PERCEPATAN PENANGANAN KUMUHkotaku.pu.go.id:8081/pustaka/files/POB_Percepatan...PROSEDUROPERASIONAL(BAKU(((POB)(|!PERCEPATAN!PENANGANANKUMUH(i!...

PERCEPATAN PENANGANANKUMUH

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN (P2KKP)

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH i

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN (P2KKP)

Diterbitkan Oleh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya – Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

ii PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH iii

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-‐Nya sehingga POB Percepatan Penanganan Kumuh tahun 2015 dapat diselesaikan. POB ini merupakan bagian dari Pedoman Teknis P2KKP, yang secara spesifik berisi tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh. POB ini merupakan panduan operasional bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti kebijakan nasional terkait penanganan kawasan kumuh dan target pencapaian 100 0 100; memperjelas peran Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan pihak pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh; serta memberikan kemudahan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memulai menangani persoalan kawasan permukiman kumuh diwilayahnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan proses kolaborasi yang dimotori oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten/Kota dalam kolaborasi perencanaan kawasan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota yang layak huni. Kolaborasi penanganan kawasan kumuh menjadi bagian integral perencanaan dan pengelolaan dalam rangka mempromosikan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu pembangunan Kabupaten/Kota yang dapat meningkatkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya secara berkelanjutan melalui proses kolaborasi semua pemangku kepentingan.

Selanjutnya, POB untuk pelaksanaan proses kolaborasi Kabupaten/Kota dalam penanganan kawasan kumuh, terdiri atas: 1. POB Percepatan Penanganan Kumuh (berlaku untuk semua lokasi sasaran program); dan 2. Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh (berlaku khusus lokasi penetapan 2015).

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-‐tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku POB ini. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu memberi bimbingan dan kekuatan kepada kita, Amin.

Jakarta, 27 November 2015

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ir.Rina Farida, MT

iv PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR | iii DAFTAR ISI | iv DAFTAR TABEL, GAMBAR & LAMPIRAN | v DAFTAR SINGKATAN | vi

BAB I | PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang | 2 1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan | 3 1.3. Prinsip | 4 1.4. Tujuan | 5 1.5. Keluaran | 5 1.6. Strategi Pelaksanaan | 5 1.7. Komponen Kegiatan | 6

BAB II | KOMPONEN PROGRAM 2.1 Tahapan Pelaksanaan | 10

BAB III | ORGANISASI & TATA PERAN 3.1. Bagan Pelaku Kolaborasi Kegiatan Percepatan Penanganan

Kumuh Kabupaten/Kota | 18

3.2. Organisasi Pelaksanaan Kolaborasi Kegiatan Percepatan

Penanganan Kumuh | 20

3.3. Tata Peran Pelaku | 21

BAB IV | MONITORING DAN EVALUASI 4.1. Pelaku | 36

4.2. Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan Monev | 36

4.3. Pelaporan Kegiatan Monev | 36

4.4. Indikator Keberhasilan | 36

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH v

DAFTAR TABEL , BAGAN, GAMBAR & LAMPIRAN

DAFTAR TABEL 2.1. Matrik Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh | 12 3.1. Peran Umum Pelaku Kolaborasi | 19 4.1. Indikator Keberhasilan Percepatan Penanganan Kumuh | 37

DAFTAR GAMBAR 2.1. Kolaborasi Perencanaan Masyarakat (Permukiman) dengan

Siklus Perencanaan Pembangunan Reguler | 11

3.1. Bagan Pelaku Kolaborasi Kabupaten/Kota | 18

3.2. Organisasi Pelaksanaan Kolaborasi | 20

LAMPIRAN Lampiran 1 | Materi Inti Perencanaan Kolaborasi Tingkat Kota | 40 Lampiran 2 | Advokasi Kolaborasi Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh dalam Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran daerah | 49

vi PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH

DAFTAR SINGKATAN

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BA : Berita Acara

Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BG : Bangunan dan Gedung

BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat

BOP : Biaya Operasional dan Pemeliharaan

CC : City Changer

DED : Detail Engineering Design

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DJCK : Direktorat Jenderal Cipta Karya

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Faskel : Fasilitator Kelurahan

FGD : Focus Group Discussion

FKA-‐BKM : Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat

Kades : Kepala Desa

Kadus : Kepala Dusun

KBP : Komunitas Bangun Perkotaan

KDB : Koefisien Dasar Bangunan

KMP : Konsultan Manajemen Pusat

KMW : Konsultan Manajemen Wilayah

Korkot : Koordinator Kota

KPP : Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara

KSB : Koefisien Satuan Bangunan

KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat

LKM : Lembaga Keswadayaan Masyarakat

LMK : Laporan Manajemen Keuangan

LMP : Laporan Manajemen Program

LPJ : Laporan Pertanggung Jawaban

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH vii

Monev

:

Monitoring dan Evaluasi

MoU : Memorandum of Understanding

MP2K : Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi

Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan

NUAP : Neighborhood Upgrading Action Plan

O&P : Operasi dan Pemeliharaan

P2KKP : Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Pemda : Pemerintah Daerah

PJM : Perencanaan Jangka Menengah

PKP : Pengembangan Kawasan Permukiman

PLPBK : Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas

PMU : Project Management Unit

PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Pokja : Kelompok Kerja

PUPR : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

RAB : Rencana Anggaran dan Biaya

RDTR : Rencana Detail Tata Ruang

RISPAM : Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum

RKP : Rencana Kawasan Permukiman

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPK : Refleksi Perkara Kritis

RPKPP : Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas

RTBL : Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

RTH : Ruang Terbuka Hijau

RTRW : Rencana Tata Ruang dan Wilayah

SAI : Sistem Akuntansi Indonesia

Satker-‐PKP2B : Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman – Penataan Bangunan

Satker-‐PKPBM : Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat

SEL : Sosial Ekonomi Lingkungan

SIM : Sistem Informasi Manajemen

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKS : Survei Kampung Sendiri

viii PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH

SP2D

:

Surat Perintah Pengeluaran Dana

SP3 : Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan

SPM : Surat Perintah Membayar

SPPD-‐L : Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan

SPPIP : Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

TIPP : Tim Inti Perencanaan Partisipatif

UPK : Unit Pengelola Keuangan

UPL : Unit Pengelola Lingkungan

UPS : Unit Pengelola Sosial

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH 1

BAB I PENDAHULUAN

2 PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-‐undang (UU) No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa penyelenggaraan atas perumahan dan kawasan permukiman termasuk pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.

Pesatnya laju urbanisasi yang berimplikasi kepada pertumbuhan populasi dan angka kemiskinan penduduk perkotaan di Indonesia, menyebabkan pemerintah kesulitan untuk memastikan setiap warga negaranya dapat mengakses perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau. Saat ini sekitar 9,12% rumah tangga dari 64,1 juta rumah tangga di Indonesia tinggal di dalam kondisi rumah yang tidak layak huni1 dan terdapat 38.431 Ha kawasan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia2.

Sebagai tindak lanjut dari pencapaian target MDG’s yang akan berakhir pada tahun 2015 ini, telah disepakati Kesepakatan Dunia tentang Sustainable Development Goals (SDG’s), dimana target SDG’s poin 11 tentang Sustainables Cities and Communities disebutkan “Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan”. Pada tahun 2030 (target SDG’s poin 11.1) ditargetkan untuk menjamin akses dalam hal perumahan yang layak, aman dan terjangkau , akses pelayanan dasar dan Penanganan Permukiman Kumuh.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-‐2019, sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2019.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mencanangkan suatu gerakan yang dikenal dengan istilah “Gerakan 100 0 100”. Pencapaian gerakan 100 0 100 ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, tidak hanya mengerahkan sumberdaya pada satu sektor saja melainkan harus melibatkan sebanyak mungkin pelaku dan sektor baik vertikal maupun horizontal serta potensi yang dimiliki masyarakat sebagai subyek pembangunan yang aktif dalam seluruh proses pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui platform “Kolaborasi”.

Upaya pencegahan dan percepatan peningkatan kualitas kawasan permukiman secara kolaborasi tersebut dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang mempertemukan perencanaan makro (top down) dan perencanaan mikro (bottom up) dengan mendudukkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dan pengambil keputusan akhir. Upaya percepatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman tersebut juga harus mampu

1 Data Capaian Millenium Development Goals Target pada Tahun 2014 2 Hasil Quick Count Permukiman Kumuh Kementerian PU-PR Tahun 2014 seluas 37.407 Ha ditambah dengan hasil survey RW Kumuh Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 seluas 1.024 Ha.


membangun kolaborasi antar sektor dan antar aktor, dimana warna sektor hilang sehingga terwujud keterlibatan multisektor, multi aktor dan multi program tidak hanya bersifat adhoc. Keterlibatan Pemerintah Daerah juga harus ditingkatkan sesuai dengan potensi Pemerintah Daerah dalam mengenali kebutuhan daerah dan menggalang berbagai potensi sumber daya dan mensinergikan sehingga Pemerintah Daerah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota mampu menjadi nahkoda dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di wilayahnya.

Dalam kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman secara partisipatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memulai dengan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) sebagai bagian dari intervensi lanjutan program PNPM Mandiri Perkotaan yang telah dilaksanakan sejak 2008 sampai dengan 2014 di 31 Provinsi dan 176 Kabupaten/Kota pada 785 kelurahan.

Untuk mendukung pencegahan dan percepatan peningkatan kualitas kawasan permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) menginisiasi program kolaborasi yang dinamakan “Percepatan Penanganan Kumuh”.

Program P2KKP melalui “Percepatan Penanganan Kumuh” berupaya untuk membangun platform kolaborasi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, sehingga terjadi keterpaduan antar sektor pembangunan untuk bersama-‐sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman pada tahun 2019 dengan menempatkan Pemerintah Daerah sebagai “nakhoda”, masyarakat sebagai “pelaku utama pembangunan” dan Pemerintah Pusat sebagai pendamping Pemerintah Daerah untuk pencapaian gerakan 100 0 100.

