DRAFT RUU TENTANGahok.org/wp-content/uploads/2010/10/Matrik-Masukan... · Web viewKeputusan Rektor UGM tentang iklan rokok di UGM tahun 2003 menyebutkan bahwa tidak boleh ada promosi

TANGGAPAN DAN MASUKAN HASIL KUNKER RUU TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK PRODUK TEMBAKAU TERHADAP KESEHATAN

17- 18 FEBRUARI 2011

DRAFT RUU TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK PRODUK TEMBAKAU TERHADAP

KESEHATAN

TANGGAPANDAN MASUKAN KUNKER JAWA TENGAH

TANGGAPANDAN MASUKAN KUNKER JAWA

TIMUR

TANGGAPANDAN MASUKAN KUNKER NTB

RANCANGAN UNDANG-UNDANGTENTANG

PENGENDALIAN DAMPAK PRODUK TEMBAKAU TERHADAP KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PEMDA JAWA TENGAH Apakah perlu dibuat RUU seperti ini?

Apakah tidak cukup dengan memperbaiki Undang-Undang tentang Kesehatan?

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sangat mendukung perekonomian daerah.

Perlu ada pengaturan mengenai perlindungan bagi petani tembakau dan cengkeh dalam RUU ini. Dampak buruk akibat diberlakukannya RUU ini adalah: 1) terjadi pengurangan produksi tanaman tembakau. Di Provinsi Jawa Tengah tercatat sekitar 130.995 petani tembakau, sehingga dengan diberlakukannya RUU ini, petani akan kehilangan sumber utama yang selama ini menyerap hasil produksi petani; 2) petani tembakau dan cengkeh yang selama ini mengusahakan tanamannya akan sulit menerima pergeseran

Dinas Kesehatan : 1. Tidak ada data yang benar-

benar akurat bahwa kesehatan terganggu atau nyawa melayang karena rokok.

2. Dinas Kesehatan sudah antisipasi sesuai aturan Mendagri bahwa harus mempersiapkan kawasan tanpa rokok.

3. Untuk Jawa Timur memang sangat berpengaruh terhadap masyarakat Madura, dan tembakau oleh masyarakat Madura adalah satu-satunya hasil yang dapat dipanen dan bernilai ekonomis di areal Madura yang panas dan kering.

4. Produksi tembakau dunia adalah seluas 6 juta ha. Produksi tembakau Indonesia terhadap dunia adalah kecil.

UNIVERSITAS MATARAM

1. Yang dibutuhkan dari RUU ini adalah sebenarnya bukan pengendalian dampak tapi lebih kepada pengelolaan produk tembakau dari hulu dan hilir, sehingga pada saat digunakan level bahaya lebih rendah.

2. Perumusan secara normative ke dalam peraturan perudangan-undangan harus mempertimbangkan aspek materiil atau substansi berkaitan dengan produk tembakau yang sarat dengan muatan ekonomis dan dampak produk tembakau yang sarat dengan muatan sosial dan budaya sebagai variable terikat.

3. Pengendalian adalah suatu fungsi manajemen sehingga harus mencakup aspek yang berkenaan dengan input, proses dan output serta impact dalam pengaturan dampak tembakau terhadap kesehatan.

1

pengusahaan pada komoditas lain, apalagi belum tentu setara secara ekonomis.

Pengaturan dalam perlindungan petani, terkait dengan: 1) melakukan penelitian dan pengembangan bahan baku dan produk tembakau yang sesuai dengan keinginan konsumen; 2) membina petani melakukan budidaya, penanganan, dan pemasaran tembakau dan cengkeh yang baik; 3) menjamin hasil panen dapat dibeli oleh industri rokok; 4) menjamin keseimbangan penawaran dan permintaan tembakau dan cengkeh dalam negeri; 5) memberikan kemudahan petani untuk memperoleh dana permodalan dari Lembaga Keuangan; 6) memberikan informasi yang cepat dan tepat serta mutakhir tentang harga, sarana produksi, dan pasar.

Pengaturan mengenai perlindungan petani sebaiknya tidak dipisahkan dengan RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan. Untuk dapat menjamin perlindungan petani, maka bentuk pengaturan yang diperlukan adalah: 1) pengaturan mengenai pola kemitraan yang perlu dilakukan oleh industri rokok dan petani tembakau;

5. Sudah ada program dari Gubernur bahwa sebagaian dari masyarakat Madura akan dialihkan ke bertani Tebu.

6. Tembakau yang diimpor adalah hanya jenis tembakau Virginia.

7. Tembakau Madura sangat laku keras, dan untuk jenis terancak adalah Low Nicotine kurang dari 2% (sesuai Peraturan Pemerintah)

8. Yang dapat memenuhi kriteria kurang dari 2% cuman jenis Virgina dan tembakau Madura.

9. Produksi rokok kita 97% Kretek, 3% Putih (low nicotine).

10. Hak asasi perokok belum dilindungi di dalam RUU ini, padahal yang membayar cukai adalah perokok.

11. Tarif cukai tidak perlu sampai 65%. Jika memang pemerintah peduli dengan kesehatan maka seharusnya cukai dikembalikan 100% kepada rakyat untuk kesehatan.

Dinas Pertanian: 1. Lahan bekas pertanian

tembakau ditakuti oleh petani

4. Sistem budidaya perlu dibangun dan dikelola dengan baik.

5. Karena yang dimaksud UU ini adalah rokok, jadi seharusnya judul RUU ini juga bukan produk tembakau tapi rokok. Karena produk tembakau lainnya ada seperti peptisida nabati.

6. Usul judul: Pengelolaan dampak merokok terhadap kesehatan.

7. 9,52 Milyar, bagi hasil dari cukai tembakau

8. NTB terbesar ketiga penghasil tembakau, tembakau khasnya adalah tembakau Virginia.

MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR

1. Tembakau merupakan tanaman yang telah lama dibudidayakan oleh Petani di Kabupaten Lombok Timur.

2. Dalam perdagangan antar pulau dikenal dengan “Tembakau Ampenan”.

3. Perkebunan tembakau mulai berkembang sejak tahun 1968, meskipun berkembang sangat lamban sampai dengan tahun 1988.

4. Tahun 1988 mulai dilaksanakan kebijaksanaan pengembangan pola Kemitraan melalui Program Intensifikasi Tembakau Virginia.

5. Potensi lahan untuk pengembangan

2

2) pengaturan mengenai peranan pemerintah dan masyarakat dalam: a. melindungi produk petani dalam negeri dari perdagangan bebas yang tidak seimbang. b. meningkatkan keterampilan dan pengetahuan usaha bagi petani dan buruh petani tembakau. c. meningkatkan penghidupan petani melalui berbagai usaha yang potensial dan menguntungkan. d. mengusahakan penelitian dan pengembangan produk tembakau rakyat yang memiliki dampak resiko kesehatan yang lebih rendah.

Untuk menekan impor produk tembakau yang semakin tinggi, maka yang perlu dilakukan adalah: 1) adanya transparansi dari industri rokok tentang jumlah dan kualitas tembakau yang dibutuhkan dan informasi tersebut disampaikan setiap awal musim tanam tembakau; 2) adanya political will dari pemerintah untuk membatasi masuknya impor tembakau; 3) mengembangkan teknologi tepat guna dari Badan Litbang dan Perguruan Tinggi agar mampu menemukan varietas unggul tembakau rendah nikotin dan lebih tahan perubahan cuaca.

karena adanya organisme penggangu tumbuhan dan menyerang tanakam hortikultura.

2. Jika ada peralihan dari tembakau ke hortikultura Dinas Pertanian Jatim sudah siap memback up secara teknologi.

3. Sudah ada beberapa kelompok petani yang berhasil kita sosialisasikan alih profesi ke bertanam hortikultura dan banyak berhasil.

4. Di Madura sudah ada yang berhasil ganti alih profesi bertanam Bawang Merah Madura yang hasilnya bagus.

5. Terhadap ketentuan pidana di dalam RUU bagi anak berusia 18 tahun yang menjual atau membeli produk perlu ditinjau ulang.

