Deliniasi Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara
April , 2013Deliniasi Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara
BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK UTARA
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANGIndonesia merupakan salah satu negara
kepulauan terbesar di dunia yang meliputi kurang lebih 17.508
pulau-pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. Sehingga
sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan kawasan pesisir. Saat
ini, berbagai kawasan pesisir di beberapa kota di Indonesia
mengalami kerusakan yang cukup parah yang diakibatkan oleh adanya
berbagai fenomena alam yang secara geografis memiliki kekhasan
tersendiri. Faktor alam tersebut berupa abrasi, sedimentasi,
kenaikan muka air laut, tsunami dan rob. Selain beberapa faktor
alam di atas, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya
kerusakan di kawasan pesisir seperti karena perilaku masyarakat
yang berada di sekitar kawasan pesisir.
Kota-kota di Indonesia yang terletak pada tepi air meliputi kota
tepi pantai/laut, kota tepi pantai, dan kota tepi danau cenderung
lebih cepat tumbuh dan berkembang dibanding kota-kota lainnya.
Keunggulan letak geografis mendorong kota tepi air lebih cepat
berkembang karena berlokasi di dataran yang subur (daerah endapan),
memiliki hubungan ke luar dan kemudahan transportasi, serta
berfungsi sebagai pintu gerbang kegiatan ekspor dan impor melalui
pelabuhan laut/pantai.
Pertumbuhan dan perkembangan kota terutama di tepi pantai yang
relatif cepat menimbulkan berbagai masalah, seperti meningkatnya
kebutuhan lahan untuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa,
pelabuhan, pergudangan, wisata bahari, sarana dan prasarana. Selain
itu tepi pantai merupakan muara dari aliran pantai juga memiliki
fungsi lingkungan hidup yang penting serta merupakan daerah yang
rentan terhadap banjir, polusi dan abrasi air laut. Oleh karena itu
perlu dilakukan pengaturan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang tepi
pantai di kawasan perkotaan. Begitu juga dengan Kabupaten Lombok
Utara yang sebelah selatannya langsung berbatasan dengan Selat
Lombok, dan disebelah utara berbatasan langsung dengan Laut
Jawa.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara belum dapat
dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang, karena masih perlu dijabarkan lebih rinci
sebelum dioperasionalkan sesuai Undang-Undang (UU) No. 26 tahun
2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil..
Untuk itu Perlu disusun Deliniasi Kawasan Pantai Kabupaten Lombok
UtaraKawasan pantai yang merupakan kawasan yang sangat dinamis dan
cepat berkembang memerlukan penataan dan pengelolaan yang baik, hal
ini dikarenakan untuk menjaga ekosistem pantai tetap terjaga dengan
baik, walaupun nantinya terdapat alih fungsi lahan di kawasan
tersebut dari kawasan budidaya menjadi kawasan strategis dapat
diminimalkan risiko yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan
tersebut.Deliniasi Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara juga
sangat diperlukan nantinya sangat bermanfaat pada penentuan
kebijakan arah perkembangan potensi pantai, apakah akan diarahkan
menjadi kawasan wisata, kawasan kota di pesisir pantai, permukiman
nelayan dan lain sebagainya.1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARANMaksud
dari kegiatan ini adalah untuk menjabarkan batas tegas dari kawasan
pantai dan penentuan arahan pengelolaan kawasan pantai di Kabupaten
Lombok Utara.
1.2.1 Maksud Kegiatan
Maksud, dan tujuan kegiatan Penyusunan Deliniasi Kawasan Pantai
Kabupaten Lombok Utara akan dijabarkan sebagai berikut;
1.2.2 Tujuan KegiatanTujuan yang ingin dicapai dari kegiatan
Deliniasi Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara, adalah:
1. Menentukan batas tegas kawasan pantai di Kabupaten Lombok
Utara.
2. Menentukan arahan pengelolaan kawasan pantai di Kabupaten
Lombok Utara.1.2.3 Sasaran Kegiatan analisis deliniasi kawasan
pantai untuk mengetahui zona inti dan zona penyangga pemanfaatan
kawasan pantai mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan.
1.3 FUNGSI DAN MANFAAT Fungsi dan manfaat penyusunan Deliniasi
Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara adalah untuk mengetahui zona
inti dan zona penyangga pemanfaatan kawasan pantai serta
mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan pantai. Manfaat dari
penyusunan Deliniasi Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara adalah
sebagai berikut.a. Bagi Masyarakat
Bagi masyarakat setempat adalah menambah informasi dan perlakuan
perlindungan tentang kawasan sempadan pantai wilayah perkotaan
Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.
b. Bagi Pemerintah
Sebagai dasar acuan dari kebijakan yang akan diterapkan pada
kawasan sempadan pantai wilayah perkotaan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara.
1.4 RUANG LINGKUPAdapun ruang lingkup penyusunan Deliniasi
Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara atas ruang lingkup wilayah
dan lingkup materi atau kegiatan. 1. Mengumpulkan data dari setiap
instansi terkait dan menganalisa data tersebut untuk mendukung
Kegiatan Deliniasi Kawasan Pantai di Kabupaten Lombok Utara.
Beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu dalam hal pelaksanaan
pengumpulan data dilakukan dengan metode survey sekunder.
2. Melakukan survey dan observasi lapangan guna mendapatkan data
primer meliputi, kriteria morfologi pantai, dan tipe pantai di
Kabupaten Lombok Utara
3. Melakukan proses analisis teknis, yang sekurang-kurangnya
meliputi:
a. Menentukan batas tegas kawasan pantai di Kabupaten Lombok
Utara
b. Memberikan rekomendasi berupa arahan penentuan pengelolaan
kawasan pantai di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan karakteristik
kawasan pantai.
A. Ruang Lingkup Wilayah
Wilayah perencanaan mencakup semua sempadan pantai di kabupaten
Lombok Utara.B. Ruang Lingkup Materi/Kegiatan
Ruang lingkup Penyusunan Deliniasi Kawasan Pantai di Kabupaten
Lombok Utara diharapkan memuat materi subtansi sebagai berikut
:
analisis deliniasi kawasan pantai untuk mengetahui zona inti dan
zona penyangga pemanfaatan kawasan pantai mengidentifikasi kondisi
eksisting kawasan.
1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASANBABI.PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang Penyusunan Deliniasi
Kawasan Pantai Kabupaten Lombok Utara, serta tujuan dan sasaran
kegiatan.
BABII.PROFIL UMUM WILAYAH
Bab ini berisi tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Lombok
Utara serta aspek teknis, kondisi fisik dasar wilayah perencanan
dan dan kondisi Kawasan kawasan Pantai Kabupaten Lombok
Utara.BABIII.METODE & PENDEKATAN
Bab ini berisi tentang metodologi dan pendekatan didalam
merumuskan kajian terhadap deliniasi kawasan pantai Kabupaten
Lombok Utara.BABIV.TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Bab ini berisi tentang tahapan pelaksanaan kegiatan serta jadwal
pelaksanaan kegiatan studi.
BABV.SISTEM & ORGANISASI KERJA
Bab ini berisi tentang struktur organisasi pelaksanaan kegiatan
serta kebutuhan tim yang dilibatkan didalam pelaksanaan
kegiatan.BAB IISTUDI LITERATUR2.1. Pantai Dan Proses Yang Terjadi
di Pantai
pengertian pantai berbeda dengan pesisi. Tidak sedikit yang
mengira bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama,
karena banyak istilah tentang pantai dan pesisir yang digunakan
dalam berbagai tulisan seperti beach, coast, shore, coastline,
shore line, strad, kust dsb.
