DRAFT RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARAWANGdiskominfo.karawangkab.go.id/sites/default/files/dokumen/PERBUP NOMOR... · Seksi Pengelolaan Dokumentasi. e. Bidang Pengelolaan Informasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun

2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Karawang.

5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Karawang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai

negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya

dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok badan.

9. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.

10. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau fungsi

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi suatu jabatan.

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah

Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

3

11. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau /Desa, dari Pemerintah Provinsi

kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk

melaksanakan tugas tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur penyelenggara urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(2) Dinas di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahkan :

1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;dan 2. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.

d. Bidang Hubungan Masyarakat, membawahkan :

1. Seksi Pemberitaan dan Kemitraan Media

Massa;dan 2. Seksi Pengelolaan Dokumentasi.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahkan :

1. Seksi Data, Pengaduan dan Pelaporan Informasi;dan

2. Seksi Diseminasi Informasi.

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

4

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika,

bidang persandian dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan

kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang

komunikasi dan informatika dan bidang persandian;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;

d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya;

dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Rincian Tugas

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengarahkan

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta tugas pembantuan yang diberikan

kepada Daerah.

5

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. penetapan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;

b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika dan bidang

persandian;

d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya;

dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Kepala Dinas yaitu :

a. Tugas Atributif:

1. menetapkan perencanaan dan program kerja Dinas;

2. menetapkan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan

kebijakan Daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika dan bidang

persandian;

3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat

dan Bidang-bidang sesuai program kerja yang ditetapkan;

4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi

pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai pedoman yang ditetapkan;

5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sebagai bahan perbaikan selanjutnya;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Tugas Substantif :

1. menetapkan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal :

a) informasi dan komunikasi Publik;

b) aplikasi informatika; dan

c) persandian untuk pengamanan informasi.

2. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan koordinasi/fasilitasi dan/atau penyelenggaraan :

a) pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;

6

b) pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup

Pemerintah Daerah;

c) pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah

Daerah;

d) penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;dan

e) penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas. (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam hal pengelolaan administrasi perencanaan dan program, keuangan serta

kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, program dan anggaran di lingkungan Dinas;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat,

arsip dan dokumentasi;

c. pembinaan dan pengkoordinasian penataan kelembagaan

dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;

d. pengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkup Dinas;

e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah;

f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-

bidang; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

(4) Rincian Tugas Sekretaris, yaitu :

a. Tugas Atributif :

1. merumuskan perencanaan dan program kerja Sekretariat serta mengkoordinasikan penyusunan

perencanaan dan program kerja Dinas;

2. merumuskan kebijakan teknis sekretariat dan

mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis Dinas;

7

3. mengkoordinasikan pembinaan dan penataan kelambagaan dan ketatalaksanaan Dinas;

4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sesuai program kerja yang ditetapkan;

5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang-bidang;

6. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

sesuai pedoman yang ditetapkan;

7. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Program

dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan perbaikan selanjutnya;

8. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat;

9. mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan; dan

10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Tugas Substantif:

1. merumuskan :

a) dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) dan Perencanaan Kerja Tahunan (Renja) Dinas;

b) dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas;

c) penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD sesuai tugas dan fungsi Dinas;

d) laporan triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi

dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi Dinas;

e) laporan triwulanan realisasi fisik dan keuangan

belanja langsung sesuai tugas dan fungsi Dinas;

f) laporan semesteran program/kegiatan Dinas;

g) laporan hasil pembangunan Dinas;

h) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Dinas;

i) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik

Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPMD) di

lingkungan Dinas;

j) administrasi kepegawaian Dinas; dan

k) sasaran kinerja pegawai di lingkungan Dinas.