Dinas Perindustrian : 1. Kebijakan cukai, dan luas lahan

bangunan yang semain lama semakin diperluas menjadi 200 M2, memberatkan pengusaha rokok kecil, yang banyak kolaps golongan 3.

2. Impor rokok untuk 2010

tembakau Virginia di Kabupaten Lombok Timur sekitar 26.932,98 Ha.

6. Jumlah perusahaan pengelola tembakau Virginia ada 18 perusahaan pengelola.

7. Tahun 2010, mendapat Penggunaan Dana bagi hasil Cukai Hasil tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp. 32.860.671.369 yang digunakan untuk Peningjkatan kualitas Bahan baku dan pembinaan lingkungan sosial.

8. Permasalah pengelolaan tembakau:a. Dicabutnya subsidi bahan bakar

minyak tanah untuk omprongan tembakau Virginia pada musim tanam tahun 2010 yang berakibat terjadinya kelangkaan minyak tanag rumah tangga.

b. Penggunaan kayu sebagai bahan bakar untuk pengomprongan/ peng-oven-an.

c. Kualitas dan kuantitas batu bara masih belum mencukupi dan kandungan kalori masih dibawa standar.

d. Kondisi cuaca yang ekstrim dengan curah hujan yang berlebihan, mengakibatkan turunnya kualitas hasil omprongan tembakau.

3

PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG1. Judul RUU ini diusulkan diubah

menjadi: RUU tentang Pengaturan dan Pengendalian Produk Tembakau. Dengan judul RUU seperti ini akan memberikan pengaturan yang lebih berimbang, terhadap perlindungan petani dan kesehatan.

2. RUU ini diharapkan tidak saja mengatur aspek perlindungan kesehatan dari bahaya mengkonsumsi rokok, namun juga memperhatikan aspek petani dan produksi tembakau, produksi hasil tembakau, penjualan produk tembakau, kemasan dan label, iklan, promosi dan sponsorship, kawasan merokok dan bebas asap rokok, tanggung jawab produsen dan importir, tanggung jawab pemerintah, hak, kewajiban dan peranserta masyarakat.

3. Sekitar 70 persen penduduk Temanggung adalah petani dan 2/3 lahan pertanian di Kabupaten Temanggung selalu ditanami tembakau dengan produksi mencapai 7 ribu ton/tahun, sementara tanaman tembakau dan aspek yang ada disekitarnya (seperti budidaya, pengrajin keranjang, pengrajin tembakau, pergudangan, dan

menurun, untuk ekspor naik. 3. Impor tembakau untuk 2010

Naik, ekspor tembakau naik. 4. Jangan sampai Undang-

Undang ini mematikan industri hasil tembakau, karena para petani tembakau tidak mempunyai kesiapan diversivikasi usaha.

Kadin : 1. Perlu diatur lagi undang-

undang yang mengatur budidaya tembakau, jangan disatukan dalam satu undang-undang dengan dampak tembakau terhadap kesehatan.

AMTI : 1. masyarakat tembakau tidak

anti regulasi terhadap kesehatan, setuju dengan pembatasan umur, setuju dengan kawasan terbatas merokok, tetapi jangan sam pai pengaturan dalam RUU mengganggu produksi rokok.

GAPERO : 1. Draft RUU saat ini berpihak

kepada industri besar.

e. Belum terbiasa dengan menggunakan bahan bakar pengganti minyak tanah untuk pengoven-an

9. 80% suplly tembakau Virginia Lombok dipasok ke pabrik rokok di jawa

10. 140 ribu tenaga kerja untuk 4-5 bulan penanaman tembakau

11. Dalam perumusan RUU ini mohon dipertimbangkan pemilihan katanya. Karena kesan yang timbul adalah rokok itu barang yang berbahaya karena beracun.

12. Dalam RUU ini harus ada pasal tentang perlindungan petani, karena banyak petani di Lombok timur ini yang menyandarkan hidup nya pada tembakau.

13. Perlu juga dibuat aturan mengenai perlindungan bagi bukan perokok.

14. 1 hektar = 58 juta utk 6 bulan, biaya penanaman tembakau

15. 680 ribu tenaga kerja dalam 6 bulan akan kehilangan pekerjaaannya bila peraturan ini diberlakukan

16. 50 000 ton tembakau viginia setahun.17. 8 kecamatan di Lombok timur murni

petani tembakau18. Wilayah sakra merupakan wilayah

paling berkualitas untuk menanam tembakau.

19. Petani tembakau seharusnya lebih

4

perdagangan) sudah ditekuni oleh masyarakat sejak abad 19.

4. Alih budidaya dan budaya tidak mudah dilakukan, sehingga apabila RUU ini menjadi Undang-Undang akan mematikan perekonomian petani tembakau dan petani cengkeh. Oleh karena itu, perlu dimasukkan perlindungan terhadap tanaman tembakau dan petani tembakau. Selain itu, Pemerintah berkewajiban membantu petani tembakau apabila menghendaki alih budaya.

5. Tembakau Temanggung mempunyai plasma nutfah tanaman bermutu tinggi dengan kadar nikotin paling bagus di dunia. Oleh karena itu, tembakau Temanggung perlu dipatenkan agar tanaman tembakau menjadi kekayaan bumi Indonesia yang memiliki nilai ekonomi dan budaya. Perlu pengaturan dalam budidaya tanaman tembakau agar kelestarian lingkungan dapat tetap terjaga.

6. Perlindungan petani perlu dijadikan satu bab tersendiri dalam RUU ini. Kalau diatur dengan RUU lain akan sangat merugikan petani tembakau, karena RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan akan langsung

2. Ada penelitian dari Prof Sutiman, bahwa terapi rokok dapat menyembuhkan penyakit.

3. Tidak setuju peringatan kesehatan berbentuk gambar, karena gambar-gambar mengerikan tersebut tidak pernah kita temui di dalam negara kita

Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro: 1. Merupakan kota tembakau

produksi jenis tembakau Virginia.

2. Supaya lebih bisa diakomodir, terkait dana bagi hasil cukai tembakau tidak diperuntukkan untuk semata pendapatan Negara, tetapi harus lebih besar untuk memperketat penurunan kadar nikotin bagi tembakau.

3. Harus juga ada bantuan untuk pelayanan kesehatan.

Universitas Airlangga : 1. Bahwa tembakau harus

diintervensi dengan teknologi, karena rokok bagaimanapun juga tidak akan bisa dilarang.

diperhatikan, dengan diadakan pembinaan dan pemberian subsidi. Terutama petani omprongan yang tidak punya lahan.

20. Semua perusahaan rokok ada di Lombok.

21. Ada 2 macam petani, yaitu petani binaan dan petani swadaya. Untuk itu, perlu ada standarisasi pengelolaan tembakau untuk pembinaan ke2 petani ini.

22. Sehubungan dengan bencana alam di jawa tengah dan timur, maka perusahaan2 rokok banyak yang akan beralih supplynya ke Lombok timur.

23. Kurangnya komunikasi antara perusahaan rokok atas kualitas tembakau dengan petani mengenai tingkat kualitas daun tembakau, menjadi kendala kesuksesan petani saat ini.

24. Judul RUU seharusnya tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga memperhatikan dampak nya terhadaP lapangan pekerjaan (petani tembakau)

25. UU ini bertentang dengan UU perburuhan.

5

berpengaruh kepada aktifitas dan aspek yang merugikan petani tembakau. Perlindungan petani diarahkan kepada: 1) peningkatan kemampuan melakukan usahanya, termasuk pengetahuan berkenaan dengan budaya tanaman tembakau dan cengkeh sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas; 2) bagi petani dan pelaku usaha tembakau yang membutuhkan permodalan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi petani tembakau untuk memperoleh fasilitas dan pinjaman tanpa agunan dari lembaga keuangan berdasarkan kelayakan usaha, dalam bentuk pemberian jaminan atas pinjaman dan/atau bimbingan teknis mengenai dasar kelayakan usaha sebagai persyaratan dalam pengajuan pembiayaan; 3) perlindungan agar petani bisa memperoleh harga jual yang baik kepada industri dan ada keberpihakan dari Pemerintah kepada petani. Oleh karena itu, perlu penggantian judul agar RUU ini tidak terkesan tendensius, diskriminatif dan terlihat ada keberpihakan kepada salah satu aspek.