1.2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-‐Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Undang-‐Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-‐Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-‐2019;

8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;


9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

1.3. PRINSIP

Prinsip-‐prinsip yang ditumbuh-‐kembangkan dalam kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh melalui kolaborasi adalah:

1. Partisipasi/Participation (P)ΦΤ artinya semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, memutuskan hal-‐hal yang langsung menyangkut nasibnya dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam melaksanakan partisipasi harus tepat waktu atau tepat momentum artinya partisipasi harus punctual (P) sehingga terjadi sinkronisasiΤ

2. Akseptasi/Acceptable (A)Φ; artinya kehadiran tiap pihak harus diterima oleh pihak lain apa adanya dan dalam kesetaraan. Agar tiap pihak dapat diterima oleh pihak lain maka kepada tiap pihak dituntut untuk bersikap bertanggung jawab atau dapat diandalkan atau bersifat tanggung gugat/accountable (A)Τ

3. Komunikasi/Communication(C) ; artinya masing-‐masing pihak harus mau dan mampu mengomunikasikan dirinya beserta rencana kerjanya sehingga dapat dilakukan sinergi. Untuk itu tiap pihak dituntut untuk mau meleburkan diri menjadi satu kesatuan/collaboration (C)Τ

4. Percaya/Trust (T) ; artinya masing-‐masing pihak harus dapat mempercayai dan dipercaya atau saling percaya karena tidak mungkin suatu hubungan kerjasama yang intim dibangun di atas kecurigaan . Untuk itu tiap pihak dituntut untuk berani bersikap terbuka/transparent (T)Τ

5. Berbagi/Share (S) ; artinya masing-‐masing harus mampu membagikan diri dan miliknya (time, treasure and talents) untuk mencapai tujuan bersama dan bukan satu pihak saja yang harus berkorban atau memberikan segalanya sehingga tidak lagi proporsional. Dalam prinsip berbagi ini juga mengandung arti penyerahan/submit (put under control of another -‐ S) artinya tiap pihak disamping siap memberi juga siap menerima pendapat orang lain termasuk dikritikΦ


1.4. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh adalah:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di seluruh tataran pelaku (masyarakat hingga Pemerintah Daerah) di dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian secara kolaboratif;

2. Mewujudkan proses perencanaan dan penganggaran secara kolaboratif dalam pencegahan dan percepatan peningkatan kualitas kawasan permukiman dibawah koordinasi Kelompok Kerja Kabupaten/Kota (Pokja /Pokjanis/Tim Teknis);

3. Mewujudkan proses pelaksanaan dan pengendalian oleh setiap sektor yang mengacu pada hasil dokumen perencanaan tingkat Kabupaten/Kota (RKP-‐KP/SIAP) dan telah diakomodasi dalam RPJM Kabupaten/Kota;

4. Mewujudkan Pelembagaan model kolaborasi tingkat Kabupaten/Kota untuk proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian dalam pembangunan;

1.5. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1. Terfasilitasinya penguatan kapasitas Kelompok Kerja Kabupaten/Kota (Pokja /Pokjanis/Tim Teknis) dan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) ditingkat masyarakat yang siap melaksanakan kolaborasi tingkat kabupaten/kota ;

2. Terfasilitasinya proses perencanaan dalam menyusun perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman tingkat Kabupaten/Kota (RKP-‐KP/SIAP) dibawah koordinasi Kelompok Kerja Kabupaten/Kota (Pokja /Pokjanis/Tim Teknis);

3. Terfasilitasinya proses penganggaran perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman (RKP-‐KP/SIAP) kedalam sistem perencanaan pembangunan daerah (RPJM Kabupaten/Kota); dan

4. Terwujudnya pelaksanaan dan pengendalian pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh sesuai dengan dokumen perencanaan (RKP-‐KP/SIAP) yang dilaksanakan secara kontraktual maupun swakelola.

1.6. STRATEGI PELAKSANAAN

1. Menggunakan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Nasional (Pokja Nasional) dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, strategi dan program, langkah-‐langkah koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;

2. Menempatkan pemerintah Kabupaten/Kota sebagai “Nakhoda” kolaborasi dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman bersama dengan Perguruan Tinggi, Kelompok peduli dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama penyelenggaraan kegiatan; serta mendorong peran Kepala Desa/Kelurahan,


BKM/LKM sebagai mitra kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan dan memfungsikan KSM sebagai kelompok pemanfaat serta pemelihara (KPP) infrastruktur kawasan permukiman;

3. Menggunakan pendekatan berbasis masyarakat dan perencanaan partisipatif dalam penyusunan program baik tingkat Kabupaten/Kota (Rencana Kawasan Permukiman) maupun tingkat Desa/Kelurahan (Rencana Penataan Kawasan Permukiman).

1.7. KOMPONEN KEGIATAN

1. Bantuan Teknis Pendampingan dan Penguatan Kapasitas

Bantuan teknis pendampingan dan Peguatan kapasitas ini diwujudkan dalam bentuk penugasan Konsultan dari tingkat nasional sampai tingkat Desa/Kelurahan.

a. Tim Fasilitator Kelurahan; Pendampingan dan penguatan kapasitas kepada masyarakat melalui Lokakarya, fasilitasi pertemuan warga, diskusi kelompok terfokus, musyawarah atau rembug warga, pendataan dalam pelaksanaan P2KKP tingkat Desa/Kelurahan.

b. Tim Kordinator Kota; Pendampingan dan penguatan kapasitas kepada Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten/Kota, antara lain melalui sosialisasi, berbagai lokakarya dan pelatihan perangkat Pemerintah Daerah sampai dengan lurah/kades dan kelompok peduli serta bantuan teknik untuk memperkuat mereka dalam melaksanakan P2KKP.

c. Konsultan Manajemen Wilayah; Pendampingan dan penguatan kepada Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan tingkat Provinsi, antara lain melalui sosialisasi, berbagai lokakarya dan pelatihan perangkat Pemerintah Daerah dan kelompok peduli serta bantuan teknik untuk memperkuat mereka dalam melaksanakan P2KKP

d. Advisory dan Konsultan Manajemen Pusat; Menyiapkan pengembangan konsep dan perumusan Program peningkatan kapasitas termasuk finalisasi kapasitas semua bangunan konsep dan dokumen (seperti modul pelatihan, materi pelatihan, dan evaluasi kegiatan, dll) ; Deseminasi seluruh pedoman maupun dokumen teknis terhadap pihak terkait, memberikan kontribusi sebagai nara sumber dalam berbagai kegiatan pelatihan.

2. Investasi Kegiatan

Kegiatan ini mengalokasikan dana stimulan yang sudah tercantum dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan masyarakat

Bantuan dana stimulan berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk percepatan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan kolaborasi melalui kegiatan Tridaya όkegiatan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan).


Bantuan dana stimulan hanya bisa diakses oleh Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan dengan kriteria yang di tetapkan oleh executing agency dengan proses seleksi yang akan diatur dalam suplemen.


BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN


2.1 TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penangan Kumuh merupakan upaya untuk mendorong terwujudnya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pencegahan dan peningkatan kawasan permukiman secara kolaboratif ditingkat Kabupaten/Kota dan Kelurahan/Desa (masyarakat).

Ditingkat Desa/Kelurahan kegiatan kolaborasi ini mengikuti siklus PLPBK. Masyarakat akan menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (RPLP). Ditingkat Kabupaten/Kota akan mendorong penyusunan perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman (RKP-‐KP/SIAP) dibawah koordinasi kelompok kerja Kabupaten/Kerja (Pokja /Pokjanis/Tim Teknis).

Untuk menjamin hal tersebut maka pemerintah daerah harus menjalankan prinsip-‐prinsip Good Governance, dengan didukung oleh :

1. Kolaborasi multisektor dan multiaktor diseluruh tahapan pembangunan; 2. Sinkronisasi dokumen perencanaan pengembangan kawasan permukiman melalui RPJMD,

baik dalam konteks menyusun Rancangan Awal RPJMD maupun pengusulan perubahan RPJMD, antara lain dengan cara: a. Mengacu kepada RPJMN Nasional tahun 2015-‐2019 terkait target cipta karya; b. Menggunakan Standar Pelayanan Minimum Bidang Cipta Karya; c. Mendorong review terhadap perencanaan sektoral dan penyusunan RKP-‐KP yang

bersumber dari data baseline 100 0 100 yang dilakukan oleh masyarakat. 3. Sinkronisasi waktu perencanaan pengembangan kawasan permukiman dengan siklus

perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kolaborasi tersebut maka disusun tahapan pelaksanaan ditingkat Kabupaten/Kota dan ditingkat Desa/Kelurahan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan; 2. Tahap Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman; 3. Tahap Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah; 4. Tahap Pelaksanaan; 5. Tahap Pengendalian.

Secara detail tahap pelaksanaan sebagai berikut :


Gambar 2.1.

Kolaborasi Perencanaan Masyarakat (Permukiman) Dengan Siklus Perencanaan Pembangunan Reguler

!

!

!

!

!!

PROSEDUR(OPERASIONAL(BAKU((|(!PERCEPATAN!PENANGANAN!KUMUH( 9!

Gambar(2.1.(KOLABORASI(PERENCANAAN(MASYARAKAT((PERMUKIMAN)(

DENGAN(SIKLUS(PERENCANAAN(PEMBANGUNAN(REGULER(

((((((((((((((((((((((((((((((((((((

!

Kecamatan

RPJM

%Daerah

%%Kab/%Ko

ta

Renstra

%SKPD

%Kab/%Ko

ta

Renstra

%Ke

cama

tan RPJM

%Desa

Rancangan%R

KP%

Desa%

Rancangan%

RKPD

%Kab/%

Kota

Rancangan%

Renja

7SKPD

%Kab/%Ko

ta Musrenb

ang.

Desa

Musrenb

ang.

Kecama

tan

Forum.

SKPD

.Ka

b/.Ko

ta

Musrenb

ang.

Kab/.Ko

ta

Paska.

Musrenb

ang.

Kab/.Ko

ta

Renja

%7SKP

D%Kab/%Ko

ta

RKP%K

ab/%K

ota

Renja

%SKPD

%Kab/%Ko

ta

Renja

%Ke

cama

tan

RKP%D

esa%/

%Ke

lurahan

Proses.

Penyusun

an.

APBD

.Kab/.Ko

ta

Provinsi Kabupaten./.Kota Kelurahan./.Desa

Janu

ari

Februa

riMaret

April

Mei

Profi

l%100

%0%10

0%De

sa/

kelur

ahan

Peme

taan

.Sw

adaya.

Profi

l%100

%0%10

0%P2

KKP%K

ota/Kab

Perencan

aan.

Partisip

atif.

Konsoli

dasi.

dan.A

nalisa.

data

Pelak

sanaan%

Kegia

tan%

Pemb

angunan

Penyusun

an.

Doku

men.

Perenc..P

erKim

Rancangan%

Awal%RP

JM%

Desa

Lokakarya

.Ko

ta/Kab

Pengua

tan.

Pokja

Lokakarya

.Ke

l/Desa

Pra%

Musrenb

ang

Rancangan%

Renja

7Ke

cama

tan

Rancangan%

Awal%RP

JM%

Daerah

Data%

Sekund

er%

Sekto

ral%Ko

ta/Kab

Refle

ksi.

Perkara.K

ritis

Kota/Kab

Refle

ksi.

Perkara.K

ritis

Kel/D

esa

1..TA

HAP.P

ERSIA

PAN

3..TA

HAP.I

NTEG

RASI.PE

RENC

ANAA

N.DA

N.PE

NGAN

GGAR

AN.PE

MBA

NGUN

AN.DAE

RAH

1.11.2

1.32.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

4..TA

HAP.

PELA

KSAN

AAN

5..TA

HAP.

PENG

ENDA

LIAN

Pengen

dalian%

(Mon

itorin

g%dan%

Evalu

asi)%P

rogra

m

Kolab

orasi.

Swasta.da

n.Pih

ak.Pe

duli

ON.

BUDG

ET

OFF.

BUDG

ET

2..TA

HAP.P

EREN

CANA

AN.PK

P

3.33.1

3.4

3.5

4.1

5.1

SUDA

H%AD

A%RPJMD

Perda/Pe

rbud

%Pe

rubahan%R

PJMD

Usula

n%Pe

rubahan%

RPJM

D

Usula

n%Pe

rubahan%

RPJM

D

3.2

RPJM

%Daerah

%Provins

i

Renstra

%SKPD

%Provins

i%Forum.

