DRAFT UUOleh : Azizatul Hamidiyah Badra Al- Aufa Dewi Erma Lathifah Fatia Lovita Nur Moch. Iqbal Nurmansyah Nadia Tahsinia
MANRumah Sakit-
Non Rumah Sakit-
UU no. 5/1997 tentang psikotropika: pengguna psikotropika dan rehabilitasi. PP No. 69 tahun 1991 tentang pemeliharaan kesehatan PNS, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya: peserta dan kepesertaan. PP No. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehtan UU no. 5/1997 tentang psikotropika: pengguna psikotropika dan rehabilitasi. PP No. 69 tahun 1991 tentang pemeliharaan kesehatan PNS, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya: peserta dan kepesertaan. PP No. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehtan
UU no. 5/1997 tentang psikotropika: peran serta masyarakat. UU no. 22/1997 tgl 1/9/1997 tentang narkotika:peran serta msyarakat.
-
-
-
-
UU No. 17 tahun 2003 5 April 2003 tentang keuangan negara: perusahaan swasta serta badan pengelola dana masyarakat.UU no. 1 thn 2004 tentang Perbendaharaan negara: pejabat perbendaharaan negara.
-
-
-
-
MANRumah Sakit-
Non Rumah Sakit-
Keputusan Presiden no. 37 1991 tentang pengangkatan dokter sebagai tenaga tidak tetap selama masa bakti: dokter, dokter gigi yang bukan PNS diangkat oleh pejabat yang berwenang pada sarana pelayanan kesehatan untuk masa bakti.
-
PP No. 43 tahun 1998 tentang peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat: peran masyarakat. Keputusan presiden No. 75 tahun 1995 tentang penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang: pembatasan penggunaan tenaga kerja asing.
MANRumah Sakit
Non Rumah Sakit
262/Menkes/Per/VII/1979 29 pasal (standarisasi Ketenagaan RS Pemerintah) No.415.a/Menkes/Per/V/87 (peningkatan efisiensi kerja tenaga medik di Rumah sakit Pemerintah) Permenkes 983/MenKes/SK/XI/92 tentang Pedoman Organisasi RSU Surat Edaran Dirjen No.YM.02.04.2.5.2504 Juni 1997 Tentang Pedoman Hak & Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit Surat Edaran Dirjen No.178/YanMed/Umdik/ Tentang Kewenangan dokter gigi dalam mempergunakan pesawat sinar X (Dokter gigi yang mengoperasikan pesawat sinar X harus mempunyai sertifikat dari Depkes RI)
No.3/U/SKB/2001, No.232/MenkesKessos/SKB/III/2001 (Pendidikan profesi bidang kedokteran) No.733/Menkes/SKB/VI/2002 dan 10 tahun tgl 14 Juni 2002 (petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya)
No 1351/Menkes/SKB/XII/01 dan 10 tgl.14 juni 2002 (petunjuk pelaksanaan jabatan bidan dan angka kreditnya)No.717/Menkes/SKB/V/2003 dan 19 rahun 2003 (petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional elektromedis dan angka kreditnya) No.048/Menkes/SK/I/2003 dan 02 tahun 2003 tgl 20 Januari 2003 (petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional perekam medis dan angka kreditnya)
MANRumah Sakit
Non Rumah Sakit
Pedoman Uraian Tugas Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit tahun 1999 Pedoman nomor 69 tahun 2005 tentang pedoman umum keperawatan dasar di rumah sakit dan puskesmas :keperawatan dasar Standar nomor 9 tahun 2002 tentang standar tenaga keperawatan di rumah sakit
No.049/Menkes/SK/I/2003 dan 01 tahun 2003 tgl 20 januari 2003 (petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional radiografer dan angka kreditnya) 441/Menkes/Per/80 12 pasal (Pembatasan Penggunaan Tenaga kesehatan WNA pada unit kesehatan di Indonesia) 645/Menkes/Per/IX/86 (pendayagunaan tenaga dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) 277/Menkes/Per/IV/88 (menjalankan pekerjaan tenaga kesehatan penata rontgen) 916/Men.Kes/Per/VII/1997 (izin praktek tenaga medis)
MANNon Rumah Sakit
1170A/Menkes/Per/SK/99 (masa bakti tenaga medis) 1364A/Menkes/SK/XII/99 Petunjuk teknis pelaksanaan tenaga medis) Permenkes No.1208/Menkes/SK/XI/2001 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional perawat gigi Permenkes No.1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktek Fisioterapi Permenkes 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi Permenkes 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat
Permenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan Permenkes 933/Meneks/SK/VIII/2002 tentang Pejabat yang berwenang memberikan keterangan pers dan atau masyarakat Permenkes No.867/Menkes/Per/2004 tentang Registrasi dan Praktek Terapis Wicara Permenkes No.640/Menkes/Per/IV/2005 tentang Petunjuk Teknis jabatan fungsional fisioterapis dan angka kreditnya Permenkes 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Permenkes 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU Kepmenkes No.142/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Balai Laboratorium Kesehatan.