Menurut standy (1996), pantai adalah bagian dari mukaa bumi dari
muka airlaut rata-rata terendah sampai muka air laut rata-rata
tertinggi. Bird (1984) mendefinisikan pantai sebagai shore, beach
dan coast. Shore adalah suatu daerah yang meluas dari titik
terendah air laut pada saat surut hingga batas tertinggi atau
efektif yang dapat dicapai gelombang, yaitu meliputi :
1. Pantai bagian depan (foreshere), yaitu daerah antara pasang
tersurut sampai daerah pasang.
2. Pantai bagian belakang (backshore), yaitu daerah antara
pasang tertinggi sampai daerah tertinggi terkena ombak
3. Pantai lepas (offshore), yaitu daerah meluas dari titik
pasang surut terendah ke arah laut
Beach adalah daerah tempat akumulasi dari sedimen lepas seperti
kerikil, pasir, dan lainya yang kadang hanya sampai pada batas
backshore tapi lebih sering sampai pada foreshore. Coast adalah
daerah dengan lebar bervariasi yang meliputi shore dan perluasannya
sampai pada daerah pengaruh penetrasi laut, seperti tebing pantai,
eustaria, laguna, dune dan rawa-rawa.
Escher (dalam Sandy, 1996) menggunakan istilah strad untuk
pantai dan kust untuk pesisir. Sedangkan eglen (1949) menggunakan
istilah lain untuk menyebut pantai, yaitu coastal line dan shorline
adalah wilayah langsung berhubunan antara daratan atau wilayah
pertemuan antara daratan dan lautan.
Gross (1009;257) menjelaskan yang dimaksud dengan shore adalah
suatu daerah yang terbentang dari tingkat pasang terendah sampai ke
tingkat pasang tertiggi di daratan yang dicapai oleh pasir yang
dipindahkan oeh gelombang. Sedangkan beach adalah bentuk dari shore
yang paling sering dijumpai, yang menunjukkan akumulasi dari
material-material dalam jumlah besar yang tidak hanyut atau terbawa
gelombang, arus dan angin. Pasir pantai dapat berasal dari endapan
glacial yang tererosi, yang mengandung kerikil, pasir, tanah liat
bercampur dengan lumpur. Dari campuran tersebut hanya kerikil dan
pasir yang tetap berada di pantai. Tanah liat dan lumpur biasanya
akan hanyut keluar dari pantai pasang surut, bahkan oleh gelombang
yang lemah. Butiran yang halus cenderung terkumpul di daerah
pergerakan gelombang yang kecil atau di daerah pasang surut.
Biasanya hal ini terjadi di paparan benua di kedalaman 30 meter
atau di laguna, teluk, dan daerah rawa yang dipengaruhi oleh pasang
surut.
Tidak semua pantai terdiri atas pasir. Terdapat pula pantai
dengan gelombang arusnya sangat kuat sehingga pasir yang hanyut
lebih cepat daripada pasir yang terbawa ke pinggir pantai, yang
meninggalkan kerikil dan batuan hasil pengikissan oleh laut. Di
beberapa tempat, pantai merupakan campuran dari kerikil dan pasir
ketika gelombang tidak cukup kuat untuk menghanyutkan semua pasir
yang ada di pantai.
Pantai biasanya terbentuk di daerah dekat dengan terjadinya
seimentasi, misalnya pada dasar tebing pantai atau di dekat muara
pantai. Endapan sedimen yang hanyut menuju pantai oleh arus
gelombang mengantikan material-material yang ada ataupun hanyut
menuju perairan yang lebih dalam terbawa sepanjang pantai.
Gelombang mendominasi dalam proses yang terjadi di pantai arus
dan perputaran air (turbulance) menghasilkan gelombang yang
menyeret sedimen bersamannya, dan arus sejajar pantai (longshore
currents) yang disebabkan oleh gelombang dan pasang surut membawa
sedimen sejajar dengan pantai. Perpindahan sedimen ini biasanya
terjadi pada batas gelombang menuju batas pada kedalaman 15 meter,
sedangkan pasir dalam jumlah besar hanyt dalam bentuk suspensi.
Berdasarkan penelitian oleh nugroho(2005), diketahui pantai
mengalami perubahan musiman, terdapat periode dimana gelombang yang
menuju pantai merupakan gelombang besar-pasir terbawa kembali ke
pantai, biasanya membentuk pantai yang meninggi dan dan
melebar.
Butir sedimen pantai diproduksi oleh batuan induk yang hancur
baik oleh pelapukan atau erosi (sullivan,2001). Komposisi dari
butir sedimen terdiri atas sedimen klastik yang berasal dari batuan
biogenik sedimen berasal dari jasad renik hewan invertebrata. Pada
kawasan tropis yang memiliki kondisi perairan yang banyak
mengandung kalsium karbonat, dapat menghasilkan endapan biogenik
sedimen yang tidak merata secara langsung dibentuk oleh proses
biogenik.
Banyak yang menganggap bahwa sumber dari sedimen di pantai
adalah hasil erosi tebing (cliff) pantai, namun pada kenyataannya
erosi pada tebing pantai tidak berkontribusi besar untuk
pembentukan butir sedimen pantai. Inmam 91960) dalam hal ini
menyatakan bahwa zona terjadinya gelombang laut maksimum maka
kurang dari 5% sedimen pantai terbentuk secara langsung dari erosi
tebing pantai (cliff). Sebaliknya sedimen terbentuk akibat erosi
dasar laut dan pantai.
Menurut Emry dan Miliman (1978) mereka mengestimasikan bahwa
rata-rata terjadi erosi sebanyak 5 cm tiap tahun dari seluruh
kejadian erosi tebing pada pantai di seluruh dunia. Dan fakta
menyatakan bahwa suplai sedimen dari pantai merupakan input
(masukan) sedimen pada pantai yang terbesar (sampai 90%). Jadi
sedimen bersumber dari erosi tebing pantai, erosi pantai, dan erosi
dasar laut seperti pada gambar berikut.
Gambar 2.1 Proses Terjadinya sedimen di pantai (Pethhick,
1984)
2.2. Kawasan Sempadan Pantai
Menurut kepmen Kelautan dan Perikanan No 10 Tahun 2002 tentang
pengelolaan,sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang
diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. Kawasan
sempadan pantau berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai
dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat menganggu /merusak
fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Daerah sempadan pantai hanya
diperbolehan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan
pengaman pantai, penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah
fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian kawasan pantai.
Berdasrkan Kepers No. 32 Tahun 1990, tentang pengelolaan kawasan
lindung telah ditentukan bahwa :
1) Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk
melindungi wilayah pantai dari kegatan yang menganggu kelestarian
fungsi pantai (pasal 13)
2) Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang
lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai
minimal 100 meter dari titik pasan tertinggi ke arah darat (pasal
14)
a. Tinjauan Yuridis Kawasan Sempadan Pantai
Wilayah pantai dapat dipahami sebagai wilayah tempat bertemunya
berbagai kepentingan, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat
dalam rangka memanfaatkan wilayah pantai dan sumber daya alam yang
terkandung di dalamnya. Dalam kaitan ini, pemanfaatan sumber daya
pantai dan ekosistemnya melalui peraturan perundang-undangan
memiliki kedudukan penting dalam upaya memperkecil, mencegah, atau
bahkan menghindakan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan
benturan kepentingan.
Perlu diingat bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya
pantai bersifaat lintas sektoral karena sektor kelautan melingkupi
kewenangan beberapa institusi negara yang memiliki bidang kerja
yang berkaitan dengan laut, misalnya perhubungan, pariwisata dan
budaya, energi dan sumberdaya mineral, serta kelautan dan
perikanan. Problemnya institusi-institusi tersebut tidak memiliki
platform dan arah pembangunan yang sejalan dalam bidang kelautan.
Masing-masing institusi negara berjalan sendiri-sendiri tanpa ada
koordinasi yang jelas. Seperti yang terjadi di kawasan wisata
bunaken, tidak hanya Pemda terlibat dalam pengelolaannya, melainkan
juga melibatkan sejumlah instansi terkait seperti, Badan
Pengelolaaan Kawasan Bunaken di Pemda Sulut, Dinas Pariwisata
Sulut, Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam (SBKSDA) dan dinas
Kehutanan Sulut.