SKPD

.Provins

i

Rancangan%

Renja

7SKPD

%Provins

i

Rancangan%

RKPD

%Provins

i

Rancangan%A

wal%

Renja

%7KL

Mon

eter%–%BI

Statistik

%–%BP

SDa

ta%Sekto

ral

Musrenb

ang.

Nasio

nal

Musrenb

ang.

Provins

i

Paska.

Musrenb

ang.

Provins

i

Renja

%7SKP

D%Provins

i

RKP%P

rovin

si Renja

%SKPD

%Provins

i

Proses.

Penyusun

an.

APBD

.Provins

i

Rancangan%

Interm%

RKP

RTRW

K

RTRW

P

Pusat


Tabel 2.1.

Matrik Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh

NO TAHAPAN KEGIATAN PELAKU HASIL KEGIATAN 1 TAHAP PERSIAPAN 1.1 Lokakarya

Kabupaten/Kota Penanggung Jawab : Sekda Pelaksana: Bappeda Pendamping : Tim Koorkot Peserta : SKPD/Camat, DPRD, KBP, FKA-‐BKM, PT,Swasta, Stakeholder Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Lurah, Tim Teknis.

1. Peserta memahami konsep dan mekanisme program;

2. Terbangunnya komitmen bersama untuk mewujudkan kolaborasi gerakan 100-‐0-‐100;

3. Terumuskannya tugas pokok dan fungsi Pokja Kab/Kota (Pokja /Pokjanis/Tim Teknis);

4. Terbentuknya atau keputusan pemanfaatan lembaga yang sudah ada sebagai Pokja Penanganan Permukiman

1.2 Penguatan Pokja Kab/Kota (Pokja /Pokjanis/Tm Teknis)

Penanggung Jawab : Sekda Pelaksana : Bappeda Pendamping : Pemandu Nasional Pemda, KMW/Korkot Peserta : Pokja , Tim Teknis

1. Pokja Kabupaten/Kota memahami tupoksinya;

2. Pokja Kabupaten/Kota siap dan mampu menyelenggarakan Kolaborasi perencanaan dan penganggaran pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.

3. Pokja Kabupaten/Kota mempu mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman

1.3 Lokakarya Desa/Kelurahan

Penanggung Jawab : Lurah/Kepala Desa Pelaksana: BKM/LKM Pendamping :Pokja Penanganan Permukiman Peserta : BKM/LKM, Lembaga tingkat Kec/Kel, Perwakilan Aparat kec/kel, Kelompok Peduli

1. Peserta faham mekanisme pelaksanaan “Kegiatan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100”;

2. Terbangunnya komitmen bersama untuk mewujudkan 100-‐0-‐100;

3. Terbentuknya atau kesepakatan pemanfaatan lembaga yang sudah ada sebagai TIPP

4. Rencana kerja pelaksanaan kegiatan membangun kolaborasi


NO TAHAPAN KEGIATAN PELAKU HASIL KEGIATAN 2 TAHAPAN PERENCANAAN PARTISIPATIF 2.1 Refleksi Perkara Kritis

(RPK) Tingkat Desa/Kelurahan

Penanggung Jawab : Pokja Pelaksana: Tim Teknis Pendamping: Konsultan pendamping tingkat Kabupaten/Kota Peserta : RT, RW, Masyarakat, Perangkat Pemerintahan, kelompok peduli

1. Berita acara Pelaksanaan RPK; “Rumusan Indikasi Arah Pengembangan Kelurahan Serta Arah Pembangunan Kawasan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Desa/Kelurahan” a. Kriteria/indikator kualitas

permukiman (100 0 100) dan Kumuh;

b. Penyebab penurunan kualitas permukiman dan Kekumuhan;

c. Dampak yang di timbulkan dari turunnya kualitas permukiman

d. Harapan kedepan “komitmen warga”

2. Hasil diskusi Tematik lingkungan (peta dan masalahnya).

3. Peserta siap melaksanakan Pengumpulan dan analisa data.

2.2 Refleksi Perkara Kritis (RPK) Kabupaten/Kota

Penanggung Jawab : Pokja Pelaksana : Tim Teknis Peserta : Bappeda, SKPD, DPRD, KBP, FKA-‐BKM, Perguruan Tinggi dan kelompok peduli Pendamping : Konsultan pendamping tingkat Kabupaten/Kota

1. Berita acara Pelaksanaan RPK; “Rumusan Indikasi Arah Pengembangan Kota Serta Arah Pembangunan Kawasan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Kota” a. Terbangun Keselarasan misi

pembangunan kawasan permukiman

b. Terbangun harapan mewujudkan kota tanpa kumuh

c. Penyepakatan Kriteria/indikator permukiman (100 0 100) dan Kumuh Kabupaten/Kota;

d. Penyebab-‐akibat persoalan hunian tidak layak;

2. Terbangun Komitmen Kumuh menjadi musuh bersama yang harus ditangani dengan cara kolaborasi

2.3 Pemetaan Swadaya Penanggung Jawab : Lurah/Kepala Desa dan BKM/LKM Pelaksana: TIPP Pendamping: Tim Fasilitator, Tim Teknis Peserta : warga masyarakat, Aparat Desa/Kelurahan, kelompok peduli, RT, RW

1. Profil Permukiman (100-‐0-‐100) Desa/Kelurahan

2. Kemampuan daya dukung ruang terhadap perkembangan jumlah penduduk. (grafik trand perkembangan jumlah penduduk)

3. Peta kebutuhan hunian dan pelayanan untuk 10 tahun kedepan dengan alternatif-‐alternatif desain rancangan tata bangunan yang disepakati bersama

4. Arah pengembangan ekonomi 5. Peta gap kondisi sosial eksisting


NO TAHAPAN KEGIATAN PELAKU HASIL KEGIATAN dengan kondisi sosial harapan

6. Gap kondisi kelembagaan eksisting vs harapan

7. Peta Perkembangan ekonomi Desa/Kelurahan

8. Peta risiko Bencana (bahaya kebakaran dan bencana lainnya)

2.4 Konsolidasi dan Analisa Data Tingkat Kabupaten/Kota

Penanggung Jawab : Pokja Pelaksana : Tim Teknis Pendamping : Konsultan pendamping tingkat Kabupaten/Kota Peserta : Bappeda, SKPD, DPRD, KBP, FKA-‐BKM, Perguruan Tinggi dan kelompok peduli

1. Hasil konsolidasi data 2. Baseline data 100 0 100

Kabupaten/Kota 3. Profil Kawasan Permukiman

Kabupaten/Kota 4. Isu-‐isu, potensi dan tantangan

pembangunan Permukiman Perkotaan

5. Analisis perkiraan kebutuhan penanganan dan pencegahan

2.5 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukian Kabupaten/Kota (RKP-‐KP/SIAP)

Penanggung Jawab : Pokja Pelaksana : Tim Teknis Pendamping : Konsultan pendamping tingkat Kabupaten/Kota Peserta : Bappeda, SKPD, DPRD, KBP, FKA-‐BKM, Perguruan Tinggi dan kelompok peduli

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukian Kabupaten/Kota (RKP-‐KP/SIAP)

2.6 Perencanaan Partisipatif Tingkat Desa/Kelurahan

Penanggung Jawab : Lurah/Kepala Desa dan BKM/LKM Pelaksana: TIPP Pendamping: Tim Fasilitator, Tim Teknis Peserta : warga masyarakat, Aparat Desa/Kelurahan, kelompok peduli, RT, RW

1. Dokumen Rencana Kawasan Permukiman

2. Dokumen Rencana Tindak tahun 1 3. Dokumen Aturan bersama

3 TAHAPAN INTEGRASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Mendukung Pokja Kab/Kota (Pokja /Pokjanis/Tim Teknis) dalam memasukan target penanganan kumuh kedalam Rancangan Awal RPJMD (RPJMD Baru) dan/atau Usulan Perubahan RPJMD

Pelaksana : Bappeda Peserta : SKPD dan stakeholder

§ Target penanganan kumuh di akomdasi dalam Rancangan awal RPJMD dan/atau usulan perubahan RPJMD

§ Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota/Bupati RPJMD perubahan


NO TAHAPAN KEGIATAN PELAKU HASIL KEGIATAN 3.2 Fasilitasi Penyertaan

Anggaran Swasta dan Kelompok Peduli

Pelaksana : Pokja Peserta : Swasta dan Kelompok peduli

Kegiatan Prioritas oleh swasta dan kelompok Peduli

3.3 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Awal RPJM Desa

Pelaksana : Kepala Desa Peserta : RT, RW, wakil masyarakat, BKM/LKM, Kelompok Peduli

Rancangan awal RPJM Desa

3.4 Fasilitasi Integrasi Renstra Kecamatan

Pelaksana : Camat Peserta : Lurah, RT, RW, wakil masyarakat, BKM/LKM, Kelompok Peduli

Rancangan awal Renstra Kecamatan

4 TAHAPAN PELAKSANAAN

4.1 Mengikuti Pola Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah

Disesuaikan dengan lokasi pembangunan dan sektor yang dibangun

Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Perkembangan kegiatan

5 TAHAPAN PENGENDALIAN

5.1 Pengendalian (monitoring dan evaluasi)

Penanggung Jawab : Pokja Pelaksana : Tim Teknis Pendamping : Konsultan pendamping tingkat Kabupaten/Kota Peserta : BKM, KSM, Masyarakat, Pemda, dll

Laporan monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan

Untuk pelaksanaan tahun 2015-‐2016 dilaksanakan kegiatan percepatan penanganan kumuh di lokasi PLPBK lanjutan dan percepatan penanganan kumuh Kabupaten/Kota yang diatur didalam:

1. Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Kabupaten/Kota Tahun 2015-‐2016 2. Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh di Lokasi PLPBK Lanjutan Tahun 2015-‐

2016


BAB III ORGANISASI & TATA PERAN


3.1. BAGAN PELAKU KOLABORASI KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KABUPATEN/KOTA

Bagan pelaku kolaborasi ini merupakan bagan kolaborasi yang memperlihatkan fungsi koordinasi, fasilitasi dan pengendalian dari para pelaku kolaborasi di tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berperan sebagai “nakhoda” dalam pelaksanaan kolaborasi. Dalam implementasinya, Bupati/Walikota melalui Surat Keputusan membentuk Kolompok Kerja Kabupaten/Kota (Pokja /Pokjanis) atau menggunakan lembaga yang ada yang berfungsi sebagai motor penggerak terjadinya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan (termasuk swasta). Apabila Kab/kota akan menggunakan lembaga yang ada, perlu dilakukan review kelembagaan untuk memastikan lembaga tersebut mampu berfungsi sebagai Pokja. Pokja ini dalam keanggotannya terdiri dari berbagai unsur SKPD, Perguruan Tinggi, LSM serta perwakilan dari forum masyarakat yang dalam lingkup kerjanya akan mengkoordinasikan berbagai Tim Teknis/Pokja Sektor yang telah terbentuk di Kabupaten/Kota tersebut. Pokja inilah yang akan mengawal proses kolaborasi mulai dari tahap perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, pengendalian serta keberlanjutan. Secara sederhana bagan pelaku kolaborasi tingkat Kabupaten/Kota disajikan pada gambar 3.1 dibawah ini:

Gambar 3.1

Bagan Pelaku Kolaborasi Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Kabupaten/Kota