7. Perlu dimasukkan dalam RUU ini hak bagi petani, seperti hak untuk

2. Adaptasi tubuh terhadap zat-zat berbahaya ada ambang batasnya, tidak bisa terus menerus.

3. Biaya peringatan berbentuk gambar di dalam kemasan rokok adalah sangat murah, setiap pengusaha rokok sampai yang terkecil sekalipun pasti akan mampu, karena untung yang didapatkan masih sangat besar.

4. Merokok adalah menjadi suatu masalah besar apabila merugikan orang lain.

5. Efek domino dari pengaturan di dalam RUU ini harus benar-benar diperhatikan dengan seksama.

6. Adalah tidak bijak apabila penanggung jawab tempat umum dihukum apabila tidak menyediakan tempat untuk merokok.

7. Sebaiknya perlu mencantumkan kandungan dari zat-zat berbahaya di dalam rokok selain tar dan nikotin, seperti arsen, mercury, dan sebagainya.

8. Ketentuan mengenai klausul ”emisi” di dalam RUU ini tidak

GUBERNUR NTB

1. Tanah Lombok adalah tanah yang paling baik vermentasi nya untuk menghasilkan tembakau

2. 1,5-2 ton per hektar 48.000 ton per tahun

3. Tembakau viginia merupakan bahan baku rokok putih.

4. 75% hasil tembakau disuplly ke sampoerna

5. Nilai panen tembakau Virginia dalam 3 bulan dapat mencapai 800 – 1,2 milliar

6. Petani tembakau disini bergantung pada tembakau sudah puluhan tahun, maka jika RUU ini membatasi merokok secara nasional, maka petani akan tembakau akan sangat ambruk perekonomiannya.

6

memperoleh pembinaan bagi pengembangan usaha dan hak untuk memperoleh perlindungan dalam melakukan usahanya. Sesuai dengan Pasal 28C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Substansi yang tidak perlu diatur adalah Pemerintah memberikan bantuan atau memfasilitasi pengalihan lahan tanaman tembakau ke tanaman lain. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menyatakan bahwa komoditas strategis perkebunan salah satunya adalah tembakau. Sehingga komoditas tembakau termasuk dalam komoditas strategis perkebunan yang sangat penting.

FAKULTAS PERTANIAN UGM9. Dalam RUU ini, belum ada pasal yang

memberikan perlindungan kepada petani. Bentuk perlindungan tsb bisa dilakukan dengan memberikan skema insentif dan disinsentif, termasuk didalamnya skema insentif bagi PTPN besar yang mengusahakan tembakau.

10.Komoditas tembakau bisa digunakan bukan hanya utk rokok, tetapi banyak produk lain, spt minyak wangi.

11.Saat ini, impor tembakau terus meningkat. Bagaimana pengaturan

jelas. 9. Tidak ada ketentuan mengenai

sanksi pidana tambahan.

IDI : 1. Sesuai penelitian orang yang

merokok, maka resiko serangan jantung jauh lebih besar daripada yang tidak merokok.

2. 35% sesuai fakta di lapangan orang yang terkena serangan jantung adalah orang yang merokok.

FORMASI (Forum Masyarakat Rokok Seluruh Indonesia) : 1. Mengapa kandungan zat

berbahaya dari obat nyamuk yang bersifat membunuh tidak disinggung sama sekali dalam RUU?

2. Pengaturan di dalam RUU cenderung berpihak kepada pengusaha rokok besar, tidak kepada petani tembakau.

3. Apakah rokok kretek sebagai warisan budaya harus dimusnahkan?

4. SKT (sigaret kretek tangan) dan SKM (Sigaret Kretek Mesin) harus dibedakan di dalam

7

terhadap impor tembakau agar tembakau lokal bisa ditingkatkan produksinya?

12.Bagaimana dengan beasiswa yang berasal dari perusahaan rokok? Bagaimana sikap perguruan tinggi? Apakah perlu diatur dalam RUU ini?

REKTOR UGM13.Petani sebagai produsen tembakau

selalu mendapat marjin keuntungan yang lebih rendah dari pedagang, bahkan juga dari tengkulak. Sehingga perlu ada skema jaminan harga agar petani mendapat harga jual yang memadai.

FAKULTAS KEDOKTERAN UGM 14.RUU ini akan mengatur perlindungan

terhadap orang yang tidak merokok dan orang yang berniat untuk berhenti merokok.

15.Ada hasil penelitian yang menyebutkan bahwa 70 % orang yang merokok ingin berhenti merokok, namun hanya 10 % yang berhasil.

16.Tayangan iklan merangsang munculnya perokok pemula, dan bagi mereka yang pertama kali melihat iklan rokok akan menjadi perokok reguler.

FARMAKOLOG UGM 17.Setuju bahwa perlu perlindungan

RUU. RUU hanya menyinggung SKM, seharusnya lebih berat ke SKT karena menyerap tenaga kerja lebih banyak. SKT juga banyak memberikan kontribusi kepada penerimaan negara.

5. Tidak perlu ada pabrik rokok baru, tetapi yang lama tetap dipertahankan.

6. Tidak ada perlindungan terhadap aspek budaya dan tenaga kerja pabrik rokok di dalam RUU, pengusaha rokok juga harus tetap diberikan perlindungan.

7. Cukai lebih baik diatur dalam undang-undang tentang cukai.

8. Di dalam RUU ini tarif Cukai 65% mengapa yang dikembalikan untuk kesehatan hanya 10%? Kalau memang sepakat untuk kesehatan bagi rakyat mengapa tidak dikembalikan 100%?

8

terhadap petani.18.Dengan meningkatnya orang yang

merokok di suatu negara, akan meningkatkan biaya pengobatan, sehingga akan menguras devisa negara.

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UGM19.Saat ini dampak tembakau semakin

meningkat terhadap kesehatan gigi dan mulut.

20.Konsumsi terhadap tembakau dapat menyebabkan kanker rongga mulut.

FAKULTAS KEDOKTERAN UGM (2)21.Harga rokok sebaiknya dinaikkan,

sehingga masyarakat akan semakin sulit untuk membelinya.

22.Keputusan Rektor UGM tentang iklan rokok di UGM tahun 2003 menyebutkan bahwa tidak boleh ada promosi dan iklan mengenai rokok.

23.Lembaga pendidikan semestinya merupakan kawasan tanpa produk tembakau.

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UGM24. RUU ini telah menghadapkan

secara eksplisit antara komoditas tembakau dengan aspek kesehatan.

25. Belum terlihat adanya keberpihakan terhadap petani.

PUSAT STUDI EKONOMI KERAKYATAN

9

UGM26.RUU ini telah menghadapkan antara

aspek kesehatan dan keberlangsungan industri.

27.Aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU ini adalah: aspek sosial budaya, perlindungan konsumen, kesehatan, perlindungan anak, tenaga kerja, ekonomi politik, dan keadilan berkelanjutan.

Menimbang :a. bahwa pengendalian dampak produk

tembakau memiliki peran strategis dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap orang;

b. bahwa pengendalian dampak produk tembakau diperlukan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya salah satu zat adiktif yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan;

c. bahwa pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan memerlukan pengaturan dan kepastian hukum yang dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya produk tembakau;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengendalian Dampak

PUSAT STUDI EKONOMI KERAKYATAN Ketentuan menimbang dalam RUU ini

perlu diperbaiki, karena hanya menekankan kepada aspek kesehatan. Belum menekankan kepada upaya meningkatkan kesejahteraan petani tembakau.

UNIVERSITAS MATARAM

Ketentuan menimbang belum tepat dalam merumuskan konsideran menimbang perlu kehati-hatian- Kaitannya dengan kesehatan- Terkait ekonomi- Masalah social

Ketentuan menimbang harus ada satu komponen yang mencerminkan aspek sosiologis, atau permasalahan yang menyebabkan diperlukannya RUU ini.

