- 1 - DRAFT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/ /20… TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK BATANG TUBUH PENJELASAN Menimbang : I. UMUM a. bahwa dalam rangka menciptakan disiplin pasar (market discipline) dan sejalan dengan perkembangan standar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank melalui publikasi laporan Bank; Tuntutan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank semakin tinggi sejalan dengan semakin berkembangnya produk dan aktivitas perbankan. Selain itu, sejalan dengan penerapan Basel II dan Basel III, Bank dituntut untuk mengungkapkan jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposures), praktek manajemen risiko yang diterapkan, komponen permodalan yang lebih rinci serta tambahan modal di atas rasio permodalan sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (buffer). Transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank kepada publik juga merupakan salah satu pilar penting dalam penerapan Good Corporate Governance. Beberapa manfaat yang dapat dicapai melalui transparansi informasi tersebut antara lain : (i) sebagai dasar penetapan penilaian yang wajar dan pengambilan keputusan oleh para pelaku pasar dan publik untuk terciptanya disiplin pasar ( market discipline); (ii) meningkatkan kredibilitas Bank dan kepercayaan masyarakat; (iii) menunjukkan kemampuan Bank untuk memantau dan mengelola risiko; dan (iv) mengurangi ketidakpastian pasar (market uncertainty) serta kesenjangan informasi (asymmetric information). Namun di sisi lain, pengungkapan informasi yang berlebihan dapat mengurangi keunggulan bersaing Bank, sehingga perlu diatur cakupan informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajib diungkapkan kepada publik agar kompetisi antar Bank tetap terjaga. Di samping itu, dengan semakin berkembangnya konglomerasi Bank menyebabkan struktur kelompok usaha b. bahwa upaya peningkatan transparansi dapat dilakukan melalui penyediaan informasi kuantitatif dan kualitatif yang tepat waktu, akurat, relevan dan memadai; c. bahwa informasi kuantitatif dan kualitatif yang disediakan akan mempermudah pengguna informasi dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko dan penerapan manajemen risiko, serta aktivitas bisnis Bank, penetapan tingkat suku bunga, serta kondisi keuangan Perusahaan Induk, Perusahaan Anak, Perusahaan Afiliasi dan pihak terkait Bank; d. bahwa informasi yang diungkapkan kepada publik perlu tetap memperhatikan faktor keseragaman dan kompetisi antar Bank;
34
Embed
DRAFT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN · PDF fileadalah Laporan Keuangan yang disajikan ... dipublikasikan setiap triwulan sesuai ... Format laporan publikasi tidak dalam
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 1 -
DRAFT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/ /20… TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK
BATANG TUBUH PENJELASAN
Menimbang :
I. UMUM
a. bahwa dalam rangka menciptakan disiplin pasar (market discipline) dan sejalan
dengan perkembangan standar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi
keuangan dan kinerja Bank melalui publikasi laporan Bank;
Tuntutan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan
kinerja Bank semakin tinggi sejalan dengan semakin berkembangnya produk dan aktivitas perbankan. Selain itu,
sejalan dengan penerapan Basel II dan Basel III, Bank dituntut untuk mengungkapkan jenis risiko dan potensi
kerugian (risk exposures), praktek manajemen risiko yang diterapkan,
komponen permodalan yang lebih rinci serta tambahan modal di atas rasio permodalan sesuai profil risiko yang
berfungsi sebagai penyangga (buffer).
Transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank kepada publik juga
merupakan salah satu pilar penting dalam penerapan Good Corporate Governance. Beberapa manfaat yang
dapat dicapai melalui transparansi informasi tersebut antara lain : (i)
sebagai dasar penetapan penilaian yang wajar dan pengambilan keputusan oleh para pelaku pasar dan publik untuk
terciptanya disiplin pasar (market discipline); (ii) meningkatkan kredibilitas
Bank dan kepercayaan masyarakat; (iii) menunjukkan kemampuan Bank untuk memantau dan mengelola risiko; dan (iv)
mengurangi ketidakpastian pasar (market uncertainty) serta kesenjangan
informasi (asymmetric information).
Namun di sisi lain, pengungkapan informasi yang berlebihan dapat mengurangi keunggulan bersaing Bank,
sehingga perlu diatur cakupan informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajib
diungkapkan kepada publik agar kompetisi antar Bank tetap terjaga.
