Dukungan Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Ekonomi di Indonesia

Slide 1

DUKUNGAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KAWASAN EKONOMI DI INDONESIA

Oleh: Direktur Penggunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan

Disampaikan pada FGD Kemenko Perekonomian RI Medan 11 September 2014

Dukungan Kebijakan UU No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan PP No 10 Tahun 2010 jo PP No. 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan PP No 24 Tahun 2010 jo PP No. 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan HutanPerpres No. 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah.Permenhut Nomor P.32/Menhut-II/2010 jJ P.41/Menhut-II/2012 jo P.27/Menhut-II/2014 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan Permenhut Nomor P.33/Menhut-II/2010 jo P.28/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Permenhut Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Skema Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Di luar Kehutanan No Sifat Penggunaan Fungsi Kawasan Hutan Skema Proses 1.Permanen Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi Review Tata Ruang Wilayah Provinsi Hutan produksi tetap; Hutan produksi terbatas.Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara Parsial Tukar Menukar Kawasan Hutan Hutan Produksi yang dapat DikonversiPelepasan Kawasan Hutan 2.Sementara Hutan Produksi Hutan Lindung Penggunaan Kawasan Hutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 418 Jenis Kepentingan Umum (UU 2/2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum) Pertahanan dan Keamanan Nasional;Jalan Umum, Jalan Tol, Terowongan, Jalur Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Dan Fasilitas Operasi Kereta Api;Waduk, Bendungan, Bendung, Irigasi, Saluran Air Minum, Saluran Pembuangan Air Dan Sanitasi, Dan Bangunan Pengairan Lainnya;Pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal;Infrastruktur Minyak, Gas, Dan Panas Bumi;Pembangkit, Transmisi, Gardu, Jaringan, Dan Distribusi Tenaga Listrik;Jaringan Telekomunikasi Dan Informatika Pemerintah;Tempat Pembuangan Dan Pengolahan Sampah; Rumah SakitPemerintah/Pemerintah Daerah;Fasilitas Keselamatan Umum;

Tempat Pemakaman Umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, Dan Ruang Terbuka Hijau Publik;Cagar Alam Dan Cagar Budaya;Kantor Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Desa;Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan dan/atau Konsolidasi Tanah, serta Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Status Sewa; Prasarana Pendidikan atau Sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;Prasarana Olahraga Pemerintah/ Pemerintah Daerah; danPasar Umum dan Lapangan Parkir Umum.

Penyempurnaan Tata Kelola Izin Pinjam Pinjam Pakai Kawasan HutanKemehut sejak 3 Juni 2012 telah menerapkan Pelayanan Informasi Perizinan di Bidang Kehutanan secara Online Penyederhanaan Mekanisme Penyelesaian Permohonan penyelesaian materi/substansi teknis IPPKH sejak dari penelaahan sampai dengan dokumen siap ditandatangani Menhut menjadi tanggung jawab Ditjen Planologi Kehutanan. Ditjen Planologi Kehutanan tetap berkoordinasi dengan Eselon I terkait, namun tidak perlu diatur secara khusus dalam suatu regeling. Pengaturan tentang Penyelesaian kegiatan Eksisting (sumur migas, fasilitas umum) Penyederhanaan PersyaratanCitra Satelit hanya untuk kegiatan Pertambangan Operasi Produksi Inventarisasi tegakan menjadi kewajiban pemegang IPPKH bukan kewajiban pemegang persetujuan prinsip -Rencana penanaman DAS menjadi kewajiban dalam persetujuan prinsip (sebelumnya setelah IPPKH terbit)Policy Advisor bukan syarat terbitnya IPPKH tetapi merupakan kewajiban pemegang IPPKH Penggantian biaya invenstasi hanya untuk kegiatan Operasi Produksi Penggantian Iuran Izin Pemanfaatan dihilangkan pelimpahan wewenang kepada Dirjen Planologi Kehutanan untuk Perpanjangan Persetujuan Prinsip, Perpanjangan IPPKH Eksplorasi , Revisi Baseline

1.Religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;2.Pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana;3.Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan; 4.Jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; 5.Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; 6. Prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi (antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya);

Lingkup Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan dengan Skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

7.Sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; Fasilitas umum; 8.Industri selain industri primer hasil hutan; 9.Pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;10.Prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; 11.Penampungan sementara korban bencana alam 12.Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan atau13.Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energiLanjutanPersyaratan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Izin atau perjanjian disektor non kehutanan Rekomendasi Gubernur atau Rekomendasi Bupati Izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan Rencana kerja dan Peta Lokasi yang dimohon Citra Satelit Pernyataan tentang kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban, keabasahan dokumen, tidak melakukan kegiatan sebelum mendapat izin dari Menteri

8Rekomendasi Rekomendasi Gubernur untuk permohonan pinjam pakai kawasan hutan yg diterbitkan oleh bupati/walikota dan pemerintah Rekomendasi Bupati/Walikota untuk permohonan pinjam pakai kawasan hutan yg diterbitkan oleh Gubernur Substansi Rekomendasi:memuat persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yg dimohon, berdasarkan Pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan Provinsi dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Pertimbangan Teknis memuat tentang :fungsi dan luas kawasan hutan;tutupan vegetasi;perizinan pemanfaatan, penggunaan dan /atau pengelolaan;kuota izin pinjam pakai kawasan hutan (bagi kegiatan pertambangan); areal izin pinjam pakai kawasan hutan yg telah ditetapkan sebagai kawasan lindung

9IPPKH yang Diterbitkan Gubernur Pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang dilimpahkan Menteri kepada Gubernur berupa izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 hektar.

Pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial meliputi: religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;jalan umum;sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;penampungan sementara korban bencana alam; atau pembangunan di luar kehutanan untuk kepentingan umum terbatas yang dibiayai oleh pemerintah.

10

Prosedur dan Tata Waktu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan No Tahapan Waktu(hari kerja)1Permohonan kepada Menhut2Menteri memerintahkan Ditjen Planologi untuk melakukan penilaian persyaratan 15 3 Ditjenplanologi melakukan penelaahan berkas permohonan Tidak lengkap menyampaikan penolakan Lengkap, menyampaikan konsep persetujuan kepada Menteri 454 Menteri menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip 155 Pemegang Persetujuan Prinsip melakukan Pemenuhan Kewajiban dan mengajukan IPPKH 2 Tahun 6 Menteri memerintahkan Ditjen Planologi untuk melakukan penilaian pemenuhan kewajiban 157Ditjenplanologi menyampaikan usulan penerbitan IPPKH kepada Setjen 308Setjen melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep IPPKH kepada Menhut 159 Menteri menerbitkan IPPKH 15Total Waktu IPPKH 150Penggunaan Kawasan Hutan eksisting sebelum terbit UU Nomor 41 Tahun 1999Terhadap kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk jalan umum, ketenagalistrikan, sarana telekomunikasi atau operasi produksi minyak dan gas bumi, panas bumi, jaringan instalasi air, fasilitas umum serta sarana pendukungnya yang sudah terbangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dapat mengajukan permohonan izin pinjam kawasan hutan dengan persyaratan :surat permohonan;peta lokasi;dokumen perizinan atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau salinan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dankronologis keberadaan kegiatan dan dokumen pendukung yang sah.Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan, Dirjen Planologi a.n. Menteri Kehutanan menerbitkan surat pemberitahuan untuk :melaksanakan tata batas calon areal pinjam pakai kawasan hutan.menyediakan lahan kompensasi bagi permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30 %

12Pembangunan di luar Kehutanan yang ditempuh dengan skema Tukar Menukar Kawasan Hutan A. penempatan korban bencana alam B. kepentingan umum, termasuk sarana penunjang, meliputi: 1. waduk dan bendungan; 12. stasiun kereta api2. fasilitas pemakaman;13. terminal3. fasilitas pendidikan 14. pasar umum4. fasiltas keselamatan umum15. pengembangan/pemerkaran wilayah5. rumah sakit dan puskesmas16. pertanian tanaman pangan6. kantor pemerintahan dan/atau pemda17. budidaya pertanian7. permukiman dan/atau perumahan sederhana18. perkebunanTrasmigrasi19. Perikanan9. bangunan industri20. peternakan 10. pelabuhan 21. sarana olahraga11. bandar udara11 September 2014Persyaratan Tukar Menukar Kawasan Hutan izin lokasi dari bupati/walikota/gubernur sesuai dengan kewenangannya;izin usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin usaha; rekomendasi gubernur dan bupati/walikota, proposal, rencana teknis atau rencana induk termasuk rencana lahan pengganti dan reboisasi/penanaman; dan Penafsiran citra satelit 2 tahun terakhir dan usulan lahan pengganti kecuali untuk penempatan korban bencana alam pernyataan tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain profil perusahaan, akta pendirian, NPWP dan Lap Keuangan (bagi pemohon badan usaha atau yayasan)

14Tata Waktu Tukar Menukar Kawasan Hutan No Tahapan Waku (paling lama)1Penelaahan dan Penilaian Persyaratan Permohonan (termasuk penolokan dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat) 90 hari2Pembentukan Tim Terpadu 37 hari Pelaksanaan Kajian Penelitian Terpadu 180 hari 3Penolakan atau Persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan (dalam hal berdampak penting cakupan luas serta bernilai strategis Persetujuan prinsip diterbitkan setelah ada jawaban dari DPR ) 31 hari Pemenuhan kewajiban persetujuan prinsip (dapat diperpanjangan paling banyak 2 kali masing-masing 1 tahun 2 tahun

4Proses Penandatangan Berita Aacara Tukar Menukar 30 hari5Penunjukan Lahan Pengganti sebagai kawasan hutan44 hariTata batas, ganti rugi tegakan dan rebosiasi180 hari7Proses Penetapan Kawasan Huran yang berasal dari lahan pengganti dan Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon44 hariJumlah waktu di Kemenhut paling lama 176 hariPersyaratan Pelepasan Kawasan Hutan Permohonan + peta kawasan hutan yang dimohon (dengan skala minimal 1:100.000 izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan rekomendasi gubernur atau bupati/walikota proposal, rencana teknis dan/atau rencana induk laporan dan Berita Acara hasil survey lapangan Penafsiran citra satelit liputan < 2 (dua) tahun terakhirpernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak akan mengalihkan persetujuan prinsipprofile perusahaan, akta pendirian, NPWP dan Lap Keuangan (bagi pemohon badan usaha atau yayasan)

16Tata waktu Pelepasan Kawasan Hutan No Tahapan Waku (paling lama)1.Penelaahan Permohonan (termasuk penolokan dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat) 90 hari2.Penerbitan Persetujuan Prinsip 14 hari3.Pemenuhan Kewajiban (menyelesaikan tata batas kawasan HPK yang disetujui dan pengamanan) 1 tahun Perpanjangan Persetujuan Prinsip dapat diberikan paling banyak 2 kali masing-masing 6 bulan) 1 tahun 4.Penyampaian BATB dari Ka Balai ke Dirjenplan 7 hari5.Penyampaian telaahan teknis dari Dirjenplan ke Sekjen30 hari6.Penerbitan SK Pelapasan 14 hariJumlah proses di Kemenhut 155 hari

TERIMA KASIHBanyak pohon, banyak rejeki18