Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)2019...2. Bidang Komunikasi, yang terdiri atas Seksi Pengelolaan Informasi Layanan Publik dan Seksi komunikasi dan Media Massa. 3. Bidang

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LKjIP – SKPD )TAHUN 2019

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KABUPATEN BANYUWANGI

i

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)2019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas

KinerjaPemerintah (SAKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaantugas

pokok dan fungsinya, maka disusunlah LKjIP Dinas Komunikasi , Informatika dan Persandian

Kabupaten Banyuwangi yang berfungsi sebagai media pertanggungjawabandimaksud, yang

mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi

Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2019 sebanyak :

- 8 program dan 53 Kegiatan dengan alokasi dana sebesar 2019 sebesar Rp.

24.271.888.091,00 (Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta

Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah)

- terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp.23.285.403.492,00 (Dua Puluh

Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat

Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 95,94%.

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.525.284.391,00 sedangkan realisasinya

sebesar Rp. 2.471.156.288,00 atau 97,86% .

- Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.

294.552.720,00 atau 117,82%.

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi ini

mencakuppengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan

sasaran.Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap 4 Indikator Kinerjadengan

capaian sangat baik.

Beberapa capaian target yang ada terhadap evaluasi kinerja Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi nantinya akan terus diperbaiki

danditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang lebih optimal.

ii



DAFTAR ISI

Hal.

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................. i.

DAFTAR ISI ................................................................................................................... ii.

DAFTAR TABEL............................................................................................................. iii.

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................... 1.

1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1.

1.2 Gambaran Umum Instansi........................................................................... 2

1.3 Isu Strategis ………………………………………………………………. 3.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ......................................... 23.

2.1 Perencanaan Strategis 2016 – 2021 .......................................................... 23.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran ........................................................................ 24.

2.1.1.1. Tujuan .............................................................................. 24.

2.1.1.2. Sasaran ............................................................................. 25.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama ................................................................. 28.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .................................................................. 29.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 30.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ...................................................................... 30.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja ........................................................ 30

3.1.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama dan Analisis Capaian

Kinerjanya ....................................................................................... 32

3.2 Realisasi Anggaran / Akuntabilitas Keuangan ........................................... 33

3.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Tidak lansung ....................................... 33

3.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran SKPD ............ 33

3.2.2.1 Realisasi Anggaran yang tidak mendukung secara langsung

Sasaran Strategis SKPD (Indikator lainnya / non IKU) atau

anggaran rutin ....................................................................... 34

3.2.2.2 Realisasi anggaran yang mendukung secara langsung

Sasaran Strategis SKPD (IKU) ........................................... 34

BAB IV PENUTUP ...................................................................................................... 41.

iii



DAFTAR LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja.

2. Pengukuran Kinerja.

3. Matrik Rencana Strategis

4. Penghargaan ( Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional, bila ada ).

5. Lain – lain yang di anggap perlu

iv



DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel

2.1 Matrik Keterkaitan antara Misi dan Tujuan…………... ............................................ 25

2.2 Matrik Keterkaitan antara Tujuan dan sasaran …………... ....................................... 26

2.3 Matrik Keterkaitan antara Visi,Misi , Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran ……... 27

2.4 Indikator Kinerja Utama dengan formulasi penghitungannya ……………….. ……. 28

3.1 Skala Pengukuran Progress Positif .......................................................................... 31

3.2 Skala Pengukuran progress Negatif ......................................................................... 31

3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Misi 5….. ...................................... 32

3.4 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung ………………………………………… 33

3.5 Realisasi Anggaran Belanja Pendapatan ……………………………………………... 34

3.6 Realisasi Anggaran Per program Tahun Anggaran 2019 ........................................... 34

1


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu :

- Fungsi Pelayanan : berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang

berhubungan langsung dengan masyarakat (public service),

- FungsiPembangunan : berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan yang

menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor

pembangunan(development function).

- Fungsi Pemerintahan Umum : berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi

pemerintahan yang menjalankan tugas-tugaspemerintahan umum

(regulation and function), temasuk di dalamnya menciptakan dan

memelihara ketentraman dan ketertiban.

Ketiga fungsi birokrasipemerintahan tersebut memiliki cakupan yang sangat luas

yaitu pelayanan terkaitbarang publik/public good, seperti jalan, jembatan, pasar,

rumah sakit dan sebagainya dan pelayanan yang menghasilkan peraturan

perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi

regulasi) seperti perizinan dan lainnya.

Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) unsur dalam pelayanan public yaitu :

- Unsur Pertama : organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah

Daerah,

- Unsur Kedua : penerima layanan (pelanggan) yaituorang atau masyarakat atau

organisasi yang berkepentingan,

-Unsur Ketiga : kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan

pelanggan.

Salah satu tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan

perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung

jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas

pokok maka perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di akhir

2



tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2019 sesuai dengan program/kegiatan

yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2019, sehingga LKjIP merupakan sarana

pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Banyuwangi sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja

pelayanan bidang komunikasi, Teknologi Informatika dan Persandian kepada

masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi yaitu

melaksanakan urusan pemerintahanan daerah di bidang komunikasi,Teknologi

informatika dan persandian.

1.2 Gambaran Umum Instansi

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Banyuwangidan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangiadalah sebagai

berikut :

A. Kedudukan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandianmerupakan unsur pelaksana

otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika dan

persandian.

3



C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidangkomunikasi, informatika dan persandian,

- Penyelenggaraan urusanpemerintahan dan pelayanan umum di bidang

komunikasi, informatika dan persandian, pembinaan.

- Pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika dan persandian dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikanoleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati

Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Banyuwangi.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh Kepala Dinas, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas Sub bagian Umum dan Keuangan, dan

Sub bagian Penyusunan Program;

2. Bidang Komunikasi, yang terdiri atas Seksi Pengelolaan Informasi Layanan

Publik dan Seksi komunikasi dan Media Massa.

3. Bidang Teknologi Informatika, yang terdiri atas Seksi Aplikasi dan Tata

Kelola TI dan Seksi Infrastruktur TI.