Di samping itu, dengan semakin berkembangnya konglomerasi Bank menyebabkan struktur kelompok usaha
b. bahwa upaya peningkatan transparansi dapat dilakukan melalui penyediaan
informasi kuantitatif dan kualitatif yang tepat waktu, akurat, relevan dan memadai;
c. bahwa informasi kuantitatif dan kualitatif yang disediakan akan mempermudah
pengguna informasi dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko dan penerapan manajemen risiko, serta
aktivitas bisnis Bank, penetapan tingkat suku bunga, serta kondisi keuangan
Perusahaan Induk, Perusahaan Anak, Perusahaan Afiliasi dan pihak terkait Bank;
d. bahwa informasi yang diungkapkan kepada publik perlu tetap memperhatikan
faktor keseragaman dan kompetisi antar Bank;
- 2 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
Bank semakin kompleks sehingga Bank terekspos risiko dari berbagai aktivitas yang dilakukan baik oleh Perusahaan
Induk, Perusahaan Anak maupun perusahaan lain dalam kelompok usaha
yang sama dengan Bank. Oleh karena itu, para pelaku pasar dan publik membutuhkan informasi yang lebih luas
dan lengkap mengenai kelompok usaha Bank. Hal ini sejalan dengan penerapan
pengawasan Bank secara konsolidasi dan terintegrasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan pengaturan tentang transparansi dan publikasi laporan Bank.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5253;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK
- 3 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
BAB I KETENTUAN UMUM
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
yang dimaksud dengan:
Cukup jelas.
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank
Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Laporan Publikasi adalah Laporan Keuangan, laporan kinerja keuangan dan/atau informasi lain, yang
disampaikan oleh Bank kepada masyarakat umum dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara
penyampaian dan pengumuman sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan.
3. Pengendalian adalah perseorangan atau
perusahaan/badan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang: a. memiliki lebih dari 50% (lima
puluh persen) saham yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan/badan lain;
b. memiliki 50% (lima puluh persen) atau kurang saham yang memiliki
hak suara pada suatu perusahaan/badan lain, tetapi: 1) terdapat perjanjian dengan
pemegang saham lain sehingga memiliki hak suara lebih dari 50% (lima puluh
persen); 2) mempunyai kewenangan
untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional perusahaan/badan lain
berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
3) mempunyai kewenangan untuk menunjuk atau
- 4 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
mengganti sebagian besar Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya yang setara
dan mengendalikan perusahaan/badan lain
melalui Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya tersebut; dan/atau
4) mampu menguasai suara mayoritas pada rapat Direksi
dan Dewan Komisaris atau organ lainnya yang setara dan mengendalikan
perusahaan/badan lain melalui Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya
tersebut.
4. Perusahaan Induk (parent company/holding company) adalah badan
hukum/perusahaan yang mengkonsolidasikan satu atau lebih
Perusahaan Anak dalam suatu kelompok usaha dan melakukan Pengendalian terhadap Bank.
5. Perusahaan Induk di bidang Keuangan
(financial parent company/financial holding company) adalah badan hukum/ perusahaan yang mengkonsolidasikan
seluruh aktivitas satu atau lebih Perusahaan Anak pada kelompok usaha
yang bergerak di bidang keuangan dan melakukan Pengendalian terhadap Bank.
6. Perusahaan Anak adalah badan hukum yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank, baik secara langsung maupun
tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri
dari: a. Perusahaan Subsidiari (subsidiary
company) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari
50% (lima puluh persen); b. Perusahaan Partisipasi (participation
company) adalah Perusahaan Anak
dengan kepemilikan Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang,
- 5 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaan;
c. Perusahaan dengan kepemilikan Bank
lebih dari 20% sampai dengan 50% yang memenuhi persyaratan yaitu:
1) Kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar;
dan 2) Masing-masing pemilik melakukan
Pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak;
d. Entitas lain yang berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan.
7. Perusahaan Afiliasi adalah Perusahaan Anak dari Perusahaan Induk atau dari
Perusahaan Induk di Bidang Keuangan yang tergabung dalam suatu kelompok
usaha yang sama dengan Bank karena dikendalikan oleh Perusahaan Induk yang sama.