10

Produk Tembakau Terhadap Kesehatan;Mengingat :Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

danPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK PRODUK TEMBAKAU TERHADAP KESEHATAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Tembakau adalah hasil olahan tembakau yang dihasilkan dari tanaman nicotin tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar, sianida, arsen, formalin, dan karbonmonoksida dengan atau tanpa bahan tambahan.

2. Rokok adalah produk tembakau terbungkus yang apabila dikonsumsi atau dihisap

UNIVERSITAS MATARAM

Ada istilah rancu dlm RUU ini. Spt dlm ketentuan umum, banyak istilah yang tidak perlu dicantumkan dalam pasal tersebut.

Pasal 1 angka 10 dan 11, pengertian pelaku usaha dan produsen. Kenapa definisi nya sama? Jika lihat UU ttg

11

asapnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

3. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan.

4. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.

5. Karbonmonoksida adalah senyawa kimia antara karbon dan oksigen yang berupa gas tanpa warna, tanpa bau, dan sangat beracun, yang dapat menyebabkan kematian jika dihirup.

6. Iklan Produk Tembakau adalah setiap tulisan, gambar bergerak atau tidak, tanda, simbol atau gambar visual lain, suara, atau kombinasi dari keduanya atau lebih, yang dimaksudkan untuk mempromosikan kepada masyarakat, langsung atau tidak langsung, produk tembakau atau mengonsumsi produk tembakau, pembelian atau penggunaan produk tembakau, seluruh atau sebagian merek dagang produk tembakau, dan/atau nama perusahaan produk tembakau atau yayasan yang bernaung di bawahnya.

7. Promosi Produk Tembakau adalah setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi atau tindakan yang bertujuan atau yang mengakibatkan atau dapat mendorong

perlindungan konsumen dan UU ttg persaingan usaha, maka definisi pelaku usaha itu sama dengan produsen.

Perlu pengertian “konsumen” dalam RUU ini. Pengertian konsumen lihat: UU no. 8/1999.

Terminology dari “dampak” dan “pengendalian” tidak secara jelas digambarkan dalam RUU ini.

12

penggunaan produk tembakau baik langsung maupun tidak langsung.

8. Sponsor Produk Tembakau adalah setiap bentuk kontribusi kegiatan, acara atau individual yang bertujuan atau mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan produk tembakau baik langsung maupun secara tidak langsung.

9. Label Produk Tembakau yang selanjutnya disebut label adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau yang berbentuk gambar dan/atau tulisan, yang merupakan bagian dari kemasan produk tembakau, yang digunakan sebagai salah satu cara untuk menginformasikan akibat dari mengkonsumsi produk tembakau terhadap kesehatan.

10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan produk tembakau.

11. Produsen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

13

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan produksi produk tembakau.

12. Kawasan Tanpa Produk Tembakau adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk mengonsumsi produk tembakau, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk tembakau.

13. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.

14. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih tanpa mempertimbangkan bahan baku yang digunakan, permanen atau tidak permanen.

15. Tempat Kerja adalah setiap ruangan tertutup, bergerak atau tidak bergerak, dimana tenaga kerja bekerja.

16. Kemasan adalah wadah dari produk tembakau dalam bentuk apapun dan/atau kumpulan bungkus produk tembakau (karton) yang terbuat dari bahan apapun.

17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik

14

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB IIASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan berasaskan:a. kemanfaatan;b. keterpaduan dan keserasian;c. kelestarian;d. keadilan;e. kemandirian; dan/atauf. transparansi dan akuntabilitas.

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UGM Perlu ditambah dengan asas

kepedulian. Alasannya: di Kota Yogyakarta terdapat bus Transyogya. Dalam bus sudah ditempeli PP 19 Tahun 2003, bahwa orang tidak boleh merokok di angkutan umum serta sanksinya. Namun kenyataannya banyak yang melanggar.

RUU ini jangan sampai mematikan industri rokok, tetapi perlu upaya untuk menserasikan dengan kepentingan petani dan kepentingan lain.

UNAIR: Ditambahkan asas kemanan agar sesuai dengan Pasal 3 tujuan adalah untuk perlindungan.

UNIVERSITAS MATARAM

Penetapan asas dlm perUUan harus cermat, krn fungsinya adalah sbg acuan perumusan norma2 dalam UU. Ada bebarapa asas yg tidak sesuai dlm RUU ini. Oleh krn itu, perlu dikategorikan asas yg bersifat filosofis, asas terkait fungsi managerial dan asas yg terkait dgn peran yg hrs dilakukan oleh pemerintah, cth: Kelestarian, terpaduan, kehati2an, kemandirian, dll

15

Pasal 3

Pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan bertujuan untuk:a.mencegah keinginan mengonsumsi produk

tembakau pada setiap orang;b.memberikan perlindungan bagi orang yang

tidak mengonsumsi produk tembakau;c. melindungi setiap orang dari bahaya

mengonsumsi produk tembakau; dan d.menciptakan lingkungan yang bersih dan

sehat, bebas dari asap produk tembakau.

BAB IIIHAK SETIAP ORANG

Pasal 4

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap produk tembakau .

Pasal 5

Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai produk tembakau dan bahayanya bagi kesehatan.

Pasal 6

16

Setiap orang berhak mendapatkan penyuluhan dan/atau bimbingan untuk dapat berhenti mengonsumsi produk tembakau.

BAB IVJENIS PRODUK TEMBAKAU

Pasal 7

(1) Produk tembakau dapat berupa:a. rokok; danb. tembakau iris.

(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. rokok kretek mesin; b. rokok putih mesin;c. rokok kretek tangan; d. rokok kretek tangan filter; e. rokok putih tangan;f. rokok putih tangan filter; g. rokok kelembak menyan; danh. cerutu.

PEMDA JAWA TENGAH Di Jawa Tengah, jenis produk

tembakau lainnya adalah tembakau krosok atau asepan.

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UGM Perlu diatur mengenai produk

tembakau yang berupa tembakau cair.

UNAIR: Pasal 7 ditiadakan, karena di dalam Pasal 1 angka 1 telah dirumuskan pengertian (kriteria) “produk tembakau” yang mempunyai makna lebih luas.

UNIVERSITAS MATARAM

Tembakau iris tidak perlu diatur dalam UU ini, karena Pemerintah akan sangat sulit untuk mengatur nya. Begitu pula produk tembakau hasil rumahan. (pasal 7)

BAB VPRODUKSI

Bagian KesatuIzin Produksi

Pasal 8

(1) Produsen wajib memiliki izin usaha produksi produk tembakau dari instansi terkait.

17

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Produsen wajib melakukan pemeriksaan jenis dan kadar kandungan isi dan emisi pada setiap hasil produksinya.

(2) Pemeriksaan jenis dan kadar kandungan isi dan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di laboratorium yang sudah terakreditasi oleh Pemerintah.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UNAIR: 1. Perlu dimasukkan pengertian

emisi di Bab I2. Seyogyanya dalam ketentuan

perizinan dan persyaratannya diatur di dalam UU

3. Kurang jelas. Perlu dijelaskan dalam Penjelasan tentang “pemeriksaan oleh laboratorium yang terakreditasi” dimaksud serta “pejabat yang berwenang”

4. Pasal 9 dan 10 masih menggantungkan pengaturan lebih lanjut kepada “peraturan Pemerintah” yang seringkali ditindaklanjuti atau keluarnya Peraturan pemerintah terlalu lama (sudah bertahun-tahun keluar).

Pasal 10

(1) Produsen wajib mendaftarkan semua produk tembakaunya sebelum diedarkan.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kementerian

18

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian KeduaPelabelan dan Pengemasan

Pasal 11

Dalam memberikan label pada kemasan produk tembakau yang beredar di Indonesia, produsen wajib:a. menggunakan Bahasa Indonesia;

danb. mencantumkan peringatan

kesehatan pada label di setiap kemasan produk tembakau dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.