4. Bidang Statistik dan Persandian, yang terdiri atas Seksi Statistik dan Seksi

Persandian.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

4



Gambar 1

R. Arief Budi Santoso

5



Tugas pokok masing-masing bidang sesuai Peraturan Bupati

Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kabupaten Banyuwangiadalah sebagai berikut :

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum

dankeuangan, serta penyusunan program.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat

mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan keuangan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di

lingkungan dinas;

c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan

kerja perangkat daerah terkait;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat dinas

berdasarkan rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanan tugas;

b. melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran

di lingkungan dinas;

c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

d. melaksanakan pengelolan administrasi kepegawaian;

e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

f. melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor,

pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;

g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;

h. melaksanakan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua

unit organisasi di lingkungan dinas;

i. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

6



j. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

l. melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi

dengan perangkat daerah terkait;

m. melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan

Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;

n. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;

o. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu (IKI);

p. mengkoordinasikan penyusunan Perencanaaan Strategis (Renstra) dinas;

q. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;

r. mengkoordinasikan penyusunan Perjanijian Kinerja (PK) dan

penilaian/pengukuran kinerja dinas/individu;

s. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LkjIP) dinas dan individu;

t. mengkordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan

LP2P dilingkungan dinas;

u. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ

Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;

v. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD

setiap akhir tahun;

w. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan

perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,

motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;

x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai tugas dan fungsinya; dan

y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas,

Sekretariat dibantu oleh:

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;

b. Sub Bagian Penyusunan Program.

7



Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian,

mempunyai tugas danbertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal:

a. Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan

rencana kerja dinas;

b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan

surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian dan

Pengadministrasian Keuangan Dinas.

c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan

keuangan dinas;

d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang

perlengkapan;

e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan

inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;

f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

pokok dan fungsinya; dan

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian,

mempunyai tugas danbertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian

Penyusunan Program sesuai dengan rencana kerja dinas;

b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaanprogram, kegiatan dan

anggaran dinas;

c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;

d. menyusun perencanaan strategis (Renstra) dinas;

e. menyusun Renca Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja)

tahunan serta kegiatan operasional dinas;

f. menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) dan penilaian/pengukuran

8



kinerja;

g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dinas;

h. menyusun Idikator Kinerja Utama (IKU) dinas;

i. mengkoordinasikan dan menyusun Indikator Kinerja Individu (IKU)

pegawai di lingkungan dinas;

j. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati dan

LPPD setiap akhir tahun;

k. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka

rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja dinas;

l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas;

m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan


motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya;

o. melaporkan hasil pelaksanan tugas/kegiatan kepada atasan

(2) Bidang Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pengendalian dan pengawasan di bidang komunikasi, pos dan

telekomunikasi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang

Komunikasimempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi publik

pemerintah daerah;

b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi publik

pemerintah daerah;

c. pengelolaan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan

pemerintah daerah;

d. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi

publik;

9



e. pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan

kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses

informasi di kabupaten;

f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang komunikasi

publik pemerintah daerah;

g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang komunikasi publik

pemerintah daerah;

h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang komunikasi publik

pemerintah daerah;

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


Bidang Komunikasi dibantu oleh:

a. Seksi Pengelolaan Informasi Layanan Publik

b. Seksi Komunikasidan Media Massa.

Seksi Pengelolaan Informasi Layanan Publik dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Komunikasi dalam hal:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan

Informasi Layanan Publik sesuai rencana kerja dinas;

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan

pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;

c. menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media

massa dan sosial);

d. mengumpumpulkan pendapat umum (survei, jajak pendapat),

e. mengelolapengaduan masyarakat;,

10



f. melaksanakan standardisasi pertukaran informasi untuk database

informasi lintas sektoral;

g. melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral

lingkup nasional dan pemerintah daerah;

h. pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi

publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di kabupaten;

i. menyelenggarakan layanan pengolahan informasi publik sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations),

k. menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes,

press release, backgrounders) di kabupaten;

l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan


motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya; dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Seksi Komunikasi dan Media Massa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas danbertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi

dalam hal:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Komunikasi

dan Media Massa sesuai rencana kerja dinas;

b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi

publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan

penyediaan akses informasi serta layanan hubungan media di

kabupaten;

c. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra

positif pemerintah daerah;

11



d. melaksanakan pengelolaan dan pengemasan ulang konten nasional

menjadi konten lokal;

e. melaksanakan pembuatan konten local;

f. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah

daerah/media internal,

g. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media

pemerintah daerah dan non pemerintah daerah,

h. melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi

media dan lembaga komunikasi public;

i. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di

kabupaten;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan



k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan sesuai


l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(3) Bidang Teknologi Informatika mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan data elektronik, pembimbingan, pemeliharaan, pengamanan

serta pengembangan local area network (LAN)/wireless-LAN, perangkat

keras dan perangkat lunak (hardware/software).

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang

Teknologi Informatikamempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang e-Government;

b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang e-Government;

c. pengelolaan, pengembangan, pengamanan dan pelayanan informasi e-

Government;

d. penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;

e. penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)

pemerintah daerah;

12



f. pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;

g. pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan

publik dan kegiatan kabupaten;

h. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang e-

Government;

i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang penyelenggaraan layanan

e-Government;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


Bidang Teknologi Informatika dibantu oleh:

a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika

b. Seksi Aplikasi dan Tata Kelola IT

Seksi Infrastruktur Teknologi Informatikadipimpin oleh seorang Kepala

Seksi, mempunyai tugas danbertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Teknologi Informatika dalam hal:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Infrastruktur

Teknologi Informatika sesuai rencana dengan rencana kerja dinas;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan

TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,

layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan

informasi e-Governmentpemerintah daerah;

c. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data

Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)

d. melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam

implementasi e-Government,

e. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan

infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud

13



Computing;

f. melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan

public;

g. melaksanakan layanan filtering konten negative;

h. melaksanakan layanan interkoneksi Jaringan Intra pemerintah;

i. melaksanakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi

pemerintah;

j. melaksanakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem

komunikasi oleh aparatur pemerintahan;

k. melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik;

l. melaksanakan penanganan insiden keamanan informasi;

m. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

dibidang keamanan informasi;

n. melaksanakan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik

pemerintah daerah;

o. menyelenggarakan audit TIK;

p. menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;

q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan



r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan sesuai


s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Seksi Aplikasi dan Tata kelola IT dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas danbertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi

Informatika dalam hal:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Aplikasi dan

Tatakelola Teknologi Informatika sesuai dengan rencana kerja dinas;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

14



supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen

yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan penyelenggaraan

Government Chief Information Officer (GCIO), pengembangan sumber

daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain

dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan

kabupaten;

c. menyelenggarakan penetapan standar format data dan informasi;

d. melaksanakan layanan recovery data dan informasi,

e. melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan

non pemerintahan;

f. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem

Informasi Publik;

g. melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan

pelayanan publik yang terintegrasi;

h. melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan

public;

i. melaksanakan layanan interoperabilitas, layanan interkonektivitas

layanan publik dan kepemerintahan;

j. melaksanakan layanan Pusat Application Program Interface (API)

daerah;

k. melaksanakan layanan pengembangan Business Process Re-engineering

pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah

(Stakeholder Smart City);

l. melaksanakan layanan Sistem Informasi Smart City;

m. melaksanakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;

n. melaksanakan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian

Smart City;

o. menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu

15



implementasi e-Government pemerintah daerah;

p. melaksanakan layanan koordinasi kerja sama lintas perangkat daerah,

lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non

pemerintah;

q. melaksanakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government

pemerintah daerah;

r. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis

bidang TIK;

s. melaksankan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam

implementasi e-Government dan Smart City;

t. melaksanakan layanan implementasi e-Government dan Smart City;

u. melaksanakan promosi pemanfaatan layanan Smart City;

v. melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain

instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan,

pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan,

w. menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat,

x. melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah

daerah;

y. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam

pengelolaan domain, Portal dan website,

z. menetapkan dan merubah nama pejabat domain;

aa. menetapkan merubah nama domain dan sub domain;

bb. menetapkan tata kelola nama domain, sub domain;

cc. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan



dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan sesuai


ee. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

16



(4) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan

rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Statistik dan Persandian,

melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik dan teknis

penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah

daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Statistik

dan Persandian mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di

lingkup pemerintah daerah;

b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan persandian untuk

pengamanan informasi pemerintah daerah;

c. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di

lingkup pemerintah daerah

d. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan persandian untuk

pengamanan informasi pemerintah daerah;

e. koordinasi kegiatan fungsional dalam penyelenggaraan statistik dan

persandian;

f. koordinasi pelaksanaan survey sesuai kebutuhan pemerintah daerah;

g. koordinasi pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi

menggunakan persandian;

h. pemberian dukungan kegiatan pengamanan informasi pemerintah

daerah;

i. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan statistik dan persandian;

j. penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi umum dibidang

statistik dan persandian;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.


Bidang Statistik dan Persandian dibantu oleh:

a. Seksi Statistik.

b. Seksi Persandian.

17



Seksi Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas

danbertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Persandiandalam

hal:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi Statistik

sesuaidengan rencana kerja dinas.

b.mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis

penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;

c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan

kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah

daerah;

d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan survey bidang

sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;

e. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan survey bidang

sosial,ekonomi, politik, hukum dan HAM dengan dinas/instansi dan

pihak-pihak terkait;

f. melaksanakan survey statistik bidang sosial, ekonomi, politik, hukum

dan HAM;

g. menyusun dan melaksanakan dokumentasi statistik hasil-hasil

pembangunan daerah;

h. menyusun dan mengembangkan visualisasi statistik pembangunan daerah;

i. melaksanakan sosialisasi dan publikasi kegiatan survey statistik bidang

sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;

j. melaksanakan kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi,

politik, hukum dan HAM;

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan



l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya;

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

18



Seksi Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas

danbertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Persandiandalam

hal:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Persandian

sesuai dengan rencana kerja dinas;

b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis

terkait keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;

c. mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis tata kelola

persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan

informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi,

pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras

sandi dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;

d. mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis operasional

pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan

kabupaten;

e. mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis operasional

pengamanan komunikasi sandi;

f. mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis pengawasan dan

evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi,

pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan

komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;

g. melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan sandi;

h. mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan

pengamanan informasi milik pemerintah daerah;

i. mengelola proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;

j. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan

penghancuran informasi berklasifikasi;

k. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;

l. melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di

lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan,

fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

19



m. mengembangkan kopentensi sumber daya manusia sandi melalui

program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis,

workshop dan/atau seminar;

n. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan

perangkat lunak dan perangkat keras persandian;

o. melaksanaan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak

persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;

p. menyusun rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka

operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan

kabupaten;

q. menyusun rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka

operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan

kabupaten;

r. menyusun rencana kebutuhan unsur pengelolaan dan pengguna pada

komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;

s. merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di

lingkungan kabupaten;

t. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi

penting/ vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode

pengamanan persandian lainnya;

u. melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan

operasional persandian dan keamanan informasi;

v. menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya

persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional

pengamanan komunikasi sandi;

w. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya

persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional

pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

x. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional

Sandiman;

20



y. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan



z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan sesuai


aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

1.3 Isu Strategis

Dinas Komunikasi, Informatika dan PersandianKabupaten

Banyuwangisesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi memiliki peran

yang sangat strategis dalam upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Kabupaten Banyuwangi, khususnya misi ke-5 yakni :

“Mewujudkan Tata pemerintahan yang baik dan bersih

(good and clean govermance) serta layanan publik

yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi”

Secara spesifik peran Dinas Komunikasi, Informatika dan PersandianKabupaten

Banyuwangiterkait dengan tugas menyiapkan perumusan, koordinasi pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan

Persandian agar berjalan dengan baik.

Peran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan PersandianKabupaten

Banyuwangi dalam bidang komunikasi, informatika dan persandian adalah

menyediakan Teknologi informasi serta menyebarkan informasi yang bermanfaat.