2. mengkoordinasikan, memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi:

a) penyusunan produk hukum di lingkup Dinas;

8

b) penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Dinas;

c) fasilitasi dan/atau penyelenggaraan pembinaan tata naskah dinas dan tata kearsipan di

lingkungan Dinas;

d) fasilitasi dan/atau penyelenggaraan pembinaan tertib administrasi pengelolaan barang di

lingkungan Dinas;

e) fasilitasi dan/atau penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas;

f) pengelolaan tata naskah dinas, tata kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Dinas;

g) pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan Dinas;

h) pengelolaan rumah tangga,

pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban,

keindahan dan keamanan Dinas;

i) pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan

j) penyusunan bahan penataan kelembagaan di

lingkup Dinas.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam hal

fasilitasi, koordinasi dan/atau pengelolaan penyusunan program, perencanaan, pelaporan serta administrasi keuangan Dinas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Keuangan

mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Program dan Pelaporan;

b. pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam hal penyusunan program, perencanaan, pelaporan serta administrasi keuangan Dinas;

c. pembinaan pengelolaan dan penyusunan program, perencanaan, pelaporan serta administrasi keuangan

Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan, yaitu :


1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub

Bagian Program dan Keuangan;

2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dalam hal

program, perencanaan, pelaporan dan administrasi keuangan Dinas;

9

3. membagi tugas kepada bawahan;

4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

bawahan;

5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sub Bagian Program dan Keuangan dengan unit kerja lain;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub

Bagian Program dan Keuangan; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan bidang

tugasnya.


1. menyusun dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan Perencanaan Kerja Tahunan (Renja) Dinas;

2. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan

Kinerja Dinas;

3. menyiapkan bahan penyusunan LKPJ, LPPD dan

ILPPD sesuai tugas dan fungsi Dinas;

4. menyusun Laporan Triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan

fungsi dinas;

5. menyusun Laporan Triwulanan Realisasi Fisik dan Keuangan belanja langsung sesuai tugas dan fungsi

Dinas;

6. menyusun laporan semesteran program/kegiatan

Dinas;

7. menyusun laporan hasil pembangunan Dinas;

8. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan

Standar Pelayanan (SP) Dinas;

9. mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP);

10. mengkoordinasikan penyusunan RKA, DPA dan RKAP serta DPAP di lingkungan Dinas; dan

11. mengelola penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan Dinas.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, asset serta kepegawaian Dinas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

10

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah

tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip serta dokumentasi; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya,

(3) Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yaitu :


1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dalam hal ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan,

kerjasama, hubungan masyarakat, arsip serta dokumentasi;


4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan unit kerja lain;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok

dan bidang tugasnya.


1. menyusun dan mengolah :

a) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah

(DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPMD) di

lingkungan Dinas;

b) administrasi kepegawaian Dinas;

c) bezzeting pegawai di lingkungan Dinas; dan

d) sasaran kinerja pegawai di lingkungan Dinas.

2. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan/atau

menyelenggarakan:

a) pembinaan tata naskah dinas dan tata kearsipan

di lingkungan Dinas;

b) pembinaan tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan Dinas; dan

c) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas.

3. mengelola :

a) tata naskah dinas, tata kearsipan dan

perpustakaan di lingkungan Dinas;

b) keprotokolan dan kehumasan di lingkungan Dinas;

11

c) rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya

serta ketertiban, keindahan dan keamanan Dinas; dan

d) bahan pembinaan dan penataan kelembagaan serta ketatalaksanaan di lingkup Dinas.

Paragraf 3 Bidang Penyelenggaraan E-Government

Pasal 10

(1) Bidang Penyelenggaraan E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal

fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi terkait infrastruktur dan teknologi

serta persandian dan keamanan informasi penyelenggaraan kepemerintahan elektronik.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal infrastruktur dan teknologi

serta persandian dan keamanan informasi kepemerintahan elektronik;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan

daerah dalam hal infrastruktur dan teknologi serta persandian dan keamanan informasi kepemerintahan elektronik;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal infrastruktur dan teknologi serta persandian dan

keamanan informasi kepemerintahan elektronik;

d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal infrastruktur

dan teknologi serta persandian dan keamanan informasi kepemerintahan elektronik; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Penyelenggaraan E-Government, yaitu :