UNIVERSITAS MATARAM

Peringatan kesehatan pada rokok, tidak akan dihiraukan oleh konsumen. Beri batasan untuk orang dapat merokok hanya hingga usia 40.

Tidak ada perubahan yang signifikan terhadap peringatan kesehatan berbentuk gambar.

Pasal 12

(1) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berbentuk gambar dan tulisan.

(2) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan gambar penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit gangguan pembuluh darah, asap produk tembakau orang lain, impotensi, dan/atau gangguan kehamilan dan janin.

PEMDA JATENG (ASDA II) Ketentuan Pasal 12 ayat (5) sangat

memberatkan Pengusaha Rokok Kelas III.

UNAIR : Seyogyanya PP tidak

menambah atau mengurangi isi UU yang memberi beban masyarakat.

“… asap produk tembakau orang lain …”, apa maksud dari kalimat ini?

Pasal 12 ayat (2) tidak sinkron dengan Pasal 12 ayat (3), dalam Pasal 12 ayat (2) tidak

19

(3) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. mengonsumsi produk tembakau dapat

menyebabkan penyakit pernapasan;b. mengonsumsi produk tembakau dapat

menyebabkan kanker;c. mengonsumsi produk tembakau dapat

menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah;

d. mengonsumsi produk tembakau dapat menyebabkan impotensi; dan/atau

e. mengonsumsi produk tembakau dapat menyebabkan gangguan kehamilan dan janin.

(4) Dalam satu seri produksi, 5 (lima) jenis peringatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan pada setiap merek dagang dan jenis produk tembakau .

(5) Gambar dan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus satu makna dan mendapatkan persetujuan dari departemen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang perubahan dan/atau penambahan tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

disebutkan tentang “gambar penyakit pernafasan”, namun dalam Pasal 12 ayat (3) tiba-tiba muncul “mengonsumsi produk tembakau dapat menyebabkan penyakit pernafasan”.

“Peringatan Kesehatan” yang dimaksud Pasal 11 huruf b sebaiknya berbentuk “gambar atau tulisan” (bukan gambar dengan tulisan) sehingga dalam label produk tersebut tidak terlalu penuh dalam kemasan. Bila dikaitkan dengan ayat 6 tentang perubahan dan/atau penambahan tulisan dan/atau gambar akan semakin penuh dalam kemasan, belum termasuk keterangan lain yang harus dicantumkan dalam label (lihat Pasal 13 dan 14) serta cara dan bentuk penulisan/gambar (Pasal 15).

20

Pasal 13

Pada setiap kemasan produk tembakau, produsen wajib:a. mencantumkan kalimat ”Hanya untuk dijual

di Indonesia” untuk produk tembakau yang dijual di Indonesia;

b. memuat paling sedikit 20 (dua puluh) batang untuk rokok;

c. mencantumkan informasi tentang jenis kandungan dan emisi produk tembakau;

d. mencantumkan tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan

e. mencantumkan kode produksi.

PEMDA JATENG (WAGUB) Pasal 13 huruf a harus dicermati

sebaik-baiknya. Dengan adanya ketentuan ini, bagaimana dengan produk tembakau untuk ekspor?

PEMDA JATENG Tidak perlu ada pembatasan isi rokok

dalam satu kemasan, dengan mempertimbangkan bahwa masih banyak industri rokok yang hanya menggunakan tangan dalam proses produksi.

PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG Isi setiap kemasan produk tembakau

antara kretek dan rokok putih semestinya berbeda. Kretek minimal 10 batang dan maksimal 16 batang, sedangkan rokok putih 20 batang. Apabila jumlah kemasan menjadi 20 batang, maka kretek akan kesulitan dalam menyesuaikannya karena banyak yang menggunakan tangan dalam proses produksinya.

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UGM Dalam kemasan produk tembakau,

perlu dicantumkan alamat pabrik, nomor pengaduan, dan tanggal kadaluarsa.

PUSAT STUDI EKONOMI KERAKYATAN

UNAIR: Pasal 13 huruf b, “… paling sedikit …”, apa bukan “… paling banyak …” ?

21

UGM Dalam proses produksi, industri

rokok kretek nasional yang menggunakan tangan, hanya mampu membuat satu kemasan berjumlah 10 batang. Apabila satu kemasan memuat paling sedikit 20 batang, maka banyak industri kretek nasional yang akan tutup.

Pasal 14

(1) Informasi tentang jenis kandungan dan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c paling sedikit meliputi nikotin, tar, sianida, arsen, formalin, dan karbonmonoksida, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Pencantuman informasi jenis kandungan dan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada bagian kemasan produk tembakau secara jelas dan mudah dibaca.

UNAIR : Apakah di dalam UU ini produk tembakau boleh mengandung sianida, arsena dan formalin

UNIVERSITAS MATARAM

Kandungan nikotin dan tar harus tetap ada dalam peringatan kesehatan

Pasal 15

Dalam mencantumkan tulisan dan/atau gambar peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

PEMDA JATENG (ASDA II) Ketentuan dalam Pasal 15 huruf a

akan membuat merek rokok tidak mendapat ruang memadai.

PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG

UNAIR: Pasal 15 huruf b, “… secara periodik”, seharusnya ditentukan batas waktunya, agar tidak menimbulkan multitafsir. Misalnya: setiap 1 tahun sekali.

22

a. membuat ukuran tulisan dan/atau gambar paling sedikit 50% dari ukuran kemasan;

b. mengganti tulisan dan/atau gambar secara periodik; dan

c. menggunakan tulisan dengan huruf besar, jelas, kelihatan, dan meyakinkan.

Peringatan kesehatan yang tercantum pada label cukup berbentuk tulisan sebesar 35 persen. Pengaturan peringatan berbentuk gambar jika diterapkan sangat diskriminatif karena penyebab gangguan kesehatan tidak hanya tembakau, tetapi juga produk makanan dan asap kendaraan bermotor.

PUSAT STUDI EKONOMI KERAKYATAN UGM Pangsa pasar rokok nasional saat ini

dikuasai oleh 4 perusahaan rokok sebesari 90 persen. Sedangkan sisanya adalah perusahaan-perusahaan rokok kretek kecil. Bagaimana perusahaan rokok kretek kecil dapat bertahan dengan persyaratan peringatan kesehatan seperti ini? Pasal ini mengikuti Article 14 FCTC.

Pasal 16

Produsen dalam melakukan pelabelan dan pengemasan dilarang menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan yang memberikan kesan produk tembakau kurang atau tidak membahayakan kesehatan.

UNIVERSITAS MATARAM

Penjelasan pada pasal 16 kurang jelas, harus dirumuskan ulang.

BAB VI

23

PENJUALAN Pasal 17

Pelaku usaha dapat melakukan penjualan produk tembakau.

UNAIR: Tidak perlu pembatasan

melalui perizinan ? Ditiadakan, tidak bermakna.

Pasal 18

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilarang menjual produk tembakau :a. dengan menggunakan mesin layan diri;

dan/ataub. di Kawasan Tanpa Produk Tembakau.

PEMDA JATENG Penjualan produk tembakau di tempat

umum dan tempat kerja tidak perlu dilarang, karena akan kesulitan dalam implementasinya.

PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG Larangan penjualan produk tembakau

di tempat umum sangat diskriminatif, karena produk tembakau adalah barang legal yang semestinya mendapat perlakuan sama dengan produk legal lainnya.

Pasal 19

Setiap orang dilarang menjual dan/atau memberikan produk tembakau kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG Setuju, apabila tembakau tidak dijual

kepada anak di bawah usia 18 tahun

UNAIR : Bagaimana memastikan umur ? apakah penjual rokok boleh memeriksa KTP ? Perhatikan penegakan hukumnya serta kaitkan dengan ideologi (nilai-nilai keyakinan) orangnya

UNIVERSITAS MATARAM

Penerapan larangan anak usia dibawah 18 thn untuk menjual rokok sangat sulit. Seringkali anak diminta jaga warung. Perlu dipikirkan batasan usia ini.