8. Pihak Terkait adalah pihak yang terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan yang berlaku mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
9. Pihak-pihak Berelasi adalah pihak-pihak berelasi sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.
10. Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
11. Laporan Keuangan solo atau tersendiri adalah Laporan Keuangan yang disajikan
oleh Perusahaan Induk yang mencatat investasi pada Perusahaan Anak, Perusahaan Afiliasi, dan Pengendalian
bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung, bukan berdasarkan
pelaporan hasil dan aset neto investee.
12. Laporan Keuangan konsolidasian adalah
Laporan Keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal.
13. Laporan Publikasi Bulanan adalah Laporan Keuangan yang disusun
- 6 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum dan dipublikasikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan.
14. Laporan Publikasi Triwulanan adalah
Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan dan informasi lain yang dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
15. Laporan Publikasi Tahunan adalah
Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan informasi lain yang
dipublikasikan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
16. Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari
sampai dengan bulan Desember.
17. Surat Komentar (Management Letter) adalah komentar tertulis dari Akuntan Publik kepada manajemen Bank
mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan Standar Akuntansi
Keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta dengan
saran-saran perbaikannya.
Pasal 2 Pasal 2
Dalam rangka transparansi kondisi Bank, Bank wajib menyusun, menyajikan dan
menyampaikan Laporan Publikasi.
Cukup jelas.
Pasal 3 Pasal 3
(1) Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
Cukup jelas.
a. Laporan Publikasi Bulanan;
b. Laporan Publikasi Triwulanan;
c. Laporan Publikasi Tahunan; dan
d. Laporan Publikasi Lain.
(2) Isi dan kebenaran Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Tanggung jawab manajemen Bank termasuk Laporan Publikasi Bulanan
- 7 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen Bank.
dan Triwulanan yang disajikan pada website Otoritas Jasa Keuangan
berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 4 Pasal 4
Cakupan informasi dalam Laporan Publikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling kurang meliputi:
Cukup jelas.
a. Laporan Keuangan.
b. Informasi kinerja keuangan.
c. Informasi lain.
Pasal 5 Pasal 5
(1) Cakupan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:
Cukup jelas.
a. solo.
b. konsolidasian.
(2) Laporan Keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b wajib disusun dalam hal Bank memiliki Perusahaan Anak dan
melakukan pengendalian atas Perusahaan Anak tersebut.
Cukup jelas.
(3) Cakupan konsolidasi dan prosedur
konsolidasian dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
Cukup jelas.
(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan cakupan Perusahaan Anak
yang Laporan Keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan Bank, selain yang telah ditetapkan dalam Standar
Akuntansi Keuangan.
Cukup jelas.
(5) Penyertaan Bank yang mengakibatkan
timbulnya Pengendalian, namun hanya bersifat sementara dikecualikan dari penyusunan Laporan Keuangan
konsolidasi.
Yang dimaksud dengan bersifat
sementara antara lain Pengendalian yang akan dilepaskan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak posisi Laporan Keuangan pada tahun perolehan Pengendalian atau
penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit.
(6) Cakupan Laporan Keuangan Kantor Cabang Bank Asing adalah gabungan
Cukup jelas.
- 8 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
Laporan Keuangan KCBA dan seluruh Laporan Keuangan dari setiap kantor di Indonesia.
Pasal 6 Pasal 6
(1) Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember yang dipublikasikan secara
triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di
OJK.
Cukup jelas.
(2) Bank wajib mencantumkan alamat website Bank pada Laporan Publikasi
Triwulanan dan Laporan Publikasi Tahunan yang dicetak.
Alamat website Bank wajib
mencerminkan identitas Bank sehingga memudahkan publik untuk mencari website dimaksud.
Pasal 7 Pasal 7
Laporan Keuangan, informasi kinerja keuangan dan informasi lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib disajikan dalam mata uang Rupiah.
Cukup jelas.
BAB II
LAPORAN PUBLIKASI
Bagian Kesatu
Laporan Publikasi Bulanan
Pasal 8 Pasal 8
(1) Bank wajib menyusun dan mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan.
Cukup jelas
(2) Laporan Publikasi Bulanan mencakup Laporan Keuangan bulanan yang terdiri
atas:
Cukup jelas.