1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Penyelenggaraan E-Government sebagai bahan

penyusunan perencanaan dan program Dinas;

2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal infrastruktur dan

teknologi serta persandian dan keamanan informasi kepemerintahan elektronik;

3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi

Infrastruktur dan Teknologi serta Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;

12

4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologi

serta Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sesuai pedoman yang ditetapkan;

5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologi serta Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sebagai bahan perbaikan selanjutnya;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan E-Government; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


1. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi penyiapan infrastruktur kepemerintahan elektronik meliputi :

a) infrastruktur e-government yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga (e-leadeship), sumberdaya manusia (human resources) dan peraturan di tingkat lembaga yang terkait dengan pengembangan e-Government (regulation);

b) infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi, teknologi dan

keamanan;

c) infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, metoda berbagi data

(data sharing), dan sistem pengamanannya; dan

d) infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain

aplikasi layanan publik, aplikasi antar muka (interface), dan aplikasi back office.

2. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan penyusunan serta penyiapan aplikasi sistem informasi manajemen di lingkungan perangkat daerah dan/atau

sektor publik;

3. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pembinaan

penggunaan teknologi informasi bagi perangkat daerah dan/atau sektor publik;

4. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pembinaan

SDM pengelola infrastruktur serta teknologi informasi di lingkup perangkat daerah dan/atau sektor publik;

5. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi

pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi di lingkup pemerintah daerah.

6. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pengembangan, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi;

7. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan

proses kerja instansi pemerintah;

13

8. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi penataan sistem dan proses kerja pemerintah daerah dengan

mengadopsi kemajuan teknologi informasi;


pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah daerah untuk menjamin

keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik;


peningkatan peran serta dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government;

11. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi

informasi;


pengembangan aplikasi enkripsi dalam upaya menjaga keamanan informasi pemerintah daerah dan/atau negara;

13. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi penerapan aspek-aspek sistem keamanan informasi dalam kepemerintahan elektronik;

14. mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah daerah;

15. menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; dan

16. merumuskan pola hubungan komunikasi sandi antar

perangkat daerah.

Pasal 11

(1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyelenggaraan E-Government dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan,

pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait infrastruktur dan teknologi kepemerintahan elektronik.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai fungsi;

a. penyusunan bahan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal infrastruktur dan

teknologi kepemerintahan elektronik;

b. pelaksanaan kebijakan teknis dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal infrastruktur dan teknologi

kepemerintahan elektronik;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal

infrastruktur dan teknologi kepemerintahan elektronik;

d. pelaksanaan administrasi dinas dalam hal infrastruktur dan teknologi kepemerintahan elektronik; dan

14


(3) Rincian tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologi, yaitu :

a. Tugas Atributif;

1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Infrastruktur dan Teknologi;

2. menyusun bahan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal infrastruktur dan teknologi kepemerintahan elektronik;



pelaksanaan tugas bawahan;

5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Infrastruktur dan Teknologi dengan unit kerja

lain;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi

Infrastruktur dan Teknologi;

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang

tugasnya.


1. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi penyiapan infrastruktur kepemerintahan elektronik meliputi :

a) infrastruktur e-government yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga (e-leadership), sumberdaya manusia (human resources) dan peraturan di tingkat lembaga yang terkait dengan pengembangan e-Government

(regulation);

b) infrastruktur jaringan yang memuat antara lain

protokol komunikasi, topologi, teknologi dan keamanan;

c) infrastruktur informasi yang memuat antara lain

struktur data, format data, metoda berbagi data (data sharing), dan sistem pengamanannya;

d) infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antar muka (interface), dan aplikasi back office.

2. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan penyusunan serta penyiapan aplikasi sistem informasi manajemen di lingkungan perangkat daerah

dan/atau sektor publik;

3. memfasilitasi pengembangan layanan elektronik yang diselenggarakan oleh masyarakat;

4. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pembinaan penggunaan teknologi informasi bagi perangkat

daerah dan/atau sektor publik;

15

5. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pembinaan SDM pengelola infrastruktur serta teknologi informasi

di lingkup perangkat daerah dan/atau sektor publik; dan

6. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi di lingkup pemerintah daerah.

Pasal 12

(1) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2,

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyelenggaraan E-Government dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi

terkait persandian dan keamanan informasi kepemerintahan elektronik.


dimaksud pada ayat (1), Seksi Persandian dan Keamanan

Informasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengembangan dan

keamanan informasi kepemerintahan elektronik;

b. pelaksanaan kebijakan teknis dinas dan/atau kebijakan

Daerah dalam hal pengembangan dan keamanan informasi kepemerintahan elektronik;


pengembangan dan keamanan informasi kepemerintahan elektronik;

d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal

pengembangan dan keamanan informasi kepemerintahan elektronik; dan


(3) Rincian tugas Seksi Persandian dan Keamanan Informasi,

yaitu :

a. Tugas Atributif;

1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi

Persandian dan Keamanan Informasi;

2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengembangan

dan keamanan informasi kepemerintahan elektronik;


4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;


Seksi Persandian dan Keamanan Informasi dengan unit kerja lain;


Persandian dan Keamanan Informasi;

16


tugasnya.


1. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pengembangan, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi;

2. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan

proses kerja instansi pemerintah;

3. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi penataan

sistem dan proses kerja pemerintah daerah dengan mengadopsi kemajuan teknologi informasi;


pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan

setiap situs pemerintah daerah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik;


peningkatan peran serta dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government;

6. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi

informasi;


pengembangan aplikasi enkripsi dalam upaya menjaga keamanan informasi pemerintah daerah dan/atau negara;

8. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi penerapan aspek-aspek sistem keamanan informasi dalam kepemerintahan elektronik; dan

9. mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah daerah.

Paragraf 4

Bidang Hubungan Masyarakat

Pasal 13

(1) Bidang Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi terkait pemberitaan dan kemitraan

media massa serta pengelolaan dokumentasi.

17

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hubungan Masyarakat

mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan

kebijakan daerah dalam hal pemberitaan dan kemitraan media massa serta pengelolaan dokumentasi;


daerah dalam hal pemberitaan dan kemitraan media massa serta pengelolaan dokumentasi;


pemberitaan dan kemitraan media massa serta pengelolaan dokumentasi;

d. pelaksanaan administrasi dinas dalam hal pemberitaan dan kemitraan media massa serta pengelolaan

dokumentasi; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait

dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Hubungan Masyarakat, yaitu :


1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Hubungan Masyarakat sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program Dinas;

2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pemberitaan dan

kemitraan media massa serta pengelolaan dokumentasi;

3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi

Pemberitaan dan Kemitraan Media Massa serta Seksi Pengelolaan Dokumentasi;


pelaksanaan tugas Seksi Pemberitaan dan Kemitraan Media Massa serta Seksi Pengelolaan Dokumentasi


5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pemberitaan dan Kemitraan Media Massa serta Seksi Pengelolaan

Dokumentasi sebagai bahan perbaikan selanjutnya;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang

Hubungan Masyarakat; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


1. meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan

informasi tentang kebijakan Pemerintah Daerah;

2. membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra

dan reputasi positif instansi pemerintah daerah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah;

3. menyelenggarakan fungsi sebagai penghubung Pemerintah Daerah dengan masyarakat;

18

4. membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik

secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan;

5. menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan putusan;

6. melakukan berbagai pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah daerah

dengan masyarakat;

7. menyelenggarakan pembinaan aplikasi kode etik

humas pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan kepada perangkat daerah;

8. menyelenggarakan pembinaan SDM kehumasan di

lingkungan pemerintah daerah;

9. menyelenggarakan analisa pemberitaan media massa

meliputi inventarisasi jumlah media cetak, elektronik dan online, analisis isi pemberitaan media massa; dan pemetaan dinamika isu pemberitaan media;

10. menyelenggarakan pengolahan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah baik berbentuk visual, audio maupun audio visual;

11. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan

telekomunikasi;

12. mengkoordinasikan penanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi;dan

13. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan spectrum radio dan orbit satelit.