Fungsi Fasilitasi

Fungsi Koordinasi

Fungsi Pengendalian

Fungsi Kolaborasi


Adapun peran umum pelaku dalam pelaksanaan kolaborasi ini tersaji pada tabel 3.1.

dibawah ini:

Tabel 3.1. Peran Umum Pelaku Kolaborasi

No Pelaku Peran

1 Walikota/Bupati - Penanggung Jawab pencapaian 100 0 100 melalui Kolaborasi

- Pemberi arahan dan kebijakan 100 0 100

2 SKPD - Penanggung Jawab Pencapaian 100 0 100 sesuai dengan sektor/tupoksi SKPD (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian)

3 Pokja - Koordinator Percepatan Penanganan Kumuh

- Pemberi arahan kepada tim teknis

- Pemberi masukan kepada Walikota/Bupati dan SKPD terkait keterpaduan pencapaian 100 0 100 (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian)

- Evaluator dalam pencapaian 100 0 100

4 Tim Teknis (bagian dari Pokja )

- Pemberi masukan kepada Pokja

- Koordinator pelaksana program sesuai sektor

- Pemberi laporan pencapaian 100 0 100 kepada Pokja

5 Pemangku Kepentingan Lainnya

- Pemberi masukan kepada Tim Teknis

- Kontributor (penelitian, pengembangan, diseminasi, pendanaan, dll) dalam pencapaian 100 0 100

- keterlibatan dalam pencapaian 100 0 100

6 Lurah/Kades - Penanggungjawab pencapaian 100 0 100 melalui kolaborasi di tingkat Desa/Kelurahan

- Pemberi arahan dan kebijakan 100 0 100 di tingkat Desa/Kelurahan

- Penanggungjawab terwujudnya integrasi perencanaan 100 0 100 ke dalam RPJM Desa dan Musrenbang

7 Lembaga Lainnya di tingkat Desa/Kelurahan

- Pemberi masukan kepada Lurah/Kades terkait pencapaian 100 0 100

- Kontributor (perencana, pendanaan, pelaksanaan, wasdal) dalam pencapaian 100 0 100

8 TIPP - Memfasilitasi masyarakat dalam penyusunan RPLP/RTPLP

9 Konsultan Pendamping - Pemberi masukan teknis kepada seluruh pelaku kolaborasi

- Fasilitator proses kolaborasi di tingkat Kabupaten/Kota hingga Desa/Kelurahan


3.2. ORGANISASI PELAKSANAAN KOLABORASI KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH

Organisasi pelaksanaan kolaborasi ini merupakan struktur organisasi dari P2KKP, sehingga tugas dan tanggungjawab dari setiap pelaku sudah di rinci dalam pedoman teknis P2KKP. Adapun tugas dan tanggungjawab yang dijelaskan dalam bab III ini adalah tugas dan tanggungjawab pelaku didalam pelaksanaan yang berkaitan dengan kolaborasi. Baik pelaku di tingkat pusat, sampai pelaku di tingkat Desa/Kelurahan.

Secara rinci hubungan kerja antar unsur pelaksana dalam organisasi ini dapat dilihat pada gambar 3.2 di bawah ini:

Gambar 3.2.

Organisasi Pelaksanaan Kolaborasi


3.3. TATA PERAN PELAKU 1. Tingkat Nasional

Penanggung jawab penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertindak sebagai Lembaga Penyelenggara Program (Executing Agency).

Untuk melaksanakan program tersebut agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan terciptanya sinergi dengan program lainnya dan untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai dalam rangka keberlanjutan program, telah Unit Pengendali Program/Program Management Unit (PMU).

a. Unit Pengendali Program/Program Management Unit (PMU)

PMU dalam penyelenggaraan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100 untuk penanganan prioritas kumuh memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1) Melakukan koordinasi dengan Pokja Pusat dalam penyelenggaran program secara nasional;

2) Mengkoordinir seluruh pelaku program dalam penyelenggaraan program di tingkat pusat, Provinsi dan kabupaten;

3) Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku program di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan;

4) Melakukan pengelolaan pengaduan dan tindak turun tangan dalam penanganan permasalahan di lapangan;

b. Satker Pusat

Satker Pusat berperan membantu pelaksanaan tugas PMU dalam penyelenggaraan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100 memiliki tugas sebagai berikut :

1) Memfasilitasi koordinasi antara konsultan pendamping P2KKP dengan Konsultan pendamping program sejenis;

2) Melakukan pengawasan dan pengendalian pencapaian program.

c. Kelompok Kerja (Pokja) Pusat

1) Menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

2) Menyiapkan langkah-‐langkah koordinasi, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahandan kawasan permukiman;

3) Menyiapkan bahan arahan dalam upaya percepatan pencapaian gerakan 100-‐0-‐100;


4) Mengkoordinasikan keterpaduan program percepatan pencapaian gerakan 100-‐0-‐100;

5) Menyiapkan rumusan bahan-‐bahan bagi pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;

6) Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Tim Pengarah;

7) Melaksanakan tugas-‐tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah; dan

8) Melakukan desiminasi pencapaian sasaran pembangunan kawasan permukiman sebagai target prioritas dalam RPJMD

2. Tingkat Provinsi

a. Satker Provinsi

Pelaksana di tingkat Provinsi ditunjuk Satker Provinsi dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1) Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100;

2) Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat Provinsi;

3) Menyalurkan dan mengadministrasikan dana BLM, terutama laporan SP2D dan e-‐monitoring pencairan dana BLM bila dana BLM di tempatkan di DIPA Provinsi;

4) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program;

b. Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi

1) Mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

2) Mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahandan kawasan permukiman;

3) Menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian gerakan 100-‐0-‐100;


5) Mendesiminasikan rumusan pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;

6) Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Pokja Nasional; dan


7) Mendorong pencapaian sasaran pembangunan kawasan permukiman sebagai target prioritas dalam RPJMD.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

a. Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten/Kota

Pokja Kabupaten/Kota beranggotakan dari unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas, Badan, Instansi, lembaga Perguruan Tinggi (PT) dan Kelompok Peduli tingkat Kabupaten/Kota dengan tugas :

1) Mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

2) Mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahandan kawasan permukiman;

3) Menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian gerakan 100-‐0-‐100;


5) Mengendalikan kegiatan kolaborasi tingkat kota; 6) Memastikan perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan

permukiman masuk dalam RPJMD; 7) Mendesiminasikan rumusan pengembangan dan pengarahan pelaksanaan

pembangunan perumahan dan kawasan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;

8) Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Pokja Propinsi; dan

9) Memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk memasukan pencapaian sasaran pembangunan kawasan permukiman sebagai program prioritas dalam RPJMD

b. Tim Teknis P2KKP

Unsur utama pelaksanaan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100 di tingkat Kabupaten/Kota adalah Tim Teknis P2KKP dengan peran dan tugas adalah sebagai berikut:

1) Memantau pelaksanaan Program sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan;

2) Melaksanakan administrasi program dan menyampaikan dokumen pencairan kepada Satker Provinsi;

3) Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan; 4) Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya; 5) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Program dengan

Korkot/Askot Mandiri dan Tim Fasilitator untuk bersama-‐sama menangani


penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan Program di wilayah kerjanya; dan

6) Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat (KSM) sesuai dengan usulan yang disetujui Fasilitator

4. Tingkat Kecamatan

Pemerintah Kecamatan, dalam hal ini adalah perangkat daerah Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat, dengan tugasnya adalah:

1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan Program di wilayah kerjanya;

2) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan Program di wilayah kerjanya;

3) Melakukan pembinaan kepada pemerintahan Desa/Kelurahan, BKM/LKM.

5. Tingkat Desa/Kelurahan

Di tingkat Desa/Kelurahan, unsur utama pelaksanaan P2KKP adalah (1) Lurah/Kades dan perangkatnya, (2) BKM/LKM, (3) UPL, (4) KSM permukiman (5) Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan (5) Relawan permukiman dengan peran dan tugas masing-‐masing unsur adalah sbb:

a. Lurah/Kepala Desa

Secara umum peran utama Lurah/Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100 di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100 dapat tercapai dengan baik. Untuk Itu Lurah/ Kepala Desa dapat mengerahkan perangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing-‐masing.

Secara rinci tugas dan tanggung jawab Lurah/Kepala Desa dalam pelaksanaan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100 adalah sebagai berikut:

1) Membantu sosialisasi tingkat Desa/Kelurahan;

2) Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan Korkot/Askot Mandiri/Tim Fasilitator, dan relawan permukiman dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan P2KKP;

3) Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan P2KKP;

4) Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, relawan masyarakat dan BKM/LKM, memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100.


b. BKM/LKM

BKM/LKM dalam pelaksanaan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100 mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Melaksanakan penyaluran dana BLM kepada KSM;

2) Membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-‐L) dengan KSM/ Panitia selaku pelaksana kegiatan P2KKP; dan

3) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul ditingkat kelurahan, termasuk memberikan sanksi/peringatan kepada KSM/Panitia atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-‐ketentuan dalam SPPD-‐L.

c. Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

Unit Pengelola Lingkungan (UPL) unit pelaksana yang dibentuk oleh BKM/LKM berperan mengkoordinasikan seluruh kegiatan sebagai berikut :

1) Memfasilitasi pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP);

2) Menyelenggarakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) bagi semua tim pelaksana (KSM) termasuk praktek lapangan;

3) Memverifikasi administrasi pencairan/pemanfaatan dana kepada KSM;

4) Memfasilitasi, mengawasi dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan KSM Permukiman termasuk memberikan penguatan teknik konstruksi maupun administrasi kegiatan;

5) Menyelenggarakan rapat-‐rapat evaluasi rutin bersama KSM Permukiman untuk mengevaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mendorong upaya-‐upaya percepatan penyelesaiaan kegiatan lapangan;

6) Bersama Faskel Teknik dan KSM melakukan Opname pekerjaan dilapangan;

7) Memfasilitasi penyusunan dan memverifikasi laporan-‐laporan Kegiatan KSM (Mingguan, Bulanan, LPJ, termasuk photo2 dokumentasi) dan melaporkannya kepada koordinator BKM/LKM;

8) Memastikan semua infrastruktur memenuhi persyaratan teknis (Bangunan berkualitas Baik/Kuat & Tahan Lama, Bermanfaat/Berfungsi dan Ada O&P termasuk Rencana Kerjanya);

9) Bersama Fasilitator Teknik/Askot Infrastruktur melakukan Verifikasi proposal KSM (termasuk membuat Berita Acara Verifikasi);

10) Bersama Fasilitator Teknik/Askot Infrastruktur dan pihak KSM melakukan Sertifikasi Kegiatan (termasuk membuat BAP2-‐nya);


d. Unit Pengelola lainnya (UPS, UPK)

Unit Pengelola lainnya adalah unit pelaksana yang dibentuk oleh BKM/LKM untuk mengurus kegiatan bidang sosial dan ekonomi maupun keuangan dengan tugas sebagai berikut :

1) Memfasilitasi pembentukan KSM;

2) Memfasilitasi penyusunan usulan kegiatan bidang sosial dan ekonomi;

3) Melakukan verifikasi usulan kegiatan KSM;

4) Melakukan pengendalian kegiatan KSM termasuk pertanggungjawaban administrasi kegiatan;