1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
2. Laporan Laba Rugi; dan
3. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
Pasal 9 Pasal 9
Laporan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disajikan secara solo.
Cukup jelas.
Pasal 10 Pasal 10
(1) Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada website Bank.
Yang dimaksud dengan website Bank adalah website berdomain Indonesia
yang bukan merupakan bagian dari
- 9 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
website Perusahaan Induk atau kelompok usaha Bank.
Publikasi laporan pada website Bank ditempatkan pada halaman yang mudah
diakses, misalnya dengan memberikan link khusus untuk laporan publikasi
pada halaman depan website Bank.
Format laporan publikasi tidak dalam bentuk scancopy.
(2) Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada website Bank sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah
posisi akhir bulan laporan.
Contoh: Untuk Laporan Publikasi Bulanan bulan
Maret 2015, wajib diumumkan di website Bank paling lambat akhir bulan
April 2015.
(3) Pengumuman pada website Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara paling kurang untuk 2
(dua) tahun buku terakhir.
Contoh: Pada bulan April 2015, di website Bank wajib dipelihara Laporan Publikasi
Bulanan paling kurang sejak periode akhir bulan April 2013.
Ketentuan ini tidak berlaku bagi Bank yang baru berdiri atau Bank baru yang
merupakan hasil merger/konsolidasi.
(4) Bank dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Publikasi
Bulanan pada website Bank apabila Bank mengumumkan Laporan Publikasi
Bulanan setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Contoh: Untuk Laporan Publikasi Bulanan bulan
Maret 2015, dinyatakan terlambat apabila diumumkan di website Bank
sejak tanggal 1 Mei 2015.
(5) Bank yang dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Publikasi
Bulanan pada website Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap wajib
mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan.
Cukup jelas.
Pasal 11 Pasal 11
(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui
Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) selama penyampaian laporan
secara online melalui sistem pelaporan
Cukup jelas.
- 10 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.
(2) Penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui LKPBU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai LKPBU.
Cukup jelas.
Bagian Kedua
Laporan Publikasi Triwulanan
Pasal 12 Pasal 12
(1) Bank wajib menyusun dan mengumumkan Laporan Publikasi
Triwulanan untuk posisi laporan akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember.
Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni dan
bulan September menyajikan Laporan Keuangan interim, sedangkan Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan
Desember menyajikan Laporan Keuangan akhir tahun.
(2) Dalam hal diperlukan, selain mengumumkan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk
menyusun dan mengumumkan: a. Laporan Publikasi selain periode
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
dan/atau b. Informasi lain yang akan ditentukan
oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta Bank mengumumkan
Laporan Keuangan publikasi selain periode sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau informasi lain yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain pertimbangan transparansi
publik dalam rangka tindakan penyehatan Bank, transparansi
mengenai produk/jasa tertentu yang diterbitkan/dilaksanakan oleh Bank, serta proses merger, konsolidasi dan
akuisisi Bank.
Pasal 13 Pasal 13
Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling
kurang mencakup:
Cukup jelas.
a. Laporan Keuangan, yang paling kurang
terdiri atas:
1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca); 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif;
(1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak, selain
menyusun dan mengumumkan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26, Bank wajib menyampaikan kepada
- 25 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan, Laporan Tertentu yang mencakup:
a. Laporan Tahunan Perusahaan Induk di bidang keuangan atau Laporan Tahunan Perusahaan Induk;
Dalam hal tidak terdapat Laporan Tahunan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan, maka Bank menyajikan
Laporan Tahunan Perusahaan Induk.
b. Laporan Tahunan Pemegang Saham
langsung yang memiliki saham mayoritas atau Laporan Tahunan
perusahaan yang melakukan Pengendalian langsung kepada Bank;
c. Laporan Tahunan Perusahaan Anak;
dan
d. Khusus untuk Kantor Cabang Bank
Asing, wajib menyampaikan Laporan Tahunan Bank Asing tersebut.
Cukup jelas.
(2) Apabila kelompok usaha tidak memiliki Laporan Tahunan Perusahaan Induk di
Bidang Keuangan atau Laporan Tahunan Perusahaan Induk, maka Laporan
Tertentu sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a yang wajib disajikan oleh Bank adalah Laporan Keuangan Konsolidasi
Tahunan Perusahaan Induk di bidang keuangan atau Laporan Keuangan
Konsolidasi Tahunan Perusahaan Induk.
