small Business

APK, Mudah dan Gratis 18 Aplikasi CCTV Android Terbaik dan Tercanggih 100% GratisKarena BSU 2022

cari masih belum diketahui kepastian tanggalnya hingga saat ini.Sehingga sebagian orang menyimpulkan

bahwa BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dibatalkan.Seperti diketahui, harapan bantuan subsidi upah

kembali cair, karena informasi dari Kementerian Tenaga Kerja dengan tujuan mendukung pembangunan

ekonomi.Related News Vereador Mauro Zacher Porto Alegre, Morre, Aos 46 Anos Resultado Quina De

So Joo Loterias, Mega-Sena e outras loterias de sbado Mais De 20 Jovens Mortos Na frica Do Sul Viral Link

Real Teste Saude Mental Tiktok Online 2022 Sangat Mecekam: 4 Korban Luka Berat Akibat Kecelakaan

Tol cipularang km 92 Media Asing Soroti Misi Damai Jokowi Bertemu Putin-Zelensky NextPages: 1 2 3

bantuan subsidi upah (bsu) tahun 2022 bantuan subsidi upah 2022 berapa bantuan bsu bsu bantuan

subsidi upah bsu bantuan subsidi upah 2022 bsu bantuan subsidi upah 2022 kapan cair bsu bantuan

subsidi upah guru honorer 2022 bsu bantuan subsidi upah kapan cair bsu bpjs kapan cair bsu bpjs

Page 79: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

78

ketenagakerjaan. go id bantuan subsidi upah cara daftar bantuan subsidi upah (bsu) cek bsu 2022 cek

bsu ketenagakerjaan lembar konfirmasi penerima bantuan subsidi upah bsu pada madrasah login bsu

2022 nominasi penerima bantuan subsidi upah (bsu) syarat penerima bantuan subsidi

upahRadarTimikaOnline - Vereador Mauro Zacher Porto Alegre, Morre, Aos 46 Anos. O vereador de

Porto.Resultado Quina De So Joo Loterias, Mega-Sena e outras loterias de sbado RadarTimikaOnline -

Resultado.RadarTimikaOnline - Mais De 20 Jovens Mortos Na frica Do Sul. Vinte e duas

pessoas.RadarTimikaOnline - Viral Link Real Teste Saude Mental Tiktok 2022. Ol pess pessoal, vamos

voltar ao.RadarTimikaOnline - Sangat Mecekam: 4 Korban Luka Berat akibat Kecelakaan Tol cipularang

km 92. Kecelakaan Back-to-back.RadarTimikaOnline - Media Asing Soroti Misi Damai Jokowi Bertemu

Putin-Zelensky. Media asing melaporkan langkah Presiden."Untuk mendukung pemulihan ekonomi

nasional, pemerintah (melalui Kementerian Tenaga Kerja) akan kembali menyalurkan bantuan subsidi

gaji atau upah (BSU) untuk Pekerja atau buruh pada 2022," tulis Kementerian Tenaga Kerja di laman

Instagram resmi Kementerian Tenaga Kerja.Dan bukan sekedar wacana, Kementerian Ketenagakerjaan

telah mengalokasikan dana sebesar Rp8, 8 triliun untuk BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.Read Also:

Media Asing Soroti Misi Damai Jokowi Bertemu Putin-Zelensky Hasil Match Tim Nasional Sepak Bola U-

23 Iran vs. Di Istana Bogor Jokowi Temui Frank-Walter, Presiden Jokowi. Aplikasi Nonton Liga Champion

Terpopuler Cara Sadap WA Jarak Jauh 2022 Tanpa Scan Tanpa Aplikasi Download Small Business APK,

Mudah dan GratisBantuan subsidi upah akan diberikan kepada pekerja sebesar Rp500. 000 untuk dua

tahap yang diberikan sekaligus dalam 1 bulan.Tidak hanya pada tahun 2022, BSU BPJS Ketenagakerjaan

telah berhasil diberikan dua tahun sebelum tahun 2020 dan 2021.Pada tahun 2020 Kementerian Tenaga

Kerja berhasil menyalurkan bantuan kepada 12.248.195 tenaga kerja sebesar Rp600. 000 selama 4 bulan

yang diberikan dalam dua tahap.Related News Vereador Mauro Zacher Porto Alegre, Morre, Aos 46 Anos

Resultado Quina De So Joo Loterias, Mega-Sena e outras loterias de sbado Mais De 20 Jovens Mortos Na

frica Do Sul Viral Link Real Teste Saude Mental Tiktok Online 2022 Sangat Mecekam: 4 Korban Luka Berat

Akibat Kecelakaan Tol cipularang km 92 Media Asing Soroti Misi Damai Jokowi Bertemu Putin-Zelensky

Previous NextPages: 1 2 3 bantuan subsidi upah (bsu) tahun 2022 bantuan subsidi upah 2022 berapa

bantuan bsu bsu bantuan subsidi upah bsu bantuan subsidi upah 2022 bsu bantuan subsidi upah 2022

kapan cair bsu bantuan subsidi upah guru honorer 2022 bsu bantuan subsidi upah kapan cair bsu bpjs

kapan cair bsu bpjs ketenagakerjaan. go id bantuan subsidi upah cara daftar bantuan subsidi upah (bsu)

cek bsu 2022 cek bsu ketenagakerjaan lembar konfirmasi penerima bantuan subsidi upah bsu pada

madrasah login bsu 2022 nominasi penerima bantuan subsidi upah (bsu) syarat penerima bantuan subsidi

upahRadarTimikaOnline - Vereador Mauro Zacher Porto Alegre, Morre, Aos 46 Anos. O vereador de

Porto.Resultado Quina De So Joo Loterias, Mega-Sena e outras loterias de sbado RadarTimikaOnline -

Resultado.RadarTimikaOnline - Mais De 20 Jovens Mortos Na frica Do Sul. Vinte e duas

pessoas.RadarTimikaOnline - Viral Link Real Teste Saude Mental Tiktok 2022. Ol pess pessoal, vamos

voltar ao.RadarTimikaOnline - Sangat Mecekam: 4 Korban Luka Berat akibat Kecelakaan Tol cipularang

km 92. Kecelakaan Back-to-back.RadarTimikaOnline - Media Asing Soroti Misi Damai Jokowi Bertemu

Putin-Zelensky. Media asing melaporkan langkah Presiden.Sementara itu, pada tahun 2021 Kementerian

Tenaga Kerja memberikan bantuan kepada 7.399.139 tenaga kerja sebesar Rp500. 000 untuk dua tahap

yang dikeluarkan sekaligus dalam 1 bulan.Bisakah BSU 2022 dibatalkan? Karena beberapa minggu setelah

diumumkan dana tidak juga pergi cair.Read Also: Download Small Business APK, Mudah dan Gratis Tips

Cara Agar Lolos Prakerja Gelombang 33 di prakerja.go.id. 19 Aplikasi Edit Foto PC dan Laptop Terbaik

Gratis &. Apakah Benar Game Mobile Legends Akan Dihapus Oleh Moonton?. Ide Bisnis Rumahan, Modal

Kecil Untung Besar 2022 Apa itu Whatsapp?Laporan yang menyebutkan BSU 2022 dibatalkan itu tidak

berdasar karena tidak ada keterangan resmi dari Kementerian Tenaga Kerja.Jadi kapan BSU 2022 cair?

Saat ini, Kementerian Tenaga Kerja sedang menyiapkan beberapa peraturan untuk pengiriman bantuan

Page 80: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

79

subsidi upah pada tahun 2022, sehingga pekerja dapat diterima dengan cepat dan tepat sasaran.Artinya,

jika peraturan BPJS Ketenagakerjaan BSU 2022 telah selesai, bukan tidak mungkin bantuan subsidi upah

akan cair dalam waktu dekat atau bahkan hari ini atau besok.Related News Vereador Mauro Zacher Porto

Alegre, Morre, Aos 46 Anos Resultado Quina De So Joo Loterias, Mega-Sena e outras loterias de sbado

Mais De 20 Jovens Mortos Na frica Do Sul Viral Link Real Teste Saude Mental Tiktok Online 2022 Sangat

Mecekam: 4 Korban Luka Berat Akibat Kecelakaan Tol cipularang km 92 Media Asing Soroti Misi Damai

Jokowi Bertemu Putin-Zelensky PreviousPages: 1 2 3 bantuan subsidi upah (bsu) tahun 2022 bantuan

subsidi upah 2022 berapa bantuan bsu bsu bantuan subsidi upah bsu bantuan subsidi upah 2022 bsu

bantuan subsidi upah 2022 kapan cair bsu bantuan subsidi upah guru honorer 2022 bsu bantuan subsidi

upah kapan cair bsu bpjs kapan cair bsu bpjs ketenagakerjaan. go id bantuan subsidi upah cara daftar

bantuan subsidi upah (bsu) cek bsu 2022 cek bsu ketenagakerjaan lembar konfirmasi penerima bantuan

subsidi upah bsu pada madrasah login bsu 2022 nominasi penerima bantuan subsidi upah (bsu) syarat

penerima bantuan subsidi upahRadarTimikaOnline - Vereador Mauro Zacher Porto Alegre, Morre, Aos 46

Anos. O vereador de Porto.Resultado Quina De So Joo Loterias, Mega-Sena e outras loterias de sbado

RadarTimikaOnline - Resultado.RadarTimikaOnline - Mais De 20 Jovens Mortos Na frica Do Sul. Vinte e

duas pessoas.RadarTimikaOnline - Viral Link Real Teste Saude Mental Tiktok 2022. Ol pess pessoal, vamos

voltar ao.RadarTimikaOnline - Sangat Mecekam: 4 Korban Luka Berat akibat Kecelakaan Tol cipularang

km 92. Kecelakaan Back-to-back.RadarTimikaOnline - Media Asing Soroti Misi Damai Jokowi Bertemu

Putin-Zelensky. Media asing melaporkan langkah Presiden.

Page 81: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

80

Title Info Lowongan Kerja PT Philips Industries Batam Formasi

Process Engineer

Author _noname

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064848596/info-lowongan-kerja-pt-

philips-industries-batam-formasiprocess-engineer

Summary PT Philips Industries Batam adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor dan

impor produk elektronik. Saat ini PT Philips Industries Batam sedang membuka lowongan

kerja (loker). Formasi yang sedang dibutuhkan oleh PT Philips Industries Batam pada

lowongan kerja ini adalah Process Engineer. Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari

akun Instagram @kemnaker, berikut kualifikasi dan deskripsi lowongan kerja posisi Process

Engineer di PT Philips Industries Batam:.

PT Philips Industries Batam adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor produk

elektronik.Saat ini PT Philips Industries Batam sedang membuka lowongan kerja (loker).Formasi yang

sedang dibutuhkan oleh PT Philips Industries Batam pada lowongan kerja ini adalah Process

Engineer.Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker, berikut kualifikasi

dan deskripsi lowongan kerja posisi Process Engineer di PT Philips Industries Batam:KUALIFIKASI:1. Laki-

laki/Perempuan, usia maksimal 33 tahun2. Pendidikan minimal S1 Mekanikal/Elektrikal/Kimia3. Memiliki

pengalaman minimal 3 tahun dibidang yang sama4. Memahami dan menerapkan Kaizen improvement

dan TPM5. Dapat memecahan masalah menggunakan pendekatan metodologi Six Sigma (DMAIC)6.

Akrab dengan alat manufaktur seperti SMED, 8D, FMEA, GR&R, Cpk,SPC, DOE, Uji Hipotesis, dan alat lain

untuk analisis teknisDESKRIPSI PEKERJAAN:1. Mengidentifikasi dan melaksanakan perbaikan dalam

proses manufaktur dan peralatan.2. Bertanggung jawab atas kinerja proses, alat dan peralatan setelah

serah terima proyek selesai (catching)3. Mempekerjakan peralatan, praktik, dan prosedur yang

mempromosikan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan terlindungiLokasi PT Philips Industries Batam

terletak di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.Kirimkan lamaran Anda melalui website

karirhub.kemnaker.go.idAyo, segera daftarkan diri.

Page 82: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

81

Title Hadapi Tantangan Megatren, Ini 9 Langkah yang Telah Dipersiapkan

Menaker

Author Penulis

Media Warta Ekonomi Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://wartaekonomi.co.id/read424742/hadapi-tantangan-megatren-ini-9-langkah-yang-

telah-dipersiapkan-menaker

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam

menghadapi tantangan-tantangan megatren yang akan berlangsung terus hingga 2045.

"Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan yang

mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," ujar Menaker Ida saat

menjadi pembicara pada acara Talent Talks Saturday Night Gathering di Semarang, Jawa

Tengah pada Sabtu 25 Juni kemarin, mengutip dari siaran resmi Kemnaker, Minggu

(26/6/2022).. Menaker mengatakan, dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini

megatren, Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya berupa Transformasi Program

Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda. "Melalui program ini kita

bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru yang dimotori oleh talenta muda

untuk berkontribusi pada perekonomian di era paska pandemi covid-19," kata Menaker Ida.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan

(Kemnaker) telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan

megatren yang akan berlangsung terus hingga 2045. Tantangan megatren tersebut seperti kemajuan

teknologi, perubahan iklim, dan persaingan sumber daya alam. "Megatren merupakan tantangan bagi

perekonomian dan sektor ketenagakerjaan yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di

berbagai bidang," ujar Menaker Ida saat menjadi pembicara pada acara Talent Talks Saturday Night

Gathering di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 25 Juni kemarin, mengutip dari siaran resmi Kemnaker,

Minggu (26/6/2022). Menaker mengatakan, dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini megatren,

Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya berupa Transformasi Program Perluasan Kesempatan

Kerja dan Pengembangan Talenta Muda. "9 lompatan Kemnaker ini kebijakan strategis untuk mengubah

dan mentransformasikan dunia ketenagakerjaan Indonesia agar siap menghadapi semua perubahan,

Page 83: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

82

termasuk di dalamnya menghadapi megatren," ujarnya. Ia menjelaskan, transformasi program perluasan

kesempatan kerja dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan program secara efektif dan

berkesinambungan agar mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Melalui langkah ini, Kemnaker

ingin menjadikan program perluasan kesempatan kerja yang sudah dilaksanakan menjadi lebih efektif

dan efisien untuk menekan pengangguran serta membuka lapangan kerja berkualitas terutama bagi

generasi muda. Salah satu perwujudan progamnya adalah peningkatan dan pengembangan kapasitas

UMKM melalui talenta muda yang merupakan prioritas untuk menyambut peluang masa depan. "Melalui

program ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru yang dimotori oleh talenta muda

untuk berkontribusi pada perekonomian di era paska pandemi covid-19," kata Menaker Ida. Adapun

pengembangan talenta muda disiapkan untuk mengembangkan sumber daya generasi milenial dan Z

untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif. Salah satu yang pertama dilakukan dalam

program tersebut adalah melakukan pemetaan future jobs di Indonesia. "Ini penting sebagai bagian dari

talent scouting atau pencarian bakat talenta muda, agar ada kesesuaian antara lapangan kerja masa

depan yang dibutuhkan dengan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh talenta muda Indonesia,"

tutupnya.