5) Memfasilitasi pencatatan pembukuan KSM dalam kegiatan ekonomi dana bergulir;

6) Melakukan pencatatan administrasi dan pembukuan UPK;

7) Aktif melakukan penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul akibat pelaksanaan kegiatannya;

8) Melaporkan pengelolaan kegiatan sosial dan ekonomi kepada BKM/LKM secara berkala.

e. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Peran KSM Permukinan dalam kegiatan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100 adalah sebagai berikut :

1) Menyusun proposal kegiatan infrastruktur yang sudah disepakati bersama jenis kegiatan dan lokasinya;

2) Mengelola dan melaksanakan kegiatan P2KKP secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, serta memastikan prasarana yang dibangun tidak boleh menimbulkan Dampak Infrastrukturdan Sosial;

3) Menyampaikan Jadwal Kerja, Rencana Pengadaan Bahan/Alat, Rencana Pemeliharaan, Rencana Tenaga Kerja, Tim Pelaksana Kegiatan yang lebih rinci kepada UPL sebelum dilaksanakan Musyawarah Pra Pelaksanaan Kegiatan (MP2K);

4) Melaksanakan Musyawarah Pengadaan Bahan/Alat, Musyawarah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan memastikan Tim O&P turut serta dalam MP2K;

5) Membangun prasarana dengan kualitas baik, bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat dan persyaratan teknis konstruksi;

6) Membuat Papan Nama/Informasi Proyek sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum;


7) Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dan mengarsipkannya;

8) Melakukan penggantian atau perbaikan prasarana yang diperintahkan oleh konsultan/UPL selama proses konstruksi berlangsung;

9) Mendorong pelibatan masyarakat sebanyak-‐banyaknya dalam pelaksanaan kegiatan;

10) Aktif melakukan penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul akibat pelaksanaan kegiatannya;

f. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

Tugas KPP adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan rencana Operasional dan Pemeliharaan (O&P) yang mencakup mekanisme pelaksanaan O&P serta pendanaannya;

2) Menggalang dan mengelola dana untuk O&P yang diperoleh dari iuran warga, bantuan APBD dan pihak-‐pihak lainnya;

3) Membuka dan mengelola rekening Bank untuk dana O&P (terpisah dari rekening BKM/LKM); dan

4) Melaporkan kegiatan O&P termasuk penggunaan dana KPP kepada masyarakat dan pemerintah Desa/Kelurahan.

g. Relawan Permukiman

Relawan Permukiman adalah pelopor-‐pelopor pengerak dari masyarakat yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan.

P2KKP mendorong masyarakat di lokasi sasaran agar membuka kesempatan seluas mungkin bagi warga yang ikhlas, jujur, adil, peduli dan memiliki komitmen untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan program agar bermanfaat bagi masyarakat di wilayahnya.

Dengan demikian peran utama para relawan permukiman adalah :

1) Pengerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses kegiatan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100 secara partisipatif;

2) Mengawal proses partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokrasi dsb; dan

3) Mitra kerja BKM/LKM dalam kegiatan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100.

6. Tingkat Konsultan Manajemen

Penyelenggaraan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100 didukung oleh tim konsultan yang memberikan pendampingan manajemen, teknis dan pemberdayaan di tingkat Pusat, tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Kelurahan. Konsultan


Manajemen terdiri dari KMP/NMC, KMW/RMC, Koordinator Kota/Korkot dan Tim Fasilitator.

a. Advisory P2KKP

Advisory dalam kerangka pelaksanaan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100 memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain:

1) Membantu PMU dalam persiapan pengembangan konsep dan perumusan POB Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100;

2) Membantu PMU dalam pengembangan penelitian Program ND dan lainnya sesuai kebutuhan, termasuk perilaku, melaporkan dan mengkomunikasikan hasil penelitian dan konsep perkembangan Program ND kepada PMU dan Bank Dunia;

3) Membantu PMU dalam program peningkatan kapasitas, termasuk finalisasi kapasitas semua bangunan konsep dan dokumen (seperti modul pelatihan, materi pelatihan, dan pelatihan evaluasi format, dll);

4) Penyusunan Manual Implementasi, dan program terkait lainnya jika diperlukan;

5) Membantu PMU dalam administrasi kontrak, terutama dalam mempersiapkan dokumen kontrak di Sejalan dengan menghubungi pedoman, baik dari lembaga donor dan pedoman pemerintah;

6) Membantu PMU dalam mempersiapkan dan pengembangan peningkatan kapasitas.

b. Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

KMP bertugas untuk memberikan dukungan manajemen dan teknis kepada PMU dan Direktorat Pengembangan Permukiman di dalam pengelolaan dan pengendalian kegiatan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100 agar pelaksanaan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria dan indikator keberhasilan pelaksanaan program.

KMP bertanggung jawab dan melaporkan seluruh kegiatannya kepada PMU dengan tugas dan tanggung jawab antara lain adalah:

1) Memberikan dukungan teknis dan manajemen kepada Koordinator Program (PMU) didalam pengelolaan dan pengendalian seluruh tahapan kegiatan ;

2) Menjamin kesesuaian capaian waktu dan target pelaksanaan yang telah ditetapkan;

3) Memastikan pelaksanaan dapat memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan;


4) Memastikan adanya kesepahaman terhadap desain dan kinerja yang optimal dari tim konsultan manajemen wilayah (KMW) yang ditugaskan di daerah;

5) Melakukan finalisasi dokumen teknis pelaksanaan termasuk pedoman teknis dan tata aturan pelaksanaan ;

6) Melakukan diseminasi seluruh pedoman maupun dokumen teknis terhadap pihak terkait;

7) Mengembangkan konsep, strategi, dan modul pelatihan yang mencakup aspek kesetaraan gender dalam kegiatan ;

8) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan melalui kunjungan lapangan, wawancara dan pengumpulan data;

9) Mengumpulkan data baseline, benchmark dan laporan hasil survey, serta memastikan bahwa data-‐data telah dianalisis dan dicantumkan dalam laporan triwulan maupun laporan tahunan ;

10) Memonitor dampak sosial, lingkungan dan ekonomi dari pelaksanaan , termasuk penyediaan data dan informasi kondisi awal lingkungan, serta pelaporan terhadap penilaian dampak awal;

11) Mengembangkan situs web dan melakukan update data mingguan tentang status kemajuan pelaksanaan ;

12) Menyiapkan seluruh laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, menyusun kompilasi dan ringkasan permintaan pembayaran, pencairan dana serta status penyerapan yang terkait dengan alokasi dana pinjaman ;

13) Menyusun dokumentasi status pencairan dan penyerapan dana BLM;

14) Memonitor dan meng-‐update jadwal rencana implementasi ;

15) Menyiapkan laporan keungan pra-‐audit ;

16) Merumuskan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dan memonitor tindak lanjut penanganan masalah;

17) Memberikan kontribusi sebagai nara sumber dalam berbagai kegiatan pelatihan; dan

18) Melakukan uji kelayakan terhadap aspek pengamanan sosial dan rencana pembebasan lahan dan/atau rencana pemukiman kembali mengacu pada kerangka Resettlement, termasuk memonitor pelaksanaanny.


c. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)

Disamping KMP, Koordinator Program (PMU) didalam penyelenggaraan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100 0 100 juga akan dibantu oleh KMW yang berkedudukan di tingkat wilayah/ region yang bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pendamping seluruh tahapan kegiatan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab tim KMW di dalam membantu pemerintahan Kabupaten/Kota antara lain adalah sebagai berikut :

1) Membantu Pemda untuk mensosialisasikan program P2KKP-‐ Kolaborasi kepada stakeholder di tingkat Kabupaten/Kota dan di tingkat kelurahan;

2) Memberikan bantuan teknis dan pendampingan kepada Koordinator Kota dan para Pendamping Masyarakat (Community Advisor/Tim Fasilitator);

3) Memonitor dan mengevaluasi kinerja Korkot dan Tim Fasilitator;

4) Membantu Korkot dan Tim Fasilitator dalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pendekatan dan persyaratan program;

5) Membantu Korkot dan Tim Fasilitator untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan infrastruktur, mengevaluasi kapasitas kelembagan masyarakat, mengembangkan mekanisme perencanaan dan proses pengambilan keputusan secara partisipatif di tingkat masyarakat;

6) Membantu Tim Fasilitator dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat serta memastikan bahwa kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan tersebut juga meningkatkan kesetaraan gender;

7) Membantu masyarakat dalam penyusunan RPLP/RTPLP dan mengkonsolidasikan serta mengintegrasikan ke dalam rencana investasi program di tingkat Kabupaten/Kota;

8) Memfasilitasi musyawarah di tingkat Kabupaten/Kota untuk proses integrasi dan konsolidasi usulan program di tingkat masyarakat dengan rencana investasi Kabupaten/Kota;

9) Memastikan berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyaluran dana BLM ke kelompok-‐kelompok masyarakat sasaran;

10) Membantu masyarakat menyusun rencana pelaksanaan operasioanal dan pemeliharaan yang berkelanjutan atas infrastruktut yang telah terbangun;

11) Memastikan semua kegiatan telah memenuhi ketentuan program terkait dengan kegiatan pengamanan (safeguard) pada aspek sosial dan lingkungan, serta sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis;


12) Memonitor pelaksanaan tahapan kegiatan dan menyusunnya dalam laporan triwulan dan tahunan;

13) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penanganan pengaduan;

14) Membantu Pemda dan Satker PIP Kabupaten/Kota dalam pengelolaan manajemen mencakup progress fisik dan keuangan, serta penyaluran dana BLM;

15) Menjamin penerapan Quality Assurance pada setiap tahapan kegiatan ;

16) Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan program dengan memberikan dukungan teknis dan managemen program di tingkat Kabupaten/Kota;

17) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PMU, Satker Pusat, KMP, Pemda dan Satker Kabupaten/Kota didalam penyelenggaraan program;

18) Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan (sosialisasi, persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pemeliharaan); dan

19) Menyusun laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan kemajuan serta melaporkannya kepada Pemda dan PMU melalui Satker Pusat.

d. Koordinator Kota (City Coordinator)

Koordinator Kota (City Coordinator) adalah tenaga ahli KMW yang ditugaskan di masing-‐masing Kabupaten/Kota untuk mendukung dan memfasilitasi upaya penguatan kapasitas lembaga pengelola daerah (Pemda dan Satker Kabupaten/Kota) dalam perencanaan dan pelaksanaan , baik tingkat kota kabupaten maupun di tingkat kelurahan dan masyarakat. Korkot bertanggung jawab langsung atas kendali mutu pelaksanaan di daerah dan melaporkannya kepada Pemda dan KMW.