Tinjauan yuridis sempadan pantai mencakup pula status
kepemilikan kawasan dalam sempadan pantai dan peraturan perundangan
yang memuat ketentuan lebar kawasan sempadan pantai dihitung dari
garis pantai. Dari definisi yang telah dikemukakan, dapat
disimpulkan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan kawasan yang
dikuasai oleh negara yang dilindungi keberadaannya karena berfungsi
sebagai pelindung kelestarian lingkungan pantai. Dengan demikian
kawasan sempadan pantai menjadi ruang publik dengan akses terbuka
oleh siapauon (public domain).
Status tanah negara pada kawasan tersebut mengisyaratkan bahwa
negara dalam hal pemerintah yang berhak menguasai dan memanfaatkan
sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan
sempadan pantai semata-mata difokuskan untuk kegiatan berkaitan
dengan fungsi konservasinya serta harus seteril atau terbebas dari
kegiatan pembangunan. Pemerintah sebagai pemegang hak pengelolaan
memegang peranan dalam mengendalikan pemanfaatan tersebut, bisa
dengan jalan kontrol memberikan izin pemanfaatan bagian-bagian
tanah kawasan pantai pada pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Dan
pemerintah ataupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengadakan
pengawasan terhadap pengelolaan kawasan pantai oleh pihak ketiga
tersebut. Selain pengawasn dan kontrol terhadap pemanfaatan kawasan
sempadan pantai, sebelumnya perlu dilakukan pengetatan izin lokasi
untuk pemanfaatan tanah pantai.
Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas
ditetapkan sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di Indonesia, setelah terjadi perubahah paradigma pemerintah, yakni
dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, maka tiap daerah tingkat II
memiliki wewenang untuk mengelola wilayah laut selebar 1/3 mil dari
lebar laut yang menjadi wewenang propinsi. Wewenang tersebut,
termasuk membuat peraturan tentang penentuan kawasan sempadan
pantai, yang lebarnya ditetapkan sesuai dengan kondisi fisik pantai
masing-masing daerah. Walaupun begitu pemerintah pemerintah pusat
melalui keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 telah menetapkan
kawasan sempadan pantai dengan jarak 100 meter dari pantai pada
waktu pasang tertinggi, sebagai pedoman bagi pemerintah di daerah
tingkat II.
b. Tinjauan Teknis Kawasan Sempadan Pantai
Garis sempadan pantai ditentukan lebarnya berdasarkan pantai
yang ada. Jadi sebelum dilakukan penentuan garis sempadan pantai,
terlebih dahulu ditentukan garis pantainya sebagai acuan penarikan
batas kawasan sempadan. Garis pantai menurut IHO Hydrographic
Dictionary (1970) adalah garis pertemuan antara pantai dan air
(lautan). Walaupun secara periodik permukaan laut selalu berubah,
suatu permukaan laut tertentu yang tetap dan dapat ditentukan harus
dipilih untuk menjelaskan posisi garis pantai. Sedangkan dalam UU
No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, garis pantai
didefinisikan sebagai garis air rendah. Oleh karena itu secara
teknis harus dijelasknan garis air rendah yang akan dipilih.Dalam
bidang hidrografi biasannya digunakan garis air tinggi (high water
line) sebagai garis pantai. Dalam bidang pertanahan garis pantai
yang digunakan merupakan garis air rendah atau garis pertemuan
antara air pasang rata-rata tertinggi pada saat purnama atau pasang
perbani, sehingga terdapat perbedaan dengan garis pantai yang
dimaksud dalam aplikasi hidrografi.
Dalam peraturan-peraturan yang berlaku garis sempadan pantai
ditetapkan dengan acuan garis air tertinggi. Dalam ketentuan
mengenai sempadan pantai pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
adalah : Kriteria kawasan lindung untuk sempadan pantai yaitu
daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan dengan
bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang
tertinggi ke arah darat.
2.3. Karakteristik Pantai Berdasarkan Morfologinya
penentuan garis sempadan pantai sebaiknya mempertimbangkan atau
disesuaikan dengan bentuk dan jenis pantai daerahnya. Hal ini
dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik pantai, sumber
daya, dan kebijakan pemerintah tersendiri (khas). Johnson mengenali
berbagai bentuk pantai, antara lain :
1) Pantai bertebing terjal dan berteluk-teluk (fyord)
Pantai berbatasan langsung dengan kaki bukit/gunung atau dengan
daerah yang sempit. Teluk-teluk berselingan dengan punggungan bukit
dengan berbagai struktur geologi seperti struktur lipatan, patahan,
kompleks, atau gunung api. Dasar laut umumnya terjal, langsung ke
laut dalam.
2) Pantai berdaratan yang luas dan panjang :
Pantai ini mempunyai ciri adanya daratan yang luas. Banyak yang
lurus, dasar laut yang relatif dangkal dan merupakan hasil endapan
sedimen dari daratan, dengan kemiringan kearah laut dalam secara
gradual.
Kerja gelombang di pantai menghasilkan berbagai morfologi
seperti pematang pantai (barrier bars), laguna (lagoon) dengan
tidal inlet, dan delta. Dalam perkembangannya kedua jenis pantai
tersebut dapat berelevasi ke berbagai bentuk sempadan (Sampurno,
2001).
2.4. Monitoring Garis Sempadan Pantai
Garis sempadan pantai akan mengalami perubahan dalam kurun waktu
tertentu yang dikarenakan sifat laut yang dinamis. Abrasi pada
kawasan pantai yang terjadi terus-menerus patut dipertimbangkan
dalam penetapan garis sempadan pantai. Kikisan gelombang ombak
semakin mendekati pesisir pantai karena terjadinya abrasi, akan
menyebabkan garis pantai semakin mundur. Apabila garis pantai
berubah maka otomatis sempadan pantai pun berubah, sehingga
monitoring garis sempadan pantai mutlak diperlukan.
Berdasarkan keputusan menteri PU no 269/KPTS/M/2006 menentukan
mekanisme pengawasan sempadan pantai sebagai berikut:
1. Pengawasan pada kawasan lindung
Pengawasan pada kawasan lindung dengan mempertimbangkan
kewenangan pengelolaan kawasan dan upaya pelestarian dan
pengendalian pemanfaatan kawasan lindung sebagai berikut :
a. Kewenangan Pengelolaan :
1) Pemerintah menetapkan pedoman konservasi dan pengawasan
sumber daya alam serta pelestarian fungsi lingkungan.
2) Pemerintah menetapkan standar pengelolaan pesisir pantai dan
pulau-pulau kecil.
3) Propinsi mengatur pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan
sumberdaya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
b. Penetapan Kawasan :
1) Penetapan lebar sempadan pantai dilakukan oleh Kabupaten/Kota
dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi pantai (termasuk
tipe gelombang),serta mengacu pada standar dan pedoman pengelolaan
pesisir pantai yang ditetapkan oleh Propinsi dan Pemerintah.
2) Penetapan kawasan sempadan pantai (lebar sempadan) yang
dilindungi dituangkan dalam Perda Kabupaten/Kota.
c. Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan :
1) Kabupaten/ Kota menetapkan rencana pemanfaatan kawasan
sempadan pantai dengan tetap mempertahankan fungsi perlindungan
pantai dan dilengkapi dengan larangan pemanfaatan kawasan sempadan
pantai, persyaratan teknis ekologis budidaya yang diijinkan, dan
tatacara pelibatan masyarakat dan swasta.
2) Rencana pemanfaatan pantai disosialisasikan kepada masyarakat
setempat dan pelaku pembangunan terkait.
3) Kabupaten/Kota melibatkan secara aktif masyarakat setempat
dalam pengendalian pemanfaatan berupa: pemantauan, pengawasan dan
penertiban kawasan sempadan pantai.