Penyediaan dan pelayanan Teknologi Informasi yang mudah dan terjangkau oleh

masyarakat, maka harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan

mengingat investasi yang dibutuhkan untuk penyediaan dan pelayanan Teknologi

Informasi tersebut cukup besar,sehingga memerlukan dukungan dan peran serta

masyarakat khususnya pemerintah daerah.Disamping itu pemberdayaan informasi

dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

Banyuwangi dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai produsen dan penyedia

informasi, informasi yang dihasilkan harus disebarkan kepada masyarakat melalui

21



ruang publik yang harus disediakan oleh semua penyelenggara komunikasi dan

informatika sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh anggota

masyarakat. Hal ini juga dalam rangka mempercepat pemerataan layanan dan

kemampuan pemanfaatan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Banyuwangi.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Iinformatika dan Persandian;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum :

Bidang Komunikasi :

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Penyebarluasan informasi melalui media Sosial baik media elektronik,

media cetak dan media diluar ruang ( Videotron, Baliho dll )

yang di ikuti relawan TIK maupun Netizen .

b. Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIM dan Pertunra dalam bentuk

Penyuluhan, sosialisasi yang dapat di ikuti oleh masyarakat luas.

Di dukung pula dengan kegiatan BUZZER.

Bidang Teknologi Informatika :

a. Program Tata Kelola Pengembangan e-Government

Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat, instansi pemerintah,

dunia usaha dalam memberikan layanan public maupun layanan internal guna

mendukung efisien, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintah, melalui berbagai Aplikasi.

b. Program pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika

mencakup berbagai kegiatan Infrastruktur serta Sistem Informasi

TIK.Termasuk penyediaan jaringan Wifi di tempat-tempat fasilitas umum.

Bidang Statistik dan Persandian :

a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program ini bertujuan untuk menyusun pelaksanaan kebijakan tehnis

penyelenggaraan statistic sektoral di lingkup Pemerintah Daerah,

melaksanakan survey di bidang social, ekonomi, politik, hukum dan

HAM, serta visualisasi statistic Pembangungan Daerah.

22



b. Program Pengamanan Informasi Daerah.

Program ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan dan integritas

data dan informasi instansi pemerintah. Pengamanan data secara keseluruhan

dengan metode persandian

23



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati

Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

Banyuwangi.mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang

Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan persandian;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

komunikasi, informatika dan persandian;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika dan

persandian;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2.1 Perencanaan Strategis 2016-2021

Penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan

secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena

itu, penyusunan rencana strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi

persoalan maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Rencana strategis

yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan

dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

Banyuwangi adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

24



Banyuwangi dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi,

tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Bagian – bagian dari Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi,

Informatika dan PersandianKabupaten Banyuwangi dapat dijabarkan sebagai

berikut :

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan

merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk Periode RPJMD 2016-2021

adalah :

” Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera,

Mandiri dan Berahlak Mulia Melalui Peningkatan

Perekonomian dan Kualitas Sumber

Daya Manusia”

Misi Kabupaten Banyuwangi yang dapat di ampu oleh Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian adalah Misi ke 5 :

“ Mewujudkan Tata pemerintahan yang baik dan bersih

(good and clean govermance) serta layanan publik

yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi”

2.1.1.1. Tujuan

Berdasarkan telaah visi dan misi RPJMD sebagaimana di uraikan di atas,

maka perlu di susun tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi

dari pernyataan visi dan misi guna memperjelas pencapaian sasaran yang

ingin diraih .

Tujuan dari Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian untuk jangka

waktu lima tahun mendatang (2016-2021) sebagai berikut:

Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta

layanan public yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi.

25



Tabel 2.1

Matrik keterkaitann antara Misi dan Tujuan

2.1.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan

terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang ditetapkan.

Sasaran yang ingin di capai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 20116-

2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi Daerah.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistic.

3. Meningkatnya kinerja sistem persandian daerah.

4. Terwujudnya sumberdaya dan manajemen organisasi yang professional.

Misi 5 Tujuan Indikator Kinerja

Mewujudkan tata

pemerintahan yang

baik dan bersih (Good

and Clean

Governance) serta

layanan publik yang

berkualitas berbasis

teknologi informasi

Meningkatkan Tata

Kelola pemerintahan

yang baik dan bersih

serta layanan public

yang berkualitas

berbasis Teknologi

Informasi.

Presentase perangkat

Daerah dan Unit kerja

yang

mengimplementasikan

IT baik.

26



Tabel 2.2

Matrik keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Meningkatkan Tata

Kelola pemerintahan

yang baik dan bersih

serta layanan public

yang berkualitas

berbasis Teknologi

Informasi.

Meningkatnya

penggunaan Sistem

Informasi Daerah

Persentase cakupan

jangkauan TIK

Persentase perangkat

Daerah dan Unit Kerja

yang mengimplementasi-

kan IT dengan baik

Meningkatnya kualitas

pelayanan data dan

statistik

Persentase data informasi

dan statistik daerah yang

tersusun dengan baik

Meningkatnya kinerja

sistem persandian

daerah

Persentase pengamanan

Informasi Daerah yang

terselenggara dengan baik

Terwujudnya

sumberdaya dan

manajemen organisasi

yang professional.

Indeks Kepuasan

Masyarakat

27



Tabel 2.3

Matrik Keterkaitan Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

dan Indikator Sasaran.

Visi:

“Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera,

mandiri dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian

dan kualitas sumber daya manusia.”

No Misi Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

1. Mewujudkan Tata

Pemerintahan

Yang Baik Dan

Bersih (Good and

Clean

Governance) Serta

Layanan Publik

Yang Berkualitas

Berbasis

Teknologi

Informasi

Meningkatkan Tata

Kelola

Pemerintahan yang

Baik dan Bersih

serta Layanan

Publik yang

Berkualitas

Berbasis Teknologi

Informasi

Meningkatnya

penggunaan

Sistem

Informasi

Daerah

Persentase

cakupan

jangkauan TIK

Persentase

perangkat Daerah

dan Unit Kerja

yang

mengimplementas

i-kan IT dengan

baik

Meningkatnya

kualitas

pelayanan data

dan statistik

Persentase data

informasi dan

statistik daerah

yang tersusun

dengan baik

Meningkatnya

kinerja sistem

persandian

daerah

Persentase

pengamanan

Informasi Daerah

yang

terselenggara

dengan baik

Terwujudnya

sumberdaya dan

manajemen

organisasi yang

professional.