Page 84: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

83

Title Fairid Komitmen Lakukan Pengembangan

Tenaga Kerja

Author Kaltengonline.Com Author Arafat

Media Kaltengonline.com Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://kaltengonline.com/2022/06/27/fairid-komitmen-lakukan-pengembangan-tenaga-

kerja

Summary Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menerima kunjungan Wakil Menteri

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Aula Rujab Wali Kota Palangka Raya, Jumat malam

(24/6). Fairid menyampaikan, Pemerintah Kota Palangka Raya memiliki komitmen dalam

melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja, melalui Balai Latihan Kerja (BLK)

Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. Besar harapan Fairid, melalui program pelatihan

yang pihaknya lakukan secara rutin dan kontinyu di UPT BLK Kota Palangka Raya. Dimana

sejauh ini UPT BLK Kota Palangka Raya secara konsisten melakukan kegiatan pelatihan

keterampilan kerja setiap tahunnya, bahkan saat ini pelatihan kerja di BLK pun sedang

berlangsung.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menerima kunjungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah

Noor di Aula Rujab Wali Kota Palangka Raya, Jumat malam (24/6). Fairid menyampaikan, Pemerintah

Kota Palangka Raya memiliki komitmen dalam melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja,

melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. Dimana sejauh ini UPT BLK Kota

Palangka Raya secara konsisten melakukan kegiatan pelatihan keterampilan kerja setiap tahunnya,

bahkan saat ini pelatihan kerja di BLK pun sedang berlangsung."BLK ini kita optimalkan selain masyarakat

Kota Palangka Raya mendapatkan keterampilan untuk modal bekerja juga, keterampilan tersebut juga

bisa digunakan untuk berwirausaha," ungkapnya kemarin. Besar harapan Fairid, melalui program

pelatihan yang pihaknya lakukan secara rutin dan kontinyu di UPT BLK Kota Palangka Raya. Bisa menjadi

sarana peningkatan keterampilan masyarakat. Sehingga pada akhirnya bisa membantu mengurangi

angka pengangguran di Kota Cantik, mengingat keterampilan yang ada bisa digunakan untuk bekerja dan

berwirausaha menjadi pelaku UMKM."Terima kasih atas kunjungan bapak Wakil Menteri

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, semoga program - program yang dijalankan oleh UPT BLK sudah sesuai

dengan program dari Kementerian Ketenagakerjaan RI," ucapnya.

Page 85: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

84

Title Hadapai Megatren, Kemnaker Siapkan 9 Langkah Strategis

- poskota.co.id

Author Widya Lestari

Ningsih

Media Poskota Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://poskota.co.id/2022/06/27/hadapai-megatren-kemnaker-siapkan-9-langkah-strategis

Summary Menaker mengatakan, dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini megatren,

Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya berupa Transformasi Program Perluasan

Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda. "9 lompatan Kemnaker ini kebijakan

strategis untuk mengubah dan mentransformasikan dunia ketenagakerjaan Indonesia agar

siap menghadapi semua perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi megatren,"

ucapnya. "Melalui program ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru

yang dimotori oleh talenta muda untuk berkontribusi pada perekonomian di era paska

pandemi covid-19," ucapnya. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,

mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan langkah-langkah

strategis dalam menghadapi tantangan megatren yang akan berlangsung hingga 2045.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan

telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan megatren yang akan

berlangsung hingga 2045.Tantangan megatren tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim,

dan persaingan sumber daya alam."Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor

ketenagakerjaan yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," kata

Menaker Ida.Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara pada acara Talent Talks Saturday Night

Gathering di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (25/6/2022).Menaker mengatakan, dalam menghadapi

tantangan-tantangan terkini megatren, Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya berupa

Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda."9 lompatan

Kemnaker ini kebijakan strategis untuk mengubah dan mentransformasikan dunia ketenagakerjaan

Indonesia agar siap menghadapi semua perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi megatren,"

ucapnya.Ia menjelaskan, transformasi program perluasan kesempatan kerja dilakukan guna

meningkatkan pelaksanaan program secara efektif dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan

penyerapan tenaga kerja. Melalui langkah ini, Kemnaker ingin menjadikan program perluasan

kesempatan kerja yang sudah dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien untuk menekan

pengangguran serta membuka lapangan kerja berkualitas terutama bagi generasi muda.Salah satu

perwujudan progamnya adalah peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM melalui talenta muda

yang merupakan prioritas untuk menyambut peluang masa depan. "Melalui program ini kita bisa

menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru yang dimotori oleh talenta muda untuk berkontribusi

pada perekonomian di era paska pandemi covid-19," ucapnya.

Page 86: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

85

Title Asosiasi ini Sebut Cuti 6 Bulan untuk Kelahiran Bisa

Kehilangan Pendapatan

Author Nurdin Syam

Media Obligasi.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://obligasi.id/external/281604

Summary Hal ini diungkapkan Ahmad menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan

Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta,

Kamis 30 Juni mendatang. Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5,

Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA bersinggungan dengan UU No. 13/2003 tentang

Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU itu. "Masih ada kerancuan, seperti

Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai pendamping berhak dapatkan

cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota Dewan Jaminan Sosial

Nasional (DJSN). Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin, yakni

pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan

ketenagakerjaan merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

JAKARTA - Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) memberi

analisa, dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan

pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas

kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di

Medan, Senin 27 Juni dikutip dari Antara.Hal ini diungkapkan Ahmad menanggapi Rancangan Undang-

Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat

paripurna di Jakarta, Kamis 30 Juni mendatang.Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti

Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan,

dan masih ada kerancuan dalam RUU itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan

maksimal bagi suami sebagai pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang

merupakan mantan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius

Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan

pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa

membantu, maka tidak bisa terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama

Page 87: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

86

yang disepakati pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini

memberi masukan tiga poin, yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan

pengaturan ketenagakerjaan merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi

Kemnaker, sehingga aturan teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi

ketenagakerjaan tidak meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan

semasa bernama BP Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU

KIA, dan hal besarnya adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban

pemerintah pusat atau daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr

Agusmidah mengungkapkan bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang

bersinggungan UU Ketenagakerjaan, khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan

sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan

usulan menambah jangka waktu cuti melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang

kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas, pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja perempuan," terang Agusmidah yang merupakan

dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Page 88: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

87

Title Hadapi Tantangan Megatren, Ini 9 Langkah yang Telah

Dipersiapkan Menaker

Author Redaksi Polhukam

Media Polhukam.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://polhukam.id/2022/06/27/hadapi-tantangan-megatren-ini-9-langkah-yang-telah-

dipersiapkan-menaker

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam

menghadapi tantangan-tantangan megatren yang akan berlangsung terus hingga 2045.

"Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan yang

mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," ujar Menaker Ida saat

menjadi pembicara pada acara Talent Talks Saturday Night Gathering di Semarang, Jawa

Tengah pada Sabtu 25 Juni kemarin, mengutip dari siaran resmi Kemnaker, Minggu

(26/6/2022). Tantangan megatren tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim,

dan persaingan sumber daya alam.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan

(Kemnaker) telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan

megatren yang akan berlangsung terus hingga 2045. Tantangan megatren tersebut seperti kemajuan

teknologi, perubahan iklim, dan persaingan sumber daya alam. "Megatren merupakan tantangan bagi

perekonomian dan sektor ketenagakerjaan yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di

berbagai bidang," ujar Menaker Ida saat menjadi pembicara pada acara Talent Talks Saturday Night

Gathering di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 25 Juni kemarin, mengutip dari siaran resmi Kemnaker,

Minggu (26/6/2022).

Page 89: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

88

Title Hadapi Tantangan Megatren, Ini 9 Langkah yang Telah

Dipersiapkan Menaker

Author Penulis

Media Obligasi.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://obligasi.id/external/280381

Summary Warta Ekonomi, Jakarta-. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan

bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan langkah-langkah

strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan megatren yang akan berlangsung terus

hingga 2045. "Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor

ketenagakerjaan yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang,"

ujar Menaker Ida saat menjadi pembicara pada acara Talent Talks Saturday Night Gathering

di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 25 Juni kemarin, mengutip dari siaran resmi

Kemnaker, Minggu (26/6/2022). Menaker mengatakan, dalam menghadapi tantangan-

tantangan terkini megatren, Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya berupa

Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda.

"Melalui program ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru yang

dimotori oleh talenta muda untuk berkontribusi pada perekonomian di era paska pandemi

covid-19," kata Menaker Ida.

Warta Ekonomi, Jakarta -Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam

menghadapi tantangan-tantangan megatren yang akan berlangsung terus hingga 2045. Tantangan

megatren tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan persaingan sumber daya

alam."Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan yang

mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," ujar Menaker Ida saat menjadi

pembicara pada acara Talent Talks Saturday Night Gathering di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 25

Juni kemarin, mengutip dari siaran resmi Kemnaker, Minggu (26/6/2022).Menaker mengatakan, dalam

menghadapi tantangan-tantangan terkini megatren, Kemnaker memiliki 9 lompatan yang di antaranya

berupa Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda."9

lompatan Kemnaker ini kebijakan strategis untuk mengubah dan mentransformasikan dunia

Page 90: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

89

ketenagakerjaan Indonesia agar siap menghadapi semua perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi

megatren," ujarnya.Ia menjelaskan, transformasi program perluasan kesempatan kerja dilakukan guna

meningkatkan pelaksanaan program secara efektif dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan

penyerapan tenaga kerja.Melalui langkah ini, Kemnaker ingin menjadikan program perluasan

kesempatan kerja yang sudah dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien untuk menekan

pengangguran serta membuka lapangan kerja berkualitas terutama bagi generasi muda. Salah satu

perwujudan progamnya adalah peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM melalui talenta muda

yang merupakan prioritas untuk menyambut peluang masa depan."Melalui program ini kita bisa

menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru yang dimotori oleh talenta muda untuk berkontribusi

pada perekonomian di era paska pandemi covid-19," kata Menaker Ida.Adapun pengembangan talenta

muda disiapkan untuk mengembangkan sumber daya generasi milenial dan Z untuk menjadi talenta

muda yang unggul dan kompetitif. Salah satu yang pertama dilakukan dalam program tersebut adalah

melakukan pemetaan future jobs di Indonesia."Ini penting sebagai bagian dari talent scouting atau

pencarian bakat talenta muda, agar ada kesesuaian antara lapangan kerja masa depan yang dibutuhkan

dengan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh talenta muda Indonesia," tutupnya.

Page 91: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

90

Title BP2MI Kembali Berangkatkan 375 Pekerja Migran Indonesia

ke Korea Selatan

Author Syaiful Rachman

Media Tribun News Jakarta Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/06/27/bp2mi-kembali-berangkatkan-375-pekerja-

migran-indonesia-ke-korea-selatan

Summary Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, mengatakan, total ada 375 pekerja migran Indonesia (PMI)

yang diberangkatkan hari ini, Senin (27/6/2022). Badan Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia (BP2MI) kembali memberangkatkan ratusan pekerja migran melalui skema

Government to Government (G to G) ke Korea Selatan. "Jagalah kepercayaan tersebut,

jadilah kebanggaan keluarga dan kebanggan Indonesia," tegasnya lagi. PMI adalah duta

bangsa, maka kalian milikilah nilai-nilai Pancasila dalam bekerja di luar negeri, berpartisipasi

mengenalkan pariwisata sebagai duta pariwisata Indonesia," ujar Christina kepada PMI yang

akan berangkat ke Korea Selatan Christina juga mengingatkan para PMI agar tidak lupa

melapor di portal PMI.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali memberangkatkan ratusan pekerja

migran melalui skema Government to Government (G to G) ke Korea Selatan. Kepala BP2MI, Benny

Rhamdani, mengatakan, total ada 375 pekerja migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan hari ini, Senin

(27/6/2022).Acara pelepasan pun berlangsung meriah di Gedung Graha Insan Cita, Sukmajaya, Kota

Depok, dan dihadiri juga oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Noor serta Anggota Komisi I DPR

RI Christina Aryani. Benny mengatakan, dari 375 PMI yang berangkat hari ini, 265 di antaranya bekerja di

sektor manufaktur dan 110 sisanya bekerja di sektor perikanan. "Sejak 9 Desember 2021 Korea

dinyatakan dibuka, sudah 3.239 PMI tercatat hingga hari ini melalui program G to G Korea sudah kami

tempatkan," ujar Benny di lokasi pada wartawan.Benny juga mengatakan, setiap PMI yang berangkat

juga dibekali surat credential yang akan diserahkan kepada atasannya di negara mereka bekerja."Selama

ini hanya duta besar yang menerima surat credential. Sekarang setiap PMI punya surat tersebut sebagai

surat kepercayaan negara. Ini makin menegaskan bahwa PMI skema G to G bukan seperti barang tiruan

atau KW. PMI itu orang penting, terdidik, duta bangsa, dan bekerja bagi negara," bebernya. "Jagalah

kepercayaan tersebut, jadilah kebanggaan keluarga dan kebanggan Indonesia," tegasnya lagi. Di lokasi

Page 92: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

91

yang sama, Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, mengapresiasi keberhasilan PMI yang

memberangkatkan ribuan PMI ini ke Korea Selatan melalui program G to G."Pemerintah memiliki

prioritas untuk memberikan pelindungan optimal kepada PMI dengan memangkas masalah di awal

perekrutan. PMI adalah duta bangsa, maka kalian milikilah nilai-nilai Pancasila dalam bekerja di luar

negeri, berpartisipasi mengenalkan pariwisata sebagai duta pariwisata Indonesia," ujar Christina kepada

PMI yang akan berangkat ke Korea Selatan Christina juga mengingatkan para PMI agar tidak lupa melapor

di portal PMI. "Hal ini penting agar negara mendapatkan data PMI yang akurat untuk memberikan

perlindungan di luar negeri," ucapnya. Terakhir, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Noor,

mengatakan bahwa pihaknya siap bekerjasama dengan BP2MI untuk membantu kesejahteraan PMI baik

ketika di dalam atau pun di luar negeri. "Semoga ke depan, semua PMI yang berangkat bekerja ke luar

negeri adalah yang handal dan dapat menghasilkan devisa bagi Indonesia," jelasnya. Afriansah Noor yang

baru dilantik beberapa waktu lalu mengatakan, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan padanya agar

tidak ada lagi kasus PMI yang terlantar."Setelah dilantik, saya dipanggil Bapak Presiden. Beliau

menyampaikan keinginannya agar PMI tidak lagi terlantar di bandara, tidak mau lagi mendengar mereka

jadi obyek pemerasan," ujar Afriansah. "Kini BP2MI dan Kementerian BUMN telah membangun lounge

bagi PMI. Saya katakan PMI adalah orang penting, derajatnya sama dengan pejabat publik," pungkasnya.

Page 93: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

92

Title HWI 2 Dibuka, Disnaker Harapkan Pengangguran di Pati

Berkurang Jauh

Author _noname

Media Mitra Post Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://mitrapost.com/2022/06/27/hwi-2-dibuka-disnaker-harapkan-pengangguran-di-pati-

berkurang-jauh

Summary Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten, Bambang Agus Yunianto

berharap pengangguran di Kabupaten Pati akan turun drastis, dengan dibutuhkannya sekitar

15.000 karyawan. Hal tersebut berkenaan dengan dibukanya PT. Hwaseung Indonenia (HWI)

di Jalan Raya Batangan-Rembang, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, pada akhir tahun ini.

Harapan saya akan semakin berkurang jumlah pengangguran khususnya di Kabupaten Pati,

dan saya juga kemarin sampaikan kepada HRD nya supaya yang terpenting fokus untuk

masyarakat sekitar Desa itu dulu dan kemudian Pati, " ucap Bambang Agus Yunianto saat

ditemui di kantornya, Senin (27/6/2022). Kemudian ia juga mengatakan bahwa untuk

perekrutan karyawan PT.HWI akan melibatkan pihak Disnaker Pati.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten , Bambang Agus Yunianto berharap

pengangguran di Kabupaten Pati akan turun drastis, dengan dibutuhkannya sekitar 15.000 karyawan.Hal

tersebut berkenaan dengan dibukanya PT. Hwaseung Indonenia (HWI) di Jalan Raya Batangan-Rembang,

Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, pada akhir tahun ini.Hal itu diucapkannya setelah bertemu dengan

Human Resourse Development (HRD) PT.HWI 2 beberapa waktu lalu, dengan pembahasan agenda

perekrutan karyawan untuk perusahaan sepatu berskala internasional itu." Pasti. Harapan saya akan

semakin berkurang jumlah pengangguran khususnya di Kabupaten Pati, dan saya juga kemarin sampaikan

kepada HRD nya supaya yang terpenting fokus untuk masyarakat sekitar Desa itu dulu dan kemudian Pati,

" ucap Bambang Agus Yunianto saat ditemui di kantornya, Senin (27/6/2022).Kemudian ia juga

mengatakan bahwa untuk perekrutan karyawan PT.HWI akan melibatkan pihak Disnaker Pati. Dengan

menggunakan sistem pelamaran secara online melalui aplikasi Karirhub, yang secara resmi dikeluarkan

oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker).Dengan dibutuhkannya karyawan sebanyak itu. Bambang

mengatakan jika nantinya PT.HWI 2 juga akan didatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA), karena mengingat

pabrik sepatu tersebut bersekala Internasional." Kemarin data yang saya dapatkan TKA yang bekerja

Page 94: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

93

disana sekitar 10 orang, tapi sekarang tinggal 5 orang pekerja atau berapa gitu, " ungkapnya.Ia juga

menjelaskan, bagaimana terkait TKA yang dipekerjakan di PT. HWI 2. Karena perusahaan tersebut

investornya berasal dari Korea, pasti ada salah satu jabatan yang tidak dapat dipegang oleh orang lain,

dalam artian dipegang oleh masyarakat pada umumnya." Ya pastinya ada salah satu jabatan di

perusahaan tersebut yang tidak bisa dipegang oleh yang lain (sembarang orang), makanya dipekerjakan

TKA, " jelas pria yang lebih akrab dipanggil Agus itu.Sebagai informasi, menurut Agus, keberadaan TKA ini

akan memberikan sumbangsih yang cukup besar, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati

dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang terbaru.