2. Pengawasan pada kawasan budidaya
Pengawasan pada kawasan budidaya meliputi hal-hal sebagai
berikut :
a. Perumahan dan Permukiman Reklamasi Pantai, termasuk prasarana
pendukungnya (pendidikan, kesehatan, sosial/budaya) :
1) Melakukan pengolahan bahan buangan domestik sebelum dilepas
ke perairan pantai dan pembuatan kanal-kanal drainase yang mermuara
ke laut lepas.
2) Melakukan pemeliharaan garis tepi pantai dan pantai, dan
tidak menghentikan secara total angkutan sedimen sepanjang
pantai.
b. Perdagangan, Industri dan Perkantoran
1) Membatasi pencemaran oleh bahan buangan cair, padat, dan gas
melalui pengembangan pengolahan bahan buangan sebelum dilepas dan
pembuatan kanal-kanal drainase ke laut lepas.
2) Membatasi penggunaan air tanah untuk kegiatan industri, yang
akan mengakibatkan intrusi air laut bawah tanah melalui pengaturan
pemakian air tanah yang disesuaikan dengan kapasitas ketersediaan
air tanah dan waktu yang dibutuhkan untuk pengisian kembali
c. Prasarana Transportasi
1) Meminimasi dan menghidari pencemaran bahan buangan kapal
(penyedotan berkala bahan pencemar).
2) Melakukan upaya mengatasi pendangkalan kolam pelabuhan oleh
lumpur atau pasir (pengerukan berkala endapan lumpur dan
pasir).
d. Budidaya Air Payau :
1) Melakukan penanganan bahan buangan tambak sebelum dilepas ke
perairan pantai dan peletakan lokasi mulut kanal drainase (outlet)
yang berjauhan dengan mulut kanal suplesi (inlet) dan bermuara ke
laut lepas.
2) Melakukan pengawasan dan pembatasan penggunaan pakan, pupuk,
dan obat-obatan kimia yang direkomendasikan untuk operasional
budaya tambak.
3) Melakukan pemeliharaan garis tepi pantai dan pantai dengan
cara membentuk jalur hijau melalui penanaman bakau dan pemantauan
laju sedimentasi.
e. Pariwisata/Rekreasi :
Melakukan pemberlakuan lebar garis sempadan pantai dan pantai
berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 32 th. 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung, Perda atau hukum pengusahaan atau
sistem pemilikan pantai.BAB IIIGAMBARAN UMUM WILAYAH3.1. Deskripsi
Wilayah Kabupaten Lombok Utara
3.1.1. Kondisi Geografis
Kondisi geografis, merupakan suatu kondisi real dipermukaan
bumi. Kabupaten Lombok Utara, secara real di permukaan bumi
memiliki letak astronomis diantara 116o1 116o 28 BT dan 8o 12 8o 28
LS. Letak Astronomis suatu daerah sangat menentukan terhadap
keberadaan jenis iklim. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran
semu tahunan sinar matahari yang bergerak dari garis khatulistiwa
(00) menuju garis balik utara (23,50 LU) kembali ke katulistiwa,
kemudian bergerak ke garis balik selatan (23,50 LS) untuk
selanjutnya kembali ke garis khatulistiwa. Gerakan semu tahunan
sinar matahari inilah yang menyebabkan perbedaan lamanya penyinaran
matahari di permukaan bumi.
3.1.2. Kondisi Geologi dan Geomorfologi
Berdasarkan tatanan geologi Indonesia, posisi NTB terletak pada
pertemuan dua lempeng besar (Lempeng Hindia-Australia dan Lempeng
Eurasia) yang berintraksi dan saling berbenturan. Batas kedua
lempeng ini merupakan daerah yang sangat labil, karena di tempat
ini bertumpuk energi yang sangat besar dan sewaktu-waktu dapat
terlepas dalam bentuk gempa bumi, letusan gunung api, dan tanah
longsor yang ditandai dengan munculnya gunung api aktif dan
kegempaan yang tinggi. Disamping mempunyain potensi bencana, pada
daerah pertemuan kedua lempeng ini dihasilkan juga kondisi geologi
yang sangat bermanfaat, yaitu terbentuknya potensi sumber daya
mineral dan energi, dan potensi bentang alam yang sangat potensial,
dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi geologi batuan
tertua berumur Tersier dan yang termuda berumur Kuarter, didominasi
oleh Batuan Gunungapi serta Aluvial (resent). Batuan Tersier di
pulau lombok terdiri dari perselingan Batu Pasir Kuarsa, Batu
Lempung, Breksi, Lava, Tufa dengan lensa-lensa batu gamping, dan
andesit. Batuan Kuarter di pulau Lombok terdiri dari perselingan
Breksi Breksi Gampingan dan Lava, Breksi, Lava, Tufa, Batu Apung,
dan Breksi Lahar .
Kondisi geomorfologis berkenaan dengan keadaan permukaan atau
relief bumi. Struktur umum pulau lombok sebelah utara didominasi
oleh dataran pantai dan dataran rombakan koral, dan lipatan. Zone
tengah didominasi oleh pegunungan dan batuan yang berumur tersier
dan kuarter. Zone selatan didominasi oleh dataran perbukitan,
dataran aluvial, dan topografi kars. Penunjaman lempeng basial
utara kepulauan NTB menuju tengah sehingga bagian timur menjadi
bagian yang relatif turun. Hal ini menyebabkan bagian barat
memiliki dataran pantai yang sempit dan kadang-kadang terjal.
3.1.3. Iklim
Iklim adalah keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama
minimal 30 tahun yang sifatnya tetap (Kartasapoetra, 1986: 1).
Penentuan iklim pada suatu wilayah sangat penting terutama yang
berkaitan dengan bidang pertanian, karena tumbuhnya pertanian
dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim, dengan diketahuinya tipe iklim,
maka akan memudahkan penentuan pembudidayaan tanaman yang cocok
dengan tipe iklim pada daerah yang bersangkutan.
Kondisi iklim di Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat salah
satunya melalui faktor cuaca, diketahui temperatur cuaca di
Kabupaten Lombok Utara maksimum mencapai 31,9o C yaitu pada bulan
Januari dan Desember dan turun hingga mencapai 32,0oC yaitu pada
bulan April 2009 sedangkan kondisi minimunnya mencapai antara 22,1o
24,9 o C Sementara untuk tekanan udara antara 1.008,5 hingga
1.013,5 Bar, dengan kecepatan angin mencapai 6 10 knot seperti
terlihat pada Tabel 2.5. Sedangkan Untuk Curah Hujan tertinggi pada
bulan Pebruari 2009 antara 236 1.478 dan hal itu terjadi di
Kecamatan Bayan untuk Curah Hujan/Hari Hujannya sangat tinggi yaitu
1.478 -23 HH. Kemudian Hari Hujan antara 12 23 kali. Sedangkan
CH/HH yang terendah bahkan tidak pernah hujan terjadi pada Bulan
Agustus diempat kecamatan kecuali Bayan dengan CH/HH mencapai 35 2.