Dalam hal tidak terdapat Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan
Perusahaan Induk di Bidang Keuangan, maka Bank menyajikan Laporan
Keuangan Konsolidasi Tahunan Perusahaan Induk.
(3) Dalam hal Perusahaan Anak tidak memiliki Laporan Tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka laporan yang wajib disajikan adalah
Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Anak.
Cukup jelas.
(3) Jangka waktu penyampaian/ keterlambatan/tidak menyampaikan Laporan Tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu pada jangka waktu pengumuman/penyampaian Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29.
Cukup jelas.
Bagian Keempat
Laporan Publikasi Lain
Pasal 31
(1) Laporan Publikasi Lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
a. Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK); dan
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)” adalah
laporan yang menyajikan perhitungan suku bunga dasar kredit yang antara
- 26 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
b. Laporan Publikasi Lainnya. lain mencakup harga pokok dana untuk kredit (HPDK), biaya overhead, dan
marjin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan Bank dalam kegiatan perkreditan.
Huruf b
Laporan Publikasi Lainnya yang wajib disampaikan oleh Bank akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Apabila diperlukan, Otoritas Jasa
Keuangan berwenang untuk meminta Bank menyampaikan Laporan Publikasi Lainnya sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan industri perbankan, di luar Laporan Publikasi Bulanan, Laporan
Publikasi Triwulanan dan Laporan Publikasi Tahunan.
Cukup jelas.
(3) Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Cukup jelas.
Pasal 32
(1) Laporan SBDK sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a wajib diumumkan di surat kabar yang memiliki
peredaran luas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan
Desember.
Contoh:
Untuk Laporan SBDK akhir bulan Maret 2015, wajib diumumkan di surat kabar
paling lambat tanggal 9 April 2015.
(2) Bank dinyatakan terlambat
mengumumkan Laporan SBDK apabila Bank mengumumkan Laporan SBDK
setelah batas akhir waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan paling lambat 1 (satu)
bulan sejak batas akhir waktu pengumuman Laporan.
Contoh:
Untuk Laporan SBDK akhir bulan Maret 2015, dinyatakan terlambat apabila
diumumkan di surat kabar sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan 8 Mei 2015.
(3) Bank dinyatakan tidak mengumumkan Laporan SBDK apabila Laporan SBDK belum diumumkan sampai dengan
berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Contoh: Untuk Laporan SBDK akhir bulan Maret 2015, dinyatakan tidak mengumumkan
apabila diumumkan di surat kabar sejak tanggal 9 Mei 2015.
(4) Format, cakupan, dan tata cara Cukup jelas.
- 27 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
penyampaian serta persyaratan Bank yang wajib mengumumkan Laporan SBDK berpedoman pada ketentuan
mengenai transparansi informasi suku bunga dasar kredit.
BAB III
LAIN-LAIN
Pasal 33 Pasal 33
Khusus untuk Laporan yang disampaikan tidak melalui sistem pelaporan secara online, dalam hal batas waktu penyampaiannya jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur lainnya, maka batas waktu
penyampaian Laporan menjadi hari kerja berikutnya.
Cukup jelas.
BAB IV
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Laporan Publikasi Bulanan
Pasal 34 Pasal 34
(1) Bank yang dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Publikasi
Bulanan pada website Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4)
dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
Penerapan sanksi tidak diberlakukan dalam hal terjadi kerusakan sistem
teknologi informasi Bank yang disertai dengan bukti dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan.
(2) Sanksi atas keterlambatan penyampaian
Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui LKPBU berpedoman pada
ketentuan mengenai LKPBU.
Cukup jelas.
(3) Apabila menurut penilaian Otoritas Jasa
Keuangan, Laporan Publikasi Bulanan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak
disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan yang berlaku, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
Cukup jelas.
(4) Bank diwajibkan memperbaiki dan
mengumumkan kembali Laporan
Cukup jelas.
- 28 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
Publikasi Bulanan yang telah diperbaiki pada website Bank, paling lambat
bersamaan dengan pengumuman Laporan Publikasi Bulanan periode berikutnya setelah dikenakan sanksi teguran tertulis