MANNon Rumah Sakit
KEPUTUSAN MENKES No. 352/Menkes/SK/IV/2002 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Bidan KEPUTUSAN MENKES No. 1280/Menkes/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat dan Angka KreditnyaKEPUTUSAN MENKES No. 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) KEPUTUSAN MENKES No. 699/Menkes/SK/V/2003 tgl. 20 Mei 2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekam Medis KEPUTUSAN MENKES 700/Menkes/SK/V/2004 20 Mei 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Radiografer KEPUTUSAN MENKES 836/Menkes/SK/VI/2005, 2 Juni 2005 tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan KEPUTUSAN MENPAN No. 07/KEP/M.Pan/2/2002 tanggal 7 Februari 2000 tentang Jabatan fungsional Pranata Laboratorium, kesehatan dan Angka
KEPUTUSAN MENPAN 22/Kep/M.PAN/4/2001, 4 April 2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya KEPUTUSAN MENPAN 93/Kep/M/Pan/11/2001, 7 November 2001 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya
KEPUTUSAN MENPAN 94/Kep/M.Pan/11/2001, 7 November 2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka KreditnyaKEPUTUSAN MENPAN 133/Kep/M.Pan/12/2002, tanggal 3 Desember 2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan angka kreditnya KEPUTUSAN MENPAN 135/Kep/M.Pan/12/2002, tgl. 3 Desember 2002 tentang Jabatan Fungsional Perkem Medis dan Angka Kreditnya KEPUTUSAN MENPAN 41/Kep/M.Pan/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektro Medik dan Angka Kreditnya KEPUTUSAN MENPAN KEP/04/M.PAN/I/2004, 19 Januari 2004 tentang Jabatan Fungsional fisioterapis dan angka kreditnya
MANNon Rumah Sakit
Surat Edaran Menpan RI No. SE/02/M.PAN/01/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Pelaksanan Tindak Lanjut Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pedoman Persyaratan Minimal Pemerikasaan Fisik pada Fasilitas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2002 Pedoman nomor 58 tahun 2004 tantang pedoman pelayanan keperawatan dalam penanggulangan bencana pada kesehatan matra: peran, fungsi dan kompetensi tenaga keperawatan Pedoman nomor 61 tahun 2004 tentang terapi gizi medis di puskesmas:peran tenaga kesehatan puskesmas dalam terapi gizi medis Pedoman nomor 64 tahun 2004 tentang pedoman kerja brigade siaga berencana:pengirirman Tim brigade siaga berencana ke daerah bencana
Pedoman nomor 64 tahun 2004 tentang pedoman kerjja brigade siaga berencana:tahapan rekruitmen dokter PTT sebagai brigade siaga berencana Pedoman nomor 69 tahun 2005 tentang pedoman umum keperawatan dasar di rumah sakit dan puskesmas :keperawatan dasar Ketentuan organisasi profesi(PPNI) nomor 74 tahun 1999 tentang standar praktek keperawatan perawat profesional (perawat tergister) Ketentuan organisasi profesi(PPNI) nomor 75 tahun 2000 tentang kode etik keperawatan , panji dan ikrar perawat Ketentuan organisasi profesi(PPNI) nomor 76 tahun 2004 tentang standar kompetensi perawat indonesia
MANNon Rumah Sakit
standar nomor 3 tahun 2000 tentang standar kurikulum pendidikan dan pelatihan penatalaksanaan gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat psikoaktif untuk dokter: peran dan fungsi dokter standar nomor 3 tahun 2000 tentang standar kurikulum pendidikan dan pelatihan penatalaksanaan gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat psikoaktif untuk dokter: kemampuan dokter berdasarkan kompetensi Standar nomor 4 tahun 2001 tentang standar pelayanan kebidanan
MONEY
-
-
Rumah Sakit PP No. 18 tahun 1980 tentang transfusi darah: pengelolaan dan biaya Keputusan Presiden no. 37 1991 tentang pengangkatan dokter sebagai tenaga tidak tetap selama masa bakti: pembiayaan dan penggajian.