Indeks Kepuasan

Masyarakat

28



2.1.2. Indikator Kinerja Utama Tabel 2.4

Indikator kinerja Utama (IKU)

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENJELASAN / FORMULASI

PENGHITUNGAN

SUMBER

DATA INSTANSI

1 Meningkatnya

Penggunaaan

Sistem Informasi

Daerah

Persentase Cakupan

Jangkauan TIK

Jumlah jangkauan desa TIK

x 100%

Jumlah total desa

Bidang

Komunikasi

Diskominfo

dan

Persandian Kab

Banyuwangi

Persentase Perangkat

Daerah dan Unit Kerja

yang

mengimplementasikan IT

dengan Baik

Jumlah perangkat daerah dan unit

kerja yang mengimplementtasikan

IT dengan baik

x 100%

Jumlah total perangkat daerah

dan unit kerja

Bidang

Teknologi

Informatika

Diskominfo

dan

Persandian

Kab

Banyuwangi

2 Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan Data

dan Statitstik

Persentase Data Informasi

dan Statistik Daerah yang

Tersusun dengan Baik

Jumlah Informasi statistik yang

tersusun dengan baik

x 100%

Jumlah informasi statistik yang

tersedia

Bidang

Statistik dan

Persandian

Diskominfo

dan

Persandian

Kab

Banyuwangi

3 Meningkatnya

Kinerja Sistem

Persandian

Daerah

Persentase Pengamanan


tersenggara dengan baik

Jumlah pengamanan informasi

yang terselenggara dengan baik

x 100%

Jumlah total pengamanan informasi

Yang harus di lakukan.

Bidang

Statistik dan

Persandian

Diskominfo

dan

Persandian

Kab

Banyuwangi

4 Terwujudnya

Sumberdaya

dan Manajemen Organisasi

yang

Profesional

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah masyarakat/orang yang

mendapatkan pelayanan dan

menyatakan puas x 100 %

Jumlah masyarakat/orang yang

membutuhkan pelayanan di Dinas

Kominfo dan Persandian

Sekretariat Diskominfo

dan

Persandian Kab

Banyuwangi

29



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu

dengan mempertimbangkan sumberdaya pengelolanya.

Tujuan penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,

transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima

amanah dan pemberi amanah; sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan / kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai

dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward and punishment.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 telah dibuat dan disesuaikan dengan indikator

kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

Banyuwangi, sebagaimana terlampir.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dijadikan acuan untuk mengukur Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi ditahun 2019 dan

melaporkannya dalam Laporan Kinerja.

30



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai perwuju dan akuntabilitas kinerja, LKjIP tahun 2018 memiliki

fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program

kerja tahun 2018 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran

yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

Banyuwangi.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara

membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, setelah

dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap),

selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja yang akan dating

(performance improvement) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten

Banyuwangi,

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi,

dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran,

menggunakan 4 (empat) kategori yaitu:

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Target ) x 100 %

31



Terdapat 2 (dua) jenis skala penilaian pengukuran:

a. Apabila indikator sasaran mempunyai makna progress positif, maka skala

yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala pengukuran progress positif

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian

4 Lebih dari 100% Sangat Baik

3 75% sampai 100% Baik

2 55% sampai 75% Cukup

1 Kurang dari 55% Kurang

b. Apabila indikator sasaran mempunyai makna progress negatif, maka skala

yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Skala pengukuran progress negatif

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Lebih dari 100% Kurang

2 75% sampai 100% Cukup

3 55% sampai 75% Baik

4 Kurang dari 55% Sangat Baik

32



3.1.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama dan Analisis Capaian Kinerjanya.

Untuk mengukur sasaran yang di laksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

terdapat Indikator Kinerja Utama Misi 5 dalam pelayanan publik.

Sebagai pengukur keberhasilan sasaran tersebut disajikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabe l 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Misi 5 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi

Misi 5

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih ( Good and Clean govermance) serta Layanan Publik yang berkualitas berbasis

Teknologi Informasi

Indikator Kinerja Sasaran Satuan Capaian Kinerja ( % ) Tahun 2019 Capaian

Kinerja 2019

(%) 2016 2017 2018 2019 2020 Target Realisai

Cakupan jangkauan TIK

% - 62 65 68 95 68 100 147%

Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang

mengimplementasi-kan IT dengan baik % - 50 55 60 100 60 100 166%

Data informasi dan statistik daerah yang

tersusun dengan baik % - 100 100 100 100 100 100 100%

Pengamanan Informasi Daerah yang


% - 100 100 100 100 100 100 100%

33



Analisa Pencapaian Kinerja

Tabel 3.4

Analisis Capaian Sasaran Strategi 1

Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah

URUSAN KOMUNIKASI

INDIKATOR KINERJA

SASARAN SATUAN

CAPAIAN KIERJA

2016 2017 2018 2019

TARGET REALISASI CAPAIAN

Persentase cakupan jangkauan

TIK % - 62 65 68 100 147%

Persentase perangkat Daerah

dan Unit Kerja yang

mengimplementasi-kan IT

dengan baik

% - 50 55 60 100 166%

Berdasarkan tabel di atas maka 2 Indikator Sasaran (Meningkatnya Penggunaan Sistem

Informasi Daerah ) telah mencapai target sebagai berikut :

1. Persentase cakupan jangkauan TIK = 147 % ( Sangat Baik ).

2. Persentase perangkat Daerah dan Unit Kerja yang mengimplementasi-kan IT dengan baik =

166 % (Sangat Baik ).