Koordinator Kota memiliki peran dan tugas pokok sebagai berikut :

1) Membantu pelaksanaan tugas Pemda dalam penyelenggaraan P2KKP-‐ Kolaborasi di tingkat Kabupaten/Kota dan di tingkat kelurahan;

2) Melakukan fungsi manajemen dan pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan P2KKP-‐ Kolaborasi di tingkat Kabupaten/Kota;

3) Mendampingi dan memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam proses verifikasi lokasi sasaran kumuh;

4) Mendorong Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dana pendamping dalam P2KKP-‐ Kolaborasi setiap tahun;

5) Menyiapkan dan mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi P2KKP-‐ Kolaborasi ditingkat Kabupaten/Kota;


6) Melaksanakan pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan P2KKP-‐ Kolaborasi di tingkat Kabupaten/Kota;

7) Melakukan On The Job Training kepada Tim Fasilitator dalam setiap tahapan P2KKP-‐ Kolaborasi;

8) Melakukan monitoring, pengendalian, dan uji petik serta audit gender untuk memastikan aspek perlindungan sosial, lingkungan, jaminan kualitas pekerjaan (Quality Assurance), gender, partisipasi masyarakat dan penyebarluasan program serta monitoring (loan convenance);

9) Bertanggung jawab untuk input data MIS perkembangan pelaksanaan P2KKP-‐ Kolaborasi Kabupaten/Kota pada setiap tahapan;

10) Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja Tim Fasilitator dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;

11) Membantu Pemda dalam pengelolaan pengaduan masyarakat serta melakukan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya;

12) Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan program P2KKP-‐ Kolaborasi di tingkat Kabupaten/Kota, termasuk Laporan Manajemen Keuangan (LMK) dan Laporan Manajemen Program (LMP);

13) Mengumpulkan dokumen pencairan dana BLM mencakup SP2D, SPM, SP3, BA, Ringkasan Kontrak dan Kwitansi;

14) Memberikan dukungan teknis dalam proses perencanaan kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan;

15) Melakukan verifikasi dokumen pencairan agar sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan;

16) Melakukan evaluasi pelaksanaan P2KKP-‐ Kolaborasi di tingkat Kabupaten/Kota;

17) Melakukan penguatan kepada BKM/LKM terkait penyusunan rencana Operasi dan Pemeliharaan serta keberlanjutan program.

e. Tim Fasilitator

Pelaksanaan Program P2KKP-‐ Kolaborasi pada tingkat kelurahan dan tingkat masyarakat akan difasilitasi oleh Tim Fasilitator yang berperan sebagai tenaga pendamping masyarakat. Komposisi tim akan ditetapkan sesuai kebutuhan dan kondisi geografis lokasi. Tim Fasilitator direkrut oleh KMW dan atau Satker 2B dengan komposisi minimal 40% perempuan dengan masa penugasan sesuai dengan kebutuhan program.


Tim Fasilitator memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1) Melakukan koordinasi secara berkala dengan Pemerintah Kecamatan terkait dengan pelaksanaan kegiatan P2KKP-‐ Kolaborasi;

2) Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kelurahan terkait dengan P2KKP-‐ Kolaborasi di kelurahan;

3) Melakukan koordinasi secara intensif dengan RT/RW terkait pelaksanaan P2KKP-‐ Kolaborasi di wilayah yang bersangkutan;

4) Menyebarluaskan informasi mengenai substansi program P2KKP-‐ Kolaborasi melalui berbagai media kepada masyarakat di wilayah kerjanya;

5) Mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan warga masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan warga miskin didalam seluruh tahapan kegiatan P2KKP-‐ Kolaborasi;

6) Memfasilitasi pertemuan dan musyawarah bersama masyarakat untuk untuk mengidentifikasi dan membahas permasalahan dan solusi mengenai rumah dan lingkungan tempat mereka tinggal;

7) Membangun motivasi dan semangat untuk melakukan perbaikan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;

8) Mensosialisasikan standar dan persyaratan perumahan dan kawasan permukiman layak huni, sehat dan harmoni;

9) Melakukan revitalisasi/memperkuat kelembagaan masyarakat lokal yang telah dipercaya sebaga BKM/LKM;

10) Mendorong, fasilitasi dan pendampingan masyarakat didalam proses pengambilan keputusan secara demokratis, transparan dan akuntabel;

11) Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan P2KKP-‐ Kolaborasi;

12) Bersama BKM memfasilitasi pembentukan tim survei untuk melaksanakan Survei Kampung Sendiri (SKS);

13) Melakukan On The Job Training (OJT) kepada tim SKS untuk memampukan dalam pelaksanaan survei kampung sendiri;

14) Mendampingi dan memfasilitasi masyarakat melakukan SKS pada kelurahan lokasi penugasannya;

15) Memfasilitasi dan mendampingi warga masyarakat dan kelompok sasaran dalam penyusunan NUAP;

16) Memberi pelatihan kepada KPP melalui OJT dalam rangka membangun motivasi (motivation achievment training) dan kesadaran kritis masyarakat untuk memelihara keberlanjutan insfrastruktur di


17) wilayahnya;

18) Memberi pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pelaksanaan manajemen organisasi, manajemen kegiatan, dan manajemen keuangan;

19) Melakukan pendampingan secara terus menerus untuk meningkatkan kapasitas BKM/LKM termasuk penguatan manajemen kelembagaan, aksesibilitas dan chanelling kepada sumberdaya kunci dalam rangka keberlanjutan insfrastruktur yang telah dibangun;

20) Mendorong BKM/LKM agar memperjuangkan alokasi dana O&P infrastruktur terbangun dari APBD melalui mekanisme Musrenbang;

21) Memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan iklim yang kondusif bagi penerapan dan pengembangan nilai dan prinsip


BAB IV MONITORING DAN EVALUASI


Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) diselenggarakan untuk memastikan pelaksanaan P2KKP sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Hasil-‐hasil kegiatan P2KKP termasuk pembangunan fisik harus dipastikan telah memenuhi standar kualitas yang diharapkan serta mengantisipasi dan meminimalisasi terjadinya penyimpangan/penyalahgunaan pemanfaatan dana P2KKP. Pemanfaatan Anggaran tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

4.1. Pelaku

Monev dilakukan oleh seluruh pelaku mulai dari tingkat pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan/desa dengan unsur pelaku sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah Pusat, Koordinator Program, Satker Pusat/PPK P2KKP, Pokja PKP Pusat dibantu oleh Konsultan Manajemen Pusat dan Advisory;

2. Tingkat Provinsi terdiri dari Satker Provinsi, Dinas PU Provinsi, Pokja PKP Provinsi dibantu oleh konsultan (KMW);

3. Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Satker PIP, PPK P2KKP dan Pokja PKP Kota dibantu oleh Tim Korkot;

4. Tingkat Kecamatan terdiri dari Unsur Kecamatan dibantu oleh Tim Fasilitator; dan 5. Tingkat Kelurahan/Desa terdiri dari BKM/LKM/UPL, Perangkat kelurahan/desa,

Relawan dibantu oleh fasilitator.

4.2. Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan Monev

Kegiatan monitoring diselenggarakan secara periodik, sekurang-‐kurangnya satu kali setiap tahapan pelaksanaan sedangkan evaluasi dilaksanakan setidaknya setiap kwartal. Khusus untuk tingkat kelurahan/desa monitoring kegiatan dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan dan evaluasi hasil pelaksanaan akan dilaksanakan setelah kegiatan selesai.

Kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh konsultan dilakukan secara berjenjang oleh Konsultan KMP, OC/OSP, Tim Korkot dan Tim Fasilitator melalui kegiatan uji petik.

4.3. Pelaporan Kegiatan Monev

Tim monev dari konsultan berkewajiban menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan monev. Bila dalam kegiatan monev tersebut terindentifikasi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan pemanfaatan dana P2KKP dan atau dana lainnya yang dikelola oleh BKM/LKM, maka Satker dapat menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana sesuai surat perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama serta dapat menyelesaikannya persoalan tersebut melalui jalur hukum.

Tim monev yang di bentuk di pemerintahan, melakukan pelaporan hasil monev sesuai dengan topoksi yang ditetapkan oleh masing-‐masing instansi.

4.4. Indikator Keberhasilan Indikator Keberhasilan percepatan penanganan kumuh masih mengacu pada Indikator Keberhasilan yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan PNPMM Mandiri Perkotaan yang dimodifikasi.


Indikator Keberhasilan percepatan penanganan kumuh menjadi rujukan bagi semua pihak dalam menilai capaian dampak maupun hasil program, baik Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Executing Agency, konsultan, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, lembaga donor serta para pihak lainnya.

Tabel 4.1. Indikator Keberhasilan Percepatan Penanganan Kumuh

Hasil Antara Indikator Hasil

Komponen 1: Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan

Komponen 1: § Min. 40% tingkat kehadiran perempuan dalam pertemuan2

perencanaan dan pengambilan keputusan § Min. 90% dari kelurahan/desa telah menyelesaikan review RTPLP dan

telah di ratifikasi dalam musyawarah warga. §

Komponen 2: Luas kawasan kumuh yang terfasilitasi

Komponen 2: § Jumlah dari setiap kegiatan prasarana yang diselesaikan di 80%

kelurahan/desa terpilih § Min 70% dari prasarana yang dinilai memiliki kualitas baik § Min 30% anggota KSM adalah perempuan § Jumlah Ha kawan kumuh yang terfasilitasi

Komponen 3: Penerima Manfaat kegiatan percepatan penanganan kumuh

Komponen 3: § Jumlah penduduk (jiwa/KK/komunitas) yang terlayani kegiatan § Min 30% perempuan mendapatkan manfaat dari kegiatan

infrastruktur


LAMPIRAN -‐LAMPIRAN


LAMPIRAN 1 Materi Inti Perencanaan Kolaborasi Tingkat Kota

ISI DOKUMEN: PERENCANAAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN

No Tahapan Kegiatan Sub Kegiatan Substansi isi

Pelaku Fasilitasi

1

Refleksi Perkara Kritis

1. Refleksi RPJM Nasional 2014 -‐2019

2. Refleksi Kota tanpa kawasan Kumuh dan permukiman layak huni

3. Persoalan-‐persoalan permukiman perkotaan (SEL) dan 7 Indikator permukiman

4. Pentingnya Kolaborasi dalam penanganan persoalan permukiman perkotaan

5. Penanganan permukiman perkotaan menjadi Gerakan Bersama.

FGD tim teknis/Pokja dengan melibatkan swasta, perguruan tinggi, LSM dan pemerhati permukiman/kelompok peduli Hasil RPK menjadi titik awal untuk memperjelas pelaksanaan tahapan kegiatan selanjutnya (visi, data, analisis, strategi dan rencana aksi)

Tim Korkot & Tim Teknis/Pokja

2

Membangun/mempertajam Visi Pengembangan Permukiman Kota

Intinya menguraikan Isu Strategis dan penajaman Visi & misi pengembangan permukiman perkotaan. Langkah2 yang dilakukan:

1. Review Visi Kabupaten/Kota, apakah sudah terkait dengan visi permukiman

2. Review Isu-‐isu strategis Kabupaten/Kota terkait permukiman kota (isu regional dan lokal)

3. Hasil RPK menjadi dasar pertimbangan dalam membangun/mempertajam Visi permukiman

Visi adalah cita-‐cita masa depan yang tidak dibatasi ruang dan waktu/ Perumusan visi dilakukan dengan FGD secara berkala sampai disepakati Visi yang sesuai dan paling tepat. Visi permukiman sebagai bagian subtsansi yang harus dituju pada masa mendatang. Data, analisis , strategi dan rencana aksi disusun untuk mewujudkan Visi permukiman Visi wajib tersosialisasi ke seluruh stakeholder, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/kota. Persepsi yang sama terhadap pencapaian visi akan memudahkan upaya penanganan permukiman perkotaan. Hasil kesepakatan visi ditindaklanjuti oleh tim faskel, TIPP dalam

Tim Korkot, Tim Teknis/Pokja dan seluruh stakeholder/tim kolaborasi


No Tahapan Kegiatan Sub Kegiatan Substansi isi Pelaku

Fasilitasi merumuskan gagasan pengembangan kawasan permukiman terpilih ditingkat masyarakat

3

Review SK dan Profil Permukiman Kumuh, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Sasaran Kegiatan

1. Kesesuaian SK & Profile Kumuh dengan hasil pendataan 100 0 100 Bagian ini menyandingkan hasil pendataan 100 0 100 yang sedang dilakukan P2KKP dengan SK Kumuh yang telah ditetapkan. Bila ada ketidaksesuaian maka perlu disepakati ditingkat Kabupaten/Kota melalui forum Lokakarya, data permukiman yang disepakati untuk didayagunakan. Dari hasil kesepakatan ini, bila dipandangperlu Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan SK Kumuh baru yang disepakati bersama. Apabila proses pendataan 100 0 100 belum diselesaikan tim P2KKP, maka proses review SK dan Profil kumuh dapat melanjutkan proses penilaian kesesuaian dengan langkah-‐langkah point 2 dan seterusnya.