-
-
-
-
Non Rumah Sakit UU No. 17 tahun 2003 5 April 2003 tentang keuangan negara: penyusunan dan penetapan APBN. UU No. 17 tahun 2003 5 April 2003 tentang keuangan negara:penyusunan dan penetapan APBD. UU no. 1 thn 2004 tentang Perbendaharaan negara: pengelolaan uang. UU no. 1 thn 2004 tentang Perbendaharaan negara: pengelolaan piutang dan utang.
MONEY
Rumah Sakit
-
-
-
Non Rumah Sakit UU no. 1 thn 2004 tentang Perbendaharaan negara: pengelolaan investasi. PP No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan layanan umum: standar dan tarif layanan. PP No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan layanan umum: pengelolaan keuangan BLU
MONEYRumah Sakit-
Non Rumah Sakit-
PP No. 18 tahun 1980: pengelolaan dan biaya.
-
-
-
PP no. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah: pengelolaan keuangan BLU daerah. PP no. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah: penetapan APBD. PP no. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah: kekayaan dan kewajiban. keputusan presiden No. 83 tahun 1999 tentang lembaga koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat: pembiayaan.
MONEYRumah Sakit Non Rumah Sakit-
Peraturan presiden No. 74 tahun 2005 tentang dana alokasi umum daerah provinsi dan kab/kota tahun 2006.
-
Peraturan presiden No. 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur: tarif awal dan penyesuaian tarif.
MONEYRumah Sakit
Non Rumah Sakit
No.1013/Menkes/SKB/IX/2001 (tarif dan tatalaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS daerah bagi peserta PT Askes Indonesia dan anggota keluarganya) KEPUTUSAN MENKES No. 156/Menkes/SK/I/2003 Tgl. 28 Januari 2003 tentang Pedoman Akuntansi Rumah Sakit KEPUTUSAN DIRJEN HK. 00.06.1.3.1840 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Standar Akuntansi RS Pemerintah
No.3/U/SKB/2001, No.232/MenkesKessos/SKB/III/2001 (Pendidikan profesi bidang kedokteran:besar, sumber dana penggunaan biaya pendidikan) PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN DEPKEU RI PER68/PB/2005 tanggal 30 Des 2005 tentang Petunjuk Teknis Pencairan / Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2006 PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN DEPKEU RI PER66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban APBN
MONEYNon Rumah Sakit
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Depkeu RI No. 105/PMK.06/2005 Tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun 2005 : o Sumber pendanaan o Ruang lingkup eskalasi o Tata cara perhitungan eskalasi dan perhitungan nilai kontrak o Tata cara dan batas waktu pengajuan revisi DIPA dalam rangka eskalasi
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Depkeu RI No. 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Depkeu RI No. 136/PMK.05/2005 tanggal 30 September 2005 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Depkeu RI No. 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU
MATERIALRumah Sakit-
Non Rumah Sakit-
PP No. 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomi serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia: pengambilan alat2 jaringan tubuh korban kecuali donor.
Peraturan presiden No. 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur: penyediaan infrastruktur berdasarkan ijin pengusahaan.