BAB VIIIKLAN, PROMOSI, DAN PEMBERIAN SPONSOR

PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG Industri produk tembakau merupakan

industri yang legal sehingga industri ini berhak mendapatkan perlakuan yang setara dengan industri lain dalam melakukan usaha.

UNIVERSITAS MATARAM

Seharusnya pada kompetisi olahraga pun, tidak boleh disponsori oleh produsen/pelaku usaha rokok

24

Pasal 20

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan iklan dan promosi produk tembakau yang bermaterikan:a. merangsang atau menyarankan orang

untuk mengonsumsi produk tembakau;b. menggambarkan atau menyarankan

bahwa mengonsumsi produk tembakau memberikan manfaat bagi kesehatan;

c. menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan, keduanya, bungkus produk tembakau, produk tembakau, atau orang yang sedang mengonsumsi produk tembakau, atau mengarah pada orang yang sedang mengonsumsi produk tembakau;

d. ditujukan terhadap, atau menampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan atau gabungan keduanya, anak, remaja, atau wanita hamil;

e. mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah produk tembakau;

f. bertentangan dengan norma yang berlaku bagi masyarakat;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi iklan dan promosi di media cetak, media elektronik, media luar ruang, media online, dan/atau media lainnya, termasuk memajang citra merek dan simbol kemasan produk tembakau di tempat penjualan.

PEMDA JAWA TENGAH Perlu anjuran kepada konsumen

tentang manfaat produk tembakau bagi kesehatan.

Dilarang menayangkan iklan produk atau logo perusahaan pada acara olahraga.

25

Pasal 21

Larangan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) termasuk promosi yang dilakukan dengan memberikan secara gratis hadiah produk tembakau atau produk lainnya yang mencantumkan merek dagang produk tembakau.

UNAIR: Kalau tidak ada mereknya boleh ?

Pasal 22

Iklan dan promosi pada media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) hanya dapat dilakukan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.

PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG Pengaturan jam tayang dan tata cara

iklan di media elektronik diatur secara berimbang dalam PP Nomor 19 Tahun 2003.

UNAIR: Rationya apa? Pasal 22, mengacu kepada

Pasal 20, padahal Pasal 20 merupakan Pasal yang mengatur larangan. Seyogyanya, ketentuan Pasal 22 dimasukkan dalam Pasal 20 menjadi ayat (1). Sehingga Pasal 20 dapat berbunyi:

(1) Pelaku usaha hanya dapat melakukan promosi melalui iklan dan media elektronik pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.

(2) Pelaku usaha … (ayat (1) Pasal 20 menjadi ayat (2)

(3) Pasal 20 ayat (2) menjadi Pasal 20 ayat (3).

26

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang memberikan sponsor yang disertai dengan iklan dan promosi produk tembakau dan/atau produk lainnya yang mencantumkan atau yang tidak mencantumkan merek dagang produk tembakau tersebut.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang memanfaatkan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dalam proses produksi, distribusi, penjualan dan promosi produk tembakau.

BAB VIIIHARGA DAN CUKAI

Pasal 25

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan harga produk tembakau dan cukai produk tembakau untuk mengendalikan dampak kesehatan akibat konsumsi produk tembakau.

(2) Kebijakan lebih lanjut mengenai besaran harga dan cukai produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMDA JATENG Harga dan cukai produk tembakau

berbahan baku impor dan produk tembakau impor semestinya dibedakan dengan produk tembakau dalam negeri, karena terkait dengan devisa negara. Saat ini cukai kretek lebih tinggi daripada cukai rokok putih.

UNAIR: Dasarnya apa?

UNIVERSITAS MATARAM

Jika ingin meningkatkan PDB dan kesejahteraan petani tembakau. Jadi harus ditetapkan harga produk tembakau dengan bahan baku impor lebih tinggi dari harga produk rokok dengan bahan baku dari dalam negeri.-

Pasal 26 PEMDA JATENG (ASDA II) Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf g,

UNIVERSITAS MATARAM

27

(1) Penerimaan negara dari cukai produk tembakau dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan cukai produk tembakau sebesar 10% dialokasikan untuk kepentingan masyarakat secara nasional, dalam hal:

a. pemberian informasi dan pendidikan dampak negatif konsumsi produk tembakau;

b. pembiayaan penelitian yang berkaitan dengan pengendalian dampak produk tembakau;

c. pemberian jasa konseling dan penyediaan klinik/pusat yang mengajarkan cara berhenti mengonsumsi produk tembakau;

d. pemberian bantuan biaya pengobatan orang yang terkena dampak produk tembakau;

e. penyelenggaraan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pencegahan dan promosi kesehatan.

f. pemberian bantuan untuk gerakan pemuda dan pelajar anti produk tembakau; dan/atau

g. pemberian bantuan pengalihan lahan tanaman tembakau ke tanaman lain.

perlu ditambahkan objek petani. Sehingga kalimatnya menjadi: pemberian bantuan bagi petani untuk pengalihan lahan tanaman tembakau ke tanaman lain.

PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG Dalam rangka melindungi produk

tembakau dalam negeri, pengenaan cukai semestinya dibedakan antara produk tembakau luar negeri (misalnya rokok putih) dan produk tembakau dalam negeri. Persentase cukai produk tembakau dalam negeri semestinya lebih rendah daripada persentase cukai produk tembakau luar negeri.

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UGM Dalam Pasal 26 ayat (2), perlu

ditambahkan bahwa cukai produk tembakau juga dialokasikan untuk: pengembangan komoditas tembakau.

Kenapa 10% ? apa cukup utk dialokasikan utk masyarakat? Terutama utk pengalihan fungsi lahan. Seharusnya lebih besar dari itu.

lahan tidak bisa dialihkan, tapi fungsi lahan nya yang dialihkan

Pasal 27

28

(1) Penerimaan cukai produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikelola oleh badan penanganan dampak produk tembakau terhadap kesehatan.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Menteri.

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IXKAWASAN TANPA PRODUK TEMBAKAU

Pasal 28

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan Kawasan Tanpa Produk Tembakau di wilayah pemerintahannya.

(2) Kawasan Tanpa Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. fasilitas kesehatan;b. tempat proses belajar mengajar;c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah;

PEMDA JATENG (WAGUB) Ketentuan pasal ini diskriminatif dan

akan sulit diimplementasikan, karena akhirnya orang hanya akan boleh mengkonsumsi produk tembakau di rumah.

PEMDA JATENG Pada tempat umum semestinya

diperbolehkan adanya kawasan merokok.

PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG Di tempat umum dan tempat kerja

UNIVERSITAS MATARAM

Penerapan utk larangan membawa produk rokok, sangat tidak mungkin. Jadi sebaiknya gunakan istilah seperti emisi rokok. Jadi yang dilarang adalah asap nya atau emisi rokok.

Angkatan umum, perlu diperjelas batasannya.

Belum ada pelarangan untuk merokok bagi ibu hamil, sebagai perlindungan terhadap anak yang belum lahir. Juga

29

e. angkutan umum;f. tempat kerja; g. tempat umum; danh. tempat resmi acara kelembagaan

negara.(3) Kawasan Tanpa Produk Tembakau

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d termasuk tempat terbuka yang berada pada batas terluar tempat tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kawasan Tanpa Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

semestinya disediakan area/tempat khusus untuk merokok.

merokok dekat ibu hamil. Yang dicari perokok adalah efek nikotin

yang menimbulkkan sensasi, meningkatkan konsentrasi, dan kewaspadaan. Dan bila ini dihentikan akan menimbulkan gelisah, perasaan diri yang turuan dan gangguan konsentrasi. Efeknya bisa sampai 8 minggu.

Selain tembakau, bawaan rokok itu banyak, sehingga memungkinkan banyak timbul penyakit. Usia 50 keatas sudah pasti akan kena kelainan jantung. Seiring dengan itu akan timbul kelainan fisik lainnya.

Perlu ada perlindungan dari asap rokok untuk ibu hamil, janin, dan anak.

Aspek perlindungan terhadap perokok pasif harus lebih ditekankan.