Pasal 14

(1) Seksi Pemberitaan dan Kemitraan Media Massa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka

1, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Masyarakat dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi

pemberitaan dan kemitraan media massa.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberitaan dan Kemitraan Media Massa mempunyai fungsi;

a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pemberitaan dan kemitraan media massa;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal pemberitaan dan kemitraan media

massa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pemberitaan dan kemitraan media massa;

19

d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pemberitaan dan kemitraan media massa; dan


(3) Rincian tugas Seksi Pemberitaan dan Kemitraan Media

Massa, yaitu :

a. Tugas Atributif;


Pemberitaan dan Kemitraan Media Massa;

2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau

bahan kebijakan daerah dalam hal pemberitaan dan kemitraan media massa;




Seksi Pemberitaan dan Kemitraan Media Massa dengan unit kerja lain;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pemberitaan dan Kemitraan Media Massa;dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan

pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.


1. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi peningkatan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik;

2. meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan

informasi tentang kebijakan pemerintah;

3. membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra

dan reputasi positif instansi pemerintah daerah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah;

4. menyelenggarakan fungsi sebagai penghubung pemerintah daerah dengan masyarakat;

5. membuka akses dan saluran komunikasi dua arah,

antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui

sarana kehumasan;

6. menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan dalam

pengambilan putusan;

7. menyelenggarakan pelayanan informasi terhadap

internal pemerintah daerah maupun masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing perangkat

daerah;

20

8. melakukan berbagai pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk

menyelaraskan kepentingan pemerintah daerah dengan masyarakat;

9. menyelenggarakan pembinaan aplikasi kode etik humas pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan kepada perangkat daerah; dan

10. menyelenggarakan pembinaan SDM kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1) Seksi Pemberitaan dan Kemitraan Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Bidang Hubungan Masyarakat dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi

terkait peningkatan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik terhadap kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah.


dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberitaan dan Kemitraan

Media Massa mempunyai fungsi;

a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau

bahan kebijakan daerah dalam hal peningkatan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik terhadap kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah

Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan teknis dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal peningkatan kelancaran arus informasi

dan aksesibilitas publik terhadap kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal peningkatan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik terhadap kebijakan, program, dan kegiatan

Pemerintah Daerah;

d. pelaksanaan administrasi dinas dalam hal peningkatan

kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik terhadap kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan


(3) Rincian tugas Seksi Pemberitaan dan Kemitraan Media

Massa, yaitu :

a. Tugas Atributif;


Pemberitaan dan Kemitraan Media Massa;

21

2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal peningkatan

kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik terhadap kebijakan, program, dan kegiatan

Pemerintah Daerah;



pelaksanaan tugas bawahan;

5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pemberitaan dan Kemitraan Media Massa

dengan unit kerja lain;


Pemberitaan dan Kemitraan Media Massa;dan


tugasnya.


1. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi peningkatan kelancaran arus informasi dan

aksesibilitas publik;

2. meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah;

3. membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah daerah

dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah;

4. menyelenggarakan fungsi sebagai penghubung

Pemerintah Daerah dengan masyarakat;

5. membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik

secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan;

6. menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan putusan;

7. melakukan berbagai pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk

menyelaraskan kepentingan Pemerintah Daerah dengan masyarakat;

8. menyelenggarakan pembinaan aplikasi kode etik

humas pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan kepada Perangkat Daerah;

9. menyelenggarakan pembinaan SDM kehumasan di

lingkungan Pemerintah Daerah; dan

10. menyelenggarakan analisa pemberitaan media massa

meliputi inventarisasi jumlah media cetak, elektronik dan online, analisis isi pemberitaan media massa; dan pemetaan dinamika isu pemberitaan media.