MATERIALRumah Sakit
Non Rumah Sakit
Pedoman nomor 63 tahun 2004 tentang pedoman pembinaan ruah sakit bersalin:instrumen pembinaan Standar nomor 1 tahun 1997 tentang instrumen evaluasi penerapan standar asuhan keperawatan RS
1375/Menkes/SKB/XII/1998 (pemberdayaan koperasi,usaha kecil, dan menengah dalam produksi, distribusi, sediaan farmasi, makanan dan alat kesehatan serta jasa pelayanan kesehatan) 085/Menkes/Per/I/1989 (kewajiban menulis resep dan atau menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah) No.749A/Menkes/Per/89 (tentang rekam medis) No.363/Menkes/PerIV/98 (pengujian dan kalibrasi alat kesehatan) 73/Menkes/Per/II/99 (penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan) KEPUTUSAN MENKES No. 1076/Menkes/SK/VII/03 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Pedoman nomor 62 tahun 2004 tentang pembinaan balai pengobatan swasta: ruang lingkup yan balai pengobatan swasta Pedoman nomor 62 tahun 2004 tentang pembinaan balai pengobatan swasta:instrumen pembinaan Pedoman nomor 64 tahun 2004 tentang pedoman kerjja brigade siaga berencana: organisasi dan tata kerja brigade siaga berencana
MATERIALRumah Sakit
Non Rumah SakitPedoman nomor 64 tahun 2004 tentang pedoman kerjja brigade siaga berencana:pelatihan yang dibutuhkan Pedoman nomor 65 tahun 2004 tentang penatalaksanaan identifikasi korban mati pada bencana massal: aspek hukum identifikasi korban mati massal akibat bencana Pedoman nomor 66 tahun 2004 tentang sistem enangggulangan gawat darurat terpadu: aspek legal penanganan kasus gawat darurat Pedoman nomor 67 tahun 2005 tentang pedoman pengendalian infeksi HIV/AIDS dan infeksi menular melalui cairan tubuh di sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut : infeksi HIV/AFS secara umum Pedoman nomor 67 tahun 2005 tentang pedoman pengendalian infeksi HIV/AIDS dan infeksi menular melalui cairan tubuh di sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut :aspek klinis HIV/AIDS di rongga mulut Pedoman nomor 71 tahun 2005 tentang penyususna peta geomedik: bentuk tabel/peta Pedoman nomor 72 tahun 2005 tentang penanggulangan penderita gawat darurat/ general emergency life support (GELS): materi teknis medis standar
MATERIALRumah Sakit
Non Rumah SakitPedoman nomor 73 tahun 2005 tentang pedoman tatalaksana klinis infeksi dengue: infeksi virus dengue Pedoman nomor 73 tahun 2005 tentang pedoman tatalaksana klinis infeksi dengue: struktur organisasi pada penanganan KLB DBD di sarana yankes Standar nomor 2 tahun 1998 tentang standar asuhan keperawatan: pengkajian keperawatan Standar nomor 2 tahun 1998 tentang standar asuhan keperawatan:diagnosa keperawatan Standar nomor 2 tahun 1998 tentang standar asuhan keperawatan:catatan asuhan keperawatan standar nomor 3 tahun 2000 tentang standar kurikulum pendidikan dan pelatihan penatalaksanaan gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat psikoaktif untuk dokter:garis besar program pelatihan Standar nomor 3 tahun 2000 tentang standar kurikulum pendidikan dan pelatihan penatalaksanaan gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat psikoaktif untuk dokter:materi dasar, materi inti dan materi penunjang Standar nomor 6 tahun 2001 tentang catatan tentang perkembangan dalam praktek kebidanan
METHODE -
-
-
-
-
-
Rumah Sakit UU no. 5/1997 tentang psikotropika: pembinaan dan pengawasan. UU no. 22/1997 tgl 1/9/1997 tentang narkotika: pembinaan dan pengawasan. UU no. 22/1997 tgl 1/9/1997 tentang narkotika: pengobatan dan rehabilitasi. UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: pendidikan dan pelatihan kedokteran. UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: standar pendidikan profesi. UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:pembinaan dan pengawasan.
-
-
-
-
Non Rumah Sakit UU no. 5/1997 tentang psikotropika: pemantauan prekursor. UU No. 17 tahun 2003 5 April 2003 tentang keuangan negara: kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. UU No. 17 tahun 2003 5 April 2003 tentang keuangan negara: pelaksanaan APBN dan APBD. PP no. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah: pelaksanaan APBD.
METHODE
-
-
Rumah Sakit PP No. 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomi serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia: transplantasi alat2 jaringan tubuh manusia. PP No. 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomi serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia: bedah mayat klinis.
-
-
-
-
Non Rumah Sakit PP no. 18 tahun 1980 tentang transfusi darah: bimbingan dan pengawasan. PP No. 43 tahun 1998 tentang peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat: rehabilitasi. PP No. 43 tahun 1998 tentang peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat: pemeliharaan taraf kesejahteraan masyarakat. Peraturan presiden No. 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur: tata cara pengadaan badan usaha dalam rangka perjanjian
METHODE
-
Rumah Sakit PP No. 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomi serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia: bedah mayat anatomis.