Seperti yang terlihat pada Tabel 2.6. Jadi CH dan HH untuk
Kabupaten Lombok Utara 2009 dengan katagori tinggi tingkat CH/HHnya
yaitu selama 4 bulan antara Bulan Januari April 2009. Berikut
merupakan tabel temperatur, tekanan udara, kecepatan angin dan
curah hujan di Kabupaten Lombok Utara
Tabel 3.1. Temperatur , Tekanan Udara dan Kecepatan Angin di
Kabupaten Lombok Utara tahun 2009/2010
NoBulanTemperatur (C )Tekanan udara (Bar)Kecepatan
angin(Knot
MaksimumMinimum
1Januari31,,924,91.010,58
2Pebruari32,524,41.011,310
3Maret32.124,31.011,18
4April32,023,71.011,86
5Mei32,622,11.011,97
6Juni32,422,61.011,47
7Juli32,822,21.013,08
8Agustus32,422,51.013,58
9September32,322,91.013,48
10Oktober31,924,31.012,46
11Nopember31,824,11.011,49
12Desember31,324,31.008,56
Sumber Data : Dinas Pertanian,Bunhut dan Kanlut KLU /Badan
Meteorologi dan Geofisika Mataram, 2010Sedangkan untuk data curah
hujan Kabupaten Lombok Utara, akan dijabarkan dalam table 3.2.
dibawah ini
Tabel 3.2. Curah Hujan Kabupaten Lombok Utara 2009/2010
NoBulanKecamatan /Curah Hujan(CH)/Hari Hujan (HH)/mm/hari
PemenangTanjungGanggaKayanganBayan
CHHHCHHHCHHHCHHHCHHH
1Januari296127821889417550151.47823
2Pebruari324112037838222361673813
3Maret8532499441151231045
4April114532639773700
5Mei6791017398315826
6Juni01021310052
7Juli011231010000
8Agustus00000000352
9September0442000000
10Oktober1653585040000
11Nopember188114163811342
12Desember638541290813421004
Sumber Data : Dinas Pertanian,Bunhut dan Kanlut KLU/Badan
Meteorologi dan Geofisika Mataram, 20103.1.4. Wilayah
Administrasi
Kabupaten Lombok Utara merupakan Kabupaten paling muda di
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berdiri pada tahun 2009. Kondisi
Geografis Kabupaten Lombok Utara merupakan kawasan yang subur,
dengan panorama alam yang memukau serta banyak menyimpan cadangan
air tanah. Untuk batasan wilayah Kabupaten Lombok Utara, dijabarkan
sebagai berikut: Utara: Laut Jawa
Selatan: Lombok Barat Barat: Selat Lombok Timur: Lombok Tengah
dan Lombok Timur
Selain itu Kabupaten Lombok Utara terdiri dari berbagai
kecamatan yang ada didalamnya, kecamatan-kecamatan tersebut
terjabarkan dalam tabel 1 dibawah ini.
Tabel 3.3. Luas Daerah Kabupaten Lombok Utara Dirinci per
Kecamatan (Km2)
NoKecamatanLuas WilayahPersentase (%)
1Tanjung115,6414,28
2Pemenang81, 0910,02
3Gangga157, 3519,44
4Kayangan126,3515,61
5Bayan329,140,65
JUMLAH809,53100,00
Sumber : Kabupaten Lombok Utara dalam Angka 2009/2010
3.1.5. Demografi
Penduduk merupakan potensi yang harus diberdayakan dengan baik
untuk mencapai kemajuan. Penduduk juga merupakan objek dan subjek
pembangunan. Perkembangan penduduk, tenaga kerja, dan mobilitas
penduduk menjadi indikator yang penting dalam pembangunan.
Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk dalam suatu luas
tertentu (jiwa/km2). Jumlah penduduk pada suatu daerah dipengaruhi
oleh perkembangan penduduk akibat natalitas, mortalitas, dan
migrasi.Jumlah penduduk untuk Tahun 2008 di Kabupaten Lombok Utara
dengan jenis kelamin Laki-laki mencapai 101.045 jiwa atau 47,37%,
sedangkan perempuan mencapai 112.256 jiwa atau 52,63% dengan total
jumlah penduduk mencapai 213.300, sebagai bahan perbandingan dapat
dilihat bahwa jumlah penduduk pada Tahun 2010 sesuai dengan hasil
sensus yaqng dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok
Barat yaitu mencapai 199.904 dengan tingkat perkembangan penduduk
antara tahun 2008 sampai tahun 2010 untuk Kecamatan Pemenang
peningkatan jumlah penduduk mencapai 299 jiwa atau 1,16% yang
merupakan tingkat perkembangan penduduk tertinggi di antara
kecamatan lainnya di ikuti oleh Kecamatan Bayan mencapai 1.894 jiwa
atau 0,51%.
Sedangkan untuk kecamatan Gangga mengalami penurunan mencapai
5.403 jiwa atau 1,25% disusul oleh Kecamatan Kayangan mencapai
3.825 jiwa atau 0,62% secara totalitas perkembangan penduduk dari
tahun 2008 s/d 2010 mengalami penurunan hingga mencapai 13.396 jiwa
atau 0,94%.sedangkan total rumah tangga mencapai 55.395 dengan
rata-rata mencapai 3,61% untuk tahun 2010 dan terbesar di Kecamatan
Bayan mencapai 12.138 atau 3,67% kemudian yang terendah di
Kecamatan Pemenang mencapai 9.024 atau 3,60% . Sesuai dengan tabel
yang tertera dibawah ini.
Tabel 3.4. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lombok
Utara
Tahun 2008-2010
NoKecamatanTahun 2008Jumlah
Pddk 2008Jumlah Penduduk 2010Jumlah rumah tanggaRata-rata rumah
tangga
LakiWanita
1Pemenang15.42216.73532.15732.4569.0243.60
2Tanjung22.17724.95847.13544.56112.6043.54
3Gangga21.73524.58246.31740.91411.3293.61
4Kayangan19.57321.65341.22637.40110.3003.63
5Bayan22.13824.32846.46644.57212.1383.67
TOTAL101.045112.256213.300199.90455.3953.61
Sumber Data: DukcapilNaker Trans KLU Tahun 2010 dan BPS Tahun,
2010
3.1.6. Sosial Ekonomi Masyarakat
Kondisi Sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Lombok Utara, nampak
pada kegiatan sosial ekonomi yang dilakukan pada aktivitas
sehari-hari masyarakatnya. Kegiatan sosial ekonomi identik dengan
jenis pekerjaan masyarakatnya. Kabupaten Lombok Utara, selain
dikenal dengan kawasan pariwisata yang memiliki pesona alam yang
luar biasa, dan mampu menyerap banyak tenaga kerja dibidang
pariwisata, namun terdapat beberapa masyarakatnya yang memilih
bermatapencaharian sebagai petani, pedagang, serta pegawai negeri
sipil.
Kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Lombok Utara nampak
pada klasifikasi penjabaran dari penggunaan lahan wilayah di
Kabupaten Lombok Utara. Penggunaan lahan perkebunan rakyat di
Kabupaten Lombok Utara di lihat dari jenis tanaman yang
dilaksanakan oleh kelompok pertanian/ perkebunan terdiri dari :
Perkebunan Kelapa dengan luas areal mencapai 10.574,62 dengan hasil
produksi 11.397,08 ton, Tanaman kopi areal tanam seluas 1.315,57
dengan hasil produksi mencapai 780,46 ton, Cengkeh areal seluas
895,10 Ha dengan hasil produksi mencapai 230,26, Jambu Mete
arealnya 14.621,00 Ha dengan hasil produksi 3.102,65 ton, Panili
seluas 236,84 Ha dengan hasil mencapai 52,60, Kapas areal seluas
605 Ha dengan hasil 177,50 ton, Perkebunan asam seluas 16,62 Ha
dengan hasil mencapai 50 ton dan Kegiatan pertanian perkebunan
dibidang tanaman Pinang seluas 44,33 Ha dengan hasil mencapai 55,35
ton denngan kegiatan pertanian perkebunan rakyat dimaksudkan dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat. Keterangan luas tanah dan
penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.5. Luas Tanah dan Penggunaan Lahan sesuai dengan
DAS/SSWS Kabupaten Lombok Utara Di Rinci Menurut Kecamatan Tahun
2010
NoKecamatanPenggunaan Lahan (Ha)Jumlah
Tanah SawahLahan bukan sawahLahan bukan pertanian
1Pemenang4173.9063.7868.109
2Tanjung7145.4605.39011.564
3Gangga1.2388.3246.17315.735
4Kayangan2.6193.9606.05612.635
5Bayan3.31620.2259.36932.910
TOTAL8.30441.87530.77480.953
Sumber Data : BPN dan KLU Dalam Angka, 2010Sedangkan untuk
penggunaan lahan dengan rincian perkecamatan terjabar pada tabel
dibawah ini
Tabel 3.6. Luas Lahan dan Status Penggunaan Lahan Dirinci Per
Kecamatan Kabupaten Lombok Utara 2009/2010
NoKecamatan Lahan Kering (ha)
Pekarangan Tegal/ kebun Ladang Hutan rakyat Hutan Negara
Perkebunan Lain-lain Jumlah
1. Pemenang 166 1,743 -- 3,548 2,052 183 7,692
2. Tanjung 266 2,365 -- 5,037 2,915 267 10,850
3. Gangga 204 2,331 -- 5,408 5,893 661 14,497
4. Kayangan 204 2,622 75- 5,767 1,181 167 10,016
5. Bayan 268 7,659 4.030 5,213 8,391 3,124 747 29,432
Total1.108. 16,720 4,105 5,213 28,151 15,165 2.025 72,487
Sumber data : Dinas pertanian,perkebunan,Kehutanan dan kanlut
KLU, 2010
3.2. Deskripsi kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Lombok
Utara
Berikut akan dijabarkan mengenai kondisi kawasan Sempadan Pantai
Kabupaten Lombok Utara berdasarkan sub bab yang dijabarkan dibawah
ini.3.2.1 Kondisi fisik kawasan
Kawasan sempadan pantai kabupaten lombok utara merupakan kawasan
pantai yang berdataran luas dan panjang, dengan ciri memiliki
banyak daratan yang luas, lurus serta dasar laut yang relatif
dangkal dan merupakan hasil endapan sedimen dari daratan.