22

Pasal 16

(1) Seksi Pengelolaan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Masyarakat dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait dokumentasi

informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah.


dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Dokumentasi mempunyai fungsi;

a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal dokumentasi informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan

pemerintah daerah;


daerah dalam hal dokumentasi informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah;


dokumentasi informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah;

d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal dokumentasi informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan

Pemerintah Daerah; dan



(3) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Dokumentasi, yaitu :

a. Tugas Atributif;


Pengelolaan Dokumentasi;

2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal dokumentasi

informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah;



5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Dokumentasi dengan unit kerja lain;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Dokumentasi;dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

23


1. menyelenggarakan pengolahan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah baik berbentuk visual, audio maupun audio visual;


pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi;

3. mengkoordinasikan penanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi;dan


pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan spectrum radio dan orbit satelit.

Paragraf 5 Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Pasal 17

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi terkait data, pengaduan dan

pelaporan informasi serta penyelenggaraan diseminasi informasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Infromasi Publik

mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal data, pengaduan dan

pelaporan informasi serta penyelenggaraan diseminasi informasi;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal data, pengaduan dan pelaporan informasi serta penyelenggaraan diseminasi informasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal data, pengaduan dan pelaporan informasi serta penyelenggaraan diseminasi informasi;

d. pelaksanaan administrasi dinas dalam hal data,

pengaduan dan pelaporan informasi serta penyelenggaraan diseminasi informasi; dan


(3) Rincian tugas Bidang Pengelolaan Informasi Publik, yaitu :


1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi Publik sebagai bahan

penyusunan perencanaan dan program Dinas;

24

2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal data, pengaduan

dan pelaporan informasi serta penyelenggaraan diseminasi informasi;

3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Data, Pengaduan dan Pelaporan Informasi serta Seksi Diseminasi Informasi;

4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Data, Pengaduan dan Pelaporan Informasi serta Seksi Diseminasi Informasi


5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Data,

Pengaduan dan Pelaporan Informasi serta Seksi Diseminasi Informasi sebagai bahan perbaikan selanjutnya;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Publik; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


1. menyelenggarakan inventarisasi/klasifikasi informasi yang terdiri dari :

a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

c) informasi yang wajib tersedia setiap saat;dan

d) informasi yang dikecualikan.

2. merumuskan standar, mekanisme dan prosedur mengenai layanan informasi publik;

3. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi

publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap perangkat daerah, serta situs resmi di lingkungan Pemerintah Daerah;

4. merumuskan bahan penetapan dan pemutakhiran secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh

Informasi Publik yang dikelola;

5. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan

keberatan;

6. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat;

7. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik kewenangan Pemerintah Daerah kepada pemohon

informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan;

25

8. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan

informasi publik yang dapat diakses dengan mudah;

9. merumuskan bahan kebijakan daerah terkait

penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu pada SKPD;

10. menyelenggarakan kegiatan penyebarluasan informasi

secara langsung (interpersonal communication);

11. menyelenggarakan sosialisasi program pembangunan,

pemerintahan dan kemasyarakatan serta sosialisasi tematik;

12. menyelenggarakan desiminasi informasi melalui

dialog publik, seminar dan lokakarya, sarasehan dan temu wicara, media cetak dan elektronik, kelompok informasi masyarakat maupun media luar ruang;

13. menyelenggarakan pengelolaan radio pemerintah kabupaten;

14. menyelenggarakan penerbitan tabloid, majalah dan penerbitan lainnya milik Pemerintah Daerah; dan

15. menyelenggarakan keikutsertaan dalam

pameran/promosi.