-
-
-
-
Non Rumah Sakit PP No. 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun : identifikasi limbah B3. PP No. 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun : uji karakteristik. PP No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan layanan umum: persyaratan, penetapan, dan pencabutan. PP no. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah: pemninaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
METHODE
Rumah Sakit
-
-
-
Non Rumah Sakit keputusan presiden No. 83 tahun 1999 tentang lembaga koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat: tata kerja. keputusan presiden No. 42 thn 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. keputusan presiden No. 80 thn 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
METHODE
Rumah Sakit
-
-
Non Rumah Sakit Keputusan presiden no. 72 tahun 2004 tentang perubahan atas keppres No. 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Peraturan presiden No. 70 tahun tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
METHODERumah Sakit
Non Rumah Sakit
Menkes, Mendikbud, Mendagri No. 544/Menkes/SKB/X/81, No.04300/V/1981,No.324 tahun 1981 (tata cara penetapan RS pemerintah sebagai RS yang digunakan pendidikan) 159B/Menkes/Per/88/29 pasal (Rumah Sakit) RS Permenkes 436/MenKes/SK/VI/93 tentang Berlakunya Standar Pelayanan RS dan Strandar Pelayanan Medik di RS
Menkes, Dirjen BATAN 525/Menkes/1989 01.01/07/1989 (wewenang pemakaian zat radioaktif radiasi bidang kesehatan) 728/Menkes-Kessos/SKB/III/2001(Petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional perawat gigi dan angka kreditnya) No.126/Dikti/Kep/2001 No.KS 01.02.1.5.3210 No.469/PB/E.1/06/2001 JUNI 2002 (pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kedokteran) 032/Bir.Hub/72 (refereal system) 920/Menkes/Per/86 34 pasal (upaya pelayanan kesehatan swasta di bidang medik) 585/Menkes/Per/89/16 pasal (persetujuan tindakan medik) No.478/Menkes/Per/X/1990 (upaya kesehatan di bidang transfusi darah) 640/Menkes/Per/91 (majelis pembinaan dan pengawasan etik) No.986/Menkes/Per/XI/1992 (persyaratan kesehatan lingkungan RS)
Permenkes No.582/MenKes/SK/VI/97 tentang Pola Tarif RS PemerintahPermenkes No.228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pentusunan Standar Pelayanan Minimal RS yang Wajib dilaksanakan Daerah Kepmenkes 691A/Menkes/SK/XII/84 tentang Penataan Penggunaan Sistem Pelaporan RS di Indonesia revisi III Kepmenkes 806.B/Menkes/SK/XII/87 tentang Klasifikasi RSU Swasta KEPUTUSAN MENKES Tahun 2003 tentang Berlakunya standar Pelayanna ICU di RS
KEPUTUSAN MENKES No. 1243/Menkes/SK/VI/2005, 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 Eks RS Perjan menjadi UPT Depkes dengan Menerapkan Pola Keuangan BLU KEPUTUSAN MENKES No. 0308/Yanmed/RSKS/PA/IV/92 tentang Pedoman Teknis Upaya Kesehatan Swasta di bidang RS dalam rangka Modal Dalam Negeri dan PMA
No.928/Menkes/Per/IX/95 (penyusunan AMDAL bidang kesehatan)104/menkes/per/II/1999 (Rehabilitasi medik) Permenkes No.553/MenKes/SK/VIII/89 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis
METHODERumah Sakit
Non Rumah Sakit
KEPUTUSAN DIRJEN No. 0308/Yanmed/RSKS/PA/S/II/1992 tentang Pedoman Teknik Upaya Kesehatan Swasta di bidang RS dalam rangka penanaman modal dalam negeri & Penanaman Modal Asing Instruksi Menkes Nomor 120/Menkes/1986 tentang Pemantapan Pelaksana Program KB di RS Surat Edaran Dirjen Nomor HK.00.06.3.2.640 tanggal 12 Mei 2004 Tentang Pengendalian Laju Seksio Cesaria (SC) :
Permenkes No.286/MenKes/SK/VI/90 tentang Kegiatan dibidang kesehatan yg wajib membuat AMDAL Permenkes No.097/MenKes/SK/I/1991 tentang Pedoman Tata Persuratan Depkes RI Permenkes 875/Menkes/SK/VIII/2001 tentang penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kegiatan bidang kesehatan Permenkes No.876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman teknis analisis dampak kesehatan lingkungan Permenkes 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prosedur tetap Yankes Penanggulangan Bencana dan Penangan Pengungsi Permenkes No.11/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman virus polio liar di Labkes Permenkes 359/Menkes/SK/IV/2002 tentang Perhitungan Tarif Labkes Permenkes No.949/Menkes/Per/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan KLB Permenkes 07/pmk.02./2006 tentang Persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU Permenkes 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barabg atau Jasa pada BLU Kepmenkes 553/Menkes/SK/IV/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidang Kesehatan) KEPUTUSAN MENKES No. 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah serta pedoman penanggulangannya
Seksio Cesaria sesuai indikasiAngka SC untuk RS pendidikan /rujukan Pemerintah