Page 95: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

94

Title Info Loker Juni 2022 Riau: Philips Industries Cari Process Engineer

Minimal Lulusan S1, Ini Cara Daftarnya!

Author _noname

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124850475/info-loker-juni-2022-riau-philips-

industries-cari-process-engineer-minimal-lulusan-s1-ini-cara-daftarnya

Summary Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker pada Senin, 27 Juni 2022,

berikut kualifikasi dan deskripsi pekerjaan Process Engineer yang dibuka PT Philips Industries

Batam. Terdapat satu loker yang dibuka PT Philips Industries Batam pada Juni 2022 yang bisa

dilamar oleh warga Batam, Kepulauan Riau. Adapun satu loker yang dibuka PT Philips

Industries Batam untuk posisi Process Engineer. Satu loker yang dibuka PT Philips Industries

Batam untuk posisi Process Engineer untuk penempatan Nongsa, Batam, Kepulaun Riau.

Warga Batam, Kepulauan Riau yang sedang mencari kerja pada bulan Juni 2022 bisa simak artikel

ini.Dalam artikel ini akan dibagikan sebuah kabar gembira bagi warga Batam, Kepulauan Riau yang sedang

mencari kerja pada Juni 2022.Terdapat satu loker yang dibuka PT Philips Industries Batam pada Juni 2022

yang bisa dilamar oleh warga Batam, Kepulauan Riau.Adapun satu loker yang dibuka PT Philips Industries

Batam untuk posisi Process Engineer.Satu loker yang dibuka PT Philips Industries Batam untuk posisi

Process Engineer untuk penempatan Nongsa, Batam, Kepulaun Riau.Tertarik? Ketahui lebih dulu

kualifikasi pekerjaan Process Engineer yang dibuka PT Philips Industries Batam.Dikutip Pikiranrakyat-

Bekasi.com dari Instagram @kemnaker pada Senin, 27 Juni 2022, berikut kualifikasi dan deskripsi

pekerjaan Process Engineer yang dibuka PT Philips Industries Batam.Kualifikasi Pekerjaan Process

Engineer PT Philips Industries Batam- Laki-laki atau perempuan, usia maksimal 33 tahun- Pendidikan

minimal S1 Mekanikal, Elektrikal atau Kimia- Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang sama-

Memahami dan menerapkan Kaizen improvement dan TPM- Dapat memecahkan masalah menggunakan

pendekatan metodologi Six Sigma (DMAIC)- Akrab dengan alat manufaktur seperti SMED, 8D, FMEA,

GR&R, Cpk, SPC, DOE, Uji Hipotesis, dan alat lain untuk analisis teknisDeskripsi Pekerjaan Process

Engineer PT Philips Industries Batam- Mengindentifikasi dan melaksanakan perbaikan dalam proses

manufaktur dan peralatan- Bertanggung jawab atas kinerja proses, alat dan peralatan setelah serah

terima proyek selesai (catching)- Mempekerjakan peralatan, praktik dan prosedur yang mempromosikan

lingkungan kerja yang sehat, aman dan terlindungiBagi yang tertarik dengan loker Process Engineer yang

dibuka PT Philips Industries Batam bisa mengirimkan berkas lamaran serta CV melalui situs

berikutKarirhub.kemnaker.go.idSegera siapkan diri dan segera kirim surat lamaran untuk Process

Engineer yang dibuka PT Philips Industries Batam.Jangan lupa lampirkan curriculum vitae (CV) dan

resume terbaik Anda untuk loker Process Engineer yang dibuka PT Philips Industries Batam.Simak dan

update terus informasi mengenai loker Juni 2022 di sejumlah wilayah Indonesia melalui portal berita

Pikiranrakyat-Bekasi.com.

Page 96: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

95

Title Kemnaker Harap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerjasama

Penempatan dan Perlindungan PMI

Author Helmi Supriyatno

Media Harianbhirawa.co.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-harap-dubes-ri-untuk-korsel-kawal-kerjasama-

penempatan-dan-perlindungan-pmi

Summary Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta

visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat

membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan

terhadap ABK kita dengan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia

di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu dengan.

Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama

mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan

pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,

ketika Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul waktu

setempat. Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak

Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan

pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses

pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang

harus diselesaikan dengan pihak Korea. "Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta

jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk

mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono. Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat

Page 97: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

96

dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,

perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia

hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan. "Untuk

itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk

membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini

cukup besar," ucapnya. Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan

Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa

E-10 untuk penempatan ABK. Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,

penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea

Selatan. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi

MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal. (ira.hel).

Page 98: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

97

Title Marten Taha Minta Dukungan Kemennaker Terkait Pemenuhan

Instruktur LLK Kota Gorontalo

Author _noname

Media Gopos.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://gopos.id/marten-taha-minta-dukungan-kemennaker-terkait-pemenuhan-instruktur-

llk-kota-gorontalo

Summary Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, meminta dukungan Kementerian Tenaga Kerja

(Kemennaker) dalam pemenuhan tenaga instruktur (pelatih, red) di Loka Latihan Kerja dan

Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Kota Gorontalo.

Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, meminta dukungan Kementerian Tenaga Kerja (Kemennaker) dalam

pemenuhan tenaga instruktur (pelatih, red) di Loka Latihan Kerja dan Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM)

Kota Gorontalo. Hal tersebut bertujuan agar kualitas pendidikan dan pelatihan di LLK-UKM Kota

Gorontalo semakin meningkat dalam rangka menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja

yang kompetitif dan unggul.Permintaan pemenuhan instruktur ini disampaikan Wali Kota Gorontalo,

Marten Taha, saat membuka pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dengan kejuruan pengelolaan

administrasi perkantoran, tata rias kecantikan, serta cabinet marking (meubel) di LLK-UKM Kota

Gorontalo, Senin (27/6/2022).Menurut Marten Taha, saat ini ketersediaan tenaga instruktur di LLK-UKM

di Kota Gorontalo sangat terbatas. Sementara di sisi lain, ketersediaan instruktur yang memadai sangat

mempengaruhi keberlangsungan dan kualitas pelatihan di LLK-UKM Kota Gorontalo."Saya berharap

melalui Kementerian Tenaga Kerja kiranya dapat mendukung pemenuhan instruktur di LLK-UKM Kota

Gorontalo. Sebab SDM instruktur yang ada saat ini di LLK-UKM Kota Gorontalo sangat terbatas," ungkap

Marten Taha.Sejalan dengan ketersediaan instruktur, lanjut Wali Kota Gorontalo dua periode tersebut,

dukungan peralatan pelatihan juga turut dibutuhkan. Mengingat ada beberapa peralatan pelatihan yang

perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman."Contohnya untuk perbengkelan otomotif. Dummy

(contoh) yang ada masih menggunakan mesin model lama. Sementara sekarang mesin-mesin sekarang,

teknologinya sudah injeksi. Tetapi alhamdulillah para instruktur yang ada mampu menyesuaikan dalam

pelaksanaan pelatihan," ungkap Marten Taha.Kepala LLK-UKM Kota Gorontalo, Wati Abas, menjelaskan

saat ini tenaga instruktur yang ada di LLK-UKM Kota Gorontalo berjumlah 6 orang. Dari jumlah tersebut

dalam waktu dekat, akan ada tiga orang yang memasuki masa purna tugas."Jadi kita sangat-sangat

kekurangan. Untuk menutupi itu ada beberapa yang kami rekrut dari tenaga-tenaga terampil, termasuk

mereka yang pernah mengikuti pelatihan di sini," kata Wati Abas.Menurut Wati Abas, dalam pelaksanaan

pelatihan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Para pencari kerja yang dilatih

setelah diberikan pendidikan dan pelatihan maka diberikan bantuan modal usaha untuk

mengembangkan kompetensi yang dimiliki."Jadi ada kesinambungan. Mereka berlatih di LLK, lalu

kemudian dibantu untuk berusaha melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Harapannya melalui langkah

ini dapat mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Page 99: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

98

Title Kemnaker Perbanyak Kesempatan Program Pemagangan ke

Jepang

Author Zul Fasli

Media Liputan.co.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://liputan.co.id/2022/06/kemnaker-perbanyak-kesempatan-program-pemagangan-ke-

jepang

Summary Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi

kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN ( Asosiasi

Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang.

Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan

kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN ( Asosiasi Penyelenggara Pemagangan

Luar Negeri) di Tokyo, Jepang."Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker

untuk terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Budi Hartawan

melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).Dijelaskan Budi, program pemagangan

merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus

diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi keilmuan maupun etos

kerja dan produktitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola pemagangan luar negeri

dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi industri

multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," kata Budi.Setelah selesai mengikuti

program magang dan kembali ke negara masing-masing, tenaga kerja magang ujar Budi, dapat

mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.Budi Hartawan mengungkapkan

sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah memberangkatkan peserta pemagangan ke

Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan

di Jepang," ungkapnya.Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan Kunker ke

Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang

berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan perlindungan bagi pekerja.Charles menambahkan

angkatan kerja produktif yang meningkat, harus disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam

memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini.

Page 100: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

99

Title Kemnaker: Diperbanyak Kesempatan Program

Pemagangan ke Jepang

Author Helmi Supriyatno

Media Harianbhirawa.co.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-diperbanyak-kesempatan-program-

pemagangan-ke-jepang

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah

peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan

menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan

dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo,

Jepang. " Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus

mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin

(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai

belajar dan berlatih.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta

program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi

kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar

Negeri) di Tokyo, Jepang. " Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk

terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen Binalavotas

Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022). Dijelaskan Budi

program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri

seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi

keilmuan maupun etos kerja dan produktivitasnya. "Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola

pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati

standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global, " kata

Budi. Menurut Budi Hartawan, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-

Page 101: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

100

masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah

dipelajarinya. Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia

telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini

sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang, " ujarnya. Sementara Wakil Ketua Komisi

IX DPR Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS

Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan

perlindungan bagi pekerja. Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus

disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini.

"Dan Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, dapat dijadikan mitra

untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, " kata Politikus PDI Perjuangan tersebut. (ira.hel).

Page 102: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

101

Title Menaker Ida Siapkan Langkah Strategis Hadapi Tantangan

Megatren

Author M. Isa

Media Radar Bangsa Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.radarbangsa.com/news/39456/menaker-ida-siapkan-langkah-strategis-

hadapi-tantangan-megatren

Summary "Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan yang

mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," kata Menteri

Keternagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Semarang, Sabtu 25 Juni 2022 lalu. Menurut

Menaker Ida Fauziyah, tantangan megatren tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan

iklim, dan persaingan sumber daya alam harus diantisipasi dengan baik salah satunya dengan

9 lompatan besar Kemnaker. Menaker Ida menyampaikan bahwa transformasi program

perluasan kesempatan kerja dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan program secara

efektif dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Senin,

27/06/2022 18:39 WIB.

Senin, 27/06/2022 18:39 WIBRADARBANGSA.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah

menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan megatren yang akan

berlangsung terus hingga 2045. "Megatren merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor

ketenagakerjaan yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," kata Menteri

Keternagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Semarang, Sabtu 25 Juni 2022 lalu. Menurut Menaker Ida

Fauziyah, tantangan megatren tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan persaingan

sumber daya alam harus diantisipasi dengan baik salah satunya dengan 9 lompatan besar Kemnaker. "9

lompatan Kemnaker ini kebijakan strategis untuk mengubah dan mentransformasikan dunia

ketenagakerjaan Indonesia agar siap menghadapi semua perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi

megatren," ucapnya. Menaker Ida menyampaikan bahwa transformasi program perluasan kesempatan

kerja dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan program secara efektif dan berkesinambungan agar

mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Melalui langkah ini, katanya, Kemnaker ingin

menjadikan program perluasan kesempatan kerja yang sudah dilaksanakan menjadi lebih efektif dan

efisien untuk menekan pengangguran serta membuka lapangan kerja berkualitas terutama bagi generasi

muda. "Melalui program ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru yang dimotori oleh

talenta muda untuk berkontribusi pada perekonomian di era paska pandemi covid-19," tandasnya.

Page 103: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

102

Title Fasilitas hingga Aturan BPJS Dinilai Merugikan Pekerja

Migran

Author Nur Fauziah

Media Merdeka Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/fasilitas-hingga-aturan-bpjs-dinilai-merugikan-

pekerja-migran.html

Summary Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny

Rhamdani mengatakan, hal itu terjadi karena memang selama pandemi tidak ada

penempatan PMI. Jumlah kepesertaan pekerja migran Indonesia (PMI) di Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan turun sekitar 30 ribu. Data BPJS

Ketenagakerjaan per Desember 2021 mencatat sekitar 235. 000 PMI menjadi peserta,

namun pada April 2022 jumlahnya menurun menjadi 205.295. Tapi kalau tadi saya

sampaikan di Juni awal sudah 59 ribu PMI yang berangkat, maka otomatis tercatat di BPJS,"

kata Benny saat melepas PMI ke Korea Selatan di Graha Insan Cita (GIC) Depok, Senin (27/6).

Jumlah kepesertaan pekerja migran Indonesia (PMI) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan turun sekitar 30 ribu. Data BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2021 mencatat sekitar

235. 000 PMI menjadi peserta, namun pada April 2022 jumlahnya menurun menjadi 205.295.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani

mengatakan, hal itu terjadi karena memang selama pandemi tidak ada penempatan PMI."Terkait

pandemi Covid-19 kan penempatan menurun, berdampak pada iuran wajib asuransi ikut menurun. Tapi

kalau tadi saya sampaikan di Juni awal sudah 59 ribu PMI yang berangkat, maka otomatis tercatat di

BPJS," kata Benny saat melepas PMI ke Korea Selatan di Graha Insan Cita (GIC) Depok, Senin (27/6).Di sisi

lain, Benny juga menyampaikan kritik terhadap layanan BPJS. Karena apa yang di-cover oleh asuransi

untuk PMI berbeda ketika era konsorsium. Saat konsorsium, kata dia ada 13 item. Namun ketika berganti

menjadi BPJS, hanya 10 item yang tercover dan nilainya berkurang. Yang lebih tidak masuk akal, kata

Benny, PMI yang sakit baru bisa dilayani klaim asuransinya kalau mereka berobat ke Indonesia."Hal yang

konyol misalnya kalau ada PMI yang sakit, itu mereka bisa diobati, dilayani klaimnya kalau mereka pulang

dulu ke Indonesia. Konyol enggak tuh," tegasnya.Dia menegaskan, saat konsorsium para PMI yang sakit

bisa diobati di luar negeri. Hal ini yang sekarang menjadi keluhan PMI pada pihaknya karena harus

kembali ke Tanah Air dulu untuk berobat. Padahal untuk kembali ke Tanah Air memerlukan biaya

perjalanan cukup tinggi. Dengan kondisi tersebut banyak PMI yang re-entry akhirnya tidak mau lagi

membayar asuransi."Nah penurunan itu bisa terjadi karena Covid yang berdampak pada penempatan.