Pasal 18

(1) Seksi Data, Pengaduan dan Pelaporan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Bidang Pengelolaan Informasi Publik dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi

terkait pengolahan data, pelayanan pengaduan serta pelayanan permohonan serta pelaporan informasi publik.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data, Pengaduan dan Pelaporan Informasi mempunyai fungsi;

a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengolahan data,

pelayanan pengaduan serta pelayanan permohonan serta pelaporan informasi publik;


daerah dalam hal pengolahan data, pelayanan pengaduan serta pelayanan permohonan serta pelaporan informasi publik;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengolahan data, pelayanan pengaduan serta pelayanan

permohonan serta pelaporan informasi publik;

d. pelaksanaan administrasi dinas dalam hal pengolahan data, pelayanan pengaduan serta pelayanan permohonan

serta pelaporan informasi publik; dan



26

(3) Rincian tugas Seksi Data, Pengaduan dan Pelaporan Informasi, yaitu :

a. Tugas Atributif;


Data, Pengaduan dan Pelaporan Informasi;

2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengolahan data,

pelayanan pengaduan serta pelayanan permohonan serta pelaporan informasi publik;;



5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Data, Pengaduan dan Pelaporan Informasi dengan unit kerja lain;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Data, Pengaduan dan Pelaporan Informasi;dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.


1. menyelenggarakan inventarisasi/klasifikasi informasi

yang terdiri dari :

a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

c) informasi yang wajib tersedia setiap saat;dan

d) informasi yang dikecualikan.

2. menyusun standar, mekanisme dan prosedur

mengenai layanan informasi publik;

3. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi

publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap perangkat daerah, serta situs

resmi di lingkungan Pemerintah Daerah;

4. menyusun bahan penetapan dan pemutakhiran secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh

Informasi Publik yang dikelola;

5. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan

oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;


pengelolaan pengaduan masyarakat;

7. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik kewenangan Pemerintah Daerah kepada Pemohon

Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan;

27

8. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan

informasi Publik yang dapat diakses dengan mudah;dan

9. menyusun bahan kebijakan daerah terkait penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu pada SKPD.

Pasal 19

(1) Seksi Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Informasi Publik dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan,

pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media/alat bantu.


dimaksud pada ayat (1), Seksi Diseminasi Informasi mempunyai fungsi;

a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau

bahan kebijakan daerah dalam hal penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media/alat bantu;

b. pelaksanaan kebijakan teknis dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal penyebarluasan informasi kepada

masyarakat baik secara langsung maupun melalui media/alat bantu;


penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media/alat bantu;

d. pelaksanaan administrasi dinas dalam hal penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media/alat bantu; dan


(3) Rincian tugas Seksi Diseminasi Informasi, yaitu :

a. Tugas Atributif;

1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Diseminasi Informasi;

2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik secara langsung

maupun melalui media/alat bantu;




Seksi Diseminasi Informasi dengan unit kerja lain;

28

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Diseminasi Informasi;dan


tugasnya.


1. menyelenggarakan kegiatan penyebarluasan informasi secara langsung (interpersonal communication);

2. menyelenggarakan sosialisasi program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta sosialisasi tematik;

3. menyelenggarakan desiminasi informasi melalui dialog publik, seminar dan lokakarya, sarasehan dan

temu wicara, media cetak dan elektronik, kelompok informasi masyarakat maupun media luar ruang;

4. menyelenggarakan pengelolaan radio pemerintah

kabupaten;

5. menyelenggarakan penerbitan tabloid, majalah dan penerbitan lainnya milik Pemerintah Daerah;dan

6. menyelenggarakan keikutsertaan dalam pameran/promosi.

Paragraf 6

UPTD

Pasal 20

(1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

dengan bidang keahliannya.

29

(2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di

lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin

dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada

waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan

organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan

Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal 19 Desember 2016 BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

TAHUN 2016 NOMOR : 56 .

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI NIP. 19590125 198503 1 003

DRAFT RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARAWANGdiskominfo.karawangkab.go.id/sites/default/files/dokumen/PERBUP NOMOR... · Seksi Pengelolaan Dokumentasi. e. Bidang Pengelolaan Informasi

Documents