Pasal 29

Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum, dan tempat resmi acara kelembagaan negara wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

UNAIR: Pasal 29, beberapa catatan yang harus dicermati:1) harus hati-hati menentukan

siapa yang bertanggungjawab atas Kawasan Tanpa Produk Tembakau, dalam suatu daerah yang terjadi tumpang tindih kewenangan.

2) Bagaimana bentuk mewujudkan Kawasan Tanpa

30

Produk Tembakau (KTPT), apakah cukup dengan tulisan-tulisan “Kawasan Tanpa Produk Tembakau (KTPT)” di beberapa tempat di wilayahnya. Bagaimana dengan kawasan masjid tiba-tiba ada jamaah orang musafir yang merokok, apakah takmir masjid akan dikenakan pidana?

3) Seyogyanya pasal 29 ini tidak diancam dengan pidana. Hapus Pasal 49.

BAB XTUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH

Bagian KesatuTugas

Pasal 30

Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengendalian dampak produk tembakau sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

UNIVERSITAS MATARAM

Pasal 30, seharusnya Pemerintah daerah, bukan pemerintahan daerah.

31

Pasal 31

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:a. memfasilitasi tersedianya layanan kesehatan

dan pusat rehabilitasi untuk diagnosa, konseling, pencegahan dan perawatan ketergantungan terhadap produk tembakau.

b. memberi kemudahan dan keterjangkauan biaya untuk perawatan ketergantungan terhadap produk tembakau.

c. memberikan informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai:1) bahaya mengonsumsi

produk tembakau bagi kesehatan; 2) pengaruh asap produk

tembakau terhadap kesehatan; 3) manfaat berhenti

meproduk tembakau ; 4) manfaat hidup tanpa

asap produk tembakau; dand. memberikan bantuan atau memfasilitasi

pengalihan lahan tanaman tembakau ke tanaman lain.

UNAIR: Fasilitasnya apa ?

Bagian KeduaWewenang

Pasal 32

Dalam penyelenggaraan pengendalian dampak produk tembakau Pemerintah mempunyai

UNAIR: Perlu larangan impor tembakau dan produk tembakau

UNIVERSITAS MATARAM

Istilah yang seharusnya digunakan “berwenang” bukan memiliki wewenang.

32

wewenang:a. mengendalikan keseimbangan ekspor dan

impor produk tembakau; b. melakukan pertukaran informasi mengenai

perdagangan produk tembakau dengan negara lain;

c. melakukan kerjasama internasional dalam melakukan pelarangan terhadap iklan dan promosi produk tembakau, serta pemberian sponsor produk tembakau di luar batas teritorial suatu negara; dan/atau

d. mengadakan kerjasama antara lembaga-lembaga nasional, regional dan internasional dalam penanganan perdagangan produk tembakau secara tidak sah.

Pasal 33

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan.

BAB XIPERAN MASYARAKAT

Pasal 34

Masyarakat dapat berperan dalam kegiatan/program pengendalian dampak produk tembakau yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah

PEMDA JAWA TENGAH Masyarakat dapat memberikan usul,

masukan, saran, pertimbangan dan bantuan kepada pemerintah dalam pengendalian produk tembakau terhadap kesehatan.

UNIVERSITAS MATARAM

Peran masyarakat hrs diikutsertaka:- Sebelum ambil keputusan- Setelah mengambil keputusan

33

daerah mengenai pelaksanaan program pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan.

Pasal 35

Selain peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, masyarakat dapat berperan dalam:a. penyelenggaraan, pemberian bantuan

dan/atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan bahaya mengonsumsi produk tembakau terhadap kesehatan;

b. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan;

c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan, manfaat berhenti mengonsumsi produk tembakau, bahaya mengonsumsi produk tembakau, pengaruh asap produk tembakau, serta dampak negatif akibat meproduk tembakau terhadap ekonomi dan lingkungan;

d. melakukan gugatan publik, baik berupa gugatan perwakilan kelompok (class action) dan atau hak gugat lembaga swadaya masyarakat (legal standing); dan/atau

e. mewujudkan Kawasan Tanpa Produk Tembakau

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UGM Peran serta masyarakat semestinya

diarahkan pada pengembangan industri non rokok berbasis tembakau.

34

Pasal 36

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dilakukan dalam hal:a. mengajukan penetapan Kawasan

Tanpa Produk Tembakau kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

b. memelihara kelangsungan Kawasan Tanpa Produk Tembakau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

c. memberikan teguran terhadap orang yang mengonsumsi produk tembakau di Kawasan Tanpa Produk Tembakau;

d. melaporkan orang yang mengonsumsi produk tembakau di Kawasan Tanpa Produk Tembakau pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) kepada pimpinan atau penanggung jawab tersebut; dan/atau

e. melaporkan pimpinan atau penanggung jawab tempat umum atau tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang tidak menegakkan peraturan Kawasan Tanpa Produk Tembakau kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

f.BAB XII

KETENTUAN PIDANAPEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG Penerapan ketentuan pidana harus

memenuhi rasa keadilan bagi

UNAIR: Tidak diatur

pemberatan pidana tentang

UNIVERSITAS MATARAM

Istilah denda, kalau berbentuk uang,

35

masyarakat. Namun, apabila melihat ketentuan umum mengenai produsen, maka rasa keadilan tersebut tidak lagi ada. Oleh karena itu, ketentuan pidana yang bisa dicantumkan hanya ketentuan pidana di Pasal 39, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46.

residive, sehingga jika seorang produsen atau pelaku usaha mengulangi lagi tindak pidananya, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana dengan pemberatan. Ketentuan residive dalam KUHP tidak dapat diterapkan dalam suatu UU, mkanakala UU tersebut tidak mengatur tentang residive.

Sayangnya tidak diatur tentang pidana tambahan, sehingga jika tidak diatur tentang pidana tambahan, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tambahan. Artinya, jika prodsen atau pelaku usaha sudah menjalani pidana penjara dan pidana denda, seandainya perusahaannya masih mempunyai dana yang cukup besar, maka produsen tadi masih tetap dapat menjalankan perusahaannya. Ciri pidana tambahan:

1) Hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok (tidak boleh dijatuhkan mandiri);

2) Hanya dapat dijatuhkan

“sebanyak-banyaknya”, kalau waktu “paling kurang” dan “paling lama”

Perlu ditentukan pidana “paling ringan”, agar ada efek jera.

Hukuman penjara jangan hanya “1 tahun”, ini terlalu ringan.

Draft pemidanaan RUU ini masih seperti KUHP. Sistem pemidanaan KUHP landasan filosofis nya tidak sesuai lagi dgn skrg, karena lebih bersifat individual. Harusnya ada kesebandingan pelaku, korban, masyarakat dan negara. Dulu, sanksi pidana adalah sanksi terakhir, skrg, sanksi pidana bukan satu2nya jalan keluar untuk segala permasalahan. Oleh karena itu, perlu ada sanksi adminstrasi dan perdata.

3 hal yang perlu diperhatiakan: Jenis sanksi apa yang perlu dipidana, dan berat ringannya pidana, pedoman pelaksanaan hukuman pidana.

Jenis pidana: o pidana penjara + denda. Untuk

mengatasi masalah sosial, seringkali pidana penjara tidak lagi menjadi efektif saat ini.

o Perlu diperhatikan keseimbangan antara kualitas perbuatan yang dilarang dengan berat ringannya jenis pidana yang diancamkan itu.

o Dalam RUU ini, ada ketidak-

36

apabila didalam perumusan sesuatu tindak pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman atau diatur tentang pidana tambahan;

3) Sifatnya fakultatif, artinya diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan atau tidak.

Tindak Pidana Kejahatan dan akibat hukumnya:Berdasarkan ketentuan RUU, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam RUU ini merupakan tindak pidana kejahatan. Hal ini dapat dilihat:

1) Ancaman pidananya cukup berat, baik ancaman pidana penjara maupun dendanya.

2) Ancaman pidananya berupa kumulatif antara ancaman pidana penjara dengan ancaman pidana denda.