Yang kedua karena ada coverage dari BPJS yang di luar ekspektasi PMI," ucapnya.Untuk itu pihaknya ingin

adanya renegosiasi terkait hal tersebut. DPR juga telah meminta Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI dan

BPJS untuk mengambil langkah terobosan dengan duduk bersama dan renegosiasi apa yang bisa dicover

oleh BPJS."Bahkan Undang-Undang memberi kesempatan jika hal-hal tertentu yang tidak tercover oleh

BPJS Tenaga Kerja, maka BPJS bisa menggandeng asurasi lain. Dan tentu kami tidak bisa menunjuk

asuransi apa. Saya hanya menyarankan kalau mau menggandeng asuransi maka prioritaskanlah asuransi

merah putih, asuransi milik negera," katanya.Di tempat yang sama, anggota Komisi I DPR Christina Aryani

menuturkan sudah mendengarkan apa yang menjadi keluhan PMI terkait asuransi. Menurutnya, saat ini

apa yang dicover BPJS tidak sesuai dengan tujuan awal konsepsi asuransi karena hanya diberikan ketika

Page 104: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

103

terjadi ketika kecelakaan kerja. Padahal kata dia belum tentu PMI sakit karena kecelakaan kerja."Jadi

banyak sekali yang bayar premi tiap tahun tapi tidak bisa merasakan manfaatnya, dan ketika mau berobat

harus pulang ke sini (Indonesia), kan enggak mungkin. Kalau sudah pulang ke sini kan kontrak mereka

terhenti dan ini eksesnya ke mana-mana," katanya.Pihaknya mengusulkan agar konsep asuransi bagi PMI

harus bisa melindungi ketika mereka di negara tujuan. Artinya mereka bisa berobat menggunakan

asuransi saat di luar negeri."Mereka sakit mereka bisa berobat, kecuali (sakit) serius ya harus pulang,

kalau cuma sakit biasa ya harus bisa mengcover. Itu esensi yang kita konsepsikan diawal seperti itu Ketika

ada PMI sakit tidak harus pulang ke Indonesia karena itu akan ada konsekuensi ke kontrak kerja,"

pungkasnya.

Page 105: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

104

Title Masuk SISKOTKLN Meninggal Overstay Author _noname

Media Berita Lima Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://beritalima.com/masuk-siskotkln-meninggal-overstay

Summary Gugurnya Resti Mahesati, Pahlawan Devisa asal Cianjur, Jawa Barat yang diterbangkan

secara prosedural dalam kondisi overstay pada 2021 lalu menjadi catatan hitam. Bagaimana

hal tersebut bisa terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab ?. Dinas Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur melalui Kepala Bidang Penempatan Tenaga

Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja (Kabid Pentaker PPKK), Yani

Yuliawati, Jum'at (22/4/2022) saat tim beritalima meminta konfirmasi menyatakan pihaknya

hanya membantu proses penempatan secara prosedural. Mantan Kepala Bidang Pemasaran

Pariwisata Disparpora itu juga berharap ada pihak yang ditugaskan melakukan pengecekan

PMI yang overstay.

Gugurnya Resti Mahesati, Pahlawan Devisa asal Cianjur, Jawa Barat yang diterbangkan secara prosedural

dalam kondisi overstay pada 2021 lalu menjadi catatan hitam. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi ? Siapa

yang harus bertanggung jawab ?Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten

Cianjur melalui Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan

Kerja (Kabid Pentaker PPKK), Yani Yuliawati, Jum'at (22/4/2022) saat tim beritalima meminta konfirmasi

menyatakan pihaknya hanya membantu proses penempatan secara prosedural.Mantan Kepala Bidang

Pemasaran Pariwisata Disparpora itu juga berharap ada pihak yang ditugaskan melakukan pengecekan

PMI yang overstay."Mengenai permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang over stay kewenangan

pengawasannya ada pada pihak lain ", ujarnya kala itu.Sementara berdasarkan keterangan dari petugas

rekrut Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memberangkatkan Resti Mahesati

ke Malaysia, upaya untuk pencairan BPJS terbentur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)

Nomor 18 tahun 2018

Page 106: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

105

Title Kemenaker Siapkan Sembilan Langkah Strategis Hadapi

Megatrend

Author _noname

Media Investor Daily Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://investor.id/business/298087/kemenaker-siapkan-sembilan-langkah-strategis-

hadapi-megatrend

Summary - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyiapkan sembilan langkah strategis

dalam menghadapi tantangan megatrend yang akan berlangsung terus hingga 2045.

Tantangan megatrend tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan

persaingan sumber daya alam (SDA). "Megatrend merupakan tantangan bagi perekonomian

dan sektor ketenagakerjaan yang mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di

berbagai bidang," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi,

Senin (27/6). Dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini megatrend, Kemenaker

memiliki 9 lompatan yang diantaranya berupa Transformasi Program Perluasan Kesempatan

Kerja dan Pengembangan Talenta Muda.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyiapkan sembilan langkah strategis dalam

menghadapi tantangan megatrend yang akan berlangsung terus hingga 2045. Tantangan megatrend

tersebut seperti kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan persaingan sumber daya alam

(SDA)."Megatrend merupakan tantangan bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan yang

mengakibatkan banyak disrupsi atau perubahan di berbagai bidang," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida

Fauziyah dalam pernyataan resmi, Senin (27/6).Dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini

megatrend, Kemenaker memiliki 9 lompatan yang diantaranya berupa Transformasi Program Perluasan

Kesempatan Kerja dan Pengembangan Talenta Muda. "9 lompatan Kemenaker ini kebijakan strategis

untuk mengubah dan mentransformasikan dunia ketenagakerjaan Indonesia agar siap menghadapi

semua perubahan, termasuk di dalamnya menghadapi megatrend," kata Ida.Ia menjelaskan,

transformasi program perluasan kesempatan kerja dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan program

secara efektif dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Melalui

langkah ini, Kemenaker ingin menjadikan program perluasan kesempatan kerja yang sudah dilaksanakan

menjadi lebih efektif dan efisien untuk menekan pengangguran serta membuka lapangan kerja

berkualitas terutama bagi generasi muda. Salah satu perwujudan programnya adalah peningkatan dan

pengembangan kapasitas UMKM melalui talenta muda yang merupakan prioritas untuk menyambut

peluang masa depan."Melalui program ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru

yang dimotori oleh talenta muda untuk berkontribusi pada perekonomian di era pasca pandemi Covid-

19," ungkap Ida.Adapun pengembangan talenta muda disiapkan untuk mengembangkan sumber daya

generasi milenial dan generasi Z untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif. Yang pertama

dilakukan dalam program tersebut adalah melakukan pemetaan future jobs di Indonesia. "Ini penting

sebagai bagian dari talent scouting atau pencarian bakat talenta muda, agar ada kesesuaian antara

lapangan kerja masa depan yang dibutuhkan dengan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh talenta muda

Indonesia," pungkas Ida.

Page 107: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

106

Title Kemnaker akan Koordinasi dengan KBRI soal Kasus Adelina

Lisou

Author CNN Indonesia

Media Cnn Indonesia Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220627192107-92-814185/kemnaker-akan-

koordinasi-dengan-kbri-soal-kasus-adelina-lisou

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan berkoordinasi dengan KBRI di Kuala Lumpur

terkait vonis bebas Ambika MA Shan, majikan Adelina Lisao tenaga kerja Indonesia (TKI) asal

NTT di Malaysia. "Saat ini kami tengah berkoordinasi dengan pihak KBRI Kuala Lumpur terkait

dengan keputusan pengadilan untuk kasus vonis bebas majikan Adelina Lasou. Kita tentunya

akan menempuh langkah-langkah selanjutnya untuk menuntut keadilan bagi mendiang

Adelina," kata Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Senin (27/6).

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan vonis bebas pembunuh Adelina

yang merupakan majikannya menjadi preseden buruk untuk upaya meraih keadilan bagi

korban.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan berkoordinasi dengan KBRI di Kuala Lumpur terkait vonis

bebas Ambika MA Shan, majikan Adelina Lisao tenaga kerja Indonesia (TKI) asal NTT di Malaysia."Saat ini

kami tengah berkoordinasi dengan pihak KBRI Kuala Lumpur terkait dengan keputusan pengadilan untuk

kasus vonis bebas majikan Adelina Lasou. Kita tentunya akan menempuh langkah-langkah selanjutnya

untuk menuntut keadilan bagi mendiang Adelina," kata Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi kepada

CNNIndonesia.com, Senin (27/6)."Akan kami telaah mana yang efekif untuk mencari keadilan,"

imbuhnya.Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan vonis bebas pembunuh Adelina

yang merupakan majikannya menjadi preseden buruk untuk upaya meraih keadilan bagi korban."Putusan

pengadilan menjadi alat impunitas bagi para pelaku kekerasan dan kejahatan terhadap pekerja migran

Indonesia," kata Wahyu.Ia mengatakan pemerintah Indonesia harus mengeluarkan nota diplomatik

untuk memprotes putusan tersebut."Dalam konteks implementasi MoU pekerja migran RI-Malaysia,

pemerintah RI hendaknya tidak buru-buru membuka penempatan ke Malaysia selama tidak ada jaminan

akses keadilan bagi korban kekerasan pekerja migran Indonesia," imbuhnya.Sebelumnya, Pemerintah

Indonesia bakal menempuh jalur perdata atas kematian TKI asal NTT Adelina Lisao di Malaysia.Direktur

Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nughara mengatakan pemerintah akan tetap

mengupayakan keadilan bagi mendiang Adelina Sau, melalui jalur hukum perdata untuk tuntutan ganti

rugi."Proses ini perlu persetujuan ahli waris karena yang menuntut adalah keluarga korban. KBRI akan

beri pendampingan dan dukungan penyediaan pengacara," kata Judha dalam keterangan tertulis.Adelina

dibunuh majikannya pada 2018 silam. Kasus itu sudah selesai di pengadilan pidana di mana sang majikan

divonis tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan.Hingga ditingkat Mahkamah Banding Malaysia, hakim

beranggapan Ambika MA Shan dianggap tak bersalah.Sidang Mahkamah Agung Malaysia (Mahkamah

Persekutuan Malaysia), Kamis (23/6) lalu juga menolak permohonan banding jaksa penuntut umum

untuk menggugurkan putusan Mahkamah Tinggi sehingga mengesahkan pembebasan majikan Adelina,

Ambika MA Shan.

Page 108: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

107

Title Kemnaker Perbanyak Kesempatan Program Pemagangan ke

Jepang

Author Lpp Rri

Media Assets.rri.co.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://assets.rri.co.id/ekonomi/1513316/kemnaker-perbanyak-kesempatan-program-

pemagangan-ke-jepang

Summary KBRN, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya

meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas

Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara

Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. " Peluang magang di Jepang ini, menjadi

momentum baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong berbagai upaya peningkatan

kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui

Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar negeri

seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih.

KBRN, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah

peserta program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus

diimbangi kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.

Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan

kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan

Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. " Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker

untuk terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).

Dijelaskan Budi, program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan

ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus

menguasai sisi keilmuan maupun etos kerja dan produktitasnya. "Sesungguhnya pelatihan kerja dengan

pola pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati

standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global, " kata

Budi. Budi Hartawan setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-masing,

Page 109: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

108

tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.

Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah

memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini sekitar

13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang, " ujarnya. Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR

Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan

karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan perlindungan bagi

pekerja. Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus disertai dengan keahlian

dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini. "Dan Jepang, sebagai

negara yang terkenal dengan etos kerja dan tehnologi terbaik, dapat dijadikan mitra untuk meningkatkan

kualitas SDM Indonesia, " kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.

Page 110: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

109

Title Dirjen Suhartono Dorong Dubes Ajak Korea Percepat

Penyelesaian MoU EPS

Author _noname

Media Jurnas Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://www.jurnas.com/artikel/119589/Dirjen-Suhartono-Dorong-Dubes-Ajak-Korea-

Percepat-Penyelesaian-MoU-EPS

Summary Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu dengan Duta Besar Luar

Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan

Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat. Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah

memiliki dua dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan

MoU terkait pelindungan Anak Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU

Employment Permit System (EPS), perundingan pembaharuan MoU antara Indonesia dan

Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses pembahasannya menunjukkan

progres yang positif. "Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta

jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan

kita untuk mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.

Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama

mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan

pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,

pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak

Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan

pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses

pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang

Page 111: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

110

harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta

jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk

mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat

dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,

perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia

hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk

itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk

membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini

cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan

Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa

E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,

penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea

Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi

MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.

Page 112: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

111

Title Cuti melahirkan enam bulan pekerja berpotensi

kehilangan pendapatan

Author Muhammad Yusuf

Media Antara Kalteng Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/2964057/cuti-melahirkan-enam-bulan-

pekerja-berpotensi-kehilangan-pendapatan

Summary Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan

akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap

Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono

dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan

pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu menanggungnya. Dia mengutarakan

sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi

ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar

belakang kesehatan.

Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa

dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan

pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas

kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di

Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan

Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis

(30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA

bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU

itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai

pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi

kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan

negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa

Page 113: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

112

terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha

dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,

yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan

merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan

teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak

meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP

Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya

adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau

daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan

bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,

khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti

enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti

melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,

pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja

perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara.Komentar

Page 114: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

113

Title Cuti melahirkan enam bulan pekerja berpotensi

kehilangan pendapatan

Author Muhammad Said

Media Antara Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://www.antaranews.com/berita/2964057/cuti-melahirkan-enam-bulan-pekerja-

berpotensi-kehilangan-pendapatan

Summary cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu

menanggungnya. - Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia

(P3HKI) menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja

berpotensi kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama

enam bulan akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan

mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Dewan pakar P3HK, Prof

Aloysius Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan

bisa memberatkan pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu menanggungnya.

cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu

menanggungnya. Medan (ANTARA) - Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan

Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja

berpotensi kehilangan pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan

akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI,

Ahmad Ansyori di Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang

Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna

di Jakarta, Kamis (30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal

8 RUU KIA bersinggungan dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan

dalam RUU itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami

sebagai pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan

anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi

kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan

negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa

terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha

Page 115: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

114

dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,

yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan

merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan

teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak

meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP

Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya

adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau

daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan

bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,

khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti

enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti

melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,

pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja

perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Page 116: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

115

Title Cuti melahirkan enam bulan pekerja berpotensi kehilangan

pendapatan

Author _noname

Media Antara Sulteng Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2964057/cuti-melahirkan-enam-bulan-

pekerja-berpotensi-kehilangan-pendapatan

Summary Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan

akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap

Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono

dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan

pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu menanggungnya. Dia mengutarakan

sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi

ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar

belakang kesehatan.

Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa

dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan

pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas

kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di

Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan

Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis

(30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA

bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU

itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai

pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi

kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan

negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa

Page 117: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

116

terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha

dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,

yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan

merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan

teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak

meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP

Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya

adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau

daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan

bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,

khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti

enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti

melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,

pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja

perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Page 118: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

117

Title Cuti melahirkan enam bulan pekerja berpotensi kehilangan

pendapatan

Author Muhammad Said

Media Antara Riau Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2964057/cuti-melahirkan-enam-bulan-

pekerja-berpotensi-kehilangan-pendapatan

Summary Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan

akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap

Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono

dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan

pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu menanggungnya. Dia mengutarakan

sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi

ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar

belakang kesehatan.

Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa

dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan

pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas

kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di

Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan

Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis

(30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA

bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU

itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai

pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi

kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan

negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa

Page 119: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

118

terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha

dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,

yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan

merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan

teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak

meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP

Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya

adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau

daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan

bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,

khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti

enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti

melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,

pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja

perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Page 120: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

119

Title Cuti melahirkan enam bulan pekerja berpotensi

kehilangan pendapatan

Author Editor Ning Suparningsih

-

Media Newsexplorer.net Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://newsexplorer.net/cuti-melahirkan-enam-bulan-pekerja-berpotensi-kehilangan-

pendapatan-s2228157.html

Summary Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan

akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap

Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono

dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan

pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu menanggungnya. Dia mengutarakan

sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi

ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar

belakang kesehatan.

Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa

dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan

pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas

kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di

Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan

Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis

(30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA

bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU

itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai

pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi

kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan

negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa

Page 121: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

120

terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha

dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,

yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan

merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan

teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak

meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP

Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya

adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau

daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan

bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,

khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti

enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti

melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,

pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja

perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

minta kajian mendalam kebijakan cuti melahirkan 6 bulan sambut baik wacana cuti melahirkan enam

bulan Perempuan sambut baik wacana cuti melahirkan enam bulan

Page 122: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

121

Title Cuti melahirkan enam bulan pekerja berpotensi kehilangan

pendapatan

Author _noname

Media Antara Papua Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2964057/cuti-melahirkan-enam-bulan-

pekerja-berpotensi-kehilangan-pendapatan

Summary Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan

akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap

Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono

dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan

pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu menanggungnya. Dia mengutarakan

sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi

ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar

belakang kesehatan.

Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa

dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan

pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas

kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di

Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan

Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis

(30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA

bersinggungan dengan UU No. tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU

itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai

pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi

kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan

negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa

Page 123: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

122

terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha

dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,

yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan

merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan

teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak

meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP

Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya

adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau

daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan

bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,

khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti

enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti

melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,

pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja

perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Page 124: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

123

Title Kemnaker Harap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja Sama

Penempatan dan Pelindungan PMI

Author Maulina

Lestari

Media Pewartasatu.com Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://pewartasatu.com/kemnaker-harap-dubes-ri-untuk-korsel-kawal-kerja-sama-

penempatan-dan-pelindungan-pmi

Summary Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta

visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat

membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan

terhadap ABK kita dengan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia

di Korea Selatan.

Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama

mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan

pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,

pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat. Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak

Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan

pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses

pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang

harus diselesaikan dengan pihak Korea. "Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta

jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk

mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono. Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat

dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,

perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia

hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan. "Untuk

itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk

membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini

cukup besar," ucapnya. Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan

Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa

E-10 untuk penempatan ABK. Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,

penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea

Selatan. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi

MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.

Page 125: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

124

Title BSU 2022 Tidak Cair pada Karyawan Ini, Cek Nama Anda sebagai

Penerima BLT Subsidi Gaji

Author _noname

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-064853805/bsu-2022-tidak-cair-pada-

karyawan-ini-cek-nama-anda-sebagai-penerima-blt-subsidi-gaji

Summary Kabar terbaru dari Kemnaker perihal BSU 2022 mengenai BLT Subsidi Gaji masih sama saja.

Namun, ada hal yang perlu diketahui lebih lanjut perihal karyawan yang tidak akan menerima

BLT Subsidi Gaji dari BSU 2022. Selain kabar pencairan BLT Subsidi Gaji dari BSU 2022 yang

disalurkan Pemerintah melalui Kemnaker. Karyawan pun masih menunggu kabar terbaru

terkait hal yang berkaitan dengan BLT Subsidi Gaji dari BSU 2022 ini.

Kabar terbaru dari Kemnaker perihal BSU 2022 mengenai BLT Subsidi Gaji masih sama saja.Namun, ada

hal yang perlu diketahui lebih lanjut perihal karyawan yang tidak akan menerima BLT Subsidi Gaji dari

BSU 2022.Selain kabar pencairan BLT Subsidi Gaji dari BSU 2022 yang disalurkan Pemerintah melalui

Kemnaker.Karyawan pun masih menunggu kabar terbaru terkait hal yang berkaitan dengan BLT Subsidi

Gaji dari BSU 2022 ini.Informasi terakhir yang disampaikan oleh pihak Kemnaker mengenai BSU 2022

adalah kendala yang dialami.Kemnaker mengatakan bahwa proses regulasi secara teknis untuk

melaksanakan pencairan BSU 2022 mengalami hal yang cukup rumit.Alhasil, proses pencairan BSU 2022

mengalami keterlambatan yang cukup lama.Perlu diketahui bahwa pencairan BLT Subsidi Gaji dari BSU

2022 tidak akan diberikan kepada karyawan yang memiliki beberapa kriteria seperti di bawah ini.Dikutip

PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Kemnaker, berikut inilah penjelasannya:- Karyawan WNA- Tidak

Mengikuti BPJS Ketenagakerjaan- Gaji melebihi Rp3, 5 juta- Tidak memiliki nomor rekening aktif-

Karyawan di luar wilayah PPKM level 3 dan level 4Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui nama Anda

tertera sebagai penerima BSU 2022 atau tidak, silahkan salah satu link di bawah ini:KLIK DI SINIatauKLIK

DI SINIItulah beberapa informasi jadwal pencairan dan cek nama penerima BLT Subsidi Gaji dari BSU

2022.

Page 126: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

125

Title KBRI-Seoul Diminta Mengawal Kerja Sama Perlindungan PMI Author Lpp Rri

Media Assets.rri.co.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://assets.rri.co.id/ekonomi/1513220/kbri-seoul-diminta-mengawal-kerja-sama-

perlindungan-pmi

Summary KBRN, Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap perwakilan Indonesia di

Korea Selatan (KBRI Seoul) dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia

(PMI) di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu dengan

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada

kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di

Seoul waktu setempat. Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan

telah memiliki dua dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS

dan MoU terkait pelindungan Anak Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU

Employment Permit System (EPS), perundingan pembaharuan MoU antara Indonesia dan

Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses pembahasannya menunjukkan

progres yang positif.

KBRN, Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap perwakilan Indonesia di Korea

Selatan (KBRI Seoul) dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea

Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan. Hal

tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri

Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul waktu setempat. Suhartono membeberkan, Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja,

yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU

Employment Permit System (EPS), perundingan pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah

berlangsung sejak tahun 2015, dan proses pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun

Page 127: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

126

demikian, masih ada beberapa pasal yang harus diselesaikan dengan pihak Korea. "Oleh sebab itu, kami

mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat

segera duduk bersama dengan kita untuk mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartonodalam

siaran pers Kemnaker yang diterima RRI.co.id. Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat dimasuki

tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa, perikanan dan

pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia hanya dapat

mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan. "Untuk itu, kami

mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk membuka

seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini cukup besar,"

ucapnya. Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa E-10 untuk

penempatan ABK. Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan, penempatan

dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea Selatan.

Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi MoU ini,

sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.

Page 128: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

127

Title Cek Faktanya, ini Dampak Cuti Melahirkan Enam Bulan Author Achmad Sukarno

Media Indoposnews.co.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://indoposnews.co.id/27/06/2022/headline-news/cek-faktanya-ini-dampak-cuti-

melahirkan-enam-bulan

Summary indoposnews.co.id- Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia

(P3HKI) menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja

berpotensi kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama

enam bulan akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan

mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan dilansir antara, Senin.

indoposnews.co.id - Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan

pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas

kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di

Medan dilansir antara, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang

Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna

di Jakarta, Kamis (30/6). Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal

8 RUU KIA bersinggungan dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan

dalam RUU itu. "Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami

sebagai pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan

anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi

kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan

negara harus hadir membantu menanggungnya. "Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa

terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha

dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya. Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga

poin, yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan

ketenagakerjaan merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). "Ini porsi Kemnaker,

sehingga aturan teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi

ketenagakerjaan tidak meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan

semasa bernama BP Jamsostek ini. "Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU

KIA, dan hal besarnya adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban

pemerintah pusat atau daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad. Ketua Umum P3HKI, Dr

Agusmidah mengungkapkan bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang

bersinggungan UU Ketenagakerjaan, khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan. Dia mengutarakan

sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan

usulan menambah jangka waktu cuti melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan.

"Ini 'Political will' sudah jelas, pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan

kesehatan dan kesejahteraan pekerja perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara.

Page 129: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

128

Title Dilema! Cuti Melahirkan Enam Bulan, tapi Pekerja

Berpotensi Kehilangan Pendapatan

Author Indonesiatoday

Media Indonesiatoday.co.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://indonesiatoday.co.id/read/dilema-cuti-melahirkan-enam-bulan-tapi-pekerja-

berpotensi-kehilangan-pendapatan-830003

Summary Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan

akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap

Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori seperti dilansir dari Antara, Senin (27/6/2022). Dewan pakar

P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti

enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu

menanggungnya. Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan

seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti

melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan.

Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa

dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan

pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas

kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori seperti

dilansir dari Antara, Senin (27/6/2022).Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang

Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna

di Jakarta, Kamis (30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal

8 RUU KIA bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan

dalam RUU itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami

sebagai pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan

anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi

kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan

negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa

Page 130: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

129

terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha

dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,

yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan

merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan

teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak

meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP

Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya

adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau

daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan

bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,

khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti

enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti

melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,

pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja

perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Page 131: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

130

Title Cuti Melahirkan Enam Bulan Berdampak Kehilangan

Pendapatan

Author _noname

Media Cara Pandang Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://carapandang.com/berita/carpan-c8dfb3f0/cuti-melahirkan-enam-bulan-berdampak-

kehilangan-pendapatan

Summary CARAPANDANG- Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia

(P3HKI) menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja

berpotensi kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama

enam bulan akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan

mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin. Dewan pakar P3HK, Prof

Aloysius Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan

bisa memberatkan pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu menanggungnya.

Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan seperti di Aceh, tapi

hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti melahirkan sudah banyak

terjadi dengan latar belakang kesehatan.

CARAPANDANG - Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan

pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas

kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di

Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan

Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis

(30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA

bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU

itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai

pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi

kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan

negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa

Page 132: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

131

terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha

dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,

yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan

merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan

teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak

meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP

Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya

adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau

daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan

bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,

khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti

enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti

melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,

pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja

perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Page 133: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

132

Title Cuti Melahirkan 6 Bulan Disebut Bisa Hilangkan

Pendapatan

Author Pt. Viva Media Baru -

Viva

Media Vivanews Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://www.viva.co.id/berita/nasional/1490423-cuti-melahirkan-6-bulan-disebut-bisa-

hilangkan-pendapatan

Summary Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan

Anak ( RUU KIA ) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta,

Kamis (30/6). Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan

Pasal 8 RUU KIA bersinggungan dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih

ada kerancuan dalam RUU itu. "Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan

maksimal bagi suami sebagai pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur

Ahmad yang merupakan mantan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya.

Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa

dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan

pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas

kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di

Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan

Anak ( RUU KIA ) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis

(30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA

bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU

itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai

pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi

kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan

negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa

Page 134: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

133

terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha

dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,

yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan

merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan

teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak

meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP

Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya

adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau

daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan

bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,

khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti

enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti

melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,

pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja

perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Page 135: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

134

Title Penempatan dan Pelindungan PMI di Korsel, Kemnaker Harap Dubes

RI Kawal Kerja Sama Indonesia dan Korea Selatan

Author _noname

Media Progresnews.info Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://progresnews.info/2022/06/27/penempatan-dan-pelindungan-pmi-korsel-kemnaker-

harap-dubes-ri-kawal-kerja-indonesia-dan-korea-selatan

Summary Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat

bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait

penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut

disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan

Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan Pendampingan

Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul waktu setempat.

Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait

pelindungan Anak Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit

System (EPS), perundingan pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah

berlangsung sejak tahun 2015, dan proses pembahasannya menunjukkan progres yang

positif.

Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama

mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan

pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,

pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak

Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan

pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses

Page 136: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

135

pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang

harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta

jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk

mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat

dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,

perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia

hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk

itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk

membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini

cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan

Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa

E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,

penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea

Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi

MoU ini sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.

Page 137: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

136

Title Kemendagri Ingatkan Daerah Perhatikan Tugasnya Terkait

Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Author _noname

Media Wartapembaruan.co.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/06/kemendagri-ingatkan-daerah-

perhatikan.html

Summary Kemendagri Ingatkan Daerah Perhatikan Tugasnya Terkait Revitalisasi Pendidikan dan

Pelatihan Vokasi. Sumber: bangda Kemendagri. Wartapembaruan.co.id, Pekanbaru ~

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Zanariah hadir melalui virtual (online)

pada Sosialisasi dan Penyusunan Tindak Lanjut Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang

Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang diselenggarakan oleh Kemenko bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, pukul 09.00

s.d. 12.30 WIB.

Kemendagri Ingatkan Daerah Perhatikan Tugasnya Terkait Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan

VokasiWartapembaruan.co.id, Pekanbaru ~ Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV,

Zanariah hadir melalui virtual (online) pada Sosialisasi dan Penyusunan Tindak Lanjut Perpres Nomor 68

Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang diselenggarakan oleh Kemenko

bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, pukul 09.00 s.d.

12.30 WIB.Kegiatan ini yang dilaksanakan di Hotel Novotel Pekanbaru ini bertujuan untuk melakukan

Sosialisasi Perpres 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sekaligus

bimbingan teknis penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Vokasi dan Pelatihan

Vokasi.Peserta Sosialisasi ini berjumlah 75 orang yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Provinsi di

Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, KADIN, APINDO, serta Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi

Riau.Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Deputi bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi

Beragama, Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam kegiatan tersebut, turut

hadir Narasumber dari perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga diantaranya Ibu Amie

Saronto (Dir. Ketenagakerjaan, Bappenas), Bapak M. yusuf (Kapus Pasar Kerja, Kemenaker), Saryadi (Dir.

Mitras DUDI, Kemendikbudristek), Bapak M. Ali (Dir. Binalatvogang, Kemenaker), Mujiyono (Tenaga ahli

Kemenperin) dan M. Job Kurniawan (Asisten Gubernur 2 bidang perekonomian dan pembangunan,

Page 138: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

137

Provinsi Riau).Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan

Pelatihan Vokasi Pada tanggal telah ditetapkan pada tanggal 27 April 2022. Perpres tersebut sekaligus

mencabut dan mengganti Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan

Lembaga Pelatihan Kerja.Ketentuan baru yang diatur dalam Perpres Vokasi tersebut mengubah

pembagian urusan pelatihan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dikbudristek

sehingga tidak ada lagi dualisme penanggungjawab dalam urusan pelatihan.Perpres Revitalisasi

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi memberikan mandat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset

dan Teknologi untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan Menteri

Ketenagakerjaan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan vokasi secara nasional.Dalam

Sosialisasi dimaksud, Zanariah mendorong daerah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 22 ayat

(1) Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan

Vokasi."Salah satu tugas pemerintah daerah yang diamanatkan dalam Perpres dimaksud yaitu menyusun

perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Pasar

Kerja di daerah masing-masing," ujarnya.Lebih lanjut Zanariah menyampaikan bahwa dalam

melaksanakan tugas sebagaimana amanat dari Perpres dimaksud, gubernur dan bupati/walikota agar

membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan

melibatkan KADIN tingkat provinsi, dan KADIN tingkat kabupaten/ kota.Penekanan penting yang juga

disampaikan oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV yaitu terkait dengan pendanaan

dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi, "Pada prinsipnya, pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan vokasi yang menjadi kewenangan daerah didanai dari APBD sesuai kewenangan masing-

masing" tuturnya.Diakhir penyampainnya, Narasumber dari Ditjen Bina Bangda ini mengingatkan kepada

pemerintah daerah bahwa dalam implementasi Perpres pendidikan dan pelatihan vokasi agar tetap

memperhatikan batasan kewenangan dari urusan masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam

lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah.Sumber: bangda Kemendagri

Page 139: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

138

Title UPDATE : Kemnaker Harap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja

Sama Penempatan dan Pelindungan PMI

Author Data Researcher -

Media Ninopedia Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.ninopedia.com/48895/Kemnaker-Harap-Dubes-RI-untuk-Korsel-Kawal-Kerja-

Sama-Penempatan-dan-Pelindungan-PMI

Summary Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta

visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat

membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan

terhadap ABK kita dengan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia

di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu

denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,

pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin

(27/6/2022) di Seoul waktu setempat.

Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama

mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan

pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,

pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak

Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan

pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses

pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang

Page 140: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

139

harus diselesaikan dengan pihak Korea. "Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta

jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk

mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono. Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat

dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,

perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia

hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan. "Untuk

itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk

membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini

cukup besar," ucapnya. Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan

Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa

E-10 untuk penempatan ABK. Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,

penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea

Selatan. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi

MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.