3.2.2 Kondisi sosial sekitar kawasan
Kondisi sosial sekitar Kawasan sempadan pantai kabupaten lombok
utara didominasi oleh aktifitas nelayang dengan pemanfaatan lahan
sebagai tanah pertanian dan perkebunan campuran yang membentang
luas. Pada beberapa kawasan telah mulai dikembangkan kegiatan
pariwisata yang dilakukan oeh berbagai sektor baik swasta auatupun
pemerintahBAB IVMETODE DAN PENDEKATAN
Pada bab ini disajikan mengenai metode dan pendekatan serta
kajian literatur yang melandasi pelaksanaan kegiatan ini. Lebih
lanjut metode dan pendekatan disajikan dasar hukum perencanaan tata
ruang, penggunaan berbagai jenis metode dan pendekatannya, serta
tahapan pengambilan data.4.1. Dasar Hukum Kawasan Lindung Sempadan
PantaiDasar hukum mengenai Deliniasi Kawasan Pesisir Kabupaten
Lombok Utara, diantaranya:
1. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Mengenai Penataan Ruang
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
3. kepmen Kelautan dan Perikanan No 10 Tahun 2002 Mengenai Rencana
Strategis Pembangunan kelautan dan perikanan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata
Ruang Nasional
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990,
tentang pengelolaan kawasan lindung
4.2. Rencana Teknis Deliniasi kawasan pantai
Desain penelitian merupakan gambaran umum dari kegiatan yang
akan dilakukan. Dalam kegiatan perencanaan deliniasi kawasan
sempadan pantai kabupaten Lombok Utara, Alur perencanaan dapat
digambarkan sebagai gambar 4.1 berikut:
SHAPE \* MERGEFORMAT
Gambar 4.1 Alur Perencanaan Teknis Kawasan Sempadan Pantai,
Kabupaten Lombok UtaraPenjelasan dari tahapan perencanaan teknis
kawasan sempadan pantai adalah sebagai berikut:
1. Tahap persiapan: tahap persiapan dilakukan untuk
mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan dalam proses
perencanaan. Tahapan persiapan ini meliputi: persiapan dokumen
administrasi kepada bappeda. Kelengkapan yang lain yaitu peralatan
yang digunakan untuk melakukan pengambilan data primer.
2. Pengumpulan data: pengumpulan data merupakan proses
mengumpulakan data yang berkaitan dengan perencanaan kawasan
sempadan pantai. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara survei langsung ke
lapangan dan wawancara beberapa stakeholder, yaitu Bappeda, PU, dan
masyarakat disekitar pantai. Data sekunder diperoleh dengan cara
mengumpulkan data dan informasi dari instansi-instansi terkait,
yaitu Bappeda, PU, dan studi pustaka yang berkaitan dengan sempadan
pantai.
3. Anaslis data: analisi data dilakukan setelah pengumpulan data
selesai. Data yang dianalisis adalah data yang sudah diperoleh,
yaitu: data kondisi fisik pantai.4. Perencanaan lanskap Sempadan
Pantai:
Tahap perencanaan lanskap merupakan tahap yang menentukan dan
merupakan lanjutan dari tahap analisis data dan sintesis. Kelompok
data yang telah dianalisis selanjutnya dioverlay dan dibandingkan
dengan data penutupan lahan eksisting pada tahap sintesis. Peta
hasil dari tahap sintesis selanjutnya diintegrasikan dengan konsep
yang diinginkan. Perencanaan lanskap diarahkan untuk peningkatan
kualitas lingkungan alami dengan mengkonservasi sempadan yang
mempunyai kualitas alami tinggi serta memperbaiki sempadan pantai
agar terhindar dan meminimalkan dampak dari bahaya fisik berupa
abrasi dan kerusakan ekologi lainnya pada wilayah sempadan
pantai.
4.2.1. Pendekatan Perencanaan Berkelanjutan Dan Berwawasan
Lingkungan
Prinsip-prinsip pendekatan ini adalah :
1. Prinsip perencanaan tata ruang yang berpijak pada pelestarian
dan berorientasi ke depan (jangka panjang);
2. Penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat;
3. Prinsip pengelolaan aset sumber daya yang tidak merusak
tetapi lestari;
4. Kesesuaian antara kegiatan perencanaan dengan daya dukung
ruang;
5. Keselarasan yang sinergis antara kebutuhan, lingkungan hidup
dan masyarakat dengan tetap memberikan apresiasi pada konsep
konservasi lingkungan;
6. Antisipasi yang tepat dan monitoring perubahan lingkungan
yang terjadi akibat pembangunan dan pemanfatan lahan untuk
budidaya
Disamping prinsip pendekatan diatas, juga digunakan Pendekatan
Berbasis manajemen Resiko Bencana, penjelasan mengenai pendekatan
tersebut sebagai berikut:Perencanaan tata ruang sebagai suatu
bentuk intervensi pembangunan yang multidimensi memungkinkan
berbagai bentuk kegiatan mitigasi resiko bencana untuk
diintegrasikan, baik yang bersifat fisik (struktural) maupun non
fisik (non struktural). Dalam menentukan bentuk kegiatan mitigasi
yang akan digunakan akan bergantung kepada jenis bencana dan tujuan
kegiatan tersebut.