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih ( Good and

Clean govermance) serta Layanan Publik yang berkualitas berbasis

Teknologi Informasi

34



Tabel 3.5


Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik

URUSAN STATISTIK

INDIKATOR KINERJA

SASARAN SATUAN

CAPAIAN KIERJA

2016 2017 2018 2019


Persentase data informasi dan

statistik daerah yang tersusun

dengan baik

% - 100 100 100 100 100%

Berdasarkan tabel di atas maka Indikator Sasaran (Meningkatnya kualitas pelayanan data dan

statistik ) telah mencapai target 100% ( Baik )

Tabel 3.6


Meningkatnya kinerja sistem persandian daerah

URUSAN PERSANDIAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN SATUAN

CAPAIAN KIERJA

2016 2017 2018 2019


Persentase pengamanan



% - 100 100 100 100 100%

Berdasarkan tabel di atas maka Indikator Sasaran (Meningkatnya kinerja sistem persandian

daerah ) telah mencapai target 100% ( Baik )

35



Ketercapaian indikator kinerja utama dalam “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan

Bersih ( Good and Clean govermance) serta Layanan Publik yang berkualitas berbasis

Teknologi Informasi” dalam pelayanan publik mencapai lebih dari 100%, hal ini karena :

1. Teamwork yang kompak dan solid.

2. Transparansi kegiatan dan keuangan semakin optimal.

3. Dukungan Teknologi Informasi pada instansi lain telah terpenuhi dengan baik.

4. Sumber daya manusia nya sudah semakin mumpuni.

5. Kebutuhan Anggaran sudah terpenuhi.

Hal ini sangat berdampak kepada :

1. Semakin meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara dalam hal Teknologi

Informasi.

2. Melalui Teknologi Informasi membuktikan bahwa semakin cepat, efektif dan

efisien.

3. Publikasi kegiatan Pemerintah Daerah, baik melalui Radio, Videotron, maupun

media social yang lain bisa langsung di nikmati oleh masyarakat.

4. Penyajian data - data statistic bisa lebih cepat dan akurat melalui Website PORTAL

DATA.

5. Pengamanan data / informasi melalui sistem E-Government menjadi semakin baik.

3.2. Realisasi Anggaran / Akuntabilitas Keuangan.

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selain faktor

pendukung, aspek keuangan sangatberpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud, hal

ini karenaoperasionalisasikegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang

memadai.

Dari pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 24.271.888.091,00 (Dua Puluh Empat Miliar Dua

Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Satu

Rupiah) terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp.23.285.403.492,00 (Dua Puluh Tiga Miliar

Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua

Rupiah) atau sebesar 95,94%, dengan rincian per program/kegiatan sebagai berikut:

36



3.2.1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak langsung

Tabel 3.7.

Belanja Tidak Langsung

No Program / Kegiatan Pagu Realisasi Capaian

%

II

Belanja Tidak Langsung

2.525.284.391

2.471.156.288

97,86

3.2.2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran SKPD.

3.2.2.1. Realisasi Aanggaran yang tidak mendukung secara langsung Sasaran Strategis SKPD

(Indikator lainnya / non IKU / anggaran rutin).

Tabel 3.8

Belanja Pendapatan

No Program / Kegiatan Pagu Realisasi Capaian

%

I

Belanja Pendapatan

250.000.000

294.552.720

117,82

37



3.2.2.2. Realisasi Anggaran yang mendukung secara langsung Sasaran Strategis SKPD (IKU)

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2019

NO SASARAN PROGRAM

ANGGARAN

PAGU REALISASI CAPAIAN

(%)

1

Meningkatnya

penggunaan Sistem

Informasi Daerah

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

2.180.000.000 2.157.210.614 98,95


dan Penyebaran Informasi

Pemerintah Daerah 2.240.000.000 1.910.342.886 85,28

2 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Teknologi Informatika

9.049.000.000 8.951.808.266 98,93

Program Tata Kelola Pengembangan e-

Government

2.199.000.000 1.972.228.500 89,69

3 Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik


Data/Informasi/Statistik Daerah

1.714.900.000 1.676.280.699 97.75

4 Meningkatnya kinerja sistem persandian daerah

Program Pengamanan

Informasi Daerah 1.116.100.000 1.066.276.556 93,54

38



BAB IV

P E N U T U P

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang disusun Dinas Komunikasi, Informatika

dan Persandian Kabupaten Banyuwangi merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik, yang berperan sebagai alat kendali, alat

penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good govermance dalam perspektif yang

lebih luas.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 dengan kualitas pelaksanaan baik,

hal ini terlihat pada capaian indikator kinerja utama/sasaran dengan nilai rata–rata prosentase sebesar

95,94%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Banyuwangi dengan kategori capaian BAIK

Permasalahan :

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah : 44.36 (% )

- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Sosial dan

Buzzer.

Hal ini di sebabkan karena Buzzer yang terpilih belum bisa memenuhi target follower akun

sesuai kesepakatan.

Solusi Pemecahan masalah :

Lebih memaksimalkan lagi kinerja untuk memenuhi target yang di tentukan.

2. Kegiatan Pengelolaan Data e-Government : 50.24%

- Pengembangan Aplikasi Supporting Smart Kampung

Hal ini di sebabkan karena Pembelian samcard sertifikasi tidak bisa di cairkan karena salah

kode rekening.

Solusi Pemecahan Masalah :

Lebih teliti lagi dalam menentukan kode rekening.