Page 141: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

140

Title VIRAL : Kemnaker Harap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja Sama

Penempatan dan Pelindungan PMI

Author Farah

Halimah

Media Tugunews.com Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.tugunews.com/48895/Kemnaker-Harap-Dubes-RI-untuk-Korsel-Kawal-Kerja-

Sama-Penempatan-dan-Pelindungan-PMI

Summary Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta

visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat

membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan

terhadap ABK kita dengan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia

di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu

denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,

pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin

(27/6/2022) di Seoul waktu setempat.

Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama

mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan

pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,

pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak

Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan

pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses

pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang

Page 142: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

141

harus diselesaikan dengan pihak Korea. "Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta

jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk

mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono. Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat

dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,

perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia

hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan. "Untuk

itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk

membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini

cukup besar," ucapnya. Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan

Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa

E-10 untuk penempatan ABK. Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,

penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea

Selatan. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi

MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.

Page 143: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

142

Title Dilema! Cuti Melahirkan Enam Bulan, tapi Pekerja Berpotensi

Kehilangan Pendapatan

Author _noname

Media Pantau Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://www.pantau.com/topic/ragam/dilema-cuti-melahirkan-enam-bulan-tapi-pekerja-

berpotensi-kehilangan-pendapatan

Summary Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya. "Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan

akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap

Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori seperti dilansir dari Antara, Senin (27/6/2022). Dewan pakar

P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti

enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan negara harus hadir membantu

menanggungnya. Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti enam bulan

seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti

melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan.

Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa

dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan

pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas

kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori seperti

dilansir dari Antara, Senin (27/6/2022).Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang

Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna

di Jakarta, Kamis (30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal

8 RUU KIA bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan

dalam RUU itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami

sebagai pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan

anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi

kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan

negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa

Page 144: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

143

terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha

dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,

yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan

merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan

teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak

meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP

Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya

adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau

daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan

bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,

khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti

enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti

melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,

pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja

perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Page 145: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

144

Title Kemnaker Harap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja Sama

Penempatan dan Pelindungan PMI

Author _noname

Media Pripos Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://pripos.id/kemnaker-harap-dubes-ri-untuk-korsel-kawal-kerja-sama-penempatan-

dan-pelindungan-pmi

Summary Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta

visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat

membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan

terhadap ABK kita dengan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia

di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu dengan.

Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama

mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan

pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,

pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak

Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan

pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses

pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang

harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta

jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk

mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat

Page 146: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

145

dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,

perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia

hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk

itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk

membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini

cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan

Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa

E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,

penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea

Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi

MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.

Page 147: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

146

Title Kemnaker Harap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja Sama

Penempatan dan Pelindungan PMI

Author _noname

Media Tribun News Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/27/kemnaker-harap-dubes-ri-untuk-

korsel-kawal-kerja-sama-penempatan-dan-pelindungan-pmi

Summary Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta

visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat

membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan

terhadap ABK kita dengan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia

di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu dengan.

Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama

mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan

pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,

pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak

Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan

pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses

pembahasannya menunjukkan progres yang positif.Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang

harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta

jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk

mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat

Page 148: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

147

dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,

perikanan dan pertanian.Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9.Namun saat ini, Indonesia

hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk

itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk

membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini

cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan

Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa

E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,

penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea

Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi

MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.

Page 149: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

148

Title Penempatan dan Pelindungan PMI, Kemnaker Harap Dubes RI

Kawal Kerja Sama Indonesia dan Korea Selatan

Author _noname

Media Progresnews.info Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://progresnews.info/2022/06/27/penempatan-dan-pelindungan-pmi-kemnaker-harap-

dubes-ri-kawal-kerja-indonesia-dan-korea-selatan

Summary Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat

bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait

penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Hal tersebut

disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan

Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan Pendampingan

Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul waktu setempat.

Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait

pelindungan Anak Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit

System (EPS), perundingan pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah

berlangsung sejak tahun 2015, dan proses pembahasannya menunjukkan progres yang

positif.

Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama

mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan

pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,

pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak

Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan

pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses

Page 150: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

149

pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang

harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta

jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk

mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat

dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,

perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia

hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk

itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk

membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini

cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan

Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa

E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,

penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea

Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi

MoU ini sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.

Page 151: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

150

Title Pemerintah Akan Meningkatkan Jumlah Peserta Program

Pemagangan ke Jepang

Author Maulina Lestari

Media Pewartasatu.com Reporter

Date 27 June 2022 Tone Neutral

Link http://pewartasatu.com/pemerintah-akan-meningkatkan-jumlah-peserta-program-

pemagangan-ke-jepang

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah

peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan

menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan

dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo,

Jepang. " Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus

mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin

(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai

belajar dan berlatih.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta

program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi

kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut. Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar

Negeri) di Tokyo, Jepang. " Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk

terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen Binalavotas

Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022). Dijelaskan Budi

program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri

seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi

keilmuan maupun etos kerja dan produktivitasnya. "Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola

pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati

standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global, " kata

Budi. Menurut Budi Hartawan, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-

masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah

dipelajarinya. Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia

telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini

sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang, " ujarnya. Sementara Wakil Ketua Komisi

IX DPR Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS

Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan

perlindungan bagi pekerja. Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus

disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini.

"Dan Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, dapat dijadikan mitra

untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, " kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.

Page 152: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

151

Title Kemnaker : Diperbanyak, Kesempatan Program Pemagangan

ke Jepang

Author _noname

Media Pripos Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://pripos.id/kemnaker-diperbanyak-kesempatan-program-pemagangan-ke-jepang

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah

peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan

menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan

dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo,

Jepang. " Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus

mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin

(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai

belajar dan berlatih.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta

program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi

kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar

Negeri) di Tokyo, Jepang." Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk

terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen Binalavotas

Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).Dijelaskan Budi

program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri

seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi

keilmuan maupun etos kerja dan produktivitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola

pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati

standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global, " kata

Budi.Menurut Budi Hartawan, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-

masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah

Page 153: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

152

dipelajarinya.Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia

telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini

sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang, " ujarnya.Sementara Wakil Ketua Komisi

IX DPR Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS

Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan

perlindungan bagi pekerja.Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus

disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini.

"Dan Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, dapat dijadikan mitra

untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, " kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.

Page 154: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

153

Title Peluang Magang di Jepang Momentum Kemnaker Tingkatkan

Kompetensi SDM Indonesia

Author _noname

Media Jurnas Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.jurnas.com/artikel/119592/Peluang-Magang-di-Jepang-Momentum-

Kemnaker-Tingkatkan-Kompetensi-SDM-Indonesia

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah

peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan

menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan

dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo,

Jepang. "Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus

mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin

(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai

belajar dan berlatih.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta

program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi

kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar

Negeri) di Tokyo, Jepang."Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk

terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas

Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).Dijelaskan Budi

program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri

seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi

keilmuan maupun etos kerja dan produktivitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola

pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati

standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global, " kata

Budi.Menurut Budi Hartawan, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-

Page 155: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

154

masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah

dipelajarinya.Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia

telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini

sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang, " ujarnya.Sementara Wakil Ketua Komisi

IX DPR Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS

Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan

perlindungan bagi pekerja.Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus

disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini.

"Dan Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, dapat dijadikan mitra

untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, " kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.

Page 156: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

155

Title Kemnaker Buka Peluang Banyak Kesempatan Program

Pemagangan ke Jepang

Author Indonesiatoday

Media Indonesiatoday.co.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-buka-peluang-banyak-kesempatan-program-

pemagangan-ke-jepang-830104

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah

peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan

menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan

dialog dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang.

"Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus

mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin

(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai

belajar dan berlatih.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta

program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi

kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di

Tokyo, Jepang."Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus

mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker,

Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).Dijelaskan Budi program

pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke

Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi keilmuan

maupun etos kerja dan produktivitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola pemagangan luar

negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi

industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," kata Budi.Menurut Budi

Hartawan, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-masing, tenaga

kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.Budi

Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah

memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini sekitar

13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang," ujarnya.Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR

Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan

karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan perlindungan bagi

pekerja.Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus disertai dengan keahlian

dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini. "Dan Jepang, sebagai

negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, dapat dijadikan mitra untuk meningkatkan

kualitas SDM Indonesia," kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.

Page 157: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

156

Title Kemnaker Buka Peluang Banyak Kesempatan Program

Pemagangan ke Jepang

Author Liputan6.com

Media Liputan 6 Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.liputan6.com/news/read/4997008/kemnaker-buka-peluang-banyak-

kesempatan-program-pemagangan-ke-jepang

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah

peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan

menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan

dialog dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang.

"Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus

mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin

(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai

belajar dan berlatih.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta

program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi

kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di

Tokyo, Jepang."Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus

mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker,

Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).Dijelaskan Budi program

pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke

Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi keilmuan

maupun etos kerja dan produktivitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola pemagangan luar

negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi

industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," kata Budi.Menurut Budi

Hartawan, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-masing, tenaga

kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.Budi

Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah

memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini sekitar

13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang," ujarnya.Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR

Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan

karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan perlindungan bagi

pekerja.Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus disertai dengan keahlian

dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini. "Dan Jepang, sebagai

negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, dapat dijadikan mitra untuk meningkatkan

kualitas SDM Indonesia," kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.

Page 158: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

157

Title Mengawal Kerja Sama Penempatan dan Pelindungan PMI

di Korsel dan Harapan Kemnaker

Author Indonesiatoday

Media Indonesiatoday.co.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://indonesiatoday.co.id/read/mengawal-kerja-sama-penempatan-dan-pelindungan-

pmi-di-korsel-dan-harapan-kemnaker-830100

Summary Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu denganDuta Besar Luar

Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan

Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat. Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,

penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah

perairan Korea Selatan.

Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama

mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan

pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,

pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak

Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan

pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses

pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang

harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta

jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk

mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat

dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,

perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia

hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk

itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk

membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini

cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan

Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa

E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,

penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea

Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi

MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.

Page 159: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

158

Title Mengawal Kerja Sama Penempatan dan Pelindungan PMI di

Korsel dan Harapan Kemnaker

Author Liputan6.com

Media Liputan 6 Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.liputan6.com/news/read/4997011/mengawal-kerja-sama-penempatan-dan-

pelindungan-pmi-di-korsel-dan-harapan-kemnaker

Summary Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu denganDuta Besar Luar

Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, pada kegiatan

Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat. Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,

penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah

perairan Korea Selatan.

Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama

mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan

pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,

pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak

Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan

pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses

pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang

harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta

jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk

mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat

dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,

perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia

hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk

itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk

membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini

cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan

Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa

E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,

penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea

Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi

MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.

Page 160: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

159

Title Asosiasi ini Sebut Cuti 6 Bulan untuk Kelahiran Bisa Kehilangan

Pendapatan

Author _noname

Media Voi Reporter

Date 27 June 2022 Tone Negative

Link http://voi.id/berita/183828/asosiasi-ini-sebut-cuti-6-bulan-untuk-kelahiran-bisa-

kehilangan-pendapatan

Summary Hal ini diungkapkan Ahmad menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan

Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta,

Kamis 30 Juni mendatang. Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5,

Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA bersinggungan dengan UU No. 13/2003 tentang

Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU itu. "Masih ada kerancuan, seperti

Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai pendamping berhak dapatkan

cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota Dewan Jaminan Sosial

Nasional (DJSN). Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin, yakni

pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan

ketenagakerjaan merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) memberi analisa, dampak

cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan pendapatannya."Sebenarnya dari

sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas kehilangan seluruh ataupun

sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di Medan, Senin 27 Juni dikutip dari

Antara.Hal ini diungkapkan Ahmad menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak

(RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis 30 Juni

mendatang.Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA

bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU

itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai

pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi

kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan

negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa

Page 161: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

160

terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha

dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,

yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan

merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Ini porsi Kemnaker, sehingga aturan

teknis cuti bersalin sebaiknya dibuat oleh Kemnaker agar koordinasi regulasi ketenagakerjaan tidak

meluas ke instansi lain," ucapnya yang juga mantan direksi BPJS Ketenagakerjaan semasa bernama BP

Jamsostek ini."Ketiga pembiayaan hak maternity leave (cuti hamil) bagian kecil RUU KIA, dan hal besarnya

adalah hak komprehensif bagi perempuan menjelang persalinan. Kewajiban pemerintah pusat atau

daerah membiayai, selain cuti hamil," tutur Ahmad.Ketua Umum P3HKI, Dr Agusmidah mengungkapkan

bahwa pihaknya ingin membantu pemerintah atas RUU KIA yang bersinggungan UU Ketenagakerjaan,

khususnya hak istirahat atau cuti melahirkan.Dia mengutarakan sebenarnya sudah ada pengaturan cuti

enam bulan seperti di Aceh, tapi hanya berlaku bagi ASN dan usulan menambah jangka waktu cuti

melahirkan sudah banyak terjadi dengan latar belakang kesehatan."Ini 'Political will' sudah jelas,

pemerintah, pekerja dan perusahaan sepakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja

perempuan," terang Agusmidah yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Page 162: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

161

Title Kemnaker Berharap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja

Sama Penempatan dan Pelindungan PMI

Author Webservices

Jpnn.Com

Media Jawa Post National Network Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.jpnn.com/news/kemnaker-berharap-dubes-ri-untuk-korsel-kawal-kerja-sama-

penempatan-dan-pelindungan-pmi

Summary Selain itu, Dirjen Suhartono juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong

penempatan Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di

bawah Visa E-7, serta visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta

Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat

memberikan pelindungan terhadap ABK Indonesia dengan optimal. Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat

bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait

penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di negara tersebut. Dirjen

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker

Suhartono menyampaikan harapannya tersebut saat bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa

dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto pada pendampingan

kunjungan kerja luar negeri Komisi IX DPR-RI di Seoul, Senin (27/6).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat

bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait

penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di negara tersebut.Dirjen Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Suhartono menyampaikan

harapannya tersebut saat bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea

Selatan, Gandi Sulistiyanto pada pendampingan kunjungan kerja luar negeri Komisi IX DPR-RI di Seoul,

Senin (27/6).Suhartono membeberkan pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak

Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan

pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak 2015, dan proses

pembahasannya menunjukkan progres yang positif.Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang

Page 163: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

162

harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta

jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk

mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Dirjen Suhartono menyebutkan terdapat 5 sektor

yang dapat dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi,

jasa, perikanan dan pertanian.Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9.Namun saat ini, Indonesia

hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor manufaktur dan perikanan."Untuk

itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk

membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini

cukup besar," pintanya.Selain itu, Dirjen Suhartono juga berharap agar Dubes dapat membantu

mendorong penempatan Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di

bawah Visa E-7, serta visa E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup

tata kelola perekrutan, penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di

wilayah perairan Korea Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu

mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK Indonesia

dengan optimal.

Page 164: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

163

Title Kemnaker Berharap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja

Sama Penempatan dan Pelindungan PMI

Author Indonesiatoday

Media Indonesiatoday.co.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-berharap-dubes-ri-untuk-korsel-kawal-kerja-

sama-penempatan-dan-pelindungan-pmi-830103

Summary Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker

Suhartono menyampaikan harapannya tersebut saat bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa

dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto pada pendampingan

kunjungan kerja luar negeri Komisi IX DPR-RI di Seoul, Senin (27/6). Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat

bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait

penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di negara tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat

bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait

penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di negara tersebut.Dirjen Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Suhartono menyampaikan

harapannya tersebut saat bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea

Selatan, Gandi Sulistiyanto pada pendampingan kunjungan kerja luar negeri Komisi IX DPR-RI di Seoul,

Senin (27/6).Suhartono membeberkan pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak

Buah Kapal (ABK). Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan

pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak 2015, dan proses

pembahasannya menunjukkan progres yang positif.Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang

harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta

jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk

mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono. Dirjen Suhartono menyebutkan terdapat 5 sektor

yang dapat dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi,

jasa, perikanan dan pertanian.Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9.