3) Tidak ada Pasal dalam RUU yang mengatur bahwa tindak pidana dalam RUU ini merupakan “tindak

konsistenan, contoh Pasal 40 dgn Pasal 48. 6 thn dan 6 bulan penjara kenapa denda nya sama?

Diterapkannya sistem kumulasi, contoh pasal 42.o Ancaman denda dan penjara harus

dibuat sesesuai mungkinAda persoalan teknis yuridis, dgn adanya subyek hukum badan usaha.o Pertanggung jawaban pidana nya

siapa? o Kapan suatu badan hukum dinilai

melakukan pelanggaran pidanao Jenis pidana utk badan usaha harus

disesuaikan, hanya dapat dikenakan: denda, cabut izin usaha, ganti rugi

o Bagaimana bila denda tidak dibayar, belum ada aturannya disini. harta korporasi disita, dilelang, dan diambil senilai denda.

37

pidana pelanggaran”. 4) Mengingat tindak pidana

dalam RUU ini adalah kejahatan, maka bagi produsen, pelaku usaha maupun setiap orang yang mencoba, membantu terjadinya tindak pidana di bidang ini, konsekuensinya dapat diancam dengan pidana. Pasal RUU ini di junctokan dengan Pasal 53 KUHP, untuk percobaan. Pasal RUU ini dijunctokan dengan Pasal 56 KUHP, bagai tindak pidana pembantuan.

Fungsi Ultimum RemediumMelihat pengaturan ketentuan pidana dalam RUU ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum pidana fungsinya sebagai Ultimum Remedium . Artinya keberadaan hukum pidana, melalui pengaturan ketentuan pidana dalam RUU, sebagai obat terakhir. Oleh karena dalam RUU ini masih diatur masalah ijin.

Perlu dicermati keberadaan

38

RUU ini dengan RUU KUHP. Artinya perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan pidana dalam RUU ini dengan RUU KUHP

Pasal 37

Produsen yang tidak melakukan pemeriksaan kadar kandungan isi dan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling rendah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

UNAIR: Pemidanaan dalam Pasal-pasal

RUU, tidak konsisten antara pidana penjara dengan pidana dendanya. Ukuran penjara dengan denda tidak menunjukkan adanya kesetaraan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. Pasal 37 pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling rendah Rp 100 juta dan paling tinggi Rp 10 milyar. Berapa ukuran pidana penjara dibandingkan dengan pidana dendanya. Seharusnya dengan tegas 1 tahun ekuivalen dengan dengan Rp 50 juta, sehingga jika ancaman pidananya 5 tahun maka dendanya Rp 250 juta.

Antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, terjadi ketidakonsistenan terakit dengan jenis pidananya. Misalnya Pasal 37 mengatur

39

“pidana penjara paling lama…” dan “denda paling rendah …” dan “paling tinggi..”, di Pasal yang lain, misalnya Pasal 38, 39, 40, diatur “pidana penjara paling lama…” dan “pidana denda setinggi-tingginya…”

Pasal 38

Produsen yang tidak mendaftarkan semua produk produk tembakaunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 39(1) Produsen yang dalam pengemasan dan

pelabelan tidak menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Produsen yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 40

40

(1) Produsen yang tidak mencantumkan kalimat ”Hanya untuk dijual di Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Produsen yang melakukan pengemasan kurang dari 20 (dua puluh) batang rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Produsen yang tidak mencantumkan informasi tentang jenis kandungan isi dan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Produsen yang tidak mencantumkan tulisan/gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5) Produsen yang tidak mencantumkan kode produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima

41

ratus juta rupiah).

Pasal 41

Produsen yang dalam melakukan pengemasan dan pelabelan menggunakan kata atau kalimat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

UNAIR : Perlu tambahan kalimat yang diberi warna merah : kalimat yang menyesatkan yang memberikan kesan produk tembakau kurang atau tidak membahayakan kesehatan

Pasal 42(1) Pelaku Usaha yang menjual produk

tembakau dengan menggunakan mesin layan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Pelaku Usaha yang menjual produk tembakau di Kawasan Tanpa Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 43Setiap orang yang menjual dan/atau memberikan produk tembakau kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana

UNAIR: Pasal 1 tidak memberikan

batasan pengertian “Setiap orang”. Istilah “setiap orang” tiba-tiba muncul dalam Pasal

42

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

43. Khusus Pasal 43, ada beberapa

catatan:1) Muncul istilah “setiap

orang”, padahal dalam Pasal 1, tidak dikenal istilah ini, sehingga dalam Pasal 1 seharusnya sudah dimunculkan makna dari “setiap orang” ini (Bisa mengambil maknanya dari UU Tindak Pidana Terorisme, UU Tindak Pidana Korupsi).

2) Yang benar lima juta rupiah atau lima ratus juta upiah?, antara nominal dalm Rp, tidak sama dengan kalimat dalam kurung.

3) Kenapa untuk anak di bawah 18 tahun, justru ancaman pidananya lebih ringan, hanya hitungan bulan. Seyogyanya, jika ingin melindungi generasi muda, khususnya anak-anak, maka ancamannya harus lebih berat daripada ancaman yang ada dalam RUU.

Merujuk kepada bab

43

menimbang dari RUU ini, memang sudah sewajarnya jika perlu ada ketentuan pidana. Namun, sangatlah berlebihan, dengan diaturnya Pasal 43.

Pasal 44

Pelaku Usaha yang melakukan iklan dan promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

UNAIR: Pasal 44, 45, 46, 47, 48 adalah sanksi bagi Pelaku Usaha dalam kriteria Pasal 1 angka 10. Bagaimana kalau dikaitkan dengan Pasal 1 angka 11 “Produsen” yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 20, 21, 22, 23. Oleh karena itu Pelaku Usaha adalah salah satu pengertian yang general, termasuk di dalamnya: Pelaku Usaha yang

memproduksi. Pelaku Usaha yang menjual. Pelaku Usaha yang membuat

iklan. Pelaku Usaha yang

mengimport.

Pasal 45

Pelaku Usaha yang melakukan promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

44

Pasal 46

Pelaku Usaha yang melakukan iklan dan promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 47

Pelaku Usaha yang memberikan sponsor yang disertai dengan iklan dan promosi produk tembakau dan/atau produk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

UNIVERSITAS MATARAM

Perlu diberi penjelasan istilah “produk lainnya” pasal 47.

Pasal 48

Pelaku Usaha yang memanfaatkan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dalam proses produksi, distribusi dan promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 UNAIR: Pasal 49 RUU hendaknya dihapus.

45

Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang tidak mengupayakan terwujudnya Kawasan Tanpa Produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal ini dapat menimbulkan keresahan dikalangan pimpinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28. Penentuan siapa yang harus bertanggung jawab, tidaklah mudah. Ini kewenangan bupati/walikota ataukah gubernur, bukanlah pekerjaan mudah. Di lembaga DPR, yang wilayahnya begitu luas, apakah mudah menentukan siapa yang harus bertanggungjawab atas KTPT? Di sisi yang lain, melihat bunyi Pasal 49 RUU merujuk Pasal 31 RUU, padahal yang dimaksud sebenartnya merujuk Pasal 29.

BAB XIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua iklan, promosi, pemberian sponsor yang telah berjalan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 51

46

Peringatan kesehatan yang saat ini masih tercantum dalam kemasan produk tembakau wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

BAB XIVPENUTUPPasal 52

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan produk tembakau dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

UNAIR: Siapa yang menetapkan berlaku tidaknya?

KESIMPULAN1. RUU

hanya mengatur tentang kepentingan kesehatan yang terkait dengan akibat mengkonsumsi rokok, kurang memperhatikan kepentingan lainnya misalnya masalah petani tembakau dan cengkeh serta buruh pabrik rokok dan buruh tani (kurang komprehensif), sehingga potensial untuk diajukan uji materi ke MK.

2. Merokok bukanlah satu tindak pidana kejahatan, tetapi hukumannya setara dengan tindak pidana kejahatan.

47

Pasal 53Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal………

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal………

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN…NOMOR….

48