39



DAFTAR LAMPIRAN :

1. Pengukuran Kinerja

2. Perjanjian Kinerja

3. Matrik Rencana Strategis

4. Penghargaan (Tingkat Kab, Prop dan Nasional, bila ada )

5. Lain – lain yang di anggap perlu.

40



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI SANTOSO, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si

Jabatan : Bupati Banyuwangi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Banyuwangi, 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si BUDI SANTOSO, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197406191993021002

41



PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : BUDI SANTOSO, S.Sos., M.Si

NIP : 197406191993021002

PANGKAT/GOL : Pembina Tk. I /IV/b

JABATAN : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

TAHUN : 2019

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET OUTPUT/OUTCOME

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JML

1 2 3 4 5 6

1 Terwujudnya Sumberdaya

dan Manajemen Organisasi

Yang Profesional

Indeks Kepuasan Masyarakat % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

2 Meningkatnya Penggunaan

Sistem Informasi Daerah

Persentase Cakupan Jangkauan TIK % 5 6 6 6 10 10 10 10 9 10 10 8 100

Persentase Perangkat Daerah dan

Unit Kerja yang

Mengimplementasikan IT dengan

Baik

% 0 0 30 5 5 10 10 10 10 10 6 4 100

3 Meningkatnya kualitas

pelayanan data dan statistik

Persentase Data Informasi dan

Statistik Daerah yang Tersusun

dengan Baik

% 5 5 10 20 10 15 5 10 10 5 3 2 100

4 Meningkatnya kinerja

sistem persandian daerah

Persentase Pengamanan Informasi

Daerah yang Terselenggara

dengan Baik

% 5 10 20 15 10 10 5 5 5 5 5 5 100

NO PROGRAM JML ANGGARAN (Rp.) KET

1 Program Pengamanan Informasi Daerah 486.500.000,00 APBD

2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika 6.350.000.000,00 APBD

3 Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah 1.150.000.000,00 APBD

4 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 1.684.500.000,00 APBD

5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa 1.800.000.000,00 APBD

42



6 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi 2.313.890.000,00 APBD

7 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.000.000,00 APBD

8 Program Tatakelola Pengembangan e- Government 1.780.000.000,00 APBD

Banyuwangi, 2019

Bupati Banyuwangi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika

Dan Persandian

H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si BUDI SANTOSO, S.Sos. M.Si

Pembina Tk. I

43



PENGUKURAN/PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : BUDI SANTOSO, S.Sos., M.Si

NIP : 197406191993021002

PANGKAT/GOL : Pembina Tk. I/IV/b

JABATAN : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

TAHUN : 2019

S.D BULAN : 12

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN OUTPUT/OUTCOME KINE

RJA

PROS

ES

(%)

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

TARGET REALISASI % ? PAGU REALISASI

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Terwujudnya

Sumberdaya dan

Manajemen

Organisasi Yang

Profesional

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

% 100 100 100 v 87,50

Program Peningkatan

Manajemen dan Pelayanan

Administrasi

2.313.890.000,00 0 0

Program Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

80.000.000,00 0 0

2 Meningkatnya

Penggunaan Sistem

Informasi Daerah

Persentase

Cakupan

Jangkauan TIK

% 100 100 100 v Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi, dan

Media Massa

1.800.000.000,00 0 0


dan Penyebaran Informasi

Pemerintah Daerah

1.150.000.000,00 0 0

Persentase

Perangkat Daerah

dan Unit Kerja yang

Mengimplementasika

n IT dengan Baik

% 100 100 100 v Program Pengembangan

dan Pengelolaan Teknologi

Informatika

6.350.000.000,00 0 0

Program Tatakelola

Pengembangan e-

Government

1.780.000.000,00 0 0

3 Meningkatnya

kualitas pelayanan

data dan statistik

Persentase Data

Informasi dan Statistik

Daerah yang

Tersusun dengan

Baik

% 100 100 100 v Program

Pengembangan Data/

Informasi/ Statistik

Daerah

1.684.500.000,00 0 0

44



4 Meningkatnya

kinerja sistem

persandian

daerah

Persentase

Pengamanan


Terselenggara dengan

Baik

% 100 100 100 v Program Pengamanan

Informasi Daerah

486.500.000,00 0 0

RATA - RATA NILAI CAPAIAN OUTPUT/OUTCOME 100 87,50

RATA - RATA NILAI CAPAIAN ANGGARAN 0

Mengetahui, Banyuwangi, 2020

Bupati Banyuwangi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si BUDI SANTOSO, S.Sos., M.Si

NIP. 197406191993021002

45



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI

MISI 5 : Mewujudkkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi

TUJUAN 1 :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi

SASARAN INDIKATOR

SATUA

N

TAHUN

2016

TAHU

N 2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

Meningkatnya Penggunaan

Sistem Informasi Daerah

Persentase Perangkat Daerah

Unit Kerja yang Mengimplementasi

kan IT Baik

% 65 68 70 75 100 100

SASARAN SATUAN

TAHUN DASAR

2016

TARGET STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR

KINERJA TAHUN

2017 TAHUN

2018 TAHUN

2019 TAHUN 2020

TAHUN 2021

STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM Indikator

Program (Esl. III)

KEGIATAN Indikator Kegiatan (Esl. IV)