Page 165: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

164

Title Kemnaker Terus Berupaya Perbanyak, Kesempatan Program

Pemagangan ke Jepang

Author _noname

Media Wartapembaruan.co.id Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/06/kemnaker-terus-berupaya-perbanyak.html

Summary Kemnaker Terus Berupaya Perbanyak, Kesempatan Program Pemagangan ke Jepang. Tokyo,

Wartapembaruan.co.id- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

terus berupaya meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menyatakkan hal tersebut saat mendampingi

kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi

Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. "Peluang magang di Jepang ini,

menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong berbagai upaya

peningkatan kompetensi SDM Indonesia," kata Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro

Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).

Kemnaker Terus Berupaya Perbanyak, Kesempatan Program Pemagangan ke JepangTokyo,

Wartapembaruan.co.id - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya

meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta

pemagangan tersebut harus diimbangi kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di

negeri Sakura tersebut.Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menyatakkan hal tersebut saat

mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi

Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang."Peluang magang di Jepang ini, menjadi

momentum baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM

Indonesia," kata Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).Dijelaskan

Budi, program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri

seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi

keilmuan maupun etos kerja dan produktitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola

pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati

standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," jelas

Budi.Budi Hartawan berharap, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-

Page 166: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

165

masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah

dipelajarinya.Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia

telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini

sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang," ungkap Budi.Sementara Wakil Ketua

Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS

Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan

perlindungan bagi pekerja.Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus

disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini.

"Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan tehnologi terbaik, dapat dijadikan mitra

untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia," pungkas Charles Honoris.

Page 167: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

166

Title Kabar Gembira dari Kemnaker, Peluang Magang ke

Jepang Terus Diperbanyak

Author Webservices Jpnn.Com

Media Jawa Post National Network Reporter

Date 27 June 2022 Tone Positive

Link http://www.jpnn.com/news/kabar-gembira-dari-kemnaker-peluang-magang-ke-jepang-

terus-diperbanyak

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya meningkatkan jumlah peserta

program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan menegaskan

hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan

Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) di Tokyo, Jepang. "Peluang

magang di Jepang ini menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong

berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker

Budi Hartawan melalui keterangan yang diterima, Senin (27/6). Untuk itu, pemagangan ke

luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya meningkatkan jumlah peserta program

pemagangan ke Jepang.Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi kompetensi,

keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Dirjen Binalavotas Kemnaker

Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan

melakukan dialog dengan Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) di Tokyo,

Jepang."Peluang magang di Jepang ini menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong

berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker Budi

Hartawan melalui keterangan yang diterima, Senin (27/6).Dirjen Budi menjelaskan, program

pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja.Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke

Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih.Peserta pemagangan harus menguasai sisi keilmuan

maupun etos kerja dan produktivitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola pemagangan luar

negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi

industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," ujar Dirjen Budi.Menurutnya,

setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-masing, tenaga kerja magang

dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.Dirjen Budi Hartawan

Page 168: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

167

mengungkapkan sejak 1993 hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah memberangkatkan peserta

pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 peserta."Saat ini sekitar 13.699 orang masih mengikuti

pemagangan di Jepang, " sebutnya.Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menambahkan kunker ke

Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang

berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan perlindungan bagi pekerja.Charles menegaskan angkatan

kerja produktif yang meningkat harus disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi

kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini."Jepang sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan

teknologi terbaik dapat dijadikan mitra untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, " kata politikus PDI

Perjuangan tersebut.

Page 169: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

168

Title Kemnaker Perbanyak Kesempatan Program Pemagangan ke

Jepang

Author iman

Media Rrinews Reporter

Date 28 June 2022 Tone Positive

Link http://rri.co.id/ekonomi/1513316/kemnaker-perbanyak-kesempatan-program-

pemagangan-ke-jepang

Summary Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan memberikan keterangan pers saat

mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN

(Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. Pemerintah melalui

Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta program

pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal

tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan

dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang.

Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan memberikan keterangan pers saat mendampingi kunjungan

kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan

Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. (foto: Humas Kemnaker)Pemerintah melalui Kementerian

Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang. Namun

pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai

kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan

hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan

AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang." Peluang magang di Jepang

ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong berbagai upaya peningkatan

kompetensi SDM Indonesia, " ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro

Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).Dijelaskan Budi, program pemagangan merupakan bagian dari

pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan

berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi keilmuan maupun etos kerja dan

produktitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola pemagangan luar negeri dimaksudkan

sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi industri multinasional

agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global, " kata Budi.Budi Hartawan setelah selesai mengikuti

program magang dan kembali ke negara masing-masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan

pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun

1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang

kurang lebih 94.348 orang peserta."Saat ini sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang,

" ujarnya.Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang

mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang berkewajiban

menciptakan lapangan kerja dan perlindungan bagi pekerja.Charles menambahkan angkatan kerja

produktif yang meningkat, harus disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan

kerja di zaman milenial saat ini."Dan Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan

tehnologi terbaik, dapat dijadikan mitra untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, " kata Politikus PDI

Perjuangan tersebut.

Page 170: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

169

Title BLT Subsidi Gaji Tak Kunjung Cair, Ini Biang Keroknya Author Tim Okezone

Media Okezone Reporter

Date 28 June 2022 Tone Negative

Link http://economy.okezone.com/read/2022/06/27/320/2619194/blt-subsidi-gaji-tak-

kunjung-cair-ini-biang-keroknya

Summary BLT subsidi gaji hingga kini tak kunjung cair. BLT subsidi gaji ternyata hanya akan cair untuk

pekerja yang dipastikan terdaftar. BLT subsidi gaji bakal cair sebesar Rp1 juta. Namun pekerja

harus memastikan nama terdaftar untuk mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta.

BLT subsidi gaji hingga kini tak kunjung cair. BLT subsidi gaji ternyata hanya akan cair untuk pekerja yang

dipastikan terdaftar.BLT subsidi gaji bakal cair sebesar Rp1 juta. Namun pekerja harus memastikan nama

terdaftar untuk mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta. Salah satunya pekerja harus memenuhi syarat

calon penerima warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.Tak hanya itu, peserta

aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS s/d 2022. Mempunyai gaji/upah paling banyak Rp3,5

juta. Pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar

dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum

kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Sebagai contoh: upah minimum kabupaten

Karawang sebesar Rp4.798.312 dibulatkan menjadi Rp4,8 juta. Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level

4 yang ditetapkan pemerintah.Pekerja juga harus memperhatikan bahwa BLT subsidi gaji bisa gagal meski

sudah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan permenaker nomor 16 tahun 2021.Di mana data

pekerja belum masuk dalam tahapan penyerahan data calon penerima BLT upah dari BPJS

Ketenagakerjaan kepada Kemnaker. Pekerja tidak bisa dapat BLT subsidi gaji.

Page 171: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

170

Title Pencairan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Makin Dekat, Dijamin

Bukan PHP

Author _noname

Media Ayo Bandung Reporter

Date 28 June 2022 Tone Neutral

Link http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013760337/pencairan-bsu-blt-bpjs-

ketenagakerjaan-makin-dekat-dijamin-bukan-php

Summary Kejelasan soal pencairan Dana Rp1 Juta BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi

Upah 2022 akhirnya muncul ke permukaan. Setelah penantian panjang, akhirnya calon

penerima Dana 1 Juta BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Bantuan Subsidi Upah 2022 rasa

penasarannya terlunasi dengan kabar gembira ini. Pencairan Dana 1 Juta BSU BLT BPJS

Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah 2022 ini memang bukanlah hal yang mudah dan

memerlukan waktu yang tidak sebentar. : Game Fall Guys Diunduh 20 Juta Pemain dalam 48

Jam Pertama Free to Play. Kini beredar kabar gembira tersebut soal Dana 1 Juta BSU BLT BPJS

Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah 2022 yang dikabarkan sudah siap cair.

Kejelasan soal pencairan Dana Rp1 Juta BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah 2022

akhirnya muncul ke permukaan.Setelah penantian panjang, akhirnya calon penerima Dana 1 Juta BSU

BLT BPJS Ketenagakerjaan Bantuan Subsidi Upah 2022 rasa penasarannya terlunasi dengan kabar

gembira ini.Sejak April 2022 lalu, calon penerima Dana 1 Juta BSU BLT BPJS Ketenegakerjaan atau

Bantuan Subsidi Upah 2022 diberi harapan yang terkesan tidak pasti.Pencairan Dana 1 Juta BSU BLT BPJS

Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah 2022 ini memang bukanlah hal yang mudah dan

memerlukan waktu yang tidak sebentar.: Game Fall Guys Diunduh 20 Juta Pemain dalam 48 Jam Pertama

Free to PlayKini beredar kabar gembira tersebut soal Dana 1 Juta BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan atau

Bantuan Subsidi Upah 2022 yang dikabarkan sudah siap cair.Hal ini ditandai dengan laman BSU BLT BPJS

Ketenagakerjaan yang kini sudah dapat dibuka dan tidak mengalami gangguan.Kini, seluruh masyarakat

yang merasa berhak menjadi penerima Dana 1 Juta BSU Bantuan Subsidi Upah 2022 dapat cek nama

mereka apakah terdaftar atau tidak.Kriteria Penerima BSU BLT BPJS KetenagakerjaanBerikut kriteria

penerima Dana 1 Juta BSU Bantuan Subsidi Upah 2022 sesuai dengan Permenaker RI No 16 Tahun 2021:1.

Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;2. Terdaftar sebagai

peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021;3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp

Page 172: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

171

3,5 juta per bulan. Dalam hal pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5

juta, maka persyaratan gaji/upah menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan

ribu ke atas, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan

dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan;: Cara Klaim Awards di Fire Emblem Warrior: Three Hopes4. Pekerja

/ Buruh penerima upah;5. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 (28 Provinsi dan 167 Kab/Kota) sesuai

Inmendagri 22/2021 dan 23/2021;6. Diutamakan bekerja di sektor usaha : Industri Barang Konsumsi,

Transportasi, Aneka Industri, Properti & Real Estate dan Perdagangan & jasa (kecuali jasa Pendidikan dan

Kesehatan) sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.Bantuan Subsidi Upah atau

biasa disingkat BSU merupakan bantuan sosial dari pemerintah berupa materi kepada pekerja atau buruh

yang terdampak pandemi COVID-19 dengan gaji paling besar Rp3,5 juta per bulan.Dana Rp1 Juta BSU

Bantuan Subsidi Upah 2022 akan disalurkan kepada penerima manfaat secara satu tahap saja melalui

Bank Himbara (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN).Tahapan Penyaluran BSU BLT BPJS

KetenagakerjaanBerikut tahapan penyaluran Dana Rp1 Juta BSU Bantuan Subsidi Upah 2022:1. Verifikasi

sesuai dengankriteria Permenaker RI No. 16 Tahun 2021;2. Validasi administrasidan pembayaran BSU;3.

Proses Pembayaran ke Rekening Pekerja;3. Dana Rp1 Juta BSU Bantuan Subsidi Upah 2022 diterima.:

Game Fall Guys Diunduh 20 Juta Pemain dalam 48 Jam Pertama Free to PlayUntuk Anda yang merasa

berhak menjadi penerima Dana Rp1 Juta BSU Bantuan Subsidi Upah 2022, segeralah cek nama Anda

apakah terdaftar menjadi penerima atau tidak melalui link ini:

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/Demikian penjelasan soal Dana Rp1 Juta BSU BLT BPJS

Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah 2022 yang kini sudah dipastikan akan cair dalam waktu

dekat.

Page 173: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

172

Title BSU 2022 Rp 1 Juta Siap Cair, Cek Namamu dan Informasi

Penyaluran di 2 Link Ini

Author _noname

Media Ayo Bandung Reporter

Date 28 June 2022 Tone Positive

Link http://www.ayojakarta.com/news/pr-763756392/bsu-2022-rp-1-juta-siap-cair-cek-

namamu-dan-informasi-penyaluran-di-2-link-ini

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dari pemerintah rupanya akan segera cair. Kabar ini

tentu sudah ditunggu-tunggu oleh pekerja calon penerima BSU 2022. BSU 2022 akan

diberikan kepada para pekerja yang memiliki gaji dibawah Rp 3.500.000. Adapun masing-

masing pekerja akan mendapat Rp 1.000.000 untuk 2 bulan. : 2022 Jakarta Perluas Kriteria

Penerima KPJ, Tambah 15 Persen. Nantinya dana BSU 2022 akan disalurkan melalui bank

Himbara yang terdiri dari BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dari pemerintah rupanya akan segera cair.Kabar ini tentu sudah

ditunggu-tunggu oleh pekerja calon penerima BSU 2022.BSU 2022 akan diberikan kepada para pekerja

yang memiliki gaji dibawah Rp 3.500.000.Adapun masing-masing pekerja akan mendapat Rp 1.000.000

untuk 2 bulan.: 2022 Jakarta Perluas Kriteria Penerima KPJ, Tambah 15 PersenNantinya dana BSU 2022

akan disalurkan melalui bank Himbara yang terdiri dari BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.Untuk mengetahui

apakah Anda mendapat BSU 2022 dan informasi penyaluran bisa mengakses melalui link

bsu.kemnaker.go.id.Pada link tersebut, Anda diminta untuk menuliskan nomor KTP, nama sesuai KTP dan

tanggal lahir.Jika Anda memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2022 akan muncul informasi "Anda lolos

verifikasi dan validasi BPJS Ketenagarkerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk

verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai

dengan Permenaker Nomor 16 tahun 202".

Page 174: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

173

Title Cuti melahirkan 6 bulan berpotensi kehilangan pendapatan -

ANTARA News Bengkulu

Author Musriadi

Media Antara Kalteng Reporter

Date 28 June 2022 Tone Negative

Link http://bengkulu.antaranews.com/berita/242173/cuti-melahirkan-6-bulan-berpotensi-

kehilangan-pendapatan

Summary Com dengan judul: Cuti melahirkan enam bulan pekerja berpotensi kehilangan pendapatan.

Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)

menyebutkan, bahwa dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi

kehilangan pendapatannya.

Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menyebutkan, bahwa

dampak cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja berpotensi kehilangan

pendapatannya."Sebenarnya dari sisi pekerja cuti persalinan selama enam bulan akan berdampak atas

kehilangan seluruh ataupun sebagian pendapatan mereka," ucap Ketua II P3HKI, Ahmad Ansyori di

Medan, Senin.Hal ini diungkapkannya menanggapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan

Anak (RUU KIA) yang segera disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis

(30/6).Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 RUU KIA

bersinggungan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan masih ada kerancuan dalam RUU

itu."Masih ada kerancuan, seperti Pasal 6 memberikan ketentuan maksimal bagi suami sebagai

pendamping berhak dapatkan cuti selama 40 hari," tutur Ahmad yang merupakan mantan anggota

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Dewan pakar P3HK, Prof Aloysius Uwiyono dalam diskusi

kelompok RUU KIA pekan lalu mengatakan cuti enam bulan bisa memberatkan pihak perusahaan, dan

negara harus hadir membantu menanggungnya."Jika pemerintah tidak bisa membantu, maka tidak bisa

terlaksana. Ada jalan atau cara lain yakni melalui perjanjian kerja bersama yang disepakati pengusaha

dan serikat pekerja/serikat buruh," katanya.Ahmad Ansyori dalam diskusi ini memberi masukan tiga poin,

yakni pemikiran RUU KIA jangan sampai mengurangi hak publik lainnya, dan pengaturan ketenagakerjaan

merupakan porsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Berita ini telah tayang di Antaranews. com

dengan judul: Cuti melahirkan enam bulan pekerja berpotensi kehilangan pendapatan

Page 175: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

174

Title 3 Hari Lagi Masuk Juli, BSU 2022 Kapan Cair? Ini Pernyataan Resmi

dari Kemnaker Soal Pencairannya

Author _noname

Media Ayo Bandung Reporter

Date 28 June 2022 Tone Neutral

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793760593/3-hari-lagi-masuk-juli-bsu-2022-

kapan-cair-ini-pernyataan-resmi-dari-kemnaker-soal-pencairannya

Summary "Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) tengah menyiapkan antara lain sedang

merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan merevisi anggaran

bersama menteri keuangan" Kata Kemnaker. : 2 Bulan Berlalu, Kapan BSU 2022 cair, Berikut

Pernyataan Resmi dari Kemnaker! Berikut Pernyataan Resmi dari Kemnaker Seperti

keterangan Kemnaker diatas, untuk BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 diberikan sebesar

Rp500. 000 selama dua tahap, yang diberikan selama 1 bulan. "Pemerintah (melalui

Kemnaker) mengalokasikan anggaran BSU 2022 (Bantuan subsidi Gaji/Upah) sebesar Rp8,8

Triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 Juta," Kata Kemnaker. : BSU 2022

Cair Minggu Ini? Itulah informasi BSU 2022 kapan cair, resmi dari Kemnaker dan besaran

bantuan yang diberikan.