2. Letak Administrasi dan kesesuain Kondisi kawasan permukiman eksisting Bagian ini, menuangkan isi SK dan profile kumuh kedalam peta administrasi Kelurahan. Tahap,berikutnya melakukan kunjungan lapangan untuk mencermati kesesuai SK KUMUH dengan kondisi eksisting.

3. Kesesuain Kriteria & Indikator permukiman kumuh Bagian ini melakukan penilaian

Review SK dan Profil Kumuh merupakan bagian penting untuk verifikasi kesesuain SK dan profil Kumuh dan Kondisi eksisting dan kesesuaian dengan kebijakan penanganan persoalan permukiman.

Tim Korkot, Tim Teknis/Pokja, masyarakat dan stakeholder lainnya melalui kegiatan FGD dan Lokakarya tingkat Kota serta menyepakati dan menyempurnakan SK dan Profile Kumuh.



Pelaku Fasilitasi

proses penetapan SK dan Profile Kumuh telah sesuai kriteria 7 indikator kumuh P2KKP

4. Kesesuaian Kebijakan Tata Ruang: *RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kawasan:

Bagian ini menguraikan kesesuaian rencana tata ruang, khususnya terkait: § Tidak adanya tumpang tindih

pola ruang kawasan permukiman dengan fungsi kegiatan lainnya (Industri, pariwisata, perdagangan dll)

§ Tidak adanya tumpang tindih kawasan permukiman dan kawasan lindung

§ Adanya rencana sistem jaringan jalan, drainase, air minum dan pengelolaan sampah di kawasan permukiman kumuh

5. Kesesuaian Kebijakan RPJMD Bagian ini menguraikan kesesuaian program dengan RPJM Daerah yang terkait dengan Sanitasi, air minum dan permukiman Kumuh, yang di dalam RPJMD tersebut diharapkan memuat target-‐target Standar Pelayanan Minimum bidang Cipta Karya

6. Kesesuaian Kebijakan SPPIP/SSK/RISPAM/RTBL Bagian ini melakukan penilaian terhadap SK dan profile kumuh, apakah sesuai dan ada dukungan kebijakan dan arahan rencana sektoral (strategi penaganan permukiman kumuh, pelayanan air minum dan sanitasi dll)



Fasilitasi

7. Penyempurnaan SK dan Profile Kumuh Pemerintah Kabupaten/Kota Dari hasil review di atas dapat direkomendasikan perlunya penyempurnaan SK dan Profil Kumuh

4

Penyusunan Rona Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

a. Lokasi administrasi dan Luas Kawasan Permukiman kumuh Bagian ini menguraikan luas dan batas-‐batas kawasan permukiman kumuh dan disajikan dalam peta

b. Jumlah, kepadatan dan angka pertumbuhan penduduk Bagian ini menguraikan jumlah dan kepadatan serta angka pertumbuhan penduduk perkotaan dan kemudian dibandingkan dengan data kependudukan kawasan permukiman kumuh. Dalam bahasan ini dapat menyimpulkan distribusi angka kepadatan dan pertumbuhan penduduk di kawasan permukiman kumuh

c. Kondisi Sosial Budaya Bagian ini menguraikan norma budaya/kebiasaan, prilaku dan kearifan lokal masyarakat penghuni kawasan permukiman kumuh perkotaan Simpulkan implikasi kondisi sosial budaya dan prilaku masyarakat terhadap kondisi kawasan permukiman kumuh perkotaan

d. Matapencaharian dan kegiatan usaha masyarakat Bagian ini menguraikan mata pencaharian/sumber penghidupan dan kehidupan

Pembahasan rona kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman kumuh ini, intinya mencermati potensi, persoalan , kendala dan kecenderungan perkembangan permukiman (bangunan dan pelayanan infrastruktur perkotaan dan permukiman kumuh). Hasil identifikasi persoalan dan potensi ini menjadi dasar proses analisis untuk memperkirakan kebutuhan dan menyepakati solusi penangan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Narasi rona kawasan ini diuraikan lengkap dan ringkas yang berbasiskan hasil kesepakatan FGD/rembug Hasil penyajian rona dilengkapi peta-‐peta tematik

Tim Korkot dan tim teknis/pokja dengan melibatkan stakeholder lainnya (Kolaborasi)



Pelaku Fasilitasi

serta kegiatan usaha dan pendapatan (income) penghuni kawasan permukiman kumuh perkotaan Simpulkan implikasi kondisi ekonomi masyarakat dengan terbantuknya pola kehidupan di kawasan permukiman kumuh perkotaan

e. Pola perkembangan dan Faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman kumuh perkotaan Bagian ini mencermati pola dan kecenderungan perkembangan kawasan permukiman kumuh perkotaan minimal ditinjau 5 tahun kebelakang. Faktor-‐faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman: § Faktor eksternal:

Meningkatnya angka urbanisasi desa-‐kota, adanya indikasi tekanan perkembangan pembangunan kota Utama yang berbatasan dan pelanggaran rencana pola ruang/rencana alokasi pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota, perkembangan pembangunan kawasan Skala besar dikawasan perkotaan yang berbatasan

§ Faktor Internal Ketersediaan lahan pengembangan tanpa memperhatikan status kepemilikan, percepatan pembangunan kawasan skala besar (industri, perdagangan, perumahan, wisata dll) yang tidak diimbangi penyediaan pembangunan hunian yang layak dan murah



Fasilitasi serta keterbatasan sistem pelayanan infrastruktur permukiman perkotaan.

f. Kondisi sistem pelayanan infrastruktur permukiman perkotaan Menguraikan kondisi sistem jaringan jalan, drainase sekunder & primer, area genangan/banjir perkotaan, pelayanan air minum perkotaan, pengelolaan sampah perkotaan dan pengelolaan limbah perkotaan

g. Tipologi kawasan permukiman kumuh perkotaan Menguraikan tipologi kawasan permukiman kumuh pesisir dan pulau-‐pulau kecil, pinggir sungai, dataran tinggi perbukitan, kawasan permukiman perbatasan. Uraian tipologi ini penting disajikan untuk membentuk identitas dan visi membangun permukiman perkotaan.

h. Profil Kawasan Permukiman kumuh perkotaan Menguraikan hal-‐hal pokok, sbb: § Menguraikan sebaran

kawasan permukiman kumuh setiap Desa/Kelurahan (sajikan batas dan luas kawasan)

§ Menguraikan persoalan kepadatan dan keteraturan bangunan (KDB, KSB, KLB dll) dan standar minimal luas bangunan hunian (7,2 M2)

§ Menguraikan kondisi jaringan jalan lingkungan

§ Menguraikan kondisi sistem pelayanan air minum

§ Kondisi pngelolaan sampah



Pelaku Fasilitasi

dan limbah § Kondisi ketersedian

RTH/ruang bermain/ruang interaksi sosial penghuni

§ Kondisi pengamanan bahaya kebakaran

5

Analisis Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan

Merupakan proses penilaian kajian untuk memperkirakan kebutuhan penanganan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh (pencegahan) yang akan dituju sesuai Kebijakan, potensi dan persoalan dan visi pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang telah disepakati. Proses analisis yang dimaksud, mencakup: § Analisis kebijakan

penanganan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas permukiman perkotaan (pencegahan)

§ Analisis kebutuhan penangan kawasan permukiman kumuh perkotaan (kebutuhan untuk mewujudkan keteraturan bangunan, pelayanan jaringan jalan dan drainase, sistem jariungan air minum pengelolaan sampah dan limbah

§ Analisis kebutuhan regulasi aturan dan sistem perijinan lokasi skala besar untuk meningkatkan sistem monitoring, implementasi perencanaan Kabupaten/Kota, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan hasil-‐hasil pembangunan perkotaan skala besar dalam rangka pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman

Proses analisis dilakukan dengan metode anasisi deskripsi, tumpang tindih dan dengan menggunakan perhitungan statistik, perhitungan daya dukung dan daya tampung kawasan dan standar perencanaan serta upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Permukiman perkotaan. Analisis ini dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan penanganan permukiman kumuhdan peningkatan kualitas permukiman (pencegahan) yang dibahas dan disepakati melalui forum FGD

Tim Korkot bersama Tim teknis/pokja dan stakeholder lainnya (tim kolaborasi)



Fasilitasi kumuh baru. Proses ini menempatkan komunitas sebagai ujung tombak pengawasan pelaksanaan pembangunan permukiman yang masuk dalam sistem pengawasan pembangunan tingkat kota (kolaborasi)

§ Analisis Kelembagaan dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan (kolaborasi)

§ Analisis penyusunan indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas permukiman (pencegahan)

6

Strategi penanganan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan(pencegahan)

Berdasarkan kesepakatan visi, kebijakan, potensi dan kendala dan hasil analisis peningkatan kualitas permukiman, selanjutnya disusun strategi peningkatan kualitas permukiman. Strategi ini disusun untuk mewujudkan tujuan dan visi peningkatan kualitas permukiman perkotaan § Strategi pentahapan

penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan skala prioritas.

§ Strategi peningkatan kualitas permukiman(pencegahan), melalui penguatan pengawasan dan pengendalian serta menjaga konsistensi proses perijinan lokasi pembangunan kota skala besar

§ Strategi penguatan Kelembagaan pembangunan ditingkat Kota dan Kelurahan/basis dalam memelihara/pengelolaan kualitas permukiman

§ Strategi pembiayaan penanganan dan pembangunan kawasan

Strategi ini dirumuskan berdasarkan hasil FGD dan selanjutnya ditindaklanjuti dalam proses perencanaan di tingkat basis

Tim Korkot, Tim Teknis/Pokja dan tim Kolaborasi



Pelaku Fasilitasi

permukiman kumuh (kolaborasi)

7

Penyusunan Rencana Aksi

Rencana aksi ini merupakan penjabaran strategi kedalam rencana kegiatan secara bertahap sesusai kemampuan dan kapasitas sumberdaya Pemerintah Kabupaten/kota Rencana aksi memuat uraian peta jalan (road map) dalam penanganan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas permukiman perkotaan (pencegahan) Contoh: Tahun 1: melakukan kegiatan penyelesaian persoalan air minum atau sanitasi atau kekumuhan permukiman perkotaan Tahun 2: Kegiatan lanjutan dst.......