BIDANG PELAKSAN

A

1 Meningkatnya kualitas

pelayanan data dan

statistik

Persentase data informasi

statistik yang tersusun

dengan baik

% 100 100 100 100 100 100 Mengembangkan sistem

pemerintahan yang integratif

melalui institusion

Membangun standaris

asi kualitas layanan

dan menjami

Program pengembangan data /

informasi / statistik daerah

Persentase data informasi dan statistik

daerah yang tersusun dengan baik

Penyusunan daerah dalam angka

Jumlah dokumen daerah

dalam angka yang

disusun

Bidang Statistik dan

Persandian

MATRIX RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2016 - 2021

46



alisasi, inovasi dan

reformasi birokrasi dalam

proses bisnis di semua

level pemerintahan

n peningkatan

kepuasan masyara

kat

Penyusunan Indeks Pembanguna

n Masyarakat

Jumlah Dokumen

Penysusunan Indeks

Pembangunan masyara

kat yang Disusun

Penyusunan

dan Pengumpulan Data dan

Statistik Daerah

Jumlah

buku daerah dalam

angka yang disusun

Penysunan dan pengumpula

n Data PDRB

Jumlah dokumen PDRB

yang disebarluaskan

Fasilitasi Pengumpulan Data dan

Statistik Daerah

Jumlah Aktivitas Fasilitasi

Penyusunan Data

Meningkatnya kinerja

sistem persandian

daerah

Persentase pengama

nan informasi daerah

yang terselenggara

dengan baik

% 100 100 100 100 100 100 Program pengamanan

informasi daerah

Persentase pengamanan informasi

daerah yang terselenggara dengan baik

Penyusunan Peraturan Informasi

Berklasifikasi

Jumlah peraturan

informasi berklasifikasi yang

disusun

47



Pengelolaan Informasi Berkalarifika

si

Jumlah dokumen pengelol

aan informasi berklarifi

kasi yang disusun

Pengadaan,

Pemeliharaan dan Perbaikan

Peralatan Sandi

Jumlah

peralatan sandi yang

dikembangkan

Pengembangan Jaring

Komunikasi Sandi

Jumlah pengemb

angan jaring komunik

asi sandi yang dikemba

ngakan

Pengamanan Aset/Instalasi

Vital dan Informasi Elektronik

Jumlah fasilitas

pengamanan dan informasi

elektronik

48



2 Meningkatnya penggun

aan sistem informas

i daerah

Persentase cakupan

jangkauan TIK

% 60 65 70 75 90 90 Melakukan akselerasi pembangu

nan melalui optimalisa

si teknologi informasi

dan membangun early

warning system

pengendal

ian yang berorientasi pada

hasil

Meningkatkan partisipa

si aktif masyarakat

dalam monitoring dan

evaluasi pembangunan

berorientasi pada hasil

Program pengembangan

komunikasi, informasi dan Media

Massa

Persentase infrastruktur IT yang

berfungsi baik

Pembinaan dan Pengembang

an Sumber Daya Komunikasi

dan Informasi

Jumlah fasilitas media

elektronik yang dikemba

ngkan

Bidang Komunikasi

Pengadaan Alat Studio dan

Komunikasi

Jumlah Alat

Pengembang

an Media Elektronika

Jumlah

Media Elektronika

Pendataan, Pengawasan

dan Pengendalian Menara

Telekomunikasi

Data Menara

Program pengembangan

penyebaran informasi Pemerinta

h Daerah

Jumlah informasi pemerintah

daerah yang tersebarluaskan

Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

Jumlah informasi penyelen

ggaraan pemerintah

daerah yang disebarlu

askan

49



Penyebarluasan Infornasi yang Bersifat

Penyuluhan bagi Masyarakat

Jumlah penyebarluasan

informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyara

kat

Penyebarluasan

Informasi Potensi Wilayah

Tersedianya

Dana

Jumlah Pembanguna

n Media Promosi

Tersedianya

Dana

Kegiatan Pelayanan

Informasi Publik

Jumlah fasilitas

PPID

Pengembangan dan

Pembinaan Kemitraan dengan

Lembaga Komunikasi Sosial

Jumlah pengemb

angan lembaga komunik

asi sosial

3 Meningkatnya penggun

aan sistem

Persentase perangka

t daerah dan unit

% 65 68 70 75 100 100 Melakukan akselerasi pembangu

nan melalui

Mengembangkan sistem

monitoring

Program pengembangan dan

pengelolaan teknologi

Persentase aplikasi IT yang

mendukung city banding

Fasilitasi Pemanfaatan Data Center

Jumlah fasilitasi data

center pemerint

Bidang Teknologi Informasi

50



informasi daerah

kerja yang mengimp

lementasikan IT baik

optimalisasi teknologi

informasi dan membangun early warning system

pengendalian yang berorienta

si pada hasil

berbasis IT terintegra

si dengan sistem

informasi manajemen

pembangunan daerah

informatika dan layanan publik yang berrfungsi

baik

ah daerah

Pengembangan

Infrastruktur Jaringan TIK

Jumlah infrasatru

ktur jaringan yang

dikembangkan

Pengendalia

n Bandwith dan Monitoring

Jaringan TIK

Jumlah

fasilitasi pengendalian bandwith

dan jaringan

TIK

Pemeliharaan Jaringan

TIK dan Perangkat Keras

Jumlah jaringan

dan perangkat keras

yang dipelihara

Pemeliharaan Jaringan

TIK dan Perangkat Keras

Jumlah Jaringan

dan Perangkat Keras yang

Dipelihara

Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen Daerah

Jumlah sistem informasi

manajemen daerah

yang

51



dipelihara

Pengembangan Website Pemerintah

Daerah

Jumlah website yang

dikembangkan

Fasilitasi

dan pendampingan

aparatur pemerintah desa

dalam pemanfaatan

teknologi informasi pemerint

ahan dan pembangunan

Program

tata kelola pengembangan E-

Government

Persentase aplikasi E-Government

yang

berfungsi baik

Kegiatan

Pengelolaan Data E-Government

Jumlah

falilitas pengelolaan data

Kegiatan pengembang

an kebijakan E-Government

Jumlah dokumen

masterplan TIK yang

disusun

4 Terwujudnya Sumber

daya dan Manaje

men Organisasi

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Skala 1-100

78.16 78.74 79.23 79.68 80.08 80.08 Menciptakan Tata Kelola

Profesional melalui Pemenuha

n Kebutuhan Dasar

Administrasi Perkantor

an

Meningkatkan operasio

nal Administrasi

Perkantoran yang Efektif

dan Efisien

Program Peningkatan

Manajemen dan Pelayanan

Administrasi

Persentase pemenuhan kebutuhan

penunjang perangkat daerah

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan

penunjang perangkat Daerah

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Kasubbag Umum dan Kepegawai

an

Program Perencana

an dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Presentase perencanaan

dan Evaluasi Pembangunan daerah yang

tepat waktu

Jumlah Laporan

Evaluasi dan Penyusunan Capaian

Kinerja Perangkat

Indeks Kepuasa

n Masyarakat

Kasubbag Penyusuna

n Program

52



Daerah yang disusun

Banyuwangi, 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN


BUDI SANTOSO

Pembina TK I

NIP. 19740619 199302 1 002

53



Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) ini

diharapkan dapat memberi informasi secara transparan sehingga mendapatkan umpan

balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian pada periode mendatang.

Banyuwangi 14 Januari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN PERSANDIAN


BUDI SANTOSO Pembina Tk.I

NIP. 19740619 199302 1 002

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)2019...2. Bidang Komunikasi, yang terdiri atas Seksi Pengelolaan Informasi Layanan Publik dan Seksi komunikasi dan Media Massa. 3. Bidang

Documents