Jenis kegiatan mitigasiTujuan Mitigasi
Perencanaan tata guna lahan
Building codes Pengaturan zonasi
Pengaturan subdivisi
Analisis Bahaya / Pemetaan Resiko
Sistem informasi bahaya
Edukasi publik
Pemantauan / inspeksi
Pengambilalihan lahan yang berbahaya
Relokasi
Insentif dan disinsentif pajak
Asuransi bencana Pengaturan pembangunan di lokasi yang aman
Penguatan terhadap tekanan bahaya
Pembatasan terhadap penggunaan area berbahaya
Penguatan infrastruktur terhadap bahaya
Identifikasi area berbahaya
Peningkatan kesadaran terhadap resiko
Peningkatan pengetahuan mengenai bencana
Pemantauan implementasi peraturan
Pengalihan fungsi menjadi ruang terbuka/rekreasi
Pemindahan kondisi rentan ke lokasi yang aman
Penciptaan motivasi untuk pindah ke lokasi aman
Pemberian kompensasi terhadap kerugian ekonomi
Sumber: Godschalk, 1991:136 dalam Kaiser et al (1995)
Di dalam menghasilkan tata ruang yang mempertimbangkan
unsur-unsur kebencanaan serta menentukan alat mitigasi yang akan
digunakan, teknik pertampalan (overlay) antara konsep pembangunan
dengan daerah-daerah beresiko bencana hasil analisis resiko perlu
dilakukan. Hasil pertampalan dapat digunakan untuk mengoreksi
usulan perencanaan, baik struktur ruang, pola ruang, maupun
penentuan kawasan kawasan strategis, yang diatur di dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Hal
yang perlu diperhatikan ialah adanya kebutuhan dan kesesuaian skala
kedetailan resiko bencana yang dihasilkan dengan tingkat kedetailan
rencana tata ruang yang akan diperkaya dengan resiko bencana
tersebut. Sebagai contoh, peta resiko untuk mengoreksi rencana
rinci (misalnya RDTR) tentu berbeda dengan rencana umum tata ruang
(RTRW). Perbedaan ini juga secara signifikan menentukan seberapa
detail rekomendasi pengurangan resiko melalui perencanaan tata
ruang dapat dihasilkan. Pada akhirnya, usaha pertampalan harus
berorientasi akhir pada keluaran produk rencana tersebut karena
rencana tata ruang merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan
penataan ruang yang baku. Dengan demikian perencanaan tata ruang
hasil pengumpulan dan dan analisis informasi tentang kesesuaian
pembangunan dari daerah yang terpapar (exposed) terhadap bencana
alam dapat diketahui oleh masyarakat, investor potensial-pelaku
usaha, dan pemerintah.
Penekanan pentingnya dilakukan mitigasi dalam bentuk pengaturan
building code dan peraturan zonasi sama sama disampaikan Godschalk
(1991) serta ditekankan dalam HFA. Namun demikian, kecenderungan
terkini menunjukkan bahwa hampir tidak ada suatu produk rencana
rinci yang secara akurat mampu menghasilkan peraturan zonasi yang
baik serta jikapun ada, maka masih sangat lemah dalam sisi
implementasi. Dalam kaitannya dengan mitigasi bencana, minimnya
data analisis bahaya serta resiko pada tingkat mikro juga
menghambat implementasi arahan ini. Lebih lanjut, hal semacam ini
hampir tidak mungkin dilakukan secara mandiri oleh Tim Perencana
suatu Kabupaten/Kota, sementara sebenarnya terdapat banyak kajian
resiko bencana pada tingkat makro, messo, dan mikro yang tersebar
di pusat pusat penelitian atau perguruan tinggi.
Di dalam siklus bencana, kejadian bencana ditempatkan sebagai
kejadian yang memicu kerugian dan kehancuran, untuk kemudian sesaat
setelahnya kemudian berlaku masa tanggap darurat. Pada masa tanggap
darurat, fokus kegiatan dititikberatkan pada penyelamatan dan
pencarian korban, penanganan pengungsian, pemberian kebutuhan
dasar, dan sebagainya. Pasca tanggap darurat, tahap selanjutnya
adalah tahap pasca bencana atau disebut juga pemulihan. Pada
umumnya tahap ini terdiri atas kegiatan rehabilitasi untuk
memulihkan infrastruktur dasar serta kegiatan rekonstruksi, yakni
pembangunan kembali secara menyeluruh sampai dengan suatu kondisi
yang dapat dikatakan sama seperti sebelum kejadian bencana. Sebagai
suatu siklus, maka tahap berikutnya dianggap sebagai suatu tahap
pra terhadap kejadian bencana berikutnya, dimana pembangunan pada
umumnya berlangsung. Dalam konteks pengurangan resiko bencana,
kegiatan seperti mitigasi, penyiapsiagan, pendidikan, dan
peringatan dini, berada pada tahap ini.4.2.2. Metode
Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah:
a. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, konsultan melakukan konsultasi
teknis dengan tim teknis.
b. Mengingat kompleksitas permasalahan yang ada, perlu upaya
koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan
instansi terkait untuk memperoleh masukan dalam penentuan prioritas
pembangunan infrastruktur.
c. Asas berkelanjutan sebagai salah satu pertimbangan penting
untuk menjamin kelangsungan dari kegiatan ini. 4.3. Tahapan
Pengambilan Data4.3.1. Tahap Persiapan
Pada tahapan persiapan ini adalah pemahaman terhadap KAK
mengenai latar belakang, tujuan serta sasaran dari kegiatan
Perencanaan deliniasi kawasan sempadan pantai Kabupaten Lombok
Utara, sehingga dapat dipersiapkan data-data yang dibutuhkan sesuai
dengan tujuan dan sasaran kegiatan. Selain persiapan data-data yang
dibutuhkan adalah persiapan peralatan survey untuk kebutuhan
data.4.3.2. Tahap Pengumpulan Data
4.3.2.1. Survey Primer
Survey primer merupakan salah satu teknik pengambilan data
dilapangan yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan
dan wawancara serta mengumpulkan dokumen melalui deskripsi
eksisting, pemotretan, dan pemetaan.
4.3.2.2. Survey Sekunder
Survey sekunder merupakan salah satu teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan mendatangi instansi-instansi terkait untuk
mendapatkan data-data yang relevan terhadap penyusunan kegiatan
Perencanaan deliniasi kawasan sempadan pantai Kabupaten Lombok
Utara.4.4. KeluaranHasil dari penelitian ini adalah rencana lanskap
sempadan pantai Wilayah kabupaten Lombok Utara dalam bentuk rencana
tertulis dan grafis. Rencana berbentuk grafis dari keseluruhan
tapak disajikan dalam gambar perencanaan lanskap sempadan sempadan
pantai Wilayah kabupaten Lombok Utara. Selain itu disajikan pula
gambar rencana detail sub-sub kawasan untuk lebih memperjelas
perencanaan lanskapnya.
BAB VTAHAPAN PELAKSANAAN
5.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Terdapat beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan pada penyusunan
Perencanaan Kawasan Sempadan Pantai Wilayah Kabupaten Lombok utara,
yakni proses laporan pendahuluan hingga penyusunan laporan
akhir.
5.2. Laporan Pendahuluan
Penyusunan laporan pendahuluan merupakan kegiatan awal yang
dilakukan sebelum melaksanakan survei di lapangan. Dalam laporan
pendahuluan ini akan diuraikan pemahaman materi penyusunan yang
meliputi latar belakang, pengertian dan kedudukan, permasalahan,
maksud dan tujuan, ruang lingkup materi dan wilayah, dan dasar
hukum Penyusunan Perencanaan Kawasan Sempadan Pantai Wilayah
Kabupaten Lombok Utara. Elemen lain yang berperan penting dalam
penyusunan laporan pendahuluan adalah gambaran umum wilayah
perencanaan untuk melihat kondisi wilayah pantai yang terdapat di
Wilayah Kabupaten Lombok Utara.
5.3. Survey Lapangan
Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah kegiatan
pengamatan, pengukuran dan penga,bilan sampel data Kawasan Sempadan
Pantai Wilayah secara langsung untuk melihat kondisi eksisting.5.4.
Laporan Draft Laporan Akhir
Pada tahapan ini dilakukan kegiatan kompilasi data sesuai dengan
ruang lingkup materi dan wilayah. Kegiatan setelah kompilasi data
adalah analisis yang dilakukan sesuai dengan teori dan konsep yang
dipakai sehingga diperoleh penilaian tentang kondisi yang ada di
wilayah perencanaan terutama mengenai pengembangan Kawasan Sempadan
Pantai Wilayah Perkotaan Tanjung.