Strategi dan rencana aksi disusun dan disepakati melalui FGD tim kolaborasi dan selanjutnya ditindaklanjuti dan dijabarkan dalam proses review RPLP/RTPLP, RPJM Desa dan PJM Nangkis/Renta yang diorientasikan penanganan kawasan permukiman kumuh dengan pencapaian target 100 0 100

Tim Korkot bersama Tim Teknis/Pokja (kolaborasi)

Catatan: Tahapan proses perencanaan permukiman tingkat Kota disinkronisasi dengan tahapan perencanaan tingkat basis dengan menerapkan model review dokumen RPJM, Renta, RPLP dan RTPLP yang diorientasikan untuk memenuhi 7 indikator kumuh, (terlampir)


LAMPIRAN 2 Advokasi Kolaborasi Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh dalam Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran daerah

Bahwa pada prinsipnya proses Perencanaan Partisipatif dalam Percepatan Penanganan Kumuh adalah bentuk advokasi yang dilakukan agar proses Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran daerah mendorong terjadinya kolaborasi Penanganan Kumuh. Akan tetapi ada hal-‐hal lain yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak khususnya Koordinator Kabupaten/Kota dalam proses Perencanaan pembangunan dan Penganggaran Daerah, sekalipun sebenarnya Detil teknis kegiatan dalam proses Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran daerah sudah diatur dalam UU No 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selain itu perlu juga mendorong keterlibatan swasta dalam hal ini, agar penganggaran penanganan kumuh tidak bertumpu pada sumber-‐sumber Pembangunan daerah semata-‐mata. Oleh karena itu tidak ada salahnya bila proses tersebut di advokasi terutama untuk kebutuhan Percepatan Penanganan Kumuh, berikut adalah Matrik Advokasi yang dapat dilakukan oleh konsultan (Koordinator Kota):

NO TAHAPAN URAIAN ADVOKASI PELAKU

Tingkat Kota/Kab

1 Penyusunan RPJMD

§ Sudah dijelaskan di awal bahwa Prioritas Pembangunan bagi daerah dasarnya adalah RPJMD. Oleh karenanya bila ingin mendorong Pemda untuk terlibat aktif dalam penanganan kumuh maka perlu di dorong agar RPJMD juga membahas hal tersebut.

§ Bila waktunya berketepatan dengan siklus Perencanaan Pembangunan Nasional 5 (lima) tahunan dan juga Pemilihan Kepala Daerah

§ Hal itu dapat dilakukan antara lain dengan cara: o Memberikan input dengan dasar RPJMN tahun

2015-‐2019 yang mentargetkan pencapaian 100 0 100

o Memberikan input dengan dasar Standar Pelayanan Minimum bidang Cipta Karya tahun terakhir khususnya terkait penanganan kumuh

o Mendorong Dokumen Perencanaan yang terkait permukiman masuk dalam RPJMD

Korkot dan Pokja

2 Usulan Perubahan RPJMD

§ Bila RPJMD telah disusun, maka langkah yang dapat dilakukan adalah denganvMemberikan advokasi kepada Pemerintah daerah untuk mengusulkan Perubahan RPJMD

§ Mekanisme Perubahan RPJPD dan RPJMD berdasarkan Permendagri No. 54 Tahnun 2010 adalah sebagai berikut: o Pasal 282:

§ (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya

- Korkot dan Pokja



dapat dilakukan apabila: • Hasil pengendalian dan evaluasi

menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

• Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

• Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

• merugikan kepentingan nasional. § (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

§ (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

o Pasal 283: § RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 282 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

o Pasal 284: § Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD

terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

o Pasal 285: § (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai

dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

§ (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), seperti: • perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

• keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran



sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

• keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-‐undangan.

o Pasal 286: § (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 285 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

§ (2) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD provinsi tahun berkenaan untuk dievaluasi.

§ (3) Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/kota kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kabupaten/ kota tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

3 Forum SKPD § Pada forum SKPD, masyarakat menginventarisasi indikasi program/kegiatan SKPD untuk mengkonfirmasi kepastian teralokasinya usulan kegiatan penanganan kumuh masuk dalam renja SKPD.

§ Selain itu, melakukan konsultasi kepada SKPD agar usulan kegiatan penanganan kumuh masuk dalam renstra SKPD. Pada forum ini beberapa hal yang digali dan disepakati antara lain adalah komitmen masyarakat untuk berkontribusi baik inkind maupun incash (misalnya swadaya lahan atau lainnya)

Korkot dan Pokja

4 Musrenbang Kota/Kab

• Harus dipastikan bahwa usulan masyarakat yang terkait dengan penanganan kumuh telah masuk pada Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan agar dapat dijadikan dasar di Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota

• Selain daripada itu juga telah masuk dalam salah satu SKPD terkait

• Jika keterlibatan Pihak swasta dan Kelompok Peduli ada di dalam Musrenbang maka. Tentu program-‐program yang on budget khususnya harus juga di dorong oleh keduanya sesuai dengan Rencana dan Pertimbangan teknis masing-‐masing.

• Diharapkan Forum-‐forum seperti Forum BKM, KBP, City Changer dll juga terlibat di dalamnya. Tentu saja ini dapat terjadi bila didukung regulasi yang

Korkot dan Pokja Kab/Kota



mendorong agar forum-‐forum tersebut dapat hadir dalam Musrenbang Kabupaten/Kota.

5 Kolaborasi Swasta dan Pihak Peduli

• Kolaborasi juga bisa didorong dengan menggabungkan perencanaan dari Pihak swasta dan kelompok peduli dengan perencanaan masyarakat, bila dilihat dari sifat pendanaan programnya dapat dikategorikan sebagai berikut: • On-‐budget/on-‐treasury. Di sini, pihak swasta

memberikan dana kepada Pemerintah memakai sistem dan peraturan dana pemerintah untuk menyalurkan dananya (Masuk dalam sistem penganggaran daerah). Bilamana mereka tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan secara langsung memilih modalitas ini, dan juga beberapa donor bilateral yang besar.

• On-‐budget/off-‐treasury. Dana swasta disalurkan di luar Bendahara Negara (KPPN), tetapi penyalurannya dilaporkan di dalam sistem anggaran nasional. Dengan mekanisme ini, dana pada mulanya tidak disahkan di dalam dokumen anggaran. Penyaluran dilakukan langsung dari pendonor ke rekening pemerintah, yaitu pada bank yang ditunjuk, dan dari sana pembayaran akan dikucurkan ke badan pelaksana. Sesudah pengadaan barang atau jasa dilakukan, dana yang dicairkan dibuatkan pengesahan anggaran melalui daftar isian proyek anggaran (DIPA).

• Off-‐budget/off-‐treasury: Apabila Swasta tidak menggunakan sistem anggaran pemerintah Indonesia ataupun menyalurkan dana dari KPPN. Mekanisme ini dipakai oleh semua lembaga nonpemerintah dan oleh beberapa pemerintah asing. Biasanya donor atau swasta menggunakan mekanisme ini untuk melengkapi bantuan yang diberikan melalui mekanisme on-‐budget.

Korkot

6. Proses Penganggaran (APBD)

• Selanjutnya bila sudah masuk di dalam RPJMD (agar menjadi prioritas daerah), Dalam setiap tahun anggaran, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus di dorong agar masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kab./Kota

• Selain daripada itu Program dan kegiatan aspek pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (kawasan permukiman kumuh) masuk dalam DPA SKPD Kabupaten/Kota terkait;

• Advokasi juga dapat dilakukan melalui anggota DPRD terkait misalnya dengan memasukan program penanganan kumuh dalam Jaring Asmara dan juga atau mendorongnya melalui SKPD terkait

Korkot

II Tingkat Desa/Kel dan Kecamatan



1 Penyusunan RPJM Desa/kel

• Sesuai dengan UU 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU No 23 tahun 2015 tentang Pemda, Di tingkat masyarakat sudah barang tentu RKP/RPLP dan juga RKP-‐KP yang sudah melalui proses pendataan berbasis masyarakat, didorong untuk masuk dalam RPJM Desa atau kelurahan (bila ada). Harus dipastikan nomenklatur Program sama dengan yang biasa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan berkesesuaian dengan SKPD terkait.

• Penting untuk mendorong Pemerintah Desa/Kelurahan terkait untuk juga memahami proses perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat dan juga memahami pentingnya pencapaian Akses Sanitasi, air minum dan penurunan Kumuh untuk masyarakat dan wilayahnya

Fasilitator Kelurahan, BKM, TIPP

2 RKP Desa • Selain daripada RPJM Des, proses juga dapat dilakukan melalui RKP Desa (tahunan) yang lebih aktual dan setiap tahun dilakukan.


3 Musrenbang Desa

• Di dalam Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan perlu didorong kehadiran BKM dan TIPP sebagai institusi untuk memperjuangkan program yang di usung untuk penanganan kumuh.

• Kehadiran BKM/TIPP diharapkan bukan hanya sekedar hadir akan tetapi membawa pemahaman yang cukup tentang usulan program masyarakat terkait 100 0 100 dan membawa dokumen Perencanaan terkait

• Oleh karena itu penting pula untuk melakukan pendekatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada agar dapat hadir di dalam Musrenbang tersebut.


4 Musrenbang Kecamatan

• Di dalam Musrenbang tingkat Kecamatan, maka perlu di dorong Forum BKM Kecamatan hadir dengan membawa program yang sudah diperjuangkan di dalam Musrenbang Desa/Kelurahan

• Oleh karena itu maka perlu melakukan pendekatan kepada Aparat Kecamatan agar kehadiran Forum BKM dapat terjadi

Fasilitator Kelurahan, Forum BKM, TIPP

5 Renstra Kecamatan

• Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, maka untuk Kelurahan tidak disebutkan secara khusus, kecuali bahwa Kelurahan dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan yang merupakan bagian dari Renstra Kecamatan

• Oleh karena itu Dokumen-‐dokumen Perencanaan yang ada di masyarakat diharapkan masuk dalam Renstra Kecamatan

Fasilitator Kelurahan, Forum BKM, TIPP


Untuk memastikan keterlibatan para pelaku tingkat Kabupaten/Kota dalam mewujudkan upaya kolaborasi penanganan kawasan kumuh maka perlu kesepahaman dan kesepakatan bersama antar pelaku. Proses tersebut dilakukan dalam beberapa forum konsultasi ditingkat Kabupaten/Kota. Antara lain melalui Forum stakeholder (pemangku kepentingan) tingkat Kabupaten/Kota, merupakan pertemuan antara pemerintah-‐masyarakat-‐swasta/dunia usaha dalam rangka untuk memberikan kesempatan sector swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan kawasan permukiman, utamanya penanganan kawasan permukiman kumuh. Misalnya dalam bentuk investasi produktif maupun CSR.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT - DIRJEN CIPTAKARYA

Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12110

PERCEPATAN PENANGANAN KUMUHkotaku.pu.go.id:8081/pustaka/files/POB_Percepatan...PROSEDUROPERASIONAL(BAKU(((POB)(|!PERCEPATAN!PENANGANANKUMUH(i!...

Documents