BSU 2022 kapan cair? Kemnaker akhirnya mengeluarkan keterangannya secara resmi terkait BSU BPJS

Ketenagakerjaan, selengkapnya di bawah ini. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus

berupaya membantu meringankan beban para pekerja yang terdampak Covid-19. Untuk itu pemerintah

memberikan bantuan berupa Subsidi Gaji atau Upah, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi para

pekerja atau buruh. Sebelumnya pemerintah telah sukses menyalurkan bantuan subsidi Gaji atau Upah

pada tahun 2020 kepada 12.248.195 pekerja atau buruh, dengan syarat terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

dan memiliki gaji dibawah Rp5 juta. : Hilal Terlihat, Status BSU 2022 Berubah Tersalurkan? Cek Segera!

Bantuan yang diberikan sebesar Rp600. 000 dibagikan selama 4 tahap, dan dibayarkan selama 2 bulan.

Pada tahun 2021 Covid-19 masih berdampak pada ekonomi para pekerja, sehingga bantuan subsidi Upah

kembali diberikan kepada 7.399.139 buruh. Berbeda dari tahun sebelumnya, di tahun 2021 bantuan

diberikan sebesar Rp500. 000 selama dua tahap yang dibayarkan sekaligus dalam 1 bulan. Lantas BSU

2022 kapan cair, dan berapa besaran bantuan yang diberikan? "Pemerintah (melalui Kemnaker)

mengalokasikan anggaran BSU 2022 (Bantuan subsidi Gaji/Upah) sebesar Rp8,8 Triliun dengan alokasi

Page 176: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

175

bantuan per penerima sebesar Rp1 Juta," Kata Kemnaker. : BSU 2022 Cair Minggu Ini? Berikut Pernyataan

Resmi dari Kemnaker Seperti keterangan Kemnaker diatas, untuk BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022

diberikan sebesar Rp500. 000 selama dua tahap, yang diberikan selama 1 bulan. Artinya per penerima

Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp1 Juta, sedangkan perihal waktu pencarian Kemnaker telah memberikan

keterangannya. Ada beberapa tahapan yang dilakukan Kemnaker sebelum menyalurkan BSU BPJS

Ketenagakerjaan. 1. Kementerian Ketenagakerjaan bersama Menteri Keuangan sedang merampungkan

regulasi dan teknis dalam pelaksanaan penyaluran BSU 2022. "Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (

Kemnaker) tengah menyiapkan antara lain sedang merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022,

mengajukan dan merevisi anggaran bersama menteri keuangan" Kata Kemnaker. : 2 Bulan Berlalu, Kapan

BSU 2022 cair, Berikut Pernyataan Resmi dari Kemnaker! 2. Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS

Ketenagakerjaan sedang melakukan reviu calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat

penerima bantuan. "Tidak kalah penting adalah melihat data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS

Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak himbara selaku Bank penyalur," Lanjutnya. 3. Kedua

proses di atas dilakukan agar BSU 2022 dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran dengan

pengelolaan yang baik. "Kami (Kementerian Ketenagakerjaan) terus memastikan BSU 2022 dapat

dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel, serta dengan tata kelola yang baik," Katanya. :

Siap-siap! BSU 2022 Rp1 Juta Cair Lewat Rekening Bank Ini, Cek Nama Penerima di Link Ini, Anda

Termasuk? Jika tahapan diatas selesai, maka Kemnaker akan langsung menyalurkannya kepada para

penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. Itulah informasi BSU 2022 kapan cair, resmi dari Kemnaker

dan besaran bantuan yang diberikan.

Page 177: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

176

Title BPJamsostek Teken Perjanjian Kerjasama Dengan BTN

Sukseskan Program Manfaat Layanan Tambahan

Author Mohamad Irfan

Sultoni

Media Cirebon Bagus Reporter

Date 28 June 2022 Tone Positive

Link http://cirebonbagus.id/bpjamsostek-teken-perjanjian-kerjasama-dengan-btn-sukseskan-

program-manfaat-layanan-tambahan

Summary Dalam upaya tingkatkan pelayanan, BPJamsostek bekerjassama dengan Bank Tabungan

Negara (BTN) sukseskan program tersebut. Pekerja atau buruh yang tergabung dalam

kepesertaan Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek bisa

memiliki rumah melalui manfaat layanan tambahan program JHT (Jaminan Hari Tua). Melalui

manfaat layanan tambahan program JHT BPJamsostek tersebut, pekerja atau buruh

berkesempatan memenuhi kebutuhan dasar akan hunian atau rumah. "Melalui manfaat

layanan tambahan program JHT, kini peserta BPJamsostek berkesempatan untuk memenuhi

kebutuhan dasar, yakni hunian atau rumah," ujar Sudarwoto, Kepala Kantor Cabang

BPJamsostek Cirebon, Rabu 22 Juni 2022.

Pekerja atau buruh yang tergabung dalam kepesertaan Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

atau BPJamsostek bisa memiliki rumah melalui manfaat layanan tambahan program JHT (Jaminan Hari

Tua). Dalam upaya tingkatkan pelayanan, BPJamsostek bekerjassama dengan Bank Tabungan Negara

(BTN) sukseskan program tersebut. Melalui manfaat layanan tambahan program JHT BPJamsostek

tersebut, pekerja atau buruh berkesempatan memenuhi kebutuhan dasar akan hunian atau

rumah."Melalui manfaat layanan tambahan program JHT, kini peserta BPJamsostek berkesempatan

untuk memenuhi kebutuhan dasar, yakni hunian atau rumah," ujar Sudarwoto, Kepala Kantor Cabang

BPJamsostek Cirebon, Rabu 22 Juni 2022. "Kami akan memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam

rangka mensukseskan program manfaat layanan tambahan program JHT," sambung Sudarwoto. Ia

mengatakan, manfaat layanan tambahan program JHT BPJamsostek merupakan terobosan dalam rangka

mendukung kesejahteraan pekerja untuk memiliki rumah. Pihaknya, kata dia, mengimbau peserta

BPJamsostek di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan tidak ragu untuk mengajukan

manfaat layanan tambahan program JHT karena manfaatnya sangat besar. "Kami imbau peserta

BPJamsostek untuk ikut dalam program manfaat layanan tambahan program JHT. Dengan senang hati

kami akan memberikan pelayanan terbaik," ujar Sudarwoto. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan

Permenaker Nomor 17 Tahun 2021. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah menyampaikan bahwa

terbitnya Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pekerja

atau buruh untuk memiliki rumah serta membantu pemerintah menyediakan rumah bagi masyarakat.

Diketahui, dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2021, terdapat beberapa peningkatan manfaat antara

lain pengalihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari skema umum atau komersial menjadi skema manfaat

layanan tambahan program JHT BPJamsostek. Selain itu, nominal Pinjaman Uang Muka Perumahan

(PUMP) juga meningkat menjadi maksimal Rp150 juta. Kemudian, KPR sebesar maksimal Rp500 juta,

serta Pembiayaan Renovasi Perumahan (PRP) naik menjadi maksimal Rp200 juta. Jangkauan program

manfaat layanan tambahan program JHT BPJamsostek ini juga menjadi lebih luas karena selain Bank

Himbara, BPJamsostek juga dapat bekerjasama dengan bank daerah. Untuk mendapatkan manfaat

layanan tambahan program JHT BPJamsostek ini, pekerja harus memenuhi persyaratan umum. Syarat

Page 178: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

177

mendapatkan manfaat layanan tambahan program JHT BPJamsostek di antaranya terdaftar sebagai

peserta aktif BPJamsostek minimal 1 tahun kepesertaan. Kemudian, belum memiliki rumah sendiri, serta

pemberi kerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran BPJamsostek. Demikian sejumlah

syarat yang harus dipenuhi pekerja atau buruh untuk mendapatkan manfaat layanan tambahan program

JHT BPJamsostek Direktur Pengembangan Investasi BPJamsostek, Edwin Ridwan mengapresiasi langkah

pemerintah yang telah melakukan penyempurnaan atas aturan yang diharapkan mampu meningkatkan

penyerapan dan penyaluran manfaat layanan tambahan program JHT menjadi lebih signifikan dan

manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para pekerja yang menjadi peserta BPJamsostek.

"Kami mengucapkan terima kasih atas terwujudnya kolaborasi yang baik Kemnaker, Bank BTN, Apindo,

serikat pekerja atau buruh, serta para pengembang dan developer, sehingga bisa melaksanakan akad

kredit rumah pekerja manfaat layanan tambahan program JHT BPJamsotek," ujar Edwin.

Page 179: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

178

Title Kemnaker Harap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja Sama

Penempatan dan Pelindungan PMI

Author _noname

Media Nusakini.com Reporter

Date 28 June 2022 Tone Positive

Link http://nusakini.com/news/kemnaker-harap-dubes-ri-untuk-korsel-kawal-kerja-sama-

penempatan-dan-pelindungan-pmi

Summary Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta

visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat

membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan

terhadap ABK kita dengan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia

di Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat bertemu dengan.

Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama

mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan

pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu denganDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,

pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak

Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan

pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses

pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang

harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta

jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk

mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat

dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,

perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam katagori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia

hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk

itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk

membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini

cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan

Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa

E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,

penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea

Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi

MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.

Page 180: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

179

Title Kemnaker Harap Dubes RI untuk Korsel Kawal Kerja Sama

Penempatan & Pelindungan PMI

Author Merdeka

Media Merdeka Reporter

Date 28 June 2022 Tone Positive

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-harap-dubes-ri-untuk-korsel-kawal-kerja-

sama-penempatan-amp-pelindungan-pmi.html

Summary Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan Private to

Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta

visa E-10 untuk penempatan ABK. Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat

membantu mengawasi implementasi MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan

terhadap ABK kita dengan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan

Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama mengawal kerja sama antara Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia

di Korea Selatan.

Kementerian Ketenagakerjaan berharap perwakilan Indonesia di Korea Selatan dapat bersama-sama

mengawal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terkait penempatan dan

pelindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono saat

bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto,

pada kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR-RI, Senin (27/6/2022) di Seoul

waktu setempat.Suhartono membeberkan, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki dua

dokumen kerja sama terkait penempatan tenaga kerja, yaitu MoU EPS dan MoU terkait pelindungan Anak

Buah Kapal (ABK).Menurut Suhartono, untuk MoU Employment Permit System (EPS), perundingan

pembaharuan MoU antara Indonesia dan Korea telah berlangsung sejak tahun 2015, dan proses

pembahasannya menunjukkan progres yang positif. Namun demikian, masih ada beberapa pasal yang

harus diselesaikan dengan pihak Korea."Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Duta Besar beserta

jajarannya untuk dapat mendorong pihak Korea agar dapat segera duduk bersama dengan kita untuk

mempercepat penyelesaian MoU EPS," kata Suhartono.Ia mengatakan, terdapat 5 sektor yang dapat

dimasuki tenaga kerja Indonesia sebagaimana MoU EPS, yaitu sektor manufaktur, konstruksi, jasa,

perikanan dan pertanian. Kelima sektor ini masuk dalam kategori Visa E-9. Namun saat ini, Indonesia

hanya dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan pada sektor Manufaktur dan Perikanan."Untuk

itu, kami mohon Pak Duta Besar untuk bersama-sama dengan kita mendorong Pemerintah Korea untuk

membuka seluruh sektor di bawah EPS utamanya sektor pertanian mengingat permintaan di sektor ini

cukup besar," ucapnya.Selain itu, ia juga berharap agar Dubes dapat membantu mendorong penempatan

Private to Private untuk shipbuilding welder yang merupakan skilled worker di bawah Visa E-7, serta visa

E-10 untuk penempatan ABK.Adapun terkait MOU Pelindungan ABK mencakup tata kelola perekrutan,

penempatan dan pelindungan PMI ABK yang bekerja di kapal yang berlayar di wilayah perairan Korea

Selatan.Mengenai hal tersebut, ia meminta Dubes untuk dapat membantu mengawasi implementasi

MoU ini, sehingga dapat memberikan pelindungan terhadap ABK kita dengan optimal.

Page 181: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

180

Title Kemnaker Perbanyak Kesempatan Program Pemagangan ke

Jepang

Author Merdeka

Media Merdeka Reporter

Date 28 June 2022 Tone Positive

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-perbanyak-kesempatan-program-

pemagangan-ke-jepang.html

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah

peserta program pemagangan ke Jepang. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan

menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan

dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo,

Jepang. "Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus

mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin

(27/6/2022). Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai

belajar dan berlatih.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta

program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi

kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Dirjen

Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja

Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar

Negeri) di Tokyo, Jepang."Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk

terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas

Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).Dijelaskan Budi

program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri

seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi

keilmuan maupun etos kerja dan produktivitasnya."Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola

pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati

standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," kata

Budi.Menurut Budi Hartawan, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-

masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah

dipelajarinya.Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia

telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini

sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang," ujarnya.Sementara Wakil Ketua Komisi IX

DPR Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS

Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan

perlindungan bagi pekerja.Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus

disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini.

"Dan Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, dapat dijadikan mitra

untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia," kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.

Page 182: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

181

Title PT Philips Industries Batam Buka Lowongan Kerja Terbaru, Ini

Syarat dan Cara Daftarnya - Semarangku

Author Eko Adhi

Wibowo

Media Semarangku.com Reporter

Date 28 June 2022 Tone Neutral

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314857031/pt-philips-industries-

batam-buka-lowongan-kerja-terbaru-ini-syarat-dan-cara-daftarnya

Summary Cek info loker PT Philips Industries Batam dimana membuka lowongan kerja terbaru. PT

Philips Industries Batam membuka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang tersedia.

Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja terbaru yang dibuka PT Philips

Industries Batam. Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau

lowongan kerja di PT Philips Industries Batam.

Cek info loker PT Philips Industries Batam dimana membuka lowongan kerja terbaru.PT Philips Industries

Batam membuka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang tersedia.Berikut persyaratan dan cara

daftar loker atau lowongan kerja terbaru yang dibuka PT Philips Industries Batam.Melalui Instagram

resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja di PT Philips Industries Batam."PT

Philips Industries Batam membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia, " tulis

Kemnaker pada Instagram resminya.Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan

kerja terbaru di PT Philips Industries Batam:Process EngineerKualifikasi:Cara MendaftarBagi yang tertarik

untuk mendaftar loker atau lowongan kerja PT Philips Industries Batam, kunjungi website

karirhub.kemnaker.go.id.Demikian persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja terbaru di

PT Philips Industries Batam.***- Laki-laki/Perempuan, usia maksimal 33 tahun- Pendidikan minimal S1

Mekanikal/Elektrikal/Kimia- Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang sama- Memahami dan

menerapkan Kaizen Improvement dan TPM- Dapat memecahkan masalah dengan menggunakan

pendekatan metodologi Six Sigma (DMAIC).- Akrab dengan alat manufaktur seperti SMED, 8D, FMEA,

GR&R, Cpk, SPC, DOE, Uji Hipotesis, dan alat lain untuk analisis teknis.Deskripsi Pekerjaan-

Mengidentifikasi dan melaksanakan perbaikan dalam proses manufaktur dan peralatan.-

Bertanggungjawab atas kinerja proses, alat dan peralatan setelah serah terima proyek selesai (catching).-

Mempekerjakan peralatan, praktik dan prosedur yang mempromosikan lingkungan kerja yang sehat,

aman, dan terlindungi.

Page 183: E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2022.pdf

182

Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan RI

TERIMA KASIH

TELAH MEMBACA