5.5. Laporan Rencana (Final Report)
Tahapan ini merupakan akhir dari Perencanaan Kawasan Sempadan
Pantai Wilayah Perkotaan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara yang
dilakukan, dengan menindaklanjuti hasil kegiatan analisis yang
telah dilakukan sebelumnya dengan menyesuaikan konsep-konsep
ataupun arahan rencana yang dihasilkan seperti rencana spasial,
rencana program. Selanjutnya dilakukan prioritas rencana dan
penyusunan program rencana yang akan dilakukan sesuai dengan
kondisi di wilayah perencanaan.
5.6. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Sesuai dengan KAK/TOR, pelaksanaan kegiatan Rencana Teknis
Kawasan Sempadan Pantai Wilayah Perkotaan Tanjung - Kabupaten
Lombok Utara ini direncanakan selama 12 minggu atau 90 hari
kalender sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja.
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule) merupakan pedoman
bagi pengelola proyek untuk melakukan evaluasi dan monitoring
setiap jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Konsultan. Oleh
karena itu penyusunan Jadual Pelaksanaan Pekerjaan disesuaikan
dengan metodologi / langkah langkah pelaksanaan pekerjaan.
Guna mencapai sasaran yang tertuang dalam lingkup pekerjaan di
KAK/TOR, maka Konsultan perlu menyampaikan program kerja yang
dibuat dalam bentuk Jadual Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule)
yang kami sajikan dalam tabel. Hal ini dapat dilihat pada tabel
berikut ini.Tabel 5.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
No
Langkah Kegiatan
Minggu Ke
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
IPersiapan Pengerjaan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
Pengumpulan Laporan Pendahuluan
IIPenyusunan Laporan Antara
Sosialisasi Draft Laporan Akhir
Penyusunan Draft Laporan Akhir
Seminar Laporan Akhir
IVPengumpulan Laporan Akhir
5.7. Keluaran
Keluaran yang diharapkan dari Rencana Teknis Kawasan Sempadan
Pantai yaitu:
a. Kompilasi fakta dilapangan dan analisis seluruh data dengan
menggunakan metode dan formula yang relevan
b. Peta Penataan Kawasan Sempadan pantai kabupaten Lombok
Utarac. Desain teknis kawasan sempadan Kawasan Sempadan Pantai
kabupaten lombok utarad. Rekomendasi kriteria pemanfaatan Kawasan
Sempadan Pantai Wilayah kabupaten Lombok UtaraBAB VISTRUKTUR
ORGANISASI
Dalam pelaksanaan penyusunan Deliniasi Pantai Kabupaten Lombok
Utara terbatasi oleh waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam
Kerangka Acuan Kerja, meliputi satu bulan kalender yang telah
ditetapkan. Dengan adanya keterbatasan tersebut, diperlukan suatu
bentuk perencanaan yang matang mulai dari kegiatan survey baik data
primer maupun sekunder, analisis data, hingga laporan akhir.
Penyusunan rencana kerja ini diawali dengan memahami kegiatan
secara rinci dengan prinsip pemahaman sesuai kaidah 5 W-1 H.
What (apa?):Penyusunan Teknis Rencana Kawasan Sempadan Sungai
Wilayah Perkotaan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
Why (mengapa?)
:Guna menyusun dokumen mengenai Rencana Teknis Rencana Kawasan
Sempadan Sungai Wilayah Perkotaan Tanjung Kabupaten Lombok Utara
dengan berlandaskan aspek sustainable development dan berbasis
risiko bencana.
Where (dimana?)
: Wilayah Perkotaan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara When
(kapan?)
: Tahun anggaran 2013, selama 3 bulan kalender
Who (siapa?)
: Tim ahli dari konsultan
How (bagaimana?)
: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.
6.1. Struktur organisasi
Struktur organisasi kerja dalam penyususnan rencana Teknis
Rencana Kawasan Sempadan Sungai Wilayah Perkotaan Tanjung Kabupaten
Lombok Utara. merupakan salah satu aspek penting, mengingat
diperlukannya efektivitas dan efisiensi kerja yang harus dipenuhi
dalam menangani berbagai macam pekerjaan agar semua berjalan sesuai
dengan rencana dan tidak terjadi SDA, SDM, dan waktu. Kedua hal
tersebut juga perlu diterapkan agar pekerjaan dapat diselesaikan
menurut jadwal yang sudah disusun. Untuk itu diperlukanlah sebuah
pengelolaan dalam memanajemen tiap tahap dalam pelaksanaan kegiatan
penyusunan rencana teknis sempadan sungai tersebut, sehingga
dibentuklah suatu struktur organisasi.
6.1.1. Tugas dan Kontribusi Tenaga Ahli
Dalam melaksanakan pekerjaan Penyusunan Perencanaan Tata ruang
Kawasan Objek Wisata Air Terjun Tiu Pupus Di Kecamatan gangga
Kabupaten Lombok Utara diperlukan beberapa tenaga ahli terkait
dalam proses analisis yang akan dilakukan. Tenaga ahli yang
diperlukan minimal melibatkan beberapa bidang keahlian, yaitu:
1. Team Leader
Sarjana Teknik Planologi, yang berpengalaman dalam bidang
perencanaan tata ruang, lulusan perguruan tinggi yang sudah
berpengalaman, bertanggungjawab kepada pihak pemberi tugas serta
direktur konsultan yang bersangkutan. Team Leader adalah tenaga
ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan serta berpengalaman dalam
mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan konsultan. Team Leader
juga bertugas melakukan konsolidasi terhadap seluruh pelaksanaan
tugas para tenaga ahli, serta konsolidasi terhadap seluruh
pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana
teknis Kawasan Sempadan Sungai Wilayah Perkotaan Tanjung Kabupaten
Lombok Utara.2. Tenaga Ahli Teknik LingkunganSarjana teknik
lingkungan, lulusan perguruan tinggi yang sudah berpengalaman dalam
bidang pembangunan infrastruktur.
3. Tenaga Ahli Geodesi/Geografi
Sarjana Ekonomi, lulusan perguruan tinggi yang sudah
berpengalaman dalam bidang pembuatan desain peta.
4. Tenaga Ahli Arsitektur
Sarjana Teknik Arsitektur, lulusan perguruan tinggi yang sudah
berpengalaman dalam bidang desain perencanaan Tapak.
5. Surveyor
Minimal Mahasiswa yang sesuai dengan bidangnya.
Semua tenaga ahli beserta tenaga asisten tenaga ahli yang
diusulkan adalah tenaga ahli yang berpengalaman dalam pekerjaan
bidang infrastruktur, sedangkan mengenai kebutuhan minimal akan
dirinci dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 6.1. Tenaga Ahli dan Lama Penugasan
NONAMA PENUGASANJUMLAHLAMA PENUGASAN
1.
2.
3.
4.
1.Tenaga Ahli
Team Leader
Tenaga Ahli Arsitektur
Tenaga Ahli LingkunganTenaga Ahli Geodesi/Geografi
Tenaga Penunjang
Surveyor1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang12 Minggu
8 Minggu
8 Minggu
8 Minggu
4 Minggu
Erosi Tebing
(cliff)
Erosi Sungai
Erosi Dasar Laut
Deposit dibawa oleh ketinggian muka air laut
Deposit dibawa oleh ketinggian muka air laut
Sedimen Pantai Saat Ini
Sedimen mengendap/tertinggal di dasar pantai
Persiapan
Pengumpulan data
Analisis dan Sintesis data
Perencanaan Lanskap
Persiapan administrasi dan kelengkapan teknis
Data Primer: survei lapangan, pengukuran, wawancara
Data Sekunder: peraturan kebijakan, data ekologis, data
fisik
Ruang Ekologis Ruang Fisik
Rencana ruang (zonasi kawasan perencanaan)
- Ruang konservasi
- Ruang semi konservasi
- Ruang non konservasi
Pembuatan Peta lanskap sempadan (fungsionalisasi dan pemanfaatan
kawasan sempadan)
LAPORAN PENDAHULUAN
CV. MEGAH JAYA MANDIRI - 39